Daftar Isi. DPR-Pemerintah Sepakati Besaran BPIH Hal.6. Jemaah Haji Indonesia Terbaik Sedunia. Hal. 16

Realita Haji Edisi III/2013

1

Daftar Isi

Salam Redaksi 3 Surat Pembaca 4 Sorotan 5 Fokus Realita 6 Info Kebijakan 10 Info Daerah 24 Obituari 28 Kronika Haji 32 Resensi Buku 37 PIAK 39 (Program Inisiatif Anti Korupsi)

DPR-Pemerintah Sepakati Besaran BPIH 2013. Hal.6

Jemaah Haji Indonesia Terbaik Sedunia. Hal. 16

Dana Haji di Bank Konvensional Dialihkan ke Bank Syariah. Hal. 20 2


Salam Redaksi Realita Haji III 2013 Assalamualaikum Wr. Wb. Merawat sebuah pohon bunga agar selalu terlihat indah dan segar sepintas dapat dipandang sebagai perkerjaan berat. Maklum, sang pemilik pohon cukup dengan bekerja rajin; menyiram air pohon bunga bersangkutan sambil memberi pupuk seperlunya. Kadang memotong ranting yang dianggap mengganggu keindahan, kadang sang pemilik menggemburkan tanah agar di sekitar pohon kesayangannya itu tidak terserang hama. Pohon bunga akan semakin indah dipandang lantaran sang pemilik konsisten merawat pohon bunga bersangkutan. Hal ini sejatinya merupakan simbol dari kesungguhan pemilik pohon bunga bersangkutan. Sang pemilik pohon tak bosan merawat, hari ke hari hingga bulan ke bulan melakoni pekerjaannya. Dalam konteks realitas pelaksanaan pelayanan haji, Pemenrintah Indonesia layak mendapatkan apresiasi. Ajungan jempol patut diberikan, rekonsistensi yang sama ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam tugasnya sebagai penyelenggara haji. Peningkatan pelayanan diberbagai hal teknis nampak nyata dan dapat dirasakan langsung manfaatnya olej jamaah haji. Apresiasi atas peningkatan pelayanan ini terbukti dari pengakuan lembaga asing versi Hajj People yang ikut mengapresiasinya. Hal itu tidak lain lantaran adanya kekuatan dan kemauan keras merawat, memelihara, mengawasi dan konsisten dari semua pemangku kepentingan untuk bekerja dalam satu tim dalam peningkatan kualitas pelayanan haji dari waktu ke waktu. Ditjen PHU melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Seperti pelayanan Jemaah melalui PIHK – penyelenggara ibadah haji khusus – yang sebelumnya bermasalah yang berbuntut pada terbengkalainya calon Jemaah haji di tanah air. Menag Suryadharma Ali pun mengingatkan agar Jemaah haji tetap waspada terhadap tangan kotor yang berujung pada kasus penipuan. Untuk mencegah meluasnya penipuan terhadap Jemaah, Kemenag membuat Mo U dengan kepolisian. Itu mengandung makna bahwa jajaran Ditjen PHU tak berpangku tangan dalam membenahi penyelenggaraan haji. Jadi, jangan heran, atas berbagai upaya itu, jajaran Ditjen PHU mendapat pengharagaan sebagai penyelenggara ibadah haji terbaik dunia.u Selain beberapa hal positif di atas, muncul pula kebijakan dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan perluasan masjidil Haram, Mekkah, yaitu pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen dari total kuota dasar 211 ribu. Utamanya, kebijakan tersebut sempat disosialisasikan sehingga publik pun memahami sehingga pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Satu hal pasti untuk dicermati, adala dari seluruh rangkaian penyelenggaraan haji, mulai perencanaan hingga pelaksanaan, integritas petugas harus tetap dipelihara. Upaya memelihara semangat pelayanan prima harus terus disegarkan. Tujuannya, agar semangat tidak kendur dan kerja ikhlas tetap terpelihara dengan baik. Bagai sebuah pohon bunga, agar tetap segar maka pemiliknya harus kerja keras merawat pohon; disiram dan dipupuk dengan baik dan diawasi pertumbuhannya agar tak diganggu hama.

Penanggung Jawab: Anggito Abimanyu, Cepi Supriatna, Pimpinan Redaksi: Moh. Hasan Afandi, S.Si, M.Sc,, Wakil Pimpinan Redaksi: Affan Rangkuti, Redaktur Senior: Ahmad Baedowi, Editor: Reza Muhammad, Ubay, Yudiarma, MK, Toto Sugiarto, Agus Imam Suprayogi, Edy Supriatna Sjafe’i, Desain Grafis & Fotografer: Mustofa Helmi, Nashir Maqshudi, Kadar Santoso, Mario Chaniago, Endah Hapsari, Syaiful Asifuddin, Sekretariat: Erwin Julystiawan, Fajris Saidah, Eko Dwi Irianto, Ratna Salbiah, Ahmad Rizal, Rico Noviantoro. Endang Sugandi, Misbachul Munir, Dhias Rangga Ananta, Herianto, Abdul Rachman, Satriadji Lesmana Diterbitkan Oleh: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Alamat Redaksi: Gedung SISKOHAT Kementerian Agama , Lt.III Jl. Lapangan Banteng Barat, No.3-4 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021)3509177-82, Fax.(021)3800201 Email: [email protected] Realita Haji Edisi III/2013

3

TANYA JAWAB Mohon penjelasan kepada penyelenggara haji kemenag mengenai 2 hal : 1. NIK saya dan istri berubah 1 digit (hanya digit terakhir) akibat penggunaan e-KTP, tetapi semua data dan digit lain NIK sama, apakah yang harus kami lakukan? 2. Untuk manasik (karena estimasi th 1435H), apakah sy bisa ikut ke kota lain, kebetulan sy pada waktu mendaftar tinggal dan ber KTP di Boyolali dan kini tinggal (karena pekerjaan) di Palangkaraya, namun KTP sy masih domisili di boyolali dan haji terlanjur daftar jauh sebelum pindah ke Palangkaraya. terima kasih M. Rohmadi Kesatriyan RT-02/RW-17 Siswodipuran Boyolali Jawa Tengah Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk perubahan data silahkan menghubungi kankemenag tempat saudara mendaftar, untuk manasik seharusnya dilakukan pad kankemenag domisili KTP, namun demikian ada baiknya saudara menghubungi kankemenag tempat saudara berada saat ini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. -----------------------------------------------------------------------assalamu’alaikum. tahun 2010 orang tua saya mendaftar haji, dengan menggunakan ktp lama. pada ktp tersebut tertulis tempat lahir aceh tengah. karena kami telah pindah, dan saat ini telah menggunakan e-ktp. pada e-ktp tersebut tertulis tempat lahir: kong. adapun pasport juga menggunakan data e-ktp. apakah akan ada permasalahan terkait keberangkatan? apa yang harus kami lakukan? terima kasih wassalamu’alaikum

4


fakhri usmita jl. ujung bebulon, kampung lemah burbana, aceh tengah Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb Terimakasih telah menghubungi kami, sebenarnya pertanyaan ini sudah sering disampaikan dan dijawab, untuk memperbaiki data anda, silahkan anda menghubungi kankemenag kab/kota tempat saudara mendaftar. ---------------------------------------------------------------------------assalamju’alaikum wr. wb, saya mau tanya kalau jadwal manasik haji untuk wilayah kabupaten bogor kapan ? dan yang menyelenggarakan travel ato depag karena paman saya sudah terdaftar dan estimasi keberangkatan’y tahun ini tapi belum mengikuti manasik haji. mohon jawabannya Iyus Efendi Jl. H Murhidi Rt 01 /01 Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk manasik haji bagi jemaah yang akan berangkat tahun ini diselenggarakan oleh kankemenag, untuk jadwal pastinya selahkan saudara menghubungi kankemenag tempat mendaftar, namun bila manasik masih dirasa kurang saudara dapat meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ditunjuk oleh kankemenag setempat.

Sorotan Realita Haji Edisi III/2013

BIROKRASI HAJI DAN KIP Oleh : Moh. Hasan Afandi, S.Si, M.Sc

B

anyak orang sepakat bahwa birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan, dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak likulikunya dan sebagainya. Dalam berbagai literature ciri-ciri birokrasi - menurut Max Weber -adalah jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedududkannya. Birokrasi pun dimaknai sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Lantas bagaimana birokrasi haji terkait dengan pelayanan bagi

calon haji. Sistem yang dianut memang tak jauh beda seperti yang banyak dikemukakan para akademisi. Lambat dalam hal pelayanan. Tapi, sesungguhnya pendapat demikian tak terlalu benar. Birokrasi dengan segala sistem yang ada di dalamnya, untuk pelayanan publik tetap dibutuhkan. Kalaupun ada kelemahan, khususnya terkait dengan mata rantai pelayanan, secara berkelanjutan harus terus menerus dibenahi. Efesiensi dan efektifitas pelayanan prima harus dikedepankan. Belakangan ini progres dalam pelayanan bagi calon Jemaah haji makin membaik. Hal itu bisa dilihat kinerja yang dibangun melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat. Tertib penyelenggaraan ibadah haji semakin baik. Demikian pula dalam pengamanan data calon Jemaah haji, yang terekam melalui pendaftaran sistem biomterik. Sudah berapa banyak kasus pemalsuan data terungkap karena sistem yang dibangun jajaran Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) semakin baik jika dibandingkan para era tahun 1990an.

Namun ke depan yang harus diperhatikan bagi jajaran PHU adalah upaya implementasi UU No: 14/2008/ tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam layanan informasi publik bagi lembaga, atau badan publik kepada masyarakat. Ada lima aspek penting yang perlu dipahami. (1). Asas dan istilah keterbukaan informasi publik. (2). Penyediaan informasi dan dokumentasi, (3).Kapasitas kelembagaan, tanggung jawab manajemen, penyiapan SDM, pengelolaan dan layanan informasi, serta proses pengelolaan dan layanan informasi, (4). Ketersediaan akses untuk memperoleh, menyimpan serta mendistribusikan informasi, (5). Mekanisme distribusi informasi, pemberian informasi, SOP informasi, pembiayaan monitoring dan evaluasi. Memang, lahirnya UU No: 14/2008/ tentang KIP di satu sisi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Tetapi pada sisi yang lain menimbulkan kekhawatiran bagi badan publik, jika muncul penyalah-gunaan informasi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Maka dari itu landasan dasar atas lahirnya UU KIP ini menjadi penting untuk dipahami oleh semua orang.


5

DPR-Pemerintah Sepakati Besaran BPIH 2013

D

alam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (1/4), disepakati BPIH ratarata sebesar 3527 dolar AS atau turun 90 dolar AS dari tahun lalu sebesar 3617 dolar AS. Dalam mata uang rupiah, BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp 33.859.200. Jumlah itu turun sekitar Rp 140.600 dibanding tahun 2012 lalu. Untuk masing-masing embarkasi di Indonesia, besaran BPIH bermacam-macam. Dari 12 embarkasi, BPIH paling besar ada di embarkasi Makasar dengan 3.807 dolar AS. Sedangkan embarkasi yang paling murah BPIHnya adalah embarkasi Aceh dengan 3.253 dolar AS. Selain dua embarkasi tersebut, BPIH 10 embarkasi lainnya antara lain, embarkasi Solo sebesar 3.542 dolar AS, Surabaya 3.619 dolar AS, Banjarmasin 3.733 dolar AS, Balikpapan 3.744 dolar AS, Lombok 3.782 dolar AS, Medan 3.263 dolar AS, Batam 3.357 dolar AS, Palembang sebesar 3.381 dolar AS, Padang 3.329 dolar AS dan embarkasi Jakarta sebesar 3.522 dolar AS. “Turunnya BPIH sudah disepakati dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama,” kata Anggota Komisii VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amalia pada Republika, Senin (1/4). Ledia menjelaskan, BPIH yang langsung dibayarkan jamaah mencakup biaya penerbangan,

6


DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Haji Indonesia (BPIH) tahun 2013. pemondokan di Makkah dan Madinah serta ‘living allowance’. Namun, tambah Ledia, pemerintah memberi subsidi pada BPIH sebesar 30 persen. Pemberian subsidi sebesar ini diambil dari dana optimalisasi setoran awal jamaah. “Subsidi ini diberikan untuk subsidi pemondokan di Makkah dan sewa hotel di Madinah,” tambah wakil ketua Fraksi PKS ini. Selain menyepakati turunnya BPIH, dalam raker dengan Kementerian Agama, juga dibahas masalah calon jamaah haji tahun 2013. Berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, calhaj yang berusia diatas 83 tahun akan diprioritaskan. Namun, kata Ledia, Kementerian Agama belum mengemukakan nama-nama calhaj yang akan berangkat tahun ini. (ESS)

Penyelenggara haji khusus dan penyelenggara umrah yang melakukan penyimpangan, perizinan akan dicabut oleh Kementerian Agama, kalau ada penipuan, pidana, penggelapan dan lainnya itu menjadi domain kepolisian.

Menag :

Tindak Tegas PIHK yang Melanggar

D

alam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terhadap kasus-kasus yang merugikan jemaah haji, pemerintah tidak akan ragu-ragu mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap penyelenggaran haji dan umrah yang tidak bertanggungjawab. Penegasan tersebut disampaikan oleh Suryadharma Ali ketika menyaksikan pengangkatan sumpah anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) di Jakarta, Selasa (26/3).

melakukan kerjasama dengan Polri pada 19 maret 2013 untuk mengawasi dan melakukan tindakan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran atau penipuan.

Lebih lanjut, Suryadharma Ali menyampaikan, dalam rangka menjamin agar kasus pelanggaran dan penipuan terhadap jemaah haji dan umrah tidak terulang lagi, Kementerian Agama telah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan merespon tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, Suryadharma Ali mengutarakan beberapa poin

Bagi penyelenggara haji khusus dan penyelenggara umrah yang melakukan penyimpangan, maka dari sisi perizinan Kementerian Agama bisa mencabut, kemudian kalau ada penipuan, pidana, penggelapan dan lainnya itu menjadi domain kepolisian.

penting kunjungannya menemui pihak berwenang pemerintah Arab Saudi beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia meminta tambahan kuota haji dengan jumlah signifikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013, permintaan untuk membuat petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia di lokasi strategis di Mekkah seperti di Masjidil Haram, di Arafah, di tempat melempar jumroh dan di tempat strategis lainnya. Petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia pada saat ini baru dipergunakan di Mesjid Nabawi. Permintaan lain yang disampaikan ke pemerintah Arab Saudi adalah permintaan izin agar wartawan Indonesia bisa meliput di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Menurut Suryadharma Ali, hal tersebut Menteri Haji akan mengkomunikasikannya dengan Menteri Penerangan Arab Saudi. (DM)


7

Dirjen PHU:

Pelayanan Haji Harus Lebih Baik

D

irjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu menyatakan, meski BPIH 2013 turun rata-rata 90 dolar AS, pihaknya berjanji, pelayanan bagi calon jamaah haji harus lebih baik, ketika di tanah air maupun di Saudi Arabia.

“Kita senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan bagi Jamaah dari tahun ke tahun makin baik,” kata Anggito di kantor Baznas (Badan Amil dan Zakat Nasional) seusai menerima penyematan pin Duta Baznas, di Jakarta, Selasa (2/4). Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lebih cepat empat bulan sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, menurut dia, memberi peluang

8


baginya untuk melakukan persiapan penyelenggaraan haji lebih baik. Baik dari sisi penyelenggaraan maupun penyiapan bagi calon jamaah haji. Untuk tahun ini pihaknya akan meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji selama di tanah air. Hal ini penting karena esensi dari haji adalah mencari kemabruran. Tahun-tahun sebelumnya penetapan BPIH sudah mepet menjelang keberangkatan haji. Untuk BPIH 2013 sekali ini lebih cepat. Karena itu, dari sisi waktu seharusnya persiapan pemberangkatan bagi calon jamaah haji dari tanah air harus lebih baik, katanya. Karena itu pula, lanjut dia, penyiapan pemondokan, katering, transportasi dan pengurusan

dokumen Jamaah haji harus dilakukan dengan cermat. Dari sisi keuangan, sudah tak ada masalah lagi karena DPR RI sudah memberi persetujuan untuk menggunakan dana optimalisasi untuk subsidi pemondokan di Mekkah, Madinah dan Arafah dan Mina.

Subsidi Rp16,2 juta per orang Dana subsidi itu diambil dari nilai manfaat setoran awal dana haji. Bukan dari APBN, tapi dari dana Jamaah haji juga ketika mereka menyetor dana. Subsidi per orang yang diambil dari dana optimalisasi sebesar Rp16,2 juta. Kendati pemondokan musim haji 2013 akan sulit mendapat wilayah yang dekat dengan kawasan Masjidil Haram, tetapi pihaknya berupaya mendapatkan pemondokan dengan jarak rata-rata

2,5 km. Tidak seperti tahun lalu jarak pondokan bisa diperoleh kurang dari 1 km. Hal itu sebagai dampak dari perluasan kompleks masjidil Haram yang hingga kini masih berjalan. Anggito menambahkan, pihak Kementerian Agama telah minta kepada pemerintah Arab Saudi agar tetap memberi tambahan kuota sebanyak 35 ribu orang. Kuota haji Indonesia pada 2012 lalu sebanyak 211 ribu orang. Diharapkan permintaan tambahan kuota tersebut dapat dipenuhi. Hal lain yang dimohonkan pemerintah Indonesia adalah agar sebanyak 160 unit mobil di kantor teknis haji dapat digunakan. “Kita sudah minta kelonggaran kepada pemerintah setempat,” kata Anggito. (ant/ess)


9

Menag:

Waspadai Penipuan Haji

Kerjasama Kemenag dengan Polri sebagai perlindungan jamaah haji dan umrah dari pihakpihak yang tidak bertanggungjawab.

10


M

enteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, setiap tahun animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji makin meningkat, sehingga daftar tunggu pun makin meningkat. Akibat itu, membuat sebagian calon haji di tanah air menjadi tidak sabar. “Pihak tertentu memfaatkan orang yang tidak sabar, sehingga muncul penipuan,” kata Menag Suryadharma Ali saat memberi sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agama dengan Kepolisian RI di kantor Kemenag Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (19/3). Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu dan Kepala Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo yang diwakili Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol

“Polri dan Kemenag harus komitmen sehingga masyarakat tidak dirugikan. Perlu dilakukan pencegahan guna menimbulkan efek jera”. Fajar Prihantoro. Hadir Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Irjen Kemenag M Jasin.

Menteri Agama mengatakan, haji pada saat ini tidak hanya dilihat dari sisi ibadah, tapi merupakan bisnis yang menjanjikan. Padahal perjalanan haji berbeda dengan wisata, namun diatur oleh Undang Undang nomor 13 tahun 2008 yang menyebutkan penyelenggara haji diatur oleh Menteri Agama. “Kalau wisata meski ada Kementerian Pariwisata tapi yang menyelenggarakan travel masingmasing. Namun untuk haji dan umrah, seluruh penyelenggara harus mempunyai ijin dari Kementerian Agama” ujar Menag Ia juga meminta agar dilakukan penertiban penyelenggaraan ibadah umrah. Karena berbagai pihak memanfaatkan visa umrah untuk bekerja, namun setelah umrah melarikan diri, sehingga kasus over stay muncul dari jamaah umrah yang tidak mau kembali ke tanah air. “Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan baik di tanah air dan di Arab Saudi khususnya kepastian keamanan,” imbuh Menag.

Di tempat yang sama Kapolri mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sering dihadapkan kendala dan permasalahan hukum baik di tanah air maupun di arab saudi yang merugikan jamaah yg membuat suasana haji tidak nyaman.

Saat ini penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang resmi berjumlah 402 penyelenggara. Dari jumlah itu, penyelenggara umrah dan haji khusus 254 penyelenggara, sedangkan penyelenggara umrah saja 148 penyelenggara.

“Polri dan Kemenag harus komitmen sehingg masyarakat tidak dirugikan. Perlu dilakukan pencegahan guna menimbulkan efek jera,”kata Kapolri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwasum Polri.

“Terdapat 11 PIHK yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sangsi peringatan serta 3 penyelenggara yang tidak memiliki izin dan gagal memberangkatkan jamaah,” ungkap Anggito.

Sebelumnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan, kerjasama Kemenag dengan Polri sebagai perlindungan jamaah haji dan umrah dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Kasubdit Pembinaan Haji Khusus Khoirizi, pihaknya akan menertibkan penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang nakal. “MoU ini merupakan salah satu langkah upaya penertiban tersebut.(ks)


11

Dirjen PHU Anggito Menjadi Duta Baznas

Sebagai orang Islam, kata Anggito, pihaknya akan berusaha menjadi duta Baznas. Dan paling gampang mengajak masyarakat membayar zakat 2,5 persen dari penghasilannya. Negara perlu diurus, perlu uang. Karena itu membayar zakat sama seperti halnya membayar pajak. Di situ ada tanggung jawab dan hak negara. 12


D

irjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu, pendiri PT Saratoga Advisor Sandiago Uno dan Presiden Direktur ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian (ESQ), diangkat menjadi duta Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) ini ditandai dengan penyematan pin Duta Baznas dan penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari Ketua Umum Baznas KH Didin Hafidhuddin di kantor

lembaga zakat tersebut di Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (2/4). Pada kesempatan itu hadir Dirjen Pajak Fuad Rahwani dan beberapa pejabat Baznas lainnya. Pada kesempatan tersebut Sandiago Uno tak hadir dan namun sudah menyatakan kesediaannya sebagai duta Baznas. Anggito dan Ary

Ginanjar mengaku merasa gembira mendapat kepercayaan sebagai duta Baznas dan akan mensiarkan kegiatan ini untuk membangun karakter bangsa.

panutan karena dinilai netral dan bukan milik partai tertentu. “Diharapkan umat Muslim di Indonesia dapat mengikuti jejaknya untuk taat menunaikan zakat,” ujar Didin. Sebagai akademisi, birokrat dan ekonom, Anggito tentu paham betul kontribusi zakat

Ketua Baznas, Didin Hafidhuddin menyatakan para tokoh yang diangkat sebagai duta Baznas diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk berzakat melalui Baznas, sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.23 tentang pengelolaan zakat menjadi pengelola zakat nasional.

terhadap perekonomian bangsa. Anggito kini mengemban amanah untuk mengelola program ibadah haji dinilai mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban zakat seperti halnya kewajiban berhaji. Demikian pula pengusaha muda yang mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sandiago Uno telah merasakan zakat bagi usahanya. Mengeluarkan zakat justru memberikan berkah terhadap pertumbuhan perusahaan yang ia dirikan.

Menurut Didin, Anggito dinilai memiliki kepedulian terhadap perzakatan nasional. Demikian juga Ary dan Sandiago, dapat menjadi

Didin mengatakan, penerimaan zakat, infak dan sadakah pada semua organisasi pengelola zakat pada 2011 baru mencapai 1,73 triliun.

Angka itu hanya 0,8 persen dari potensi zakat di Indonesia menurut hasil penelitian Baznas bekerja sama dengan IPB pada 2011 adalah sebesar Rp217 triliun per tahun. Rendahnya pengumpulan zakat mengharuskan kerja keras semua pihak untuk memberikan penyadaran akan pentingnya melaksanakan salah satu rukun Islam itu. Menurut Anggito, pihaknya sudah lima tahun membayar zakat dengan memasukkan ke dalam surat pemberitahuan pajak atau SPT. Dengan cara mengisi ke dalam kolom SPT yang ada, pihaknya sudah mendapat pengurangan pajak. Dengan cara itu dapat diketahui berapa penghasilan, berapa zakat dan pajak yang dikeluarkan setiap tahun. Ia berharap masyarakat bisa membiasakan diri mengisi SPT dan pembayaran zakat. Sehingga ke depan akan menambah keyakinan berapa besar dana zakat yang dikeluarkan dari penghasilan setiap tahun. Sebagai orang Islam, kata Anggito, pihaknya akan berusaha menjadi duta Baznas. Dan paling gampang mengajak mesyarakat membayar zakat 2,5 persen dari penghasilannya. Negara perlu diurus, perlu uang. Karena itu membayar zakat sama seperti halnya membayar pajak. Di situ ada tanggung jawab dan hak negara. Anggito mengaku NPWP yang dimiliki beralamat di Yogyakarta. Karena saat ini berdomisili di Jakarta, maka hal itu akan diurus kembali untuk pindah ke ibukota.(ant/ess)


13

DPR Berharap Pemerintah Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

P

emerintah RI melalui Kemenag harus kuat melakukan lobi untuk membatalkan kebijakan terbaru tentang penyelenggaraan haji yang dinilai akan menyulitkan jemaah dan pemerintah. Apalagi jemaah haji Indonesia merupakan terbesar di dunia. “Ya, setikadnya bisa mendapatkan dispensasi dari pemerintah Arab Saudi untuk Misi Haji Indonesia, mengingat jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di seluruh dunia sehingga jika kebijakan baru dilaksanakan pasti sangat menyulitkan Misi Haji Indonesia,” kata anggota Komisi VIII DPR ,Zainut Tauhid, ketika dihubungi Media Indonesia menjawab munculnya kebijakan baru tentang penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

yang penentuan lokasinya jadi wewenang penuh otoritas setempat (muasasah).

Menurut Zainut, memang sangat sulit memahami kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi karena hal Seperti diberitakan itu pasti akan berdampak serius (Selasa,5/2) “Kebijakan Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji Sulitkan Penyelenggaraan Haji” Indonesia, yang selama ini mendapat menyebutkan tentang peraturan kemudahan dalam pengelolaan baru pemerintah Kerajaan Arab transportasi ketika menggunakan Saudi yang melarang label Misi Haji Indonesia. penggunaan kendaraan berplat KJRI, termasuk ambulan untuk “Namun apa mau dikata operasional penyelenggaraan pemerintah Arab Saudi memiliki haji, juga aturan pemondokan

14


otoritas dalam membuat kebijakan dengan alasan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di negara mereka,” cetusnya. Hemat dia, hal ini menguatkan alasan bahwa memang tidak gampang mengurusi penyelenggaraan ibadah haji. Persoalannya sangat komplek tidak hanya menyangkut urusan teknis dan ibadah saja tetapi juga menyangkut persoalan regulasi pemerintah setempat yang sering kali menjadi trouble dan kendala serius di lapangan,” pungkasnya.(by)

S

uasana umrah Ramadan di Arab Saudi tak seperti tahun-tahun lalu karena ada pengurangan visa umrah sampai separuhnya. Bukan soal fasilitas tawaf dan pemekaran masjidil haram yang belum rampung, tapi, juga soal penyebaran virus yang telah melanda Arab Saudi.

Jemaah Lanjut Usia Harap Tunda Umrah

Akhir-akhir ini, Arab Saudi menjadi pusat penularan virus baru yang mengganggu pernafasan sehingga aparat kesehatan Arab Saudi meminta jemaah umrah yang datang dari seluruh dunia agar mengenakan masker di tempattempat ramai. Rekomendasi Departemen Kesehatan Saudi ini dilaporkan Saudi Press Agency Jumat, 12 Juni kemarin. Rekomendasi itu juga menyarankan jemaah umrah yang berusia lanjut, atau berpenyakit kronis, agar menunda ibadah ke tanah suci. Musim haji memang baru Oktober nanti, tetapi ratusan ribu orang juga mengunjungi tempattempat suci di Kerajaan Arab Saudi pada bulan Ramadan. Arab Saudi mengumumkan dua kematian baru karena virus pada hari Ahad lalu, sehingga keseluruhan kasus kematian menjadi 38 orang. Virus baru itu dinamakan Korona MERS (MERS-CoV), termasuk keluarga virus yang paling sering dianggap flu biasa. (VOA/MH)


15

Jemaah Haji Indonesia Terbaik Sedunia

Anggito Abimanyu menerima penghargaan untuk Indonesia sebagai penyelenggara haji terbaik dunia di London, Inggris, Selasa

16


I

ndonesia terpilih sebagai penyelenggara haji terbaik di dunia mengungguli Malaysia dan Turki.

Ini menjadi kabar baik dan sekaligus publikasi dan pencitraan bagi perhajian Indonesia. Sebab, Selasa, 21 Mei lalu, penyelengaraan haji Indonesia terpilih sebagai terbaik dunia 2012 versi Hajj People yang berpusat di Inggris. Disusul kemudian oleh Malaysia dan Turki. Pilihan didasarkan voting dari seluruh misi haji yang datang pada konferensi itu.

Penghargaan langsung diterima oleh Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Dr. H. Anggito Abimanyu. ‘’Penghargaan ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, Kementerian Agama, jamaah haji, DPR dan para pelaku yang telah bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran peningkatan pelayanan haji,’’ kata Anggito setelah menerima anugerah itu. Menurut dia, penghargaan ini memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. ‘’Ini untuk

pendek. Indonesia telah meletakkan dasar manajemen haji sejak tahun 1965 ketika pertama kalinya dibentuk kementerian khusus haji yang dijabat Prof. KH Farid Ma’ruf. Setelah jatuhnya Bung Karno, jabatan menteri haji ditiadakan dan masuk dalam jajaran eselon satu pada kementerian agama. Prof. Farid Ma’ruf menjadi dirjen pertama pada Departemen Agama yang dipimpin Menteri Agama KH Muhamamd Dahlan.

Anggito memang datang pada konferensi tersebut sebagai keynote speaker dan sekaligus menjadi pembicara panel bersama Dirjen Haji Pakistan dan Nigeria. Panel diskusi tersebut difokuskan untuk menemukan solusi bersama agar harga sewa rumah di Arab Saudi tidak dinaikkan secara sepihak, mengendalikan jumlah jemaah nonkuota, dan masalah tenaga kerja.

meningkatkan kepercayaan diri kita sekaligus upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan haji pada Penghargaan ini memang tahun ini dan yang akan datang,’’ pantas diberikan untuk Indonesia lanjutnya. mengingat Indoensia merupakan Penghargaan tersebut negara dengan pengirim jemaah diperoleh setelah melalui haji terbesar di dunia dengan mekanisme voting dan perdebatan 221.000 jemaah. Turki dengan atas model penyelenggaraan haji. jumlah jemaah haji sebesar 90.000 Metode pemilihan melalui voting jemaah haji dan Malaysia 28.000 terbuka dilakukan oleh peserta jemaah haji. yang semuanya merupakan misi haji (negara), operator (negara dan haji swasta), pengamat haji, serta perwakilan jemaah haji dari 40 negara. Sedangkan kriteria pemilihan meliputi kebijakan, pelayanan, dan perilaku jemaah haji di mata para pemiih internasional. Setelah Indonesia, terpilih juga Malaysia dan Turki.

Indonesia memang dianggap cukup profesional menangani perhajian selama ini. Beberapa negara seperti Rusia, Turki, Maroko, sempat ‘belajar’ dari perhajian Indonesia. Memang, harus diakui, tidak mudah memobilisir 221.000 manusia dalam waktu yang relatif

Setiap tahun Indonesia selalu mengembangkan manajemen perhajian. Indonesia telah memenuhi kuota OKI 1983 sejak tahun 1990 yang langsung melejit jemaah hajinya hingga 180.000. Sejak tahun 2003 sudah tercatat mulai muncul jemaha haji daftar tunggu. Hingga kini masa tunggu ejmah haji Indonesia antara 7 hingga 14 tahun. Sejak 2002 pemerintah sudah menerapkan system kopmputerisasi haji dengan nama Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan memberlakukan pendaftaran haji sepanjang masa dengan sitem lebih cepat daftar lebh cepat berangkat (first come first serve). Seseorang yang telah menyetor Rp 25 juta (sebelumnya Rp20 juta) berhak mendapat nomor porsi dan sudah bisa diketahui tahun keberangkatannya. Jumlah akumulasi dana setoran haji hingga April lalu telah mencapai Rp 52 triliun dari sekitar 2 juta pendaftar haji. Dari dana itu dimasukkan dalam sukuk dengan manfaat sekitar 7% dan sisanya dalam bentuk deposito Syariah. Setiap tahun pemerintah memperolah manfaat dari dana ini sekitar Rp 2 triliun yang akan terus meningkat sederet


17

Namun, negeri itu memilik masa tunggu hampir 40 tahun. Sehingga seseorang yang baru lahir harus didaftarkan agar bisa memiliki peluang naik haji lebih pasti dan lebih cepat.

dengan kenaikan jumlah jemaah haji. Daro dana manfaat ini kemudian menjadi dana optimalisasi haji yang dipergunakan untuk mensubsidi jemaah haji. Jumlah subsidi baik langsungdan tidak langsung (APBN) mencapai Rp 10 juta perjemaah. Tarip haji Indoensia tahun 2013 ini turun rata-rata 90 USD dibanding tahun sebelumnya karena biaya penerbangan yang bisa ditekan. Untuk itu Embarkasi Banda Aceh hanya membayar 3.253 USD, Medan 3.267 USD, Batam 3.357 USD, Padang 3.329 USD, Palembang 3.381 USD, Jakarta 3.522 USD, Surabaya 3.616 USD, Lombok 3.582 USD, dan Makasar 3.807 USD. Memang, Indoensia belum melakukan pelayanan full services seperti yang dilakukan Malaysia. Indonesia baru melakukan full services untuk akomodasi dan konsumsi di madinah, Jeddah, dan Arafah Mina. Meski demikian, dari dana yang disetorkan itu, jemaah akan memperoleh living cost sebesar 1.500 Riyal atau setara dengan 400 USD.

18


Tiru Indonesia Sementara Malaysia sejak tahun 1963 membentuk Lembaga Tabung Haji. Hal ini mengacu pada penyelenggaraan haji Indonesia pada tahun-tahun itu yang pengeliolaannya ditangani PT Arafat, sebuah perusahaan yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan ormas-ormas. Lembaga Tabung Haji adalah badan yang dibentuk pemerintah dengan tugas khusus penyelenggaraan haji. Namun, kemudian berkembang merambah ke investasi pertanian dan properti sehingga bisa memberi keuntungan kepada nasabahnya. Menurut Menteri pada jabatan Perdana Menteri Malaysia Datuk Jamil Khir Baharom, nasabah Tabung Haji pada April lalu telah mencapai 7,9 juta, meski pendaftar hajinya hanya 1,1 juta orang. Total dana yang dihimpun lembaga itu telah mencapai RM34.9 miliar, atau lebih dari Rp 100 triliun. Setoran awal jemaah haji Malaysia hanya sekitar Rp 4 juta.

Karena jumlah ejmaah haji Malaysia tak begitu besar tak sesulit Indonesia. Tarip haji Malaysia sekitar 10.000 RM atau sekitar Rp 30 juta (untuk daerah Semenanjung dan lebih mahal 2.000 RM untuk wilayah Sabah dan Serawak). Tapi, ingat, subsidi yang diterima jemaah haji Malaysia menelan hampir separuh biaya yang dibayarkan dari akumulasi keuntungan investasi Tabung Haji. Subsidi hanya diberikan bagi jemaah haji pertama (wajib). Sedangkan haji kedua dan ketiga tak lagi dapat subsidi dan harus membayar sekitar Rp 45 juta dengan pelayanan penuh (full services). Turki juga termasuk Negara yang menyelenggarakan haji dengan sangat baik. Tahun ini Turki memoeroleh kuota 90.000 jemaah dengan masa tunggu sekitar 15 tahun. Jumlah jmaah yang telah mendaftar sebanyak 1.372.200 jemaha haji dengan komposisi 633.737 jemaah laki-laki dan 738.444 jemaah wanita. Turki menyelenggarakan haji dengan sistem paket yang termurah dengan tarip 3.000 USD. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang harus mempergunakan transportasi udara, sedangkan Turki tersedia moda transpotasi darat dan udara menuju Arab Saudi. Hanya, sejak konflik di Suriah dua tahun lalu, semua jemaah haji Turki harus menggunakan pesawat. Karena satu-satunya jalur darat itu harus melalui Suriah. (MH)

Bandara Halim Untuk Embarkasi Haji

B

andara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur dipersiapkan menjadi salah satu bandara tempat keberangkatan dan kedatangan jamaah haji 2013. “Jamaah haji juga akan langsung diterbangkan dari Halim,” kata Direktur Pengembangan Kebandarudaraan dan Teknologi Angkasa Pura II, Salahudin Rafi, dalam Konferensi Organisasi Layanan Navigasi Udara Sipil (CANSO) Asia-Pasifik di Jakarta, Selasa . Menurut dia, Kementerian Perhubungan telah mengizinkan penggunaan bandara itu untuk keperluan komersial mulai medio 2013.

Angkasa Pura mengalokasikan dana hingga sekitar Rp12 miliar untuk mengembangkan Bandara Halim Perdanakusuma yang saat ini dapat menampung hingga sekitar 140 ribu penumpang per hari. Salahudin menjelaskan, bandara itu cocok untuk pelayanan jamaah haji karena lokasinya dekat dengan Asrama Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur. Penggunaan Bandara Halim menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan jamaah haji, lanjut dia, juga akan mengurangi kepadatan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.(ant/ ess)

Bandara Halim Perdanakusuma cocok untuk pelayanan jamaah haji karena lokasinya dekat dengan Asrama Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur.


19

Dana Haji di Bank Konvensional Dialihkan ke

D

irjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyatakan, seluruh dana setoran awal jamaah haji di tanah air yang ada di bank konvensional sebesar Rp 11 trilyun akan dialihkan ke bank syariah. Upaya ini diharapkan mendorong ekonomi syariah sekaligus mengoptimalisasikan dana haji. “Jamaah menghendaki agar uang haji dikelola syariah. Ini terlepas dari prinsip riba atau tidak,” kata Anggito Abimanyu kepada pers di Jakarta, didampingi Sekretaris Ditjen PHU Cepi Supriyatna, Direktur Pelayanan Haji Sri Ilham Lubis dan Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono. Anggito mengakui, selama ini dana haji disimpan di bank konvensional atau bank non syariah. “Saya juga diingatkan MUI dalam pertemuan maupun fatwa agar dana haji dikelola bank syariah,” terangnya. Adapun komposisi penempatan dana haji pada Juli 2012 seluruhnya sebesar Rp 45 trilyun, dengan penempatan di sukuk Rp 35 T (78%), di bank non syariah Rp 6 T (13%) dan di bank syariah Rp 4 T (9%). Pada April 2013 dana haji sebesar Rp 55

20


Bank Syariah

T, di sukuk Rp 35 T (63%), bank non syariah Rp 11 T (20%) dan di bank syariah Rp 9 T (17%). Anggito menjelaskan pengalihan dana itu merujuk pada UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji, bahwa BPS BPIH adalah bank syariah dan bank umum nasional memiliki layanan syariah. Ia juga menjelaskan, masa transisi pengalihan dana bank konvensional ke bank syariah maksimal 1 tahun. Bank non syariah dapat bertindak sebagai BPS transito dengan dana mengendap selama 5 hari.

Mengenai bank transito menurut Anggito, karena bank syariah belum memiliki jaringan di tanah air. “Bank konvensional difungsikan sebagai BPS transito, penerima sementara di masa pengendapan 5 hari, karena bank konvensional punya jaringan luas,” kata Anggito.

Dengan pengalihan dana haji ke bank syariah, menurut Anggito akan semakin menambah likuiditas bank syariah. “Bank konvensional memiliki aset dan likuiditas cuku kuat dipindah Rp 11 trilyun gak masalah, tapi buat bank syariah cukup besar mendorong ekonomi syariah,” ujarnya. (ks)


21

Haji Parinya Payadsub

Dipecat

Karena Naik Haji

S

eorang guru Muslim dipecat dari Sekolah Muslim Wittaya karena menunaikan ibadah haji. Parinya Payadsub dipecat setelah ia berhaji tiga kali dalam lima tahun, yang dianggap melanggar aturan sekolah yang menetapkan aturan berhaji setiap lima tahun sekali. Karena muncul protes dari para guru, siswa dan tokoh masyarakat setempat, dewan sekolah akhirnya setuju untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

“Tahun lalu ketika ia mengambil haji, kita kurangi 10.000 baht dari gajinya. Komite memutuskan bahwa ini adalah hukuman yang cukup,” katanya. Namun, dia akan berada di masa percobaan selama satu tahun akademik, dari Mei 2013 sampai April 2014. “Jika dia melakukan sesuatu bertentangan dengan aturan sekolah selama waktu itu, ia akan segera dipecat,” kata Kitti.

Dewan sekolah terus mempertahankan aturannya Kitti Islam, Direktur Sekolah Muslim Wittaya mengatakan Phuket bahwa staf dan guru hanya dapat Gazette, Parinya telah mengakui bahwa ia telah melanggar “batasan haji” bergabung ibadah haji hanya sekali dan meminta agar dewan sekolah mempertimbangkan kembali keputusan setiap lima tahun. Muslim Wittaya mereka. School merupakan sekolah Islam Komite setuju untuk melakukannya dan sepakat untuk mengembalikan terbesar di pulau ini dan merupakan Parinya. “Dia adalah seorang guru yang telah membuat kontribusi yang kantor Dewan Islam Phuket Thailand. (Phuket Gazette/MH) berharga untuk sekolah selama 10 tahun ia telah bekerja di sini,” kata Kitti.

22


Tarip Penerbangan Arab Saudi Meroket

UEA. Namun juru bicara GACA mengatakan dia tidak menyadari kenaikan biaya.

P

enerbangan internasional yang beroperasi di Kerajaan telah menaikkan tarif mereka untuk membuat keuntungan maksimum selama musim panas ketika ribuan warga Saudi dan ekspatriat bepergian ke luar negeri untuk menghabiskan liburan mereka.

Khalil Al-Nashmi, asisten direktur sebuah agen perjalanan di Dammam, mengatakan bahwa beberapa penerbangan internasional menaikkan harga tiket pesawat sebesar 30 persen untuk tujuan seperti Istanbul dan Kuala Lumpur, yang merupakan tujuan liburan favorit bagi Saudi. Turkish Airlines menaikkan harga tiket nya dari Dammam ke Istanbul dari SR 1.200 sampai SR 3.500. SriLankan menaikkan harga ke Kuala Lumpur dari SR 1.800 sampai SR 3.800. Dia mengatakan kenaikan berlaku untuk maskapai penerbangan negara-negara Arab lainnya dan negara Teluk. Tarip dari Dammam ke Istanbul naik dari SR 2.000 sampai SR 4.500. Kenaikan antara lain dipicu peningkatan biaya parkir pesawat di bandara serta kenaikan harga bahan bakar.

“Sejumlah bandara tetangga menganggap biaya parkir akan cocok dan kompetitif untuk perusahaan penerbangan internasional,” kata Al-Nashmi dan mendesak pemerintah Saudi untuk meninjau kembali keputusan untuk meningkatkan biaya parkir. Mohammad Ayyash, agen perjalanan di Dammam, mengatakan keluarga Saudi membayar lebih dari SR 40.000 untuk bepergian ke luar Teluk. “Jika mereka pergi ke tujuan yang sama dari Bahrain mereka hanya membayar SR 29.000, dan 24.000 SR jika mereka pergi dari Kuwait,” katanya. Tapi, Saudi berharap bisa meraup SR 40 miliar dari pariwisata asing tahun ini. (ArabNews/MH)

Mohammed Abdul Rahman dari Transworld Travel di Jeddah mengatakan, penerbangan telah mengadopsi sistem otomatis untuk meningkatkan harga pada waktu puncak musim liburan. “Bila ada permintaan yang tinggi, harga otomatis naik. Kita bisa melihat perubahan tarif dengan hanya menonton situs web mereka,” katanya, menambahkan bahwa semua penerbangan penuh dipesan selama musim panas ini yang bertepatan dengan Ramadhan, musim umrah, liburan sekolah dan pemulangan pekerja dan pendatang haram. “Tidak ada kontrol pemerintah pada tarif. Hal ini terutama ditentukan oleh permintaan dan faktor pasokan,” kata Abdul Rahman kepada harian Arab News edisi Sabtu, 1 Juni hari ini. Beberapa maskapai penerbangan, katanya, menawarkan sekitar 20 harga yang berbeda pada sektor tunggal. “Sebagian besar penerbangan yang beroperasi ke dan dari Jeddah penuh karena umrah,” jelasnya. Menurut Al-Nashmi, biaya parkir di pesawat di bandara Saudi lebih tinggi daripada biaya di bandara tetangga seperti Bahrain, Kuwait dan


23

Jamaah Telantar, Kemenag Bersikap

P

ertengahan Februari lalu, sekitar 350 calon jamaah umroh tampak keleleran di bandara Internasional Juanda Surabaya. Mereka keleleran di bandara Juanda karena gagal berangkat ke tanah suci. Jamaah umroh gagal ini adalah jamaah dari biro perjalanan haji dan umroh, Padang Arafah Mojokerto. Meskipun akhirnya ada sebagian jamaah yang bisa diberangkatkan ke tanah suci. “Kami sudah berangkatkan mereka secara bertahap. Kini tinggal menyisakan tidak sampai seratus. Kita tanggung biaya hotelnya,” kata Hadi Suparto Syafii, Manajer PT Padang Arafah kepada surya.co.id [1] Selasa (13/2/2013). Ratusan jamaah umroh tersebut menjadi korban ketidakseriusan biro perjalanan karena pesawat yang disewa oleh PT PA tak memiliki ijin terbang di Indonesia. “Kami mencarter NAS Airlines. Pesawat ini tak diijinkan mendarat di Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta Jakarta),” terang Hadi. Pimpinan biro perjalanan Haji Plus dan Umrah ini merinci calon jamaah yang gagal berangkat. Sejak awal Februari, biro ini telah memberangkatan jemaahnya secara bergelombang. Tercatat, awalnya biro ini memberangkatkan 163 jemaah, kemudian 50, 13, dan terakhir 125 jemaah umrah.

24


“Semua menjadi tanggung jawab dan konsekuensi kami. Mereka yang sampai saat ini belum berangkat akan kita berangkatkan. Secara bertahap akan kami berangkatkan ke tanah suci,” kata Hadi berjanji.

“Sepanjang penyelenggaraan umrah tiap tahun, baru sekali ini korbannya demikian banyak. Karena itu penertibannya pun sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Yogyakarta, Senin (11/03/2013).

Adanya jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci, membuat pihak Kementerian Agama terus melakukan evaluasi dan menertibkan. Pihak Kemenag melihat perlunya segera dilakukan penertiban terhadap para penyelenggara umroh. Ini karena Kemenag merasa sudah banyak memakan korban. Selain terlantar, jamaah juga tidak bisa melaksanakan ibadah umrahnya dengan maksimal sebagaimana mestinya.

Sebenarnya umat muslim sudah berulang kali diingatkan agar berhati-hati ketika akan umrah dalam memilih penyelenggara umroh, tidak menggunakan biro perjalanan “abal-abal”, atau tidak memiliki izin dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Itulah sebabnya ke depan, pihak Kemenag melakukan pengawasan terhadap penyelenggara umrah harus diperketat. Sebab, PPIU nakal bukan

pejabat dari Kementerian Agama, Polri dan sejumlah pengurus asosiasi penyelenggara haji khusus dan umroh. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro atas nama Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo mengatakan, pihaknya memang harus proaktif dalam menertibkan penyelenggara haji dan umrah yang merugikan jamaah. lagi membawa jamaah umrah, tetapi justru mengangkut tenaga kerja wanita (TKW) untuk dipekerjakan di Arab Saudi. “Jelas saja, TKW yang dibawa itu illegal,” terang Menag. Ketika dikonfirmasi terkait sanksi yang akan diberikan, Menag belum menyebutkan sanksi bagi biro perjalanan umrah nakal dan ilegal, tapi memastikan bahwa sanksi itu ada. Menag mengakui bahwa untuk menertibkan PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umroh) nakal ini dibutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk petugas di Kementerian Luar Negeri (Kantor Konsulat Jendral RI). Untuk itu Kementerian Agama merasa perlu menggandeng Kepolisian untuk menangani PPIU bermasalah dengan jamaahnya. Karena itu pada Selasa (19/3/2013) kemarin telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) dan Polri untuk pengawasan dan penegakan hokum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dan Dirjen PHU Anggito Abimanyu dengan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali, para

Sekarang kerap terjadi adanya penyelenggara haji dan umrah menelantarkan jamaahnya. Pembenahannya, kata Kapolri, perlu dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman itu diharapkan menghasilkan satu persepsi untuk terwujudnya penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih baik. “Setelah nota kesepahaman tersebut ditandatangani seluruh pemangku kepentingan dapat segera mensosialisasikannya. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengetahui,” kata Fajar. Kini makin disadari penyelenggaraan haji kini memasuki ranah bisnis; sekedar ibadah sehingga

bahwa sudah bukan harus


25

Untuk ini Kemenag bersama Polri diharapkan bisa menertibkan travel yang nakal. Hal ini dimaksudkan untuk penegakan hukum sehingga jamaah dapat terlayani dengan baik, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah di tanah suci, Mekkah dan Madinah. Karena itu Polri ditunggu sikap proaktifnya dalam menangani travel yang bermasalah dengan jamaahnya. Dengan begitu, penertiban bagi penyelenggara umrah nakal diharapkan dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan MoU ini, polisi bisa menggunakan kewenangannya menertibkan PPIU nakal. Menurut Direktur Pembinaan Haji dan Umroh Ditjen PHU, Ahmad Kartono, sejak awal Februari 2013, tercatat 841 orang terlantar ketika melaksanakan ibadah tersebut. Menurut Kartono, perusahaan yang tak memiliki izin dan menelantarkan jamaah umrah itu adalah PT Padang Arafah. Perusahaan yang berdomisili di Jawa Timur ini menelantarkan 500 jemaahnya di Surabaya karena adanya perubahan jadwal penerbangan. PT Gema Arafah, berdomisili di Jakarta. Disebabkan jadwal keberangkatan yang tidak pasti, 98 jamaahnya terlantar di Kuala Lumpur. Selain itu, mereka pun mendapat akomodasi yang tidak layak di Saudi. diatur. Undang-Undang No.13 tahun 2008 mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Untuk itu, penyelenggaraan haji dan umrah pun harus diatur dan mengindahkan aturannya. Penyelenggara perjalanan haji dan umrah harus memiliki izin. “Jika ada penyelenggara ibadah haji yang nakal, maka perlu ditindak guna melindungi jamaah itu sendiri,” tegas Menag Suryadharma Ali dalam acara MoU itu.

26

PT Nuansa Inti Semesta menelantarkan 49 jamaah di Arab Saudi karena belum memiliki tiket pulang. PT Khalifah Sultan Tour menelantarkan 194 jamaah umrah yang berasal dari Gorontalo di Jakarta.

Menag mengatakan, karena ibadah tersebut menyangkut bisnis dan daftar tunggu haji sampai rata-rata 12 tahun, maka minat ke tanah suci memiliki daya tarik sendiri dan dari tahun ke tahun terus naik. Untuk ini perlu adanya ketertiban agar jamaah tidak terlantar dan terlayani dengan baik.

Dengan adanya penelantaran oleh para PPIU pihak Kemenag telah memanggil penyelenggara umrah yang tak memiliki izin tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pihak Kemenag pun telah melakukan koordinasi dengan perwakilan luar negeri dan aparat penegak hukum.

Menag mengakui banyaknya jamaah tertipu oleh penyelenggara haji dan umrah yang tak memiliki izin. Bahkan ada penyelenggara haji berizin pun melakukan pelanggaran.

“Mereka jelas-jelas melanggar UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,”ujar Kartono. (NM)


Pelunasan Biaya Haji Khusus Tahun 1434H/2013M

D

alam rangka penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1434H/2013M. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang dan besaran BPIH Khusus sebesar USD 8.000 tiap jamaah. Penetapan kuota haji khusus ditetapkan dalam KMA No. 58 Tahun 2013, sedangkan penetapan besaran biaya penyelenggaran ibadah haji

khusus ini dituangkan dalam mensosialisasikan kepada jamaah Keputusan Menteri Agama No. haji khusus untuk melakukan 60 Tahun 2013. persiapan pelunasan BPIH. Pemerintah menetapkan minimal Besaran BPIH haji khusus dalam rangka menjamin peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji khusus oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Kementerian Agama meminta kepada PIHK agar

Pelunasan BPIH haji khusus dimulai sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 3 Mei 2013 untuk tahap pertama. Sedangkan periode pelunasan tahap kedua dimulai sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan 14 Mei 2013. Pelunasan dilakukan pada bank tempat setor awal atau pada bank yang sama.


27

Berhaji Wajib Hanya Sekali Seumur Hidup

M

enunaikan ibadah haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup. Sejumlah ulama anjurkan dana haji yang tidak wajib dimanfaatkan untuk amal sosial yang pahalanya tak kalah dibanding haji. Berhaji cukup sekali. Berhaji berkali-kali hanya terbilang sunnah yang mungkin pahalanya masih jauh lebih rendah dibanding menyantuni fakir miskin dan yatim-piatu. Jika haji boleh dilakukan berkali-kali tentu sudah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi, Rasulullah sendiri hanya sekali melaksanakan ibadah haji yaitu pada tahun ke 10 hijriyah yang juga dikenal dengan istilah

28


haji wadak. Karena setelah itu Rasulullah wafat. Para sahabat juga tak mengkonsentrasikan diri untuk berhaji setiap tahun. Para sahabat cukup melaksanakan umrah dan jika mereka rindu kepada Rasulullah maka mereka berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah. Memang, untjuk berhaji berikutnya sebaiknya diubah untuk kemanfatan lain. Misalnya, menyantuni yatim piatu. Imam Besar Masjid Istiqlal Prof.KH Ali Mustofa Ya’qub pernah mentamsilkannya. Jika seorang menunaikan ibadah haji yang bukan wajib (yang kedua dan ketiga dan seterusnya) memang dijanjikan surga bagi yang mabrur. Tapi, surga yang mana? Coba tengok bagi mereka yang menyantuni yatim piatu. Rasulullah bersabda: “Aku dan penyantun anak yatim seperti ini (sambil menunjukkan dua jarinya) di surga.” Artinya jelas, bahwa penanunggung anak yatim nantinya akan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Tentu surga yang dihuni Rasulullah adalah surga yang kelasnya tertinggi melebihi jatah siapa pun. Rasulullah juga menganjurkan umatnya melaksanakan umrah pada bulan Ramadan karena pahalanya sama dengan berhaji dengan beliau. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa melaksanakan umrah di bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan berhaji bersamaku.”

Tentu, berhaji bersama Rasulullah yang tersedia itu disalurkan untuk memiliki keutamaan tersendiri. amal/jariyah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas Apalagi jumlah pendaftar haji disamping mendapat pahala sekarang sudah mencapai 2,2 juta yang terus mengalir bagi yang orang. Dengan kuota haji yang melaksanakannya. hanya 220.000 orang, maka masa tunggu kita rata-rata lamanya 10 Fatwa MUI ini dikeluarkan tahun. Malaysia sudah 39 tahun jauh sebelum jemaah haji kita masa tunggunya. Karena itu bagi mencapaui kuota, pertama tahun mereka yang telah menunaikan 2000 sebanyak 180.000 jemaah ibadah haji selayaknya memberi haji. Waktu itu mulai diberlakukan peluang bagi mereka yang kuota haji atas rekomendasi belum menunaikan ibadah haji. Sidang OKI (Organisasi Konferensi Malaysia, India, Pakistan, bahkan Islam) di Amman, Yordania, pada juga Arab Saudi membatasi tahun 1983. mereka berhaji setelah lima Dalam pengantar fatwa yang tahun. Indonesia belum berani melaksanakan kebijakan tersebut ditandatangani Ketua Komisi walaupun pernah digagas dan Fatwa MUI Pusat Prof. KH Ibrahim direkomendasikan DPR dan Hosen, LML itu, menyatakan: Islam hendaknya MUI. Malaysia tak memberi “Umat subsidi bagi jemaah haji yang memahami betapa besar dan mengulang. Padahal, jumlah luas masalah yang dihadapi subsidi yang diberikan hampir oleh pemerintah Arab Saudi separo dari tarip haji yang dan Pemerintah RI dalam usaha melayani dan menyediakan ditetapkan. kemudahan bagi kepentingan Majelis Ulama Indonesia jamaah haji yang jumlahnya dalam Rakernas pada Jumadil tiap tahun semakin besar yang Akhir 1404 atau Maret 1984 harus dijalani dalam waktu telah menghimbau kepada yang bersamaan dan dalam Umat Islam Indonesia yang lingkungan alamiah yang sangat sudah melaksanakan haji untuk terbatas.” menghayati bahwa ibadah haji Bagi mereka yang itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dengan belum diberi kesempatanan syarat istitha’ah dalam arti menunaikan ibadah haji, Allah yang luas. Kedua, umat Islam juga memberi jalan keluar. Indonesia diharapkan memberi Misalnya, salat Jumat adalah kesempatan pada mereka yang haji kaum fakir dan miskin. Jalan belum menunaikan ibadah haji menuju masjid untuk salat wajib terutama kepada keluarga yang pahalanya sama dengan haji. belum haji. Ketiga, umat Islam Sementara jalan kaki menuju Indonesia yang sudah beberapa masjid dalam rangka salat kali melaksanakan ibadah haji sunnah pahalanya sama dengan akan lebih bermanfaat bila dana umrah. (MH)


29

271 Calon Haji NTB Dipastikan

Batal Berangkat

S

ebanyak 271 orang calon haji Nusa Tenggara Barat dipastikan batal berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah, karena tidak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hingga batas waktu Rabu (12/5) pukul 17.00 WITA. Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama NTB H Ma’ad Umar di Mataram, Kamis, mengatakan hingg batas akhir pelunasan, calon haji yang telah melunasi BPIH sebanyak 4.223 orang dari kuota tyahun 2013 sebanyak 4.494 orang. “Para calon haji yang tidak melunasi BPIH hingga batas waktu Rabu pukul 17.00 WITA dipastikan batal berangkat ke tanag susi Mekkah, karena tahun 2013 tidak ada pelunasan tahap kedua seperti tahuntahun sebelumnya,” katanya. Ia mengatakan untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang berjumlah 30 orang semuanya bisa

30


berangkat, karena BPIH telah dilunasi dengan dana yang bersumber dari APBD. Ma’ad mengatakan, cukup banyak calon haji yang belum melunasi BPIH itu kemungkinan mereka mengalami kesulitan keuangan, antara lain karena hasil panen kurang berhasil. Di NTB setiap tahun calon haji didominasi kalangan petani. Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kantor Wilayah Kementerian Agama para calon haji yang belum melunasi BPIH tersebut terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur Dia mengatakan jumlah BPIH yang disetor ke bank pelaksana dalam rupiah, kemudian dikonversi

ke mata uang dolar AS. Untuk NTB BPIH tahun ini sebesar 3.782 dolar AS atau sekitar Rp37,05 juta. Nilai itu sesuai kurs pada saat penyetoran. Tiga hari setelah menyetor pelunasan BPIH di kantor bank penerima setoran, para calon haji harus mendaftar ulang ke Kantor Kemenag kabupaten/kota,’ katanya. Tahun 2013 calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah mulainomor porsi 37.251 hingga 41.800. Nomor urut itu bisa berubah jika ada jamaah yang mengundurkan diri karena beberapa alasan seperti tidak bisa melunasi BPIH sampai batas waktu yang ditentukan, pada 12 Juni. Menurut Peraturan Menteri Agama kuota yang tidak terpakai karena calon haji tidak melunasi BPIH akan diberikan kepada calon

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama NTB H Ma’ad Umar

lanjut usia (lansia) yang berumur 83 tahun ke atas. “Karena itu kita berharap 79 orang lansia di NTB diberikan prioritas untuk diberangkatkan ke tanah suci Mekkah pada musim haji 2013,” kata Ma’ad.


31

Daftar Tunggu Calhaj Yogya Sampai 2025 ‘’Untuk tahun ini kami belum tahu apakah DIY mendapat tambahan kuota atau tdak. Kaena menunggu hasil diskusi dari DPR RI. Kalau Indonesia mendapat tambahan kuota haji maka DIY baru mengajukan tambahan kuota,’’tutur dia.

D

aftar tunggu menunaikan ibadah haji untuk calon jamaah haji di DIY mencapai 13 tahun. Sehingga apabila tahun ini masyarakat DIY baru mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, maka berangkat ibadah hajinya tahun 2025.

Hal itu dikemukakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Maskul Haji pada wartawan usai Peringatan Maulid Nabi Muahammad SAW Tahun 1434 H/2013 Masehi Jajaran Pemerintah Daerah DIY, di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Selasa (29/1).

Sementara itu Gubernur DIY Sultan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX pada Peringatan Maulid Nabi yang mengatakan Esensi dari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah untuk meneladani setiap pikiran, ucapan dan tindakan Rasulullah. Sehingga buah pikiran yang cerdas dan jernih, ucapan yang santun dan lembut, serta tindakan yang arif dan bijaksana patut diteladani.

‘’Perilaku akhlak mulia akhlakul kharimah yang mampu Selanjutnya dia mengatakan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah menebarkan rahmatan lil’alamin, Haji) 2013 sekarang baru dalam proses pembahasan di Komisi VIII DPR RI.’’ rahmat bagi semesta alam sekaligus Kementerian agama sedang menyusun draft BPIH. Kita tunggu saja mudah- memberikan tauladan kepada kita mudahan bulan Juni-Juli BPIH sudah keluar. Sehingga waktu pelunasan semua untuk membangun tatanan BPIH lebih lama dan waktu manasik haji juga lebih lama,’’tutur dia. Besaran kehidupan bernegara yang adil dan BPIH DIY tahun 2012 yang masuk dalam embarkasi Solo sebesar USD 3.617 sejahtera,’’kata Sultan. Peringatan Maulid Nabi Dia mengungkapkan setiap tahun DIY mendapat kuota haji sebanyak Muhammad SAW kali ini ceramah 3068 orang. Sehingga sekarang jumlah pendaftar untuk menunaikan ibadah haji di DIY sudah sekitar 39.884 orang. Tahun lalu DIY tidak ada yang disampaikan oleh KH.Khosim tambahan kuota, sedangkan tahun 2011 DIY mendapat tambahan kuota Ali Musthofa dari Bimbingan Mental (Bintal) Rindam IX Diponegoro haji sebanyak 248 orang. Magelang.(Rep)

32


Sumsel Bangun Miniatur Kabah dan Pesawat Haji

G

ubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin akan melengkapi Asrama haji embarkasi Palembang dengan miniatur Kabah dan mock up pesawat haji. Rencana pembangunan miniatur Kabah dan mock up pesawat haji tersebut disampaikan Gubernur Alex Noerdin pada acara dzikir bersama jemaah haji Al Raudhah 2012 dan calon jemaah haji Al Raudhah tahun 2013 di Masjid Sempurna Igama, Plaju, Ahad (27/1). Menurut Alex Noerdin, Asrama Haji Embakrasi Palembang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan asrama haji terbaik di Indonesia. “Asrama ini satu-satunya asrama haji yang dikelola pemerintah daerah,” katanya. Dalam pengembangannya ke depan, Alex Noerdin menjelaskan, di dalam komplek asrama haji akan dibangun miniatur Kabah yang mirip dengan ukuran sebenarnya yang di Mekkah. “Ini dilakukan agar jamaah haji asal Sumatera Selatan terbiasa dalam melakukan manasik,” tambah Alex Noerdin. Selain miniatur Kabah, menurut Gubernur Sumsel, perusahaan Garuda Indonesia juga akan menyumbang satu contoh pesawat yang akan jadi mock up pesawat haji, yang berguna untuk melatih jemaah selama dalam penerbangan keberangkatan maupun kepulangan dari menunaikan ibadah haji.

“Di pesawat ini jamaah akan dilatih untuk memasang safety belt dan menggunakan toliet di pesawat. Jadi kita berikan latihan dahulu bagi calon jamaah yang belum terbiasa naik pesawat dan jika lulus baru diberikan sertifikat sudah bisa melaksanakan ibadah haji,” kata Alex Noerdin. Untuk membenahi Asrama Haji Embarkasi Palembang menjadi asrama haji terbaik dan terlengkap di Indonesia, menurut Alex Noerdin di komplek asrama haji akan dibangun hotel syariah,. ‘’Di lantai bawah hotel akan dilengkapi restoran yang menyajikan menu makanan Arab dengan tujuan agar calon jamaah haji terbiasa dengan menu di Tanah Haram, Makkah dan Madinah,’’ ujarnya menambahkan. (Rep)


33

Sudah 3 Juta Visa Umrah

J

umlah visa umrah diterbitkan musim ini telah mencapai 3,1 juta sementara jumlah jamaah umrah yang melakukan perjalanan ke Makkah dan Madinah sejauh ini tercatat 2,6 juta jemaah. Demikian dinyatakan Menteri Haji Arab Saudi Bandar Hajjar. Hajjar mengatakan sektor umrah sedang menerima banyak perhatian dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada para peziarah, seperti prosedur kedatangan dan layanan dari kedatangan keberangkatan. Demikian seperti diberitakan harian Saudi Gazette edisi Ahad, 2 Juni hari ini. Jumlah jemaah umrah akan semakin meningkat bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan, awal Agustus mendatang. (SaudiGazette/MH)

34


Rp 150 Triliun Pendapatan dari Umrah dan Haji

K

ementerian Haji Arab Saudi telah mengeluarkan 4 juta umrah visa tahun ini. Jumlah jemaah umrah hingga akhir Ramadan Agustus nanti diperkirakan akan mencapai 6 juta jemaah, lebih banyak dibanding tahun lalu yang 5,5 juta jemaah dari 70 negara.

Juru bicara Kementerian Haji Ali Mohammed Al-Ghamdi mengatakan kemarin bahwa 3.145.506 jemaah telah melakukan umrah. Pengeluaran jemaah selama ini memcapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto Arab Saudi. Pada 2012, jamaah Haji dan Umrah menghabiskan SR 62 miliar, atau sekitar Rp 150 triliun, naik 10 persen dari 2011. Setiap jemaah menghabiskan antara SR 7.000 dan 15.000 SR, dengan bagian terbesar untuk akomodasi, makanan, minuman, oleh-oleh dan panggilan telepon. Mesir, Turki, Pakistan dan Iran mengirimkan sebagian jamaah umrah ke Saudi.

Musim umrah saat ini dimulai pada 14 Desember tahun lalu dan akan berlangsung hingga akhir Ramadhan pada minggu pertama Agustus. Dengan meningkatnya jumlah jamaah umrah, Kementerian Haji merencanakan sistem visa elektronik terintegrasi menggabungkan misi Saudi di luar negeri. Tujuan utama dari integrasi elektronik adalah untuk memastikan jemaah disediakan layanan yang dijanjikan oleh operator tur. Tahun ini tercatat telah terjadi penurunan drastis umrah overstay. Arab Saudi tahun lalu mengeluarkan 5,5 juta visa dengan hanya 25.000 orang tidak kembali ke negara asal mereka. Pakistan memiliki jumlah pelanggar visa umrah terbanyak, yaitu 9.752 jemaah, diikuti oleh Mesir, Suriah dan Aljazair. (ArabNews/MH)


35

Saudi Ketatkan Aturan Kerja Baru

wiraswasta, dia harus membayar biaya transportasi sendiri. Perubahan tenaga kerja meliputi 14 item yang terkait dengan berbagai kategori pelanggaran dan memberikan hukuman berat bagi pelanggar.

P

emerintah akan segera menciptakan dana untuk membayar deportasi pekerja ilegal yang tidak mampu membayar harga tiket pesawat ke negara asal mereka. Demikian seperti dilaporkan sebuah koran lokal Arab Saudi yang diktup harian Arab News edisi Ahad, 7 April hari ini. Dana tersebut adalah salah satu bunyi amandemen hukum perburuhan yang telah disetujui oleh kabinet baru, yang bertujuan untuk menindak pekerja asing yang melanggar izin tinggal dan aturan kerja di Arab Saudi. Laporan itu mengatakan bahwa pemerintah hanya akan membayar biaya deportasi sebagai jalan terakhir. Mereka yang bertanggung jawab atas biaya ini antara lain majikan pekerja. Jika pekerja telah lari dari sponsornya, majikan barunya harus membayar uang. Jika seorang pekerja

36


Hal ini mencakup juga orangorang ekspatriat yang telah melarikan diri dari sponsor mereka, bekerja untuk orang lain dengan persetujuan dari sponsor mereka, atau pekerja dengan visa umrah dan haji atau kunjungan (ziarah). Perusahaan pelayanan jasa haji dan umrah juga akan dikenakan sanksi jika mereka gagal melaporkan jemaah yang tinggal. Pengusaha juga harus melaporkan pekerja absen dalam waktu lima hari. Sumber mengatakan bahwa setiap majikan yang mempekerjakan pelanggar hukum perburuhan akan ditolak hak untuk merekrut tenaga kerja asing selama lima tahun berturut-turut. (ArabNews/MH)

Penipuan Umrah

Marak di Malaysia

untuk tampil membuat aduan atau menghubungi segera LPPM,” Abdul Aziz Ismail, Presiden LPPM

S

“Orang ramai perlu berwaspada dan jangan mudah terpedaya dengan tawaran paket umrah dan pelancongan ke Asia Barat yang ditawarkan dengan harga yang murah.”

eorang pengusaha warga negara Singapura melapor ke polisi Gombak, Malaysia, karena ditipu sebuah agensi pengurusan haji dan umrah setempat yang dikendalikan seorang wanita. Penyelenggara umrah yang beroperasi di Johor Bahru, Jamaluddin Mohammad, 53, mendakwa wanita tersebut telah mengantungi dana 202 jemaah umrah yang membuat toptal kerugian lebih RM500.000. Jamaluddin berkata, beliau mengenali wanita itu melalui seorang rakan dan pernah berurusan beberapa kali dengannya dalam urusan jemaah umrah dan haji sejak 2011. “Namun kali terakhir pada tahun lalu beliau tidak menjelaskan bayaran 202 jemaah yang saya kendalikan,” katanya kepada BERNAMA. Sementara itu, Presiden Lembaga Pembangunan Pengguna Malaysia (LPPM), Abdul Aziz Ismail, menyebutkan kasus terbaru tentang dua pengusaha wanita umrah yang merugikan jemaah hingga lebih RM100.000. Meskipun keduanya pernah ditangkap tahun 2006 dan 2010, tapi, keduanya berhasil menipu lagi dengan nama baru: Mummy Zie, Hayati dan Rohaya. “Justeru kami minta mereka yang pernah menjadi mangsa

Seorang korban, Rafiah Mohd Amin, 52, bersama 29 jemaah tertarik karena paket yangt murah hanya RM5.450. “Pada mulanya ibadah umrah kami berjalan lancar. Bagaimanapun pada hari terakhir di Mekah, kami diberitahu paspor ditahan oleh pengurusan hotel kerana tidak menjelaskan biaya penginapan,” katanya. Untuk penyelesaian itu, setiap jemaah diminta membayar RM2.000. (BeritaHarian/MH)


37

KORUPSI, RASUAH DAN GARONG Oleh Edy Supriatna Sjafei

F

ungsional Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Rofie Haryanto pernah melontarkan humor. Katanya, ke depan tidak menutup kemungkinan KPK akan dihapus dan berganti nama menjadi Komisi Pemberantasan Garong (KPG). Pernyataan Rofie, di Banjarmasin, pada diskusi di Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan (Kalsel), itu sempat membuat banyak orang terhenyak. Apa lagi pernyataan meluncur dari mulut pejabat KPK sendiri. Lantas, ia pun meneruskan ucapannya itu. Katanya, sebutan koruptor bagi pelaku korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera. Sehingga, sebagai

38


konsekuensinya, ke depan tidak menutup kemungkinan sebutan koruptor tersebut akan diubah menjadi garong. “Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan KPK akan dihapus dan berubah menjagi KPG,” kata Rofie yang kemudian singkatan tersebut dijabarkan oleh para peserta diskusi menjadi KPG. Singkatan tersebut, cukup membuat suasana diskusi yang awalnya terasa kaku dan tenggang langsung mencair dan dipenuhi dengan suara gelak tawa peserta termasuk para narasumber. Menurut Rofie, korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat mengakar Bahkan cenderung telah menjadi budaya dengan alasan menjunjung adat ketimuran. Misalnya, memberikan amplop kepada petugas yang telah melayani

masyarakat dalam suatu urusan pemerintahan, karena merasa tidak enak, dianggap sesuatu menjadi masalah biasa, karena sudah menjadi budaya.

mereka mengatakan, garong harus dihukum seberat-beratnya, dan harus diberantas. Padahal, sejatinya koruptor – atau rasuah - tidak beda dengan garong.

Contoh lainnya, memberi amplop kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian belakangan menjadi pembahasan serius di kalangan pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan Irjen Kemenag, M. Jasin turun tangan dan mencarikan solusi agar marabat penghulu ke depan menjadi lebih terhormat kedudukannya di masyarakat.

“Dengan demikian, julukan koruptor mungkin perlu diubah, menjadi garong, sehingga KPK diubah menjadi KPG atau komisi pemberantasan garong,” kata Rofie.

Pola berpikir masyarakat akibat pengaruh media, lanjut dia, menempatkan koruptor seakan menjadi bintang media televise. Maka, dengan segala kelebihan dan kekuatan pengaruhnya yang dimilki media bersangkutan, dampaknya para koruptor menjadi lebih terkenal ketimbang para ustadzyang membawakan siraman rohani. Pasalnya, nasihat ustadz atau ustazah tak mengangkat peringkat atau rating dari siaran media bersangkutan. “Pernah saya tanya kepada seorang nelayan pinggiran, apa itu koruptor atau rasuah, dia menjawab dengan bangga, bahwa koruptor hebat, banyaknya uangnya, kaya, sehingga dia bercita-cita anaknya menjadi koruptor,” katanya. Hal itu, tambah Rofie, tentu menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan dan miris. Sebab, orang awam menganggap koruptor adalah membanggakan. Tetapi tatkala ditanya tentang apa itu garong, banyak orang awam dengan mimik marah. Lantas,

Menurut dia, di beberapa negara maju, merugikan uang negara, merupakan hal yang sangat memalukan, seperti di Jepang, pejabat yang terbukti korupsi melakukan harikiri, begitu juga di negara-negara lainnya. Sedangkan di Indonesia, seorang koruptor yang divonis empat tahun penjara, ada yang sujud syukur. “Ini kan sangat aneh, ada logika yang tidak pas, terkait persoalan korupsi di Indonesia,” katanya. Diskusi media dengan Ombudsman dan KPK mengambil tema peran masyarakat sipil dalam pengawasan pelayanan publik, dengan menghadirkan pembicara dari BPKP dan pakar hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Mohammad Effendy. Memang, banyak orang mengenal istilah korupsi atau rasuah sebagai perbuatan sogok menyogok antara rakyat dan penguasa. Sebutan rasuah dengan arti di atas selalu dikaitkan dengan sebuah hadits populer _Ar Rasyi wal Murtasyi fin Nar_ (penyogok dan yang disogok akan masuk neraka). Sebutan rasuah (korupsi) dari bahasa Inggris _corruption_, yang asal usulnya dari bahasa Latin _corruptus_. Secara etimologis (lughawi) sedikitnya memiliki beberapa makna antara lain: rusak

moral, tidak jujur, kurang integriti, ternoda, tidak bersih, busuk. Intinya, secara lughawi, setiap orang yang berakhlak buruk (penipu, pencuri, pezina, peminum) layak disebut koruptor. Dalam terminologi hukum, rasuah bermakna suatu perbuatan dengan maksud mendapat keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan melanggar hak orang lain. Sogok menyogok termasuk dalam kategori ini. Sementara dalam istilah politik menurut World Bank dan Transparency International, rasuah berarti penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Dalam Islam, perilaku rasuah baik dalam pengertian etimologi, istilah hukum maupun politik samasama dilarang keras. Larangan atas rasuah oleh pihak jabatan(kerajaan) lebih keras lagi karena kesan sosial yang ditimbulkannnya begitu besar Dosa besar dalam Islam umumnya adalah perbuatanperbuatan yang memiliki kesan sosial yang sangat merusak. Misalnya larangan keras melakukan pembunuhan (QS Al Maidah 5:32), perzinahan dan pencurian (QS Al Mumtahinah 60:12), riba (melipatgandakan uang) (QS Al Baqarah 2:275), minum alkohol (QS Al Baqarah 2:219), hidup bermewah-mewahan (QS Al An’am 6:141) . Kesalahan sosial baru akan terbentuk apabila kesalahan invidual tercapai. Bagi seorang muslim, kesalahan individual itu bukan hanya melaksanakan perintah utama Islam; tapi juga dengan penuh komitmen menjauhi larangannya (QS At Taubah 9: 113).


39

40


Daftar Isi. DPR-Pemerintah Sepakati Besaran BPIH Hal.6. Jemaah Haji Indonesia Terbaik Sedunia. Hal. 16

Recommend Documents