DAFTAR PUSTAKA Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesaia, Bandung:Citra Aditya Bakti. Bratakusumah Deddy Supriady dan Sholohin Dadang, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Chandra Suwondo, 2003, Outsourcing Implementasi di Indonesia, Jakarta : Elex Media Komputindo. Dimock.Dimock.Fox, 1983, Administrasi Negara, jilid II, Jakarta: Erlangga. F.X. Suhardana, 1987, Hukum Perdata I, Jakarta: PT. Prenhallindo. H.Manulang Sendjun, 1990, pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta. Lalu
Husni,
2006,
Hukum
Ketenagakerjaan
Indonesia
(Edisi
Revisi),Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Magnar Kuntana, 1983, Pokok – Pokok Pemerintah Daerah Otonomi Dan wilayah Administrasi, Bandung: CV. Armico. Marbun S.F, 2002, Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administratif Negara, Uji Pres, Yogyakata. Payaman J. Simanjuntak, 2003,Undang-Undang Yang Baru Tentang
127
Ketenagakerjaan,Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional. Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, 2003,Proses BisnisOutsourcing,Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Saleh Ismail, 1988, Ketertiban Dan Pengawasan, Jakarta: PT Gunung Agung, Soepomo Imam, 1990, perlindungan hukum perburuhan, Jakarta: Djambatan. Sutedi Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: sinar grafika. Triwulan Titik Tutik, 2010, “pengantar hukum tata hukum negara”, Jakarta; prestasi pustaka, Wijayanti Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakatra: Sinar Grafika. Y.W.Sunindhis, 1987, Praktek Penyelanggaraan Pemerintah Di Daerah, Jakarta: Bina Aksara
Undang – Undang Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
128
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasnsmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.02/MEN/I/2011
Tentang
Pembinaan
Dan
Koordinasi
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Karena penelitian dilakukan pada tahun 2012 maka, peraturan ini telah di cabut dan di gantikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
Dan
Transmigrasi
Nomor:
KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh. Karena penelitian dilakukan pada tahun 2012 maka, peraturan ini telah di cabut dan di gantikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
129
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Keputusan
Menteri
220/MEN/X/2004
Tenaga
Tentang
Kerja
Syarat
dan -
Transmigrasi
Syarat
RI
Penyerahan
Nomor
Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena penelitian dilakukan pada tahun 2012 maka, peraturan ini telah di hapus dan di gantikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya Pasal 13 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
:
SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004
tentang
Pelaksanaan
Pengawasan Ketenagakerjaan di Propinsi Kabupaten/Kota.
Internet 130
1. Mohamad Faiz, ”Outsoucing (alih daya) dan PengelolaanTenaga kerja Pada Perusahaan”, 5 Desember 2010,http//www.jurnal hukum.com http://www.outsourcing-law.com/what is outsourcing.htm ., 2. Fachruddin, “Outsourcingciptakan perbudakan baru” 5 Desember 2010, http//www. outsourching-ciptakan-perbudakan-baru_12.html 3. Nova Chrystiyanto, “Pengertian Outsourcing” 5 Desember 2010, http://variesta.wordpress.com/2010/01/20/pengertian-outsourcing/ 4. Erman Suparno, Guna perusahaan outsourcing yang berbadan hukum, 5 desember 2010, http//www.ketenagakerjaan/Menakertrans Gunakan Perusahaan Outsourcing yang Berbadan Hukum « Outsourcing Online.htm 5. Herman adriansyah “Badan hukum dan Kedudukan Badan Hukum” 5 Januari 2011 http//www.Badan-Hukum-Dan-Kedudukan-BadanHukum.htm 6. www.Surabaya.org.id 7. http://www.antarajatim.com/lihat/berita/86313/ratusan-buruh-jatimtolak-outsourcing 8. B Kunto Wibisono,“10.000 buruh Jatim rencanakan demo lagi di Surabaya” 17Desember 2012 http//www.antaranews.com.
131
