DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL.. i. KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA.. ii. DAFTAR ISI.. vi. 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum.. 3

Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

1

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

……………………..

i

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA

……………………..

ii

DAFTAR ISI

……………………..

vi

BAB I PENDAHULUAN

……………………..

1

1.1 Latar Belakang

……………………..

1

1.2 Landasan Hukum

……………………..

3

1.3 Maksud dan Tujuan

……………………..

7

1.4 Sistematika Penulisan

……………………..

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROV. SULSEL

……………………..

9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

……………………..

9

2.2 Sumberdaya Balitbangda Prov. Sulsel

……………………..

13

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel

……………………..

16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel

……………………..

19

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

……………………..

21

3.1 Identifikasi Permasalahan

……………………..

20

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Sulsel

……………………..

28

3.3 Isu-Isu Strategis

……………………..

30

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

……………………..

33


2

4.1 Visi dan Misi Balitbangda Prov. Sulsel

…………….………..

34

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

……………………..

37

4.3 Strategi dan Kebijakan

………………………

38

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

……………………..

40

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA PROV. SULSEL

……………………..

46


3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemberlakuan Otonomi Daerah secara luas merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakatnya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakat serta dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan data dan informasi potensi sumberdaya yang akurat dan faktual untuk perencanaan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal. Salah satu sumber data dan informasi yang akurat dan faktual adalah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Fakta menunjukkan bahwa data dan informasi dari hasil penelitian dan pengembangan memegang peranan yang sangat strategis dalam menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Peranan penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan di daerah masih terbatas akibat masih kurangnya dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, capital, infrastruktur dan peralatan. Kondisi ini juga telah mengakibatkan


4

masih rendahnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan derajat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penguatan kelembagaan, sumberdaya manusia, modal, serta sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan sebagai pendukung utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar akuntabel dan responsif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sulawesi Selatan menempati posisi strategis, baik secara geografis maupun geopolitik dalam pembangunan di Indonesia terutama di kawasan Indonesia Timur. Jumlah penduduk yang mencapai 7,2 juta jiwa serta kekayaan sumberdaya alam yang cukup melimpah merupakan modal utama membangun daerah ini. Kelimpahan tersebut perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan

kontribusi

bagi

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat daerah dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, maka peran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sangat

penting dalam upaya mendorong percepatan

pembagunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah


5

adalah salah satunya melalui pengembangan sistem inovasi daerah

(SIDa).

Pengembagan

SIDa

dalam

mendorong

berkembangnya nilai tambah produksi dan kawasan andalan, inkubator dan cluster industri strategis, meningkatkan kerjasama antar Kabupaten/Kota, Regional Sulawesi dan Indonesia Timur serta mendinamiskan sinergitas global. Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

(Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi yang strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di daerah ini melalui penelitian dan pengembangan. Renstra Balitbangda Prov. Sulsel

Tahun 2013-2018

merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Balitbangda Prov. Sulsel. Renstra tersebut disusun sesuai tugas dan fungsi Balitbangda Prov. Sulsel serta berpedoman pada RPJMD Prov. Sulsel tahun 2013-2018. 1.2 Landasan Hukum 1.

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

2

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3

Undang-Undang

RI

Nomor


32

Tahun

2004

tentang 6

Pemerintahan Daerah. 4

Undang-Undang

RI

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

6

Undang-Undang

RI

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 7

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Pemerintah

dan

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota. 9

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

Tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.


7

11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 12 Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2015. 13 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 14 Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana

telah

diubah

terkahir

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17 Perarturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20

tahun

2011

Pengembangan

tentang di

Pedoman

Lingkungan


Penelitian

Kemendagri

dan dan 8

Pemerintahan Daerah. 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 19 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 20 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Lembaga

Teknis

Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

telah diubah

dengan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009. 21 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 20082028; 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018; 24 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui


9

Optimalisasi

Fungsi

Pengawasan

Pimpinan

Unit

Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 25 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 26 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID). 27 Keputusan

Gubernur

Sulawesi

Selatan

Nomor

:

1185/V/Tahun 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penguatan

Sistem

Inovasi

Daerah

Provinsi

Sulawesi

Rencana

Strategis

Selatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

disusunnya

dokumen

(Renstra) Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 adalah untuk menciptakan perencanaan dan pelaksanaan penelitian akuntabel,

dan

pengembangan

transparan,

implementatif

dalam

serta

yang

terarah,

menghasilkan

mendukung

terintegrasi, litbang

pencapaian

yang tujuan

pembangunan daerah melalui penelitian dan pengembangan. Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun


10

2013-2018 dipergunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi dalam

menyusun

program

dan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan daerah di Sulawesi Selatan tahun 2013-2018. Renstra ini berfungsi pula sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta program daerah, khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Balitbagda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan

Bab II

Gambaran Pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran , Strategi dan Kebijakan

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

Indikator Kinerja Balitbangda Prov. Sulsel Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2013-2018


11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROV. SULSEL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Prov. Sulsel Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi

Selatan,

mempunyai

Balitbangda

tugas

Provinsi

membantu

Sulawesi

Gubernur

Selatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Balitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ; 2. Pembinaan dan koordinasi dalam perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; 3. Pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hasil-


12

hasil penelitian dan pengembangan; 4. Penyelenggaraan kegiatan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian. Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. 3. Bidang Penelitian, Pengkajian Ekonomi terdiri dari: a. Sub Bidang Pertanian; b. Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha. 4. Bidang Penelitian, Pengkajian Sosial dan Kelembagaan terdiri dari: a. Sub Bidang Sosial;


13

b. Sub Bidang Kelembagaan. 5. Bidang Penelitian, Pengkajian Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Teknologi terdiri dari: a. Sub Bidang Sumberdaya Alam; b. Sub Bidang Lingkungan dan Teknologi.

6. Bidang Data dan Publikasi terdiri dari: a. Sub Bidang Data dan Informasi; b. Sub Bidang Inventarisasi dan Publikasi. 7. Kelompok Jabatan Fungsional


14

STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008)

Kepala Badan

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum dan Kepegawaia

n Bidang Penelitian Pengkajian Ekonomi

Bidang Penelitian Pengkajian Sosial Dan Kelembagaan

Sub. Bidang Pertanian

Sub. Bidang Investasi dan Dunia Usaha

Sub Bagian Keuangan n

Sub Bagian Program

Bidang Penelitian Pengkajian SDA, Lingkungan dan Teknologi

Bidang data dan Publikasi

Sub. Bidang Sosial

Sub. Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Sub. Bidang Data dan Informasi

Sub. Bidang Kelembagaan

Sub Bidang Lingkungan dan Teknologi

Sub. Bidang Inventarisasi dan Publikasi

UPTB

15 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

2.2 Sumberdaya Balitbangda Prov. Sulsel a. Susunan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama berjalannya roda suatu organisasi. Untuk menjalankan tugas dan

fungsinya,

Balitbangda

Provinsi

Sulawesi

Selatan

didukung oleh 53 orang PNS dengan rincian jenis kelamin 30 orang laki-laki dan 23 orang perempuan dan 2 orang staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dari berbagai latar belakang pendidikan dan tingkat kepangkatan. Staf

Balitbangda

Provinsi

Sulawesi

Selatan

berdasarkan pangkat dan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1. Staf Berdasarkan Pangkat dan Golongan No

Pangkat

Golongan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

IV/c

1

-

1

Ruang 1.

Pembina Utama Muda

2.

Pembina Tingkat I

IV/b

4

1

5

3.

Pembina

IV/a

5

8

13

4.

Penata Tingkat I

III/d

6

7

13

5.

Penata

III/c

1

2

3

6.

Penata Muda

III/b

5

2

7

Tingkat I 16 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

7.

Penata Muda

III/a

2

-

2

8.

Pangatur Muda

II/b

3

2

5

Tingkat I 11.

Pengatur Muda

II/a

2

1

3

12.

Juru Tingkat I

I/d

1

-

1

30

23

53

Jumlah

Sumber : Subag Umum & Kepegawaian Tahun 2013

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Staf Balitbangda Prov. Sulsel No

Tingkat Pendidikan

PNS

Laki-Laki

Perempuan

1.

S.3 (Doktoral)

1

-

1

2.

S.2 (Pasca Sarjana))

19

9

10

3.

S.1 (Sarjana)

22

13

9

4.

D1 – D3

2

1

1

5.

SLTA/Sederajat

8

6

2

6.

SLTP/Sederajat

1

1

-

53

30

23

Jumlah

Sumber :Subag Umum & Kepegawaian Tahun 2013

b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan komponen strategis yang menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selain komponen sumberdaya manusia dan anggaran. Prasarana dan sarana yang dimiliki Balitbangda Provinsi 17 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

Sulawesi Selatan pada dasarnya relatif memadai, meskipun harus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ke depan yang semakin kompleks utamanya dalam penyediaan data dan informasi untuk mendukung

perumusan

kebijakan

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan. Prasarana perkantoran yang dimiliki saat ini luasnya sekitar 800 m2 yang terletak di Lantai III dan IV Gedung G Kantor

Gubernur

memudahkan

Sulawesi

Selatan.

melaksanakan

tugas

Selain

itu,

untuk

pokoknya,

staf

Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah didukung oleh peralatan yang cukup memadai seperti komputer yang telah tersambung melalui jaringan lokal (Local Area Network) dan juga tersambung dengan jaringan internet 24 jam. Untuk memberikan data dan informasi kepada masyarakat umum dan stakeholders mengenai kelembagaan dan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan, telah dibangun situs/website dengan alamat www.balitbangda.sulselprov.go.id sejak tahun 2004. Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mempunyai Stasiun Litbang Perikanan dan Kelautan yang berlokasi di Kupa Kabupaten Barru. Tujuan pendirian stasiun penelitian ini adalah untuk memudahkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan dan kelautan. 18 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel Berdasarkan capaian realisasi Renstra Balitbangda Prov. Sulsel tahun 2008-2013 tergambar kinerja Balitbangda Prov. dalam pencapaian 4 sasaran yaitu: -

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

penelitian

dan

pengembangan daerah; -

Tersedianya data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

dalam

rangka

perumusan

kebijakan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; -

Meningkatnya penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi;

-

Meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah.

Pada sasaran pertama, pencapaian selama periode tahun 2008-2013 dengan indikator yaitu : -

Jumlah SDM yag ditingkatkan kapasitasnya;

-

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program litbang;

-

Jumlah

dokumen

perencanaan

dan

keuangan

yang

dihasilkan; -

Jumlah rekomendasi kebijakan hasil rapat koordinasi dan 19


rapat kerja kelitbangan Rata-rata

pencapaian

kinerja

100%

artinya

kapasitas

kelembagaan litbang meningkat.

Pada sasaran kedua, pencapaian selama periode tahun 20082013 dengan indikator yaitu : -

Jumlah

hasil

kebijakan

penelitian

perencanaan

yang dan

mendukung

pelaksanaan

perumusan pembagunan

daerah. Rata-rata pencapaian kinerja 84% artinya Balitbangda Prov. Sulsel cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi hasil-hasil perumusan

penelitian kebijakan

dan

pengembangan

perencanaan

dan

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan daerah.

Pada sasaran ketiga, pencapaian selama periode tahun 20082013 dengan indikator yaitu : -

Jumlah riset unggulan untuk inovasi teknologi.

Rata-rata pencapaian kinerja diatas 100% artinya Balitbangda Prov. Sulsel dalam penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi sangat memadai.

Pada sasaran keempat, pencapaian selama periode tahun 2008-2013 dengan indikator yaitu : -

Jumlah pengembangan hasil penelitian untuk mendukung 20


pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata

pencapaian

meningkatnya

hasil

kinerja

juga

penelitian

dan

diatas

100%

artinya

pengembangan

yang

diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Secara umum kinerja pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel sangat baik dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD Prov. Sulsel tahun 2008-2013, hal ini dapat juga diukur dengan diperolehnya penghargaan nasional sebagai keberhasilan Balitbangda Prov. Sulsel antara lain : -

Penghargaan “Indonesia 104 Innovation” tahun 2012 dari Kementerian Riset dan Teknologi RI;

-

Penghargaan Anugerah Iptek tahun 2012 (Budhipura) Bidang Jaringan Iptek dari Kementerian Riset dan Teknologi RI.

-

Penghargaan “Pelopor SIDa tahun 2013 dari Kementerian Riset dan Teknologi RI.

-

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pusat Riset Unggulan Rumput Laut dalam mendukung MP3EI Koridor Sulawesi.

Kinerja pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel selama tahun 20082013 dapat dilihat pada lampiran 1.


2.4 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Balitbangda Prov. Sulsel Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ke depan : a. Tantangan -

Meningkatnya kebutuhan teknologi untuk industri dan masyarakat;

-

Meningkatnya daya saing daerah dan nasional;

-

Berkembangnya nilai tambah produksi dan kawasan andalan, cluster industri strategis;

-

Kelemahan

infra

dan

supra

struktur

pendukung

berkembangnya inovasi; -

Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi;

-

Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.

-

Kelemahan kelembagaan dan daya dukung Iptek serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM/IKM;

b. Peluang -

Meningkatnya kerjasama antar kab/kota regional Sulawesi dan mendinamiskan sinergitas global;

-

Tumbuhkembangnya

inovasi

dalam

penyelenggaran

pemerintahan daerah; -

Besarnya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran litbang;

-

Meningkatnya

pendayagunaan

Iptek

dalam

sektor 22


produksi untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional; -

Adanya Peraturan Bersama Menegristek RI Nomor 3 tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, bagi tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat;


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

a. Kondisi Umum Masa Kini Kedudukan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata

Pembangunan

Kerja

Inspektorat,

Daerah,

Lembaga

Badan

Perencanaan

Teknis

Daerah

dan

Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan aturan tersebut maka kedudukan Balitbangda Provinsi

Sulawesi

Selatan adalah koordinator, fasilitator, dinamisator maupun sebagai penggerak utama (prime mover) dalam penyediaan data dan informasi untuk perumusan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan litbang di daerah. Untuk

mewujudkan

hal

tersebut

terdapat

permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini antara lain : -

Kinerja kegiatan penelitian dan pengembangan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, prasarana 24


dan sarana yang memadai dan berkualitas. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang idealnya dilaksanakan

oleh

pejabat

fungsional

peneliti

dan

perekayasa. Kondisi internal kelembagaan menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah pejabat fungsional perekayasa di Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan hanya berjumlah 1 orang dari keseluruhan 53 orang staf yang ada sedangkan jumlah pejabat fungsional peneliti tidak ada. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kegiatan

penelitian

dikerjasamakan

dan

dengan

pengembangan lembaga

penelitian

masih dari

perguruan tinggi dan organisasi litbang lainnya. -

Jumlah anggaran penelitian dan pengembangan yang dialokasikan selama ini masih belum mencukupi untuk mencakup keseluruhan isu-isu strategis serta penyediaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proporsi pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2008-2013 adalah rata-rata sebesar 0,19 0,44% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kondisi minimal yang diinginkan adalah sebesar 1 (satu) persen dari total APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

-

Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga 25


penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah yang dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah. -

Tingkat partisipasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang maupun pendayagunaan hasil-hasil kegiatan litbang masih dirasakan masih kurang dan bersifat pasif. Kurangnya tingkat

partisipasi

tersebut

ditandai

dengan

masih

kurangnya koordinasi penyampaian kebutuhan nyata kegiatan litbang untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada masing-masing SKPD. -

Masih adanya batasan-batasan virtual yang ada selama ini memposisikan lingkup kerja kegiatan litbang pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada ruang lingkup penyediaan

data

dan

informasi

kebijakan

semata.

Batasan-batasan tersebut telah menyebabkan orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selama ini sebagian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang pada kegiatan terapan (applied research). -

Jumlah

kegiatan

litbang

yang

dilaksanakan

oleh

Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan masih kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan kegiatan 26 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

litbang yang diusulkan oleh instansi pemerintah provinsi maupun

kabupaten/kota.

Permasalahan

lebih

lanjut

adalah kedalaman hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan selama

ini

masih

dianggap

kurang

tajam

untuk

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Meskipun demikian hal tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari kurangnya jumlah anggaran yang tersedia bagi kegiatan litbang setiap tahunnya. -

Selama periode waktu 2008-2012, jumlah kegiatan litbang yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 70 hasil litbang. Jumlah ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah usulan dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah strategis

yang

ini belum termasuk

berkembang

secara

dinamis

isu-isu dalam

lingkungan pelaksanaan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. Inovasi yang telah dilaksanakan selama ini antara lain : -

Pengembangan Produk Pangan Kesehatan Berbasis Ikan Gabus.

-

Pengembangan industri Produk Hilirisasi Olahan Cokelat.

-

Pengembangan Inovasi Produk Hilirisasi Berbasis Rumput Laut.

-

Pengembangan Benih Jagung Hibrida Unggul (Batara 1 dan Sayang 1) 27


-

Maysgurt (Susu Fermentasi Jagung), Minuman Probiotik Berbasis Biodiversity.

-

Benih Kentang Terbang (Flying Potato Seeds).

-

Aplikasi Senyawa Feromon dalam Pengendalian Hama PBK.

b. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan Untuk meningkatkan kemandirian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan maka jumlah pejabat fungsional peneliti akan ditingkatkan jumlahnya dari berbagai disiplin ilmu. Pada akhir Tahun

2018,

struktur

kepegawaian

Balitbangda

Provinsi

Sulawesi Selatan diproyeksikan akan terdiri dari 30 persen staf struktural/administratif

dan

70 persen terdiri dari pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa, dengan perbandingan 60% peneliti/perekayasa

laki-laki

dan

40%

peneliti/perekayasa

perempuan . Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya peneliti dan perekayasa, maka tenaga fungsional peneliti dan perekayasa yang tersebar di beberapa organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disatukan menjadi pejabat fungsional peneliti pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, rekruitmen PNS akan langsung diarahkan pada profesi peneliti dan perekayasa. Mempertimbangkan keterbatasan anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maka alokasi anggaran untuk 28 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

kegiatan litbang diharapkan dapat meningkat secara gradual dan proporsional dari sekitar 0,44% pada tahun 2008 menjadi sekitar 1,0% pada periode 2013-2018 dari total APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran kegiatan litbang akan diusahakan pula berasal dari Pemerintah melalui APBN maupun Bantuan Luar Negeri ataupun hasil kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan maupun dengan provinsi lainnya, terutama pada pelaksanaan kegiatan litbang lintas provinsi. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Sulawesi Selatan

ke

peningkatan

depan

sebagai

kesejahteraan

usaha

untuk

masyarakat

mengakselerasi

maka

Balitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan harus secara proaktif menyediakan data dan informasi yang berkelanjutan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung akuntabilitas perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan di daerah. Paradigma baru yang perlu diadaptasikan kedalam pelaksanaan kegiatan litbang oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

terutama

dalam

jumlah

kegiatan

litbang

yang

proporsional antara basic research dan applied research untuk mengakselerasi transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat kepada masyarakat maupun penyediaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penetapan kebijakan-kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam 29 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

dokumen

perencanaan

pembangunan

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi Selatan maupun isu-isu strategis yang membutuhkan penyediaan data dan informasi sesuai dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah maupun untuk dinamika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penyediaan data dan informasi melalui kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

diarahkan

untuk

mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yaitu pada Misi 4 Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global dengan sasaran berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan Sebagai Simpul Jejaring Ekonomi dan Jasa di Luar Jawa. Dukungan kegiatan litbang untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 meliputi lingkup sumberdaya manusia, ekonomi,

sosial,

budaya,

agama,

pemerintahan,

politik,

sumberdaya alam, lingkungan dan teknologi. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Selatan, peran inovasi dan teknologi daerah sesuai Strategi Utama Pembangunan pada Master Plan Percepatan dan Perluasaan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terutama pada strategi ke-3 yaitu penguatan kemampuan SDM Iptek terutama pada tema pengembangan koridor IV Sulawesi diharapkan untuk 30 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

mendapatkan terobosan inovasi terhadap isu masalah yang dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh petani mulai dari hulu (budidaya) sampai hilir (industri olahan), terutama pada bidang/sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama dalam : -

Bidang peningkatan produksi pertanian, secara umum, penyiapan rekayasa teknologi perbenihan padi, jagung, hortikultura dan sayuran.

-

Bidang perkebunan rekyasa teknologi klon unggul kakao, pengendalian hama kakao.

-

Bidang Perikanan berupa kajian klon bibit unggul rumput laut, kepiting dan udang,

-

Bidang peternakan berupa rekyasa teknologi pakan, teknologi reproduksi, teknologi pengendalian penyakit, teknologi bibit sapi, kerbau dan kambing, unggas.

-

Bidang kehutanan berupa rekayasa lebah madu, sutera alam dan kayu-kayuan

-

Bidang pendidikan berupa

kajian

peningkatan

kualitas

pendidikan. -

Bidang kesehatan berupa kajian model

peningkatan

kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, -

Bidang

Hukum

dan

HAM

berupa

kajian

penciptaan

lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif. -

Bidang Sumberdaya Daya Energi dan Mineral berupa kajian 31


pemanfaatan potensi dan peningkatan sumberdaya energi dan mineral. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “ sedangkan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut. (1)

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.

(2)

Meningkatkan

kualitas

kemakmuran

ekonomi,

kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. (3)

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

(4)

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

(5)

Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

(6)

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

(7)

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Dari Visi dan Misi tersebut telah dijabarkan ke dalam Visi dan 32 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

Misi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai Nasional

Simpul

Jejaring

yang

juga

Riset

dan

mendukung

Inovasi

Unggulan

pertumbuhan

dan

perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hub pendidikan, hub kesehatan, serta hub perhubungan darat, laut dan udara. Dari ke tujuh Misi tersebut, Misi ke 4 yang sangat terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mendorong berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah khususnya mendorong berkembangnya nilai tambah produksi, dan kawasan andalan, inkubator dan cluster industri strategis, kerjasama antar kab/kota

regional

Sulawesi

dan

Indonesia

Timur

serta

mendinamiskan sinergitas global. 11 Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi sasaran pelaksanaan program Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : - Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS; - Gratis

Lima

Juta

Paket

Bibit

Pertanian,

Peternakan,

Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan; - Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil; - Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa; 33 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

- Membangun industri baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota; - Membuka 500 ribu lapangan kerja baru; - Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin; - Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA;; - Melanjutkan kesehatan gratis; - Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3; - Gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama. Program yang mendukung pencapaian tersebut : -

Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek; Program

ini

mencakup

penelitian

dan

pengembangan

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, sumberdaya alam, lingkungan dan teknologi, sosial dan kelembagaan. -

Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Program ini mencakup SIDa Rumput Laut, Kakao, Hortikultura Dataran Tinggi dan Agro Techno Park.


3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis - Pengembangan Science Technology Park (STP) Pengembangan Kawasan Terpadu STP untuk meningkatkan kontribusi pemanfaatan inovasi dan teknologi karena saat ini rendahnya hasil riset dan teknologi yang dikembangkan yang diadopsi

oleh

industri

pengguna

teknologi

sehingga

diharapkan akan meningkatkan relevansi teknologi yang dikembangkan sekaligus meningkatkan kapasitas adopsi pengguna. -

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Meningkatnya jumlah hasil inovasi dan Berkembangnya produk

hasil

olahan

komoditas

unggulan

di

beberapa

kabupaten dan kota yang belum terpadu terintegrasi dari hulu ke hilir serta pemasaran. Banyaknya hasil riset dan teknologi inovasi yang belum diimplementasikan. -

Pengembangan Sumber Perbenihan Komoditas Unggulan Jagung dengan potensi areal mencapai 350.000 ha – 400.000 ha per tahun, yang setiap tahun membutuhkan benih kurang lebih 9.500 ton, 60 % jagung hibrida 6.400 ton, 30% jagung komposit. sebagian besarnya diimpor dan dari Pulau Jawa khusus jagung hibrida selalu tergantung terhadap bantuan benih nasional dan tidak tepat waktu serta tingginya harga jagung yang harus dibayar oleh Petani. Pemerintah Prov. Sulsel memiliki license dan paten benih jagung bima 14 batara 35


dan bima 15 sayang yang dapat dikembangkan bersama kelompok penangkar. -

Pengembangan Kawasan Kebun Raya Pucak (Agro Botanical Garden), tujuan pembangunan Kebun Raya Pucak sebagai pelestarian penelitian dan pemanfaatan plasma nutfah secara berkelanjutan yang terdokumentasi, konservasi tumbuhan secara ex situ) di luar habitat dan Pusat wisata pendidikan lingkungan telah dikembangkan dan mendapat dukungan dari berbagai Badan Penelitian (LIPI, BPPT, Kementerian PU, dan Kemenristek). Kawasan Kebun Raya Pucak masuk dalam Perpres nomor 93 tahun 2011 tentang Kebun Raya (agro botanical garden) masuk dalam Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategi Mamminasata.

BAB IV 36 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sesuai Visi Provinsi Sulawesi Selatan di dalam RPJMD Prov. Sulsel periode 2013-2018 yaitu ”Sulawesi Selatan Sebagai pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018” dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-1018 yaitu : (1)

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;

(2)

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;

(3)

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;

(4)

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;

(5)

Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum;

(6)

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa;

(7)

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Dari uraian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan ke dalam Visi dan Misi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :


4.1 VISI DAN MISI BALITBANGDA PROV. SULSEL

a. VISI Visi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah : “Balitbangda Sebagai Simpul Jejaring Riset dan Inovasi Unggulan Nasional.”

b. MISI Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi yang diemban oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah : 1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang akurat, aktual dan implementatif yang memberikan rekomendasi nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 2. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah dan teknologi serta rekayasa melalui pendekatan kemandirian lokal untuk

mendukung

percepatan

dan

;perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia; 3. Meningkatkan

peran

lembaga

penelitian

dan

pengembangan melalui koordinasi, fasilitasi, kerjasama, pembinaan dan implementasi kegiatan; 4. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan

antara

lembaga

penelitian

dan 38


pengembangan.

c. NILAI-NILAI 1.

Ilmu pengetahuan adalah berbagai pengetahuan yang disusun sesuai dengan akal pikiran, masuk akal dan mempertimbangkan sebab akibat.

2.

Ilmiah

adalah

pengetahuan

tentang

suatu

bidang

yangdisusun sesuai dengan pikiran dan metode tertentu. 3.

Profesional adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

4.

Program adalah Rancangan yang menentukan dasardasar yang akan dijalankan.

5.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berencana dan sistematik.

6.

Akuntabilitas

adalah

kewajiban

untuk

memberikan

pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 7.

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.

8.

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu 39


pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai. Produk

dan/atau

proses

produksi

dengan

mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggraan pemerintahan. 9.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

10. Rekayasa Teknologi adalah Bidang studi yang berfokus pada penerapan teknik dan teknologi moderen bukan teoritis. 11. Simpul

Jejaring

Balitbangda

adalah

pada

gambaran

tahun

2018

tentang yang

posisi semakin

menempatkan dirinya sebagai pusat Riset dan Inovasi Unggulan Nasional pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hub pendidikan, hub kesehatan, serta hub perhubungan darat, laut dan udara. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan jangka menengah adalah Meningkatkan Daya Saing 40 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

Daerah, dengan uraian tujuan yaitu : -

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

penelitian

dan

pengembangan daerah; -

Menjadi

pusat

rujukan

data

dan

informasi

hasil-hasil

penelitian dan pengembangan daerah; -

Meningkatkan penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi;

-

Meningkatkan jumlah rekayasa teknologi, aplikasi teknologi, pemasyarakatan dan pemenfaatan teknologi, penyediaan dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi.

Sasaran jangka menengah adalah Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang Mendukung Sulawesi Selatan Sebagai Simpul Jejaring Ekonomi dan Jasa Luar Jawa, dengan uraian sasaran sebagai berikut : -

Meningkatnya kapasitas dan kerjasama antar lembaga litbang daerah, regional dan nasional;

-

Tersedianya pengembangan

rekomendasi dalam

hasil-hasil

rangka

penelitian

perumusan

dan

kebijakan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; -

Meningkatnya

pusat-pusat

pengembangan

inovasi

dan

teknologi komoditas unggulan daerah. -

Meningkatnya

rekayasa

teknologi,

aplikasi

teknologi,

pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi, penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi; 41 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Balitbangda Prov. Sulsel dapat dilihat pada lampiran 2.

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi secara umum sesuai Misi 4 dalam RPJMD Prov. Sulsel

tahun

2013-2018

adalah

Membangun

Sinergitas

Penelitian dan Pengembangan antara Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dan Membangun SDM Iptek, dengan uraian strategi yaitu : -

Memperkuat

kompetensi

kelembagaan

penelitian

dan

pengembangan daerah. -

Kerjasama antara lembaga penelitian dan pengembangan internasional,

Kementerian/Lembaga,

provinsi

dan

kabupaten/kota; -

Mengoptimalkan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD) Regional Timur Indonesia dan Nasional, Dewan Riset Daerah, Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID).

Kebijakan Provinsi

pelaksanaan

Sulawesi

Selatan

kegiatan pada

pada

hakekatnya

Balitbangda merupakan

perwujudan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Kebijakan tersebut yaitu: 42 Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

-

Penguatan SDM dan Iptek Daerah;

-

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Arah kebijakan Balitbangda Prov. Sulsel tahun 2013-2018 yaitu: -

Tahun 2013 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

-

Tahun 2014 Pengembangan cluster Inovasi Daerah.

-

Tahun 2015-2018 Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa.

Penentuan alternatif strategi dapat dilihat pada lampiran 3.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan adminstrasi

perkantoran

di

Balitbangda

Prov. 43


Sulsel. Total anggaran yang dibutuhkan selama periode tahun 2013-2018

sebesar

Rp.

550.000.000,-.

Kegiatan

yang

mendukung program ini adalah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Perpustakaan. 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Program ini bertujuan untuk meningktkan kapasitas dan kinerja Balitbangda Prov. Sulsel. Total anggaran yang dibutuhkan selama periode tahun 2013-2018 sebesar Rp. 4.600.000.000,-. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : -

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

-

Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya;

-

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Balitbangda Prov. Sulsel (Peneliti, Perekayasa, HKI).

3. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinereja SKPD

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan keuangan di Balitbangda Prov. Sulsel. Total anggaran yang dibutuhkan selama

periode

tahun

2013-2018

sebesar

Rp.

11.840.000.000,-. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : -

Pengelolaan Penatusahaan Keuangan; 44


-

Evaluasi dan Koordinasi Administrasi Keuangan;

-

Identifikasi Kebutuhan Litbang;

-

Pelaksanaan Seleksi Proposal Kegiatan Litbang;

-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelitbangan;

-

Peningkatan Pelayanan Operasional Umum;

-

Evaluasi Kinerja Program Balitbangda Prov. Sulsel;

-

Peningkatan

Pelayanan

Perencanaan

Program

Balitbangda Prov. Sulsel; -

Penyusunan dan Sosialisasi Term of Reference (ToR) Kegiatan Litbang;

-

Koordinasi,

Monitoring

dan

Evaluasi

Program

dan

Kegiatan; -

Operasional Dewan Riset Daerah Prov. Sulsel;

-

Pengembangan Jaringan Kelitbangan Daerah, Regional dan Nasional;

-

Sosialisasi dan Pameran Hasil-Hasil Riset dan Teknologi;

-

Pengembangan Sistem Informasi Riset dan Teknologi;

-

Peningkatan Manajemen Data dan Informasi Kelitbangan;

-

Peningkatan Manajemen Inventarisasi dan Publikasi Kelitbangan;

-

Koordinasi, Gerakan

Monitoring

Terpadu

dan

Evaluasi

Pembangunan

Pelaksanaan

Pedesaan

(Getar

Bangdes) Sulsel; -

Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Litbang.

4. Program

Penelitian,

Pengembangan

dan 45


Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah; Program ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Iptek di Sulsel yang akan menjadi masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Sulsel. Total anggaran yang dibutuhkan selama periode tahun 2013-2018 sebesar Rp. 34.775.000.000,-. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : -

Penelitian mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan;

-

Penelitian Mendukung Peningkatan Kualitas Kesehatan;

-

Pengembangan Riset Agrobotanical Garden pada Kebun Raya Pucak;

-

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA);

-

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan;

-

Penelitian dan Rekayasa Teknologi Terapan;

-

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi;

-

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang SDA, Lingkungan & Teknologi;

-

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Sosial & Kelembagaan;

-

Survey Ekspektasi Publik Terhadap Regulasi Pemerintah;

-

Penelitian Dampak Otonomi Daerah terhadap SDM dan SDA;

-

Penelitian Peningkatan Ketenagakerjaan di Sulsel; 46


-

Penelitian dan Pengembangan Pola Iklim Tanam Padi di Sulsel;

-

Analisis Tana Niaga Sektor Pertanian di Sulsel;

-

Analisis Kebijakan Sektor Ekonomi di Sulsel;

-

Penelitian dan Pengembangan Industri Benih Jagung di Sulsel;

-

Riset Pengembangan Breeding Sapi Bali;

-

Penelitian dan Penegakan Hukum dan HAM;

-

Penelitian Kondisi Sosial Masyarakat Kota dan Pedesaan di Sulsel;

-

Penelitian Kelompok Masyarakat Miskin di Sulsel;

-

Penelitian Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat;

-

Pengembangan

Inovasi

Model

Pemberdayaan

Masyarakat.

5. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Program ini bertujuan untuk mengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk penguatan kelembangaan SIDa di Sulsel. Total anggaran yang dibutuhkan selama periode tahun 2013-2018 sebesar Rp. 21.550.000.000,-. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : -

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

-

Operasional Forum Penelitian, Pengembangan, & Inovasi 47


Daerah Prov. Sulsel; -

Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Anugerah Iptek;

-

Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah dan inovasi Teknologi;

-

Peningkatan Kapasitas Data dan Publikasi Riset dan Teknologi MP3EI;

-

Pengembangan Science Techno Park (STP);

-

Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi (Iptek) Rumput Laut dalam MP3EI;

-

Operasional Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel;

-

Pengembangan Pusat Inovasi Hortikultura Dataran Tinggi;

-

Penelitian dan Pengembangan Pusat Riset Kakao dalam Mendukung MP3EI;

-

Riset Unggulan Agro Techno Park Kerbau Toraja (Kerbau Belang).

Matriks Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.


BAB VI INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dengan uraian indikator: -

Jumlah Prototipe/Paten Inovasi, dengan target sampai akhir 49


tahun 2018 sebesar 8 inovasi. -

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dengan target sampai akhir tahun 2018 sebesar 40 hasil litbang.

-

Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan, Indikator kinerja program ini adalah Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan dengan target sampai akhir tahun 2018 sebesar 105 dokumen;

-

Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya, dengan target sampai akhir tahun 2018 sebesar 150 orang.

-

Jumlah sarana & prasarana penunjang pelaksanaan program litbang, dengan target sampai akhir tahun 2018 sebesar 60 unit sarana.

-

Jumlah pakaian dinas PNS, dengan target sampai akhir tahun 2018 sebesar 276 pasang pakaian dinas.

-

Jumlah laporan pelayanan adminstrasi perkantoran, dengan target sampai akhir tahun 2018 sebesar 5 laporan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat pada lampiran 6.


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 070.1.3/197/SK/BALITBANGDA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Menimbang : a. bahwa

dengan

ditetapkannya

Keputusan

Gubernur Nomor 2266/XII/Tahun 2013 Tentang Penetapan

Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018,

maka

seluruh

SKPD

menetapkan Rencana Strategis Tahun 20132018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan

Kepala

Badan

Penelitian

dan 51


Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54

Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

2

Tahun

2010

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi

Sulawesi

Selatan 52


Tahun 2010, Nomor 2); 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

10

Tahun

Pembangunan

2013

Jangka

tentang

Rencana

Menengah

Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10); 6. Keputusan Gubernur Nomor 2266/XII/Tahun 2013

Tentang

Penetapan

Rencana

Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU

: Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

KEDUA

: Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahun 2014.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 170.1.3/197/SK/ Balitbangda Tahun 2013 Tentang Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal 53


ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 16 Desember 2013 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. MUHAMMAD IDRUS HAFID Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19540917 198203 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada : 1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan. 2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.


DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL.. i. KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA.. ii. DAFTAR ISI.. vi. 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum.. 3

Recommend Documents