KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TENGAH DAFTAR NAMA PIRANTI LUNAK
NO
JENIS PILUN
1
PENJABAT YANG MENGELUARKAN NOMOR KEP 3
2 TAHUN 1999
1
PENGGUNAAN TONGKAT PENEGAK HUKUM
“T”
UNTUK KEPALA DINAS HUKUM POLRI SURAT PERINTAH NO. POL. : Sprin/3622/X/1999 Tanggal 15 Oktober 1999
TAHUN 2000 2
NASKAH SEMENTARA BUKU PETUNJUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDUK PENYEDIAAN ANGGOTA POLRI REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP /1367/X/2000 Tanggal 20 Oktober 2000
3
NASKAH SEMENTARA BUKU PETUNJUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDUK PEMISAHAN DAN PENYALURAN REPUBLIK INDONESIA PEGAWAI POLRI NO. POL.: SKEP /1369/X/2000 Tanggal 20 Oktober 2000
4
NASKAH SEMENTARA BUKU PETUNJUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ADMINISTRASI PEMISAHAN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA POLRI NO. POL.: SKEP /1361/X/2000 Tanggal 20 Oktober 2000
5
BUKU PETUNJUK LAPANGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA PEMBINAAN MENTAL FUNGSI PIMPINAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP /1366/X/2000 Tanggal 20 Oktober 2000
6
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL POLRI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP /1537/XII/2000 Tanggal 4 Desember 2000
TAHUN 2001 7.
BUKU SISTEM PERENCANAAN STRATEGIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( SISRENSTRA POLRI)
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP /12/VI/2001 Tanggal 22 Juni 2001
NEGARA
8.
BUKU PETUNJUK INDUK PEMBINAAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI REPUBLIK INDONESIA NO. POL.:SKEP /1288/VIII/2001 Tanggal 15 Agustus 2001
KET 4
1
2
3
4
TAHUN 2001 9
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL : SKEP/1542/X/2001 Tanggal 26 Oktober 2001
TAHUN 2003 10
POKOK-POKOK PENYUSUNAN LAPIS PEMBINAAN SUMBER MANUSIA POLRI
LAPIS- KEPALA KEPOLISIAN DAYA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP /74/XI/2003 Tanggal 10 Nopember 2003
NEGARA
TAHUN 2004 11
PROSEDUR TETAP TENTANG KEWAJIBAN DE SDM POLRI PAPARAN BAGI PEGAWAI POLRI YANG NO. POL.: PROTAP /620/VIII/2004 SELESAI MELAKSANAKAN PENUGASAN Tanggal 25 Agustus 2004 PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, LOKA KARYA DAN RAPAT DI LUAR NEGERI
12
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAPORAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA KEKUATAN PEGAWAI NEGERI PADA REPUBLIK INDONESIA POLRI NO. POL.: SKEP /1002/XII/2004 Tanggal 30 Desember 2004
13
KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG ATASAN BERHAK YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP /42/IX/2004 Tanggal 30 September 2004
NEGARA
14
KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP /43/IX/2004 Tanggal 30 September 2004
NEGARA
15
KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP /44/IX/2004 Tanggal 30 September 2004
NEGARA
16
PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI DAN BELA DIRI POLRI BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP /984/XII/2004 Tanggal 28 Desember 2004
17
PEDOMAN ADMINISTRASI PENUGASAN AN. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ANGGOTA POLRI DI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DE SDM NO.POL : SKEP/991/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004
18
PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN AN. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAN PEMUTAHIRAN DATA RIWAYAT REPUBLIK INDONESIA DE SDM HIDUP PEGAWAI NEGERI PADA POLRI NO.POL : SKEP/1001/XII/2004 Tanggal 30 Desember 2004
1 19
2 TAHUN 2004 PEDOMAN ADMINISTRASI PENUGASAN ANGGOTA POLRI DI LUAR ORGANISASI POLRI
3
4
DE SDM POLRI SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL : SKEP /991/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004
TAHUN 2005 20.
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KELUAR NEGERI DILINGKUNGAN POLRI
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP /4/I/2005 Tanggal 27 Januari 2005
NEGARA
21
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS ( BMP) SECARA DESENTRALISASI DI LINGKUNGAN POLRI TA 2006
AN. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DELOG NO. POL.: B /5128/XII/2005 Tanggal 12 Desember 2005
22
SEBUTAN, PENGGUNAAN PAKAIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP /702/IX/2005 Tanggal 30 September 2005
23
KEBIJAKAN DAN SETRATEGI PENERAPAN MODEL PERPOLISIAN MASYRAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI TAHUN 2006
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP /737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005
24
NASKAH SEMENTARAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS (BMP)
AN. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DE LOG POLRI NO. POL.: B /2944/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006
25
PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN KEPALA KEPOLISIAN PENGGUNAAN VIDEO COMPACT DISK REPUBLIK INDONESIA FUNGSI TEKNIS KEPOLISAIAN NO. POL.: 19 TAHUN 2006 Tanggal Desember 2006
NEGARA
TAHUN 2007 26
PENYELENGGARAAN POS KEPOLISIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR . 8 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
NEGARA
27
TATA KEARSIPAN DILINGKUNGAN KEPALA KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR . 17 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
NEGARA
1
2
3
4
TAHUN 2007 28
TATA NASKAH DILINGKUNGAN KEPALA KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR . 16 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
NEGARA
29
NASKAH DINAS DILINGKUNGAN KEPALA KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR . 15 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
NEGARA
30
PERATURAN KAPOLRI TENTANG KEPALA KEPOLISIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH REPUBLIK INDONESIA SAKIT BHYANGKARA PERKAP KAPOLRI NO. POL : 11 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juli 2007
NEGARA
31
TATA CARA PENETAPAN STATUS GUGUR. TEWAS, HILANG DAN MENINGGAL DUNIA DALAM TUGAS BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 22 TAHUN 2007 Tanggal 5 Desember 2007
NEGARA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR 07 TAHUN 2008 Tanggal 26 September 2008
NEGARA
33
PERATURAN KAPOLRI TENTANG KEPALA KEPOLISIAN INPLEMENTASI PRINSIF DAN STANDAR REPUBLIK INDONESIA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKAP KAPOLRI PENYELENGGARAAN TUGAS NOMOR 08 TAHUN 2009 Tanggal 22 Juni 2009 TAHUN 2010
NEGARA
34
TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINA, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR 09 TAHUN 2010 Tanggal 19 Maret 2010
NEGARA
35
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR 07 TAHUN 2010 Tanggal 4 Maret 2010
NEGARA
36
PERATURAN DEPUTI KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI KAPOLRI BIDANG SDM PERKAP DEPUTI KAPOLRI NOMOR 02 TAHUN 2010 Tanggal 17 Maret 2010
TAHUN 2008 32
PERATURAN KAPOLRI TENTANG PEDOMAN DASAR SETRATEGI DAN INPLEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI TAHUN 2009
1
2
3
4
TAHUN 2010 37
KODE KLASIFIKASI ARSIF KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/ 313/V/2010 Tanggal 19 Mei 2010
NEGARA
38
JADWAL RETENSI ARSIF NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/ 314/V/2010 Tanggal 19 Mei 2010
NEGARA
39
PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNGJUKAN ISTRI / SUAMI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 18 TAHUN 2010 Tanggal 18 Juni 2010
NEGARA
40
PERATURAN KAPOLRI PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA
TENTANG KEPALA KEPOLISIAN PELATIHAN REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK PERKAP KAPOLRI NOMOR : 19 TAHUN 2010 Tanggal 28 Juli 2010
NEGARA
41
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPALA KEPOLISIAN PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN SEKTOR PERKAP KAPOLRI NOMOR : 23 TAHUN 2010 Tanggal 30 September 2010 TAHUN 2011
NEGARA
42
PERATURAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 3 TAHUN 2011 Tanggal 21 April 2011
NEGARA
43
PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENILAIAN KINERJA BAGI ANGGOTA POLRI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 16 TAHUN 2011
NEGARA
44
PERATURAN KAPOLRI TENTANG KODE KEPALA KEPOLISIAN ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 14 TAHUN 2011 Tanggal 1 Oktober 2011
NEGARA
45
PERATURAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NEGARA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 3 TAHUN 2011 Tanggal 21 April 2011
1
2
3
4
TAHUN 2011 46
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2011 Tanggal 31 Mei 2011
TAHUN 2012 47
PERATURAN KAPOLRI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 19 TAHUN 2012
NEGARA
48
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA KEPALA KEPOLISIAN CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN REPUBLIK INDONESIA TANDA KEHORMATAN PERKAP KAPOLRI NOMOR : 4 TAHUN 2012
NEGARA
49
PEDOMAN ADMINISTRASI TATA CARA KEPALA KEPOLISIAN PEMBERIAN CUTI IJIN DI LINGKUNGAN REPUBLIK INDONESIA POLRI PERKAP KAPOLRI NOMOR : 13 TAHUN 2012 Tanggal 25 Juni 2012
NEGARA
50
PERATURAN KAPOLRI TENTANG MUTASI KEPALA KEPOLISIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 16 TAHUN 2012 Tanggal 06 Juli 2012
NEGARA
TAHUN 2013 51
PERKAP KAPOLRI TETANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 16 TAHUN 2013 Tanggal 24 Desember 2013
NEGARA
TAHUN 2014 52
SURAT EDARAN TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROVESI POLRI
An. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KADIV PROPAM POLRI SURAT EDARAN NOMOR : SE/ 6/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014.
53
PERKAP KAPOLRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERKAP KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP NOMOR : 4 tahun 2014 Tanggal 6 Pebruari 2014
1
2
3
4
TAHUN 2015 54
ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 8 TAHUN 2015
NEGARA
55
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 13 TAHUN 2015 Tanggal 13 Agustus 2015
REPUBLIK
56
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 15 TAHUN 2015 Tanggal 11 September 2015
NEGARA
57
PERKAP KAPOLRI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 19 TAHUN 2015 Tanggal 11 Desember 2015
NEGARA
58
PERKAP KAPOLRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 11 TAHUN 2015 Tanggal 11 Agustus 2015
NEGARA
TAHUN 2016 59
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 2 TAHUN 2016 Tanggal 20 Mei 2016
NEGARA
60
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 4 TAHUN 2016 Tanggal 6 September 2016
NEGARA
61
REKAM JEJAK PERWIRA KEPOLISIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/610/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016
NEGARA
62
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEPALA KEPOLISIAN POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016
NEGARA
1
2 TAHUN 2015
3
63
NASKAH RENCANA UPACARA DAN TATA UPACARA PENGANTARAN / PENYAMBUTAN JENAZAH, PERSEMAYAMAN, PEMAKAMAN JENAZAH MUSLIM, PEMAKAMAN JENAZAH NASRANI DAN PEMAKAMAN DALAM RANGKA PERABUAN DI LINGKUNGAN POLRI JAJARAN POLDA NTB
An. KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT WAKA POLDA NTB NO. POL : SKEP/ 21/II/2000 Tanggal 15 Pebruari 2000
64
NASKAH SEMENTARA PEDOMAN PELAKSANAAN APEL PAGI/APEL SIANG DILINGKUNGAN POLDA NTB
An. KAPOLDA NTB WAKA POLDA NTB NO. POL : SKEP/ 94/V/2007 Tanggal 17 April 2007
65
JUKRAH TENTANG TATA CARA ADMINISTRASI PEMBAYARAN MANFAAT SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI PRAJURIT TNI, POLRI DAN PNS DEPHAN/TNI/POLRI YANG MENINGGAL DUNIA
An. KAPOLDA NTB KARO PERS NOMOR : B/58/I/2007/ Ro Pers Tanggal 5 Januari 2007
66
MEKANISME PENGELOLAAN BMP PADA An. KAPOLDA NTB SATWIL TAHUN 2005 KARO SARPRAS POLDA NTB NOMOR : B/ 4937/XII/2014/Ro Sarpras Tanggal 9 Desember 2014
67
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / An. KAPOLDA NTB JASA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN BIRO SARPRAS POLDA NTB NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NO 14 TAHUN 2014
68
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN An. KAPOLDA NTB HUKUM DAN NASEHAT HUKUM KABIDKUM POLDA NTB DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA No. Pol : B/ 2980/ XI/2005/Bidbinkum REPUBLIK INDONESIA 16 Nopember 2005
69
UNDANG –UNDANG REPUBLIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA Tanggal 8 Januari 2002 REPUBLIK INDONESIA
70
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISIA TENTANG WEWENANG PENGANG KATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
71
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONEISIA TENTANG PEMBERHENTIAN PRATURAN PEMERINTAH RI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2003 REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SUEKARNO PUTRI PRATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 96 TAHUN 2000 Tanggal 10 Nopember 2010
4
1
2 TAHUN 2015
3
4
72
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONEISIA TENTANG PERATURAN PRATURAN PEMERINTAH RI DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2003 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
73
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONEISIA TENTANG PELAKSANAAN PRATURAN PEMERINTAH RI TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN NOMOR 3 TAHUN 2003 UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
74
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONEISIA TENTANG TATA CARA PRATURAN PEMERINTAH RI PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH NOMOR 50 TAHUN 2007
75
PETUNJUK PELAKSANAAN ZIARAH WISATA DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (MPN)
76
INTRUKSI PERCEPATAN PENGADAAN PEMERINTAH
PRESIDEN
DEREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTRAAN SOSIAL KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL NOMOR : 27/DIR/KPTS/BKS/VI/95
TENTANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PELAKSANAAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR BARANG/JASA TAHUN 2015. Tanggal 16 Januari 2015
77
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BESERTA PENJELASANNYA
78
PELAYANAN MANFAAT ASURANSI DAN PT ASABRI (PERSERO) PENSIUN ASABRI
1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015. Tanggal 16 Januari 2015
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
I MADE REGUTAMA KOMPOL NRP 60120757
