1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TENGAH DAFTAR PILUN PADA BAG SUMDA NO JENIS PILUN PEJABAT YANG MENGELUA...
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TENGAH
DAFTAR PILUN PADA BAG SUMDA NO
JENIS PILUN
PEJABAT YANG MENGELUARKAN NO DAN TGL
KET
1
2
3
4
1.
Tahun 1993 Lomba Penampilan Perorangan Prajurit Polri dan Perssip di jajaran Polri .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat Polres
Juklak Kapolri No Pol : JUKLAK/05/III/1993 Tanggal : 5-3-1993 Juklak Kapolri No Pol : JUKLAK/07/V/1994 Tanggal : 27-5-1994
Tahun 1994 Pengendalian berat badan untuk Peraturan Kapolri mencapai postur tubuh serasi serta No.Pol. : Perkap/274/III/1994 sehat samapta tanggal : 03-03-1994 Tahun 1995 Petunjuk pelaksanaan Zukrah wisata di Kep Dirjen Bin Kesra TMP dan MPN No.Pol. : 27/Dik/KPIS/BKS/VI/1995 tanggal : 19-06-1995 Tahun 1996 Penetapan berlakunya lencana tanda Surat Keputusan Kapolri jabatan dilingkungan Polri No Pol : Skep/348/III/1996 Tanggal : 28-3-1996 Tahun 1997 Prosedur latihan menembak Bujuklap Kapolri No.Pol. : Ujuklak/23/X/1997 Tahun 1998 Naskah sementara buku petunjuk lapangan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum Tahun 1999 Penyeragaman Kopstuk Surat , Papan nama Badan, Lambang Tribrata dan Cap Dinas yang digunakan pada tulisan Dinas, Sampul SuratTulisan Dinas Naskah sementara buku petunjuk administrasi tata persuratan Dinas dilingkungan Polri Tahun 2000 Buku petunjuk Induk pemisahan dan penyaluran Pegawai Polri
Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/1599/X/1998 Tanggal : 31-10-1998 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/1328/XI/1999 Tanggal : 19-11-1999 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/768/VII/1999 Tanggal : 19-7-1999
Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1309/X/2000 tanggal : 20-10-2000 Buku petunjuk administrasi pemisahan Surat Keputusan Kapolri pegawai Polri No.Pol. : Skep/1361/X/2000 tanggal : 30-10-2000 Buku petunjuk pelaksanaan pembinaan Surat Keputusan Kapolri mental Polri No.Pol. : Skep/1537/XII/2000 tanggal : 4-12-2000 Naskah sementara Buku Petunjuk Surat Keputusan Kapolri Administrasi tata Persuratan Dinas No Pol : Skep/1309/X/2000 Dilingkungan Polri Tanggal : 10-10-2000
2
1 14
2 Buku petunjuk lapangan pembinaan mental fungsi pimpinan
15
Naskah sementara buku petunjuk induk penyediaan anggota Polri
16
Naskah sementara buku petunjuk induk pemisahan dan penyaluran pegawai Polri Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Naskah rencana upacara dan tata upacara pengantaran / penyambutan jenazah, persemayaman, pemakaman jenazah muslim, pemakaman jenazah nasrani, dan pemakaman dalam rangka perabuan di lingk. polri Polda NTB Tahun 2001 Pendelegasian wewenang dalam pembinaan sumber daya manusia Polri
17
18
19
20
Tahun 2002 Keputusan Negara Republik Indonesia
21
Tahun 2003 Pokok Pokok Penyusunan lapis lapis pembinaan Sumber Daya Manusia
22
Tahun 2004 Pedoman Administrasi penugasan anggota Polri diluar Organisasi Polri
23
24
Pedoman administrasi pengisian dan pemuktahiran data riwayat hidup pegawai Negeri pada Polri. Pedoman administrasi pelaporan kekuatan pegawai Negeri pada Polri
25
Pedoman administrasi penerimaan perwira Polri sumber sarjana
26
Pedoman administrasi penerimaan Taruna AKPOL
27
Pedoman administrasi penerimaan Bintara Polri
28
Kewajiban paparan bagi Pegawai Polri yang selesai melaksanakan Penugasan Pendidikan pelatihan, seminar, lokakarya dan rapat diluar Negeri
3 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/1366/X/2000 Tanggal 20-10-2000 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/1367/X/2000 Tanggal : 20-10-2000 Surat Kerputusan Kapolri No Pol : Skep/1369/X/2000 Tanggal : 20-10-2000 Peraturan Pemerintah Nomor ; 96 Tahun 2000 Tanggal : 10-11-2000 SKep Kapolda NTB No Pol : Skep/21/II/2000 Tanggal : 15-2-2000
Skep Kapolri No Pol : Skep/1542/X/2001 Tanggal:26-10-2001 Undang-undang 2 Tahun 2002 Tanggal 8 Januari 2002 Keputusan Kapolri No Pol : Kep/74/XI/2003 Tanggal : 10-11-2003 Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/991/XII/2004 tanggal : 24-12-2004 Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1001/XII/2004 tanggal : 30-12-2004 Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1002/XII/2004 tanggal : 30-12-2004 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/213/IV/2004 Tanggal : 12-4-2004 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/212/IV/2004 Tanggal : 12-4-2004 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/214/IV/2004 Tanggal : 12-4-2004 Protap Kapolri No Pol : Protap/620/VIII/2004
4
3 1 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
2 Perubahan atas Skep Kapolri No Pol : Skep/522/V/1997 ttg penetapan berlakunya lencana tanda jabatan dilingkungan Polri Pemaknaan Baru Catur Prasetya
3 Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep / 62/II/2004 Tanggal : 4-2-2004
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/39/IX/2004 Tanggal : 9-9-2004 Pedoman administrasi perjalanan ke Peraturan Kapolri luar negeri di lingkungan Polri No.Pol. : Perkap/4/I/2005 tanggal : 27-1-2005 Tata cara pemberian bantuan dan Peraturan Kapolri nasehat hukum di lingkungan Nomor 7 tahun 2005 Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal : 25-11-2005 Pokok Pokok Pedoman Rekrut Bintara Skep Kapolri Reskrim untuk menjadi Penyidik No Pol : Skep/284/V/2005 Pembantu Tanggal : 12-5-2005 Sebutan , Penggunaan Pakaian Dinas Skep Kapolri Seragam Polri dan PNS Polri No Pol : Skep / 702/IX/2005 Tanggal 30-9-2005 Tahun 2006 OTK Bendahara satuan kerja Peraturan Kapolri dilingkungan Kepolisian Negara RI No Pol : 22 Tahun 2006 Tanggal : 20-12-2006 Tahun 2007 Naskah sementara pedoman Surat Keputusan Kapolda NTB pelaksanaan apel pagi/apel siang di No.Pol. : Skep/94/IV/2007 lingkungan Polda NTB tanggal : 17-04-2007 Tata kearsipan di lingkungan Kepolisian Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tanggal : 17-08-2007 Penyelenggaraan Pos Kepolisian Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tanggal 17-08-2007 Tata Naskah di lingkungan Kepolisian Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tanggal 17-08-2007 Naskah Dinas dilingkungan Kepolisian Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tanggal 17-08-2007 Tahun 2008 Nihil Tahun 2009 Nihil Inplementasi dan prinsif standar hak Peraturan Kapolri asasi manusia dalam penyelenggaraan Nomor 8 tahun 2009 tugas Kepolisian Negara Republik tanggal 22-6-2009 Indonesia. Bintara Polri pembina Kamtibmas di Keputusan Kapolri Desa / Kelurahan No. Pol. : Kep/8/XI/2009 Tanggal : 24 Nopember 2009 Tahun 2010 Pemberian penghargaan Kepolisian Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 Tanggal 17-3-2010 Kode klasifikasi arsip Kepolisian Keputusan Kapolri Negara Republik Indonesia No.Pol : Kep/313/V/2010 tanggal : 19-5-2010 Jadwal resistensi arsip non Keputusan Kapolri
4
kepegawaian dan non keuangan No.Pol. : Kep/314/V/2010 Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal : 19-5-2010 4 1 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2 3 Tahun 2011 Kode etik propesi Kepolisian Negara Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tanggal 1-10-2011 Tata cara pemberian tunjangan kinerja Peraturan Kapolri bagi Pegawai Negeri di lingkungan Nomor 6 tahun 2011 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 3-5-2011 Pemberian penghargaan di lingkungan Peraturan Kapolri Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tanggal 21-4-2011 Penilaian kinerja bagi pegawai negeri Peraturan Kapolri pada Kepolisian Negara Republik Nomor 16 tahun 2011 Indondonesia dengan sistem manajemen kinerja. Buku petunjuk induk pembinaan Surat Keputusan Kapolri Pegawai Negeri Sipil Polri No.Pol. : Skep/1288/VIII/2011 tanggal : 15-08-2011 Pembaentukan 49 (Empat Puluh Kep[uitusan Kapolri Sembilan) Satuan Kepolisian Perariran Nomor : Kep/485/IX/2011 (Sat Polair) pada Tingkat Polres Tanggal : 21 September 2011 Tahun 2012 Susunan Organisasi dan tata kerja Peraturan Kapolri Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Nomor 19 tahun 2012 Republik Indonesia Tgl 14-9-2012 Tahun 2014 Administrasi pertanggungjawaban keuanagan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia Tata cara pemberian cuti dan izin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Jaminan asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri pada Polri
Status Jabtan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Rekam Jejak Perwira Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2014 tanggal : 6-2-2014 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 Tanggal 14-9-2012 Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2015 tanggal 11-8-2015 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/15/IX/2016 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2015 Keputusan Kapolri Nomor : Kep/849/IX/2015 Tanggal : 30 September 2015
Kepolisian Keputusan Kapolri Nomor : Kep/610/VI/2016 Tanggal : 17 Juni 2016
4
5
1 59
2 Pergantian biaya pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI
3 Peraturan Kapolri No : 11 tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008
60
Kepolisian dan Kedokteran
Peraturan Kapolri No : 12 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011
61
Susunan organisasi dan tata kerja Rs Bhayangkara kepolisian Negara RI
Perkap Nomor : 11 tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011
62
Tertib Administrasi dan Penatausahaan BMN
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/244/II/2013/ tanggal 4 Februari 2013
63
Pemeriksaan Rikkesla Kepolisian Republik Indonesia
Perkap No : 7 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013
64
Penandatanganan perjanjian kerjasama Faskes tingkat pertama
Surat Kapolri Nomor : B/3313/XII/2013/Pusdokkes tanggal 19 Desember 2013
65
Pedoman penggunaan dana kapitasi BPJS kesehatan
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2463/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013
66
Penyelenggaraan kesehatan kesemaptaan gigi dan mulut
Perkap No : 1 tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013
67
Pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemanfaatan bersama faskes yang dikelola Polri (PPK) kepada BPJS TMT 1 Januari 2014 perlu adanya pengaturan rekening penampungan dana BPJS
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2528/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013
68
Pembuatan/Revisi peta geomedik Dokkes Polri
Surat Kapolri Nomor : B/143/II/2014 Pusdokkes tanggal 12 Februari 2014
69
Pelaksanaan Yankes tertentu di lingkungan Polri
Peraturan Kapolri Nomor : 5 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014
70
Petunjuk arahan pemberian tunjangan kinerja di Lingkungan Polri
Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/4/III/2014
4
6
1 71
2 Permohonan penyesuaian data anggota Polri dan keluarganya untuk kelengkapan data kepesertaan BPJS Kesehatan
3 Surat Kapolri Nomor : 13/2832/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014
72
Pengiriman data kekuatan DVI untuj pembuatan data DVI Polri
Surat Kapolri Nomor : B/279/I/2015 tanggal 21 Januari 2015
73
Rekonsiliasi data kepesertaan anggota Polri pada BPJS Kesehatan
Surat Telegram No : ST/232/II/2015 tanggal 2 Februari 2015
74
Tindak lanjut pemberian tunkin bagi Personel dengan status sakit
Surat Telegram Kapolri No : ST/1107/V/2015 tanggal 20 Mei 2015
75
Permohonan data kepesertaan BPJS kesehatan Pegawai Negri Sipil
Surat Kapolri Nomor : B/2927/VI/2015/SSDM tanggal 11 Juni 2015
76
Pelayanan Pembinaan jasmani bagi Pegawai Negeri pada Polri
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST /1796/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015
77
Giat DVI dalam penanganan Gunung Baru Jari
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1188/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015
78
Pelaksanaan Rikkesla tahun 2016
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2658/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015
79
Penggunaan dana kapitasi pada faskes tingkat pertama dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan
Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1142/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015
80
Data anggota Polri yang menderita sakit menahun
Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1067/IV/2016 tanggal 29 April 2016
4
7
1
2
3
81
TATA CARA HAPUS
KEP MENKEU RI NO : 470/KMK-01/1994 TANGGAL 04 SEPTEMBER 1994
82
PETUNJUK ADMINISTRASI KETENTUAN PENGGUNAAN RUMAH DINAS DILINGKUNGAN POLRI
SKEP KAPOLRI NOPOL : KEP/17/VIII/2001 TANGGAL 31 AGUSTUS 2001
83
SELEKTIF DALAM USULAN PENGHAPUSAN RANMOR DINAS
SURAT EDARAN MENKEU NO : SE-187/KMK/2003 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2003
84
TENTANG PENGIRIMAN NASKAH SEMENTARA MEKANISME PENGELOLAAN BMP POLRI
SURAT KAPOLRI NO : B/2944/XII/2006/SDELOG TANGGAL 19 DESEMBER 2006
85
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
KEP MENKEU RI NO :120/PMK.06/2007 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2007
86
TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 17 TAHUN 2007
87
TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
KEP MENKEU RI NO : 96/PMK.08/2007
88
SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KEP MENKEU RI NO : 171/PMK.05/2007 TANGGAL 27 DESEMBER 2007
89
PERINTAH UNTUK WASDAL DAN PERKETAT PENGGUNAAN SENPI DAN AMUNIS
SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOPOL : ST/278/III/2007 TANGGAL 15 MARET 2007
ADMINISTRASI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2008
TATA CARA REKONSILIASI BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPKEU PEMERINTAH PUSAT
KEP MENKEU RI NO : 102/PMK.05/2009 TANGGAL 28 MEI 2009
90
91
4
8
1 92
2 PENERTIBAN DAN MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN SENPI
3 SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/2363/VIII/2010 TANGGAL 26 AGUSTUS 2010
93
PENGIRIMAN LEMBAR MONITORING PERILAKU ANGGOTA (LMPA) GOLONGAN PANGKAT BRIGADIR DAN INSPEKTUR – AKP
SURAT KAPOLDA NTB NOMOR : B/4818/IX/2010 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010
94
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENGGAL 22 OKTOBER 2010
95
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011
96
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
INTRUPSI PRESIDEN RI NOMOR 13 TAHUN 2011
97
MENINGKATKAN SISPAM GUDANG SENPI DAN AMUNISI PADA SATKER MASING MASING
SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/964/V/2012 TANGGAL 2 MEI 2012
98
PENGHEMATAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK
PERATURAN MENTERI ENRGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2012
99
PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR DILINGKUNGAN POLRI
SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/I/2013 TANGGAL 8 JANUARI 2013
100 PEMBENTUKAN ORGAN LPSE DITINGKAT KEWILAYAHAN/POLDA
SURAT ASSARPRAS KAPOLRI NOMOR : B/19/I/2013/SSARPRAS TANGGAL 7 JANUARI 2013
101 PROSEDUR PERMOHONAN PINJAM PAKAI SENJATA API DINAS
ST KAPOLDA NTB NOMOR : ST/1287/IX/2013 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2013
102 WASKAT TERHADAP PERSONEL POLRI YANG MEMEGANG SENPI DINAS.
SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB NOMOR : ST/81/I/2014 TANGGAL 21 JANUARI 2014
4
9
1 2 103 TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
3 KEP MENKEU RI NO : 50/PMK.06/2014
104 TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
KEP MENKEU RI NO : 246/PMK.06/2014
105 PENGIRIMAN LEMBAR MONITORING PERILAKU ANGGOTA (LMPA) GOLONGAN PANGKAT BRIGADIR DAN INSPEKTUR – AKP
SURAT KAPOLDA NTB NOMOR : B/4818/IX/2010/RO PERS TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010
106 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENGGAL 22 OKTOBER 2010
107 TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011
108 PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
INTRUPSI PRESIDEN RI NOMOR 13 TAHUN 2011
109 MENINGKATKAN SISPAM GUDANG SENPI DAN AMUNISI PADA SATKER MASING MASING
SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/964/V/2012 TANGGAL 2 MEI 2012
110 PENGHEMATAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK
PERATURAN MENTERI ENRGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2012
111 PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR DILINGKUNGAN POLRI
SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/I/2013 TANGGAL 8 JANUARI 2013
112 PEMBENTUKAN ORGAN LPSE DITINGKAT KEWILAYAHAN/POLDA
SURAT ASSARPRAS KAPOLRI NOMOR : B/19/I/2013/SSARPRAS TANGGAL 7 JANUARI 2013
113 PROSEDUR PERMOHONAN PINJAM PAKAI SENJATA API DINAS
ST KAPOLDA NTB NOMOR : ST/1287/IX/2013 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2013
4
10
1 2 114 WASKAT TERHADAP PERSONEL POLRI YANG MEMEGANG SENPI DINAS.
3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB NOMOR : ST/81/I/2014 TANGGAL 21 JANUARI 2014
115
KEP MENKEU RI NO : 50/PMK.06/2014
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
116 TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
