DAFTAR ISI. BAB III. PELAKSANAAN Pembukaan Pelatihan Proses Pelatihan Acara Penutupan. 25

1

DAFTAR ISI

BAB I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Daftar isi ………………………………………………………………………………… Kata Pengantar ………………………………………………………………………. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………. Latar Belakang ………………………………………………………………………….. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………… Out Put ……………………………………………………………………………………… Metodologi ………………………………………………………………………………. Mata Diklat ……………………………………………………………………………….

1 2 3 3 5 5 5 5

BAB II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

ORGANISASI & PELAKSANAAN ………………………………………………….. Dasar Hukum Pelaksanaan ……………………………………………………….. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ………………………………………………. Panitia Pelaksana ……………………………………………………………………… Fasilitator …………………………………………………………………………………. Kelompok Tani yang diundang menjadi Peserta pelatihan ………... Agenda Pelatihan ………………………………………………………………………

11 11 11 11 11 11 12

BAB III. 3.1. 3.2. 3.3.

PELAKSANAAN ………………………………………………………………………….. Pembukaan Pelatihan ……………………………………………………………….. Proses Pelatihan ………………………………………………………………………… Acara Penutupan ……………………………………………………………………….

15 15 16 25

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ……………………………………………. 4.1. Kesimpulan ………………………………………………………………………………. 4.2. Rekomendasi …………………………………………………………………………….

27 27 27

Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

2

KATA PENGANTAR Pelatihan pemahaman SVLK untuk para Petani Hutan Rakyat memiliki nilai yang sangat strategis dalam memperbaiki tata niaga perdagangan kayu. Agar mendapatkan insentif pasar dan non pasar untuk mendorong peningkatan pengelolaan hutan secara lestari, meningkatkan CITRA bagi pengelola hutan dan pemerintah / negara dan untuk meningkatkan akses pasar atau tujuan perdagangan, maka para petani hutan rakyat dilatih tentang pemahaman SVLK untuk Kelompok Tani / Petani Hutan Rakyat. Pelatihan diselenggarakan di Hotel Grand Setia Kawan Jl. Ahmad Yani No. 290 Solo pada tanggal 24 – 28 Oktober 2011 yang diikuti oleh perwakilan kelompok tani hutan rakyat di wilayah Jateng dan DIY yang berjumlah 20 orang. Selain kegiatan pelatihan dilakukan di kelas, para peserta juga diajak untuk melakukan praktek lapang di Gabungan Organisasi Petani hutan Rakyat (GOPHR) “Wono Lestari Makmur” Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penguatan kapasitas bagi masyarakat pada level Small Forest Enterprises (SFE) untuk mempersiapkan implementasi SVLK di Hutan hak, sesuai dengan sasaran yang dituangkan dalam Proyek ITTO TFL-PD 010/09 Rev.1 (M) Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh kementerian kehutanan yang bekerjasama dengan ITTO, dengan didukung narasumber dan fasilitator dari Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) sebuah lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan-pelatihan pada berbagai jenjang terutama pada kelompok masyarakat. Keberhasilan pelatihan ini tidak lepas dari panitia dari tim ITTO yang terdiri atas Ibu Lasmini dan Ibu Ditha, disamping peran aktif dari peserta sendiri dalam mengikuti proses pelatihan dengan menggunakan metode Pendidikan Orang Dewasa (POD). Laporan ini akan memberikan gambaran tentang kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami mengucapkan terimakasih kepada manajemen Proyek ITTO TFL-PD 010/09 Rev.1 dan para pihak lain yang telah memberikan kontribusi, saran maupun kritik, sehingga petihan ini terselenggara sesuai dengan yang diharapkan. Klaten, Nopember 2011 Hormat kami,

Teguh Suprapto dan Tim Pelatih


3

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tingginya laju penebangan hutan di Indonesia telah menjadi persoalan serius sehingga mempersempit sisa hutan dunia yang tinggal 40%. Dengan luasan areal hutan sebesar 1,3 juta ha di seluruh Indonesia, potensi produksi kayu dari hutan rakyat mencapai 43.000.000 m3. Dari jumlah tersebut, 23.000.000 m3 kayu jati diproduksi oleh hutan rakyat di Jawa (Dephut, 2007) Besarnya angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya nilai strategis hutan rakyat sebagai penopang ekonomi dan sekaligus penyangga secara ekologis. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di lahan masyarakat atau milik rakyat yang keberadaannya telah ada sejak dahulu. Hutan rakyat ditanam, dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Hutan rakyat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jawa yang mata pencaharianya sebagian besar adalah petani Seiring dengan perkembangan industri kehutanan dewasa ini, hutan rakyat telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyuplai bahan baku berupa kayu. Kemajuan teknologi pengolahan dan pengawetan kayu juga telah membuka dan memperluas pasar hasil hutan rakyat untuk industri lokal maupun pasar luar negeri. Potensi pasar hasil hutan kayu dimasa yang akan datang akan semakin cerah, mengingat semakin beragamnya jenis hasil olahan kayu yang tentunya akan memerlukan bahan kayu yang tersedia secara berkesinambungan. Peranan penting hutan rakyat tersebut diatas tentunya perlu kita sikapi dengan bijak yaitu dengan pengelolaan hutan yang baik yang dapat menjaga kelangsungan dan kelestarian hutan yang sekaligus melestarikan pula hasil panen, yakni hasil kayu. Produk kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat saat ini menjadi primadona. Pasalnya, produksi kayu bulat dari hutan alam sudah semakin terbatas dan pasokan kayu dari hutan tanaman belum mencapai target kebutuhan nasional. Sebagai contoh, ada kecenderungan beberapa industri kayu lapis saat ini sudah mulai menggunakan bahan baku subtitusi meranti seperti sengon atau jabon yang digunakan untuk bahan core plywood. Bahkan beberapa industri besar di Jawa Timur telah melakukan kerjasama dengan petani dan pengelola hutan rakyat di daerah Temanggung Jawa Tengah untuk menanam jenis-jenis tertentu yang menjadi kebutuhan industri. Mereka kemudian menciptakan mekanisme profit sharing yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Potensi yang besar ini disadari maupun tidak telah menciptakan tataniaga baru dalam perdagangan kayu yang lebih banyak diatur oleh mekanisme lokal yang berbeda untuk masih-masing wilayah. Di wilayah Temanggung misalnya, selain ada hubungan dagang langsung antara industri dan petani, tataniaga kayu juga banyak di setir oleh peran pedagang atau perantara (middle-man), demikian pula disebagian wilayah Wonogiri dan Pacitan peran para “Bakul” amat dominan. Sistem jual beli ini yang sering menyebabkan Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

4

aturan tatausaha kayu rakyat khususnya P.51/Menhut-II/2006 tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Mekanisme penerbitan SKAU banyak diatur oleh Pedagang sehingga banyak dijumpai Dokumen SKAU tidak disimpan di Desa maupun dijadikan arsip oleh si pemilik kayu. Mekanisme kontrol yang lemah terhadap peredaran kayu rakyat dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab untuk menerbitkan dokumen PUHH pada kayukayu ilegal. Jika ini berlangsung terus maka citra kayu rakyat bisa tergerus oleh aktivitas ilegal sebagian masyarakat yang ingin mengambil keuntungan. Disnilah diperlukan “alat” yang mampu memberikan proteksi pada kayu rakyat sehingga mereka bisa mendapatkan status halal dan legal yang dibuktikan dengan sistem yang bisa dipercaya oleh pasar. Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang diberlakukan masyarakat pengelola hutan hak atau hutan berbasis masyarakat sesungguhnya belum siap untuk menerapkannya. Selain karena beberapa persoalan diatas, masyarakat masih belum terbiasa pada pentingnya melakukan dokumentasi SKAU maupun SKSKB Cap “KR” dan penertiban dokumen alas titel yang sah. ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M) mencoba mencari jawaban tentang pentingnya pengembangan kapasitas personel dan kelembagaan di level petani hutan rakyat. Wilayah Jawa Tengah dan DIY dengan sentra produksi kayu rakyat di Hampir semua Kabupaten menjadi sasaran program pembinaan dan pendampingan. Agar masyarakat sebagai pengelola hutan rakyat di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY memahami tentang SVLK meskipun dari "gethok tular”, maka kegiatan pelatihan pemahaman SVLK pada para pengelola hutan rakyat di seluruh Jawa Jawa Tengah dan DIY menjadi suatu keniscayaan. Pelatihan yang telah dilakukan pada tanggal 24-28 Oktober 2011 yang lalu ditujukan bagi Pengelola Hutan Hak untuk bisa memahami konsep dan standar SVLK dan peraturan perundangan yang terkait sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan individu peserta dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu di daerah masing-masing.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud pelatihan ini adalah : -

Peserta mampu menggali dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan hutan rakyat yang lestari Peserta memiliki pemahaman tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Memotivasi peserta untuk mengembangkan kelembagaan hutan rakyat sehingga pengelolaan hutan rakyat dapat terselenggara lebih baik melalui kelompok maupun koperasi dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Peserta mampu melakukan pengelolaan pembukuan keuangan dan mengembangkan usaha kelompok tani hutan rakyat Peserta memahami tentang dokumen-dokumen SVLK


5

-

Mengetahui dan mampu menjelaskan dengan melakukan sosialisasi kepada pihak lain tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Tujuan pelatihan : Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta : -

-

Seluruh peserta memiliki bekal dalam menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di wilyah atau komunitasnya. Seluruh peserta mampu mengembangkan organisasi kelompok tani hutan rakyat dengan cara pengelolaan yang lebih baik dengan didukung usaha kelompok yang relevan Seluruh peserta pelatihan menguasai tentang konsep dan standar SVLK Seluruh peserta pelatihan mengetahui dan menguasai tentang peraturan perundangan yang terkait dengan SVLK

1.3. OUT PUT Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan : a. Mampu mengelola Kelompok Tani Hutan Rakyat agar lebih professional b. Mampu mengelola Kelompok Tani Hutan Rakyat dengan system pembukuan administrasi organisasi dan administrasi keuangan yang benar c. Memahami Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. d. Memahami kerangka logika dan persyaratan SVLK e. Mampu menerapkan sistem verifikasi Legalitas kayu di Hutan Hak 1.4. Metodologi Dalam pelatihan ini metode yang digunakan adalah : a. b. c. d. e. f.

Pendidikan Orang Dewasa (POD) Ceramah Diskusi Kelompok Pleno Hasil Diskusi Curah Pendapat Permainan

1.5. Mata Diklat Kegiatan belajar mengajar untuk kelas para petani hutan rakyat telah diatur di dlam Silabus yang sudah disahkan oleh Pusat Pendidikan Latihan Kementrian Kehutanan Nomor: SK 114/Dik-2/2011 sebagai berikut


6

No.

Topik

I

Teori

1.

Bina Suasana Pelatihan

JPL

Indikator keberhasilan

Pokok Bahasan

a.Metode b.Alat Peraga dan Bahan

Sumber Pustaka

20 1

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu:

2.

Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

3

3.

Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Rakyat/Lahan Masyarakat.

3


- Saling mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara lancar - Memiliki semangat & motivasi untuk berlatih dan bekerja - Memiliki kerjasama yang baik Peserta kelompok tani hutan/petani hutan hak memahami kebijakan pengelolaan hutan produksi lestasi dan verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Peserta kelompok tani hutan/petani hutan hak mampu menggambarkan situasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada hutan rakyat

1. Perkenalan/ice breaking 2. Peningkatan semangat dan motivasi berlatih dan bekerja 3. Peningkatan bekerjasama

1 Kebijakan Pemerintah terkait dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas kayu 2 Pengertian Hutan Hak 3 Sistem Perdagangan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Rakyat 4 Sisi hukum 1 Latar belakang penerapan SVLK pada hutan hak 2 Prinsip VLK pada hutan hak/Hutan Rakyat 3 Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Hak

a. Permainan, Diskusi, Ceramah b. Papan Tulis, LCD, Flipchart, , Lakban, Bahan Permainan

a. Presentasi/Ceramah, menggam-bar Simpul, Perdagangan kayu rakyat, Menggambar bentuk Hutan Hak, Diskusi Kelompok b. Kertas Label/stiker, Metaplan/ Post it, Spidol warna warni, Kertas plano, Papan plano, White Board, LCD, Laptop, Gambar Hutan Hak a. Presentasi/Ceramah, Menggambar Mekanisme SVLK, Diskusi Kelompok b. Kertas Label/stiker, Metaplan/Post it, Spidol warna warni, Kertas plano, Papan plano, White Board, LCD, Laptop

P 38/Menhut-II/2009 P.6/VI/SET/2009 Referensi terkait dengan PHPL Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006) dan aturan perubahannya  Referensi terkait dengan Peredaran dan perdagangan kayu Rakyat    

Peraturan tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan rakyat  P 38/Menhut-II/2009  Peraturan Jenderal Bina produksi Kehutanan Nomor P.6/VI/SET/2009

7

No.

Topik

JPL


Pokok Bahasan


4 Transformasi Lampiran 5 P.6/VISet/2009 (Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK pada hutan hak)

Sumber Pustaka  Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009

4.

Prosedur dan protocol dalam pelaksaan penilaan VLK untuk pemegang hutan rakyat

3

Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak memahami prosedur/ protokol penilaian VLK yang akan diperankan oleh auditor LV-LK.

1 Komponen kelembagaan pada VLK 2 P 02/2010 terkait tahapan-tahapan pelaksanaan penilaian VLK 3 Penyiapan kelompok tani hutan/pemilik hutan hak di dalam menanggapi tahapan VLK

a. Presentasi/Ceramah, Peragaan (tahapantahapan kegiatan penilaian VLK oleh auditor LV-LK)., Simulasi kasus b. Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop.

 Peraturan P 02/2010  Referensi terkait gambaran pengalaman kelompok tani dalam persiapan penerapan VLK

5.

Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat

2

Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak memahami syarat minimum kelembagaan untuk SVLK

1 Pembentukan organisasi pengelolaan hutan rakyat 2 Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi 3 Persyaratan kualifikasi SDM di dalam pengelolaan hutan rakyat 4 Bentuk Kelembagaan pada pengelolaan hutan hak (Kelompok Tani/Koperasi)

a. Presentasi/Ceramah, Diskusi, Ilustrasi gambar pembentukan kelompok hutan hak b. Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop.

 Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat  Referensi terkait Informasi tentang Kelompok tani yang sudah terbentuk di P Jawa  Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat  Contoh kelembagaan Hutan Rakyat


8

No.

Topik

JPL


Pokok Bahasan


Sumber Pustaka

5 Manajemen Kelembagaan Hutan Rakyat dalam lingkup penerapan SVLK 6.

Manajemen Keuangan dan pengelolaan modal usaha pada kelompok dalam rangka mendukung PHBML

4

 Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak memahami bentukbentuk/model lembaga keuangan mikro/mikro finance untuk mendukung tatakelola hutan rakyat, mekanisme pengajuan modal usaha hutan hak (melalui pemerintah atau perbankan), dan metoda pengelolaan modal usaha pada kelembagaan Hutan

1

Pengenalan bentukbentuk/model lembaga keuangan mikro/mikro finance untuk mendukung tatakelola hutan rakyat 2 Mekanisme pengajuan modal usaha hutan hak (melalui pemerintah atau perbankan) 3 Metoda pengelolaan modal usaha pada kelembagaan Hutan rakyat

a. Presentasi/Ceramah, Diskusi, b. Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop.

 Contoh bentuk-bentuk/model lembaga keuangan mikro/mikro finance untuk mendukung tatakelola hutan rakyat (lembaga keuangan, bank, BLU)  Contoh sistem pengelolaan modal usaha di Hutan Rakyat  Contoh proposal pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat

7.

Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu

4

Peserta kelompok pemilik hutan hak memahami pentingnya penataan kelengkapan dokumentasi/arsip dokumen pada tingkat individu petani hutan dan/atau organisasi unit manajemen hutan rakyat.

1 Kelengkapan dokumen yang menerangkan pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat di tingkat desa. 2 Kelengkapan dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi 3 Kelengkapan dokumen mengenai situasi pengelolaan hutan hak/rakyat – aturan

a. Praktek penyiapan informasi (kelengkapan penelusuran keabsahan kepemilikan kayu rakyat pada rantai perdagangan hasil-hasil kayu rakyat)., Kerja kelompok, b. Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop.

 Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009  Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006)  Contoh dokumen pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat  Contoh dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi  Contoh dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani


9

No.

Topik

JPL


Pokok Bahasan


penanaman, pemeliharaan, penebangan lestari 4 Kelengkapan dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan maupun hasil kayu rakyat yang dihasilkan pada tingkat petani dan/atau pada tingkat organisasi unit manajemen hutan rakyat. 5 Kelengkapan dan kesesuaian arsip dokumen kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani dan kelengkapan penataan dokumentasinya pada tingkat organisasi unit manajemen hutan rakyat. II

PRAKTEK

8

8.

Simulasi dan Praktek VLK di Hutan rakyat

8


Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak terampil dalam menyiapkan persyaratan yang

1 Simulasi dilakukan dalam bentuk latihan pada topik yang diperlukan 2 Praktek untuk melihat

a. permainan, studi kasus, tugas individu dan tugas kelompok, kunjungan lapangan b. Kertas label/striker,

Sumber Pustaka

10

No.

Topik

JPL



Pokok Bahasan

dibutuhkan dalam penilaian VLK yang akan diperankan oleh auditor LV-LK.

UM yang telah melakukan persiapan penerapan SVLK

a.Metode b.Alat Peraga dan Bahan Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop, Transportasi untuk kunjungan lapangan, Kamera/Handy Camp

Sumber Pustaka

11

BAB II. ORGANISASI & PELAKSANAAN 2.1 Dasar Hukum pelaksanaan a. Activities for Output 3 of ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M) b. Surat Undangan Sekjen BUK No. 132/Set-2/2011 tanggal 23 Agustus 2011 c. Keputusan Kapusdiklat No. SK 114/Dik-2/2011 2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemahaman SVLK untuk para Petani Hutan Rakyat dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 Oktoberr 2011. Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas bertempat di: Hotel Grand Setia Kawan, Jl. Ahmad Yani No 290, Solo, Jawa Tengah. Kegiatan studi lapang dilaksanakan di: Kelompok Tani “Wana lestari Makmur” Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 2.3. Panitia Pelaksana Panitia pelaksana adalah Sekretariat ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M) yang terdiri dari: Ir. Lasmini dan Ditha 2.4. Fasilitator Kegiatan pelatihan dipandu oleh Fasilitator dan Instruktur sebagai berikut: a. Teguh Suprapto b. Rody Hanan Wibowo c. Nuryahya 2.5. Kelompok Tani yang diundang menjadi Peserta pelatihan

No Nama 1 Supritjo Bedjo Siswanto 2 Hari Sarwoto 3

M. Katmo, A. Ma, Pd

4

Kisam

5

Larno

6

Mulyono

7

Rudi


Alamat Mojo, Ngeposari, 04/13, Semanu, Gunungkidul Bansari 06/04, Kepoh, Wonosari, Gunung Kidul Jarak, 02/06 Selopuro, Batuwarno, Wonogiri Desa Prigi, 03/06, Sigaluh, Banjarnegara Dk. Manukan, Ds. Kadipiro, Sambirejo, Sragen Wates Wetan, 02/010, Sumberrejo, Batuwarno, Wonogiri Desa Cisaga, Ciamis

KUD Bima, Semanu, Gunung Kidul KSU AKUR, Gunung Kidul FKPS, Selopuro, Kabupaten Wonogiri Kelompok Tani Penghijauan “Ijo royo-royo” Kab. Banjarnegara PMU Wonorejo Asri, Sragen FKPS sumberejo, Wonogiri

Kelompok Tani sejahtera, Kab. Ciamis

12

8

Rujimin

9

Slamet

10

Soewadji

11

Subakran

12

Sugeng Suyono

13

Sukoco

14

Sumono

15

Supardi Pardiatmojo

16

Suratimin

17

Sutriyatmo

18

Suwarso

19

Usup Syamsudin, A.Md Widodo

20

Gunung Wiyu, 02/08 Sejati, Giriwoyo, Wonogiri Tonggor Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul 02/01 Desa Plantungan, Blora Jl. S Bonang No 10, Kec. Bawang, Batang Dengok IV, Dengok, Playen, Gunung Kidul Jl. RA Serang KM 1, Demangan, Banjarharjo, kalibawang, Kulonprogo Soga, 01/02 Candirejo, Semanu, Gunung Kidul Desa Ngargosari, 03/02, Ampel, Boyolali Dusun salak, Desa Kawasan Konservasi Semoyo, Patuk, Gunung Kidul Sokanandi, 04/05, Banjarnegara Dk. Gerdu 01/01, Desa Gerdu, Kr. Pandan, Kab. Karanganyar Desa Cisaga, Kab. Ciamis Sarehan, 02/08 Desa Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo

2.6. Agenda Pelatihan MATA DIKL MATERI

PPHR Catur Giri Manunggal, Wonogiri Kelompok “Tani Paman” Polah Gunung Kidul Gapoktanhut Jati Mustika Blora Koperasi Graha Mandiri Sentausa, Kab. Batang Koperasi Wana Manunggal Lestari Koperasi Wana Lestari Menoreh, Kulonprogo Kelompok Tani Jati Lestari, Gunung Kidul Kelompok Tani Sejahtera, Boyolali Serikat Petani pembaharu, gunung Kidul Kelompok Tani Giri Yuwono, banjarnegara Kelompok Tani Subur Makmur, Karanganyar Kantor Desa Cisaga, Ciamis GOPHR, Wono Lestari Makmur, Kab. Sukoharjo

WAKTU

PIC

HARI PERTAMA, 19 Sept 2011 Pembukaan

19.00-selesai

Panitia

HARI KEDUA, 20 Sept 2011 Bina suasana dan kecerdasan spiritual

08.00-08.45

Rody Hanan Wibowo

Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan (PUHH Hutan Rakyat)

08.45-11.15

Teguh Suprapto


13

Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Rakyat

11.15-12.00

ISHOMA

12.00-13.00

Panitia

Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Rakyat (LANJUTAN)

13.00-14.30

Teguh Suprapto

REHAT KOPI

14.30-15.00

Panitia

Prosedur dan protocol dalam pelaksanaan penilaian VLK untuk pemegang hutan rakyat

15.00-17.15

Teguh Suprapto

ISTIRAHAT MAKAN MALAM

19.00-Selesai

Panitia

Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat

08.00-09.30

Rody Hanan Wibowo

Manajemen Keuangan dan Pengelolaan modal usaha pada pada kelompok dalam rangka mendukung PHBML

09.30-10.15

Nuryahya

REHAT KOPI

10.15-10.30

PANITIA

Manajemen Keuangan dan Pengelolaan modal usaha pada pada kelompok dalam rangka mendukung PHBML (lanjutan)

10.30-12.45

Nuryahya

ISHOMA

12.45-13.15

PANITIA

HARI KETIGA, 26 Oktober. 2011


14

Penataan pengelolaan informasi mengenai pengelolaan hutan rakyat dan pemanenan kayu,PUHH dan peredarannya

13.15-14.45

Teguh Suprapto

REHAT KOPI

14.45-15.00

PANITIA

Penataan pengelolaan informasi mengenai pengelolaan hutan rakyat dan pemanenan kayu, PUHH dan peredarannya (Lanjutan)

15.00-16.30

Teguh Suprapto

Penjelasan Persiapan Kunjungan Lapang dan praktek di Kelompok Hutan Rakyat

16.30-17.00

Teguh Suprapto

ISTIRAHAT/MAKAN MALAM

19.00-Selesai

PANITIA

HARI KEEMPAT, 22 Sep 2011 -

-

Kunjungan lapang dan Praktek VLK di Hutan Rakyat/lahan Masyarakat Diskusi Hasil praktek dan temuan lapang Pleno Hasil praktek dan temuan lapang

6.30 – 16.00

-

Panitia Teguh Suprapto Rody Hanan Wibowo Nuryahya

-

Panitia Teguh Suprapto Rody Hanan Wibowo Nuryahya

HARI KELIMA, 23 Sep 2011 Evaluasi Penyelenggaraan

08.00 – 09.00

Penutupan

09.00 – 10.00


Panitia Peserta

15

BAB III. PELAKSANAAN 3.1. Pembukaan Pelatihan Dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, pelatihan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Pimpinan Proyek ITTO yaitu Ibu Ir. Lasmini. Dalam laporan penyelenggaraan ini disampaikan tentang : - Maksud dan tujuan pelatihan - Keluaran (Out Put) yang diharapkan - Peserta pelatihan - Waktu dan Tempat Pelatihan dan - Fasilitator Pelatihan Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kementrian Kehutanan. Dalam kesempatan ini dari Kementrian Kehutanan selain menyampaikan pengantar pelatihan juga menyampaikan harapan kepada seluruh peserta pelatihan agar dapat memahami konsep SVLK dan dapat menerapkannya. Sehingga pelatihan pemahaman SVLK yang diikuti wakil Kelompok Tani Hutan Rakyat se Jateng dan DIY dapat memberi manfaat kepada seluruh peserta dan dapat diterapkan di wilayahnya masing-masing. Karena Sambutan dari Kementrian Kehutanan Sertifikasi VLK sifatnya mandatory atau wajib. Pembukaan pelatihan dilakukan dari Dinas kehutanan Jawa Tengah yang menekankan pada perkembangan kondisi hutan rakyat sejak jaman dahulu dimana manfaat hutan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan lokal, diantaranya adalah untuk sumber bahan bangunan, bahan bakar, pakan ternak dan keperluan sosial masyarakat setempat. Sesuai dengan peranan hutan yang bersifat domestik, maka pengelolaannyapun cukup dilakukan dengan sederhana. Sesuai dengan adanya perubahan jaman dan peradaban manusia, hutan rakyat saat ini peranannya telah berkembang dan manfaatnya menjadi lebih luas. Hutan telah menjadi sumber bahan baku industri kayu, ekowisata, jasa lingkungan, penyuplai Peserta mengikuti proses pelatihan oksigen, sumber nutfah dan masih banyak manfaat hutan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Meningkatnya manfaat hutan sejatinya ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat serta kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Peranan penting hutan rakyat tersebut diatas tentunya perlu kita sikapi dengan bijak yaitu dengan Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

16

pengelolaan hutan yang baik yang dapat menjaga kelangsungan dan kelestarian hutan yang sekaligus melestarikan pula hasil hutannya Setelah selesai menyampaikan sambutan sekaligus pembukaan pelatihan. Rangkaian acara pembukaan diakhiri dengan doa oleh Bapak Bejo peserta dari Koperasi Bima Kabupaten Gunungkidul Propinsi DIY. Pada pukul 20.30 WIB acara pembukaan pelatihan Pemahaman Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk peserta dari petani hutan rakyat/kelompok tani telah selasai dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

3.2. Proses Pelatihan Materi I : Bina suasana pelatihan dan kecerdasan spiritual Sehubungan dengan belum familiarnya hubungan antara panitia dengan peserta, fasilitator dengan peserta maupun antar peserta sendiri dan agar dalam proses pelatihan dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan bina suasana pelatihan. Dengan harapan dalam proses pelatihan dapat terjadi jalinan kerjasama antar pelaku pelatihan dan tidak ada rasa “ewuh-pakewuh” antara panitia dengan peserta, fasilitator dengan peserta maupun antar peserta sendiri. Karena pelatihan menggunakan metode Pendidikan Orang Peserta memperoleh hukuman saat bermain Zip-Zap Dewasa (POD), maka dengan adanya bina suasana diharapkan terjadi komunikasi dua arah antara peserta dan fasilitator. Sehingga proses pelatihan lebih dinamis dengan terjadinya komunikasi dua arah antara fasilitator dan peserta dan ada curah pendapat dari seluruh peserta pelatihan. Materi Bina Suasana difasilitasi oleh Rody Hanan Wibowo dengan permainan Zip-Zap. Yaitu sebuah permainan untuk dapat mengenal seluruh peserta pelatihan. Dalam permainan ini fasilitator mengajak peserta untuk berdiri melingkar serta menyebut kata Zip-Zap dengan cepat. Jika fasilitator menunjuk peserta jatuh pada kata Zip maka peserta yang ditunjuk harus menyebut nama peserta sebelah kirinya. Jika fasilitator menunjuk peserta jatuh pada kata Zap maka peserta yang ditunjuk harus menyebut nama peserta sebelah kanannya secara terus Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

Fasilitator memandu bina suasana dengan permainan Zip-Zap

17

menerus hingga seluruh peserta saling hafal nama masing-masing peserta. Meskipun diawal permainan ini seluruh peserta sangat kaku, tetapi kemudian bisa mencair dan seluruh peserta kelihatan akrab. Setelah permainan Zip-Zap, fasilitator mengajak bermain dengan permainan yang maknanya mengajak peserta untuk mengubah pola pikir bahwa yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Permainan ini sangat membutuhkan kecerdasan seseorang, sehingga dapat menemukan strategi dan yang tidak mungkin tersebut bisa menjadi mungkin. Permainan dengan membalik kertas yang diinjak oleh 5 peserta dengan kaki tidak boleh menyentuh lantai, membuat suasana semakin cair. Seluruh Setelah duduk, Kaki diangkat, agar kertas peserta mengatakan tidak mungkin dan yang diinjak dapat dibalik kenyataannya setelah beberapa lama seluruh peserta tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah fasilitator memberikan jalan keluar agar kertas dapat dibalik dengan kaki tanpa menyentuh lantai, maka seluruh peserta percaya bahwa sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, jika ada kecerdasan dan kreatifitas seseorang. Oleh fasilitator makna permainan tersebut dikaitkan dengan program SVLK. Dalam materi ini fasilitator juga mengajak peserta untuk dapat mengikuti seluruh proses pelatihan dengan suasana santai, tidak harus formal namun harus serius. Oleh karenanya dengan metode pendidikan orang dewasa (POD) diharapkan proses pelatihan ada komunikasi dua arah yaitu antara fasilitator dengan peserta. Sehingga ada proses berbagi pengalaman, tukar pendapat yang disampaikan peserta dalam curah pendapat. Karena dengan metode POD/Andragogi peserta adalah orang dewasa dan bukan lagi merupakan “Gelas Kosong”, tetapi peserta adalah orang yang sudah memiliki pengetahuan, pengalaman yang signifikan dengan materi yang akan Meta Plan yang berisi harapan peserta disampaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelatihan maka metode POD mengedaepankan prinsip : Meta Plan berisi harapan dari peserta pelatihan

 Dapat belajar baik apabila aktif ambil bagian dalam kegiatan  Topik menarik dan ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari  Ada dorongan semangat  Ada penghargaan terhadap pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki  Proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan kemampuan daya pikir  Adanya saling pengertian dan saling menghargai  Yang di pelajari bermanfaat dan praktis  Orang dewasa membutuhkan waktu lama untuk dapat akrab dengan teman baru Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

18

Selanjutnya agar pelatihan dapat memberi manfaat bagi seluruh peserta sesuai yang diharapkan, untuk itu fasilitator meminta kepada seluruh peserta untuk dapat mendiskusikan dalam kelompok tentang harapan peserta dalam mengikuti pelatihan. Dengan mengunakan meta plan, masing-masing kelompok menuliskan harapan peserta mengikuti pelatihan.

Materi : II Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan (PUHH Hutan Rakyat) Oleh Teguh Suprapto yang memfasilitatori materi Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan menyebutkan selain dilatarbelakangi bahwa SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) berorientasi pasar dan bersifat wajib, SVLK juga bagian dari sertifikasi hutan yang muncul sebagai akibat kerusakan hutan dan kebutuhan perdagangan kayu serta sebuah sistem yang menjelaskan bahwa hasil hutan (kayu) yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal. Dengan demikian SVLK dipahami sebagai proses dan alat yang menunjukkan kayu LEGAL yang selanjutnya akan mendorong pada kinerja pengelolaan hutan secara LESTARI. Adapun tujuan dari materi Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan adalah agar mendapatkan insentif pasar dan non pasar untuk mendorong peningkatan pengelolaan hutan secara lestari, Meningkatkan CITRA bagi pengelola hutan dan pemerintah / negara dan untuk meningkatkan akses pasar atau tujuan Meta Plan yang berisi harapan peserta perdagangan. Dengan demikian dengan adanya kebijakan SVLK beberapa pihak akan Curah pendapat dalam proses pelatihan memperoleh manfaat, yaitu Pengelola dan Pemilik Hutan, Industri Pengolah dan Pengecer, Pemerintah serta Penanam Modal dan Lembaga Dana. Selain sub materi diatas, secara umum juga disampaikan tentang pemahaman konsep SVLK, kebijakan SVLK, Penatausahaan Hasil hutan dan mekanismenya, konsep legalitas kayu, peraturan-peraturan yang terkait dengan PUHH di hutan hak, dan rencana revisi peraturan P.51. Materi ini sebagai dasar pemahaman konsep dan konteks SVLK yang akan dijadikan rujukan peserta dalam memotret kondisi di daerahnya masing-masing.


19

Meteri : III Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Rakyat Kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan dan perdagangan atau pemindah tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pengenalan Sistem dan Standart VLK pada hutan rakyat, sesuai Surat Edaran Dirjen BPK No. P.6/Set-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Verifikasi legalitas Kayu dari Hutan Hak, ada dua indicator penting yaitu : 1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya  Alas titel yang sah dan diakui  Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan 2. Unit kelola masyarakat mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah  Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR  Faktur atau kwitansi Penjualan Dalam materi ini fasilitator menekankan bahwa Sistem dan Standart VLK pada hutan rakyat didukung prinsip-prinsip verifikasi legalitas kayu yang diantaranya : Legalitas Unit usaha, Legal Areal, Legal produksi, legalitas pengangkutan maupun legalitas pemasaran. Dalam materi ini juga terjadi tukar/curah pendapat dari peserta. Diantaranya dari peserta yang telah memiliki pemahaman Menghilangkan kejenuhan tentang SVLK. Dimana salah satu peserta dari Gunung Kidul menyampaikan tentang keabsahan hak lahan (Dokumen kepemilikan lahan dan kejelasan peta areal & Batas yang jelas) dan Dokumen angkutan kayu syah (Dokumen surat-surat kayu/ SKAU & SKSKB cap KR serta faktur/kwitansi penjualan). Dengan materi yang yang telah disampaikan oleh fasilitator, dan adanya curah pendapat dari peserta mencerminkan proses pelatihan mampu menarik perhatian, dan mampu memberi pemahaman baru tentang SVLK kepada peserta pelatihan.


20 Materi : IV Prosedur dan protokol dalam pelaksanaan penilaian VLK untuk pemegang hutan rakyat

Oleh Teguh Suprapto sebagai fasilitator, disampaikan bahwa proses atau prosedur dalam pelaksanaan penilaian VLK untuk pemegang hutan rakyat akan dilaksanakan oleh sebuah tim dari lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaksanaan penilaiannya akan menggunakan prosedur tertentu dengan standar dan kriteria penilaian yang telah baku. Karena penilaian pada dasarnya akan memverifikasi ( mengecek ) dari dokumen yang diajukan dengan fakta atau kondisi lapang, maka auditor akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan informasi. Dalam materi ini peserta diajak untuk dapat mempersiapkan diri dalam implementasi tahapan SVLK, dimana dalam penilaian akan dilakukan Wawancara, Observasi / Pengamatan, Tinjauan Dokumen (review) dan Validasi (uji kebenaran). Proses VLK didisain dengan sistem yang transparan dan terbuka, sehingga keberadaan para pihak bisa merupakan check and balance bagi terwujudnya sistem yang kredibel. Materi : V Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat Materi ke 5, yaitu pengenalan kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat disampaikan oleh Rody Hanan Wibowo. Dengan 6 pokok bahasan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hutan Rakyat dan Kelembagaan Prinsip Pengelolaan Hutan Rakyat Prinsip Kelembagaan Hutan Rakyat Syarat Kelembagaan Hutan Rakyat Jenis Kegiatan Kelompok Tani Hutan Rakyat Manfaat Kelompok Tani Hutan Rakyat

Sebelum disampaikan materi, Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan permainan menyusun bujur sangkar berantakan. Permainan ini merupakan analog sebuah kelompok dalam mencapai visi dan misi kelompok. Setelah permainan ini selesai dilakukan, peserta memahami tentang makna permainan bujur sangkar berantakan. Bahwa dalam sebuah kelompok agar dapat mandiri dan tercapai visi dan misi kelompok dibutuhkan kerjasama, pengorbanan, toleransi, sesama anggota kelompok dan tidak boleh egois. Selain member makna, permainan ini mampu memberi semangat kepada peserta dan suasana pelatihan tidak jenuh.


21

Bermain bujur sangkar berantakan

Pada dasarnya peserta telah menguasai materi tentang kelembagaan. Namun dalam curah pendapat dan sharing pengalaman, pada umumnya peserta dalam mengelola kelompok belum sesuai dengan kaidahkaidah yang sesuai dengan sistem administrasi dan struktur organisasi. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya SDM dan kemampuan SDM di masing-masing kelompok. Sehingga mayoritas kelompok tidak memiliki system administrasi keuangan maupun administrasi yang baik dan benar. Sebenarnya agar kelompok dapat memperoleh kepercayaan dari pihak lain, diperlukan selain system administrasi yang baik juga masing-masing orang dalam struktur memerankan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam sesie ini fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan kondisi kelompoknya masing-masing.

Meskipun seluruh peserta selama ini berkecimpung dalam pengelolaan hutan rakyat, namun dalam pelatihan ini peserta merasa memperoleh sesuatu yang baru yang terkait dengan Hutan Rakyat dan Kelembagaan, Prinsip Pengelolaan Hutan Rakyat, Prinsip Kelembagaan Hutan Rakyat, Syarat Kelembagaan Hutan Rakyat, Jenis Kegiatan Kelompok Tani Hutan Rakyat, Manfaat Kelompok Tani Hutan Rakyat. Pokok bahasan tentang jenis kegiatan kelompok tani hutan rakyat cukup menarik perhatian dari peserta. Karena mayoritas kelompok belum memiliki kegiatan yang mampu mengakomodir kebutuhan anggotanya. Karena pada umumnya kegiatan berupa permodalan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan bukan merupakan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman baru tentang hutan rakyat. Akibatnya hanya beberapa orang yang memperoleh kesempatan mengakses informasi tentang hutan rakyat melalui pelatihan, lokakarya maupun event-event lainnya. Yang biasanya Diskusi kelompok dilakukan oleh orang-orang tertentu dikelompok tersebut.

Materi : VI PEMBUKUAN DAN PERENCANAAN USAHA BAGI KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

22

Materi yang disampaikan oleh Nuryahya menekankan bahwa pembukuan yang baik bagi kelompok merupakan modal penting untuk menunjukkan kepada anggota maupun pihak luar tentang keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Sehingga kelompok akan memperoleh kepercayaan dari pihak lain disamping dari anggota kelompoknya sendiri. Karena dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dan dapat diakses oleh pihak lain ( bagi anggota, Pihak luar, Pembina/Pendamping, Instansi terkait, Bank, BUMN dll) yang sangat dimungkinkan pihak lain akan memberikan pembiayaan baik berupa pinjaman maupun hibah untuk pembiayaan bagi kemajuan kelompok. Pembukuan Kelompok adalah pencatatan keuangan secara kronologis dan sistematik menurut cara-cara tertentu. Disamping itu pembukuan kelompok merupakan alat Manajemen untuk mengambil Keputusan, alat memonitor perkembangan Kelompok, alat Pengendalian Keuangan dan alat avaluasi terhadap pencapaian tujuan. Fasilitasi materi pembukuan dan perencanaan usaha

Dalam curah pendapat dari para peserta, secara umum kelompok tani hutan rakyat belum sempurna dalam melakukan pembukuan keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembukuan keuangan. Sehingga kondisi pembukuan keuangan kelompok belum akuntable. Disamping tentang pembukuan keuangan, dalam materi ini Nuryahya juga menyampaikan tentang perencanaan usaha kelompok hutan rakyat. Dimana usaha untuk kelompok hutan rakyat didasarkan pemikiran yang rasional, mengenai dugaan, perhitungan dimasa mendatang, berdasar data, fakta yang obyektif dan dengan tujuan yang jelas. Dalam curah pendapat, peserta menyampaikan usaha yang telah dirintis kelompok. Namun usaha yang dilakukan belum bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa alternatif usaha yang relevan dengan kelompok hutan rakyat dicoba untuk di daftar. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta terinspirasi untuk merintis usaha kelompoknya masing-masing. Selain itu fasililitator juga memberikan beberapa alternative yang usaha yang relevan yang sangat dimungkinkan dapat dilakukan oleh hutan rakyat. Oleh beberapa pesera juga disampaikan bahwa dalam mengembangkan kelompok biasanya akan susah mencari orang yang memiliki komitmen. Namun setelah kelompok sudah berkembang dan bisa memberi


23

keuntungan yang signifikan akan banyak orang yang akan berusaha untuk dapat mengendalikan kelompok tersebut. Materi: VII Penataan pengelolaan informasi mengenai pengelolaan hutan rakyat dan pemanenan kayu, PUHH dan peredarannya Salah satu kelemahan dalam pengelolaan kelompok tani adalah tidak tersedianya informasi secara cukup dan kalaupun ada terletak berserakan. Padahal ketersedian informasi yang dikelola secara baik sangatlah penting untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan bagi kemajuan kelompok dan anggotanya. Dalam kaitan kelompok tani mendapatkan sertikat VLK atau sertifikat PHPL/PHBML keberadaan informasi yang tertata menjadi dokumen sangatlah penting. Jadi upaya menuju SVLK dan PHPL bagian dari penataan dokumen dan penguatan kelompok. Dengan terbatasnya SDM di kelompok merupakan factor utama dalam ketersediaan informasi yang bisa diakses pihak lain. Karena dibutuhkan keterampilan, waktu, loyalitas dan komitmen. Hal-hal tersebut agak susah untuk dapat dipenuhi oleh orang yang terlibat dalam pengembangan kelompok. Disadari bahwa untuk memperoleh sertifikasi baik PHBML maupun VLK sangat diperlukan data-data yang dapat memberi informasi bagi pihak lain terutama bagi lembaga sertifikasi yang akan melakukan penilaian. Fasilitator memotivasi untuk menyampaikan Untuk itu sudah saatnya di masing-masing pendapat kelompok harus mampu mengelola dan menata informasi mengenai pengelolaan hutan rakyat. Dengan adanya pengelolaan informasi yang baik untuk pengelolaan hutan rakyat akan dapat dipantau atau dimonitoring tentang persediaan / stok kayu layak tebang lestari berdasarkan pemilikan anggota, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, upah pegawai, daftar mitra /pembeli, titik-titik penjualan yang efisien dijangkau, penelusuran sediaan/ rantai suply, pencatatan kegiatan Simpan Pinjam Anggota dan usaha lainnya. Dilanjutkan dengan curah pendapat, materi ini dapat memberi wawasan tentang pentingnya pengelolaan informasi bagi kelompok. Sehingga peserta menyadari bahwa informasi tentang kelompok dapat memberikan manfaat bagi berkembangnya kelompok itu sendiri, anggota kelompok maupun masyarakat secara umum.


24

Materi : VII Kegiatan Praktek Lapangan Praktek lapangan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pelatihan ini. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan agenda pelatihan, pada hari ke empat dilakukan praktek lapangan. Dimana praktek lapangan untuk mengetahui kondisi wilayah hutan rakyat yang telah dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat. Sehingga para peserta akan dapat membedakan antara kondisi hutan rakyat yang telah dikelola dengan baik dan yang belum terkelola dengan baik. Demikian juga untuk Seremonial di Balai Dusun Sirahan, Desa Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo mengetahui kekurangan kelompok dalam melakukan pengelolaan hutan rakyat yang kesemuanya dapat melakukan refleksi terhadap kondisi kelompoknya masing-masing. Oleh Teguh Suprapto, setelah materi terakhir pada hari ketiga disampaikan pembekalan tentang rencana praktek lapang yang akan dilakukan di GOPHR Wana Lestari Makmur di Desa Jatingarang, Kec. Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pembekalan meliputi informasi-informasi yang perlu digali ketika melakukan praktek lapang, hal-hal yang perlu didiskusikan dalam kelompok serta cara mengukur volume kayu tegakan. Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo berjarak sekitar 60 Km

Praktek mengukur volume kayu tegakan Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

Diskusi kelompok di Lokasi Balai pertemuan Kelompok Tani “Wono Lestari Makmur”

dari tempat pelatihan yaitu Hotel Grand Setia Kawan Jl Ahmad Yani 290 Solo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan dari kondisi KTHR yang merupakan dampingan dari Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) beserta hutan rakyat di desa Jatingarang yang telah dikelola dengan baik dan telah memperoleh sertifikat PHBML pada tahun 2007. Diperlukan waktu tempuh selama 90 menit dengan menggunakan bus kecil berkapasitas 25 orang. Sesuai dengan rencana peserta berangkat pukul 06.30 ke desa Jatingarang,

25

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Sekitar pukul 08.00 rombongan telah sampai di desa Jatingarang. Dengan kondisi cuaca yang masih sejuk, peserta langsung di pandu untuk melakukan pengamatan kondisi hutan rakyat. Secara utuh, rangkaian kegiatan praktek lapang adalah sebagai berikut : a. Sebelum berangkat dilakukan pengarahan dan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Lasmini sebagai panitia b. Perjalanan ke Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo delama 90 menit c. Memanfaatkan cuaca yang masih sejuk, peserta langsung diajak ke balai pertemuan kelompok tani hutan rakyat yang berada di tengah-tengah hutanrakyat desa Jatingarang. d. Pengarahan dalam melakukan pengamatan, wawancara dan mengukur volume kayu tegakan e. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok f. Pendampingan praktek dimasing-masing kelompok oleh : Teguh Suprapto, Rody Hanan Wibowo daan Nuryahya g. Merumuskan hasil temuan Praktek Mengukur ketinggian pohon dengan lapang dan hasil praktek Christen Hypsometer mengukur volume kayu tegakan yang dituangkan di kertas CD plano h. Peserta menuju ke Balai Pertemuan dusun Sarehan, Desa Jatingarang i. Sambutan dari pengurus kelompok dan ramah tamah antara peserta pelatihan dengan pengurus dan anggota Wono Lestari Makmur j. Istirahat, Sholad dan Makan Siang k. Melihat dokumen-dokumen kelompok termasuk dokumen sertifikasi PHBML l. Presentasi hasil temuan lapang dan hasil praktek mengukur volume kayu tegakan m. Diskusi antara peserta dengan anggota dan pengurus kelompok Wono Lestari Makmur n. Peserta yang diwakili Ibu Lasmini berpamitan untuk kembali ke Hotel 3.3. Acara Penutupan

Pada hari Jum’at, 28 Oktober 2011, seluruh rangkaian pelatihan telah selesai. Selanjutnya dilakukan penutupan yang diikuti oleh seleruh peserta pelatihan, panitia, pelatih/fasilitor dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Perwakilan dari Kementrian Kehutanan. Sebelum Kegiatan Pelatihan ditutup, salah satu Peserta yang di wakili oleh Bapak Rudi diminta untuk menyampaikan pesan dan kesan tentang proses pelatihan, Pelatih, kepanitian dan sebagainya. Yang pada dasarnya pelatihan ini sangat bermanfaat dan member pengalaman dan pengetahuan baru untuk disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah peserta Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

26

pelatihan. Disamping itu ada kekaguman tentang lokasi praktek lapang yang merupakan hutan rakyat yang telah dikelola secara lestari menggambarkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yaitu areal hutan rakyat di desa jatingarang merupakan “batu bertanah” yng menurut peserta tidak mungkin dapat ditanami, tetapi realitas yang dilihat para peserta, ternyata sebaliknya. Tanaman Tegakan yang mayoritas tanaman jati begitu subur. Hal ini tidak terlepas dari upaya serius yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatingarang untuk menciptakan hutan lestari. Acara penutupan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada peserta yang penilaiannya berdasarnya peserta yang Penyerahan sertifikat peserta pelatihan dapat mengayomi peserta lain, peserta yang paling aktif dan peserta yang paling kreatif. Penghargaan diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Sambutan dari Project Officer ITTO Ibu Lasmini, sambutan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, sambutan oleh perwakilan dari Kementrian Kehutanan Pusat dan penutupan. Setelah rangkaian acara penutupan pelatihan selesai, oleh kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dilakukan pelepasa tanda peserta yang di wakili oleh Bapak Sugeng dan diikuti oleh peserta yang lain. Acara penutupan ini diakhiri oleh doa yang dipimpin oleh salah satu peserta yaitu Bapak Kisam dari kelompok tani “Ijo Royo-royo” Kabupaten Banjarnegara.


27

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1. Kesimpulan Dari kegiatan pelatihan pemahaman SVLK bagi petani / pengurus kelompok tani hutan rakyat yang diselenggarakan oleh Project ITTO bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan yang berlangsung selama 5 har dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Peserta pelatihan sebagaian besar adalah pengurus kelompok tani hutan rakyat yang kelompoknya sebagaian telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari, mendapatkan sertifikat SVLK atau kelompok yang belum tahu sama sekali masalah sertifikasi. b. Atas keberagaman peserta tersebut maka proses pelatihan menjadi lebih dinamis dan terjadi saling tukar pengalaman antar peserta, dengan demikian memudahkan dalam penerimaan materi. c. Peserta akan lebih mudah menerima materi jika diberikan contoh kasus dan secara umum peserta memahami maksud dan tujuan SVLK tetapi dalam penerapan jika dengan pembiayaan sendiri kelompok tani merasa tidak mampu d. Penerapan SVLK akan berhasil bila didukung oleh kesiapan SDM, Kelembagaan, dan sumberdaya data yang memadai di tingkat FMU serta kesadaran anggota kelompok sebagai petani yang harus mengimbangi tertib administrasi. e. Pemberian materi praktis bagaimana mengukur volume kayu tegakan bagi peserta saat praktek lapang sangat menarik dan memberikan motivasi pada saat kunjungan lapang. Sisi lain pemberiaan tugas untuk mencari data yang dibagi masing-masing kelompok menjadikan praktek lapang lebih fokus. f. Terjadi jaringan komunikasi antar peserta yang melalui nomor hand phone yang sangat berguna untuk membangun sinergi petani hutan rakyat baik dalam konteks SVLK maupun kerjasama pengembangan usaha kelompok. 4.2. Rekomendasi a. Perberlakuan SVLK bagi pengelola hutan hak sebaiknya diberikan secara kelompok dan dimulai dari kelompok tani hutan yang dari sisi tata niaga kayu telah mulai diorganisir secara kelompok. Dengan demikian tidak terjadi kesenjangan yang lama sejak mendapatkan sertifikat dengan terjadinya transaksi perdagangan kayu dengan industri atau pasar yang membutuhkan kayu legal. b. Untuk mendapatkan SVLK kelompok tani masih memerlukan pendampingan untuk manata organisasi dan penyiapan dokumen ajuan. Sisi lain dari pembiayaan masih diperlukan bantuan pihak ketiga. c. Peserta pelatihan bisa dijadikan kader tani untuk SVLK yang sesungguhnya potensial untuk memotivasi bagi kelompok tani yang tersebar i jateng dan DIY. Dengan demikian perlu ditindaklanjuti kegiatan pelatihan pada masing-masing kelompok yang bisa didanai oleh pihak ketiga apakah dari pemerintah atau unsur indusrtri kayu d. Diperlukan dukungan adanya mekanisme insentif bagi kelompok tani yang secara sukarela telah menyiapkan kelembagaannya untuk mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari atau SVLK dalam bentuk insentif permodalan usaha, keringanan pajak, keringanan administrasi dalam peredaran kayu maupun insentif lainnya. Laporan Pemahaman SVLK Jateng-DIY Kementrian Kehutanan - PERSEPSI

28


DAFTAR ISI. BAB III. PELAKSANAAN Pembukaan Pelatihan Proses Pelatihan Acara Penutupan. 25

Recommend Documents