DAFTAR ISI. 2 INTROSPEKSI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT. 3 PENERAPAN KONSEP BUSINESS PROCESS REENGINEERING PADA PEMERINTAHAN

1

Daftar Isi   DAFTAR  ISI  ................................................................................................................................................................  2   INTROSPEKSI  PENERAPAN  ELECTRONIC  GOVERNMENT  ...........................................................................  3   PENERAPAN  KONSEP  BUSINESS  PROCESS  REENGINEERING  PADA  PEMERINTAHAN  ...................  21   PENGAPLIKASIAN  ALAT  UKUR  BALANCED-­‐SCORECARD  PADA  ELECTRONIC  GOVERNMENT  ....  31   ALAT  UKUR  KINERJA  DAN  EFEKTIVITAS  WEBSITE  PARA  WAKIL  RAKYAT  ......................................  37   PENERAPAN  KONSEP  ELECTRONIC  DEMOCRACY  DI  KONGRES  ............................................................  42   TAHAPAN  INISIATIF  ELECTRONIC  GOVERNMENT  DI  MICHIGAN  .........................................................  46   PEMBANGUNAN  JARINGAN  TENAGA  KERJA  NASIONAL  ...........................................................................  52   PEMBAYARAN  PAJAK  SECARA  ONLINE  DI  CALIFORNIA  ..........................................................................  58   KIAT  PEMERINTAH  COLORADO  BELAJAR  DARI  SEKTOR  SWASTA  ......................................................  64   PERENCANAAN  DAN  PENGEMBANGAN  E-­‐CITY  DI  TORONTO  ................................................................  70   KERANGKA  IMPLEMENTASI  ELECTRONIC  GOVERNMENT  DI  MACHESTER  .......................................  75   SOLUSI  PEMERINTAH  INGGRIS  MEMBANGUN  KERANGKA  INTEROPERABILITY  ............................  81   PENERAPAN  GEOGRAPHICAL  INFORMATION  SYSTEM  DI  BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL   SWEDIA  ....................................................................................................................................................................  86   ENAM  STRATEGI  PADA  MASTERPLAN  KOMISI  E-­‐MALTA  .......................................................................  91   PORTAL  CANGGIH  LAYANAN  ONLINE  DI  KOTA  BREMEN  ........................................................................  96   PENGEMBANGAN  KARTU  IDENTITAS  ELEKTRONIK  NEGARA  ITALIA  ..............................................  100   STRATEGI  MEMBANGUN  KOMUNITAS  BERBASIS  INFORMASI  DI  ESTONIA  ....................................  104   RENCANA  STRATEGIS  MODERNISASI  MASYARAKAT  WINA  .................................................................  109   STUDI  PENERAPAN  ELECTRONIC  GOVERNMENT  DI  YORDANIA  ........................................................  113   BRUNEI  MENUJU  MASYARAKAT  BERBASIS  ELEKTRONIK  ....................................................................  120   KOMITMEN  PENGUASA  MEMODERNISASIKAN  CHINA  ...........................................................................  129   MENUJU  KOMUNITAS  DIGITAL  BERBASIS  E-­‐BUSINESS  DI  HONGKONG  ............................................  136   AMBISI  INDIA  MENJADI  NEGARA  SUPERPOWER  DI  BIDANG  TEKNOLOGI  INFORMASI  ..............  142   STRATEGI  KOREA  MEMBANGUN  INFORMATION  SUPERHIGHWAY  ...................................................  148   MULTIMEDIA  SUPER  CORRIDOR  SEBAGAI  MESIN  PENGGERAK  PERTUMBUHAN  EKONOMI   MALAYSIA  .............................................................................................................................................................  155   PENDEKATAN  TERINTEGRASI  TEKNOLOGI  INFORMASI  DI  SINGAPURA  .........................................  163   TRANSFORMASI  SOSIAL  EKONOMI  NEGARA  TAIWAN  ...........................................................................  170   KEBIJAKAN  STRATEGIS  TEKNOLOGI  INFORMASI  TAIWAN  ..................................................................  175   PRIORITAS  PENGEMBANGAN  ELECTRONIC  GOVERNMENT  DI  AUSTRALIA  ....................................  179   PRINSIP  DASAR  ELECTRONIC  GOVERNMENT  DI  NEW  SOUTH  WALES  .............................................  183   MASALAH  E-­‐READINESS  DI  BENUA  AFRIKA  ..............................................................................................  188  

2

INTROSPEKSI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT

3

Pada tahun 2002, Pacific Council International Policy (PCIP) menerbitkan sebuah publikasi menarik berjudul “Roadmap for E-Government in the Developing World” (PCIP, 2002) yang bertujuan untuk membantu negara-negara dalam menyusun strategi penerapan dan pengembangan e-government-nya. Berdasarkan kajian terhadap pengalaman kolektif dari sejumlah negara yang dipandang telah berhasil menerapkan beragam inisiatif aplikasi e-government – y a i t u B r a z i l , C h i l i , C i n a , D e n m a r k , M e s i r , I n d i a , I s r a e l , M e k s i k o , A f r i ka S e l a t a n , Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat – pada tingkat pemerintahan setingkat negara, provinsi, kabupaten, dan kota, PCIP menemukan 10 (sepuluh) faktor utama penentu keberhasilan penerapan egovernment. Kesepuluh faktor ini pada saat yang bersamaan dapat dijadikan bahan introspeksi bagi para stakeholder dalam menilai status perkembangan dan pertumbuhan e-government di dalam sebuah negara.

1. WHY ARE WE PURSUING E-GOVERNMENT? Pertanyaan berbau filosofis ini sekilas terkesan basa basi, padahal kunci keberhasilan penerapan e-government berasal dari sini. Tidak sedikit inisiatif egovernment yang berakhir dengan kegagalan karena keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut didasarkan pada latah belaka (ikut-ikutan dengan trend di masyarakat). Bahkan tidak jarang ditemui orang-orang yang bersepakat untuk menerapkan konsep e-government tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Konsep e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif e-government perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. E-government bukanlah sebuah obat atau jalan pintas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintahan dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisem pemerintahan yang bersih dan transparan; e-government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektif-obyektif tersebut. E-government tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di pemerintahan. Dari sudut ini terlihat bagaimana sulit dan kompleksnya harus melakukan perancangan ulang sejumlah proses di dalam pemerintahan, terutama yang bersifat lintas sektoral atau antar departemen. Menggunakan komputer atau teknologi informasi semata di dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep e-government telah diterapkan; karena belum tentu kehadiran benda tersebut dapat merubah kinerja pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan egovernment adalah sebuah langkah yang keliru. Perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen untuk terciptanya sebuah transformasi peranan pemerintah, dari yang bersifat birokrasi, menjadi sebuah ”lembaga” yang berorientasi proses untuk melayani ”pelanggannya” – yang dalam hal ini adalah masyarakat, komunitas bisnis (industri), dan para stakeholder lainnya. Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, akan memberikan sejumlah manfaat seperti: •

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya;

4

•

Memperbaiki proses transparansi penyelenggara pemerintahan;

•

Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan;

•

Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas; dan lain sebagainya.

dan

akuntabilitas

di

kalangan

Pada sebuah daerah kecil yang terdapat di negeri Cina, menciptakan komunitas y a n g b e r b a s i s i n f o r m a s i m e r u p a k a n d a s a r p e n g e m b a n g a n e- g o v e r n m e n t b a g i pemerintah setempat. Seluruh komunitas yang berada di lokasi tersebut – seperti pendidikan, industri/bisnis, administrasi publik, dan masyarakat – diajarkan agar dapat mempergunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk keperluan penciptaan, perolehan, dan penyebaran informasi yang sangat mereka butuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Karena masyarakat ini diarahkan untuk memiliki tingkatan information literacy yang tinggi, maka secara gradual information technology literacy mereka meningkat karena terkondisi dengan lingkungan yang diciptakan oleh pemerintah.

2. DO WE HAVE A CLEAR VISION AND PRIORITIES FOR E-GOVERNMENT? Kata “e-government” dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya egovernment dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Oleh karena itu, adalah merupakan keharusan untuk mendefinisikan secara jelas visi dari pengembangan e-government tersebut. Jiwa e-government sebenarnya adalah suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang dicanangkan harus pula mencerminkan visi bersama dari para stakeholder yang ada – misalnya: •

Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani pelanggannya;

•

Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan;

•

Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

•

Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis; dan lain sebagainya.

kehidupan

masyarakat

melalui

kinerja

Karena visi tersebut berasal ”dari, oleh, dan untuk” masyarakat atau komunitas dimana e-government tersebut diimplementasikan, maka nuansanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya di suatu pemerintahan daerah yang sedang mengkampanyekan proses pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka visi egovernment yang dicanangkan akan terkait dengan usaha pembentukan mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang bersih (good governance) dari KKN.Menurut hasil kajian, visi yang baik di dalam e-government memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut: •

Disusun secara kolektif oleh para stakeholder e-government karena pada dasarnya konsep ini ditujukan untuk kepentingan bersama (shared vision). Disamping itu, pendefinisian visi secara bersama-

5

sama tersebut berguna pula untuk menciptakan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaannya nanti tidak mengalami hambatan yang berarti. Manfaat lain yang diperoleh adalah semakin banyaknya pihak yang turut mensosialisasikan konsep e-government ini agar semua orang merasa semangat untuk mewujudkannya. •

Secara esensial, e-government memiliki tujuan akhir untuk memenuhi beragam kebutuhan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini, visi yang dikembangkan haruslah berfokus pada kepentingan masyarakat tersebut. Walaupun dalam beberapa kasus e-government bertujuan untuk memperbaiki kinerja internal pemerintah, namun pada akhirnya bermuara pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat.

•

Visi harus secara mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Harap diperhatikan bahwa pada kenyataannya, struktur masyarakat sebuah negara cenderung bersifat heterogen, dalam arti kata memiliki latar belakang dan karakteristik yang sangat beragam. Dalam upaya memasyarakatkan visi e-government, harus ditemukan cara yang mudah dan kontekstual agar seluruh orang mengerti dan memahami esensi dari e-government yang ingin dibangun.

Pengembangan visi dari pemerintah negara Mesir didasarkan pada keinginan untuk memperbaiki kualitas hubungan atau relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemerintah memulainya dengan sejumlah inisiatif untuk mempromosikan terjadinya mekanisme kerja yang transparan. Misalnya proses permohonan pembuatan akte kelahiran dan akte kematian menjadi semakin cepat dan transparan karena saat ini telah dapat dilakukan/dipesan melalui media telepon atau internet. Hal sederhana ini telah menjadi titik awal pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Proses tradisional yang pada awalnya sangat bergantung pada kinerja pemerintah, mendadak menjadi hilang dan diambil alih oleh mekanisme relasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Contoh lain adalah negara Meksiko yang visinya lahir dari permasalah korupsi y a n g s u d a h b e g i t u m e n g g e j a l a d i s e j u m l a h i n s t i t u s i pe m e r i n t a h a n n y a . M e l a l u i proyek e-government yang diberinama Compranet, maka seluruh proses dan prosedur pengadaan barang kebutuhan pemerintah dilakukan secara online melalui mekanisme e-bidding (tender secara otomatis). Konsep ini tidak saja berdampak berkurangnya biaya mekanisme tender, tetapi lebih jauh mempromosikan terjadinya proses yang transparan kepada masyarakat karena semua tahapan proses tender dapat dimonitor oleh mereka melalui internet – termasuk di dalamnya siapa saja yang ikut berpartisipasi, bagaimana sistem penilaian dilakukan, dan siapa yang berhasil memenangkan proses tender tersebut. Saat ini paling sedikit ada 6,000 tender per hari yang diumumkan di situs pemerintah dan lebih dari 20,000 peserta aktif berpartisipasi sebagai peserta tender.

3. WHAT KIND OF E-GOVERNMENT ARE WE READY FOR? Setiap komunitas masyarakat dalam sebuah negara atau daerah pasti memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Siap tidaknya mereka untuk mulai menerapkan konsep e-government sangat bergantung pada dua hal utama, yang

6

secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada jenis atau model e-government yang akan diterapkan, yaitu: •

Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau daerah terkait; dan

•

Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah tersebut.

Dengan kata lain, problem kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip egovernment bukanlah merupakan masalah pemerintah saja, tetapi adalah masalah bersama seluruh komunitas di dalam domain pemerintahan yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau leader dari pemerintahan yang memperlihatkan political will untuk mempromosikan pengimplementasian e-government. Pemimpin ini tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep belaka, tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase implementasi (action). Hal kedua yang menunjukkan adanya kesiapan untuk ke arah penerapan e-government adalah adanya suatu ”kebijakan” atau nuansa keinginan dan kesepakatan dari kalangan pemerintah dan stakeholder-nya untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nampak sekilas bahwa hal ini sangat sederhana, namun pada tingkatan operasional tidak semudah yang diduga karena masalah ”menyimpan informasi untuk diri sendiri dan tidak ingin membaginya dengan pihak lain” telah membudaya di dalam diri birokrat. Dengan adanya pemimpin dan kebijakan di atas, maka paling tidak ada dua prasyarat awal yang telah dipenuhi oleh sebuah komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep e-government. Disamping kedua hal tersebut, ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan egovernment, yaitu: •

Infrastruktur Telekomunikasi – Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan egovernment. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis, harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang teramat sangat minim, adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah terkait.

•

Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah – Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan seharihari akan memperlihatkan sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep e-government. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga sudah dalam kondisi rusak.

•

Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah – Yang akan menjadi ”pemain utama” atau subyek di dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan,

7

sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka dalam menerapkan konsep e-government. •

Ketersediaan Dana dan Anggaran – Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Harap diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari.

•

Perangkat Hukum – Karena konsep e-government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual misalnya akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.

•

Perubahan Paradigma – Pada hakekatnya, penerapan e-government adalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pimpinan dan karyawan di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep egovernment.

4. IS THERE ENOUGH POLITICAL WILL TO LEAD THE E-GOVERNMENT EFFORT? Telah dikatakan sebelumnya bahwa political will merupakan hal utama yang harus ada di dalam kerangka perencanaan dan pengembangan e-governemnt. Tanpa adanya political will dari pemerintah, mustahil sebuah inisiatif egovernment dapat berhasil dilaksanakan. Yang dimaksud dengan adanya political will di sini adalah adanya: •

Dukungan kepemimpinan politik memiliki komitmen berkelanjutan;

•

Ketersediaan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan;

•

Kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral;

•

Niat untuk mulai menyusun undang-undang atau peraturan guna mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya;

•

Kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belajar dan merubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan; dan

•

Usaha untuk mensistemkan atau menginsitusionalisasikan konsep egovernment agar inisiatif ini dapat berlangsung terus-menerus (memiliki sustainability yang tinggi).

8

Melihat struktur kekuasaan dan manajemen di dalam lembaga pemerintahan, maka jelas terlihat bahwa unsur adanya pimpinan atau leader yang mampu menjadi inisiator utama di dalam mensosialisasikan dan memacu terimplementasikannya konsep e-government adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan yang ada. Hasil riset memperlihatkan bahwa di balik kesuksesan beragam proyek e-govermnet, terdapat seorang leader di belakangnya. Seorang leader yang baik tidak saja harus merupakan seorang visioner dengan karisma dan otoritas yang cukup, tapi yang bersangkutan haruslah merupakan sosok yang rela berkorban, berani mengambil resiko, sanggup mencari sumber dana, pandai melakukan lobby, bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, sanggup bekerja ekstra keras, dan diterima kehadirannya atau keberadaannya oleh masyarakat. Ada sebuah negara di benua Afrika, para pakar dari dunia akademisi dan industri telah berhasil menyusun sebuah rekomendasi terkait dengan konsep penyusunan kebijakan e-government yang baik. Namun karena menteri negara terkait tidak tertarik dengan pelaksanaan e-government, maka rekomendasi tersebut sama sekali tidak dilihat, apalagi diimplementasikan. Saat ini mungkin hasil kajian tersebut sama sekali tidak bisa dipergunakan karena situasi telah berubah dan teknologi telah berganti. Tidak ada proyek e-government yang berjalan dengan mulus. Pada tahap awalnya saja, biasanya akan ditemukan sejumlah tantangan dari berbagai pihak. Sementara pada tahap konstruksinya dan implementasinya, akan ditemui berbagai kendala seperti perubahan teknologi, kurangnya dana, dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang serba kompleks ini, seorang leader harus mampu secara konsisten menghadapi permasalahan yang ada dan berusaha mencari potensi solusinya. Daya tahan atau endurance dari seorang pemimpin akan diuji di dalam periode ini. Bahkan seringkali isu permasalahan egovernment lebih berbau politis dibandingkan dengan isu teknis atau yang bersifat content. Seorang pemimpin harus pula memiliki kemampuan untuk dapat ”menjual” atau mengkampanyekan ide e-government ini ke berbagai pihak secara terusmenerus. Caranya tentu saja harus disesuaikan dengan audience yang ingin diajak untuk mendukung konsep terkait. Tentu saja untuk dapat melakukannya dengan cara yang benar, efektif, dan menarik, seorang pemimpin harus memiliki sejumlah soft skill yang baik dan sedikit hard skill yang mendukung – atau dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki tingkat e-literacy yang cukup. S i f a t l e a d e r s h i p y a n g d i p e r l i h a t k a n h a r u s l a h b e n a r- b e n a r d i j i w a i o l e h pelakunya, bukan sekedar suatu perilaku yang oportunis dalam arti kata hanya dilakukan karena kebetulan sedang memperoleh tugas terkait dengan egovernment atau teknologi informasi di pemerintahan. Seorang e-government champion harus selalu mempromosikan dan mendukung pengembangan egovernment terlepas dari dimana saja yang bersangkutan ditugaskan. Konsep sustainable leadership ini selain berguna untuk meningkatkan awareness lebih banyak orang akan perlunya e-government, juga secara tidak langsung akan menciptakan atau melahirkan sejumlah leader-leader baru di masa mendatang. Seorang Chief Minister provinsi Andhra Pradesh di India bernama Chandrababu Naidu telah menjadi seorang leader e-government selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Dia secara konsisten meluangkan waktunya minimal satu jam sehari untuk bicara masalah teknologi informasi dan e-government dalam pemerintahannya. Perhatian dan kesungguhan yang diperlihatkannya telah berhasil melahirkan sebuah dokumen cetak biru (blueprint) pengembangan egovernment bagi provinsinya. Dengan adanya cetak biru yang jelas tersebut, banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi di provinsinya. Selain aktif

9

mempromosikan masalah e-government, yang bersangkutan juga turut serta aktif ”memaksa” segenap jajarannya untuk belajar menggunakan komputer dan aplikasi untuk membantu aktivitas kerja mereka sehari-hari. 5. ARE WE SELECTING E-GOVERNMENT PROJECTS IN THE BEST WAY? Setelah pertanyaan pertama sampai keempat telah dijawab sebagai bahan introspeksi, tibalah masanya untuk mencurahkan perhatian pada pelaksanaan proyek e-government. Bagaimana caranya menentukan atau memilih proyek egovernment yang terbaik? Atau apakah proyek e-government yang sedang dilakukan saat ini merupakan pilihan terbaik? Untuk sebuah lembaga atau daerah atau komunitas yang belum pernah menerapkan inisiatif e-government, pemilihan proyek pertama merupakan hal yang krusial. Karena jika proyek ini gagal, akan sulit untuk menelurkan sejumlah inisiatif lainnya di kemudian hari (seperti pepatah mengatakan “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya”). Untuk itu, perlu dilakukan beberapa langkah krusial terkait dengan pemilihan proyek e-government yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan maupun kapasitas kemampuan yang ada. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan usaha semacam diagnosa atau kajian terhadap status pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintahan setempat. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya seperti: •

Seberapa besar pemerintah saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu aktivitas sehari-hari? Dalam hal atau bidang apa saja pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan?

•

Proyek-proyek e-government apa saja yang selama ini telah dikerjakan dan mana saja yang sukses dalam tahap pengimplementasiannya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan tersebut terjadi?

•

Seberapa besar pemerintah menganggarkan sumber daya finansialnya untuk belanja teknologi informasi? Dari sumber mana saja pembiayaan tersebut diperoleh?

•

Hal-hal apa yang kerap menghambat proses penerapan/ implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan? Bagaimana usahausaha selama ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

•

dan lain sebagainya.

Tujuan dari diagnosa ini adalah untuk mengetahui potret dari penggunaan teknologi informasi di kalangan pemerintah guna mendapatkan gambaran sehubungan dengan tingkat kematangan atau maturity level dari pengembangan e-government. Status ini sangat perlu untuk diketahui agar dapat dipilih jenis proyek dan strategi yang cocok dengan tingkat kematangan pemerintah setempat. Jika e-literacy rata-rata pegawai pemerintahan sudah cukup tinggi misalnya, maka akan dipilih penerapan aplikasi e-government yang bersifat lintas sektoral dengan ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks, namun jika di pemerintah terkait penggunaan komputer masih sangat terbatas, maka akan dipilihkan terlebih dahulu jenis aplikasi penerapan e-government yang tepat guna atau ”murah meriah”. Biasanya mereka yang menerapkan e-government berangkat dari dua sisi penyebab yang berbeda: •

Pemerintah menghadapi permasalahan tertentu dimana aplikasi egovernment dipandang dapat menyelesaikan masalah tersebut; atau

10

•

Pemerintah berniat untuk memperbaiki proses yang selama ini sudah terjadi.

kinerja

dari

serangkaian

Dari salah satu penyebab inilah kemudian lahir apa yang dinamakan sebagai kebutuhan atau requirements dari pemerintah untuk melibatkan teknologi informasi dalam proses kegiatannya sehari-hari. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah melakukan shop around atau melihat-lihat bagaimana pemerintah di berbagai tempat atau negara yang berbeda menghadapi permasalahan atau kebutuhan yang sama, dan bagaimana mereka mencoba memenuhi needs tersebut melalui implementasi e-government. Belajar dari pemerintah lain yang sukses menerapkan aplikasi e-government serupa merupakan obyektif yang ingin dicapai dalam menjalani langkah ini. Jika dihitung-hitung, biaya belajar dengan cara demikian jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus keluar melalui suatu usaha trial and error. Selain berbincang-bincang atau berdiskusi dengan mereka yang telah berhasil menerapkan e-government, melakukan studi pustaka melalui sejumlah literatur sangat pula bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam proyek perencanaan dan pengembangan e-government. Salah satu metodologi yang cukup banyak dilakukan adalah mencoba mencari the best practice atau pekerjaan unggulan (terbaik) yang pernah dilakukan oleh sejumlah komunitas pemerintahan dalam usahanya untuk mengaplikasikan modul e-government tertentu. Setelah langkah diagnosa dan shop around dilakukan, langkah ketiga yang perlu dikerjakan adalah meyakinkan para stakeholders bahwa apa yang hendak dikerjakan atau diaplikasikan benar-benar sesuai dan/atau sejalan dengan visi e-government yang telah dicanangkan. Pemerintah dalam hal ini harus cukup peka terhadap kebutuhan masyarakat atau mereka yang berkepentingan dengan keberhasilan proyek e-government. Biasanya pemerintah yang baik akan memilih jenis proyek yang dilakukan berdasarkan asas prioritas dan manfaat. Di negara Chili, ketersediaan tempat tinggal (rumah) merupakan hal yang sangat krusial bagi masyarakat. Melihat hal ini, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan aplikasi e-government dimana orang miskin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan pembayaran atau subsidi kepada pemerintah melalui internet secara online. Melalui cara ini masyarakat dapat menghemat cukup banyak biaya dan waktu yang diperlukan untuk berhubungan dengan kantor perwakilan Menteri Perumahan yang hanya terdapat di kota-kota besar saja. Hasilnya cukup mengagetkan. Dalam kurun waktu hanya 5 (lima) bulan semenjak dioperasikannya aplikasi e-government ini, kurang lebih 40,000 orang dari segala penjuru negara telah mengajukan permohonannya. Langkah keempat yang baik untuk dilakukan adalah mencoba melihat bagaimana pelaksanaan e-government dari kacamata pengguna atau masyarakat. Sikap empati ini perlu untuk dilakukan untuk mencoba melihat isuisu yang secara langsung dihadapi oleh pengguna, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengantisipasinya agar penerapan e-government dapat berlangsung dengan sukses. Contohnya adalah melihat kenyataan bahwa banyak sekali masyarakat yang belum pernah menggunakan komputer sebelumnya, atau belum tersentuhnya suatu daerah dengan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Sebuah provinsi di Negara Brazil yaitu Bahia State adalah sebuah contoh bagaimana sebuah aplikasi e-government dapat diterapkan dengan baik tanpa membutuhkan infrastruktur teknologi informasi. Pemerintah Bahia menyediakan sejumlah mobile service center dalam bentuk truk yang diperlengkapi dengan peralatan komputer untuk berkeliling ke 400 daerah pedesaan dan pedalaman yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Tugas utama mereka

11

adalah untuk melayani masyarakat di sejumlah daerah tersebut dalam hal pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas buruh, kartu kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan karena truk tersebut diperlengkapi dengan jaringan komputer yang terhubung dengan sistem basis data (database) pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hingga saat ini, telah kurang lebih 5 (lima) juta orang dilayani dengan menggunakan metode sederhana ini.

Langkah kelima adalah mencari atau menentukan pihak-pihak mana yang terlebih dahulu akan dilibatkan dalam proyek pengembangan e-government. Adalah bijaksana untuk mulai menerapkan e-government dimana mereka yang terlibat terdiri dari individu yang sangat antusias dan memiliki komitmen penuh untuk mensukseskan proyek terkait. Hal ini disebabkan tidak saja untuk memperbesar probabilitas keberhasilan proyek tersebut, tetapi lebih jauh lagi mereka yang terlibat ini berpotensi menjadi marketer yang baik bagi pengembangan e-government lebih lanjut di masa mendatang. Biasanya para praktisi terkait dengan hal ini lebih senang memulai pembangunan aplikasi egovernment melalui pilot project yaitu mengimplementasikan modul aplikasi pada ruang lingkup terbatas dahulu agar lebih manageable disamping untuk menekan resiko kegagalan sekecil mungkin dan pengalokasian sumber daya seoptimal mungkin. Ada pepatah mengatakan ”think ambitiously, but implement discretely” yang kurang lebih berarti cobalah untuk berfikir secara ambisius dalam menargetkan hasil akhir penerapan e-government, namun dalam pengimplementasiannya dilakukan secara bertahap. Di dalam penerapan egovernment sering dipergunakan strategi ”think big, start small, scale fast” yang kurang lebih memiliki arti yang sama. Langkah keenam yang harus dilakukan setelah proyek e-government selesai dilaksanakan adalah mencoba mensosialisasikan keberadaan aplikasi egovernment dengan cara memberitahukan prosedur baru tersebut kepada masyarakat. Berbagai cara dapat dilakukan, misalnya melalui penyuluhan, televisi, radio, sekolah, koran, dan lain sebagainya. Yang perlu disosialisasikan disini tidak sekedar cara kerja sistem yang baru, namun terlebih-lebih perlu diperlihatkan alasan mengapa pemerintah mengganti sistem yang ada – dengan kata lain perlu diperlihatkan kepada masyarakat kelebihan-kelebihan dari sistem yang baru dan manfaatnya bagi mereka. Jika pemerintah gagal mempromosikan ”produk baru” ini dan melakukan persuasi kepada masyarakatnya, maka yang terjadi adalah penolakan dari diri mereka untuk menggunakan sistem yang baru. Pemerintah Tanzania menyewa konsultan khusus untuk menyusun sebuah buku panduan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia terpadu yang menggantikan proses terkait dengan manajemen SDM yang konvensional. Buku panduan tersebut selain berfungsi sebagai user manual, berisi pula penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh para staf dan karyawan pemerintah jika menggunakan sistem yang baru. Secara tidak langsung buku manual tersebut sekaligus memiliki fungsi sebagai marketing kit bagi segenap staf dan karyawan pemerintahan. Langkah terakhir yaitu hal ketujuh yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah proyek e-government. Cara melakukan evaluasi yang efektif adalah dengan menanyakan langsung pendapat para pengguna atau customers dari aplikasi e-government yang ada. Masukan dari mereka harus benar-benar diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini untuk menyempurnakan sistem yang ada.

12

6. HOW SHOULD WE PLAN AND MANAGE E-GOVERNMENT PROJECTS? Merencakan, mengeksekusi, dan mengelola proyek e-government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Cukup banyak proyek e-government yang harus berakhir dengan kegagalan karena para pengelolanya tidak mengindahkan baku standar pengelolaan proyek. Inti dari manajemen proyek sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan (efektif) sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan (tersedia). Proyek adalah sebuah pekerjaan yang memiliki jangka waktu, dalam arti kata ada titik mulai dan titik selesai. Sebuah tim yang diketuai oleh seorang project manager harus dibentuk dan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan ekseskusi proyek terkait. Dalam mengimplementasikan e-government, biasanya seorang birokrat dengan posisi yang cukup tinggi ditunjuk sebagai seorang project manager dan bertugas mengelola proyek tertentu. Yang bersangkutan dibantu pelaksanaannya oleh tim terdiri dari berbagai individu yang telah dipilih secara khusus sesuai dengan ruang lingkup aplikasi e-government yang ingin dikerjakan. Terhadap tim ini kemudian dialokasikan sejumlah sumber daya yang dibutuhkan seperti uang, peralatan, informasi, dan lain-lain agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pembentukan tim ini haruslah dilakukan secara terinstitusionalisasi (formal) agar mereka dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Perlu diperhatikan di sini bahwa terhadap tim tersebut perlu diberikan otoritas yang cukup agar project manager dan anggotanya dapat melaksanakan semua strategi dan skenario yang dimiliki. Terlebih-lebih karena melihat bahwa kebanyakan proyek e-government bersifat lintas sektora atau antar departemen, sementara di pemerintahan sistem organisasi yang diterapkan adalah birokrasi dengan struktur command and control yang jelas. Jika project manager dan timnya tidak diberikan wewenang yang cukup untuk mengakses berbagai data dan informasi yang ada di seluluruh departemen yang terlibat, maka akan semakin memperkecil tingkat kesuksesan proyek tersebut. Paling tidak dikeluarkan Surat Keputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjukkan project manager dan pembentukan tim terkait, dan disosialisasikan secara lintas lembaga agar tidak terjadi penolakan-penolakan di sana sini. Pemerintah di negara Thailand membentuk National IT Committee (NITC) – sebuah komite koordinasi setingkat kementrian – dan menugaskan National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) untuk menjadi lembaga yang memimpin berbagai inisiatif pengembangan ICT dan e-government di negara tersebut. NECTEC mendapatkan mandat dan dukungan penuh dari seluruh anggota kabinet sebagai lembaga yang akan menjadi driving force (kekuatan pemicu) agenda pengembangan ICT dan e-government di Thailand, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan proyek, penyiapan sumber daya manusia, dan penyusunan perangkat regulasi. NECTEC sekaligus berfungsi sebagai sekretariat dari NITC. Setelah tim terbentuk dan project manager terpilih, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun struktur rencana kerja proyek (work breakdown structure). Mendefinisikan visi, misi, dan obyektif saja tidak cukup di sini, karena paling tidak 6 (enam) komponen penting harus diperhatikan pengelolaannya, masing-masing adalah: 1. Content Development – menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya.

13

2. Competency Building – menyangkut pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan. 3. Connectivity – menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana e-government akan diterapkan. 4. Cyber Laws – menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas egovernment. 5. Citizen Interfaces – menyangkut pengembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakehoder e-government dimana saja dan kapan saja mereka inginkan. 6. Capital – menyangkut pola permodalah proyek e-government yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan – di sini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan (revenue model) yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan. Hal terakhir yang perlu pula diperhatikan oleh tim pelaksana e-government adalah membangun suatu mekanisme efektif agar komunikasi antara tim dengan para stakeholder dari proyek e-government dapat terjalin dengan baik. Keterlibatan sejumlah stakeholder terutama pengguna langsung sistem egovernment dengan porsi yang tepat akan sangat berguna terutama dalam usaha untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan sistem. 7. HOW WILL WE OVERCOME RESISTANCE FROM WITHIN THE GOVERNMENT? Sulit ditemui pelaksanaan proyek e-government yang bebas dari tantangan atau resistansi dari satu atau sejumlah pihak tertentu – terutama di negara berkembang dimana tingkat pengembangan sumber daya manusianya (human development index) masih relatif rendah dan terbatasnya ketersediaan sejumlah sumber daya penunjang lainnya. Ada beberapa hal yang patut dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya resistansi tersebut dan bagaimana mengatasinya. Pertama adalah mencoba memahami mengapa resistensi tersebut muncul. Analisa ini teramat sangat penting untuk mencari penyebab dan akar permasalahannya. Ada beberapa permasalahan klasik yang kerap muncul dalam setiap inisiatif implementasi e-government, misalnya: 1.

Ketakutan bahwa mereka tergantikan oleh teknologi;

akan

2.

Kekhawatiran bahwa otoritas atau kekuasaan (authority power) yang selama ini mereka miliki akan menjadi berkurang jika e-government diimplementasikan;

3.

Ketidakmampuan mereka dalam komputer atau perangkat lainnya;

4.

Kesadaran bahwa dengan adanya teknologi, maka mereka akan kehilangan “pendapatan” tidak resmi yang kerap diperoleh sehari-hari

14

kehilangan

menggunakan

pekerjaan

teknologi

karena

seperti

sebagai balas sebagainya.

jasa

dari

orang-orang

yang

dilayani;

dan

lain

Kedua adalah mengajak para stakeholder proyek e-government – terutama para calon pengguna langsung atau user – untuk bersama-sama duduk dalam merencanakan proyek terkait. Hal ini baik untuk dilakukan mengingat bahwa merekalah yang kelak akan merasakan manfaat dari penerapan e-government tersebut. Adalah baik mencoba berdiskusi dengan mereka mengenai cara-cara mensosialisasikan proyek tersebut agar mendapatkan dukungan dari beragam khalayak yang berkepentingan. Agar efektif, biasanya dipilih tokoh-tokoh yang berpengaruh di komunitasnya masing-masing. Akan lebih baik jika dapat ditemukan sejumlah tokoh yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan e-government di komunitasnya sehingga dapat menjadi panutan bagi yang lain. Ketiga adalah dengan secara konsisten, kontinyu, dan intens melakukan penjelasan kepada masyarakat mengenai “binatang apa” sebenarnya egovernment, karena adalah merupakan kenyataan bahwa konsep ini sangat asing di kalangan awam yang notabene merupakan mayoritas dari stakeholder proyek e-government. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diperlukan kiat-kiat khusus agar penjelasan yang dilakukan berhasil, bukan malah membingungkan masyarakat. Memahami psikologi massa merupakan salah satu kunci sukses dalam proses memberikan penjelasan yang efektif. Keempat adalah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin atau berkepentingan untuk tahu lebih jauh mengenai konsep maupun aplikasi e-government. Tujuan pelatihan selain untuk meningkatkan wawasan pengetahuan adalah guna memberikan kompetensi dan keahlian baru, sehingga usaha ini tidak saja ditujukan pada mereka yang berada di level karyawan atau staf belaka, namun juga ditujukan bagi para pimpinan dan manajer senior di dalam pemerintahan. Pengalaman memperlihatkan bahwa agar pelatihan atau training ini berlangsung dengan baik, kerjasama dengan pihak-pihak seperti perguruan tinggi, lembaga riset, atau training provider sangat dibutuhkan. Kelima adalah melibatkan pihak luar seperti konsultan ahli atau para pakar di bidang e-government – yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di bidang perencanaan dan pengembangan e-government – untuk menjadi nara sumber dalam usahanya mengevaluasi dan memperbaiki kinerja proyek yang berlangsung. Para tenaga ahli ini dapat diambil dari kalangan pemerintahan itu sendiri, swasta atau industri, maupun dari perguruan tinggi. Pemerintah sebuah negara di Timur Tengah, menugaskan sebuah perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek e-government yang dilaksanakan di negara tersebut. Melihat kenyataan ini, maka selain seluruh tim berbagai proyek bekerja bersungguh-sungguh agar tidak mendapatkan ”nilai buruk” ketika dievaluasi, antar tim proyek e-government saling ”berkompetisi” untuk mendapatkan ranking yang baik dalam evaluasi. Keenam adalah dengan membuat suatu suasana atau lingkungan sehingga yang bersangkutan ”terpaksa” untuk menggunakan e-government walaupun mereka sebenarnya memiliki resistansi terhadap hal tersebut. Misalnya adalah dengan cara dikeluarkannya keputusan bahwa sistem yang lama tidak boleh dilakukan lagi. Satu-satunya cara untuk bekerja mulai saat tertentu adalah dengan cara menggunakan sistem baru. Di sebuah negara di Asia, seorang pimpinan pemerintahan mengumumkan bahwa mulai saat ini seluruh bentuk surat menyurat untuk undangan rapat maupun pertemuan akan dilakukan melalui electronic mail. Demikian pula yang bersangkutan akan sering melakukan diskusi dengan anak buah di jajarannya melalui fasilitas discussion atau chatting yang tersedia. Keadaan ini membuat

15

seluruh anak buah yang bersangkutan ”terpaksa” belajar menggunakan komputer beserta fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Ketujuh dengan banner, maupun

adalah dengan melakukan kampanye secara terus menerus, baik cara tradisional seperti membagikan atau memasang brosur maupun sampai dengan cara-cara moderen seperti menggunakan media massa internet.

Kedelapan adalah melalui cara pemberian penghargaan terhadap mereka yang dipandang berhasil menerapkan e-government. Penghargaan yang diberikan dapat beraneka ragam bentuknya, seperti: •

Menganugerahkan award yang diliput pemberiannya oleh pers dan media massa;

•

Menaikkan pangkat yang bersangkutan sesuai dengan jenjang karir yang ada;

•

Memberikan sejumlah bonus atas prestasi yang telah dilakukan;

•

Menjadikan mereka sebagai contoh atau teladan bagi orang-orang lain; dan lain sebagainya.

8. HOW WILL WE MEASURE AND COMMUNICATE PROGRESS? HOW WILL WE KNOW IF WE ARE FAILING? Praktisi manajemen yang bijak mengatakan demikian: •

“Something that cannot be measured, cannot be controlled” dan

•

“Something that cannot be controlled, cannot be managed”

y a n g m e n g a n d u n g a r t i b a h w a b e r b a g a i k e g i a t a n y a n g m e m i l i k i u n s u r- u n s u r manajemen (pengelolaan sumber daya) – seperti proyek e-government misalnya – harus memiliki ukuran kinerja yang jelas agar dapat diketahui status sukses/berhasil atau gagalnya aktivitas tersebut. Ada dua jenis ukuran atau indikator kinerja yang dapat dipergunakan dalam proyek e-government. Yang pertama adalah berkaitan dengan manajemen proyek itu sendiri. Sesuai dengan definisinya dimana proyek merupakan suatu rangkaian aktivitas yang memiliki titik mulai dan titik selesai untuk menghasilkan output tertentu dalam durasi waktu dan batasan anggaran yang tersedia. Dengan menggunakan standar manajemen proyek umum seperti misalnya PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) pada suatu titik tertentu dapat dilihat kinjerja dari sebuah proyek e-government, seperti: •

Apakah aktivitas yang direncanakan atau tidak;

•

Apakah aktivitas terkait telah mengkonsumsi anggaran yang lebih besar dari seharusnya atau tidak;

•

Apakah individu yang diserahkan untuk melakukan aktivitas tertentu telah mengerjakan pekerjaan sesuai target atau tidak;

•

Apakah pemakaian sumber daya penunjang (seperti: bahan baku, alat-alat administrasi, perangkat keras, dan lain-lain) dilakukan secara optimal atau tidak; dan lain sebagainya.

dilakukan

16

sesuai

tenggat

waktu

yang

Yang kedua adalah melakukan pengukuran terhadap sukses tidaknya proyek egovernment tersebut dengan cara menurunkan sejumlah indikator dari obyektif yang ingin dicapai. Ada dua jenis indikator yang dapat dipergunakan, yaitu: Standar Ukuran Kinerja Pemerintah •

Volume transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital;

•

Response Time yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu rangkaian proses pelayanan kepada pelanggan;

•

Jumlah keluhan dari masyarakat atas kualitas pelayanan pemerintah;

•

Tambahan fasilitas pelayanan dilakukan secara elektronik;

•

Lebar jangkauan pelayana pemerintah kepada masyarakatnya yang tersebar di berbagai area geografis; dan lain sebagainya.

dari

pemerintah

terutama

yang

Standar Ukuran Dampak Aplikasi e-Government •

Persentasi jumlah pelanggan yang menggunakan dibandingkan dengan aktivitas manual terdahulu;

e-government

•

Jumlah “kunjungan” atau akses melalui internet sehari-harinya;

e-government

•

Besarnya pengurangan biaya yang terjadi baik di kalangan institusi pemerintahan maupun yang harus ditanggung oleh masyarakat atau penikmat/pengguna/pemakai pelayanan yang diberikan pemerintah;

•

Peningkatan ragam produk-produk atau jasa-jasa baru pemerintah yang disediakan bagi komunitas masyarakatnya;

•

Kemudahan dalam “mengkonsumsi” pelayanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya; dan lain sebagainya.

terhadap

aplikasi

dari

Sebelum proyek dilaksanakan – yaitu dalam proses perencanaan – pimpinan proyek maupun manajemen atau stakeholder proyek e-government harus bersepakat menentukan indikator kinerja kuantitatif maupun kualitatif yang hendak dipergunakan sebagai acuan (benchmark). Cara menentukan baku ukuran benchmark dapat berdasarkan pada hal-hal semacam: •

Melihat bagaimana pemerintah daerah atau negara lain memilih dan menentukan suatu ukuran untuk jenis proyek sejenis;

•

Melakukan polling atau menyimpulkan hasilnya;

•

Melalui survei yang dilakukan oleh para independen lainnya; dan lain sebagainya.

jajak

pendapat

di

masyarakat

peneliti

atau

dan

lembaga

9. WHAT SHOULD OUR RELATIONSHIP BE WITH THE PRIVATE SECTOR? Pertanyaan mengenai sejauh mana peranan sektor swasta (industri) di dalam kerangka pengembangan e-government kerap menjadi pertanyaan luas di

17

kalangan para praktisi. Dalam melaksanakan proyek e-government, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri – mereka harus didukung dengan partisipasi swasta yang notabene memiliki domain pengetahuan di bidang teknologi informasi yang dipergunakan dalam e-government dan akses lebih baik ke sektor keuangan dan pembiayaan. Pemerintah dalam kaitan ini harus menganggap dan memperlakukan perusahaan-perusahaan pada sektor swasta sebagai mitra kerja (partner) khususnya dalam membangun konsep e-government. Keberadaan sektor swasta tidak lagi sekedar sumber dimana pemerintah dapat memperoleh pemasukan dari pajak yang mereka bayar, tetapi telah menjadi sebuah tempat dimana dapat ditemukan para pakar, tenaga ahli, profesional, dan sumber daya penting lainnya. Pengalaman luas mereka dalam menciptakan produk dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya merupakan harta yang sangat berharga bagi pemerintah untuk dipelajari. Dengan kata lain, jangan hanya memandang sektor swasta hanya sebagai tempat pengalihdayaan semata (outsourcing), tapi jadikanlah mereka mitra kerja sehari-hari. Memang disadari bahwa untuk dapat menjalin kemitraan yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta perlu dicari format berdasarkan shared value yang cocok bagi kedua belah pihak. Apapun bentuk kerangka kerjasama yang dilakukan, semua pasti berangkat dari anggapan atau pemahaman bahwa baik pemerintah maupun sektor swasta membutuhkan “return on investment”-nya masing-masing dalam pengertian yang luas (atau kerap diistilahkan sebagai win-win solution). Jika visi dan misi dari pemerintah terkait langsung dengan usaha untuk meningkatkan peran pelayanannya kepada masyarakat (public services), sementara sektor swasta adalah untuk mencari keuntungan komersial, maka kerangka kemitraan yang perlu dibangun harus dapat memenuhi kedua obyektif tersebut. Misalnya adalah dengan cara pengerjaan proyek e-government dipercayakan kepada sebuah perusahaan tertentu dimana yang bersangkutan selama proyek berlangsung harus melakukan transfer of knowledge kepada pihak pemerintahan yang kelak akan menjalankan aplikasi egovernment yang dibangun, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Dalam setiap kesempatan, hampir pasti skenario berikut akan terjadi. Perusahaan berusaha menjual produk dan jasa komersialnya kepada pemerintah terkait dengan pengembangan teknologi informasi untuk keperluan e-government. Sementara dilain pihak pemerintah perlu mencari cara untuk dapat “menjual” pelayanan melalui e-government tersebut ke masyarakat agar mereka senang menggunakannya. Jika masing-masing pihak yang bermitra – beserta stakeholder yang terkait – memahami benar masing-masing posisi tersebut, maka untuk mencari bentuk kerjasama yang tepat akan menjadi lebih mudah. Sektor swasta harus memberikan semacam “jaminan” atau “kiat-kiat” atau “strategi” atau “metodologi” agar produk dan jasanya nanti akan dengan mudah berhasil dipergunakan oleh masyarakat, sementara pemerintah harus memberikan pula jaminan bahwa kewajiban komersial yang harus menjadi hak sektor swasta (seperti kejelasan sumber dana, ketepatan termin pembayaran, dan lain-lain) sesuai dengan kontrak yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Cara lain yang dapat dipergunakan pula sebagai pemula dalam usaha menjalin kemitraan strategis adalah dengan memahami kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini perlu untuk dilakukan karena dalam berbagai konteks atau inisiatif, kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat berbeda-beda. Dengan mengetahui kekuatan (dan tentu saja kelemahan) dari setiap pihak maka dengan jelas dapat ditemukan kerangka kerja sama yang tepat karena biasanya kekuatan yang dimiliki satu pihak akan menutupi kelemahan di pihak lain. Pemerintah pun harus bersifat profesional dalam hal ini karena pada kenyataannya banyak sekali pihak swasta yang berkepentingan sementara di antara mereka sendiri saling berkompetisi untuk menawarkan

18

produk, jasa, dan bentuk kerjasamanya masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, jelas asas kebijaksanaan, kearifan, dan keadilan akan sangat berpengaruh. Dari sisi pemerintah cukup mudah, dalam arti kata yang bersangkutan perlu mengadakan beauty contest terhadap masing-masing calon mitranya sebelum yang bersangkutan melakukan pemilihan. Proses tender atau bidding yang transparan merupakan salah satu cara yang kerap dipergunakan terkait dengan kondisi ini. Prinsipnya, siapa yang dapat memberikan sesuatu yang terbaiklah yang berpotensi menjadi mitra strategis pemerintah.

10. HOW CAN E-GOVERNMENT IMPROVE CITIZEN PARTICIPATION IN PUBLIC AFFAIRS? Target terakhir atau ultimate goal dari sebuah evolusi e-government adalah perbaikan dan peningkatan terhadap partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Ketika berbicara mengenai target ini, hampir semua negara di dunia dalam status yang sama, yaitu dalam proses menuju pada terciptanya suasana tersebut. Publik – yang merupakan kumpulan dari individu, komunitas, dan sektor swasta di dalam suatu negara – dapat berpartisipasi di dalam egovernment dalam bentuk hal-hal semacam: •

Memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan dieberlakukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email atau mailing list;

•

Mencari data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimiliki oleh pemerintah;

•

Mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet; dan lain sebagainya.

Partisipasi publik merupakan hal yang penting karena adalah tugas utama pemerintah untuk melayani publiknya. Jenis dan ragam pelayanan beserta kinerjanya akan secara efektif dapat dicapai oleh pemerintah apabila publik sebagai pelanggannya secara aktif dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Lihatlah bagaimana sering terjadi adanya demonstrasi melawan keputusan pemerintah karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan suara hati rakyat atau masyarakatnya. Melalui implementasi e-government, kolaborasi antara pemerintah dengan publiknya dapat dilakukan dengan mudah, murah, dan cepat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa citizens are the e-government experts yang mengandung arti kurang lebih bahwa masyarakatlah yang paling tahu betul kebutuhan mereka sehari-hari dan dalam kerangka bagaimana pemerintah harus membantu mereka dalam hal memberikan sejumlah produk dan pelayanan tertentu. Tanpa berkonsultasi dengan mereka, sering kali aspek demand dari publik tidak sesuai dengan aspek supply atau bahkan bertentangan dari yang diberikan pemerintah. Pemerintah sebuah kota di Eropa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan rakyatnya mengembangkan sebuah sistem online untuk proses pendaftaran sekolah anak-anak. Sistem yang kompleks dan memakan biaya besar ini pada akhirnya tidak ada yang menggunakan karena ternyata sebagian besar orang tua langsung mendaftarkan sekolah anaknya ketika yang bersangkutan melakukan kunjungan ke sekolah yang diinginkan – karena sekaligus ingin melihat fasilitas, sarana prasaran, dan bertemu dengan para guru dan pendidik di sekolah tersebut.

19

Pada akhirnya, sebuah proses evolusi dan pengembangan e-government dapat dikatakan berhasil apabila partisipasi publik dalam menggunakan teknologi ini semakin bertambah dari hari ke harinya. Spektrum bentuk partisipasi dalam egovernment sangat lebar variasinya, mulai dari berperan sebagai user aktif dari aplikasi yang ada, sampai dengan turut merancang dan mengevaluasi proyek egovernment yang dikembangkan. Di Afrika Selatan – melalui situs www.gov.za – mengembangkan aplikasi egovernment yang memungkinkan masyarakat mendapatkan draft lengkap rancangan undang-undang atau peraturan yang sedang disusun dan akan diajukan oleh lembaga legislatifnya. Seluruh masyarakat dapat melakukan kajian dan menganalisa kebijakan tersebut untuk selanjutnya mengirimkan pendapatanya dalam bentuk kritikan, anjuran, saran, analisa, dan lain sebagainya kepada dewan. Dengan cara demikian, selain masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan yang akan diberlakukan bagi mereka, hasil kerja dewan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat (tidak bertentangan dengan suara hati rakyat).

20

PENERAPAN KONSEP BUSINESS PROCESS REENGINEERING PADA PEMERINTAHAN

21

PENDAHULUAN Ketika untuk pertama kalinya konsep Business Process Reengineering (BPR) diperkenalkan oleh Michael Hammer dan James Champy pada awal tahun 1990an, beribu-ribu perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan paradigma baru dalam memandang bisnis tersebut.Hasilnya cukup mengejutkan, dalam arti kata cukup banyak perusahaan yang pada akhirnya berhasil meningkatkan kinerjanya secara signifikan dan mentransformasikan dirinya menjadi sebuah korporasi kelas dunia. Melihat hal tersebut, sejumlah birokrat di negara maju mencoba untuk menerapkan konsep ini pada organisasi pemerintahan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi, terutama di dalam menghadapi berbagai tantangan pada era globalisasi.Dari hasil yang didapatkan terlihat bahwa paradigma yang dipergunakan di dalam BPR merupakan sebuah batu loncatan efektif dalam membantu pemerintah dalam mengimplementasikan konsep “electronic government” (e-Government), yang merupakan sebuah perwujudan dari model pemerintahan di masa mendatang. Artikel ini memperlihatkan bagaimana penerapan pola pola pikir dalam teori BPR dapat membantu pemerintah dalam memahami dan menjawab berbagai tuntutan perubahan jaman dewasa ini, terutama yang berkaitan dengan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat membantu pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk meredifinisikan kembali dirinya dan mencoba untuk menjadi salah satu agen perubahan dalam menuju sebuah negara moderen. TANTANGAN PEMERINTAH DI MASA DEPAN Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saatsaat sebelumnya (Douglas, 2001). Di dalam format ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara-negara di dunia akan jauh lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini pernah terjadi. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku - terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik; sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya chaos jika perubahan ini tidak dikelola dan dijalani secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya ( m i s a l n y a b e r d a g a n g , b e r m i t r a , b e r k o l a b o r a s i , b e r b u a t k e j a h a t a n , b e r k o l u s i, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya (Indrajit, 2001). Visi pemerintah sebuah negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak dapat pula dilepaskan dari sejumlah aspek eksternal, terutama yang berkaitan dengan tuntutan pemenuhan berbagai aspek relasi antar negara dan antar anggota masyarakatnya. Adalah merupakan suatu fakta bahwa terdapat desakan dari negara-negara besar yang mengharuskan setiap negara di dunia untuk menjamin terselenggaranya berbagai isu penting semacam demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, pencegahan korupsi, transparansi bisnis, dan lain sebagainya agar negara yang bersangkutan tidak ingin dikucilkan dari pergaulan dunia (Leer, 1999).

22

Dalam format ini pemerintah di sebuah negara diminta untuk lebih responsif terhadap berbagai permintaan masyarakatnya, terutama mereka yang aktivitas sehari-harinya memiliki ketergantungan yang tinggi dengan birokrasi pemerintahan. Jika dahulu sebuah pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat lambat, boros, dan sangat fungsional, maka masyarakat saat ini membutuhkan sebuah kinerja pemerintah yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan kompetitif bagi para mereka yang dilayaninya (individu, komunitas bisnis, masyarakat, dan stakeholder yang lain). Tentu saja merubah paradigma tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Namun di sisi lain perubahan merupakan suatu keharusan, bukan pilihan (ICGFM, 20010). Dan bagi siapa yang dapat melakukan perubahan secara cepat, akan semakin diuntungkan karena selain dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang bersangkutan dapat menjadi pemain kunci dalam mekanisme global tersebut. MEMAHAMI KONSEP BPR Ada dua hal utama yang kerap mengawali berbagai usaha perubahan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan derajat perubahan yang diinginkan, sementara pertanyaan kedua berkisar pada dari sisi mana inisiatif perubahan harus dimulai (Champy, 1995). Untuk menjawab pertanyaan pertama, ada baiknya dilihat sejumlah teori perubahan pada organisasi yang telah dikenal luas. Secara teori, spektrum jenis perubahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yang diklasifikasikan berdasarkan parameter, yaitu frekuensi aplikasi perubahan dan dampak yang diharapkan dari inisiatif perubahan (Tenner, 1996):

Sumber: Arthur Tenner et.al., 1997 •

Continuous Improvement – perubahan yang perlahan-lahan dan kontinyu, dimana hasilnya kinerja secara inkremental;

•

Leapfrogging – perubahan yang dilakukan secara bertahap dengan mengikuti periode tertentu, dimana menghasilkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan pada sektor tertentu; dan

•

Reengineering – perubahan yang dilakukan sesekali namun sanggup menghasilkan sebuah perbaikan kinerja yang sangat signifikan.

23

dilakukan secara berupa perbaikan

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang secara relatif semakin terpuruk posisinya karena krisis yang berkepanjangan, memilih pendekatan perubahan yang pertama dan kedua tentu saja tidak akan memberikan pengaruh yang berarti. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, jika pemerintah dan segenap masyarakat secara serius ingin meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia secara cepat, maka ada baiknya metode pendekatan ”Reengineering” dipelajari dan dicoba dicari jalan penerapannya. BPR merupakan salah satu metodologi yang di dalam klasifikasi terkait. Secara definisi, BPR memiliki empat buah karakteristik utama, yaitu (Hammer, 1993): •

Hasil perubahan signifikan);

•

Paradigma perubahan dihasilkan fundamental (sangat mendasar);

•

Perancangan lingkungan yang baru dihasilkan melalui ide-ide radikal; dan

•

Fokus perubahan yang diarahkan pada perbaikan proses.

yang

diharapkan dari

bersifat

dramatis

pemikiran

yang

(sangat bersifat

Keempat aspek utama ini secara logika memiliki keterkaitan sebagai berikut. Sebuah hasil perubahan yang dramatis hanya akan lahir dari adanya pemikiranpemikiran yang bersifat sangat mendasar, dimana didalamnya akan mengandung sejumlah ide-ide perubahan yang bersifat radikal. Karena sebuah organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan dari orang-orang dalam sebuah struktur untuk menjalankan aktivitas tertentu, maka subyek utama perubahan yang tepat adalah pada dasarnya memperbaiki kinerja proses terkait yang ada. TEKNIK MEMULAI PERUBAHAN Pertanyaan kedua menyangkut dari sisi mana sebuah inisiatif perubahan harus dimulai, dijawab secara jelas melalui metodologi baku BPR. Menurut metodologi, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan adalah menentukan siapa saja sebenarnya ”customer” (baca: kustomer) dari pemerintah (Dorine, 1994). Hal ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena pada dasarnya keberadaan organisasi pemerintahan adalah menjalankan sejumlah rangkaian proses untuk melayani berbagai kustomer yang berbeda-beda. Secara umum, kustomer besar dari sebuah organisasi pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut: •

Masyarakat – yang merupakan kumpulan dari individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang sehari-harinya membutuhkan sejumlah pelayanan tertentu dari pemerintahnya untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari;

•

Pelaku Bisnis (Industri) – yang merupakan sekelompok perusahaan dan/atau organisasi komersial yang sehari-harinya melakukan kegiatan pertukaran barang dan jasa untuk menggerakkan roda perekonomian nasional;

•

Organisasi – yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki misi tertentu dalam sebuah kerangka bernegara, seperti misalnya: LSM, partai politik, yayasan, perhimpunan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya; dan

24

•

Institusi Pemerintah Lain – yang merupakan mitra kerja dari sebuah organisasi pemerintahan karena adanya unsur keterkaitan dalam proses.

Pada dasarnya keempat kustomer ini memiliki obyektif yang berbeda dalam hubungannya berinteraksi dengan pemerintahan. Kelompok masyarakat membutuhkan berbagai pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai seorang penduduk atau warganegara, seperti misalnya menyangkut proses-proses berhubungan dengan: pembuatan KTP, perpanjangan STNK, kepemilikan harta benda, permasahalan hukum, dan lain sebagainya. Kelompok pelaku bisnis membutuhkan keterlibatan pemerintah sehubungan dengan proses-proses seperti: transaksi jual beli, pembayaran pajak, administrasi ekspor-impor, pengurusan imigrasi, dan lain sebagainya. Kelompok organisasi di lain pihak membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam sejumlah proses berkaitan dengan: pendirian organisasi, eksekusi kegiatan komunitas, penjaminan pencapaian misi, penggunaan sumber daya, dan lain sebagainya. Sementara institusi pemerintahan lain perlu melakukan sejumlah koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintahan yang ada untuk menjalankan berbagai proses yang bersifat lintas sektoral. PEMETAAN DAN PENGKAJIAN PROSES Setelah mendefinisikan kustomer, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap seluruh proses yang dilakukan oleh institusi pemerintah terkait, terutama yang berkaitan dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh sejumlah stakeholder terkait. Tujuan dilakukannya pemetaan ini adalah sebagai berikut (Hunt, 1996): •

Mendapatkan gambaran secara keseluruhan bagaimana beragam proses di dalam organisasi pemerintahan saling terkait dan berjalan selama ini;

•

Memudahkan penemuan dan pengkajian terhadap sejumlah subproses yang dianggap kinerjanya rendah untuk kemudian dicari akar penyebabnya; dan

•

Membantu mencari jalan keluar dalam proses perubahan desain proses agar menghasilkan suatu kinerja perubahan yang signifikan.

Agar proses pemetaan dan pengkajian dapat dilakukan secara mudah dan cepat, banyak sekali perangkat lunak (software) yang dapat dipergunakan, seperti misalnya: Extend (Imagine That Inc.), WITNESS Simulation (AT&T), SIMPROCESS (CACI Products Coy), ITHINK (Performance Systems Inc.), dan lain-lain (ImagineThat, 1995). PERANCANGAN PROSES BARU Di mata kustomer, kinerja pemerintah dalam hal melayani publik akan dianggap membaik jika dari waktu ke waktu sejumlah proses pelayanan terlihat semakin bertambah baik, bertambah murah, dan bertambah cepat. Untuk menghasilkan proses yang diinginkan tersebut, ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan proses yang terjadi di sejumlah organisasinya, masing-masing adalah (Hammer, 1996):

25

Sumber: Extend Software Inc., 1998

•

Eliminasi - berupa penghilangan atau pemangkasan proses-proses yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan;

•

Simplifikasi – berupa penyederhanaan rangkaian sebenarnya dapat diperingkas atau diperpendek;

•

Integrasi – berupa penggabungan beberapa proses yang sebenarnya dapat dilakukan sekaligus secara bersamaan (simultan); dan

•

Otomatisasi – berupa pengalihan proses dari yang biasa dikerjakan oleh manusia menjadi kegiatan yang dapat dijalankan oleh teknologi.

proses

yang

Berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju, dan juga sejumlah negara tetangga Indonesia – seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Korea – teknologi informasi (perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi) ternyata mampu untuk melakukan keempat strategi peningkatan kinerja proses tersebut (Ho, 2000). Ada dua jenis pendekatan perancangan proses baru yang dapat dilakukan. Pendekatan pertama adalah dengan cara mengkaji peta proses yang dikerjakan pada saat ini, kemudian masing-masing sub-proses tersebut dilihat kemungkinannya untuk dilakukan eliminasi, simplifikasi, integrasi, dan otomatisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Sementara pendekatan kedua adalah dengan melakukan perbandingan (benchmarking) terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain sehubungan dengan proses serupa, dan mencoba untuk menerapkannya di Indonesia (biasanya akan dipilih proses yang terbaik dari hasil perbandingan, atau yang kerap dikenal dengan istilah ”best practices”). Jika kedua pendekatan ini dilakukan – baik secara terpisah maupun bersamasama – makan akan dijamin terjadinya sebuah perbaikan kinerja proses yang cukup signifikan. Bahkan secara prinsip, perancangan proses baru dengan memanfaatkan teknologi informasi ini akan merupakan sebuah cikal bakal atau embrio dari lahirnya sebuah konsep ”Electronic Government” (e-Government) di Indonesia, yang oleh Bank Dunia didefinisikan sebagai (Belt, 2001):

26

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.” Pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai konsep e-Government dan penerapan strategi perampingan proses melalui metodologi BPR secara tidak langsung akan membawa pemerintah kepada tantangan perubahan paradigma secara mendasar dan radikal yang perlu untuk dipertimbangkan. PERUBAHAN PARADIGMA Dalam kerangka perubahan tersebut, paradigma birokrat yang selama ini efektif dipergunakan harus mulai digantikan dengan paradigma e-Government. Setidak-tidaknya ada 8 (delapan) aspek yang membedakan antara kedua buah paradigma tersebut, yaitu (Haedler 2001 dan Pellici 2001): 1.

Orientation;

2.

Process Organization;

3.

Management Principle;

4.

Leadership Style;

5.

Internal Communication;

6.

External Communication;

7.

Mode of Service Delivery; dan

8.

Principles of Service Delivery.

ORIENTATION Orientasi dari paradigma birokrat adalah menghasilkan produk atau pelayanan yang hemat biaya (cost-efficient) kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan (stakeholders). Orientasinya pada efisiensi karena bukan merupakan rahasia umum bahwa biaya pemerintahan diambil langsung dari anggaran belanja negara/daerah yang terkadang sangat kecil dibandingkan dengan volume dan frekuensi produk/pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Karena selalu menggunakan ukuran biaya sebagai fokus, maka dapat dimaklumi jika banyak sekali produk atau pelayanan yang diberikan kalangan birokrat terkadang memiliki kualitas yang rendah dan cenderung terkesan asal-asalan. Di dalam e-Government, pemberian produk dan pelayanan harus berorientasi pada kepuasan kustomer (customer satisfaction oriented). Ukuran keberhasilan pemberian produk dan pelayanan dari pihak pemerintah kepada masyarakat adalah jumlah keluhan dari pelanggan yang bersangkutan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Hal yang lain yang harus diperhatikan, karena berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan pelanggan, maka produk maupun pelayanan yang diberikan pun harus dapat fleksibel (di sisi ekstrim, setiap produk atau pelayanan harus dapat disesuaikan/tailor-made dengan kebutuhan unik masing-masing individu). Contoh lain aspek fleksibilitas adalah sehubungan dengan cara akses kepada pemerintahan. Kalau di dalam pendekatan konvensional masyarakat yang harus datang ke birokrat, di dalam e-Government pemerintah harus dapat menjawab

27

kebutuhan masyarakat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, dari mana saja dan kapan saja. PROCESS ORGANIZATION Sebagaimana layaknya organisasi birokrat kebanyakan, struktur organisasi yang rigid dan kaku merupakan ciri khas mesin manajemen pemerintahan. Dalam kerangka ini, pemerintah membagi dirinya menjadi departemendepartemen atau divisi-divisi berdasarkan spesialisasinya masing-masing (fungsional) dimana di setiap departemen atau divisi terkait, akan diberlakukan lagi struktur organisasi yang disusun dengan paradigma yang sama. Tujuan dibangunnya mesin birokrasi semacam ini adalah agar kontrol internal secara efektif dapat berjalan dengan baik. Dampak dari pendekatan organisasi seperti ini adalah pembentukan teritori pada masing-masing bagian sehingga terkadang membuat penyelesaian serangkaian pekerjaan menjadi lambat dan mahal. Lihatlah bagaimana masyarakat kerap di-“ping-pong” dari satu bagian ke bagian yang lain jika yang bersangkutan ingin mendapatkan pelayanan tertentu. Di dalam e-Government, fenomena “ping-pong” semacam itu tidak boleh terjadi lagi karena akan sangat merugikan masyarakat dan mereka yang berkepentingan dengan pemerintah. Masyarakat menuntut agar berbagai proses pelayanan yang diberikan dari hari harus semakin baik, cepat, dan murah. Untuk keperluan tersebut, pemerintah harus merombak ulang struktur organisasi rigid-nya agar dari yang bersifat fungsional dapat mendukung aktivitas yang berbasis proses. Jelas terlihat di sini bahwa kerja sama antara departemen (lintas sektoral) harus terjadi. Di dalam e-Government, tuntutan ini dapat menjadi kenyataan bila pemerintah mengimplementasikan sistem jaringan antar departemennya yang berfungsi saling tukar-menukar informasi melalui sistem informasi (aplikasi) yang terintegrasi. MANAGEMENT PRINCIPLE Sistem manajemen yang diterapkan di sini adalah “management by mandate and rule”, artinya seseorang baru akan bergerak jika mendapatkan mandat dari atasannya yang biasanya secara sah dinyatakan dalam surat keputusan. Buruknya gaya manajemen ini adalah tidak beraninya atau tidak maunya seseorang karyawan untuk bekerja atau mengambil inisiatif jika belum diberikan perintah atau mandat dari atasannya. Hal ini menyebabkan lambatnya kerja atau response dari manajemen di segala lini yang bermuara pada buruknya pelayanan yang diberikan pada pelanggan internal maupun eksternal. Di dalam paradigma e-Government, gaya manajemen pemerintahan harus lebih fleksibel dalam arti kata harus dapat selalu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebutuhan para pelanggan, baik yang berasal dari kalangan birokrat sendiri (internal) maupun dari luar lembaga pemerintahan (eksternal). Kunci sukses manajemen dengan gaya fleksibel ini terletak pada kemampuan para birokrat bekerja secara tim (teamwork). Tim yang terdiri dari berbagai sumber daya manusia dari beragam struktur organisasi ini bekerja sama untuk menghasilkan sebuah rangkaian produk atau pelayanan yang baik dan berkualitas. LEADERSHIP TYPE Gaya kepemimpinan yang dahulu terbukti efektif di dalam mengelola struktur organisasi birokratis adalah “command and control” seperti yang biasa diterapkan pada organisasi militer. Maksudnya baik, yaitu agar mesin birokrasi dipastikan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan pagu yang disusun bersama (karena adanya kontrol yang baik dan tidak terjadi persepsi yang salah karena semua pekerjaan berasal dari satu perintah atau rantai komando).

28

Namun kelemahannya adalah berkurangnya potensi kreativitas pada masingmasing sumber daya manusia karena yang bersangkutan hanya bekerja berdasarkan perintah dari atasan semata. Karena struktur organisasi merupakan satu-satunya alat manajemen yang dipergunakan untuk berkomunikasi, maka secara tidak langsung gaya kepemimpinan yang ada akan menular sampai ke unit organisasi terkecil yang ada pada struktur. Dengan kata lain, karena semua memiliki gaya kepemimpinan pasif, maka sebagai organisasi akan sulit berkembang dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Menerapkan e-Government yang efektif berarti memaksa para birokrat untuk mengubah gaya kepemimpinannya. Idealnya, mereka haruslah seseorang yang dapat menggabungkan antara gaya kepemimpinan seorang profesional dan seorang wiraswastawan (entrepreneurship). Karena seluruh departemen telah dihubungkan melalui infrastruktur teknologi informasi (data, aplikasi, dan teknologi), maka fungsi pemerintah menjadi berubah, dari seorang pemberi perintah dan pengontrol, menjadi seorang fasilitator dan koordinator yang bekerja berdasarkan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Jika dahulu prinsip kepemimpinan dibangun berdasarkan “the boss idea”, maka dengan gaya kepemimpinan e-Government yang harus diikuti adalah “the best idea”. INTERNAL COMMUNICATION Proses komunikasi yang terjadi di dalam manajemen internal adalah dengan mempergunakan “top-down approach”. Walaupun terlihat bahwa sekilas sistem tersebut bersifat netral, namun dalam pelaksanaannya menghasilkan efek psikologis yang cenderung membuat organisasi menjadi kontraproduktif. Contoh klasiknya adalah ketidakberanian seorang anak buah untuk bersikap yang bertentangan dengan kemauan atasan (bahkan untuk berbeda pendapat pun terkadang yang bersangkutan tidak berani), atau terbentuknya suasana yang kaku karena adanya hubungan struktural antara atasan dan bawahan (atasan harus selalu dihormati dan tidak boleh dipersalahkan), dan lain sebagainya. Karena tidak adanya suasana demokrasi yang cukup di dalam organisasi, sering kali kinerja institusi terkait tergantung dari kompetensi manajemen puncak yang ada (bukan terletak pada sistem organisasi). Jika manajemen puncak ditempati oleh orang-orang yang ahli dan/atau capable di bidangnya, maka cenderung keputusannya akan berkualitas; namun jika manajemen puncak ditempati oleh mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian rendah, maka berbagai keputusan yang diambil akan cenderung berdampak buruk bagi kinerja institusi. Di dalam e-Government, melalui fasilitas semacam email dan chatting, komunikasi dapat berlangsung secara bebas dan intensif antara masing-masing individu maupun di dalam format kelompok. Dengan diinstalasinya jaringan komputer lokal yang terhubung ke internet, maka setiap individu di dalam pemerintahan dapat berkomunikasi secara cepat, langsung, aman, dan murah ke berbagai pihak yang berkepentingan tanpa harus mengikuti garis komando yang ada pada struktur organisasi. EXTERNAL COMMUNICATION Seperti halnya internal communication, external communication merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan di dalam mengelola pemerintahan. Dalam sistem birokratis, hubungan antar departemen atau antara pihak pemerintah dengan kalangan lain (seperti swasta, luar negeri, LSM, organisasi, partai, dan lain sebagainya) biasanya dilakukan secara formal, dengan mengikuti prosedur-prosedur baku baik korespondensi maupun protokoler yang berlaku. Karena banyaknya aturan yang harus ditaati, maka sangat terasa sekali sulitnya menjalin kerja sama antara satu departemen dengan departemen lainnya. Tentu saja format tersebut tidak bisa diterapkan pada e-Government yang lebih mengutamakan pada bekerjanya sebuah sistem

29

lintas sektoral yang cepat. Di samping itu, beragam kanal akses pun dibutuhkan untuk keperluan komunikasi agar para pengambil keputusan dapat melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dari mana saja dan kapan saja. Komunikasi eksternal secara cepat dibutuhkan agar berbagai produk dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya lintas sektoral, disamping untuk mempermulus jalannya kerja sama dan menghindari adanya pertikaian karena saling “memasuki teritori” pihak lain. MODE OF SERVICE DELIVERY Karena banyak berhubungan dengan hal-hal berbau administratif, maka model pelayanan yang biasa diberikan oleh pemerintah pasti melibatkan sejumlah dokumen-dokumen penting (seperti formulir, laporan, dan lain sebagainya). Selain memakan biaya yang cukup banyak, proses yang melibatkan dokumendokumen berbasis kertas biasanya memakan waktu yang cukup banyak, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung lambat. Di dalam era eGovernment, tujuan akhirnya adalah terbentuk suasana kerja yang paperless/scriptless, dimana sejauh mungkin penggunaan kertas dikurangi (karena memakan biaya pembuatan dan penyimpanannya). Sehingga semua aspek pelayanan dan sumber daya yang dapat didigitalisasikan harus dilakukan migrasi dari sistem manual ke otomatis. Konsep virtual office (kantor maya) juga akan diterapkan di sini. Jika dahulu sebuah transaksi dikatakan sah apabila terdapat dua pihak yang saling bertatap muka dan bersepakat, pada implementasi e-Government, kebutuhan bertatap muka secara fisik tidak perlu dilakukan karena semuanya dapat diwakili dengan berbagai produk teknologi informasi yang canggih. PRINCIPLES OF SERVICE DELIVERY Aspek yang terakhir menyangkut prinsip yang dipakai dalam memberikan pelayanan berbasis informasi. Pada sistem birokrasi, semua jenis pelanggan diperlakukan sama di mata pemerintah, sehingga disusunlah berbagai standarstandar aturan baku yang harus dipatuhi oleh semua khalayak. Seringkali ditemui kasus-kasus tertentu yang tidak dapat dipecahkan dengan standarisasi yang ada; namun masalah tersebut tidak dapat segera ditemukan solusinya, karena pemerintah tidak mau bekerja diluar mekanisme standar yang telah disepakati. Sebaliknya pada e-Government, pemerintah harus memperlakukan masing-masing pelanggannya sebagai sebuah entiti yang unik, dalam arti kata masing-masing memiliki kebutuhan yang spesifik. Sehingga pelayanan yang diberikanpun harus dapat di-tailor-made sesuai kebutuhan unik masing-masing pelanggan. KESIMPULAN Jika dipandang secara sungguh-sungguh, esensi penggabungan teori BPR dan e-Government m e m i l i k i k e s a m a a n d e n g a n t u n t u t a n r e f o r m a s i to t a l y a n g disuarakan oleh masyarakat Indonesia. Keseluruhan inisiatif program perubahan tidak ada artinya tanpa terlebih dahulu diawali dengan perubahan paradigma atau cara pandang akan peranan pemerintah di era reformasi, terutama terkait dengan relasinya dengan para kustomer utamanya. Indonesia baru hanya akan dapat terwujud jika pemerintah berani untuk melakukan redefinisi ulang terhadap peranannya, dan mengambil langkah-langkah yang cukup fundamental dan radikal dalam memperbaiki kinerja aktivitas organisasinya sehari-hari.

30

PENGAPLIKASIAN ALAT UKUR BALANCED-SCORECARD PADA ELECTRONIC GOVERNMENT

31

Jika dalam manajemen perusahaan dikenal balanced scorecard sebagai salah satu alat pengukuran performa perusahaan, maka dalam e-Government, Booz Allen dan Hamilton dalam satu studinya bersama Berstelment Foundation mengenalkan apa yang disebut sebagai balanced e-Government scorecard sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-Government. Terdapat lima dimensi dalam balanced e-Government scorecard yang masingmasing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detil. Kelima dimensi itu adalah: manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan (Stiftung, 2001). Dimensi pertama, manfaat. Dimensi manfaat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Termasuk dalam kriteria ini adalah: •

Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan

•

Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam “one stop shop” dari satu portal menuju berbagai layanan

•

Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut

Dimensi kedua, efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, di antaranya: •

Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi dan database yang bisa berjalan baik ketika ditubuhkan

•

Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik

•

Pemanfaatan platform teknologi maksimal pada keseluruhan aspek

•

Kualitas dan ruang lingkup pelatihan bagi para staf dan pegawai.

informasi

dan

teknologi

secara

Dimensi ketiga, partisipasi. Ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya: •

Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web

•

Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat

•

Pengaruh dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

•

Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas chatting, forum, milis).

Dimensi keempat, transparansi. Apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, di antaranya: •

Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain-lain)

32

•

Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak.

•

Topicality of information

Dimensi kelima, manajemen perubahan. Ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya: •

Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain.

•

Kualitas kontrol dan review

•

Keterlibatan dan motivasi dari pegawai

Sumber: Stiftung, 2001

HASIL TEMUAN BOOZ ALLEN DAN HAMILTON Dari hasil studi di beberapa negara, Booz Allen dan Hamilton mendapatkan beberapa temuan menarik mengenai performa dalam pelaksanaan eGovernment melalui balanced e-Government scorecard. Studi ini melibatkan 12 negara yang melaksanakan e-Government Pertama, dimensi manfaat. Beberapa negara sudah menerapkan asas kemudahan pemakaian bagi pengguna, dan juga membagi pengguna sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka. •

Pemerintah Kanada adalah contoh yang sangat bagus dalam hal memberikan kemudahan bagi pengguna. Dalam portal mereka misalnya, mereka membagi pengguna menjadi “warga negara Kanada, bukan warga negara Kanada, dan masyarakat bisnis Kanada”, yang akan memudahkan bagi masyarakat menemukan informasi sesuai dengan kebutuhannya.

•

Portal kota Seattle membedakan dirinya dengan yang lain dengan desain portal yang mudah digunakan dan ruang lingkup layanan yang

33

sangat luas. Portal Seattle terhubung dengan sekitar 50.000 website dari berbagai otoritas dan layanan. •

Salah satu negara bagian US, Virginia membangun keamanan pengguna dengan mengenalkan Virginia PIN bagi setiap warga negara yang digunakan ketika akan mengakses berbagai fasilitas di portal mereka.

Kedua, efisiensi. Efisiensi menyangkut bagaimana teknologi mengurangi proses kerja dari sisi waktu dan meningkatkan kualitas serta produktifitas. Di beberapa negara misalnya, pengenalan pembayaran pajak secara online berhasil meningkatkan produktifitas karena mengurangi berbagai proses administrasi yang diperlukan. Namun demikian, penggunaan teknologi informasi di beberapa negara merupakan sesuatu yang baru bagi para staf dan pegawai. Karena itu, cukup banyak terdapat resistensi dari pegawai karena kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Salah satu pemecahannya adalah mengadakan pelatihan yang intensif kepada staf dan pegawai sehingga punya kemampuan yang memadai untuk bekerja dalam sistem yang baru. Isu lain dalam pemanfaatan teknologi adalah sistem aplikasi yang kadang tidak bisa bekerja jika berhubungan dengan aplikasi yang lain. Menjadi isu penting untuk menciptakan standar aplikasi yang bisa terhubung dan bisa beroperasi antara satu dengan yang lain karena memang implementasi e-Government membutuhkan pertukaran informasi dari berbagai aplikasi. Ketiga, partisipasi publik. Dalam hal partisipasi publik, secara umum masih sulit mewujudkan e-democracy di mana masyarakat bisa memberikan banyak pilihan dan proses pengambilan keputusan secara online. Belum ada satupun yang mengarah pada petisi online mengenai keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh dua hal: pemerintah memang belum siap dan masyarakatpun belum terbiasa sehingga tuntutan ke arah sana belum banyak dilakukan. Namun demikian, beberapa negara sudah menyediakan lembar untuk usulan, kritikan, dan keluhan baik yang akan disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif. Masyarakat dengan demikian dimungkinkan untuk berkomunikasi langsung dengan wakil-wakilnya di legislatif. Dan beberapa negara juga sudah menyediakan fasilitas konsultasi dengan kalangan legislatif secara online. Keempat, transparansi. Dari sisi transparansi, kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin terbuka menjadi semakin terasa. Pemerintah dalam banyak negara sudah memanfaatkan portal mereka untuk memberikan informasi secara umum yang berhubungan dengan masyarakat. Yang lebih maju adalah kasus di Seattle, USA, di mana masyarakatnya bisa melakukan tracking secara online status permohonan mereka. Online tracking ini menjadi layanan menarik karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak hanya untuk menanyakan apakah permohonan mereka diterima atau tidak. Kelima, manajemen perubahan. Ada banyak kriteria dalam hal manajemen perubahan ini. Yang paling penting adalah perencanaan strategis dan strategi pengembangan ke depan. Rata-rata setiap negara mempunyai perencanaan yang cukup bagus dalam hal ini. Karena e-Government dalam implementasinya selalu bergerak secara dinamis, diperlukan adanya monitoring dan kontrol yang ketat. Selain itu, tidak bisa tidak keterlibatan pegawai menjadi faktor penting kesuksesan pelaksanaannya di lapangan. Keterlibatan pegawai akan besar jika mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta rasa memiliki yang kuat. Amerika dan Inggris menjadi contoh yang baik dalam kedua hal ini.

34

REKOMENDASI UNTUK PENERAPAN EGOVERNMENT Untuk membangun egovernment sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Booz Allen dan Hamilton menyarankan 8 (delapan) strategi pelaksanaan e-Government: 1.

Perencanaan strategis secara keseluruhan. Kombinasikan antara perencanaan dari sisi strategis dan detil operasionalnya di lapangan. Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi pengembangan teknologi maupun kesiapan sumber daya.

2.

Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana. Struktur dan tanggung jawab ini disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja setiap departemen selama ini.

3.

Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pasti memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang perlu dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang.

4.

Perbandingan pelaksanaan egovernment secara internasional. Dengan melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses adaptasi dan penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi secara lokal.

5.

Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena eGovernment akan melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan, standarisasi menjadi faktor mutlak agar memudahkan interaksi berbagai aplikasi dan memungkinkan adanya pertukaran data.

6.

Orientasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa eGovernment membutuhkan partipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna. Karena itu, pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan haruslah berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakannya.

7.

Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. Mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, dan adanya insentif yang diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan eGovernment di lapangan. Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena sebaik apapun sistem aplikasi yang dijalankan tidak bisa mempunyai manfaat penuh tanpa keterlibatan mereka.

8.

Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Egovernment adalah proyek yang sangat besar yang membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan program e-Government tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. Karena itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait secara teknis perlu dilakukan.

35

Sumber: Stiftung, 2001

36

ALAT UKUR KINERJA DAN EFEKTIVITAS WEBSITE PARA WAKIL RAKYAT

37

Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Congressional Management Foundation ketika yang bersangkutan meneliti 605 website para wakil rakyat Amerika Serikat – baik yang berada di ”Dewan Perwakilan Rakyat”-nya (House of Representative) maupun di ”Dewan Perwakilan Negara Bagian”-nya (Senate). Salah satunya adalah kesimpulan hasil riset terkait dengan aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh pembuat website pemerintah agar teknologi tersebut dapat secara efektif menunjang fungsi dan peranan e-government. Hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan pengembangannya oleh mereka yang ingin membangun website e-government, masing-masing adalah: audience, content, interactivity, usability, dan innovation (Goldschmidt et al, 2002).

AUDIENCE Pada hakekatnya, website adalah merupakan sebuah alat berkomunikasi. Sebuah komunikasi dapat terjadi secara efektif jika pemerintah dapat mendefinisikan secara jelas siapa yang menjadi target atau audience atau ”lawan bicara”-nya sehingga isi website benar-benar dapat diarahkan untuk melayani komunitas tersebut. Sekilas nampaknya proses ini mudah untuk dilaksanakan, namun pada kenyataannya banyak yang gagal melakukannya karena lupa pada sejumlah prinsip atau hal-hal yang bersifat esensial. Website bukanlah merupakan sebuah medium broadcast seperti halnya televisi dan radio, namun lebih merupakan sebagai suatu medium service atau pelayanan. Berbeda dengan sebuah medium broadcast yang bekerja berdasarkan asas ”satu pesan untuk seluruh kalangan”, pada medium service sebuah website harus dapat melayani sejumlah kebutuhan spesifik dari beragam kalangan. Tentu saja hal ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat pemerintah ”tidak memiliki kekuasaan” untuk menentukan siapa saja yang berhak singgah dan mengakses website-nya. Secara garis besar ada dua tipe audience dari sebuah website e-government, masing-masing diberi julukan seekers dan recruits. Seekers merupakan orang-orang yang ”berkunjung” ke website dengan alasannya dan/atau tujuannya masing-masing yang kesemuanya bermuara pada pemenuhan terhadap kebutuhan akan informasi atau pelayanan tertentu. Sementara recruits adalah kumpulan dari orang-orang yang menjadi target komunikasi dari pemerintah. Secara prinsip, seekers merupakan audience utama dari website e-government, dimana biasanya pemerintah bersifat “reaktif” dalam melayani kebutuhan mereka. Para seekers memiliki sejumlah kebutuhan, pertanyaan, harapan, dan permasalahan yang diharapkan dapat ditemuai jawabannya dalam website terkait. Pemerintah dalam kaitan ini harus jeli dalam menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh beragam tipe seekers yang berkunjung ke website-nya, seperti misalnya para audience yang mewakili sejumlah kepentingan seperti: konstituen, pers, lembaga swadaya masyarakat, forum atau organisasi, para mahasiswa dan peneliti, lembaga internasional, dan lain sebagainya. Sementara itu secara bersamaan pemerintah juga mencoba bersifat “proaktif” dalam arti kata mendekati dan membangun relasi baik dengan sejumlah recruits atau “orang-orang baru” yang diharapkan dapat merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan kehadiran website dari pemerintah terkait. Sehubungan dengan aspek ini, masing-masing pemerintah harus dapat mendefinisikan dan menentukan siapa saja seekers dan recruits dari website-nya.

38

CONTENT Setelah berhasil mendefinisikan audience-nya, barulah dibangun dan dikembangkan ”jantung” dari sebuah website, yaitu content atau isi yang akan dikomunikasikan melalui website. Jelas terlihat bahwa content yang dimiliki harus sesuai dengan target audience yang telah ditetapkan sebelumnya; dalam arti kata pemerintah harus mampu membangun website dimana content yang tersedia dapat: •

Membantu audience dan stakeholders dalam memenuhi kebutuhannya terkait dengan pelayanan prima yang ditawarkan melalui website;

•

Menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, dan obyektif dari pemerintah terkait;

•

Menggalang hubungan atau relasi yang kuat dengan para pengunjung website;

•

Menarik perhatian para calon pengunjung agar berminat menjadi audience yang setia mengkakses website;

•

Menyediakan semua jawaban terhadap kebutuhan informasi audience;

•

Menghemat waktu dan biaya dari audience dalam berkomunikasi dengan pemerintahnya;

•

Memperkuat keterlibatan publik dalam proses pemerintahan; dan

•

Memperkuat tingkat kepercayaan publik melalui proses keterbukaan yang demokratis.

Contoh-contoh content yang dianggap relevan untuk ditampilkan dalam website adalah: informasi terkait dengan proses legislatif, isu-isu yang sedang hangat dibicarakan publik, hal-hal terkait dengan aspek akuntabilitas, referensi untuk pendidikan politik, pelayanan kepada konstituen, press release, informasi mengenai anggota legislatif dan bagaimana cara menghubunginya, link ke alamat sejumlah website yang berhubungan, dan lain sebagainya.

INTERACTIVITY Mengingat bahwa setiap pihak yang terlibat pastilah membutuhkan terjadinya sebuah komunikasi yang bersifat ”dua arah” – dalam arti kata terselenggaranya transaksi pertukaran data dari dua belah pihak secara bergantian – maka para pembuat website harus pula memperhatikan aspek interactivity ini. Banyak sekali teknologi internet yang dapat membantu pemerintah dalam menjalin relasi yang ”intim” dengan para konstituennya di dunia maya. Sejumlah contoh dari fasilitas dan fitur yang dapat dikembangkan oleh sebuah website egovernment adalah: •

Electronic Mail dan Mailing List;

•

Online Surveys atau Online Polls;

•

Bulleting Boards;

39

•

Chat Rooms;

•

Newsletters atau Newsgroups;

•

Feedback dan Comment Forms; dan lain sebagainya.

Aspek interactivity di sini tidak saja terkait dengan asas fungsional belaka, namun lebih jauh berpengaruh pula terhadap psikologi publik dalam hal terjadinya proses timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya – yang bermuara pada terselenggaranya good governance dan meningkatnya partisipasi publik pada kegiatan politik dan pemerintahan, disamping tetap terjaminnya dan terpeliharanya proses demokratisasi di negara.

USABILITY Audience yang jelas, content yang berkualitas, dan interactivity yang baik tidak ada artinya jika website yang dibangun sangat sulit untuk digunakan (tidak user friendly). Hasil riset memperlihatkan banyaknya pengunjung yang tidak berniat untuk mengakses kembali sebuah website yang walaupun content-nya bagus, tetapi lambat aksesnya (karena terlalu banyak gambar dan animasi) atau buruk sistem navigasinya (struktur menu yang berbelit-belit). Pembuat website dalam hal ini harus sadar benar bahwa teknologi yang dimiliki oleh audience sangat beragam, dari yang paling sederhana sampai yang canggih (state-of-the-art) – sehingga agar mereka semua dijamin dapat dengan mudah melakukan akses terhadap website yang ada, perlu dicari “common denominator” (unsur-unsur yang sama dan serupa) dari teknologi yang dipergunakan oleh seluruh audience pemerintah. Elemen-elemen harus dimiliki oleh sebuah website e-government agar tingkat usability-nya tinggi adalah sebagai berikut: •

Sistem pengorganisasi content atau isi website haruslah memiliki arsitektur yang jelas dan terstruktur secara logis;

•

Navigasi yang diterapkan pengoperasiannya;

•

Content yang ada harus mudah “dibacanya” dan “enak” di mata – dalam arti kata tidak bertele-tele, bergaya bahasa yang menarik, kombinasi warna yang tidak menusuk mata, pemakaian font yang sesuai, gambar dan animasi secukupnya, dan lain-lain;

•

Isinya haruslah up-to-date dalam arti kata sehingga selalu relevan dengan kebutuhan;

•

Waktu untuk menampilkan satu halaman penuh website haruslah cepat (disarankan tidak lebih dari 10 detik), sehingga perlu dipertimbangkan ukuran memori total dari sebuah desain website;

•

Tampilan website haruslah menarik, dalam arti kata memiliki “look and feel” (desain grafis) yang sesuai dengan karakteristik audiencenya;

•

Website harus dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari faktor perbedaan usia, agama, bahasa, maupun hal-hal lain yang terdapat di dalam masyarakat (tidak boleh ada unsur diskriminasi); dan

•

Unsur privacy harus pula diperhatikan dalam arti kata para pengguna website merasa yakin bahwa tidak ada hal-hal yang akan merugikan

dalam

40

website

haruslah

selalu

mudah

cara

diperbaharui

dirinya – terkait dengan isu keamanan berinteraksi secara digital – ketika mengakses website pemerintah.

INNOVATION Innovation atau inovasi dalam kaitan ini bukanlah sekedar merupakan aspek tambahan belaka mengingat banyaknya ide-ide kreatif dari para pembuat website yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan ”konteks” penggunaan website bagi pengunjungnya. Lihatlah bagaimana fasilitas ”search engine” dalam sebuah website dapat membantu pengunjung secara cepat menemukan apa yang dicari, atau penggunaan video camera dapat memberikan keleluasaan kepada konstituen untuk berkonferensi jarak jauh (tele conference) dengan wakilnya di legislatif, atau jajak pendapat secara online dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara cepat, dan lain sebagainya. Intinya di sini adalah bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah harus secara kreatif dari hari ke hari berinovasi mengembangkan website-nya agar semakin menarik dan bermanfaat (valuable), sehingga masyarakat selalu setia mengakses website yang dimiliki oleh pemerintahnya. Hal yang patut dicontoh dari Congressional Management Foundation dalam hal ini adalah bahwa yang bersangkutan tidak hanya sekedar mengadakan riset semata, tetapi mereka memiliki misi pula untuk meningkatkan kualitas pengembangan website di kalangan pemerintahan. Untuk itulah secara berkala mereka memberikan anugerah penghargaan berupa ”Congress Online Gold Mouse Award” dan ”Congress Online Silver Mouse Award” kepada sejumlah website e-government terbaik di Kongres Amerika Serikat.

41

PENERAPAN KONSEP ELECTRONIC DEMOCRACY DI KONGRES

42

Banyak praktisi bertanya-tanya ”apakah ada tempat bagi teknologi informasi untuk dapat berperan aktif dalam mempromosikan demokrasi di suatu negara?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya mempelajari fenomena yang terjadi di Amerika Serikat terkait dengan penerapan website di lembaga legislatifnya. Seperti diketahui bersama, pemerintahan Amerika Serikat menganut sistem bikameral (dua kamar). Dewan pertama adalah House of Representatives yang beranggotakan para wakil rakyat yang mewakili sejumlah partai hasil pemilihan umum. Sementara dewan kedua adalah Senat yang merupakan kumpulan dari sejumlah orang yang merupakan representatif dari negara bagian (states). Seorang anggota House of Representatives kurang lebih mewakili 600,000 orang konstituen sementara seorang anggota Senat bervariasi berdasarkan jumlah populasi negara bagian. Tecatat bahwa paling banyak seorang Senat dapat mewakili 35 juta orang. Dalam kesehari-hariannya, selain harus mengurusi kegiatan terkait dengan kepemerintahan, para wakil rakyat ini harus dapat melayani beraneka ragam kebutuhan masyarakat yang diwakilinya – mulai dari sejumlah individu dengan kebutuhan spesifiknya, sampai dengan sejumlah komunitas sosial dengan berbagai ragam visi dan misinya. Bagi seorang wakil rakyat, berkomunikasi dan memberikan jawaban terhadap semua permasalahan konstituennya secara efektif merupakan tantangan yang harus dihadapi sehari-hari. Gagal berlakukan hal tersebut akan berakibat fatal yang tidak hanya merugikan wakil rakyat tersebut (karena dijamin mereka tidak akan dipilih lagi di masa mendatang, atau justru akan ”dijatuhkan” di saat periode aktif mereka), tetapi akan memberikan pengaruh buruk dan mengganggu kinerja sistem pemerintahan secara keseluruhan.Terkait dengan hal tersebut maka para wakil rakyat mulai memutuskan untuk membangun sejumlah website agar mereka dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Tanpa disadari, pengembangan website yang pada awalnya ditujukan untuk menurunkan biaya komunikasi dan transaksi antara wakil rakyat dengan masyarakat yang ingin berhubungan dengannya (asas efisiensi), secara evolusioner terlihat dapat memiliki manfaat tidak langsung lainnya – yaitu meningkatkan kualitas demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat (asas efektivitas). Paling tidak ada 9 (sembilan) aspek yang dapat mempromosikan meningkatnya kualitas proses ”dari, oleh, dan untuk rakyat” tersebut, yaitu masing-masing sebagai berikut (Goldschmidt et al, 2002). Aspek pertama adalah terjadinya perbaikan pelayanan terhadap para konstituen dan masyarakat. Melalui konsep ”virtual offices” yang diterapkan dalam sebuah website, secara tidak langsung wakil rakyat telah membuka pintunya selama 24/7 untuk dapat diakses oleh mereka yang berkepentingan dengan cara yang cepat dan harga yang teramat sangat murah. Dengan kata lain, masyarakat yang membutuhkan hal-hal semacam: transkrip pidato, notulen pertemuan, jadwal kunjungan wakil rakyat, aturan-aturan baru dalam bernegara, dan lain sebaginya, tidak perlu lagi harus menunggu berita di televisi, koran setiap pagi, majalah terbitan mingguan, atau konferensi pers, melainkan dapat secara langsung memperolehnya melalui website terkait. Aspek kedua berkaitan dengan terlihatnya peranan aktif dari para wakil rakyat dan relasinya dengan anggota masyarakat maupun konstituennya. Dari ”rekaman” akses terhadap website terlihat seberapa besar terjadinya interaksi antara para wakil rakyat dengan konstituen maupun masyarakatnya. Frekuensi dan volume interaksi yang kecil memperlihatkan bagaimana citra atau keberadaan wakil rakyat itu terkesan ”kurang” berkaitan langsung atau kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari – atau karena tidak dikenalnya (populer) wakil tersebut di kalangan masyarakat. Dari performa ini seorang wakil rakyat diharapkan dapat melakukan introspeksi terhadap dirinya sehingga dapat berperan secara lebih aktif dalam melakukan kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

43

Aspek ketiga berasal dari kemampuan website dalam membangun sebuah pusat informasi yang dapat ditujukan kepada beragam target masyarakat dengan karakteristik spesifiknya masing-masing. Misalnya komunitas pendidikan yang memerlukan berbagai data dan informasi terkait dengan beasiswa dan dana riset, atau sekumpulan veteran perang yang menginginkan kejelasan mengenai asuransi kesehatan yang menjadi hak mereka, atau forum para dokter yang ingin mempertanyakan mengenai dana alokasi kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan navigasi dan fitur yang baik, maka wakil rakyat tersebut dapat menyediakan seluruh data dan informasi terkait dengan beragam kepentingan yang berbeda tersebut di dalam sebuah sistem website yang efektif, sehingga nampak terlihat bahwa yang bersangkutan ”care” terhadap seluruh lapisan masyarakatnya. Aspek keempat yang secara efektif dapat dijamin melalui implementasi website adalah terjadinya komunikasi langsung antara masyarakat dengan wakilnya. Melalui fasilitas semacam email, mailing list, chatting, dan discussion, setiap individu dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada wakil yang dipilihnya tanpa harus khawatir adanya pihak-pihak lain yang mendengar, mengetahui, atau mengubahnya. Hal ini berarti para wakil rakyat benar-benar mendapatkan data atau informasi dari tangan pertama, sehingga kualitasnya dapat dipercaya karena belum mengalami distorsi. Aspek kelima adalah dimungkinkannya pemakaian website sebagai salah satu media untuk berkoalisi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat akar rumput (grassroots). Terhadap aspirasi yang ada, seorang wakil rakyat harus tanggap menyikapinya. Yang bersangkutan biasanya setelah melakukan pengecekan, kajian, dan analisa, harus mengambil sejumlah tindakan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya: mengajukan anggaran, mengusulkan kebijakan, mempertanyakan suatu keputusan, menyelidiki kasus/masalah, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, tentu saja yang bersangkutan perlu untuk berkomunikasi secara intensif dan efektif dengan kelompok masyarakat yang terkait dan berkepentingan terhadap suatu permasalahan tertentu. Dengan terjalinnya hubungan komunikasi yang intens antara wakil rakyat dan kelompok masyarakat yang ada, maka jelas yang bersangkutan dapat secara langsung mendapatkan dukungan dari mereka yang berasal dari akar rumput ini tanpa harus khawatir terjebak di dalam mekanisme birokrasi yang berbelit-belit. Aspek keenam bersumber dari harapan masyarakat bahwa wakil rakyat yang dipilihnya selain benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, juga merupakan seorang pribadi yang jujur, terbuka, dan bermoral. Kata kuncinya adalah bahwa seorang wakil rakyat haruslah dapat menerapkan asas akuntabilitas yang baik. Karena setiap hari berbagai aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh wakil rakyat dicatat dan diinformasikan di dalam website-nya, maka masyarakat dapat dengan mudah memonitor, mengawasi, mengevaluasi, dan menilai kinerja wakilnya tersebut. Aspek ketujuh dari manfaat yang dapat diberikan oleh website adalah meningkatnya produktivitas wakil rakyat beserta jajarannya. Dengan ”diambilalihnya” urusan administratif oleh teknologi (website dan internet), maka wakil rakyat dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang lebih strategis, seperti misalnya: membuat kebijakan, memperjuangkan nasib masyarakat, memperbaiki kinerja pemerintahan, menyempurnakan undang-undang, mengalokasikan dana pembangunan, dan lain sebagainya. Artinya, produktivitas dari wakil rakyat dengan sendirinya akan meningkat, yang berarti tingkat kesejahteraan rakyat pun nischaya akan meningkat. Aspek kedelapan sangat erat kaitannya dengan diberikannya umpan balik (feedback) dari masyarakat terhadap berbagai pendapat, perilaku, tindakan,

44

pertanyaan, keputusan, dan sikap wakilnya. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah sedapat mungkin dilakukan suatu proses yang bersifat proaktif, dalam arti kata masyarakat terlebih dahulu memberikan berbagai saran dan pendapat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan oleh wakilnya sebelum yang bersangkutan mengambil keputusan strategis. Sementara yang kedua adalah untuk hal-hal yang telah bersifat ”terlambat”, usaha reaktif yang diambil adalah dengan diberikannya koreksi dari anggota masyarakat terhadap wakilnya tersebut. Aspek yang kesembilan adalah bahwa teknologi website yang semakin lama semakin berkembang pesat, secara langsung akan memberikan rangsangan bagi anggota masyarakat yang selama ini bersifat pasif dan apatis, untuk dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Banyak sekali materi dan informasi di dalam website yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, misalnya: cara-cara wakil rakyat memperjuangkan dan memutuskan sebuah peraturan atau undang-undang, apa yang harus dilakukan masyarakat dan para wakilnya dalam rangka penyusunan anggaran pembangunan, bagaimana hubungan keterkaitan antara lembaga legislatif dengan eksekutif maupun yudikatif, dan lain sebagainya. Agar menarik, biasanya website terkait tidak hanya berisi sejumlah dokumen dalam bentuk informasi belaka, namun juga menyertakan sejumlah cuplikan gambar dan video, lengkap dengan audio dan narasinya. Dari kesembilan hal tersebut terlihat secara jelas bagaimana kualitas dari sebuah demokrasi dapat meningkat secara signifikan sejalan dengan penerapan sebuah website. Hubungan atau relasi yang ”intim” antara wakil rakyat dengan konstituen dan masyarakatnya merupakan hal fundamental yang menjamin terselenggaranya proses bernegara ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

45

TAHAPAN INISIATIF ELECTRONIC GOVERNMENT DI MICHIGAN

46

PENDAHULUAN Istilah e-Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik, maka konsep e-Government akan mengandung arti pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi terutama internet untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer”-nya. Ragam pelayanan publik yang diperikan pemerintah tentu saja sangat banyak modelnya. Usaha untuk mencari model pelayanan mana saja yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi internet secara efektif tidaklah mudah. Melihat besarnya ruang lingkup pelayanan publik dan lebarnya spektrum jenis pelayanan yang ada, maka baik kiranya jika inisiatif eGovernment yang dikembangkan oleh suatu pemerintahan dibagi menjadi beberapa jenis tahapan pengembangan berdasarkan “kematangan” karakteristiknya. Salah satu contoh menarik adalah bagaimana Washtenaw County membagi berbagai inisiatif e-Government yang ada menjadi tiga tahapan besar, yaitu: eInformation, e-Commerce dan e-Democracy (Kinney, 2001). Selain berbeda karakteristiknya, tiga jenis klasifikasi inisiatif ini sekaligus merupakan tiga fase besar pengembangan e-Government yang masing-masing membutuhkan proses dan perjalanan panjang untuk mewujudkannya.

eInformation

eCommerce

eDemocracy

Sumber: Stiftung, 2001

TIGA TAHAPAN INISIATIF Konsep e-Information terkait dengan obyektif bagaimana agar seluruh stakeholder pemerintah – terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat - dapat di satu sisi menyediakan dan di sisi lain mengakses informasi secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal akses. Kanal akses tersebut dapat merupakan saluran komunikasi tradisional seperti kantor-kantor, telepon, fax, dan lain sebagianya - maupun melalui media teknologi informasi seperti internet, call center, web-TV, PDA (Personal Digital Assistant) dan lainlain. Program pembangunan aplikasi e-Government dalam tahapan ini biasanya dimulai dengan membangun website yang berisi informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang seyogiyanya merupakan tugas pemerintah untuk menyediakannya. Dengan adanya website ini diharapkan masyarakat dapat secara mandiri mencari data dan informasi yang dibutuhkannya, sekaligus memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif antara mereka dengan pihak pemerintah yang membangun website tersebut. Pada aplikasi yang lebih kompleks, biasanya website tersebut telah menjadi sebuah portal pengetahuan (knowledge portal) yang di dalamnya tidak sekedar

47

berisi data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, namun lebih jauh lagi berisi berbagai pengetahuan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Tahap selanjutnya adalah tahap e-Commerce, di mana konsep pelayanan yang ada tidak hanya berhenti pada pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah melibatkan sejumlah proses transaksi pertukaran barang dan/atau jasa. Masyarakat yang selama ini perlu mendatangi kantor-kantor pemerintahan secara fisik untuk berbagai proses perijinan dan berbagai pembayaran – seperti membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Penyetoran Pajak Bumi Bangunan, dan lain-lain – saat ini tidak perlu berpergian lagi karena semua hal tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan media internet. Tahapan ketiga adalah tahapan e-Democracy, di mana terjadi suatu lingkungan yang kondusif bagi pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoopreasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media internet. Dalam kaitan ini masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan pandangannya terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para wakil rakyat secara online dengan menggunakan fasilitas semacam email, mailing list, discussion/forum, chatting, dan polling. Arah perkembangan akhirnya adalah bagaimana membangun sistem pemilihan umum yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya komunikasi politik yang intensif dan terbuka ini, maka diharapkan akan dapat membantu mempromosikan proses demokrasi di negara yang bersangkutan. Ketiga fase ini perlu dijalankan prosesnya satu per satu secara sekuensial karena memang satu fase merupakan landasan bagi pengembangan fase berikutnya. Dengan kata lain dikatakan bahwa sulit untuk menjalankan fase kedua jika fase pertama tidak dibangun terlebih dahulu. Fase terberat tentu saja adalah fase ketiga, dimana dibutuhkan tidak hanya infrastruktur teknologi informasi yang kuat, tetapi juga dibutuhkan perubahan kultur yang besar di masyarakat (suprastruktur). HAL PENTING DAN UTAMA Banyak sekali kendala dalam memulai inisiatif e-Government. Namun demikian, kendala-kendala tersebut seyogyanya tidak perlu menjadi halangan bagi inisiatif pelaksanaan e-Government. Karena bagaimanapun, sebagaimana tujuan awalnya, diharapkan dengan e-Government pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya akan menjadi semakin lebih baik. Mengambil pelajaran dari pelaksanaan e-Government di Washtenaw County – terutama dalam kaitannya untuk menjalankan ketiga tahapan tersebut - beberapa hal di bawah ini perlu menjadi catatan bagi inisiatif pelaksanaan e-Government. Pertama, perlu adanya rencana strategis (strategic planning) yang terperinci lengkap dengan tahapan-tahapan pelaksanaan e-Government yang akan dilakukan. Rencana strategis ini kerap disebut sebagai peta perjalanan atau roadmap dari implementasi e-Government. Keberadaan hal ini sifatnya adalah mutlak mengingat e-Government tidak saja membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengimplementasikannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen kerjasama antar departemen yang terpadu (lintas sektoral). Tanpa adanya kerjasama yang baik, program e-Government akan jalan di tempat atau tersendat. Rencana strategis yang baik tidak saja berisi portofolio dan pentahapan berbagai program e-Government lengkap dengan definisi kebutuhan beragam sumber daya yang diperlukan, namun lebih jauh berisi pula bagaimana berbagai institusi pemerintahan yang berbeda perlu perkoordinasi dan saling mendukung serta bekerjasama. 48

Kedua, perlu adanya keterlibatan antara seluruh pihak yang terkait dengan permasalah teknis pelaksanaan – tidak sekedar antara mereka di tataran level strategis semata. Tercatat ada beberapa pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek e-Government, selain pemerintah sebagai penanggung jawab (sekaligus eksekutor) dan masyarakat sebagai pihak pengguna (user), seperti: konsultan teknologi informasi, pengembang website, penyedia infrastruktur teknologi, media massa, dan berbagai pihak lainnya. Karena eGovernment pada dasarnya merupakan sebuah sistem, dimana keseluruhan pihak yang terlibat dalam pengembangannya adalah merupakan komponenkomponen dalam sistem tersebut, maka kerjasama efektif antara mereka tidak saja merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi telah menjadi salah satu critical succes factor utama yang menentukan sukses tidaknya pengembangan program e-Government. Ketiga, perlu diperhatikan berbagai masalah terkait dengan manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi yang benar akan menjadi kunci bagi kesuksesan pelaksanaan e-Government. Menjadi kecenderungan umum bahwa data-data dan informasi yang sekarang ini ada pada tiap departemen saling tumpang tindih. Begitu pula data-data dari masyarakat. Dengan adanya sistem informasi terpadu, data-data dan informasi baik yang ada di departemen maupun data-data masyarakat menjadi data sentral yang bisa dipakai antar departemen. Masalah data yang tersentralisasi merupakan satu isu tersendiri yang perlu diperhatikan. Sentralisasi data tidak hanya berhubungan dengan bagaimana prosedur pengumpulan data itu sendiri, tetapi akan terkait dengan masalah infrastruktur, kapasitas penyimpanan, dan juga faktor keamanan data. Dalam hal ini perlu juga semacam review yang melihat apakah masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan melalui e-Government ini. Kemudahan ini di samping menyangkut prosedur, juga terkait dengan kualitas sistem informasi yang dibangun. Keempat, perlu dicari jalan bagaimana agar pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dapat secara bersama-sama mengatasi kesenjangan digital (digital gap) yang dihadapi. Kesenjangan digital adalah isu yang berkaitan dengan ketidakseimbangan antara mereka yang memiliki pemahaman, kemampuan, dan ketersediaan akses terhadap infrastruktur digital dengan mereka yang sama sekali jauh dari keberadaan tersebut. Sebagaimana tujuan awalnya, e-Government ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah melalui berbagai teknologi baru, terutama internet. Jika penggunaan internet belum menjadi budaya di kalangan masyarakat, akan sulit mewujudkan e-Government secara maksimal. Setidaknya ada beberapa pihak yang dapat mensosialisasikan penggunaan internet kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kepentingannya masing-masing, yaitu: •

Pemerintah, yang tentu saja mempersempit jurang kesenjangan masyarakatnya;

•

Industri (swasta) atau bisnis - terutama mereka yang memiliki produk dan jasa di bidang teknologi informasi, seperti: penyedia jasa internet (internet service provider, ISP), penyedia konten di internet, application service provider, konsultan, dan lain sebagainya – karena mereka membutuhkan pasar yang dapat menyerap produk dan jasa yang mereka miliki dan tawarkan;

•

Perguruan tinggi, yang merupakan institusi dengan misi utama untuk meningkatkan level edukasi masyarakat sehingga mereka

49

memiliki kepentingan untuk digital yang ada di kalangan

berkepentingan untuk turut membantu komunitas yang ada di sekitarnya; dan •

meningkatkan

e-literacy

Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi non pemerintah, yang secara sosial bekerja untuk pengembangan dan perluasan pemakaian teknologi informasi dan internet.

Dalam kaitan dengan hal ini, jelas terlihat bahwa salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi berbagai pihak tersebut agar tercipta suatu lingkungan yang kondusif untuk terselenggaranya berbagai inisiatif e-Government secara efektif. bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dari sisi bisnis misalnya, tentu dibutuhkan infrastruktur hukum yang mendukung iklim dan industri yang berhubungan dengan internet. Sehingga dengan demikian, akan terjadi win-win solution antara pemerintah dan berbagai pihak. Kelima, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai isu yang menyangkut keamanan data dan privacy masyarakat yang menggunakan internet. Keamanan data merupakan salah satu isu paling penting dalam inisiatif e-Government. Data yang dimaksud dapat berupa data yang d i m i l i k i o l e h p e m e r i n t a h m a u p u n d a t a y a n g d i m i l i k i a t a u t e r k a i t p r i b a d i- p r i b a d i atau individu-individu dalam masyarakat. Aspek keamanan menjadi isu menarik karena informasi yang dimiliki pemerintah perlu dijamin keamanan dan kerahasiannya agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang tidak berhak. Dengan kata lain, jika data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dapat menimbulkan dampak yang serius. Isu lain menyangkut data adalah jaminan bahwa privacy masyarakat dapat terjaga. Pemerintah perlu menjamin bahwa data masyarakat yang bersifat pribadi akan tetap aman dan tidak akan dibeberkan kepada mereka yang tidak selayaknya mengetahui. Kepercayaan masyarakat dengan pemerintah yang mempromosikan program e-Governmentnya akan sangat ditentukan oleh hal ini. Keenam, perlu dipahami bahwa akan lebih mudah untuk memulai inisiatif eGovernment dengan melihat best practice dan/atau melakukan benchmarking dengan pihak-pihak lain yang sudah menjalankan inisiatif ini. Karena itu, faktor dokumentasi menjadi sangat penting. Dokumentasi secara internal akan menjadi semacam catatan perjalanan yang bisa dikaji kemajuan dan perkembangannya. Dan secara umum, dokumentasi yang baik dapat menjadi referensi berguna bagi mereka yang akan memiliki inisiatif e-Government serupa dan berniat menerapkannya; selain untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan sekaligus menghindari kesalahan yang sama dari penerapan inisiatif yang sudah ada. Untuk memulai langkah benchmarking, ada baiknya dilihat karakterkarakter yang mempunyai kemiripan dari sisi budaya, teknologi, ekonomi, dan juga demografi penduduknya. Diharapkan, kemiripan faktor-faktor tersebut akan memudahkan proses pengembangan e-Government yang sesuai dengan wilayahnya dengan sedikit penyesuaian pada beberapa aspek.

PENUTUP E-Government bukanlah lagi merupakan sebuah teori atau konsep mimpi belaka, karena keberadaannya telah nyata terlihat di tengah-tengah globalisasi dunia saat ini. Bukanlah merupakan suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa dengan diterapkannya konsep tersebut oleh pemerintah, beberapa negara telah berhasil meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Untuk dapat memulai e-Government, tentu saja tidak bisa menunggu hingga seluruh masyarakatnya. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah setiap negara seyogyanya telah mulai memikirkan inisiatif pelaksanaan e-Government dari mulai tahapan yang paling sederhana sekalipun. Karena bagaimanapun, 50

penerapan e-Government akan dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat.

51

pemerintah

dalam

PEMBANGUNAN JARINGAN TENAGA KERJA NASIONAL

52

LATAR BELAKANG American Workforce Network (AWN) adalah jaringan pekerja nasional Amerika yang menerima dana dari pemerintah federal di mana tugas utamanya adalah memberikan/menyediakan informasi kepada perusahaan agar mereka dapat menemukan pekerja yang cocok; sementara sistem yang sama diharapkan dapat membantu para calon pekerja dalam mencari dan mengembangkan karir mereka (ETA, 2001). Termasuk di dalam jaringan kerja AWN adalah organisasi yang tergabung dalam berbagai badan dan organisasi nasional termasuk LSM yang mengurusi tenaga kerja. AWN adalah partner utama dari Employment Training Administration (ETA), semacam Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Departemen Tenaga Kerja Amerika. Departemen Tenaga Kerja Amerika menginginkan agar AWN dan partner serta jaringan yang dimilikinya bisa mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dengan mengembangkan eGovernment. ETA sendiri sebenarnya sudah memiliki dasar yang kuat untuk pengembangan e-Government. Mereka telah berhasil merencanakan dan mengembangkan website yang cukup canggih untuk kepentingan pekerja, menggantikan banyak transaksi internal dengan transaksi elektronik, mengembangkan jaringan intranet, dan yang paling progresif adalah mengembangkan American Career Kit (ACK). American Career Kit (ACK) adalah semacam “kartu” untuk pekerja yang berisi semua data-data dan kualifikasi dari pekerja bersangkutan. Saat ini, American Career Kit menjadi salah satu yang terbesar dan paling signifikan dalam membantu pekerja untuk mencari pekerjaan. Untuk memudahkan, sistem yang digunakan baik oleh pencari kerja maupun perusahaan semuanya berbasiskan website. Salah satu alasan yang paling penting mengapa Depnaker Amerika menginginkan agar AWN perlu mengadopsi e-Government lebih didasarkan pada misinya yang besar dan terus menerus untuk menyediakan layanan publik dalam mengembangkan kualitas pekerja, dan bukan sekedar semata-mata karena faktor ketersediaan teknologi. Pihak Departemen Tenaga Kerja Amerika sendiri berkepentingan dengan ini mengingat sebagai partner, AWN akan lebih bisa berbuat banyak untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pekerja Amerika melalui fasilitas eGovernment. Sebagai latar belakang, setidaknya ada empat alasan utama mengapa AWN perlu mengadopsi eGovernment. Pertama, meningkatnya penggunaan internet di Amerika. Penetrasi internet dalam kehidupan rumah tangga di Amerika termasuk paling cepat dibandingkan dengan teknologi lainnya. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, hanya dalam waktu 7 tahun, lebih dari 50% keluarga di Amerika telah terhubung ke internet. Bandingkan dengan televisi yang butuh waktu penetrasi hingga 13 tahun, dan telepon yang butuh waktu hingga 38 tahun. Penggunaan internet yang meningkat ini tentu saja telah mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bersosialiasi dengan orang lain. Dengan perubahan budaya seperti itu, semestinya pihak pemerintah dan berbagai organisasi yang berhubungan dengan masyarakat juga mulai mengadopsi internet sebagai salah satu akses untuk mendapatkan layanan publik. Kedua, adalah dengan semakin banyaknya inisiatif e-Government yang diterapkan pada berbagai departemen, perlu ada keselarasan dan sinkronisasi dari semua pihak. Yang berkepentingan dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja, tetapi karena AWN mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan program kerja departemen, maka penerapan e-Government di AWN mendapat dukungan penuh dari Departemen Tenaga Kerja. Ketiga, adalah bagaimana meningkatkan efisiensi pelayanan publik yang selama ini dilakukan AWN. Seperti diketahui, penggunaan teknologi internet akan banyak sekali bisa mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi. 53

Proses rekrutmen dan pendaftaran pekerja secara online misalnya, akan memudahkan baik untuk perusahaan maupun pencari kerja. Dan dengan sistem yang bisa diotomasi, pencari kerja akan dengan cepat bisa mendapatkan informasi tentang lowongan kerja yang sudah ada, sementara perusahaan juga dengan cepat bisa mendapatkan pekerja sesuai yang diharapkan. Keempat, faktor infrastruktur yang sangat dan semakin mendukung. Ada dua teknologi yang membuat orang semakin mudah mengakses internet: penggunaan pita lebar (broadband) dan banyaknya peralatan untuk bisa mengakses internet. Penggunaan internet pertama kali melalui kabel telepon yang menjadikan pencarian dan pengambilan data menjadi lambat. Sekarang ini, penggunaan broadband (pita lebar) sudah menjadi layanan umum yang membuat pengambilan data jauh lebih cepat. Teknologi kedua adalah penggunaan berbagai peralatan yang memungkinkan orang untuk mengakses internet dari berbagai peralatan. Jika dulunya orang mengakses internet hanya melalui PC, sekarang ini munculnya teknologi jaringan tanpa kabel memungkinkan orang mengakses internet melalui Personal Digital Assistance (PDA), telepon selular, bahkan beberapa peralatan rumah tangga sekarang sudah mulai dilengkapi fasilitas akses internet. Kombinasi dari keempat hal di atas inilah yang menjadikan penerapan eGovernment di AWN menjadi penting. Dari sisi demand, meningkatnya penggunaan internet dalam berbagai kehidupan mendorong berbagai pihak menyediakan layanan yang bisa diakses lewat internet, dan dari sisi lain, penerapan inisiatif e-Government pada berbagai departemen di sektor pemerintahan membutuhkan keselarasan dari semua pihak untuk menerapkan pendekatan serupa.

STRATEGI IMPLEMENTASI Karena inisiatif penerapan e-Government bukan perkara yang mudah dijalankan, diperlukan strategi implementasi yang terpadu dan terarah. Strategi ini tidak hanya meliputi penyiapan infrastruktur dan pengembangan sistem di AWN, tetapi juga menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal. Ada empat strategi besar dalam penerapan e-Government di AWN. Strategi pertama, membantu mitra kerja AWN agar mudah mengakses internet. Ada tiga kondisi pada saat inisiatif e-Government ini dilaksanakan. Pertama, beragamnya penerapan teknologi informasi diantara partner kerja AWN. Ada yang sudah sangat maju, tetapi cukup banyak yang masih tertinggal. Kedua, karena berbasiskan teknologi, perlu dibikin sistem dan prosedur di mana setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya, dan juga keadilan di antara para pencari kerja. Dan ketiga, perlu adanya sistem untuk mengukur kesuksesan penerapan e-Government ini. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Departemen Tenaga Kerja dalam hal ini Balai Diklat Pekerja (ETA) Amerika melakukan beberapa strategi dalam membantu pelaksanaan eGovernment di AWN: •

Mengajak bank untuk memberikan peran yang lebih besar dalam membantu pendanaan bagi partner AWN;

•

Karena terdiri dari banyak negara bagian, dan kemungkinan tiap negara mempunyai sistem informasi yang berbeda, bekerja sama dengan pemerintah lokal agar strategi umum dalam pengembangan sistem informasi AWN sejalan dengan tiap-tiap pemerintah lokal;

•

Melakukan kordinasi dengan berbagai organisasi berskala nasional;

54

•

Membangun jembatan bagi ide-ide, pengembangan e-Government;

•

Memonitor perkembangan, pelaksanaan dan tingkat kesuksesan eGovernment di AWN;

•

Mengkoordinasikan aktititas yang berhubungan dengan pelatihan ataupun penyebaran informasi mengenai e-Government di antara partner dan jaringan AWN; dan

•

Mengadakan riset dan diskusi di antara partner AWN mengenai:

isu,

dan

usulan-usulan

bagi

-

Standarisasi penerapan e-Government di antara partner AWN mulai dari penerapan paling standar

-

Penyediaan layanan teknis yang dibutuhkan

Strategi kedua, membantu pengembangan pemerintah lokal menuju proses edemocracy. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang membuka dan memfasilitasi partisipasi publik yang besar terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Asumsi terhadap e-domocracy adalah bagaimana menjamin setiap masyarakat mempunyai pilihan dan membangun pemerintahan yang berbasiskan pada kepentingan masyarakat. Begitu juga nilai-nilai yang ingin diterapkan oleh AWN melalui inisiatif eGovernment. AWN melakukan apa yang disebut sebagai “push technology” dengan mengirimkan informasi-informasi penting melalui email, newsletter, memberikan informasi dari berbagai departemen, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kepentingan individu masing-masing anggota. Adanya informasi yang tersebar luas itu diharapkan membuat partisipasi publik menjadi lebih meningkat. Strategi ketiga, bersama-sama membangun standar aplikasi, standar teknologi, kualitas serta keamanan informasi. Proses ini adalah proses yang paling sulit karena menyangkut integrasi data dari seluruh partner AWN. Ada empat hal yang menjadi titik poin utama: •

•

Penerapan standar sistem dan aplikasi yang digunakan. Penerapan standar ini penting agar terjadi keseragaman pada sistem dan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pertukaran dan integrasi data. Standar juga termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pengguna, di antaranya mengenai kemudahan penggunaan, konsistensi dalam layout dan desain, serta kesamaan definisi dan prosedur. Secara teknis, beberapa hal yang perlu distandarkan adalah -

Platform teknologi yang digunakan

-

Elemen-elemen yang akan menjadi basis pertukaran data.

-

Fungsionalitas dan fitur yang ada di website

-

Penyeragaman definisi dan term yang ada

-

Aktifitas bersama untuk meyakinkan bahwa setiap orang bisa mengakses fasilitas publik ini.

Perencanaan dan pengerjaan dukungan teknis bagi seluruh partner AWN. Departemen tenaga kerja merencanakan dukungan teknis kepada seluruh mitra dan jaringan AWN, terutama dalam beberapa bidang berikut:

55

-

Menyiapkan sarana dasar untuk kesiapan teknologi

-

Membantu dan mensponsori berbagai penelitian

-

Menyediakan konsultasi langsung untuk pemerintah dan para profesional pada tingkat lokal

-

Penyedia dan penerima informasi, ide, isu, contoh kasus, dan lain-lain

-

Menyediakan perangkat kemajuan program

untuk

pengukuran

kesuksesan

dan

•

Membangun sistem teknologi informasi yang aman, nyaman, dengan privacy yang terjaga. Sistem aplikasi yang aman adalah titik krusial yang harus dibangun untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan data yang ada. Sehingga hal itu akan menjamin keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat.

•

Membangun sistem untuk proses integrasi dan pertukaran data di antara partner AWN. Sebagai sebuah organisasi nasional, tentu saja data yang dibutuhkan akan melintasi batas propinsi dan negara. Karena itu dibutuhkan platform yang jelas agar pertukaran data bisa berjalan dengan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah keamanan data dan privacy, apalagi menyangkut data-data publik.

Strategi keempat, Departmen Tenaga Kerja mensponsori investasi dalam proses e-learning yang membantu pengembangan pekerja profesional. E-learning akan menjadi semacam universitas virtual yang memberikan pelatihan bagi para profesional secara online. Banyak hal bisa dilakukan oleh universitas virtual ini, di antaranya: •

Penyediaan pelatihan yang berkualitas tinggi secara online untuk seluruh partner AWN dan stafnya;

•

Sertifikasi training secara online yang diakui secara nasional;

•

Tersedianya materi pengetahuan yang lengkap bagi para profesional yang bisa diakses oleh seluruh kalangan;

•

Pengetahuan yang selalu diupdate dan dikelola misalnya dikategorikan menurut disiplin ilmu;

•

Setiap pemerintah lokal bisa saling tukar menukar modul dan juga model belajar dan pelatihan;

•

Bisa dilakukan belajar jarak jauh yang terstandarisasi;

•

dan lain sebagainya.

dengan

baik,

Strategi kelima, Balai Latihan Kerja Depnaker Amerika (ETA) akan bisa diakses lewat internet dan operasionalnya berbasis sistem informasi yang bisa diakses secara online. Hal ini untuk memudahkan proses integrasi dengan mitra kerja AWN dan seluruh tenaga kerja yang ada. Dengan online sistem, ETA akan bisa melakukan banyak hal, seperti: •

Penyediaan dan pemrosesan bantuan dana secara online kerjasama dengan berbagai agensi dan mitra kerja;

56

•

Penyediaan laporan keuangan secara online, termasuk dari mitra kerja;

•

Pemberian informasi secara online prosedur, dan sistem feedback; dan

•

Pelayanan secara online untuk semua layanan publik yang diberikan ETA.

tentang

berbagai

kebijakan,

Kelima strategi inilah yang akan dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika, yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan mereka (ETA), bekerja sama dengan Jaringan Pekerja Profesional Amerika (AHN) untuk mengembangkan eGovernment mereka. Layanan ini di satu sisi akan memudahkan para pekerja untuk memperoleh pekerjaan ataupun meningkatkan karir, dan di sisi lain membantu tugas pemerintah untuk mengurangi tenaga kerja dan memberikan lapangan tenaga kerja yang terbuka untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

57

PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE DI CALIFORNIA

58

Sebelum melaksanakan inisiatif e-Government secara luas, Dinas Perpajakan California, Franchise Tax Board (FTB) sebenarnya sudah meletakkan beberapa dasar penting dengan mengaplikasikan beberapa proses pembayaran pajak melalui proses elektronik. Tahun 1993, FTB membangun Elecronic Fund Transfer, yang bisa digunakan oleh pembayar pajak melalui transfer rekening, membangun website (1996), dan yang paling maju adalah membangun “e-pay”, sistem di mana FTB bisa melakukan debit atas rekening pembayar pajak pada tahun 1999. Namun demikian, seiring dengan berbagai perkembangan, d i r a s a k a n p e r l u n y a i n i s i a t i f e - G o v e r n m e n t s e b a g a i u s a h a u n tu k m e m b e r i k a n pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. E-government berarti menggunakan teknologi, kemampuan, dan jaringan yang dimiliki secara maksimal. Inisiatif ini setidaknya didorong oleh tiga hal (Connel, 2000): •

Pertama adalah ekspektasi yang semakin besar dari customer Dinas Perpajakan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Customer ini bisa terdiri dari pembayar pajak individual, organisasi, konsultan perpajakan, dan lain-lain. Ditambah dengan semakin intensif penggunaan internet di kalangan masyarakat, mereka semakin mengharapkan bisa mendapatkan pelayanan pajak yang mudah di depan komputer mereka.

•

Kedua adalah semakin meluasnya inisiatif e-Government secara nasional di California di berbagai departemen pemerintahan. Penerapan egovernment secara lokal untuk mengantisipasi diberlakukannnya e-Government secara nasional.

•

Ketiga adalah kompetisi global yang semakin kuat. Kehadiran teknologi internet menjadikan lahan persaingan tidak hanya antar negara bagian di Amerika Serikat, tetapi sudah mencakup persaingan global. Penerapan e-Government diharapkan memperkuat daya saing California secara umum dalam kancah global.

PENETAPAN TUJUAN DAN TARGET Untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan, Dinas Perpajakan California (FTB) menetapkan tujuan dan target yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan pelaksanaan e-Government. Ada dua tujuan besar yang dijabarkan dalam beberapa target secara lebih detil. Tujuan pertama, menyediakan layanan online untuk customer (pembayar pajak individu, perusahaan) dan konsultan perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa target telah ditetapkan: •

Menyediakan formulir aplikasi secara online. Formulir ini bisa diisi oleh customer secara online dan diproses juga secara online. Beberapa formulir pajak sebelumnya sudah bisa di-download, tetapi untuk eG o v e r n m e n t , s e m u a f o r m u l i r p a j a k b i s a d i i s i d a n d i- d o w n l o a d u n t u k diproses secara online.

•

Memberikan pengalaman menarik dalam pemrosesan pajak secara online. Tidak mudah untuk menyajikan kenyamanan dan kemudahan kepada pembayar pajak secara online. Namun demikian, portal pajak dibangun dengan kemudahan konsumen dalam penggunaan, dan berdasar pada kepentingan dan manfaat yang akan mereka peroleh.

59

•

Menyediakan akses informasi dan komunikasi secara online sehingga memudahkan pembayar pajak untuk berkonsultasi dan bertanya jika diperlukan.

•

Penyediaan proses transaksi pembayaran pajak secara online. Dengan demikian, pembayar pajak bisa melakukan transaksi di depan komputer mereka di manapun dan kapanpun mereka berada.

•

Mengirimkan informasi kepada pembayar pajak secara online melalui email dan newsletter yang dikirimsecara rutin.

Inisiatif sudah mulai dijalankan dalam upaya mencapai target di atas, di antaranya adalah: •

Membangun konsep email yang aman, dengan otorisasi tandatangan digital kepada dan untuk pembayar pajak

•

Membuat aplikasi yang memungkinkan semua formulir pajak bisa diakses lewat website

•

Melayani permintaan secara online untuk berlangganan pembayaran pajak secara otomatis

•

Pemberian PIN (Personal Identification Number) sebagai password untuk otentifikasi pembayaran online. PIN ini telah diberikan kepada sekitar 4-5 juta pembayar pajak. Setiap permohonan PIN akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Tujuan kedua, bagaimana menggunakan teknologi yang sesuai untuk mengubah cara berbisnis secara internal, dan dengan supplier. Secara detil, tujuan tersebut dibagi menjadi beberapa target pelaksanaan: •

Menyediakan berbagai formulir internal, panduan, dan publikasi secara online. Staf Dinas Pajak bisa melihat berbagai informasi dan panduan secara online sehingga meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja mereka.

•

Penyediaan intranet yang disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing pekerja. Personalisasi dilakukan sesuai dengan minat dan keahlian yang dimiliki.

•

Pelaksanaan proses administrasi secara internal dilakukan online, termasuk dengan supplier.

•

Sistem aplikasi yang memungkinkan informasi, saran, dan umpan balik dari pembayar pajak diterima langsung oleh staf yang bersangkutan sesuai bidangnya. Hal ini untuk mempercepat waktu respons yang diberikan dalam rangka pelayanan kepada konsumen.

Beberapa inisiatif yang sudah dijalankan untuk mencapai target-target tersebut adalah: •

Menyediakan akses intranet untuk seluruh formulir, panduan dan informasi internal. Semua staf mempunyai akses informasi yang sama dan memadai.

•

Membangun sistem aplikasi di mana proses kerja internal bisa dilakukan secara elektronis. Dengan proses kerja yang bisa dilakukan secara elektronis, akan mempercepat proses kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan. 60

•

Partisipasi dalam pengembangan sistem di California secara keseluruhan. Karena inisiatif e-Government akan terkait dengan berbagai departemen dan biro pemerintahan yang lain, penyamaan platform, standar dan teknologi mutlak diperlukan.

•

Membangun database kepegawaian yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian secara nasional.

•

Mengembangkan sistem pelatihan, perijinan, dan pendanaan secara online.

STRATEGI MENUJU KESUKSESAN IMPLEMENTASI Karena penerapan egovernment membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaannya memerlukan strategi yang terkelola dengan baik. Secara internal, e-Government perlu didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang kuat, dan secara eksternal, perlu partisipasi dari masyarakat secara penuh. Beberapa strategi yang diterapkan Dinas Perpajakan California (FTB) dalam melaksanakan e-Government adalah sebagai berikut: Pertama, membangun kepercayaan publik hal:

yang dilakukan dengan beberapa

•

Privacy dari pembayar pajak dijaga secara ketat. Penggunaan informasi yang berhubungan dengan mereka diatur dalam aturan yang pasti. Penyalahgunaan terhadap privacy akan mendapatkan hukuman yang berat.

•

Aspek kedua yang erat hubungannya adalah masalah keamanan data. Tidak bisa dipungkiri, keamanan data menjadi isu yang paling sensitif dalam hal ini. Dalam hal keamanan data, dibuat berbagai aplikasi berlapis agar tidak terjadi kebocoran.

•

Prinsip otentifikasi dengan memberikan password Identification Number (PIN) sebagai alat transaksi.

dan

Personal

Kedua, memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya: •

Kerjasama dengan pihak-pihak swasta, terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi.

•

Kerjasama dengan berbagai departemen dan organisasi pemerintah untuk menjamin bahwa standar yang mereka bangun bisa saling terintegrasi antara satu dengan yang lain.

•

Kerjasama pembangunan sistem informasi secara nasional. Hal ini terkait dengan program e-Government secara nasional.

Ketiga, penerapan e-Government harus terpusat pada kepentingan pelanggan. Pelanggan dalam hal ini adalah pembayar pajak – baik individu maupun organisasi- dan berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang konsultasi perpajakan. Dua hal yang dilakukan adalah: •

Pemberian layanan pelanggan yang disesuaikan dengan manfaat dan dalam upaya memberikan kemudahan bagi pelanggan.

61

•

Karena struktur di masyarakat masih terdapat kalangan yang belum mempunyai akses terhadap internet, bersama-sama dengan berbagai organisasi pemerintah dan swasta melakukan berbagai usaha untuk mengatasi kesenjangan digital. Usaha-usaha itu terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Karena bagaimanapun, tanpa akses internet yang memadai, akan sulit mengharapkan e-Government bisa dinikmati oleh seluruh kalangan.

Keempat, membangun kapasistas organisasi agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Ada dua point penting dalam hal ini. •

Penyediaan infrastruktur yang memadai, dalam hal ini infrastruktur telekomunikasi, hukum, dan juga sistem aplikasi. Adanya infrastruktur yang kuat akan menjadi dasar untuk memudahkan proses implementasi lebih lanjut.

•

Peningkatan kualitas sumber daya staf dengan mengadakan berbagai pelatihan dan peningkatan kemampuan mereka. Staf yang terlatih sama pentingnya dengan sistem aplikasi itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas akan datang dari sistem aplikasi yang baik yang ditunjang oleh staf yang terlatih.

ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN Dalam pembangunan sistem informasi untuk e-Government, beberapa hal perlu diperhatikan: •

Masalah platform yang bisa dioperasikan pada berbagai aplikasi. Standar umum semua aplikasi akan berbasiskan web, dan semua aplikasi dari seluruh departemen dan bagian akan dijalankan di sana. Karena itu perlu dipastikan bahwa semua aplikasi ini bisa dijalankan dan terkait antara satu dengan yang lain.

•

Keamanan data menggunakan firewall pada berbagai aplikasi dan juga enkripsi SSL (secure socket layer) 128 bit yang saat ini sudah terbukti cukup baik untuk menjaga keamanan data.

•

Standar aplikasi perlu ditetapkan pada level nasional agar interaksi dan pertukaran data bisa berjalan dengan baik.

•

Penggunaan sistem pembayaran online yang beragam, bisa melalui kartu kredit, ataupun transfer bank, bisa juga melalui debit otomatis.

•

Kebutuhan teknologi yang diperlukan. Ada beberapa level di dalam perencanaan proyek e-Government yang membutuhkan teknologi yang berbeda-beda pada setiap levelnya: -

Level 1: kemampuan untuk publikasi secara online. Lebih banyak hanya sekedar memberikan informasi.

-

Level 2: adanya interaksi dari pelanggan, dengan menambahkan berbagai fasilitas yang memungkinkan pelanggan menghubungi dan berkomunikasi secara online.

-

Level 3: fasilitas transaksi dari pelanggan di mana mereka sudah bisa melakukan berbagai proses transaksi pembayaran secara online.

62

•

Level 4: integrasi penuh secara online, dengan melibatkan seluruh proses kerja internal dan penyediaan seluruh layanan secara online.

Terakhir adalah karena e-Government akan dilaksanakan secara nasional, perlu melakukan kordinasi dengan berbagai departemen dan biro pemerintahan lain agar aplikasinya bisa terhubung dan terintegrasi secara baik.

63

KIAT PEMERINTAH COLORADO BELAJAR DARI SEKTOR SWASTA

64

Salah satu perbedaan penting antara pemerintah dengan perusahaan swasta adalah masalah pelayanan kepada masyarakat sebagai customernya. Pada banyak pemerintahan, belum terdapat budaya pelayanan yang memadai sebagaimana perusahaan profesional memberikan pelayanan terhadap pelanggannya. Karena itu, secara jelas pemerintah Colorado mempunyai misi untuk “menyediakan informasi dan layanan yang berpusat kepada masyarakat sebagaimana perusahaan melayani customernya”. Dengan misi meningkatkan kualitas layanan inilah, inisiatif e-Government dicetuskan di sana. Karena banyak definisi tentang e-Government, pemerintah Colorado kemudian memberikan beberapa batasan definisi, yaitu dengan e-Government pemerintah menyediakan (GOIT, 2001): •

Akses masyarakat secara cepat terhadap pelayanan pemerintah;

•

Akses layanan yang fleksibel selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dari manapun seseorang berada;

•

Alternatif akses melalui berbagai teknologi baru kepada pemerintah tanpa menghilangkan akses tradisional yang selama ini dijalankan; dan

•

Sedapat mungkin menggantikan proses manual dengan proses otomatis untuk menjamin efisiensi dan efektifitas proses layanan.

E - G o v e r n m e n t d i C o l o r a d o k e m u d i a n d i t e r j e m a h k a n d a l a m ta r g e t - t a r g e t b e s a r sebagai berikut: •

Meningkatkan akses dan efisiensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dimana website akan menjadi sarana utama, tetapi untuk masyarakat yang tidak punya akses internet, perlu ada mekanisme lain dalam memberikan informasi (telepon, pusat informasi layanan pemerintah);

•

Perhatian terhadap keamanan informasi dan privacy seseorang dalam hubungannya dengan e-Government;

•

Pengelolaan ala perusahaan profesional dalam berbagai sektor dengan membangun model bisnis yang kuat dalam pengembangan eGovernment;

•

Menggunakan teknologi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas dalam pemberian informasi dan pelayanan publik;

•

Transformasi pegawai negeri di Colorado melalui usaha-usaha pelatihan yang intensif, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang memadai untuk proses pengambilan keputusan;

•

Memastikan tersedianya sumber biaya dan penerimaan yang mencukupi untuk pelaksanaan e-Government secara keseluruhan; dan

•

Membangun kepemimpinan dan visi tentang e-Government yang kuat dan komprehensif. Visi itu kemudian diterjemahkan ke dalam perencanaan strategis dan perencanaan pelaksanaannya di lapangan melalui kerjasama dengan berbagai sektor baik antar departemen pemerintah maupun dengan pihak-pihak swasta.

65

VISI E-GOVERNMENT COLORADO Untuk memberikan arah yang tepat, pemerintah Colorado mempunyai beberapa visi dan strategi pengembangan e-Government ke depan.

Pertama: Akses terhadap Layanan dan Informasi Akses utama terhadap informasi dan layanan pemerintah Colorado akan disediakan oleh dua portal. Untuk masyarakat umum disediakan portal internet pemerintah, dan untuk pegawai serta staf pemerintahan disediakan portal intranet. Masyarakat umum hanya bisa melihat portal internet karena untuk akses terhadap berbagai informasi di portal intranet membutuhkan password dan dijaga keamanan datanya secara ketat. Sistem aplikasi yang diterapkan juga terdiri dari dua bagian besar. Informasi dan layanan umum pemerintahan akan terdapat di portal utama, sedangkan layanan yang menyangkut tiap-tiap departemen akan terdapat pada setiap departemen. Walaupun demikian, semua layanan tersebut akan diletakkan pada portal utama sehingga masyarakat hanya perlu mengakses portal utama. Di portal utama itu akan terdapat direktori layanan di mana masyarakat bisa memilih layanan mana yang ingin ia dapatkan.

Sumber: GOIT, 2001 Untuk kalangan yang tidak mempunyai akses internet, pemerintah menyediakan akses layanan melalui telepon, surat dan melalui fasilitas internet umum yang disebut sebagai Government Service Terminals yang disediakan di berbagai tempat dan fasilitas publik, serta pusat informasi layanan pemerintah Colorado (Government Service Centre). Pusat Informasi Layanan ini memberikan pelayanan berupa:

66

Sumber: GOIT, 2001 •

Bantuan untuk pemerintah;

•

Bantuan melalui telepon untuk pengakses melalui fasilitas internet umum yang disediakan pemerintah;

•

Bantuan untuk pengakses melalui Personal Computer (PC) di rumah ataupun di kantor; dan

•

Layanan melalui telepon bagi yang tidak punya akses internet.

masyarakat

dalam

memakai

internet

dan

portal

Dengan demikian, walaupun beberapa kalangan masyarakat tidak punya akses internet, mereka tetap bisa mendapatkan layanan pemerintah melalui fasilitas lain yang disediakan.

Sumber: GOIT, 2001

67

Kedua: Kebijakan dan Privacy Individu Karena pentingnya masalah keamanan data dan privacy individu, pemerintah Colorado mengeluarkan aturan tentang keamanan data dan penggunaan informasi yang didapatkan dari berbagai sistem informasi dalam program eGovernment. Pemerintah menjamin bahwa informasi yang ada akan dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan hukuman yang berat bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan informasi tersebut. Kebijakan semacam ini penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat agar mereka mau berpartisipasi dalam pengembangan e-Government ini. Ketiga: Penggunaan Teknologi Penggunaan teknologi dalam pengembangan e-Government harus secara konsisten diarahkan untuk memberikan manfaat bersama baik bagi pemerintah dan pihak terkait sebagai penyedia layanan, maupun kepada masyarakat sebagai pengguna. Penggunaan teknologi harus mampu memberikan efisiensi dalam pemberian pelayanan, mempercepat waktu pelayanan, dan mengurangi berbagai biaya yang diperlukan. Dan di mana memungkinkan, teknologi harus mampu menggantikan berbagai proses manual untuk meningkatkan produktifitas. Selain itu, penggunaan teknologi harus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah.

Keempat: Pengembangan Staf Pemerintah menjadi Pekerja Profesional Seiring dengan penerapan e-Government, pegawai negeri dan staf pemerintahan secara perlahan perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjadi pekerja profesional. Jika keadaan sekarang ini lebih banyak pekerjaan yang sifatnya administratif, ke depan setiap pekerja harus mampu memahami berbagai proses yang berhubungan dengan layanan pemerintahan. Karena itu mereka perlu mendapatkan akses dan informasi yang luas terhadap berbagai proses sehingga memudahkan bagi mereka untuk proses pengambilan keputusan.

Kelima: Masalah Biaya dan Sumber Penerimaan Pelaksanaan e-Government tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah pada awalnya memang perlu menginvestasikan biaya yang cukup besar untuk membangun berbagai infratruktur dan sistem aplikasi. Namun demikian di masa depan, e-Government akan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu sehingga secara keseluruhan akan menguntungkan baik untuk pemerintah maupun masyarakat secara umum. Biaya-biaya yang bisa dihemat antara lain: adalah biaya waktu pengurusan layanan, biaya tempat, biaya perjalanan, biaya pegawai yang bisa dihemat, dan berbagai biaya lain.

68

Keenam: Kepemimpinan dan Kerjasama Pelaksanaan e-Government membutuhkan tidak hanya komitmen dari pimpinan pusat, dalam hal ini Gubernur Colorado, tetapi juga integrasi dari berbagai sistem dan aplikasi antar departemen. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Colorado membentuk Chief Information Officer (CIO) di tingkat Gubernur yang akan menjadi kordinator bagi pelaksanaan dan pembangunan sistem informasi pada tingkat departemen.

Sumber: GOIT, 2001 CIO inilah yang akan memberikan perencanaan strategis, meletakkan dasardasar pengembangan e-Government dan menjamin bahwa sistem informasi yang dibangun pada setiap departemen bisa dijalankan secara bersama. Kerjasama semacam ini dibutuhkan karena informasi pada e-Government akan berada pada level pertukaran data antar berbagai departemen.

Ketujuh: Bertindak Selayaknya Perusahaan Profesional Untuk membangun pemerintahan Colorado menjadi pemerintahan yang kuat dan efisien, perlu mengubah paradigma pemerintahan model sekarang menjadi paradigma bisnis proses perusahaan profesional. Model bisnis profesional dibangun berdasarkan kemampuan perusahaan untuk membangun sistem informasi yang kuat yang bisa dilihat secara real time sehingga memudahkan bagi manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Masalah yang paling sulit adalah integrasi data. Data-data yang terkumpul saat ini adalah data-data individual tiap departemen, yang terkadang terjadi duplikasi data. Tentu saja, proses semacam ini akan menyulitkan dan menambah waktu proses kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan yang cepat. Dengan adanya sistem yang terpadu, data-data akan terintegrasi menjadi data sentral, di mana masyarakat hanya perlu memberikan satu kali data untuk berbagai proses pelayanan. Di samping itu, integrasi data juga akan memudahkan pengambilan keputusan karena informasi cukup tersedia.

69

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-CITY DI TORONTO

70

KONSEP E-CITY eCity adalah konsep tentang bagaimana penataan pemerintahan dan layanan masyarakat di masa depan berdasarkan manajemen sistem informasi terpadu pada semua departemen dan pemerintahan kota. eCity memanfaatkan semua kemajuan teknologi yang ada untuk bisa mengakses semua layanan pemerintah, dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan di manapun ia berada, 24 jam sehari tanpa dibatasi waktu kerja.Untuk mencapai ke arah Toronto sebagai eCity, ada tiga pilar utama yang harus dibangun terlebih dahulu sebagai dasar untuk kerangka bangunan yang lebih besar. Tiga pilar itu adalah manajemen informasi, teknologi yang memadai, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber: Toronto Government, 2001

Manajemen informasi menyangkut bagaimana data dan informasi diatur sesuai dengan visi bisnis dan tujuan pelayanan pemerintahan. Di sini, arah dan strategi pengembangan sistem informasi dibangun dengan perencanaan pelaksanaan yang matang. Manajemen informasi ini dibutuhkan agar teknologi yang diinvestasikan bisa menghasilkan manfaat sesuai harapan. Pilar kedua adalah adanya teknologi yang memadai yang mendukung kerangka dasar pengembangan sistem informasi di pemerintahan. Aspek teknologi mencakup aplikasi yang akan digunakan, keamanan, dan juga jaringan infrastruktur yang mendukung berjalannya sistem informasi. Pilar ketiga adalah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjamin berjalannya proses bisnis secara baik. Sumber daya manusia menyangkut staf dan pegawai pemerintah sebagai pihak yang memberikan layanan dan juga dari sisi masyarakat sebagai pengguna. Karena bagaimanapun, kualitas layanan yang baik juga perlu ditunjang dengan partisipasi menyeluruh dari masyarakat. Agar bisa berjalan dengan baik, beberapa prinsip dasar eCity perlu diperhatikan dalam implementasinya, di antaranya adalah: •

Pertama, eCity harus mampu menjamin akses universal dari semua orang untuk mendapatkan layanan pemerintah. Masyarakat bisa mendapatkan layanan kapan saja dengan berbagai kanal akses yang dimilikinya.

•

Kedua, investasi dalam inisiatif dan implementasi eCity harus bisa dipertanggung-jawabkan. Investasi harus direncanakan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam pemerintahan dan dewan kota untuk menjamin pelaksanaan pengembangan eCity berjalan sesuai rencana. Investasi harus menghasilkan benefit yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat.

71

•

Ketiga, eCity memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan dari berbagai departemen dan badan pemerintahan secara mudah. Kuncinya adalah bagaimana mengembangkan teknologi dan berbagai aplikasi yang bisa saling berhubungan antara satu badan pemerintahan dengan yang lain.

•

Keempat, keamanan dan privacy adalah unsur utama. Keamanan menyangkut akses dan pengamanan terhadap berbagai data dan informasi yang dikumpulkan, baik data pemerintah maupun data masyarakat. Sedangkan privacy menyangkut manejemen penggunaan informasi pribadi. Keamanan dan privacy akan menjadi isu utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam kerangka pengembangan eCity.

TUJUAN STRATEGIS Pengembangan Toronto menjadi eCity mempunyai berbagai tujuan strategis yang harus dicapai, yaitu: •

Membantu memudahkan pemerintahan.

•

Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Adanya eCity memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih berkualitas.

•

Menyediakan saluran akses baru yang bisa dilakukan dalam 24 jam dan 7 hari seminggu, dan juga akses satu atap untuk semua layanan pemerintahan melalui berbagai peralatan telekomunikasi dan komputer, termasuk terminal akses umum yang ditempatkan di berbagai tempat.

•

Menjamin kelangsungan dan peningkatan bisnis yang berdasarkan pada penggunaan teknologi informasi secara intens.

•

Membantu staf pada setiap departemen pemerintah dengan pengembangan kemampuan dalam bidang komputer dan teknologi informasi.

penduduk

dalam

mendapatkan

layanan

KOMPONEN E-CITY Ada tiga komponen utama dalam aplikasi eGovernment, eService, dan eBusiness.

eCity,

masing-masing

adalah:

eGovernment eGovernment melingkupi proses pelaksanaan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. eGovernment bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah serta mengembangkan demokrasi dan partisipasi publik yang lebih besar. Beberapa target implementasi eGovernment di Toronto adalah: •

Peluncuran forum diskusi online untuk staf senior dan politisi sehingga memudahkan interaksi dan komunikasi di antara mereka.

72

•

Laporan dari rapat dewan kota bisa diakses oleh masyarakat secara langsung.

•

Survey dan polling online dari dewan kota bisa dilaksanakan mulai tahun 2003

•

Laporan dalam bentuk video ataupun video streaming dari hasil rapat dewan kota.

•

Mengembangkan sistem informasi pengambilan keputusan yang lebih akurat.

eService

eGovernment

eBusiness

Sumber: Toronto Government, 2001

eService •

Aplikasi eService mengarah pada bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik yang selama ini diberikan oleh Pemerintah. Beberapa sasaran yang menjadi prioritas adalah:

•

Mengembangkan call centre untuk bisa menangkap profil kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.

•

Menjadikan layanan pemerintahan bisa diakses secara online.

•

Melaksanakan survey kualitas layanan secara berkala kepentingan review dan peningkatan kepuasan masyarakat.

•

Bekerja sama dengan Departemen Pariwisata dan Perpustakaan Umum menyediakan akses publik terhadap layanan online yang lebih luas melalui Perpustakaan.

•

Mengadakan survey kepuasan internal dari pegawai, karena bagaimanapun merekalah yang akan memberikan layanan. Sulit diharapkan mereka akan memberikan yang terbaik jika mereka masih merasa belum puas dengan kondisi internal pemerintahan di mana mereka berada sekarang.

•

Meningkatkan service level untuk jaringan komputer untuk menjamin semua proses transaksi berjalan baik.

•

Membangun jaringan intranet untuk bisnis karena merekalah mitra penting pemerintah untuk pengembangan di masa mendatang.

73

untuk

•

Memberlakukan formulir elektronik dan manajemen dokumen digital menuju pelaksanaan proses kerja yang meminimalisir kertas.

•

Mengembangkan kios elektronik dan berbagai akses publik melalui pendirian terminal akses di berbagai tempat umum.

eBusiness •

eBusiness adalah aplikasi yang bersifat Government to Business (G2B) di mana pemerintah berhubungan dengan berbagai kalangan bisnis untuk saling bekerjasama. Beberapa traget dari eBusiness adalah:

•

Mengembangkan eProcurement dan online tender sehingga pengadaan barang pemerintah akan lebih efisien dan transparan.

•

Membangun bank data untuk layanan sosial

•

eBilling untuk berbagai layanan pemerintah, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan transaksi secara online.

•

Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi untuk menjamin pelaksanaan eCity berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tiga komponen di atas perlu berdiri di atas bangunan infrastruktur yang kokoh, yaitu infrastruktur hukum dan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Infrastruktur hukum yang kuat menjadi dasar dan arah pengembangan eCity sementara infrastruktur jaringan telekomunikasi yang baik menjamin proses pertukaran data dan informasi berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, konsep eCity memberikan landasan yang kuat bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Toronto. eCity akan memudahkan masyarakat, kalangan bisnis, dan berbagai organisasi melakukan komunikasi dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Di sisi lain, eCity juga akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan lebih besar kepada masyarakat.

74

kerangka implementasi electronic government di machester

75

Stockport adalah salah satu kota metropolitan di wilayah Inggris. Seperti diketahui, e-Government di Inggris merupakan salah satu yang paling maju. Dewan kota Stockport mempunyai visi untuk menjadikan Stockport sebagai kota paling bersih, paling hijau, paling aman, dan paling kuat. Untuk membangun ke arah sana, tentu saja membutuhkan jalan panjang. Dewan kota memulai dengan upaya memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat secara umum, dan egovernment adalah salah satu agenda besar yang ingin diimplementasikan. EGovernment bukan hanya sekedar menerapkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam layanan pemerintah, tetapi lebih jauh harus mampu membangun kultur dan cara baru dalam pelayanan kepada masyarakat Ada lima hal yang menjadi tujuan mereka menerapkan e-Government, yaitu (Horton, 2000): 1.

Menyediakan layanan yang terintegrasi kepada setiap warga negara.

2.

Memperlancar proses sebaik-baiknya.

3.

Menyediakan semua layanan secara elektronik.

4.

Memberikan keterampilan dan alat yang memadai bagi staf dan pegawai untuk bekerja secara efisien.

5.

Membantu komunitas dalam menggunakan teknologi baru.

bisnis

dan

mendayagunakan

sumber

daya

E-GOVERNMENT DAN MANAJEMEN PERUBAHAN Dalam pelaksanaan e-Government, strategi implementasinya di lapangan tidak hanya terkait dengan penerapan teknologi informasi dan pengembangan sistem, bahkan lebih banyak waktu akan dihabiskan untuk adaptasi kultur dan manajemen perubahan. Dalam berbagai penelitian, lebih dari 60% implementasi egovernment dihabiskan untuk manajemen perubahan, sisanya baru implementasi sistem dan teknologi informasi. Setidaknya ada tiga hal terkait dalam proses implementasi e-Government. Ketiga hal itu adalah strategi eGovernment itu sendiri, pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen infrastruktur serta asset negara. Ketiganya mempunyai sinergi antara satu dengan yang lain, dan diikat oleh sesuatu yang sama, yaitu manajemen perubahan. Implementasi e-Government tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perubahan pada strategi sumber daya pegawai dan aset negara l a i n n y a . S e c a r a k u l t u r m i s a l n y a , e - G o v e r n m e n t m e n u n t u t j a m k e r ja p e l a y a n a n masyarakat tidak lagi dari jam 08.00 – 15.00 setiap hari. Tetapi karena bisa mendapatkan pelayanan selama 24 jam penuh secara online, tentu saja perlu ada mekanisme dan prosedur baru dalam pelayanan. Inti semuanya tentu saja adalah pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dan perlu diingat juga, bahwa semua itu harus didukung oleh pengembangan komunitas masyarakat menuju kultur baru pemanfaatan teknologi informasi dalam cara mereka berhubungan dengan pemerintah. Dengan adanya partisipasi penuh dari masyarakat inilah diharapkan egovernment bisa memberikan nilai tambah yang kuat untuk pelayanan lebih baik kepada mereka.

76

Sumber: Horton, 2000 Untuk mencapai itu semua, manajemen perubahan membutuhkan beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh untuk menopang implementasi egovernment. •

Pertama adalah Business Process Reengineering. Business Process Reengineering mengisyaratkan untuk mereview secara total proses kerja yang sekarang ini berjalan. E-government tidak boleh hanya sekedar membuat alternatif akses untuk pelayanan pemerintah, karena itu berarti malah menambah biaya. Lebih dari itu, egovernment adalah proses kerja baru di mana layanan pemerintah terintegrasi dalam sistem yang lebih baik. Perubahan karena itu tidak hanya sekedar penampilan di sisi akses masyarakat, tetapi juga pada proses kerja secara keseluruhan yang perlu direview secara reguler.

•

Staf dan pegawai memerlukan cara kerja baru, di mana memungkinkan terbentuknya “kantor virtual” di antara mereka. Kantor virtual adalah kondisi di mana setiap staf bisa mengerjakan segala sesuatunya dari manapun ia berada tanpa perlu berkantor setiap hari. Pemimpin dituntut untuk mengubah pendekatan kepemimpinannya dengan menjadikan performa dan hasil kerja sebagai dasar penilaian seseorang, dan bukan lagi pada kehadiran. Tentu saja hal ini membutuhkan manajemen perubahan yang terencana dengan baik.

•

Fasilitas yang memungkinkan staf dan pegawai bekerja dari rumah dan kerja jarak jauh. Melalui penggunaan fasilitas teknologi dan internet, seorang staf bisa mengerjakan hampir seluruh proses pelayanan masyarakat tanpa perlu datang ke kantor.

•

Untuk mencapai semua itu, tentu saja dibutuhkan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai bagi semua pegawai. Pendidikan dan pelatihan adalah cara terbaik bagaimana menyiapkan pegawai untuk bisa bekerja ketika saatnya egovernment diimplementasikan.

77

STRATEGI IMPLEMENTASI Dalam perencanaan implementasi di lapangan, dewan kota Stockport membagi perencanaan secara lebih detil dalam empat bagian besar yaitu: infrastruktur, program jangka pendek dan menengah, program jangka panjang, dan programprogram yang menghasilkan efisiensi bagi pemerintah. Penjabaran secara detil adalah seperti penjelasan di bawah.

Pertama, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan landasan bagi pelaksanaan tahap lebih lanjut: •

Pengembangan layanan pita lebar (broadband) untuk akses komunikasi dan pertukaran data. Menggunakan jalur telepon biasa (PSTN) untuk komunikasi data akan menyulitkan dan memperlambat akses. Dengan pembangunan broadband di berbagai wilayah, diharapkan masyarakat mendapatkan banyak kemudahan dalam kecepatan proses pelayanan.

•

Otomatisasi di berbagai proses kerja di kantor. Kerja-kerja administratif secara perlahan diubah menjadi kerja secara elektronis menuju era “paperless work”.

•

Membangun portal sebagai sarana akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Portal akan menjadi pintu masuk awal bagi masyarakat untuk mengakses semua layanan yang tersedia.

K e d u a , p r o g r a m j a n g k a p e n d e k d a n m e n e n g a h , y a n g s e c a r a d e t il d i j a b a r k a n sebagai berikut: •

Pembangunan internet akses untuk publik dan intranet untuk akses staf dan pegawai. Intranet merupakan sarana komunikasi, administrasi, dan prosedur kerja internal pemerintah. Dengan demikian, di antara pegawai pemerintah akan terbiasa melakukan prosedur kerja secara elektronik.

•

Karena yang akan menggunakan teknologi sebagai akses terhadap layanan pemerintah adalah masyarakat, maka diperlukan konsultasi dan proses mendengar terhadap keinginan dan pendapat mereka. Dengan demikian, teknologi yang dibangun akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

•

Customer Relationship Management System, di mana memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakat secara lebih individual sehingga menghasilkan layanan sesuai kebutuhan masing-masing.

•

Pembangunan contact centre, sebagai sarana di masyarakat bisa menghubungi untuk meminta informasi ataupun bantuan terhadap semua proses layanan yang ingin mereka dapatkan.

•

Integrasi dengan berbagai proyek egovernment pada tingkat nasional. Karena pada akhirnya nanti pengembangan egovernment harus bisa berintegrasi dengan wilayah dan departemen lain, kordinasi dengan pemerintah pusat menjadi penting.

78

•

Manajemen pengelolaan informasi dan pengetahuan (knowledge management), melalui pemberdayaan perpustakaan umum sebagai sarana utama masyarakat mendapatkan pengetahuan.

Ketiga, program jangka panjang, yaitu: •

Pembangunan “one stop shop”, sebuah kantor ataupun tempat di mana masyarakat bisa mendapatkan semua layanan pemerintah dalam satu waktu. Karena diharapkan semua layanan pemerintah bisa dilakukan di sana, tentu saja membutuhkan kordinasi dari semua sektor pemerintahan.

•

Pengembangan ke arah TV digital, di mana akses terhadap layanan pemerintah nantinya juga bisa diakses lewat TV. Karena bagaimanapun, penetrasi TV di rumah tangga lebih banyak, dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan televisi sebagai sarana mendapatkan hiburan dan pengetahuan.

•

Pembangunan berbagai kios informasi terutama di fasilitas umum. Pada saatnya, ke manapun masyarakat pergi, mereka akan punya akses terhadap layanan pemerintah.

•

Pengembangan ke arah “smart card”, yang akan menjadi identitas individu masyarakat dan menjadi akses ke berbagai layanan.

Keempat, program-program yang menghasilkan efisiensi bagi pemerintah: •

Pengembangan e-procurement, di mana pengadaan berbagai kebutuhan pemerintah bisa dilakukan secara online, dan memungkinkan adanya tender secara cepat. Sistem ini akan menghasilkan efisiensi dalam proses pengadaan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk mendapatkan penawaran terbaik.

•

Pelatihan bagi pegawai pemerintah terutama dalam hal penggunaan teknologi informasi. Kemampuan dan pengetahuan pegawai akan sangat membantu proses pelaksanaan egovernment pada saatnya diimplementasikan.

•

Manajemen perubahan pada proses kerja. Dengan menghilangkan berbagai proses kerja manual, diharapkan akan mempercepat proses dan meningkatkan kualitas kerja.

•

Peningkatan budaya pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik dan cepat, masyarakat akan terdorong untuk menggunakan layanan ini secara maksimal.

Kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kerjasama dengan berbagai pihak di samping meringankan beban pemerintah, juga menjamin program egovernment akan mendapatkan dukungan dan partisipasi penuh. Tidak mudah memang untuk mengintegrasikan berbagai proses ini menjadi satu kesatuan strategi yang lengkap. Gambar di bawah bisa mengilustrasikan bagaimana antara satu rencana dengan yang lain saling berhubungan.

79

Sumber: Horton, 2000

80

SOLUSI PEMERINTAH INGGRIS MEMBANGUN KERANGKA INTEROPERABILITY

81

Pelaksanaan e-Government membutuhkan keterkaitan kerja antar departemen pemerintahan dan semua sektor yang tergabung di dalamnya. Keterkaitan kerja membutuhkan sistem informasi yang bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena itulah, pemerintah Inggris kemudian membentuk apa yang disebut sebagai e-Government Interoperability Framework (GIF) yang mengatur standar kebijakan, prosedur dan sistem informasi untuk menjamin aliran informasi antar departemen pemerintahan dan dengan dunia luar berjalan dengan lancar (McCartney, 2000). Ruang lingkup GIF meliputi kemampuan operasional antar sistem dalam satu departemen dan hubungan dengan departemen atau organisasi lain, yaitu: • • • • •

Sistem dalam satu departemen dengan departemen lain; Pemerintah Inggris dengan masyarakat secara luas; Pemerintah Inggris dengan pemerintah asing; Pemerintah Inggris dengan kalangan bisnis; dan Pemerintah Inggris dengan warga negara.

Ada tiga bagian besar aturan yang diatur dalam GIF. Tiga bagian itu adalah standar dan kebijakan, strategi penerapan skema XML sebagai bahasa standar, dan proses pengelolaan.

Sumber: McCartney, 2000

82

PERTAMA: STANDAR DAN KEBIJAKAN Terdapat tiga area teknis yang tercakup dalam standar dan kebijakan ini, yaitu interkonektifitas, integrasi data, dan akses informasi. Interkonektifitas menyangkut bagaimana aturan tentang jaringan dan dan operasional antar aplikasi, integrasi data mengatur tentang proses pertukaran dan integrasi data secara nasional, sedangkan akses informasi. Yang tercakup dalam interkonektifitas meliputi jaringan, keamanan jaringan, email, domain, transfer file, dan lain-lain. Data di bawah bisa menggambarkan aturan ini secara lebih detil. Untuk integrasi data, pemerintah Inggris menggunakan XML sebagai standar acuan. Penggunaan XML ini sesuai juga dengan rekomendasi dari organisasi World Wide Web Consortium (W3C), yang akan menjadikan integrasi data dengan berbagai pihak akan lebih mudah.

Sumber: McCartney, 2000

83

Untuk kebijakan terhadap akses informasi, beberapa aturan dasarnya adalah: •

Semua informasi didesain sedemikian rupa sehingga bisa diakses lewat berbagai browser yang umum dipakai masyarakat.

•

Sistem informasi pemerintahan didesain untuk bisa diakses lewat internet.

•

Sistem informasi pemerintahan didesain dengan sistem keamanan yang ketat termasuk penjagaan terhadap informasi yang didownload bukan oleh ahlinya.

Secara detil, standar akses yang ditetapkan adalah seperti di bawah ini:

Sumber: McCartney, 2000

84

KEDUA: PENGGUNAAN BAHASA STANDAR Penerapan XML (Extensible Mark-up Language) dan XSL (Extensible Stylesheet Language) sebagai bahasa standar akan menjadi batu landasan bagi strategi integrasi dan pertukaran data. Namun demikian, koneksi antar aplikasi juga membutuhkan skema dan standar yang sama tentang data yang akan dipertukarkan. Standar penulisan data karenanya menjadi mutlak, di mana hal ini diketahui dan dipahami bersama baik oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat. Untuk memudahkan agar proses standarisasi bisa dijalankan oleh semua pihak, Pemerintah Inggris membangun website berisi informasi, tanya jawab, contoh-contoh pelaksanaan, dan berbagai contoh kasus. Dalam website yang beralamat di www.govtalk.gov.uk ini juga terdapat informasi mengenai penerapan XML dalam setiap aplikasi yang dibangun.

KETIGA: PROSES PENGELOLAAN Proses pengelolaan mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang juga penting adalah manajemen perubahan. Tugas pemerintah adalah menjadi kordinator utama untuk melihat bagaimana proses setiap aplikasi bisa saling beroperasi dengan baik dan menjamin bahwa integrasi data, dan pembangunan semua aplikasi yang berhubungan dengan e-Government berjalan dengan lancar. Dari kalangan industri, tugasnya memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa dan bagaimana sistem informasi pada setiap industri serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional. Kalangan industri juga berperan untuk bersama-sama pemerintah mengembangkan standar nasional untuk berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Karena e-Government bertujuan untuk mengembangkan layanan pemerintah secara lebih baik kepada masyarakat, masyarakat berhak untuk mengajukan usulan, komentar, dan kritik terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Dengan demikian, sistem informasi yang diimplementasikan akan berorientasi pada kepentingan publik yang lebih besar. Terakhir adalah mengenai manajemen perubahan. Dalam hal ini, perkembangan teknologi internet akan mengubah pola kerja pegawai pemerintah, dan cara masyarakat mendapatkan layanan. Karena itu, diperlukan adanya manajemen perubahan terhadap cara kerja pegawai. Jika sebelumnya pelayanan fisik hanya dilayani pada jam kerja misalnya, perlu dipikirkan ketika masyarakat bisa mengajukan berbagai permohonan selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

85

PENERAPAN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SWEDIA

86

Lantmateriet-Badan Pertanahan Nasional Swedia- adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan mengelola penggunaan tanah dan air di seluruh kawasan Swedia. Lembaga ini mempunyai tugas utama menyediakan informasi geografis, informasi tanah, pengukuran batas-batas tanah, dan teknik informasi geografis. Lembaga ini mempunyai sekitar 2200 pekerja yang tersebar di 100 cabang di seluruh Swedia, dan berpusat di kota Gavle. Lantmateriet adalah lembaga yang mempunyai database geografis dan pemetaan terbesar. Dan pada tahun 2001, dengan mengakuisisi Satellus yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa Satelit, lantmateriet mempunyai nilai strategis dalam bidang pemetaan dan pengukuran geografis secara lebih akurat. Tantangan terbesar dari lembaga ini adalah bagaimana memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan konsumen.Informasi geografis mempunyai peran penting sebagai dasar berbagai aktifitas bisnis. Hampir semua industri membutuhkan peta geografis untuk melakukan aktifitasnya. Perusahaan riset membutuhkan pembagian informasi geografis yang terukur untuk menentukan penyebaran risetnya, perusahaan distribusi membutuhkan peta geografis untuk menentukan penyebaran produk yang mereka pegang, departemen kehutanan membutuhkan peta hutan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, konsumen juga memerlukan informasi perbandingan harga tanah dan rumah di berbagai lokasi. Artinya, kepentingan informasi geografis ini memang merambah pada seluruh sektor. Tujuan utama dari inisiatif eGovernment adalah memberikan perbaikan kualitas t e r u s m e n e r u s d a r i p e m e r i n t a h t e r h a d a p l a y a n a n y a n g d ib e r i k a n k e p a d a masyarakat. Salah satu yang ingin dilakukan adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses layanan ini sebesar-besarnya tanpa harus terbatas oleh tempat dan waktu. Artinya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan semua layanan ini dari mana saja mereka berada. Salah satu solusinya adalah memberikan fasilitas layanan tersebut melalui website. Dengan website masyarakat bisa mengakses seluruh layanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di manapun berada asal mempunyai akses internet. Penggunaan website juga memungkinkan semua layanan dilakukan dengan efisien karena hanya perlu dilakukan di depan komputer oleh masyarakat. Banyak hal yang mendukung operasional layanan ini, salah satunya adalah karena infrastruktur jaringan komputer yang baik pada masyarakat Swedia dan didukung pula oleh penetrasi internet yang cukup besar. Masyarakat sudah terbiasa untuk menggunakan internet sebagai proses komunikasi dan transaksi, maka ketika layanan ini diluncurkan, mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Dengan pengunjung sekitar 230.000 orang setiap bulan, Lantmateriet menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat tidak hanya ditunjukkan oleh jumlah pengunjung, tetapi juga oleh jumlah transaksi yang dihasilkan yang pada 2 tahun terakhir selalu menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang berarti.

LAYANAN YANG ADA SECARA ONLINE Layanan yang diberikan secara online melalui website pada dasarnya bisa dikategorikan dalam empat tingkatan: pertama, adalah layanan yang sifatnya hanya menyebarkan informasi kepada publik. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya bisa melihat informasi yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tertentu. Tingkatan kedua masyarakat sudah mulai bisa melakukan komunikasi tetapi masih satu arah, misalnya mendownload form, file, dll. Tingkatan ketiga adalah komunikasi dan interaksi dua arah, di mana masyarakat sudah bisa melakukan proses verifikasi dokumen ataupun proses otentifikasi. Dalam fase ini, beberapa inisiatif sudah bisa diajukan dan direspon langsung melalui internet. Dan tingkatan keempat adalah tingkatan transaksi, di mana 87

masyarakat bisa melakukan transaksi pembelian produk atau layanan tertentu melalui internet. Pemerintah Swedia menginginkan bahwa layanan pertanahan nasional ini dalam website tidak hanya terbatas pada informasi dan komunikasi, tetapi juga melangkah pada tingkatan transaksi. Karena adanya fasilitas transaksi online, pada satu sisi akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, di sisi lain di samping menambah efisiensi dan produktifitas pemerintah, diharapkan juga menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah. Untuk kepentingan itulah, pemerintah kemudian mengadakan survey yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan layanan seperti apa yang mereka inginkan dalam kerangka pertanahan nasional. Survey itu kemudian dijabarkan pada proses implementasi dengan mendirikan web-based service. Beberapa layanan yang bisa diakses online, di antaranya: MapStore MapStore adalah layanan penjualan peta secara online. Masyarakat bisa membeli peta seluruh kawasan Swedia melalui internet dan membayarnya melalui fasilitas kartu kredit. Dengan demikian, seluruh masyarakat yang membutuhkan peta tidak perlu lagi mencari di toko buku, dan hanya perlu membelinya lewat internet.

MapSearch and Geographical Name MapSearch and Geographical Name adalah salah satu fasilitas yang diberikan lewat website. Pada fasilitas ini masyarakat bisa mencari dan memperbesar skala pada suatu peta untuk mengetahui secara lebih detil nama-nama jalan, gedung, alat komunikasi, batas-batas daerah, kantor-kantor pemerintahan, monumen, dan lain-lain. Dalam database ini terdapat lebih dari 700.000 nama tempat dan kawasan geografis. Masyarakat bisa mengakses ini secara gratis sebagai bagian dari layanan dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik.

Historical Map Historical Map adalah layanan yang menyediakan peta digital dari kawasan negara Swedia pada zaman dahulu kala. Pembuatan peta ini sudah disesuaikan dengan metodologi keilmuan dari para peneliti dan sejarawan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kemajuan dalam perkembangan teknologi.

YourMap YourMap adalah fasilitas dimana masyarakat bisa melakukan download peta digital suatu objek tertentu yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ataupun personalnya. Skala objek peta bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dipakai untuk menunjukkan alamat kantor, gedung, ataupun peta jalan yang terbatas.

88

Image Net I m a g e N e t a d a l a h l a y a n a n d i m a s y a r a k a t b i s a m e n d a p a t k a n f o t o k u a l i t a s t in g g i dari Satelit EROS A1 yang dipunyai Swedia. Foto satelit ini bahkan bisa menunjukkan hingga detil objek pada suatu daerah tertentu, dan tidak terbatas pada kawasan negara Swedia ataupun Eropa saja. Artinya, foto satelit ini bisa untuk melakukan pemotretan berbagai kawasan selama masih dalam orbit dan terjangkau oleh kamera satelit.

SwedelMag SwedelMag berisi foto-foto penting tentang bangunan dan kawasan geografis di seluruh Swedia. Foto-foto ini bisa dicetak ataupun didownload sesuai kebutuhan. Masyarakat bisa membeli foto-foto ini baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk CD-ROM. Jika peta Swedia selama ini dalam bentuk hitam putih, maka foto-foto ini mayoritas dalam bentuk foto warna.

Property Search Layanan Property Search menyediakan hampir semua informasi mengenai properti di seluruh kawasan Swedia. Properti Search memuat lebih dari 3,2 juta informasi tentang properti dari seluruh Swedia mulai dari perumahan, perkantoran, apartemen, hingga areal tanah. Layanan ini pada dasarnya ditujukan untuk dua kalangan, pertama adalah kalangan profesional yang bergelut dalam industri properti dan kedua adalah untuk masyarakat umum. Untuk kalangan profesional dikenakan sistem keanggotaan dengan membayar sekitar 160 euro setiap tahun. Mereka dapat mendownload semua informasi yang diperlukan dari layanan ini. Sedangkan untuk masyarakat umum yang tidak menjadi anggota, layanan yang diberikan lebih terbatas. Pencarian properti bisa melalui nama gedung ataupun perumahan, pemilik dan pengembang, ataupun berdasarkan nilai jual suatu kawasan. Hal ini memungkinkan dengan adanya kerjasama dan jaringan dari seluruh pelaku industri properti di sana dengan mengirimkan berbagai data dan informasi yang diperlukan dan melakukan update secara terus menerus.

Real Property Barometer Layanan ini merupakan layanan yang berisi informasi tentang perbandingan harga dari seluruh properti di kawasan Swedia. Baik profesional maupun masyarakat umum bisa melihat dengan lebih transparan semua informasi mengenai harga, kualitas, dan layanan yang diberikan oleh suatu kawasan perumahan misalnya dibandingkan dengan kawasan yang lain.

BEBERAPA MANFAAT YANG BISA DIPEROLEH Perkembangan layanan Badan Pertanahan Swedia ini mengalami kemajuan y a n g c u k u p p e s a t , t e r u t a m a d e n g a n m e n i n g k a t n y a t r a n s a k s i d al a m d u a t a h u n terakhir. Pada tahun 2002, layanan ini menghasilkan penerimaan sebesar SEK 12 Juta, dengan biaya yang dikeluarkan sebesar SEK 9 juta (sekitar 1,5 juta Euro). Artinya, secara ekonomis, layanan ini telah menghasilkan keuntungan untuk Pemerintah.

89

Melalui layanan internet inilah, pemerintah bisa memberikan informasi geografis dan mengembangkan jaringan dalam industri properti secara lebih luas. Dari sini, tidak hanya fungsi pelayanan informasi publik yang diberikan, tetapi pemerintah turut aktif menciptakan dan mengembangkan pasar properti di seluruh Swedia dengan layanan ini. Manfaat lain adalah layanan ini membuktikan pemerintah bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat yang bisa diakses secara mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena layanan ini ditujukan untuk berbagai kalangan mulai dari kalangan bisnis, profesional, hingga masyarakat umum secara keseluruhan. Keuntungan lain adalah bahwa masyarakat sekarang ini bisa memilih sendiri dan melakukan aktifitasnya di manapun dia berada, sehingga secara umum mempercepat proses bisnis dan produktifitas. Staf di Lantmateriet tidak lagi disibukkan oleh urusan administratif, tetapi dikembangkan untuk mengarah pada konsultasi dan pemikiran lain yang lebih strategis. Tentu saja semua keberhasilan itu tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak kendala yang harus dilakukan mulai dari pengembangan teknologi yang akan dipakai, pemasaran dan promosi, hingga pelatihan sumber daya manusia yang akan menangani proses bisnisnya. Namun demikian, dengan kepemimpinan y a n g k u a t , s e m u a h a l i t u b i s a d i a t a s i . K e d e p a n , p e l u a n g- p e l u a n g l a i n m a s i h sangat terbuka dengan adanya berbagai loncatan teknologi. Misalnya adanya teknologi 3G akan memungkinkan download peta dari Telepon Selular maupun PDA. Artinya, apa yang ada sekarang tidak akan berhenti pada titik ini, tetapi terus berkembang di masa mendatang.

90

ENAM STRATEGI PADA MASTERPLAN KOMISI E-MALTA

91

Dalam upaya melakukan studi dan penerapan eGovernment di Malta, pemerintah Malta membentuk komisi eMalta yang bertugas untuk menyusun master plan penggunaan sistem informasi dalam proses pemerintahan sekaligus mengawasi proses pelaksanaannya di lapangan. Komisi ini membuka kesempatan diskusi kepada semua pihak dan yang mempunyai kepentingan dan keahlian baik dari dalam maupun luar negeri. Komisi ini juga membantu baik sektor pemerintah maupun swasta dalam menerapkan sistem informasi yang sesuai pada organisasinya. Di antara beberapa ruang lingkup kerja dari komisi eMalta adalah: •

Mengidentifikasikan beberapa perbandingan pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi pada berbagai organisasi di Malta dan memonitor pelaksanaanya.

•

Mempromosikan pengenalan dan penggunaan Teknologi Informasi melalui berbagai pelatihan yang diadakan terutama melalui pendidikan formal.

•

Merekomendasikan berbagai program dan inisatif yang mengarah pada pembinaan profesi di bidang Teknologi Informasi untuk mendukung terbentuknya komunitas berbasis teknologi informasi di Malta.

•

Membangun inisiatif untuk pengenalan dan promosi program bekerja sama dengan berbagai sektor pemerintahan dan swasta untuk lebih mengenalkan manfaat penggunaan Teknologi Informasi.

•

Membuat parameter pengukuran untuk meningkatkan akses komunikasi baik di rumah, kantor, maupun di tempat publik, termasuk pengukuran di tempat-tempat yang kurang mampu dan belum terjangkau teknologi.

•

Membuat parameter pengukuran pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi pada berbagai sektor pemerintahan.

•

Memonitor trend yang terjadi Informasi di seluruh dunia.

•

Menyelaraskan antara tujuan eGovernment di Malta dengan inisiatif eGovernment di seluruh Eropa.

pada

berbagai

sektor

Teknologi

Dari berbagai diskusi dan pemikiran yang berkembang, Komisi mengidentifikasi enam sektor yang harus menjadi prioritas pemerintah:

eMalta

•

Pengembangan penggunaan Teknologi Informasi dan internet pada seluruh lapisan masyarakat

•

Penyebaran industri eCommerce pada semua level komunitas bisnis

•

Kampanye dan komunikasi yang agresif untuk penggunaan Teknologi Informasi

•

Menyelaraskan inisiatif implementasi TI di Malta dengan implementasi TI di Uni Eropa untuk pengembangan ke depan.

•

Mendesain dan menyelenggarakan program yang mengarah pada proses eGovernment, dan;

92

•

Mengembangkan partisipasi dan kerjasama antara swasta dengan pemerintah dalam pengembangan eCommerce dan eGovernment.

ENAM KERANGKA STRATEGI PENGEMBANGAN EGOVERNMENT eGovernment bukanlah kerja yang mudah dan murah, karena itu komisi eMalta telah menetapkan enam kerangka strategi sebagai acuan pengembangan eGovernment di Malta. Enam strategi tersebut adalah sebagai berikut.

STRATEGI 1: MEMBANGUN KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT INFORMASI DAN EKONOMI 1.

Membangun komunikasi dan kerangka pembuatan undang-undang pengembangan sistem informasi. Aturan dan perundang-undangan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan bangunan sistem informasi pada pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah menganalisis dan mengevaluasi aturan dan perundang-undangan yang telah ada. Selanjutnya, selain undang-undang lokal, perlu juga memonitor tren perkembangan aturan secara internasional. Dan untuk menumbuhkan dinamika dan inovasi dalam bidang teknologi informasi, adanya undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektual mutlak diperlukan.

2.

Mendorong berbagai organisasi dan kalangan bisnis untuk mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi. Pemakaian teknologi informasi akan semakin intensif di masa depan, karena itu infrastruktur telekomunikasi yang berhubungan erat dengan teknologi informasi perlu dibenahi terus menerus terutama untuk mendorong pertumbuhan penggunaan internet, karena internet akan menjadi salah satu kanal akses penting layanan eGovernment.

3.

Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul, mulai dari aturan-aturan yang berpotensi menghambat tumbuhnya industri teknologi informasi, rendahnya infrastruktur, ataupun rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi di internet.

4.

Menyatakan perang terhadap kejahatan di dunia cyber (cyber crime), dengan menyebarkan berbagai kampanye anti cyber crime, membangun mekanisme untuk penyelidikan dan penangkalan terhadap hal-hal yang mengarah pada pelanggaran hak cipta atas kekayaan intelektual, memfasilitasi pelatihan skala internasional untuk pegawai pemerintah dan swasta, membangun forum yang terdiri dari semua pelaku industri dan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi tentang kejahatan di dunia cyber secara menyeluruh, dan merekomendasikan pengambil kebijakan tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberantasan cyber crime.

5.

Membangun parameter pengukuran untuk melindungi anak-anak dari pelecehan di dunia cyber yang dilakukan dengan memfasilitasi kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan pelaku bisnis teknologi informasi dalam membangun website yang aman untuk anak-anak. Kampanye program anti pelecehan anak di internet juga secara gencar dilakukan.

93

STRATEGI 2: PENGEMBANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA SELURUH PENDUDUK MALTA 1.

Membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan internet dan teknologi informasi. Kampanye penggunaan internet dilakukan secara serius dan menyeluruh agar mendapatkan apresiasi yang luas. Di samping itu, perlu adanya smart card sebagai identitas elektronik sekaligus password yang aman untuk mendapatkan semua layanan pemerintah.

2.

Mendukung akses menyeluruh pada masyarakat Malta. Studi dilakukan untuk penggunaan internet, telepon selular, TV, pda dan berbagai peralatan lain yang mungkin bisa diterapkan di Malta. Benchmark terhadap layanan internet dan program dalam mengatasi kesenjangan digital juga perlu dilakukan.

3.

Mendorong biaya yang lebih murah untuk akses internet. Tidak bisa dipungkiri, salah satu hambatan utama dalam eGovernment adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses dengan biaya murah. Karena itu, perlu kerjasama menyeluruh dari berbagai pihak terkait agar bisa meringankan biaya akses internet.

STRATEGI 3: MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI BARU MELALUI ECOMMERCE 1.

Membantu industri bisnis lokal untuk mengembangkan layanan berbasis internet dengan memberikan berbagai konsultasi dan aturan yang memudahkan.

2.

Mengembangan layanan Business to Business berbasis web di Malta

3.

Membantu bisnis skala kecil, menengah, mengembangkan eBusiness dan eExport.

4.

Mendorong semua sektor ekonomi untuk memakai pembayaran melalui elektronik melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutama dari pihak perbankan.

dan

besar

dalam

STRATEGI 4: MEMBANGUN FIRST CLASS LAYANAN EGOVERNMENT 1.

Mengelola badan-badan pemerintah pusat dan lokal dalam upaya memberikan layanan eGovernment dan mempromosikan sektor-sektor pemerintah untuk memberikan layanan lewat internet.

2.

Mempersiapkan pegawai pemerintah untuk memberikan layanan dengan metode dan teknologi baru, untuk selanjutnya mengubah paradigma pemerintah menjadi partner bisnis

3.

Membangun masyarakat secara online dengan membiasakan untuk melakukan transaksi dan komunikasi secara online.

94

STRATEGI 5: MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL 1.

Mengembangkan konten secara lokal agar menumbuhkan minat dan partisipasi dari seluruh masyarakat.

2.

Menjembatani kesenjangan terutama pada daerah-daerah yang tidak mampu dengan membuat pusat informasi dan kios-kios berisikan komputer untuk bisa mengakses internet.

3.

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki kualitas hidup dari para orang tua dan juga mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada orang-orang cacat

STRATEGI 6: MEMPERBAIKI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.

Mengembangkan konten Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kurikulum pendidikan dasar dan memfasilitasi keterlibatan pelajar dalam penelitian yang bersifat nasional maupun internasional

2.

Menetapkan standar pelatihan dan pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta terus-menerus mengembangkan kualitas pekerja profesional dalam bidang Teknologi Informasi

Enam rencana strategis yang dicanangkan oleh komisi eMalta seperti tersebut di atas memang diperlukan dalam setiap pentahapan implementasi eGovernment agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tujuan dan strategi besar eGovernment secara keseluruhan.

95

PORTAL CANGGIH LAYANAN ONLINE DI KOTA BREMEN

96

Pemerintah kota Bremen membangun portal Bremer-Online-Service sebagai portal informasi dan transaksi layanan Pemerintah untuk masyarakat Bremen. Tidak sekedar portal informasi, dengan teknologi keamanan dan enkripsi yang semakin maju memungkinkan masyarakat uum dan bisnis melakukan berbagai transaksi elektronik melalui portal ini. Selain itu, teknologi tanda tangan digital juga memungkinkan proses aplikasi dan transaksi dokumen bisa berlangsung secara online. Layanan online di Bremen ini merupakan salah satu yang berkembang baik di Eropa, tidak heran beberapa penghargaan telah didapatkan, misalnya “TeleTrust Innovation Prize” tahun 2001, “Best Practice Label” di Uni Eropa tahun 2003, dan juga mendapatkan penghargaan dalam pertemuan Tingkat Tinggi Eropa pada kategori “The Role of eGovernment for European Competitiveness”. Inisiatif pengembangan Bremer-Online-Service ini dimulai pada tahun 1999 saat Senat Kota Bremen memutuskan untuk membangun layanan informasi dan transaksi yang bisa diakses secara online. Konsep dari layanan ini adalah “Penyediaan layanan yang berorientasi kepada konsumen melalui integrasi berbagai layanan elektronik kepada masyarakat umum dan kalangan bisnis”. Pemerintah kota kemudian membentuk perusahaan untuk merealisasikan konsep ini dan berdirilah GmbH & Co. KG. Perusahaan inilah yang kemudian membangun rencana aksi, master plan, sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembangan portal. Dan secara berkala, perusahaan ini juga melakukan kampanye dan promosi secara intensif untuk proses sosialisasi layanan ini kepada masyarakat luas.

PROSES PENGEMBANGAN Untuk membangun portal yang bisa melakukan berbagai layanan dan transaksi online, ada dua sisi penting yang harus diperhatikan. Pertama dari sisi pengguna adalah bagaimana menciptakan sistem yang aman dan identitas digital yang bisa digunakan untuk mengakses semua layanan. Sementara di sisi lain adalah pengembangan konten dan integrasi berbagai aplikasi yang akan disediakan secara online. Faktor lain yang juga diperlukan adalah proses pembayaran untuk transaksi online. Karena itu, layanan ini mengintegrasikan antara Home Banking Computer Interface Standard (HBCI) dengan Online Service Computer Interface Standard (OSCI). Integrasi ini memungkinkan berbagai pembayaran transaksi dilakukan secara online. Secara umum ada tiga tahapan besar pelaksanaan proyek pengembangan portal ini, yaitu: Pertama, pembuatan dan penyebaran fasilitas akses yang aman. Pembuatan kartu identitas elektronik yang berlaku sebagai identitas nasional adalah salah satu kunci utama agar pelayanan individual secara online bisa dilaksanakan. Kartu identitas elektronik tidak hanya berfungsi sebagai kartu pengenal, tetapi juga dilengkapi tanda tangan digital untuk proses otentifikasi dan otorisasi. Kartu identitas elektronik ini dicetak dalam format kartu kredit biasa dan pemakaiannya juga memerlukan mesin otorisasi sebagaimana pemakaian kartu kredit. Untuk mempermudah proses transaksi, mesin otorisasi ini dibuat dengan desain yang kompak dan kecil sehingga bisa dipakai dari rumah. Infrastruktur otorisasi ini juga disebarluaskan pada berbagai tempat umum untuk memperbanyak akses dan memberikan pengalaman yang lebih banyak kepada masyarakat dalam proses penggunaannya.

97

Sumber: Bremen Government, 2001

Kartu identitas elektronik dan tanda tangan digital ini mempunyai banyak sekali fungsi dalam pelaksanaan eGovernment: •

Sebagai identitas pribadi dan akses masuk untuk mendapatkan layanan pemerintah yang disediakan secara online. Setiap pribadi mempunyai identitas unik yang dilengkapi password sehingga sulit dipalsukan orang lain.

•

Tanda tangan digital berfungsi juga sebagai password untuk proses enkripsi dokumen. Dokumen yang dikirimkan hanya bisa diakses oleh orang yang dituju lewat tanda tangan digital. Artinya, walaupun suatu dokumen bisa didownload oleh orang lain, tetapi tidak akan bisa dibaca tanpa adanya tanda tangan digital dari orang yang berwenang membukanya.

Kedua, standardisasi platform menjadi salah satu tantangan lain yang harus diselesaikan. Standardisasi ini diperlukan untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dan integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Standardisasi juga akan memudahkan dalam proses pengembangan aplikasi sesuai dengan dinamika yang berkembang. Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan standardisasi untuk Online Service Customer Interface (OSCI), dan penyesuaian aplikasi lokal maupun nasional dengan standard tersebut. Setelah itu, pengembangan lain yang dilakukan adalah aplikasi untuk pembayaran dengan berbagai metode. Pada tahun 2001, standard OSCI kemudian diintegrasikan dengan software Governikus, sebuah software aplikasi untuk transaksi online, yang memungkinkan adanya enkripsi dan tanda tangan digital. Perkembangan Governikus juga cukup cepat, dengan pengambahan berbagai features yang semakin banyak: •

Enkripsi untuk tanda tangan digital

98

•

Fasilitas pembayaran secara online

•

Virus scanning

•

Mendukung aplikasi untuk public key infrastructure (PKI)

Ketiga, pembangunan aplikasi dan personalisasi untuk masyarakat. Seiring dengan pengembangan pada aspek keamanan dan identitas pengguna, aplikasiaplikasi yang akan diberikan secara online juga mulai dibangun. Pembangunan aplikasi ini tentu saja melibatkan pemerintah dan berbagai divisinya karena merekalah yang akan menjalankan proses bisnisnya. Layanan dalam Bremen Online Service dikembangkan melalui konsep life situation, di mana pemerintah mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan sepanjang kehidupan keseharian masyarakat Bremen. Masyarakat bisa mengakses layanan dan memilih layanan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kesenangannya. Konsep life situation adalah bagaimana pemerintah melihat kebutuhan masingmasing orang yang berbeda-beda sesuai dengan umur, status, dan hubungannya dengan aktifitas bisnis dan sosial. Dari situ, masyarakat bisa mengakses segala layanan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Layanan online service yang diberikan cukup luas, mulai dari perijinan, pembayaran pajak, pengajuan berbagai aplikasi, bahkan hingga pembelian tiket untuk menonton pertandingan sepak bola kesebelasan Werder Bremen. Hingga mei tahun 2003, terdapat lebih dari 100 layanan yang bisa diakses secaa online.

POTENSI EKONOMI DARI EGOVERNMENT Layanan eGovernment di kota Bremen menghasilkan beberapa potensi ekonomi y a n g c u k u p b e s a r . P e r t a m a a d a la h e f i s i e n s i d a r i s t a f d a n p e g a w a i pemerintahan. Adanya layanan online memungkinkan kerja-kerja administratif yang selama ini dilakukan oleh orang menjadi berkurang. Staf dan pegawai pemerintahan pada akhirnya tidak lagi disibukkan untuk menjalankan kerja-kerja administratif, tetapi lebih difungsikan menjadi petugas customer service yang melayani berbagai pertanyaan masyarakat tentang layanan pemerintah ataupun cara mendapatkan layanan secara online. Potensi lain dari pengembangan eGovernment adalah adanya tambahan pendapatan dari komisi dan juga fee transaksi di website. Potensi keuntungan terbesar sebenarnya ada pada pertumbuhan bisnis dan ekonomi yang semakin maju karena kemudahan dalam proses administrasi dan transparansi dalam pengelolaan dan kebijakan pemerintah. Kalangan bisnis akan dengan suka rela berpartisipasi secara aktif untuk mendapatkan layanan pemerintah melalui eGovernment. Namun demikian, sebelum layanan ini diberikan secara online, perlu adanya pergantian prosedur dan sistem pengelolaannya dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun, pengelolaan layanan lewat online mempunyai banyak perbedaan dibandingkan sistem pelayanan tradisional.

99

PENGEMBANGAN KARTU IDENTITAS ELEKTRONIK NEGARA ITALIA

100

Salah satu faktor penting dalam penerapan eGovernment adalah adanya satu identitas nasional bagi seluruh masyarakat yang bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Identitas tunggal bagi setiap penduduk ini akan memudahkan berbagai pihak dalam mendapatkan layana Pemerintah. Di Italia, kartu identitas nasional ini dinamakan Electronic Identity Card (EIC). Electronic Identity Card ini mempunyai dua fungsi penting. Pertama, sebagai bukti bahwa dia adalah penduduk Italia yang sah, dan kedua sebagai akses untuk mendapatkan berbagai pelayanan pemerintahan secara online. Kartu Identitas Nasional ini secara fisik terbagi dua, pertama adalah laser band, yaitu fisik kartu semacam kartu kredit biasa yang memuat data-data kependudukan, foto dan dilengkapi dengan tanda tangan dan bisa juga ditambah cap jari tangan. Satunya lagi adalah microchip yang berisi data-data digital yang akan dipakai sebagai identitas nasional untuk menggunakan semua layanan pemerintah secara online, baik di level pusat maupun daerah. Tantangan utama dari pelaksanaan pembuatan Electronic Identity Card adalah bagaimana menyesuaikan dengan aturan dan regulasi yang diatur oleh AIPA, departemen yang ditunjuk pemerintah untuk mengurusi seluruh administrasi penduduk. Ada beberapa regulasi dan aturan yang harus diikuti dalam hal ini: 1.

Electronic Identity Card harus berupa nomor unik yang dimiliki oleh setiap orang untuk didaftarkan pada badan kependudukan nasional. Nomor unik ini untuk menjamin satu identitas tidak bisa ditiru atau dipalsukan oleh orang lain.

2.

Bisa dipakai untuk menggunakan layanan lebih dari 8000 badan pemerintah pusat dan lokal, dalam hal ini microchip yang digunakan harus sesuai dengan karakter layanan pemerintah yang selama ini ada.

3.

Sesuai dengan perencanaan strategis pemerintah secara keseluruhan mengenai pengembangan eGovernment, karena Electronic Identity Card ini hanyalah satu bagian dari strategi pengembangan eGovernment secara keseluruhan.

4.

Desain fisik yang baik dan mempunyai interoperabilitas dengan berbagai layanan pemerintahan. Persyaratan ini diperlukan karena memang akan dipakai sebagai kartu akses terhadap semua layanan pemerintah.

5.

Aspek keamanan untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan oleh penduduk. Masing-masing penduduk mempunyai satu nomer identitas unik yang dilengkapi dengan password untuk mencegah terjadinya pemalsuan ataupun pemakaian kartu oleh orang yang tidak berhak.

PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN Banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaan pendataan Electronic Identity Card ini, di antarnya adalah. •

Kementrian terkait, dalam hal ini beberapa badan dalam kementrian dalam negeri yang mengurusi masalah administrasi dan teknologi informasi.

101

•

Town Hall adalah Identity Card ini.

pelaksana

keseluruhan

dari

proyek

Electronic

•

Penyedia kartu plastik yang memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditentukan.

•

Penyedia microchip untuk menyimpan data-data digital dari seluruh penduduk dan juga sebagai sertifikat digital yang bisa dipakai untuk mendapatkan layanan eGovernment.

•

Penyedia layanan, dalam hal ini semua badan-badan pemerintah baik lokal maupun pusat yang memberikan layanan secara online kepada masyarakat.

Sumber: Italian Government, 2002

PROSES PELAKSANAAN Tahapan dalam proses pelaksanaan pembuatan Electronic Identity Card untuk penduduk Italia adalah sebagai berikut: Pertama, persiapan pembuatan kartu secara fisik, dalam hal ini menentukan vendor untuk kartu plastik dan microchip yang sesuai dan bisa dipergunakan untuk mendapatkan layanan dari pemerintah yang selama ini ada. Proses ini tidak terlalu rumit karena cukup banyak penyedia produk dan layanan yang ada. Kedua, pengaktifan kartu. Kartu-kartu yang sudah ada mulai dicetak dan diisi dengan data-data digital yang disesuaikan dengan badan kependudukan nasional dan badan-badan pemerintah yang menyelenggarakan layanan secara online. Data-data digital ini masih kosong, dan nantinya akan dicocokkan dengan data personal masing-masing penduduk. Ketiga, pencetakan dan penyebaran. Untuk memudahkan penduduk, maka pendaftaran perolehan Electronic Identity Card ini tidak dilakukan di pemerintah pusat, tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena pada pemerintah daerah sudah terdapat standarisasi dalam format informasi, maka proses pendaftaran oleh penduduk tidaklah terlalu menyulitkan. Gambaran proses pendaftaran adalah sebagai berikut: •

Penduduk mendatangi kantor-kantor melakukan proses pendaftaran.

•

Penduduk membawa bukti-bukti identitas fisik yang selama ini telah dikeluarkan oleh pemerintah lokal sebagai bukti kependudukan.

102

pemerintah

lokal

untuk

•

Setelah data-data personal diterima, dilanjutkan dengan foto dan tanda tangan untuk selanjutnya dicetak dalam kartu plastik.

•

Kartu siap digunakan, disertai dengan Personal Identification Number (PIN), dan sertifikat digital yang akan jadi identitas untuk penggunaan semua layanan masyarakat secara online.

KARTU IDENTITAS DAN NILAI TAMBAH Penerapan Electronic Identity Card sekarang ini prosesnya masih berjalan, sehingga masyarakat Italia masih mempunyai dua kartu identitas dengan yang tradisional ada. Diharapkan pada tahun 2008 semua masyarakat Italia sudah mempunyai Electronic Identity Card. Kesuksesan penerapan Electronic Identity Card di Italia bukanlah perkara mudah dan terjadi begitu saja. Salah satu yang memudahkan adalah intensitas layanan eGovernment pada berbagai sektor yang sudah tinggi di masyarakat sehingga memudahkan identifikasi dan penyesuaian yang diperlukan. Juga adanya standarisasi dari berbagai aplikasi sistem informasi baik pada pemerintah pusat maupun daerah yang memudahkan penerbitan kartu dan sertifikat digital yang bisa dipakai di seluruh negara. Tanpa adanya standarisasi, akan menyulitkan pemakaian satu identitas untuk seluruh negara. Di sini, faktor interoperabilitas antar aplikasi menjadi sangat penting. Interoperabilitas memungkinkan pertukaran informasi dan pembacaan data yang seragam. Faktor lain yang juga membantu adalah teknologi keamanan pada sertifikat digital yang cukup canggih sehingga memungkinkan penduduk merasa aman dan nyaman dalam proses pemakaian kartu tersebut. Tanpa adanya keamanan data yang memadai, partisipasi penduduk tidak bisa diharapkan terlalu besar. Secara fisik Electronic Identity Card didesain tidak menunjukkan data-data lengkap seseorang, sehingga jika hilang atau digunakan orang lain tidak bisa dipakai secara lebih luas. Data-data itu tersimpan di dalam bank data pemerintah yang hanya bisa diakses oleh yang berwenang. Electronic Identity Card juga didukung oleh kesiapan pegawai dari Pemerintah Lokal untuk melaksanakan eGovernment secara nasional. Kesiapan pegawai lokal ini diperlukan mengingat yang melaksanakan proses pendataan ini adalah pegawai lokal, walaupun data-data yang diberikan langsung masuk dalam sistem kependudukan nasional. Dan terakhir, penerbitan Electronic Identity Card dirasakan mempunyai nilai tambah dengan banyaknya layanan pemerintah secara online pada hampir semua sektor. Jadi, kartu ini tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas, tetapi juga sebagai tanda masuk untuk mendapatkan layanan pemerintah secara online. Adanya nilai tambah semacam inilah yang menambah partisipasi masyarakat untuk menggunakan kartu ini secara maksimal.

103

STRATEGI MEMBANGUN KOMUNITAS BERBASIS INFORMASI DI ESTONIA

104

KONDISI ESTONIA Estonia merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam pengembangan eGovernment. Dengan penetrasi internet sekitar 45% dari keseluruhan penduduk, Estonia menempati nomor 9 dalam penciptaan lingkungan online menurut World Competitiveness Yearbook dan sepuluh besar peringkat eReadiness menurut McConnell International. Kemajuan yang sudah dicapai di Estonia bukanlah kemajuan yang dicapai dalam sekejap. Prestasi ini didapatkan dari komitmen yang tinggi dari elit politik untuk membangun eGovernment, juga konsensus umum dari seluruh potensi kekuatan yang ada di Estonia. Dengan dukungan aktif pemerintah yang besar, pembangunan masyarakat informasi dan eGovernment dilaksanakan melalui perencanaan yang rapih dalam format pengembangan proyek yang berkesinambungan. Inisiatif ini didukung partisipasi sektor swasta yang terlibat aktif dalam berbagai proyek pemerintah. Dukungan dari seluruh pihak inilah yang menjadikan pengembangan masyarakat informasi menunjukkan kemajuan yang pesat. Masyarakat informasi merupakan salah satu agenda utama yang menjadi prasyarat bagi terciptanya kerangka eGovernment yang efektif. Beberapa prinsip utama dari masyarakat informasi adalah: 1.

Masyarakat informasi adalah konsep utuh di mana bangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Estonia didasarkan atas manajemen informasi terpadu sehingga menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

2.

Pemerintah akan berperan dalam dua hal: pertama sebagai promotor pengembangan masyarakat informasi, dan kedua sebagai penyedia kerangka pembangunan masyarakat informasi. Pelaksanaan pembangunan aplikasi dan teknis pengembangan sistem informasi akan melibatkan pihak swasta, masyarakat, dan berbagai lembaga yang berminat.

3.

Pemerintah akan berusaha memberikan akses yang sama dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di semua lokasi. Masyarakat informasi menuntut adanya kesetaraan dan kesamaan dalam mengakses layanan dan informasi yang disediakan pemerintah.

4.

Dalam melaksanakan inisiatif eGovernment, sangat diperlukan mekanisme kordinasi yang efektif antar departemen. Kordinasi menyangkut standardisasi aplikasi yang akan digunakan dan layanan apa saja yang memungkinkan dilakukan sharing informasi antar beberapa departemen.

5.

Fokus pemerintah untuk pembangunan masyarakat informasi ini dipusatkan pada dua sektor: pendidikan di Estonia dan pengembangan solusi untuk administrasi umum. Sektor pendidikan menyangkut penyiapan sumber daya yang memadai, sementara pengembangan solusi dan administrasi umum diperlukan untuk implementasi eGovernment.

APLIKASI EGOVERNMENT Cukup banyak aplikasi eGovernment yang sudah dibangun di Estonia. Beberapa di antaranya adalah:

105

Pertama, Portal eGovernment Portal eGovernment di Estonia beralamat di www.riik.ee merupakan portal informasi resmi pemerintah kepada masyarakat dan seluruh kalangan. Sebagai sebuah media layanan, portal ini tidak sekedar berfungsi sebagai sarana informasi pemerintah secara virtual tetapi juga menjadi pintu akses bagi seluruh layanan eGovernment yang disediakan pemerintah. Isi dari portal ini adalah informasi umum mengenai Estonia dari sisi geografis dan berbagai potensi ekonomi dan pembangunan di sana. Selain itu, struktur pemerintahan dengan alamat dan email lengkap untuk setiap staf dan pejabat pemerintah bisa di dapat di sini.

Sumber: Estonian Government, 2002

Kedua, Penerapan Konsep eCitizen eCitizen adalah layanan pemerintah yang berhubungan dengan masalah kependudukan dan kenegaraan yang bisa diakses secara online. Layanan ini memungkinkan penduduk melakukan pendaftaran kependudukan, domisili, kartu keluarga, dan berbagai layanan yang berhubungan dengan kehidupan kesehariannya dilakukan secara online. Layanan yang disediakan dibuat menyesuaikan dengan pola kehidupan seseorang mulai dari kecil hingga menjadi orang tua. Masyarakat bisa memilih layanan mana sesuai dengan kebutuhannya. Faktor penting dalam pelaksanaan eCitizen adalah identifikasi dan otentifikasi dari masing-masing penduduk. Pemerintah mengantisipasi hal ini dengan menerbitkan kartu identitas elektronik dan sistem otentifikasi online, sehingga hampir semua layanan bisa diakses secara online.

Ketiga, Implementasi eDemocracy

106

Prinsip eDemocracy adalah bagaimana masyarakat mendapatkan akses untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan demikian, semua keputusan yang diambil pemerintah diharapkan memenuhi aspirasi masyarakat dan program-programnya dapat dipertanggungjawabkan. Pada proses partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, telah dibuka forum diskusi online atas kebijakan pemerintah baik yang sudah dikeluarkan maupun sedang dibahas. Forum diskusi ini bisa diakses oleh semua kalangan sehingga diharapkan semua aspriasi masyarakat bisa tersalurkan. Pada tahapan lebih lanjut adalah penerapan eVoting untuk pemilu online yang undang-undangnya dibuat pada tahun 2002 dan diharapkan bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2005.

Keempat, Pengembangan Kartu Identitas Elektronik Kartu identitas elektronik adalah kartu informasi pribadi yang berisi semua informasi terpadu tentang diri seseorang. Kartu identitas elektronik secara fisik dicetak sebagaimana kartu kredit tetapi dilengkapi dengan microchip yang berisi nomer identitas pribadi dan tanda tangan digital. Kartu identitas elektronik menjadi prasyarat untuk memperoleh layanan informasi online karena proses otentifikasi dilakukan melalui microchip ini. Direncanakan, setiap penduduk sudah mempunyai kartu identitas elektronik ini pada akhir tahun 2004. Sejalan dengan penerbitan kartu identitas penduduk ini, setiap penduduk juga diberikan satu email yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi utama dengan pemerintah.

Sumber: Estonian Government, 2002 Penerbitan kartu identitas elektronik ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya standardisasi platform dan aplikasi dari seluruh layanan pemerintah pada setiap departemen. Karena bagaimanapun, sebagai kunci akses, kartu

107

identitas elektronik pemerintah.

harus

bisa

dipakai

untuk

memperoleh

semua

layanan

PENGEMBANGAN KE DEPAN Pembangunan masyarakat informasi dan eGovernment di Estonia terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Berbagai layanan pemerintah dan pengembangan sistem informasi terpadu terus dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi dan tingkat kesiapan departemen bersangkutan. Di antara beberapa aplikasi yang terus dibangun adalah: •

Ketersediaan informasi yang lengkap dan terpadu di internet. Portal eGovernment diharapkan menjadi pusat informasi lengkap mengenai pemerintah dan negara Estonia bagi semua kalangan.

•

Aplikasi eFinance untuk mengatur semua sektor keuangan pemerintahan yang menyangkut anggaran dan pemakaiannya.

•

Sistem informasi hukum eLegal di mana masyarakat bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan hukum, pengadilan dan proses perkara yang sedang mereka ajukan.

•

Sistem perpajakan online eTaxation, dimana masyarakat dan kalangan bisnis bisa mendapatkan informasi tentang pajak, menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan, sekaligus membayarnya secara online.

•

Manajemen dokumen secara digital untuk seluruh informasi, surat menyurat, dan dokumentasi pemerintahan.

•

Sistem informasi kependudukan eRegistries untuk pendaftaran semua surat-surat izin secara online.

Layanan tersebut akan terus dikembangkan apalagi dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan adanya konvergensi antara sistem komputer dengan peralatan komunikasi. Pelayanan pemerintah di masa depan tidak hanya bisa diakses melalui internet, tetapi juga melalui berbagai peralatan komunikasi seperti telepon dan PDA. Pada akhirnya, inisiatif eGovernment selain memudahkan masyarakat untuk mengakses memungkinkan terbangunnya pemerintahan dipertanggungjawabkan.

108

memberikan manfaat dalam layanan pemerintah, juga yang bersih dan dapat

RENCANA STRATEGIS MODERNISASI MASYARAKAT WINA

109

Sejak tahun 1990-an Dewan Kota Wina telah mengidentifikasi pentingnya sistem informasi dalam proses pemerintahan. Setelah melalui berbagai perjalanan dan diskusi panjang, dibangunlah rencana strategis modernisasi proses administrasi publik di Wina pada tahun 2001. Rencana strategis ini menyangkut pembangunan sistem informasi dan administrasi publik di Wina yang dikembangkan untuk memperbaiki layanan masyarakat. Sebanyak 39 proyek tercakup dalam rencana pembangunan hingga tahun 2004. Prinsip dasar dari pengembangan sistem informasi dan administrasi publik di Wina adalah: •

Bagaimana pemerintah menciptakan kepuasan pelanggan dan masyarakat yang lebih tinggi terhadap layanan yang selama ini ada melalui eGovernment.

•

Sistem administrasi publik harus mampu mengembangkan budaya kerja dan budaya pemerintahan yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

•

Pengelolaan keuangan secara modern sebagaimana dilakukan oleh perusahaan untuk mempertinggi akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

•

Membangun kinerja dan produktifitas departemen dan pegawai pemerintahan

•

Penggunaan teknologi informasi harus mampu menjadikan proses bisnis lebih efisien.

•

Pengadaan barang secara modern menjamin transparansi dan keadilan.

yang

dengan

tinggi

pada

eProcurement

semua

untuk

TUJUAN EGOVERNMENT eGovernment mempunyai arti bahwa seluruh proses yang dikerjakan pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi yang intensif. Di Wina, inisiatif eGovernment mempunyai beberapa arah dan tujuan strategis, yaitu: •

Dengan eGovernment pemerintah ingin memberikan penawaran yang luas mengenai berbagai informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah. Masyarakat bisa mendapatkan layanan pemerintah secara interaktif dan online sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka.

•

Mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan publik. Karena masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah, masyarakat bisa melakukan kontrol dan pertanggung jawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

•

Dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. eGovernment mengharuskan pemerintah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Partisipasi

110

yang luas akan lebih menjamin keputusan yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis •

Menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, di mana mereka bisa mendapatkan layanan langsung melalui internet. Selama ini masyarakat mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi langsung kantor-kantor pemerintahan. Lewat eGovernment masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak.

Pelaksanaan eGovernment tentu saja akan mengubah peran dari staf dan pegawai pemerintahan di Wina. Dalam pelayanan tradisional staf dan pegawai pemerintahan akan banyak berurusan dengan penanganan masyarakat secara langsung, dokumentasi dan aspek administratif. Melalui eGovernment, kontak masyarakat secara langsung berkurang karena masyarakat bisa mendapatkan layanan secara online. Urusan administratifpun bisa dikurangi dengan proses otomasi sistem. Peran staf dan pegawai pemerintah dengan akan dialihkan menjadi customer service yang siap melayani berbagai pertanyaan melalui telepon dan email mengenai cara menggunakan portal dan mendapatkan layanan pemerintah. Mereka juga bertanggung jawab mengelola portal dengan memberikan berbagai informasi yang diperlukan. Sementara staf lain diarahkan untuk mengembangkan pemikiran strategis dan membangun kerjasama yang lebih intens antara pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis.

BEBERAPA CONTOH APLIKASI EGOVERNMENT Pemerintah kota Wina membangun portal resmi kota Wina yang beralamat di www.wien.at. Portal ini merupakan salah satu yang tersukses di Austria dengan 20.000 pageviews dan 13 juta hits per bulan. Portal ini juga mempunyai layanan newsletter wien.at.rk. Pihak Departemen informasi dan komunikasi yang mengelola portal ini. Walaupun demikian, karena isi portal ini berasal dari berbagai departemen, update informasi sangat tergantung dari keaktifan tiaptiap departemen, karena isinya diserahkan kepada mereka. Departemen informasi dan komunikasi hanya memberikan arahan dan konsultasi tentang apa yang perlu mereka tampilkan. Target pengunjung dari portal ini adalah masyarakat dan kalangan bisnis di kota Wina. Selain itu, juga ditujukan bagi kalangan turis dan masyarakat internasional yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang Wina. Secara umum informasi tentang Wina mendapatkan porsi sangat besar di halaman depan. Dengan target market yang berbeda itulah, portal ini disajikan dalam 2 bahasa: Inggris dan Jerman. Penggunaan bahasa Inggris diperuntukkan terutama bagi pengunjung internasional.

111

Sumber: Austrian Government, 2001

Pengunjung bisa memulai menjelajah portal ini sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. Terdapat menu yang sangat lengkap mulai dari informasi bisnis, administrasi kota, kebudayaan, pendidikan, politik, ekonomi, wisata, dan berbagai informasi lain. Bahkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Wina, disediakan berbagai foto-foto dan gambar-gambar sudut kota Wina yang memudahkan kalangan wisatawan manca negara dalam menentukan tujuan wisatanya. Dari portal inilah, masyarakat Wina bisa mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara langsung, mulai dari proses perijinan hingga pembelian tiket. Di antara beberapa layanan adalah: •

Pemrosesan perijinan untuk mendirikan perusahaan ataupun melakukan perdagangan bisa dilakukan secara online. Formulir dan persyaratan bisa dilampirkan di sana dan pembayaranpun bisa dilakukan secara online. Pemrosesan yang cepat ini memungkinkan tumbuhnya berbagai unit usaha secara signifikan.

•

Proses pengurusan sertifikat tanah baik untuk masyarakat dalam maupun luar Wina juga bisa dilakukan secara online. Semua aplikasi dan pemrosesan dokumen dilakukan secara online. Pada saat pemrosesan, orang bisa melihat status aplikasinya apakah diterima atau tidak. Selesai aplikasi diterima orang tersebut akan mendapatkan notifikasi secara online.

Banyak sekali aplikasi lain yang bisa dilakukan secara online. Dengan demikian, eGovernment akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah sekaligus mempercepat proses bisnis dan produktifitas dari sisi pemerintahan.

112

STUDI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI YORDANIA

113

Yordania adalah salah satu negara di Timur Tengah yang berencana menerapkan inisiatif e-Government. Sebagai langkah awal adalah mengadakan studi penerapan e-Government di berbagai negara. Berikut adalah beberapa hasil studi tentang penerapan e-Government yang menjadi dasar usulan bagi penerapan di Yordania. Studi ini meliputi enam negara, yaitu: Australia, Amerika Serikat, Singapura, Uni Emirat Arab, Portugal, dan United Kingdom.

TUJUAN E-GOVERNMENT Secara umum, penerapan e-Government mempunyai tujuan sebagai berikut:

di

berbagai

negara

yang

dikaji

1.

Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat.

2.

Meningkatkan transparansi akses informasi publik.

3.

Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat.

4.

Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.

pemerintahan

dengan

memperbanyak

Setiap negara mempunyai prioritas berbeda dalam menerapkan tujuan eGovernment. Portugal misalnya menginginkan agar e-Government bisa menjadi jalan bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis dengan mendekatkan masyarakat kepada negara melalui teknologi informasi. Singapura menerapkan e - G o v e r n m e n t s e b a g a i u p a y a m e n i n g k a t k a n i m a g e s e b a g a i p e n g h u b u n g eCommerce untuk berbagai negara. Sementara penerapan e-Government di Australia bertujuan meningkatkan kemampuan bersaing negara tersebut. Aspek lain adalah mengenai tahapan pelaksanaan dan implementasi eGovernment yang juga berbeda pada setiap negara. Karena besarnya ruang lingkup e-Government, pelaksanaannya membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut mulai dari yang paling sederhana dengan pembentukan website resmi pemerintah, hingga mencakup berbagai aplikasi yang rumit yang menyangkut antar departemen. Gambar berikut bisa mengilustrasikan tahapan penerapan e-Government.

114

Sumber: Yordanian Government, 2002

POLA INSTITUTIONAL Secara institusi, pemerintah yang melakukan imlementasi e-Government terbagi dua: sentralisasi dan desentralisasi. Tabel berikut menggambarkan ciri khas karakter pemerintahan dalam hal ini. Dalam implementasi yang menganut sentralisasi, inisiatif e-Government datang dari Pemerintah pusat. Pemerintah pusat jugalah yang membuat masterplan perencanaan dan implementasi e-Government di seluruh negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk satu badan pemerintah yang menjadi kordinator utama bagi seluruh proses pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Singapura merupakan contoh bagaimana e-Government diterapkan secara sentralisasi. Pemerintah Singapura membentuk Infocom Development Authority (IDA), Badan Otorita Pengembangan Informasi dan Komunikasi. IDA dibiayai dengan mandat untuk mempelajari segala kemungkinan penerapan teknologi informasi untuk berbagai layanan pemerintah. IDA kemudian membentuk apa yang disebut sebagai “IT2000 Master Plan”, yang mencanangkan 130 layanan yang bisa dilakukan secara online. Hingga sekarang, terdapat 132 layanan yang sudah online di Singapura termasuk pembayaran pajak, pendaftaran sekolah dan perguruan tinggi, dan juga layanan pendaftaran tenaga kerja. Implementasi e-Government di Singapura tergolong cepat. Menurut laporan Badan Komputer Nasional Singapura, website resmi pemerintah Singapura diluncurkan secara resmi pada bulan April 1995, dan saat itu belum banyak departemen yang kenal internet. Tetapi pada bulan Juli 1995, semua 36 kementrian negara Singapura sudah terhubung secara online dan bisa diakses untuk pelayanan publik. Yang menarik adalah, karena strukturnya yang tidak begitu besar, penerapan eGovernment pada tingkat implementasi di masing-masing departemen tidak mendapatkan tantangan dan penolakan yang cukup berarti. Karakter kedua adalah Desentralisasi, di mana inisiatif dan tema besar memang ada pada pemerintah pusat. Tetapi pada tahap implementasi di lapangan, badan-badan Pemerintah dan terutama pemerintah lokal lebih banyak berperan. Contoh penerapan model ini adalah di Pemerintah Amerika Serikat. Isu eGovernment mencuat di awal 1980 hingga 1990-an ketika tuntutan kepada Pemerintah Federal untuk meningkatkan kualitas layanan publik semakin meluas. Hal itu juga didukung oleh beberapa aturan yang secara khusus menyebutkan penerapan Teknologi Informasi sebagai alat untuk meningkatkan layanan. Hal ketiga yang mendukung adalah mulai diterapkannya teknologi informasi oleh beberapa badan pemerintah secara independen. Pada beberapa level, eGovernment dibiayai oleh Pemerintah Federal. Tetapi setiap badan

115

pemerintah negara bagian, kota-kota serta daerah membiayai sendiri investasi teknologi informasi yang mereka keluarkan. Peran Pemerintah Federal adalah memberikan dukungan secara politis, menetapkan target dan deadline, menawarkan bantuan keuangan dan sumber daya secara terbatas, dan menginvestasikan untuk infrastruktur umum seperti telekomunikasi. Beberapa badan bertugas secara lintas divisi melakukan kordinasi secara nasional, yaitu: KARAKTER Pengambilan Keputusan

Struktur Pemerintahan Ukuran Pemerintahan/ Birokrasi Strategi

Standar

Inovasi

SENTRALISASI Top Down: Presiden dan kabinet memberikan paket keputusan, dan dilaksanakan oleh Badan/Biro yang ditunjuk Pemerintah Badan/Biro pemerintah sedikit, pemerintahan hanya satu tingkat Kecil, 3,8 juta/60.000

DESENTRALISASI Badan/Biro Pemerintahan melaksanakan perencanaan mereka sendiri

Strategi dibangung oleh kabinet, dan dilaksanakan oleh Badan/Biro yang ditunjuk sebagai kordinator pelaksana Ditentukan oleh Badan/Biro pemerintah yang menjadi kordinator

Tema besar dari pemerintah, tetapi dikerjakan secara bersama oleh beberapa badan/biro pemerintahan Standar umum ditentukan oleh pemerintah pusat, fungsionalitas ditentukan oleh masingmasing departmen atau biro pemerintahan. Dilakukan oleh masingmasing departemen dan biro pemerintah pada tiap-tiap negara bagian

Ditentukan oleh Badan/Biro pemerintah yang menjadi kordinator

Banyak tingkatan dalam birokrasi pemerintah Besar, 275.550.680/1.804.581

•

Badan Layanan Teknologi Informasi Pemerintah, yang membiayai inovasi proyek di bidang Teknologi Informasi;

•

Chief Information Technologi Council, yang memfokuskan untuk melatih staf IT dari badan pemerintahan dan melakukan pertukaran informasi dalam pengembangan desain, aplikasi, dan berbagai potensi lain yang bisa dikembangkan bersama;

•

Badan Kerjasama Nasional untuk Pengembangan Pemerintahan (National Partnership for Reinventing Government), sebuah badan antar departemen yang dibentuk untuk memacu efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab kinerja berbagai badan pemerintah; dan

•

Badan Administrasi Layanan Masyarakat (General Service Administration) yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan landasan administratif dari pihak pemerintah dan mengawasi badan-

116

badan pemerintah di dalam penggunaan dana yang berhubungan dengan Teknologi Informasi.

LAYANAN MELALUI E-GOVERNMENT Cukup terdapat variasi di berbagai negara dalam penerapan e-Government. Layanan yang bisa dilakukan e-Government meliputi G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Portugal menerapkan hampir semua layanan masyarakat dalam implementasi e-Government di negaranya. Sementara di Amerika Serikat, implementasi e-Government diarahkan baik untuk G2C maupun G2B. Singapura dan Inggris juga melakukan hal serupa. Uni Emirat Arab merupakan negara yang tergolong baru dalam penerapan e-Government. Masih sedikit layanan yang bisa dinikmati masyarakat secara online.

Sumber: Yordanian Government, 2002 REFORMASI SEKTOR PUBLIK Penerapan e-Government tidak serta merta bisa mengubah kualitas layanan pada berbagai sektor pemerintahan. Karena itu, penerapan e-Government perlu didukung reformasi di sektor pelayanan sehingga secara langsung akan mendukung perkembangan e-Government secara baik. Tanpa dukungan tersebut, tujuan e-Government untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah akan sulit tercapai.

INFRASTRUKTUR DAN PERANGKAT TEKNOLOGI Penerapan e-Government di hampir semua negara dimulai dari pembangunan portal ataupun website resmi pemerintah. Yang membedakan antara satu negara dengan negara yang lain adalah aplikasi dan sistem yang dikembangkan di belakang portal tersebut. Portugal mungkin yang cukup maju dalam hal ini, dengan mengintegrasikan portalnya dengan model kios informasi yang diletakkan di berbagai tempat. Singapura juga sudah mengintegrasikan portalnya dengan berbagai aplikasi, termasuk database pemerintah, intranet, dan lain-lain. 117

BEBERAPA PELAJARAN UNTUK YORDANIA Dari hasil studi penerapan e-Government di enam negara di atas, beberapa hal perlu diperhatikan untuk penerapan e-Government di Yordania: •

Pertama, Yordania perlu mengembangkan visi kepemimpinan yang kuat dan terus menerus didengungkan baik di jajayan pemerintah maupun masyarakat. Visi dan kepemimpinan yang kuat mutlak diperlukan karena penerapan e-Government bukanlah perkara mudah dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak.

•

Kedua, perlu ditetapkan target yang bisa dijalankan secara jelas sesuai dengan visi jangka panjang pemerintah. Target ini akan menjadi tahapan-tahapan pelaksanaan e-Government dan juga mempunyai fungsi kontrol terhadap keberhasilan pelaksanaan secara keseluruhan.

•

Ketiga, dalam tahap pelaksanaan, harus diiringi dengan reformasi pada pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi tidak serta merta mengubah kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Diperlukan adanya usaha tersendiri untuk mengubah mentalitas pegawai pemerintah menuju peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

•

Keempat, karena relevansinya yang luas dengan berbagai bidang, eGovernment tidak bisa diimplementasikan sendiri, tetapi harus diintegrasikan dengan kebijakan lain di bidang sosial, terutama yang terkait dengan kesenjangan digital.

•

Kelima, untuk memastikan jalannya implementasi secara baik, perlu adanya proyek percontohan sebelum implementasi. Proyek percontohan ini akan memberikan perbaikan-perbaikan dan gambaran di lapangan secara lebih nyata tentang berbagai masalah yang perlu dipersiapkan solusinya ketika diimplementasikan secara nasional.

•

Keenam, karena belum meratanya pemakaian internet, perlu dipastikan bahwa strategi penerapan e-Government disesuaikan dengan kepentingan publik tanpa mengorbankan layanan tradisional yang selama ini ada. Artinya, layanan e-Government pertama kali harus dilihat sebagai alternatif dan tidak serta merta menggantikan fungsi layanan yang selama ini ada.

•

Ketujuh, perlu adanya infrastruktur hukum yang kuat sebelum eGovernment dilaksanakan. Karena e-Government akan banyak sekali berhubungan dengan informasi, baik milik negara ataupun masyarakat, landasan hukum yang kuat mutlak diperlukan. Landasan hukum akan memberikan pijakan bagi semua pihak yang ingin terlibat dalam implementasi e-Government. Masyarakat juga akan memberikan kepercayaan yang besar, karena tanpa partisipasi luas dari masyarakat, tentu saja tujuan e-Government akan sulit tercapai.

•

Kedelapan, karena e-Government adalah program untuk semua pihak, pemerintah perlu melakukan sosialisasi pentingnya penerapan eGovernment kepada semua pihak yang terkait. Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri. Dengan menjual ide-ide dan keuntungan eGovernment kepada berbagai pihak akan memudahkan proses pemahaman, dan partisipasi mereka pada saatnya diperlukan.

118

•

Kesembilan, e-Government harus dibangun berdasarkan dan untuk meningkatkan kemampuan bersaing negara. Jadi, penerapan eGovernment tidak semata-mata faktor gengsi ataupun ikut-ikutan negara lain.

•

Kesepuluh, karena e-Government membutuhkan dana dan sumber daya yang sangat besar, pemerintah perlu membangun kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang terkait. Keterlibatan pihak swasta ini diperlukan dalam banyak sekali sektor, mulai dari konsultasi penerapan teknologi, hingga kalangan yang memberikan layanan pendidikan teknologi kepada masyarakat.

Dan pada akhirnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan bahasa yang sesuai kepada mereka pentingnya eGovernment bagi mereka, terutama dalam proses pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang lebih baik.

119

BRUNEI MENUJU MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK

120

THE NATIONAL ICT PROGRAMME Pemerintah Brunei Darussalam memiliki peran yang sangat besar dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Brunei mulai memformulasikan kerangka perencanaan strategi teknologi informasinya pada tahun 1992 dan mulai dijalankan pada tahun 2000. Pada akhir tahun 2000 Sultan Hassanal Bolkiah menunjukkan komitmennya untuk membawa Brunei dan masyarakat Brunei menuju mainstream teknologi informasi global. Pada konferensi APEC 2000, Sultan Hassanal Bolkiah memberikan sinyal bahwa Brunei merupakan negara yang terbuka untuk bisnis. Komitmen ini dituangkan ke dalam penerapan e-Government dan e-Business serta e-Brunei – yang merupakan strategi untuk membawa Brunei menuju masyarakat berbasis elektronis (paperless society). Disamping tujuan utama tersebut terdapat juga kebutuhan untuk melakukan pengembangan sektor pelayanan untuk membuat lapangan kerja baru dan sumber pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya tujuan di atas, maka lahirlah berbagai inisiatif baru terhadap adopsi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Brunei. Visi Teknologi Informasi Nasional Brunei adalah: “Brunei Darussalam to exploit IT to its fullest potential for national prosperity” Sementara misi nasional Teknologi Informasi Nasional Brunei adalah: “Brunei Darussalam through its National IT Council aims to lead and facilitate the strategic development and diffusion of state-of-the-art IT for the entire nation” “IT 2000 and beyond” yang merupakan strategic IT plan nasional Brunei memiliki berbagai tujuan seperti meningkatkan literasi penggunaan teknologi informasi, mempromosikan penggunaan aplikasi teknologi informasi pada sektor publik dan privat, dan juga memastikan ketersediaan tenaga kerja teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan pada berbagai sektor. Untuk mendukung rencana tersebut, perencanaan strategi teknologi informasi yang dibuat memberikan perhatian untuk membuat masyarakat yang berbasis elektronis (paperless society), memperkenalkan layanan electronic government melalui berbagai program pelatihan dan koordinasi teknologi informasi untuk mempercepat adopsi teknologi informasi dan penyebaran e-Business pada sektor private. Melalui program Eight National Development Plan yang dilakukan mulai tahun 2001 sampai 2005, Pemerintah Brunei telah mengalokasi dana sebesar 570 juta dollar Amerika untuk mengembangkan sektor tenologi informasi dan komunikasi. Dana tersebut juga digunakan untuk mengembangkan infrastruktur eGovernment untuk mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan.

KEY ORGANISATIONAL STRUCTURE Untuk mendukung pengembangan National ICT Programme maka ditetapkan berbagai badan yang terdiri atas anggota dewan, komite dan agensi pemerintahan lainnya seperti berikut.

121

Brunei Darussalam Technology (BIT) Council BIT Council merupakan badan yang dibentuk pada tahun 2000 untuk mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan strategis dan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Badan ini dipimpin oleh mentri komunikasi dan terdiri atas berbagai kalangan yang merepresentasikan kalangan pemerintahan, sector privat, sektor teknologi informasi, pihak akademik dan komunitas. Untuk mendukung misi yang dijalankannya, badan ini menetapkan sepuluh tujuan yang mencakup berbagai area seperti leadership, needs, IT literacy, manpower, applications, R&D, links, economy, business dan relevance.

Information Technology and State Stores Department Badan ini berada di bawah menteri keuangan dan tergabung dalam proyek National ICT development programme. Badan ini bertugas mengatur beberapa bidang seperti good governance, pengembangan berkelanjutan dan layanan elektronis. ITSSD merupakan badan sekretariat dari BIT Councul. Dengan demikian, badan ini bertugas untuk mendukung aktivitas BIT Council, mengawasi implementasi National IT Strategic Plan, menjadi ujung tombak untuk memformulasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan perencanaan teknologi informasi nasional, mengadakan hubungan dengan kelompok teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus sebagai organisasi yang berhubungan dan mengatur komunikasi dan publikasi.

e-Government Programme executive Committee (EGPEC) EGPEC merupakan afiliasi dari BIT Council. Anggota EGPEC merupakan sekretaris dari berbagai kementrian dalam pemerintahan Brunei. EGPEC bertugas sebagai advisor dan badan konsultatif BIT Council untuk pengembangan dan Implementasi program-program e-Government seperti yang tertera pada e-Government Strategic Framework for Action 2001-2005. EGPEC bertugas untuk melakukan perkiraan, studi dan mengajukan langkah-langkah implementasi program e-Government temasuk mempersiapkan Plan of Action secara spesifik untuk melanjutkan misi program penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam waktu lima tahun. Badan ini bertindak sebagai mesin penggerak penerapan teknologi informasi untuk layanan publik dan pengembangan layanan berbasis elektronis.

e-Business Programme Executive Committee (EBPEC) EBPEC merupakan afiliasi dari BIT Council. Badan ini memiliki kesamaan dengan EGPEC akan tetapi difokuskan untuk mengatur masalah perdagangan. Anggota dari badan ini terdiri atas berbagai pimpinan lembaga teknologi informasi dan merepresentasikan berbagai kalangan seperti sektor privat, akademik dan layanan sipil. Badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan penggunaan aplikasi teknologi informasi untuk sektor privat dan publik, mengidetifikasikan berbagai peluang strategis untuk bisnis teknologi informasi lokal dan secara langsung mendampingi berbagai kebutuhan sektor teknologi informasi.

122

Ministry of Communications Kementrian komunikasi memiliki tugas utama untuk mengatur perencanaan, pembuatan dan pengembangan indstri tranportasi –baik darat, laut dan udara— dan indstri komunikasi –pos dan telekomunikasi. Kementrian ini juga menyiapkan dan meng-update hukum dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan industri yang kompetitif dan kondusif. Kementrian ini juga mengembangkan dan mempromosikan berbagai layanan melalui departemen yang dimilikinya. Saat ini, Jabatan Telecom Brunei (JTB atau Brunei Telecom) merupakan departemen yang berada di bawah kementrian komunikasi dan bertugas untuk mengatur layanan telekomunikasi domestik dan internasional seperti suara, pesan dan komunikasi data. Sebagai penyedia layanan telekomunikasi nasional, JTB memiliki peranan penting untuk memfasilitasi pengembangan infokomunikasi.

Authority of Infocummunications Technology Industry (AITI) Badan ini dibentuk pada awal tahun 2003. AITI berfungsi sebagai badan independen untuk membuat regulasi dan mengembangkan industri teknologi informasi dan komunikasi.

E-GOVERNMENT – VISIONS AND DIRECTIONS Kunci utama dari program e-Government Brunei adalah: EG21 – Governance and Services Online Terkait dengan penyelenggaraan e-Government, pemerintah Brunei memiliki visi sebagai berikut: “To be an E-Smart Government in line with 21st Century Civil Serice Vision” dimana target bureaucracy”.

dari

visi

tersebut

adalah

terciptanya

suatu

“paperless

Adapun misi program e-Government Brunei adalah: His Majesty’s Government aims to establish elektronic governance and services to best serve the nation. Untuk mendukung program e-Government maka dibentuk berbagai flagship. Beberapa kementrian atau agensi pemerintah secara langsung bertugas untuk memimpin beberapa flagship berikut: PMONet, HRM Flagship

Kantor Perdana Mentri

Defence ICT Infrastructure

Kementrian Pertahanan

TAFIS, EG Centre, IT manpower devt

Kementrian Keuangan



Kementrian Luar Negeri

123

MSC Flagship, Mukim.net

Kementrian Dalam Negeri

e-Education

Kementrian Pendidikan



Kementrian Industri dan Sumber Daya

Zakat Information System, eKiosk, Islamic Information System

Kementrian Agama

e-Heritage

Kementrian Budaya, Pemuda dan Olahraga

eMinicom, eLatis

Kementrian Komunikasi

e-Health

Kementrian Kesehatan

MOD e

Kementrian Pembangunan

Selain itu juga dikembangkan cetakbiru implementasi EG Value Chain yang menyediakan alternatif efektif untuk mendukung kementrian pembangunan dan agensi-agensi pemerintahan untuk masing-masing proyek e-Government mereka. Kerangka layanan pada cetakbiru tersebut mencakup tiga area seperti: EG Centre, EG Bandwidth dan EG Agency.

EG Agency Service Pengguna pada departemen atau kementrian dapat memilih dua model penawaran. Mereka dapat memilih menggunakan IT Center kementrian sesuai dengan departemennya, atau memiliki host ITSSD pada EG Center. Secara umum, terdapat 12 IT Center kementrian yang berhubungan dengan visi dan misi spesifik tiap kementrian. Setiap Center menangani transaksi pada Internet, Intranet dan Extranet. Agensi EG memberikan layanan berupa aplikasi outsourcing, perangkat akses multi-channel, infrastruktur agensi, alatbantu pada lingkungan office, manpower, training, kerangka arsitektur, marketing dan jaminan kualitas.

EG Bandwidth Service Layanan ini diatur oleh Kementrian Komunikasi. Infrastruktur komunikasi membantu menyediakan koneksi ke berbagai pemerintahan. Dengan lain perkataan, EG Bandwdth Service menyediakan outsourcing koneksi jaringan broadband ke router/switch.

EG Centre Service Layanan ini diatur oleh ITSSD yang didesain untuk memberikan layanan umum seperti fasilitas hosting, manajemen fasilitas, data center, disaster recovery center, network operation center, service operation center (termasuk sertifikasi

124

otoritas, layanan e-mail, portal, kustomisasi website, gateway dan layanan bisnis umum).

KEY STRATEGIC AND GOALS Secara umum terdapat tiga strategi yang digunakan pemerintah Brunei untuk menerapkan e-Government. •

Pertama adalah dengan melembagakan kerangka struktural eGovernment untuk merealisasikan dan menopang pengeluaran. Hal ini membutuhkan pengambangan infratruktir secara institusional, membangun solusi e-government dan membuat mekanisme pengawasan dan regulasi.

•

Kedua adalah dengan menekan smart capital untuk membangun infrastruktur yang reliabel. Bagian ini termasuk intrastruktur eGovernment, dan juga aplikasi dan layanan e-government secara umum dan khusus.

•

Strategi ketiga membutuhkan pembangunan sumberdaya masyarakat yang berpengaruh pada kapasitas, kapabilitas dan inovasi ekonomi.

Terkait dengan strategi di atas, maka terbentuk tujuh tujuan seperti berikut: •

Menetapkan kerangka e-Government.

•

Menetapkan arsitektur e-Government.

•

Menetapkan pengawasan dan regulasi.

•

Menetapkan infrastruktur e-Government.

•

Menyebarkan aplikasi dan layanan e-Government secara umum.

•

Menyebarkan aplikasi dan layanan e-Government secara khusus.

•

Menetapkan ekonomi berbasis pengetahuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta inisiatif masyarakat.

STATUS OF INITIATIVES Berikut ini beberapa inisiatif e-Government yang visibel pada Brunei. Beberapa diantaranya sudah terselesaikan, sementar beberapa inisiatif lainnya masuh dalam tahap pengembangan. TEMA: the IT Program for the Civil Service TEMA merupakan singkatan dari TEknologi MAklumat yang dibentuk kantor Perdana Mentri pada tahun 1995. Objektif dari pengembangan TEMA terdiri atas tiga bagian, yaitu: •

Memperkenalkan program teknologi informasi secara umum untuk digunakan sebagai alat bantu masyarakat. 125

•

Mempromosikan program teknologi informasi untuk pengguna kementrian atau departemen. Promosi ini dilakukan melalui IT Committee pada tingkat mentri dan steering committee pada tingkat departemen.

TEMA digunakan untuk meng-update proses dan layanan pada saat proyek implementasi dan perawatan sistem Teknologi Informasi pada berbagai kementrian dan departemen. Dengan menggunakan TEMA, kementrian dan departemen dapat membuat permintaan untuk perangkat keras dan layanan teknologi informasi.

TAFIS Pada akhir tahun 2002, Kementrian Keuangan Brunei mulai mengimplementasikan proyek Treasury Accounting and Financial Information System (TAFIS). Objektif utama yang ingin dicapai adalah untuk memperbaiki efisiensi proses transaksi keuangan pemerintah. Versi dasar dari TAFIS telah disiapkan semenjak Maret 2002 dan dilakukan Business Process Reengineering (BPR) setelah milestone pertama selesai dilakukan. Persiapan untuk milestone kedua yang digunakan pada empat kementrian sudah mulai dipersiapkan. Penggunaan TAFIS diharapkan meningkatkan efisiensi manajemen layanan keuangan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan pencatatan keuangan pemerintah, disamping mempersiapkan alih pengetahuan dan kemampuan berdasarkan teknologi dan mendukung proses paperless geovernment. Pada akhirnya proyek ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas proses dan memperpendek waktu pengiriman.

E-Education Inisiatif e-Education merupakan fokus utama kementrian pendidikan sesuai dengan program e-Government. Tujuan utama e-Education adalah untuk memperbaiki secara signifikan kualitas belajar dan mengajar di kelas, dan juga meningkatkan literasi teknologi informasi. Strategi e-Education dituangkan dalam program EDUNET, e-Learning, Education Information System (EIS), Digital Library dan Human and Capacity Building.

E-Health Visi dari kementrian kesehatan adalah meningkatkan layanan medis melalui program e-Health. E-Health termasuk di dalam health plan 2000-2001, dengan misi untuk memberikan layanan medis dan perawatan kepada rakyat Brunei Darussalam. Implementasi E-Health dilakukan oleh kementrian kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menghemat pengeluaran dalam hal pemberian layanan kesehatan dan untuk meningkatkan layanan laboratorium klinik. Jaringan broadband yang disebut dengan RaGAM21 menghubungkan berbagai rumah sakit dengan lokasi yang berbeda-beda seperti Kuala Belait, Tutong dan Temburong dengan rumah sakit RIPAS. Semua layanan tersebut terintegrasi menjadi satu dalam lingkup E-Health. Dengan cara seperti ini, perawatan medis dapat dilakukan langsung kepada pasien dibandingkan pasien harus mendatangi perawatan medis.

126

Multipurpose Smartcard Smartcard pertama kali diperkenalkan di Brunei pada tahun 2000. Semenjak diperkenalkan pertama kali, smartcard yang dikeluarkan berjumlah 280.000 dalam bentuk official identity card. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai surat izin mengemudi, dokumen registrasi sekolah atau untuk berbagai keperluan lainnya. Kartu tersebut bahkan juga digunakan sebagai identitas multifungsi yang digunakan untuk dokumen perjalanan atau passport. Direncakan kartu tersebut juga dapat digunakan oleh pihak imigrasi untuk mengatur lalulintas orang dan dimasa mendatang juga digunakan dalam aplikasi e-Government.

Eco-Cyber Park Selama ini negara Brunei dikenal sebagai negara yang ekonominya bertumpu pada minyak. Akan tetapi, saat ini sudah banyak proposal yang dikeluarkan untuk membuat ekonomi yang bertumpu pada teknologi informasi dan komunikasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Salah satu proposal tersebut dikenal dengan nama Brunei Eco-Cyber Park. Eco-Cyber Park merupakan proyek pembangunan infrastruktur informasi. Eco-Cyber Park digunakan sebagai inkubator untuk pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dinamis, termasuk didalamnya adalah pengembangan komunikasi data dan content multimedia untuk membantu menarik perusahaan asing dan investasi di dalam negeri.

Mukim.Net Proyek mukim.net dilakukan untuk menjangkau berbagai “mukim” atau “kampung” di Brunei Darussalam. Aktivitas dan akses online akan dipusatkan pada berbagai pusat komunitas seperti halnya kantor pos. Proyek ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: •

Menyediakan layanan akses internet kepada masyarakat yang tidak memiliki sendiri akses teknologi informasi dirumah atau ditempat lainnya seperti sekolah dan sebagainya,

•

Membawa informasi bisnis ke kampung-kampung dan meningkatkan semangat untuk berwirausaha.

KEY CHALLENGES AND THE WAY AHEAD Meskipun termasuk terlambat dalam memulai, Brunei Darussalam dikatakan cukup berhasil dalam menerapkan e-Government. Pemerintah telah berhasil menetapkan berbagai kunci keberhasilan, tujuan dan strategi juga telah berhasil dibuat, mengkoordinasikan berbagai badan yang berhubungan termasuk menyediakan alokasi dana. Proses ini sudah dimulai oleh Sultan dan official senior pemerintah Brunei semenjak tahun 2000. Laporan-laporan perkembangan juga sudah dimulai pada berbagai area, yang pada awal tahun 2003 telah dinilai cukup berhasil. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Brunei juga menunjukkan keberhasilannya untuk

127

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Brunei sampai saat ini juga masih terus-menerus melakukan pengembangan e-Government seperti yang tercantum pada IT strategic plan “IT 2000 and Beyond”. Salah satu kunci sukses pemerintah Brunei seperti yang dikemukakan oleh Haji Mahmud, Direktur ITSSD adalah adanya dukungan dari pihak eksekutif dan penggunaan manajemen perubahan.

128

KOMITMEN PENGUASA MEMODERNISASIKAN CHINA

129

INFORMATIONIZATION IN CHINA Selama beberapa dekade, telah terjadi perubahan yang fenomenal untuk memodernisasikan Republik Rakyat China (RRC). Hal ini ditunjukkan oleh komitmen penguasa RRC untuk membawa China ke dalam ekonomi pasar. Internet sendiri di China sudah dikenal sudah sejak lama. Saat ini internet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kota. Jumlah pengguna internet di China juga meningkat dua kali setiap tahun selama lima tahun belakangan. Industri informasi (termasuk perangkat keras, perangkat lunak dan content) telah menjadi pilar utama sektor komersial China. Perusahaan teknologi informasi China seperti Legend dan Founder terbukti mampu bersaing dengan perusahaan asing dalam hal merebut pasar domestik.

INFORMATIONIZATION BLUEPRINT Pemerintah China menetapkan sepuluh Five-year Plan (2001-2005) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu meningkatkan industrialisi di China sebagai “national economic strategic adjusment and restructuring”. Pada tahun 2000, pemerintah memperkenalkan sebuah aturan yang disebut dengan “National Informatization Quotient” atau NIQ yang digunakan sebagai panduan evaluasi tingkatan informasi pada berbagai daerah di China. Juli 2002 China mengeluarkan cetakbiru informasi yang disebut dengan “Layout of National economy and Society Informatization”. Dalam cetakbiru tersebut termasuk empat program yang harus dijalankan. •

Pembangunan sumberdaya informasi.

•

Pembangunan infrastruktur informasi

•

Aplikasi informasi

•

Produk informasi .

Pada waktu yang sama pengembangan memiliki cakupan sebagai berikut:

e-Government

pemerintah

China

•

Mengembangkan fungsi dan platform jaringan informasi e-governemnt dengan standar yang seragam.

•

Mengelola implikasi sistem bisnis, serta pengembangan dasar dan strategi warehouse informasi e-Government.

•

Meningkatkan pertukaran sumberdaya informasi.

•

Mengembangkan sistem keamanan dasar e-Government.

THE GOLDEN PROJECT Penerapan Teknologi Informasi di China mulai dikembangkan pada Desember 1993, dengan terbentuknya Joint Committee of National Economic Informatization yang mengeluarkan sebuah inisiatif yang disebut dengan “Golden Project”. Tujuan dari proyek ini adalah:

130

•

Membangun jalur informasi nasional untuk melakukan modernisasi dan pengembangan ekonomi.

•

Mengarahkan pengembangan teknologi informasi di China.

•

Menghubungkan pemerintah pusat ke setiap povinsi dan membuat pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan melalui berbaga kementrian dan industri.

Poin pertama bertujuan untuk membuat infrastruktur informasi untuk dapat mengalirkan berbagai data. Poin kedua merupakan usaha China untuk membuat negara tersebut lebih modern. Sementara poin ketiga merupakan gabungan antara dua poin pertama, sehingga pemerintah pusat dapat mengawasi administrasi ke tiap daerah dengan menjadi “information gatekeeper”. Inisiatif Golden Project dapat dikategorikan ke dalam empat tier atau fase: •

Golden Gate atau kerap juga dikenal dengan nama Golden Custom dibuat untuk mengintegrasikan informasi perdagangan dengan berbagai badan seperti MOFTEC, Biro Umum, serta menjadi tempat bagi perusahaan perdagangan asing dan bank.

•

Golden Bridge memfokuskan diri pada infrastruktur. Tujuannya adalah membuat tulang punggung infrastruktur jaringan informasi ekonomi nasional. Proyek ini memberikan dukungan penggunaan akses internet, email, EDI serta layanan informasi dan aplikasi.

•

Golden Card yang bertujuan untuk membuat metode pembayaran elektronis dengan menggunakan credit dan debit card.

•

Golden Sea memfokuskan diri pada sistem penghubung informasi antara pemimpin pemerintah China, menyediakan akses data secara mudah dari berbagai institusi, organisasi dan berbagai kantor yang semuanya berada dibawah pengawasan komite pusat partai komunis.

Tahap selanjutnya dibuat melalui proyek Tier Two yang didesain untuk menerapkan jaringan informasi ke dalam reformasi ekonomi. Beberapa proyek yang tergabung di dalam Tier Two adalah seperti berikut: •

Golden Macro yang dibuat dengan fokus utama adalah memberikan layanan kepada pemerintah Ekonomi Pusat dan Keuangan melalui aktivitas ekonomi China.

•

Golden Tax memfokuskan diri pada pembangunan jaringan data yang menghubungkan kantor administrasi pajak pusat di Beijing dengan 50 kantor dan 800 biro.

•

Golden IntelLigence yang mengkonsentrasikan diri pada pengaturan layanan internet China.

•

Golden Shield yang mempromosikan pengadopsian informasi dan komunikasi bagi kepolisian sehingga dapat meningkat efisiensi dan efektivitas kerja polisi.

Proyek yang berada pada Tier Three memiliki aplikasi yang bersifat spesifik. Diantara aplikasi yang berada pada area ini adalah:

131

•

Golden Enterprise bertugas untuk melakukan konstruksi intranet, ekstranet dan berbagai koneksi berbagai perusahaan besar dan menengah.

•

Golden Agriculture merupakan bank data dan jaringan layanan untuk menyediakan informasi agriculture, laporan cuaca dan informasi pasar.

•

Golden Health merupakan proyek untuk membangun pertukaran informasi kecepatan tinggi untuk rumah sakit.

•

Golden Information merupakan proyek yang menghungkan berbagai koleksi statistik antar berbagai departemen.

•

Golden Housing yang digunakan informasi pada real estate.

untuk

membangun

sistem

pertukaran

Proyek Tier Fourth disebut dengan Golden Cellular yang merupakan konsorsium delapan perusahaan komunikasi mobile domestik China dan Golden Switch yang merupakan program untuk membangun industri manufaktur digital.

THE GOVERNMENT ONLINE PROJECT Beragam Golden Project yang dibuat oleh pemerintah China digunakan sebagai tulang punggung operasional untuk membawa China ke ekonomi informasi. Setelah terbentuknya tulang punggung di atas, maka dikeluarkan proyek baru yang mencakup Government Online, Enterprise Online, dan family Online. •

Government Online yang bertujuan untuk menerapkan secara maksimum penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada agensi pemerintahan, menghubungkan dan mendekatkan informasi kepada masyarakat.

•

Enterprise Online yang bertujuan untuk membuat dunia industri mempercepat adopsi teknologi informasi dan juga meningkatkan transparansi.

•

Family Online digunakan untuk meningkatkan penggunaan sumberdaya jaringan oleh keluarga di China, membawa masyarakat ke e-platform baru.

Government Online Project dikembangkan dengan menggunakan pengembangan tiga langkah inisiatif berikut: •

Langkah pertama memfokuskan diri pada pengenalan teknologi dan menghubungkan 1000 kantor pemerintahan dan agensi ke internet.

•

Langkah kedua memfokuskan pada sharing informasi dengan membuat sistem informasi pada berbagai kantor dan agensi pemerintahan dalam bentuk elektronis yang kompatibel.

•

Langkah ketiga adalah mempersiapkan pemerintah untuk mengadopsi penyelanggaran pemerintah berbasis paperless.

Tujuan utama proyek government Online China adalah sebagai berikut:

132

•

Mengintegrasikan dua platform internet, yaitu jaringan internal untuk menangani hubungan pemerintah ke semua tingkatan dan web eksternal untuk menangani interaksi dengan perusahaan, layanan publik dan antar pemerintahan.

•

Menetapkan beberapa bank data seperti demografi, sumber daya alam, hukum, dan ekonomi makro.

•

Mentransformasikan pemerintahan melalui 12 prioritas aplikasi seperti kustomisasi, perpajakan, keuangan, keamanan umum, keamanan sosial, agrikultur dan sumber mata air.

•

Memastikan keamanan data/security).

•

Membangun standar sistem informasi dan kebijakan sistem.

dan

perlindungan

data

(integritas

ZHONGGUANCUN AND THE HAIDIAN “DIGITAL PARK” Digital Park merupakan platform perangkat lunak yang digunakan untuk memproses hubungan internal dan eksternal. Platform ini memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan dan mempermudah kewajiban administrasi pemerintah. Sistem Digital Park memperkenalkan empat fitur utama seperti keterbukaan, interaktivitas, website all-in-one (single point of acces) dan all-in-one-sheet (akses dokumen tunggal). Sistem ini memiliki lima fungsi berikut: •

E-Application. Merupakan program berbasis web yang menyediakan berbagai form dan dokumen yang terkait dengan masalah hukum, regulasi, kebutuhan, dan prosedur. Layanan ini menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin mengetahui bagaimana membuat perusahaan pada Park. Aplikan dapat melengkapi form yang disediakan secara online.

•

E-Registration. Setelah dilakukan pendaftaran, perusahaan harus menyediakan informasi tambahan dengan berbagai departemen terkait seperti biro statistik, keuangan, dan pengawasan kualitas. Kesemua proses dapat dilakukan secara online.

•

E-Administration. Menyediakan proses administrasi online yang sebelumnya harus dikerjakan dengan menggunakan prosedur standar.

•

E-Reporing. Setiap perusahaan yang mengodopsi teknologi tinggi harus memberikan laporan mengenai data operasional yang dimiliki seperti pendapatan, pajak, aliran dana dan sebagainya ke pemerintah secara berkala. Proses ini dapat dilakukan secara online. Dalam hal ini perusahaan membayar dana lebih untuk mendapatkan identitas digital yang dikeluarkan oleh Certification Authority.

•

E-Consulting. Kantor pemerintah dapat menyediakan layanan konsultasi interaktif secara online mengenai berbagai prosedur dan menyediakan jawaban terhadap pertanyaan yang sering dikemukakan melalui email atau fax.

SHANGHAI TARGET UNDER THE TENTH FIVE-YEAR PLAN Pemerintah Shanghai memiliki beberapa target dalam penerapan e-Government sesuai dengan China Tenth Five-Year Plan (2001-2005) seperti berikut:

133

•

Memperbaiki tingkat kompetitif dan transformasi Shanghai dengan pertumbuhan indsutri skala besar dan meningkatkan kapasitas sumberdaya distribusi baik China dan dunia.

•

Memperbaiki penyediaan layanan peluang bisnis bagi investor dalam negeri dan luar negeri sekaligus memperkecil biaya penyediaan layanan.

•

Optimasi pengembangan lingkungan pada berbagai lokasi yang ideal untuk memulai bisnis baru dan tempat tinggal.

•

Memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan melakukan tata kota sesuai dengan gaya standar metropolis internasional.

•

Meng-upgrade administrasi kota dan memperkenalkan sistem baru, dan juga menyediakan sistem yang melibatkan berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat, pasar dan penduduk kota.

CONCLUDING REMARKS Pengembangan program e-Government pada berbagai negara tentunya melahirkan berbagai tantangan dan hambatan. Terutama sekali melihat kompleksitas masyarakat China. Berbagai riset menunjukkan terdapat tujuh hambatan yang ditemui dalam proyek implementasi e-Government di China, yaitu: •

Bureaucracy. Kesulitan utama dalam penerapan e-Government adalah masalah birokrasi. Masalah birokrasi di China dapat diatasi ketika unit-unit pemerintahan mulai terintegrasi ke dalam sistem eGovernment secara umum.

•

Lack of Financial Resources. Hambatan kedua yang dihadapi oleh pemerintah China adalah masalah prioritas program yang harus dikerjakan. Banyaknya pengeluaran untuk berbagai keperluan menyebabkan proyek e-Government sendiri mengalami kendala kekurangan dana.

•

Lack of Technical Standards. Kurangnya standar teknis mendatangkan masalah untuk mengintegrasikan sistem. Perbedaan modul program menyebabkan sebuah sistem tidak dapat digunakan pada sistem lainnya. Masalah ini menyebabkan sistem menjadi tidak terintegrasi.

•

Gaps in Legal framework. China masih memiliki hambatan dalam hal penguasaan teknologi, hal ini menyebabkan sulitnya interaksi dua buah area seperti e-Government dan e-Business.

•

Security Problem. Pemerintah China masih tetap mengatur berbagai aspek di internet, termasuk mengatur hal-hal yang bersifat “subversif” terhadap aktivitas di internet dan sensor terhadap berbagai content.

•

Relatively low numbers of e-Government users. Pemerintah China masih menghadapi kekurangan jumlah massa kritis pengguna untuk beragam aplikasi e-government.

•

Digital Devide. Masalah ini merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah China. Dengan populasi menyampai 1,3 milyar, tersebar

134

pada berbagai daerah dan juga kesenjangan literasi penggunaan komputer. Pemerintah China juga masih harus memprioritaskan berbagai proyek dasar seperti pengadaan air bersih dan listrik pada berbagai daerah dibandingkan dengan memprioritaskan pembuatan akses internet.

135

MENUJU KOMUNITAS DIGITAL BERBASIS E-BUSINESS DI HONGKONG

136

THE DIGITAL 21 IT STRATEGY Pada tahun 1998 pemerintah Hongkong mengeluarkan “comprehensive and visionary programme of initiatives”. Inisiatif ini terturang dalam dokumen yang disebut dengan Digital 21 IT Strategy (www.digital21.gov.hk). Strategi tersebut mengatur inisiatif dan program untuk mempromosikan infrastruktur informasi Hongkong dan berbagai layanan untuk memposisikan Hongkong sebagai pemimpin komunitas e-Business dan kota digital yang terhubung secara global. Dalam implementasinya, pemerintah Hongkong telah mengidentifikasikan lima faktor utama yang harus dikerjakan. Kelimanya adalah: •

Untuk mempersiapkan lingkungan e-Business di Hongkong.

•

Memastikan kepemimpinan pemerintah Hongkong dengan percontohan.

•

Mengembangkan workforce untuk ekonomi informasi.

•

Memperkuat komunitas Hongkong untuk eksploitasi digital.

•

Mempersiapkan Hongkong dalam eksploitasi penerapan teknologi.

THE E-GOVERNMENT PROGRAMME Identifikasi terhadap kelima kebutuhan tersebut di atas dilakukan dengan penerapan e-Government, menyediakan e-options untuk berbagai layanan, dan secara aktif mulai melakukan e-procurement dan outsoursing. Visi dari pemerintah Hongkong adalah “untuk mentransformasikan pemerintahan tradisional ke dalam e-Government citizen-centric”. Pemerintah juga membuat website resmi sebagai pusat informasi yang bertujuan untuk menyediakan layanan elektronis kepada publik dan bisnis dengan cara yang efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan e-Government, pemerintah Hongkong juga menetapkan beberapa objektif seperti perbaikan layanan, menetapkan efisiensi dan mengadopsi penggunaan e-Commerce dalam sektor privat. Pemerintah Hongkong menetapkan dua sasaran utama berikut: •

Menyediakan e-options untuk 90 persen layanan publik dalam bentuk elektronis pada akhir tahun 2003.

•

Menyiapkan 80 persen procurement elektronis pada akhir tahun 2003.

tender

Pemerintah Hongkong juga mengidentifikasikan penerapan e-Government, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

tujuh

pemerintah kunci

Kepemimpinan dari mulai level tertinggi pemerintahan. Koordinator e-Government. Terselenggaranya governance dan kerangka manajemen. Kerangka legal. Infratruktur informasi yang handal. Kerangka interoperabilitas. Kebijakan dan praktek keamanan. Outsourcing Komitmen untuk berinovasi.

137

secara

sukses

dalam

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES Pemerintah Hongkong mengembangkan strategi e-Government mereka dengan berbagai strategi. Pengembangan strategi e-Government pemerintah Hongkong secara umum dapat dikategorikan menadi G2C (Government-to-Citizen), G2B (Government-to-Business), G2E (Government-to-Employee), dan G2G (Government-to-Government).

Transforming Government-Public Interaction Dengan penerapan aplikasi teknologi informasi, pemerintah Hongkong telah melakukan perubahan cara mereka berhubungan dengan rakyat Hongkong. Pemerintah membuat aplikasi yang memungkinkan rakyat Hongkong memiliki satu kanal akses untuk mendapatkan informasi dan layanan. Semua biro dan departemen di Hongkong memiliki website dengan dukungan bilingual (tersedia dalam bahasa Inggris dan China). Government Information Centre merupakan website pemerintah yang paling populer diakses. Selama tahun 2001 website tersebut mengundang lebih dari 500 juta page view. Untuk mendapatkan akses ke sejumlah website lainnya, Government Information Centre menyediakan link y a n g l e n g k a p , s e h i n g g a p e n g g u n a d a p a t d e n g a n m u d a h m e n d a pa t k a n i n f o r m a s i dan layanan.

Electronic Services Delivery (ESD) ESD merupakan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah Hongkong. ESD mengintegrasikan layanan publik dan sektor dengan pendekatan customercentric. Sampai dengan akhir tahun 2002, portal ESD memiliki lebih dari 140 jenis layanan publik, yang berasal dari lebih 40 departemen pemerintahan dan agensi. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbaga aktivitas secara online –mulai dari pembayaran pajak, pengurusan izin mengemudi, memakai fasilitas milik pemerintah dan sebagainya. Untuk mempermudah akses kepada layanan yang diberikan, pemerintah memberikan fasilitas kiosk ditempat-tempat umum. Kiosk yang disediakan termasuk adanya fasilitas scanner untuk membaca dokumen, slot untuk ID atau credit/debit card, dan fasilitas printer. Beberapa layanan komersial bahkan dapat dilakukan melalui kiosk seperti pemesanan tiket

Multi-Application Smart ID Card Salah satu yang menjadi tujuan proyek e-Government pemerintah Hongkong adalah menggantikan tujuh juta kartu identitias dengan menggunakan Smart ID card, yang dimulai pada pertengahan tahun 2003. Kartu tersebut bersifat multifungsi karena selain dapat digunakan untuk keperluan imigrasi, pemilik kartu juga mendapatkan fasilitas aplikasi tambahan seperti meminjam buku diperpustakaan termasuk sebagai bukti/surat izin mengemudi. Di dalam kartu tersebut juga disediakan fasilitas digital certificate, yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan transaksi bisnis secara aman melalui jaringan internet. Dengan penyebaran penggunaan Smart ID card kepada tujuh juta masyarakat Hongkong, diperkirakan Hongkong merupakan negara dengan jumlah pengguna Smart ID card terbanyak di dunia saat ini.

138

Electronic Procurement Electronic Procurement merupakan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah Hongkong. Pemerintah mentargetkan 80 persen procurement tender dapat dilakukan secara elektronis. Untuk keperluan non-tender, Electronic Trading System digunakan oleh Government Supplies Department (GSD) pemerintah Hongkong semenjak April 2000. ETS menyediakan infrastruktur online untuk registrasi supplier, notifikasi tender, download dokumen tender, mengirimkan tender dan kontrak dan sebagainya. Semua fungsi tersebut dapat dilakukan melalui internet, yang berarti tender dapat dilakukan secara online 7 hari seminggu dan 24 jam sehari.

Electronic Trading System Perdagangan global merupakan salah satu yang menjadi tulang punggung ekonomi Hongkong. Sebagai negara dengan pelabuhan bebas, berbagai produk tidak memerlukan izin khusus untuk dapat keluar masuk Hongkong. Untuk keperluan perdagangan tersebut, pemerintah membangun Electronic Data Interchange yang digunakan untuk keperluan submisi dan pemrosesan dokumen perdagangan. Dengan menggunakan EDI, perusahaan dapat mempercepat proses pengurusan dokumen bisnis, seperti order pembelian, pengiriman order dan dokumen pemerintah lainnya dalam bentuk elektronis.

Tradelink Mulai tahun 1997, pemerintah Hongkong mengeluarkan layanan tradelink yang menyediakan gerbang elektronik tunggal untuk mempermudah proses transaksi perdagangan. Poyek tradelink bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kompetitif komunitas perdagangan Hongkong dengan menyediakan layanan perdagangan secara elektronis, otomatisasi proses transaksi baik untuk pemerintah dan juga sektor komersial. Tujuan utamanya adalah mempercepat pemrosesan dokumen yang diperlukan termasuk mereduksi time-to-market.

139

Sampai dengan pertengahan tahun 2002, tradelink telah memiliki pengguna sampai dengan 53.000 perusahaan. Semua proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronis, dan sampai saat ini tradelink dapat menangani 70.000 transaksi per hari.

INNOVATIVE BUSINESS MODELS Pemerintah Hongkong memiliki program yang terkait dengan model bisnis seperti berikut: Government Portal Pada model ini, pemerintah menyediakan semua bentuk investasi dan biaya operasi. Contoh proyek ini adalah pengembangan Government Information Centre, dan website untuk semua biro dan departemen. The “Service” Approach Pada model ini, pemerintah membeli layanan dari rekanan bisnis. Contoh dari proyek ini adalah pembangunan Electronic Tendering System. Public-Private Partnership Untuk mempercepat proses implementasi e-Government, pemerintah melakukannya dengan strategi outsourcing. Objektif yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas layanan teknologi informasi dan mengakselerasi berbagai solusi berbasis teknologi informasi. Sampai dengan akhir tahun 2002 lebih dari 80 persen semua proyek teknologi informasi dikerjakan dengan strategi outsourcing.

MILESTONE AND CHALLENGES Key Milestone Sampai dengan akhir tahun 2002, 80 persen layanan publik di Hongkong sudah tersedia secara elektronis. Program ESD terbukti mengalami peningkatan sampai dengan 40 persen volume transaksi tiap bulannya. Website pemerintah pun mengalami peningkatan pengunjung sampai dengan 2 juta hits perhari. Penggunaan Smart ID Card juga ternyata terbukti mempercepat layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada pemilik kartu. Key challenges Sehubungan dengan pengembangan e-Government di Hongkong, Ms Joyce Tam, yang merupakan Principal Assistant Secretary EG division mengeluarkan pernyataan menarik seputar menyukseskan pengembangan tersebut: •

Memiliki komitmen yang tinggi termasuk kesepakatan untuk menggunakan BPR sebelum pengembangan sebenarnya dilakukan. Untuk suksesnya proyek e-Government maka dibutuhkan adanya koordinator e-Government/EG Office yang bertugas untuk menjalankan inisiatif yang sudah diberikan dan melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah dibuat menjadi visibel.

140

•

Berusaha untuk operasional.

•

Mendidik masyarakat untuk dapat menggunakan layanan online.

mempercepat

pekerjaan

proyek

pada

level

Closing Remarks Dalam pengembangan e-Government di Hongkong, Mr Francis Ho, yang menjabat sebagai Permenent Secretary for the Information Technology and Broadcasting Branch memberikan beberapa dampak yang diperoleh: •

Penerapan e-Government ternyata memberikan dampak langsung terhadap tingkat kompetitif ekonomi Hongkong.

•

E - G o v e r n m e n t d i g u n a k a n u n t u k m e n in g k a t k a n p r o d u k t i v i t a s .

•

E-Government terbukti menghemat pengeluaran pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai layanan publik.

•

E-Government juga terbukti menjadi kunci utama kemajuan inovasi ekonomi Hongkong.

141

secara

AMBISI INDIA MENJADI NEGARA SUPERPOWER DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

142

THE INFORMATION TECHNOLOGY ACTION PLAN Pengembangan industri teknologi informasi di India mengalami perubahan yang sangat signifikan pada tahun 1998. Perdana Mentri India pada waktu itu segera membentuk National Technology and Software Development Task Force yang terdiri atas berbagai individu dengan kemampuan terbaik dan merepresentasikan berbagai kalangan seperti pemerintah, industri dan dunia akdemik. Misi dari Task Force yang dibentuk adalah memformulasikan kebijakan nasional terkait dengan informatika yang memungkinkan bangsa India menjadi bangsa superpower di bidang teknologi informasi dalam jangka waktu sepuluh tahun. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Task Force, berbagai regulasi dan promosi dilakukan untuk mengimplementasikan teknologi informasi. Secara umum, perencanaan yang direkomendasikan terfokus pada tiga objektif utama: •

Info-Infrastructure Drive: Perencanaan ini bertujuan untuk mengakselerasi pembuatan infrastruktur informasi termasuk serat optik, komunikasi satelit, jaringan wireless.

•

IT Export: Area kedua terfokus pada peningkatan jumlah ekspor teknologi informasi. Pemerintah India mentargetkan pendapatan dari ekspor perangkat lunak dan layanan sebesar 50 milyar dollar Amerika pada tahun 2008.

•

IT for All by 2008: Objektif ketiga adalah meningkatkan literasi komputer. Peningkatan tersebut dilakukan dalam berbagai bidang untuk dapat menggunakan computer dan teknologi informasi termasuk yang utama adalah bidang pendidikan.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY India memiliki banyak kebijakan yang terkait dengan penerapan teknologi informasi. Berikut ini beberapa kerangka kebijakan yang dibuat terkait dengan pengembangan teknologi informasi di India. Information Technology Act 2000 Kebijakan ini merupakan hukum dasar yang digunakan untuk terselenggaranya e-Governance. Melalui kebijakan yang dibuat, pemerintah India melakukan perubahan cara bertransaksi yang sebelumnya berdasarkan kertas (paperbased) ke dalam bentuk elektronis melalui electronic data interchange (EDI). Communication Convergence Bill Pada tahun 2001, pemerintah India merilis sebuah draft Communication Cenvergence Bill yang digunakan sebagai kerangka regulasi untuk melakukan konvergensi telekomunikasi, internet dan layanan broadcasting. Agenda for e-Governance Policy Draft ini dikeluarkan oleh Department of Information Technology (DIT), yang merupakan panduan proyek dan kebijakan e-Governance. Draft ini digunakan untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar dapat direncanakan dengan baik, yang mencakup standar teknologi, mekanisme pendanaan, dan strategi pengembangan sumberdaya manusia. Freedom of Information Bill 2002

143

Parlemen India membuat kebijakan untuk membuat sistem melalui draft Freedom of Information Bill 2002. Draft tersebut akses ke informasi pemerintah oleh masyarakat yang mempromosikan keterbukaan, akuntabilitas dalam administrasi

yang transparan menjamin bahwa bertujuan untuk pemerintahan.

E-GOVERNANCE DI INDIA Visi dari e-Governance di India adalah: To apply Information Technology in the processes of government functioning to attain SMART government. SMART merupakan akronim berikut: •

Simple

•

Moral

•

Accountable

•

Responsive

•

Tranparent

Strategi yang digunakan sebagai berikut:

untuk

mengimplementasikan

visi

di

atas

adalah

•

Mengembangkan institusi yang saling berhubungan, baik Departemen Teknologi Informasi dan institusi lainnya yang terkait dalam pemerintah dengan penerapan teknologi agar dapat terselenggara eGovernance.

•

Meningkatkan sumber daya pada berbagai kementrian, departemen dan sektor publik lainnya untuk mengadopsi layanan elektronis.

•

Mengadopsi e-Governance untuk meningkatkan efektivitas layanan dan administrasi pada berbagai agensi.

•

Melanjutkan komitmen untuk meningkatkan proteksi data dan sistem keamanan internet, baik pada domain publik dan privat.

AGENDA E-GOVERNANCE Pemerintah India melalui Departemen Teknologi Informasi mengeluarkan agenda yang terkait dengan penyelenggaraan e-Governance pada tahun 2000 seperti berikut: •

Setiap kementrian dan departemen harus memiliki jaringan LAN dan menyediakan komputer personal dengan perangkat lunak yang diperlukan.

144

•

Dilakukan pelatihan untuk setiap staff yang menggunakan komputer dalam pekerjaan mereka.

•

Setiap kementrian dan departemen harus dapat menggunakan perangkat lunak Office Procedure Automation yang dikembangkan oleh National Informatics Centre untuk setiap filling dokumen.

•

Menggunakan berbagai perangkat lunak yang berhubungan dengan Payroll, dan Accounting untuk operasi ditiap-tiap kantor.

•

Pemberitahuan untuk setiap rapat dilakukan melalui email.

•

Setiap kementrian dan departemen harus memiliki website masingmasing.

•

Setiap kementrian dan departemen harus memiliki strategi teknologi informasi untuk setiap periode lima tahunan, yang berisikan rencana dan target.

NATIONAL LEVEL INITIATIVES India Country gateway Proyek Country Gateway dikembangkan oleh Departemen Teknologi Informasi yang digunakan untuk memfasilitasi partisipasi komunitas lokal dan profesional dalam kelas diskusi virtual. Proyek ini mencakup beberapa area seperti kesehatan, pendidikan, energi dan agrikultur. India Country Gateway berisikan beberapa link yang terhubung ke website pemerintah, agensi dan parlemen India. Website parlemen berisikan daftar resume rapat kerja parlemen, debat dan prosiding dan sebagainya. ePost Departemen pos India mengeluarkan produk yang disebut dengan epost pada tahun 2002. Produk ini menghubungkan pengguna yang tidak memiliki akses ke internet. Setiap kantor pos memiliki email ID berdasarkan Postal Index Number (PIN). Dengan demikian pengguna dapat mengirimkan email kepada seseorang yang tidak memiliki komputer dan juga akses ke internet. Email yang sampai ke k a n t o r p o s y a n g m e m i l i k i l a y a n a n e p o s t k e m u d i a n d i b u a t d a l a m b e n t u k p r i n t- o u t dan dikirimkan kepada seseorang yang dituju.

Multipurpose National Identity Card Pemerintah India sudah sejak lama merencanakan untuk membuat kartu identitas penduduknya dengan menggunakan multipurpose national identity card (MNIC). Pemerintah merencanakan bahwa kartu tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti passport, izin mengemudi, kartu anggota pekerja dan sebagainya. Sebuah pilot project mulai diluncurkan di 13 daerah mulai dari April 2003.

145

KEY INITIATIVES BY INDIAN STATES e-Governance in Andhra Pradesh Andhra Pradesh merupakan salah satu daerah di India yang memiliki pengembangan teknologi informasi cukup pesat. Daerah ini bahkan mulai memilik visi untuk menerapkan penggunaan teknologi informasi di masa mendatang. Visi Andhra Pradesh dalam pengembangan sektor teknologi informasi adalah seperti berikut: Andhra Pradesh will leverage Information Technology to attain a position of leadership and excellence in the information age and to transform itself into a knowledge society

146

Strategi untuk pengembangan Andhra Pradesh dibuat dalam cetakbiru yang disebut dengan “Vision 2020” yang berisikan berbagai tujuan, strategi, dan perencanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan visi tersebut. Tujuan utamanya adalah tercipta transparansi, akuntabilitas dan kecepatan.

e-Governance in Gujarat Pemerintah daerah Gujarat memiliki misi untuk memperbaiki proses di pemerintahan dengan menggunakan perangkat komputer, sistem komunikasi dan perangkat lunak. Tahun 1999, pemerintah Gujarat membuat Gujarat Informatics Lts sebagai agensi pada sektor publik untuk mengembangkan teknologi informasi, mempromosikan Gujarat sebagai daerah tujuan pengembangan teknologi informasi dan menyelenggarakan e-Governance.

e-Governance di Karnataka Pemerintah negara bagian Karnataka melakukan pengembangan desentralisasi teknologi informasi yang mereka miliki sehingga tidak lagi harus datang ke Bangalore. Proyek e-Government yang dibuat oleh pemerintah membuat database tunggal yang dapat diakses oleh setiap pengambil keputusan di Karnataka. Sistem yang dibangun juga menyediakan analisis data dan sistem pendukung keputusan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

OBSERVATIONS OF E-GOVERNMENT-INDIA India termasuk salah negara yang sukses menyelenggarakan dan mengintegrasikan e-Government. Meskipun demikian, perjalanan proyek eGovernment di India masih memakan waktu yang sangat panjang. Hal ini dikarenakan setiap proyek masih berjalan secara terpisah sehingga sistem yang ada belum terintegrasi dan interoperabilitasnya masih rendah. Kesuksesan yang pada beberapa daerah seperti Andhra Pradesh dan Kartaka belum diikuti oleh daerah-daerah lainnya di India. Beberapa inisiatif yang dilakukan di negara bagian belum memberikan keuntungan secara maksimal karena harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga masih harus membuat pusat data yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi, yang berisikan berbagai rekaman seperti masalah tanah, penduduk, aset dan sebagainya. Pemerintah juga masih harus melakukan berbagai langkah untuk memeriksa proyek pada beragam departemen yang belum berjalan dengan semestinya. Pemerintah juga masih harus memperbaiki standar yang digunakan, infrastruktur, penugasan, dan strategi untuk penyelenggaraan eGovernance secara menyeluruh.

147

STRATEGI KOREA MEMBANGUN INFORMATION SUPERHIGHWAY

148

THE ROAD TO INFORMATIZATION Pemimpin negara Korea Selatan memiliki visi untuk membawa bangsa Korea ke dalam era informasi. Republik Korea Selatan mulai masuk ke dalam era digital tahun 1987 dengan dikeluarkannya National Basic Information System Plan (NBIS) untuk mengembangkan industri komputer. Pada tahun 1994 pemerintah Korea mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Korean Information Infrastructure (KII) Policy Committee yang bertugas untuk menyiapkan infrastruktur ekonomi. Komite ini dikepalai oleh Perdana Menteri dan dijalankan oleh Mentri Perencanaan Ekonomi dengan bantuan official dari 20 kementrian. Komite ini memiliki empat fungsi khusus, yaitu: •

Mengkoordinasikan kebijakan KII dan dalam mengimplementasikan visi KII.

•

Membangun master plan KII dan mengatur pendanaan implementasi.

•

Melakukan evaluasi teknologi pada yang dilakukan oleh KII.

•

Mereview legislasi dan regulasi yang terkait dengan masyarakat informasi.

melakukan

pendampingan

INFORMATIZATION PROMOTION (1996-1998) Menghadapi era informasi, kementrian informasi dan komunikasi Korea mulai meluncurkan berbagai perencanaan maka dibentuk Informatization Planning Office, Informatization Planning Committee dan Informatization Promotion Fund. Kerangka perencanaan yang dibentuk memiliki tujuan sebagai berikut. To promote informatization in the Superhighway business to full scale

country

and

bring

Information

Secara umum, terdapat sepuluh objektif yang ingin dicapai sehubungan dengan master plan yang dibuat. Kesepuluh objektif tersebut adalah: •

Membentuk pemerintahan yang sederhana akan tetapi efisien.

•

Mengimplementasikan infrastruktur informasi yang bersifat mendidik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka membentuk masyarakat informasi.

•

Membentuk gudang pengetahuan nasional dengan membuat sistem yang dapat mengakses data riset dan akademik.

•

Membangun tingkat kompetitif perusahaan melalui promosi informasi ke dunia industri.

•

Memacu tingkat rata-rata penggunaan infrastruktur sosial melalui informasi.

•

Mendukung informasi pembangunan.

pada

pedesaan

•

Memberikan informasi.

medis

melalui

pelayanan

149

untuk penggunaan

pemerataan teknologi

•

Memberikan pengetahuan mengenai teknologi informasi pada lingkungan manajemen untuk memastikan bahwa teknologi tersebut mendapatkan perhatian.

•

Membangun sistem manajemen data yang aman dari kerusakan.

•

Membangun sistem informasi pertahanan dan diplomasi yang aman.

CYBER KOREA 21 (1999-2002) Menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mengglobal, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Basic Plan for Expediting Information Age and established “Cyber Korea 21. Tujuan utama pembentukan Cyber Korea 21 adalah sebagai berikut: •

Upgrading jaringan telekomunikasi, penggunaan serat optik, cable modem, wireless local loop dan komunikasi satelit yang bertujuan untuk mempercepat layanan komunikasi bagi seluruh rakya Korea. Proyek ini menelan anggaran sampai dengan 8,67 juta dollar Amerika.

•

Meningkatkan literasi teknologi informasi dengan program pendidikan menggunakan komputer, dimulai dari literasi dasar sampai dengan tingkat pakar. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan semua sekolah di Korea ke internet.

•

Membuat revisi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, perpajakan, enkripsi dan kerangka legal untuk mendukung e-Commerce. Proyek ini juga mencakup penggunaan hukum tandatangan elektronis yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronis dan sirkulasi dokumen.

•

Pembuatan layanan elektronis umum dan kiosk pada tempat-tempat umum yang memungkinkan penduduk Korea dapat terhubung ke dalam jaringan.

•

Meningkatkan intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi industri perangkat lunak dan multimedia content.

•

Mempromosikan kolaborasi internasional pengembangan teknologi informasi.

dalam

bentuk

riset

dan

E-KOREA VISION 2006 (2002 ONWARD) Berdasarkan kedua proyek yang sudah disebutkan di atas, pemerintah Korea Selatan kemudian meluncurkan proyek tahap ketiga dalam bentuk Master-plan pada April 1992. Visi dari e-Korea 2006 adalah memfokuskan diri pada peningkatan kualitatif seperti peningkatan produktivitas melalaui reformasi legal dan institusional. Setelah tercapainya peningkatan kuantitatif penggunaan internet, pemerintah Korea menginginkan terhajadinya peningkatan kualitatif dalam bentuk inovasi proses bisnis. Untuk meningkatkan berkembangnya industri baru, pemerintah Korea memfokuskan pada upgrading infrastruktur informasi, mensponsori riset, pengembangan termasuk mengembangkan sumber daya manusia. Perencanaan tersebut juga mencakup pengembangan informasi untuk semua industri dan meningkatkan produktivitas sampai ke tingkat negara industri G7. Target tersebut direncanakan meningkat 30 persen dari seluruh

150

total transaksi pada industri utama dan 25 persemn untuk industri lainnya yang dapat bekerja secara online pada tahun 2006.

E-GOVERNMENT - VISION AND DIRECTION Untuk mengembangkan visi e-Government pemerintah Korea Selatan, maka ditetapkan enam buah inisiatif yang terfokus pada: •

Pembuatan layanan informasi secara elektronis.

•

Melakukan reengineering business pertukaran dokumen secara elektronis.

•

Melakukan sharing informasi perlindungan privasi yang tinggi.

•

Menetapkan standar teknologi informasi dan jaringan.

•

Mempromosikan literasi teknologi informasi pada layanan masyarakat.

•

Memodifikasi elektronis.

hukum

untuk

process

diantara

untuk

agensi

mengakomodasi

mendukung

dengan

terjadinya

tingkat

transaksi

Pengembangan program e-Government dilakukan oleh National Compterisation Agency. Agensi ini merupakan organisasi advisor yang menyediakan berbagai rekomenasi untuk kebijakan e-Government dan teknologi.

THE ACTION PLAN FOR E-GOVERNMENT Untuk implementasi e-Government, pemerintah kemudian mengeluarkan cetakbiru yang disebut dengan “Comprehensive Plan for e-Government”. Cetakbiru tersebut berisikan beberapa objektif yang akan dicapai seperti berikut: •

Sistem informasi yang digunakan harus menghubungkan 21 data jaringan, sistem Ombudsman secara elektronis, sistem family record online dan layanan lainnya berbasis web, yang pada dasarnya akan menjadi satu akses tunggal untuk mendapatkan layanan dari pemerintah.

•

Pemerintah harus membuat berbagai layanan informasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan administrasi umum yang terfokus pada pengguna. Termasuk dalam bagian ini adalah Government Information Locator System, Open Government Service, Local Administration Information Bank Web dan Bulletin Board Service of Local Government.

•

Sistem Call Center dan kisok yang terintegrasi untuk menjamin terjadinya konsistensi penyampaian e-service melalui berbagai kanal sehingga dapat dijangkau oleh rakyat Korea.

Untuk memperbaiki efisiensi, maka perintah Korea juga menetapkan perbaikan produktivitas melalui beberapa objektif berikut: •

Penggunaan Business Process Reengineering. 151

•

Dokumen elektronis digunakan untuk memastikan akurasi informasi dan waktu yang pendek.

•

Manajemen pengetahuan pemerintah yang digunakan sebagai sumber informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

•

Melakukan integrasi manajemen layanan umum (personel, pembayaran dan sebagainya) untuk mengoptimalkan operasi.

•

Membangun intranet pemerintah dengan menggunakan kode data, teknologi informasi dan sumber daya standar, serta penggunaan public key infrastructure (PKI) untuk membuat transaksi yang aman dikalangan pemerintahan.

•

Menyediakan layanan kepada masyarakat dalam bentuk traning dan akses email. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka dibentuk Cyber Training Centre.

KEY E-GOVERNMENT INITIATIVES Secara umum, pengembangan e-Government di Korea dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama: •

Inovasi layanan pemerintah kepada masyarakat umum dan dunia bisnis.

•

Meningkatkan produktivitas administrasi.

•

Menetapkan dasar dari e-Government.

Untuk keperluan tersebut maka bentuk komite e-Government khusus pada Januari 2001 untuk mengakselerasi pengembangan e-Government. Komite ini kemudian memberikan laporan kepada presiden yang menetapkan 11 strategi untuk menerapkan e-Government. Kesebelas strategi tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Melakukan inovasi layanan pemerintah kepada publik E-service centre Government for Citizen. Layanan Asuransi Sosial Terintegrasi. Home Tax Service (HTS). Government-wide e-Procurement System (G2B). Peningkatan Produktivitas Administrasi Sistem Informasi Keuangan Nasional Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Terintegrasi, Sistem Informasi Pendidikan Nasional. Sistem Pendukung Kebijakan Personel. Pertukaran e-Document Pemerintah. Menetapkan Dasar dari e-Government Sistem e-Signature dan e-Seal Sistem Informasi Pemerintah.

G4C – Single Window e-Government (www.egov.go.kr) Pada November 2002 pemerintah Korea mengeluarkan website e-service, yang berisikan 400 layanan publik. Diantara layanan yang disediakan misalnya pengurusan pajak, aplikasi untuk menjual properti dan sebagainya. Untuk mengurangi pengisian dokumen secara berulang-ulang, sistem yang dibuat dapat berbagi informasi antar agensi pemerintahan. Social Insurance Service Portal (www.4insure.or.kr)

152

Sistem ini terhubung ke empat asuransi sosial utama (unemployment, health, industrial disaster dan pension). Sistem yang terintegrasi memudahkan pengguna untuk dapat mmelakukan registrasi, mengajukan permohonan dan sebagainya melalui satu aplikasi. Pencarian informasi dan pembayaran juga dapat dilakukan secara online. Government-wide e-procurement system (G2B) (www.g2b.go.kr) Sistem G2B merupakan sistem e-procurement online yang mencakup keseluruhan proses procurement pemerintah (mulai dari tender sampai pembayaran). Dunia bisnis dapat mengakses sistem melalui internet dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Diperkirakan sebanyak 26.000 organisasi pemerintah menggunakan sistem ini dan 96.000 dunia bisnis. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan penghematan sebesar 2,65 juta dollar Amerika setahun. National Education Information System Direncanakan pada tahun 2000 semua sekolah dapat terhubung ke internet. setelah menghubungkan seluruh sekolah, pemerintah korea merencanakan untuk mengintegrasikan fungsi administrasi dengan dinas pendidikan pada pemerintah setempat. Pengintegrasian ini dilakukan melalui sistem informasi pendidikan nasional, termasuk memfasilitasi adanya proses administrasi standar. Semua layanan administrasi sekolah seperti pengembangan kurikulum, rekaman akademik sekolah dapat dilakukan dapat dilakukan melalui internet. Personel Policy Support System Sistem pendukung kebijakan personel dibuat untuk membuat proses standar dalam hal manajemen seperti pekerjaan, promosi, keuntungan dan sebagainya. Pemerintah Korea dalam hal ini telah mengintegrasikan tujuh area administrasi personel ke dalam sistem.

OTHER ENABLING INITIATIVES The Government Superhighway Network Government Superhighway Network (GSN) digunakan untuk menghubungkan tiga kompleks pemerintahan dalam radius 160 km dan mencakup hampir semua departemen dan administrasi. Beberapa kantor pemerintah kecil akan terhubung secara remote dengan menggunakan fasilitas via satelit. PC for Public Servants Korea memiliki kurang lebih 800.000 personel yang bekerja pada layanan sipil (diluar personel militer) yang 73.000 diantaranya merupakan pekerja kantoran. Komputer personal merupakan kebutuhan utama yang digunakan oleh pekerja kantoran tersebut sampai dengan 86 persen. Semua komputer personal terhubung ke internet dan email merupakan aplikasi yang digunakan oleh pekerja kantoran sampai dengan 91 persen. Online Patent Filling Semenjak tahun 1999, kantor Hak Kekayaan Intelektual Korea telah menyediakan aplikias paten untuk keperluan submisi, registrasi, evaluasi dan notifikasi secara online melalui KIPOnet. Mulai tahun 2001, diperkirakan 24.000

153

aplikasi paten diproses secara online yang berarti merepresentasikan 81 persen dari total aplikasi.

CHALLENGE AHEAD Korea Selatan menunjukkan dirinya sebagai negara yang siap untuk menerapkan masyarakat e-society karena dukungan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan dalam penerapan e-Government di negara tersebut. Digital Devide Kesenjangan digital merupakan permasalahan umum yang paling banyak terjadi ketika sebuah proyek e-Government akan dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari tingkatan pendidikan dan juga tersebarnya populasi penduduk dalam sebuah negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Korea mewajibkan pendidikan komputer di sekolah-sekolah. Mentri pendidikan Korea juga menekankan pentingnya pendidikan bahasa Inggris untuk dapat menyerap teknologi Informasi dan Komunikasi. Di Korea bahkan sudah terdapat fasilitas untuk memperkenalkan internet kepada anak-anak kecil. Public Acceptance Pemerintah Korea memiliki ambisi cukup tinggi untuk menyediakan layanan berbasis elektronis, tentunya hal ini berlawanan dengan penerimaan publik atas layanan yang diberikan. Berdasarkan penilitian yang dilakukan, dari 143 layanan yang disediakan 60 persen layanan tersebut tidak pernah digunakan. Identity Crisis Semenjak November 2002, portal G2C mengharuskan masyarakat yang untuk memiliki single ID untuk mendapatkan layanan. Sementara yang terjadi selama ini di Korea, masyarakat setidaknya memiliki 15 nomor indentitas yang berbeda. Masalah ini terus dalam pengembangan pemerintah untuk dapat menyediakan single ID untuk dapat mengakses layanan-layanan elektronis yang disediakan pemerintah.

IN CONCLUSION Korea Selatan merupakan negara yang dianggap memiliki layanan eGovernment yang berkualitas. Pada September 2002, Universitas Brown memberikan penilaian sebagai salah satu negara yang memiliki kualitas layanan e-Government terbaik di dunia. Korea memiliki agenda utama untuk menghubungkan masyarakat dan dunia bisnis kepada pemerintah melalui jaringan internet. hal ini dilakukan untuk menignkatkan transparansi dan tingkat kompetitif yang tinggi di kalangan masyarakat.

154

MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR SEBAGAI MESIN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI MALAYSIA

155

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR Tahun 1996 pemerintah Malaysia meluncurkan program yang disebut dengan Multimedia Super Coridor (MSC). MSC dibentuk sebagai mesin penggerak pertumbuhan dan industri Malaysia menghadapi era informasi. MSC juga menjadi proyek pemerintah untuk membangun kawasan cyber (cyber region) dengan basis teknologi, multimedia dan industri content. Ide MSC tertuang dalam master-plan yang disebut dengan Vision 2020. Visi dari master-plan ini adalah menjadikan Malaysia sebagai negara industrialis, dan kaya akan pengetahuan pada tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan budaya masyarakat setempat. Lokasi MSC berada di bagian selatan ibukota Kuala Lumpur yang disebut dengan Koridor yang memiliki panjang 50 km dan lebar 15 km. Letak koridor tersebut berada pada kota baru yang bernama PutraJaya dan CyberJaya. Disamping itu juga dibangun universitas Multimedia di CyberJaya untuk membantu suplai sumber daya manusia. MSC memiliki fasilitas dukungan teknologi terkini seperti serat optik, infrastruktur jaringan multimedia 2,5-10 G b p s . F a s i l i t a s l a i n n y a y a n g t e r s e d i a a d a l a h li n g k u n g a n y a n g m e n d u k u n g g a y a kerja profesional seperti jalan raya, perumahan, sekolah, mall dan area bisnis serta rekreasi. Pengembangan MSC juga didukung oleh hukum cyber (cyberlaw), kebijakan dan dukungan lainnya untuk memaksimalkan keuntungan dari keberadaan teknologi dan multimedia. Untuk mengundang investor, pemerintah memberi insentif kepada perusahaan berteknologi tinggi, baik dalam dan luar negeri untuk berlokasi di Koridor. Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan seperti bebas pajak selama sepuluh tahun, peraturan imigrasi yang mudah dan sebagainya yang disebut dengan “MSC Status”. Sampai dengan pertengahan 2002 lebih dari 700 perusahaan telah menikmati MSC Status dari pemerintah Malaysia. Untuk lebih menarik investor, pemerintah juga membuat program Bill of Guarantees berupa perlindungan terhadap kekayaan intektual, kebebasan vendor internet, kebebasan kepemilikan, insentif keuangan yang kompetitif dan tarif telekomunikasi yang kompetitif. Pemerintah Malaysia juga membuat kerangka kebijakan nasional untuk masalah e-Commerce berupa perangkat hukum yang mendukung tanda tangan digital, kontrak elektronis, kejahatan komputer, proteksi data dan e-Government. Untuk membantu mengembangkan MSC, pemerintah Malaysia juga membentuk sebuah kelompok International Advisory Panel (IAP) yang beranggotakan pakar-pakar dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti Bill Gates dari Microsoft, Gerstner dari IBM, McNealy dari Sun Microsystem, Miyawaki dari NTT dan sebagainya. IAP bertugas untuk memberikan masukan tentang berbagai hal untuk kemajuan MSC mengenai teknologi internet, tren teknologi informasi dan komunikasi, potensi pasar untuk aplikasi multimedia, venture capital, hak kekayaan intelektual, dan tantangan kedepan. Secara umum, IAP bertugas untuk memberikan pengarahan dan masukan sehubungan dengan pengembangan MSC.

FLAGSHIP APPLICATION Proyek Multimedia Super Coridor memiliki perencanaan dengan mengidentifikasikan tujuh “Flagship Application” yang menjadi prioritas pengembangan. Aplikasi tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu pengembangan multimedia dan lingkungan multimedia. E-Government Proyek e-Government pemerintah Malaysia bertujuan untuk mentranformasikan kerja pemerintah dengan memperbaiki proses operasi internal dan memperbaiki bagaimana cara pemberian layanan kepada publik. Proyek ini dipimpin oleh

156

Malaysian (MAMPU).

Administrative

Modernisation

and

Management

Planning

Unit

Multi-Purpose Card Untuk mempermudah proses transaksi antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, Malaysia mengeluarkan proyek smartcard. Multi-Purpose Card atau MPC berisikan kode identitas pemilik dan tanda tangan digital pada plastik kartu dengan disematkan chip mikroprosesor. Kartu ini memungkinkan terjadinya transaksi multifungsi seperti identifikasi personal, izin mengemudi, informasi passport, aplikasi kesehatan termasuk untuk keperluan pembayaran. MPC ini dikenal di Malaysia dengan nama MyKad. Proyek ini dipimpin oleh Bank Sentral Malaysia. Smart School Untuk mendukung cita-cita mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan, pemerintah Malaysia mulai meningkatkan literasi teknologi ke sekolah-sekolah. Penggunaan teknologi ini sekalgus dipergunakan untuk proses mengajar dan belajar. Proyek ini dipimpin oleh Kementrian Pendidikan. Telehealth Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat telemedicine tingkat regional. Aplikasi ini memungkinkan seseorang untuk mengelola sendiri kesehatan dirinya dan mengintegrasikannya dengan berbagai produk dan layanan yang tersedia pada sistem healthcare. Proyek ini dipimpin oleh Kementrian Kesehatan. R&D Cluster Riset dan Pengembangan merupakan pilar utama untuk mendukung tujuan Malaysia dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai perusahaan riset dan pengembangan, universitas setempat dan institusi riset umum, yang sekaligus digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan skala kecil menengah (SME). Proyek ini dipimpin oleh kementrian ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan. Borderless Marketing Centre Tujuan dari pembentukan Borderless Marketing Centre adalah membuat dunia bisnis agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dengan terlebih dahulu mengatasi hambatan tradisional seperti waktu, tempat dan bentuk. Inisiatif ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis multimedia di MSC, dengan bentuk telemarketing, layanan informasi online, electronic commerce dan digital broadcasting. Agensi pemerintah yang ditunjuk untuk memimpin proyek ini adalah Multimedia Development Corporation (MDC). Selain itu, pada tahun 2001 dilakukan penambahan delapan flagship pada MSC. Salah satu area yang ditambahkan dan juga berkembang adalah Bio Valley, yang didedikasikan untuk perusahaan-perusahaan biotech. Secara umum, untuk implementasi keseluruhan program pada master-plan dibutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun. Waktu tersebut kemudian dibagi menjadi tiga tahapan seperti pada tabel berikut:

157

Phase I (19962002) Succesfully create the MSC

Phase II (20032009) Link MSC to other cybercities in Malaysia and worldwide

Phase III (20102020) Transform Malaysia into a knowledge society

One Super Coridor Core of 50 world-class company Launch 7 flagship applications

Create a web of coridor 250 world-class companies Set global standars in flagship applications

All accros Malaysia 500 world-class companies Global test-bed for new multimedia applications

Introduce leading framework of cyberlaw CyberJaya and PutraJaya as intelligent cities

Harmonised global framework of cyberlaws 4 intelligent cities linked to other global cybercities

International CyberCourt of Justice in the MSC 12 intelligent cities linked to global information highway

THE CYBERLAWS Sejalan dengan pengembangan infrastruktur fisik teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Malaysia juga mengembangkan seperangkat aturan untuk mendukung lingkungan digital, berupa hukum dunia cyber. Hukum ini mencakup beberapa area seperti keamanan informasi, integritas dan confidentiality, legalitas transaksi online dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Sampai dengan akhir tahun 2002, pemerintah Malaysia telah membuat hukum dunia cyber berikut: •

Communications and Multimedia Act 1998 – Yang menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi untuk konvergensi telekomunikasi, broadcasting, dan industri komputer.

•

Digital Signature Act 1997 – Berisikan legalitas pemiliki dokumen elektronis.

•

Computer Crimes Act 1997 – Berisikan peraturan mengenai kejahatan atau aktivitas yang terkait dengan kejahatan komputer, hacking, cracking, penyebaran virus dan bentuk penyerangan lainnya yang terkait dengan komputer.

•

Copyright (Amandment) Act 1997 – Menyediakan perlindungan terhadap kreasi yang dilindungi seperti musik, buku, film, content pendidikan, produk hiburan dan informasi dan kreativitas lainnya yang sejenis.

•

Telemedicine Act 1997 – Regulasi yang berhubungan dengan praktek pengobatan menggunakan kanal multimedia dan komunikasi di Malaysia.

158

regulasi

autentikasi

dan

THE ELECTRONIC GOVERNMENT FLAGSHIP Dalam kaitannya dengan pengembangan e-Government, pemerintah Malaysia memiliki visi bahwa pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat luas harus bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan bagi negara dan masyarakat umum. Visi tersebut dapat tercapai jika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, multimedia, agensi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal pemberian layanan kepada publik. Visi e-Government Malaysia secara umum terbagi atas tiga area utama, seperti berikut: •

•

•

Public/Business to e-Government o

Akses Layanan (one-stop, single point of contact, multiple delivery channels, multilingual).

o

Kualitas Layanan (high quality, reliability, security/privacy, accountability).

o

Pemberian Layanan (efficiency/quick turnaround time,, costeffective/productive).

Intra-Agency o

Memperbaiki proses.

o

Peningkatan profile.

o

Pengembangan manusia.

Inter-Agency o

Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mensukseskan pengembangan e-Government.

o

Menyediakan agensi pemerintahan dan akses terhadap informasi perkembangan e-Government.

o

Menyediakan model pelatihan dalam bentuk multimedia, dan koleksi informasi yang bersifat interaktif.

o

Meningkatkan fungsi teknologi proses pada sektor publik.

informasi

publik

memperbaiki

Pada tahun 1998, Menteri Energi, Komunikasi dan Multimedia memberikan pidato yang merupakan objektif yang akan dicapai pemerintah Malaysia dalam penerapan e-Government. •

Memperkenalkan layanan kebutuhan masyarakat.

•

Efektivitas perubahan struktur organisasi publik ke arah lebih baik berupa perbaikan tingkat efisiensi, memberikan tanggapan yang lebih baik serta mengeluarkan keputusan yang efektif.

•

Memperbaiki tingkat disiplin dan akuntabilitas.

•

Memberikan kesempatan kepada sektor privat untuk dapat menggunakan transaksi bisnis berdasarkan teknologi informasi.

yang

159

berorientasi

kepada

pemenuhan

E-GOVERNMENT PILOT PROJECT Dalam pengembangan e-Government pemerintah Malaysia telah mengidentifikasi lima pilot project yang disebut dengan Generic Office Environment, e-Procurement, Human Resource Management Information System, Project Monitoring System dan e-Service. Untuk implementasi kelima kebutuhan tersebut, dibentuk kelompok yang disebut dengan “Concept Request for Proposals” yang sekaligus menentukan solusi terbaik yang akan digunakan. Generic Office Environment (GOE) GOE merupakan pilot project yang digunakan untuk membuat kantor elektronis/electronics office untuk meningkatkan produktivitas menggunakan manajemen informasi, komunikasi dan kolaborasi. Objektif yang akan dicapai oleh GOE adalah menyediakan lingkungan kantor elektronis yang terintegrasi, dan terdistribusi. Diharapkan sistem ini dapat menyediakan metode akses yang mudah, up-to-date, dan berisikan informasi yang akurat. Pilot project untuk GOE sampai saat ini sudah selesai dilakukan dengan tersedianya aplikasi untuk berbagai modul. Modul-modul tersebut terdiri atas manajemen dokumen, pencarian, manajemen informasi eksekutif, filter untuk informasi online, sistem messaging, pertermuan elektronis, bulletin board, pencatatan keputusan, manajemen pertemuan dan forum diskusi. Electronic Procurement Pemerintah Malaysia mengeluarkan dana sebesar 35 juta dollar Amerika untuk implementasi e-Procurement yang disebut dengan “ePerolehan” yang menyediakan 4000 procurement pemerintah dan 30.000 supplier yang sudah teregistrasi. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan proses procurement yang dilakukan secara tradisional ke dalam procurement elektronis menggunakan internet. Electronic procurement yang diterapkan melalui ePerolehan digunakan untuk menggantikan sistem procurement yang sudah ada. ePerolehan mendukung keseluruhan procurement cycle dimulai dari center contrack, request for quotation, request for tender dan direct purchase. Sistem tersebut juga mendukung adanya notifikasi menggunakan email, pesan singkat (SMS) dan fax. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) HRMIS merupakan sistem yang menyediakan fungsionalitas untuk Manajemen Sumber Daya Manusia bagi pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur sumber daya manusia. Objektif yang ingin dicapai dalam HRMIS adalah: •

Mengefektifkan penempatan staf bagi layanan umum melalui informasi Sumber Daya Manusia yang tersedia.

•

Otomatisasi proses operasi pengelolaan sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan secara manual.

•

Membangun informasi sumber daya manusia yang up-to-date untuk efektifitas perencanaan pada agensi pemerintah.

•

Mengembangkan komunikasi, integrasi horizontal dan perbaikan proses melalui sistem yang dapat digunakan untuk berkolaborasi.

•

Memperbaiki kemampuan sumber daya manusia untuk bekerja pada lingkungan paperless.

160

•

Menyediakan sistem sumber daya manusia yang terbuka dan fleksibel yang mempertemukan kebutuhan informasi dan operasional dengan proses manajerial.

Fungsi dari HRM juga mencakup resourcing, remuneration dan benefits, competency assesment, career management, performance management, dan human resource development.

PROJECT MONITORING SYSTEM (PMS II) PMS melupakan pilot project yang digunakan untuk membuat sistem monitoring end-to-end untuk pengembangan lingkungan kolaborasi berbagai proyek pengembangan dan manajemen. PMS II memiliki cakupan pengembangan dalam tiga bentuk layanan yaitu application services, data services dan communication services yang bermuara pada perbaikan manajemen proyek. Proyek ini dikembangkan untuk menyediakan implementasi mekanisme monitoring proyek. Proyek PMS II dibuat sebagai pendukung aplikasi G2G, yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik. PMS II memungkinkan pemerintah untuk memantau 40.000 proyek yang dikerjakan pada berbagai daerah. e-Service e-Service merupakan pilot project yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sistem ini menyediakan mekanisme kepada masyarakat untuk berhubungan dan melakukan transaksi dengan pemerintah agar lebih cepat. Sistem ini dapat diakses dengan beragam cara dan kanal komunikasi, misalnya dengan menggunakan sistem interactive voice response (IVR), melalui komputer personal yang terhubung ke internet, baik di rumah atau kantor, kiosk yang disediakan pada berbagai fasilitas umum serta perangkat wireless. Sistem ini mencakup layanan sesuai dengan pekerjaan spesifik tiap kementrian. Sebagai contoh, departeman transportasi menggunakan layanan ini untuk mengatur izin mengemudi, kementrian kesehatan menggunakan sistem ini untuk informasi kesehatan online, dan perusahaan telekomunikasi menggunakannya untuk pembayaran telepon dan internet. Electronic Labour Exchange Tahun 1999, pemerintah Malaysia mengeluarkan sembilan pilot project terkait dengan pengembangan e-Government. Proyek ini disebut dengan Electronic Labour Exchange (ELX). Sistem ini digunakan untuk memperbaiki mobilisasi sumber daya manusia secara keseluruhan untuk mempertemukan tingkat kebutuhan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang disediakan. ELX didesain sebagai sebuah penghubung yang menyediakan lapangan pekerjaan. Sistem ini dapat diakses oleh warga negara Malaysia dan juga oleh pihak lain diluar Malaysia. e-Syariah Tahun 2002 pemerintah Malaysia mengeluarkan proyek e-Government yang disebut dengan e-Syariah yang merupakan sistem aplikasi yang menerapkan pengadilan syariah. Proyek ini digunakan untuk membantu melakukan proses reformasi dan efektivitas Departemen Pengadilan Islam untuk mengkoordinasi dan memonitoring agensi pemerintah yang terkait. Sistem ini juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi manajemen pengadilan Islam.

161

CHALLENGES AND ASPIRATIONS Secara umum, pemerintah Malaysia dikatakan sukses untuk melakukan transformasi membuat kota baru seperti Putrajaya dan Cyberjaya yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan bisa dikatakan, kedua kota tersebut merupakan sebuah proyek raksasa pemerintah Malaysia dalam mentransformasikan sistem perekonomian mereka menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi serta menuju ke knowledge economy. Key Chalenge Berbagai review terus dilakukan terkait dengan proyek e-Government di Malaysia. Salah satu review yang dilakukan pada pertengahan tahun 2002 menghasilkan beberapa kesimpulan seperti berikut: •

Kapasitas dan kompleksitas dari proyek yang dikerjakan tidak dapat diperkirakan sebelumnya (under-estimated).

•

Integrasi antar-agensi pemerintahan sangat diperlukan.

•

Terdapat berbagai isu mengenai integrasi terkait dengan legalitas sistem yang ada.

•

Dalam pengembangannya, kemampuan yang tinggi.

•

Resistensi terhadap perubahan merupakan rintangan utama yang harus dihadapi.

•

Pengembangan harus dilakukan berdasarkan standar.

•

Kesenjangan Government.

digital

masih

merupakan

162

dibutuhkan

halangan

pekerja

dalam

dengan

penerapan

e-

PENDEKATAN TERINTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI DI SINGAPURA

163

NATIONAL ICT PROGRAMME Singapura merupakan negara kepulauan yang pada dasarnya memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, akan tetapi memiliki keberhasilan dalam menggabungkan kemampuan, dan kecerdasan beserta pendidikan dan teknologi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, Singapura memiliki pendekatan yang terintegrasi dalam hal pengembangan komputerisasi nasional. Selama hampir dua dekade, pemerintah Singapura sudah mulai mengembangkan sistem informasi dan komunikasi nasional. Sampai saat ini, terdapat lima fase perencanaan yang tiap kerangka perencanaannya berisikan berbagai tujuan, kebijakan, dan proyek.

NATIONAL COMPUTERISATION PLAN (1980-1985) Fase pertama dimulai pada tahun 1980 yang merupakan formasi dari Committee for National Computerisation yang dituntun oleh Mentri Kabinet. Pada tahun 1981 komite ini mengeluarkan perencanaan lima tahunan yang mencakup tiga area utama: •

Komputerisasi terhadap layanan umum.

•

Membangun industri teknologi informasi lokal untuk pengembangan perangkat lunak dan layanan.

•

Menumbuhkan kompetensi profesional teknologi informasi memenuhi kebutuhan dunia industri di masa mendatang.

untuk

NATIONAL IT PLAN (1986-1991) National IT Plan Singapura mencakup rangkaian strategi berikut: •

Mengembangkan tenaga kepakaran dan profesional teknologi informasi. Pengembangan ini termasuk melakukan riset terapan seperti rekayasa perangkat lunak, sistem pakar dan electronic data interchange (EDI).

•

Memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui pemasangan serat optik dan penggunaan integrated services digital network (ISDN).

•

Mengembangkan industri informasi dan komunikasi yang berorientasi pada ekspor, termasuk dalam bagian ini adalah melakukan aliansi dengan vendor perangkat lunak besar untuk membangun sumber daya lokal.

•

Koordinasi dan kolaborasi antar berbagai organisasi untuk mempromosikan teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun jaringan komunitas.

•

Mempersiapkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

•

Meningkatkan kreativitas dan semangat enterpreneurship.

164

•

Peningkatan aplikasi informasi mengintegrasikan dan menyediakan informasi

dan komunikasi untuk layanan berbasis teknologi

IT 2000 MASTERPLAN (1992-2000) – INTELLIGENT ISLAND Kunci utama dari IT 2000 Masterplan adalah untuk mentransformasikan Singapura menjadi “Intelligent Island”, dengan menggunakan National Information Infrastructure (NII) yang menghubungkan komputer ke tiap rumah, kantor dan sekolah. IT 2000 memiliki sub-visi yang terdiri atas lima komponen berikut: •

Membangun hub global.

•

Melakukan transformasi ekonomi.

•

Meningkatkan kemampuan individual.

•

Menghubungkan komunitas lokal dan global.

•

Memperbaiki kualitas hidup.

Termasuk di dalam IT 2000 adalah berbagai agenda ambisius yang mencakup bidang kontruksi dan real estate, pendidikan dan training, manufaktur, media, penerbit dan layanan informasi, dan transportasi. “Singapura One” Singapura One merupakan kerangka broadband nasional yang menyediakan metode interaktif, aplikasi multimedia dan layanan ke setiap rumah, bisnis dan sekolah. Secara umum, Singapura One menyediakan dua tingkatan layanan terintegrasi yaitu jaringan broadband dengan kapasitas jaringan yang sangat besar, dan aplikasi serta layanan yang memiliki kemampuan kecepatan tinggi dan kapasitas tinggi. Jaringan broadband yang dimiliki memiliki kemampuan untuk memberikan 99 persen layanan akses melalui ADSL, kabel, wireless, dan serat optik dengan kemampuan untuk membawa layanan seperti suara, data, audio dan video seara simultan dan dengan kecepatan tinggi serta terhubung ke tiap ruma, sekolah, bisnis dan tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

E-GOVERNMENT ACTION PLAN Salah satu yang menjadi target pemerintah Singapura adalah proyek yang disebut dengan Infocomm21. Infocomm21 merupakan perencanaan strategis pemerintah Singapura untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut menyadari penerapan Infocomm21 bukan sekedar eksploitasi teknologi akan tetapi lebih kepada usaha untuk membawa pemerintah kedalam ekonomi digital. Tujuan dari layanan publik secara elektronis adalah untuk merubah proses pelayanan yang selama ini tidak terintegrasi menjadi layanan satu atap yang disebut dengan “ONE Government”. Visi tersebut difokuskan pada pengembangan CARE yang terdiri atas objektif berikut:

165

•

Courtesy – Menyediakan layanan e-Government dengan cara yang user-friendly, cepat dan efisien.

•

Accessibility – Menyediakan layanan yang mudah diakses dan sebisa mungkin memenuhi prinsip dapat diakses “anytime-anywhere”.

•

Responsiveness – Memberikan pelayanan dengan tingkat birokrasi seminimal mungkin.

•

Effectiveness – Pemenuhan layanan publik yang aman dan efektif dengan menghapus kompleksitas dalam proses.

KEY STRATEGIS AND AREA FOCUSS Strategi yang digunakan untuk menjalankan e-Government Action Plan adalah seperti berikut: •

Strategy 1: Delivering Integrated Electronic Services. Strategi ini mengadopsi prinsip banyak agensi akan tetapi satu pemerintah yang memberikan layanan kepada publik sesuai dengan kebutuhan. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan layanan akses ke pemerintah secara online, kapanpun dan dimanapun. Pemerintah mengeluarkan eCitizen pada April 1999 yang sampai dengan Maret 2003 sudah dapat memberikan 1600 layanan kepada publik.

•

Strategy 2: Using Infocomm Technologies to build new capability and capacity. Sektor publik diharapkan untuk terus-menerus menggunakan teknologi infocomm dan mengadaptasikannya ke dalam lingkungan bisnis dan proses operasional. Untuk memberikan nilai tambah dalam penggunaan teknologi tersebut, pemerintah melakukan proses reengineering secara besar-besaran.

•

Strategy 3: Innovating with Infocomm technologies. Sektor publik diharapkan melakukan uji coba dan adaptasi teknologi, termasuk adanya kepemimpinan yang kuat untuk mempromosikan tren teknologi baru.

•

Strategy 4: Being Proactive and Responsive. Mengadopsi respon yang tinggi untuk mengantisipasi adanya tren terbaru, memberikan respon secara cepat terhadap berbagai tanggapan dan masukan sesuai dengan kebutuhan publik.

•

Strategy 5: Reinventing Government in the Digital Economy. Penyediaan layanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek.

Untuk menjalankan kelima strategi di atas, diidentifikasikan enam program berikut: •

Knowledge-Based Workforce – Pegawai pemerintahan yang notabene merupakan pelayan publik diharapkan untuk menjadi knowledge worker (pekerja berpengatahuan) sehingga dapat bekerja secara aktif dan belajar dengan berkolaborasi dan knowledge-sharing sebagai bagian dari budaya masyarakat yang terus menerus belajar.

166

•

Electronic Services Delivery – Layanan publik harus dapat dilakukan secara elektronis dan proses-proses manual harus dilakukan reengineering untuk nantinya dapat dijalankan secara elektronis.

•

Technology Experimentation – Agensi pemerintahan harus dapat mengadopsi teknologi informasi dan menjadi pioneer dalam hal inisiatif penggunaan teknologi. Agensi pemerintah juga harus melakukan percobaan atau pilot project untuk dapat memahami kapabilitas teknologi yang digunakan dan mengetahui bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan keuntungan, baik bagi pemerintah dan masyarakat.

•

Operational Efficiency Improvement – sektor publik diharuskan untuk melakukan identifikasi dan investasi terhadap sistem baru untuk melakukan perbaikan operasional yang efisien. Perbaikan proses ini dilakukan untuk memperoleh berbagai kemampuan dan keuntungan yang diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi.

•

Adaptive and Robust Infocomm Intrastructure – Konvergensi teknologi telekomunikasi, broadcasting dan informasi memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang reliabel untuk mendukung visi pemerintah dalam penerapan e-Government.

•

Infocomm Education – Program pendidikan harus terus-menerus dipelajari untuk memperbaiki proses dan perbaikan layanan serta mengembangkan kebijakan yang relevan sesuai dengan perkembangan ekonomi baru.

GENERAL INFRASTRUCTURE Psi: A Central Infrastructure for Government e-Service Januari 2001 Kementrian Keuangan mengeluarkan proyek yang disebut dengan Public Service Infrastructure (PSi) yang menjadi infrastruktur terintegrasi untuk memberikan layanan e-Service. Sistem ini didesain menjadi platfrorm terpusat yang memungkinkan beragam agensi untuk saling berbagi berbagai komponen yang berbeda seperti payment gateway, electronic data interchange, authentitication dan layanan security. PSi menyediakan layanan portal online dengan menggunakan infrastruktur yang aman, skalabel dan terpusat. Integrating Layers of Government Tujuan dari PSi adalah untuk menyatukan proses dalam satu infrastruktur kerja, mendukung layanan dan mengembangkan layanan secara elektronis. komponen, yaitu infratruktur, aplikasi dan e-Service

dan sumber daya data ke pemerintah melalui internet PSi terdiri atas tiga lapis generator.

PSi memungkinkan terjadinya proses upgrade tanpa mempengaruhi sistem eService yang sudah ada atau sudah beroperasi. Sistem manajemen berbasis web memungkinkan pengguna dari agensi melakukan administrasi account, membuat laporan log dari sistem, dan menyediakan layanan aplikasi. Wireless Programme Pesatnya perkembangan teknologi wireless, pemerintah Singapura mengeluarkan Wireless Programme pada Oktober 2002 yang memposisikan singapura sebagai hub bagi pengembangan wireless di Asia. Pemerintah dalam hal ini melakukan kerjasama dengan dunia industri yang sekaligus melakukan

167

identifikasi, pengembangan dan pemberian layanan wireless untuk beragam industri yang mencakup wireless multimedia, aplikasi mobile dan layanan lainnya. Objektif yang ingin dicapai dalam hal ini adalah: •

Membangun industri wireless dan memungkinkan dunia industri untuk mengembangkan dan mengekspor berbagai produk dan layanan wireless.

•

Membangun infrastruktur wireless yang dapat dimanfaatkan oleh dunia industri untuk memperoleh keuntungan kompetitif melalui penerapan teknologi wireless.

•

Mempromosikan dan masyarakat Singapura.

menerapkan

gaya

hidup

wireless

untuk

BUSINESS SERVICES TradeNet TradeNet merupakan sistem Electronic Data Interchange pertama yang memfasilitasi pertukaran pesan elektronis dan informasi antar berbagai pihak. Layanan ini juga menyertakan elekctronics submission dan pemrosesan untuk keperluan ekspor, impor dan pengurusan dokumen. Objektif yang ingin dicapai adalah mereduksi biaya proses dan juga memperpendek waktu proses. Sebelum sistem ini diterapkan, proses pengurusan dokumentasi perdagangan memakan waktu yang cukup lama yang terdiri atas empat sampai dengan dua puluh dokumen untuk pengiriman yang lebih kompleks. Dengan menggunakan TradeNet pemrosesan dokumen dapat dilakukan kurang dari 10 menit. Hal ini tentu saja dapat menghemat sampai 30 persen biaya administratif. Online Government Procurement Portal Government Electronic Business (GeBIZ) memfasilitas procurement dan aktivitas tender antara pemerintah dan dunia bisnis. Sistem yang diluncurkan pada bulan Juni 2000 ini terdiri atas tiga komponen seperti GeBIZ Enterprise yang digunakan untuk mendesentralisasikan procurement, GeBIZ Profesional yang didesain sebagai eksekutif procurement untuk administrasi tender yang lebih kompleks dan GeBIZ Partner yang digunakan oleh komunitas bisnis untuk mendapatkan informasi dan sumber lainnya yang terkait dengan peluang bisnis yang disediakan oleh pemerintah.

168

GOVERNMENT EMPLOYEE SERVICES PaC@GOV Portal “Pay n Claim” merupakan portal yang disediakan untuk memberikan semua layanan yang terkait dengan payroll. Portal ini menyediakan slip pembayaran secara elektronis yang dapat ditampilkan melalui portal atau dapat j u g a d i k i r i m k a n k e a c c o u n t e m a i l p e n e r i m a . B e r b a g a i k l a im j u g a d a p a t d i l a k u k a n melalui portal. TRAISI Layanan ini diperkenalkan oleh Mentri Pendidikan pada bulan September 1999. TRAISI atau Training Administration System on Intranet merupakan aplikasi y a n g d a p a t d i g u n a k a n o l e h s t a f k e m e n t r i a n u n t u k m e r e n c a n a ka n t r a i n i n g individual dan menyimpan catatan training yang sudah dilakukan secara online. PM2S PM2S atau People Matters Management System merupakan aplikasi untuk mengelola sumber daya manusia. Sistem ini dapat memfasilitasi integrasi antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber daya manusia.

THE NEXT LAP Selama dua puluh tahun belakangan ini, pemerintah Singapura terus-menerus melakukan eksporasi terhadap teknologi informasi untuk pemenuhan kebutuhan kompetitif regional dan juga global. Secara umu, Singapura telah berhasil menerapkan secara alami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan berbagai fasilitas terus-menerus dilakukan pemerintah, seperti penyediaan akses pada tempat-tempat umum menggunakan kiosk. Usaha ini tidak lepas dari visi pemerintah untuk menjadikan Singapura sebagai Hub raksasa. Selain itu, penyediaan fasilitas ini tidak lepas dari visi pemerintah Singapura untuk menyediakan layanan dengan “banyak agensi, satu pemerintahan”.

169

TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI NEGARA TAIWAN

170

CHALLENGE 2008: THE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN Taiwan memiliki ambisi national development plan yang disebut dengan Challenge “2008” yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi Taiwan ke dalam lingkungan yang disebut dengan “Green Silicon Island”. Secara umum terdapat sepuluh komponen utama dalam national development plan: •

Cultivating talent for the e-generation. Komponen pertama terkait dengan lingkungan pembelajaran bertaraf internasional. Komponen utama yang dikembangkan adalah kemampuan bahasa Inggris dan penguasaan teknologi informasi (terutama untuk penetrasi penggunaan internet) dalam menghadapi era globalisasi.

•

Developing the cultural creativity industry. Untuk pengembangan berbasis high-tech, Taiwan memiliki kebijakan untuk mengembangkan sistem organisasi yang lebih fleksibel untuk peningkatan kompetitif dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Fokus yang dikembangkan adalah melakukan inovasi desain produksi, terutama untuk masalah artistik dan estitika.

•

Developing an international base for R&D and innovation. Dalam hal ini Taiwan menyediakan diri sebagai negara tempat melakukan berbagai aktivitas seperti riset, pengembangan dan inovasi. Cakupan pengembangan yang ditawarkan adalah termasuk bioteknologi, nanoteknologi, system-on-chip (SoC) dan telekomunikasi.

•

Increasing value-added production. Komponen ini merupakan keinginan Taiwan untuk menyediakan diri sebagai pusat suplai untuk produk bernilai tinggi. Meskipun saat ini Taiwan mendapatkan banyak tantangan dari produk China yang memiliki harga murah termasuk tenaga kerja yang murah.

•

Doubling the number of tourists visiting Taiwan. Pemerintah juga mencanangkan untuk meningkatkan masuknya turis asing ke dalam negeri.

•

Developing “Digital Taiwan” or e-Taiwan. Digital Taiwan merupakan proyek pemerintah untuk membangun Taiwan agar dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan kemampuan industri lokal, meningkatkan kualitas informasi pada pemerintah. Lima aspek yang menjadi sorotan utama dalam komponen ini adalah e-Business, e-Government, eTransportation, e-Life, dan meningkatkan penggunaan broadband sampai dengan enam juta pengguna pada tahun 2008.

•

Developing Taiwan as an Operations Headquarters. Komponen ini dirancang untuk mengundang sebanyak mungkin investasi pada infrastruktur lokal Taiwan. Tujuan utamanya adalah menjadikan Taiwan sebagai tempat yang ideal untuk melakukan bisnis, bahkan menjadi pusat bisnis.

•

Improving the transportation Infrastructure. Merupakan proyek yang diperuntukkan bagi pengembangan sarana transportasi domestik.

•

Conservating water resources and the ecology. Komponen ini terfokus pada pembangunan yang seimbang serta memiliki wawasan

171

lingkungan. Termasuk didalamnya adalah usaha konservasi terhadap berbagai lahan pertanahan dan pembuatan taman-taman. •

Building new hometown communities. Pemerintah juga memberikan fasilitas lingkungan tempat tinggal yang nyaman termasuk fasilitas bernuansa tradiosional setempat, dan sebagainya. Perencanaan lingkungan tempat tinggal tersebut juga di intregrasikan dengan berbagai pengembangan untuk membentuk ekonomi setempat.

DIGITAL TAIWAN PROJECT Digital Taiwan atau yang dikenal dengan e-Taiwan merupakan salah satu diantara sepuluh proyek yang dicanangkan pemerintah Taiwan untuk menjadikan negara tersebut menjadi negara digital secara keseluruhan. Proyek tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi proyek spesifik yang dikenal dengan nama program pengembangan National Information Infrastructure (NII), program e-Government tahun 1998 dan National Information and Communication Initiative (NICI) pada tahun 2001. Key Agencies Awal tahun 2001, pemerintah mengadakan konsolidasi dengan mengembangkan beberapa komite dengan NICI sebagai steering committe. NICI bertugas untuk membuat cetakbiru untuk mentrasnformasikan Taiwan ke dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan pada Desember 2001 berhasil merumuskan e-Taiwan dalam proposal “National Information and Communication Promotion Strategies”. Teknis implementasi program ini dikerjakan oleh komite yang disebut dengan Research, Development and Evaluation Comission (RDEC). Komite ini memiliki divisi yang disebut dengan Central Taiwan Division yang mendampingi setiap pemerintah kota untuk melakukan riset dan evaluasi terkait dengan proyek Digital Taiwan. Key Project and Frameworks Sebagai fondasi pengembangan e-Taiwan, maka dikembangkan pula tiga komponen dasarnya, yaotu e-Government, e-Industry dan e-Society. Proyek eTaiwan sendiri memiliki lima kerangka tujuan yang akan dicapai, yaitu e-Life, eBusiness, e-Government, e-Transportation, dan juga akses broadband. Proyek ini diharapkan nantinya dapat menciptakan berbagai peluang sampai dengan tahun 2008, termasuk diantaranya untuk keperluan bisnis dengan penyediaan infrastruktur ekonomi digital dan peluang kerja bagi rakyat Taiwan sebesar 20.000.

E-GOVERNMENT PROGRAMME Proyek e-Government hanya merupakan satu bagian dari lima kerangka pada proyek Digital Taiwan. RDEC yang merupakan agensi pemerintah khusus yang mengkoordinasikan e-Government di Taiwan, memberikan konsep e-Government sebagai berikut: The Application of information and communications technology by government to link networks and deploy a variety of service infrastructure including voice telephony, ATM, the Internet, and information kiosk, for the purpose of providing extensive, proactive services not subject to he constraints of time or geographical location.

172

Terkait dengan pengembangan e-Government, pemerintah Taiwan memiliki visi yang mencakup tiga area: •

Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses reengineering pada pemerintahan, menyediakan layanan yang inovatif, perbaikan efisiensi administrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.

•

Mereformasi prosedur layanan umum dan bisnis sehingga dapat diperoleh berbagai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, mengakselarsi kecepatan layanan, menghemat waktu dan biaya.

•

Memungkinkan agensi pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat umum untuk mendapatkan berbagai layanan melalui beragam kanal yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, dan menyediakan layanan antar-departemen yang terintegrasi dan inovatif.

Mid-term e-Government Implementation Plan (1997-2000) Pada bulan November 1997, RDEC mengeluarkan sebuah draft yang disebut dengan “Mid-term e-Government Implementation Plan (1997-2000)”. Perencanaan ini terfokus pada tiga area utama: •

Pengembangan secara menyeluruh tulang punggung jaringan pemerintah.

•

Mengembangkan layanan publik online dan aplikasi untuk administratif.

•

Mengakselarasi pertukaran informasi pemerintah.

•

Membuat sertifikasi elektronis dan mekanisme keamanan jaringan.

Pada tahun 1998 RDEC menetapkan Government Certicate Authority (GCA) untuk membantu membuat lingkungan jaringan transaksi yang reliabel, aman dan dapat dipercaya. E-Government Action Programme (2001-2004) Tahun 2001 RDEC mengeluarkan “e-Government Action Programme (20012004) yang bertujuan untuk membuat aplikasi yang dibutuhkan dalam penerapan e-Government. Tujuan utama dari program ini adalah mempromosikan aplikasi internet untuk meningkatkan daya saing nasional masyarakat dan dunia industri. Target yang ingin dicapai dari peningkatan tersebut adalah seperti berikut: •

Mengimplementasikan pertukaran dokumen resmi secara elektronis pada semua tingkatan level pemerintahan dalam satu tahun.

•

Memungkinkan semua level organisasi pemerintah untuk membangun website dan menyediakan layanan berbasis internet dalam waktu dua tahun.

•

Mempersiapkan tenaga kerja di pemerintahan menggunakan internet dalam waktu 3 tahun.

•

Mengembangkan 1.500 layanan berbasis internet dalam waktu empat tahun.

Implementation Strategies

173

untuk

dapat

Proyek e-Government pemerintah Taiwan dilakukan dengan berdasarkan atas tiga fase program: •

Penetrasi dan pengembangan infrastruktur.

•

Pengembangan layanan online.

•

Mobile Government.

E-GOVERNMENT PKI Beberapa inisiatif yang berhasil diimplementasikan oleh pemerintah Taiwan adalah seperti berikut: •

Pemerintah telah berhasil mengembangan sistem email yang dapat digunakan oleh semua departemen dan agensi pemerintah. Sistem ini diharapkan dapat memperbaiki proses komunikasi diantara badan pemerintah.

•

Pertukaran dokumen secara elekstronis sudah dapat dilakukan. Sistem ini dibuat untuk menekan waktu pengiriman dokumen menjadi lebih pendek dan juga menekan biaya pembuatan dokumen berbasis kertas.

•

Database nasional yang menyediakan akses untuk semua informasi terkait dengan hukum dan regulasi. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.

CHALLENGE AND HOPE FOR THE FUTURE Secara umum, Taiwan telah berhasil melakukan berbagai perubahan besar semenjak program e-Government diluncurkan pada tahun 1997. Infrastruktur dasar telah berhasil dibuat dan juga beberapa layanan online sudah dapat doperasikan. Sampai dengan akhir 2002, RDEC memberikan laporan bahwa pertukuran dokumen resmi pemerintah sudah dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronis dan lebih dari 10 persen layanan aplikasi pemerintah sudah dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

174

KEBIJAKAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI TAIWAN

175

NATIONAL IT PROGRAMME Selama lebih dari dua dekade, teknologi informasi telah memainkan peranan penting dalam hal peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Thailand. Seiring dengan perkembangan ekonomi, pemanfaatan teknologi informasi mulai digunakan oleh dunia bisnis semenjak tahun 1980. Key Agencies Tahun 1992 dibentuk sebuah komite yang bertugas untuk mengarahkan dan mengembangkan kebijakan terkait dengan teknologi informasi. Komisi ini disebut dengan National Information Technology Committee (NITC). Komisi ini dipimpin oleh Perdana Mentri dan menyertakan juga beberapa kementrian, dan pejabat departemen di lingkungan pemerintahan. Sementara untuk memfasilitasi pengembangan teknologi informasi maka dibentuk sebuah badan khusus yang disebut dengan National Electronics and Computer Technology Centre (NECTEC). IT 2000 Policy Semenjak mulai didirikan, NITC dan NECTEC mulai mengembangkan berbagai inisiatif yang berhubungan pengembangan teknologi inoformasi nasional. Salah satu inisiatif yang dibuat adalah IT 2000 National Policy, yang mencakup tiga area pengembangan, yaitu: •

Membangun infrastruktur nasional.

•

Melakukan investasi untuk pengembangan sumber daya manusia.

•

Mengembangan informasi.

•

Melalui kerangka dan kebijakan yang diajukan pada dokumen IT 2000 Policy, maka dikembangkan juga beberapa perencanaan dan target.

good

governance

melalui

penggunaan

teknologi

The IT 2010 Policy Setelah dikembangkan IT 2000 Policy, pemerintah mengeluarkan kebijakan lanjutan yang disebut dengan IT 2010 Policy. Kebijakan ini dikembangkan untuk melakukan penelitian, menganalisa terhadap perkembangan industri teknologi informasi di Thailand, dan melakukan studi banding pengembangan kebijakan teknologi informasi di berbagai negara. Secara umum terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai pada IT 2010. ketiganya adalah sebagai berikut: •

Meningkatkan kemampuan bangsa Thailand terhadap teknologi.

•

Meningkatkan sumber menjadi 30 persen.

•

Meningkatkan pertumbuhan industri berbasis teknologi informasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 50 persen sampai dengan tahun 2010.

daya

manusia

masyarakat

perkembangan dari

12

persen

Untuk mewujudkan ketiga tujuan di atas, pemerintah telah melakukan identifikasi kebutuhan yang harus dikembangkan, yaitu e-Government, eEducation, e-Commerce, e-Society, dan e-Industry.

176

THE NATIONAL ICT MASTER PLAN Untuk mengimplementasikan kerangka kebijakan yang dibuat pada IT 2010, maka pemerintah mengeluarkan program National ICT Master Plan. Objektif yang ingin dicapai dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah memperbaiki tingkat kompetitif, membangun masyarakat berbasis pengetahuan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan berkelanjutan, dan membangun industri berbasis teknologi informasi dan komunikasi. e-Thailand Initiative Tujuan dari e-Thailand adalah untuk melakukan eksploitasi penggunaan teknologi informasi sebagai basis dari kekuatan ekonomi nasional, mereduksi proses yang tidak diperlukan dan pembangunan berkelanjutan. E-Thailand memiliki tujuan untuk mempersiapkan fasilitas infrastruktur informasi nasional, perdagangan, liberalisasi perdagangan, layanan dan investasi, e-Society dan eGovernment. Inisiatif yang direncanakan dalam ICT Master Plan menjadi agenda dalam pengembangan e-Thailand. STRATEGIES AND KEY FOCUS AREA Terkait dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang telah dibuat, kementrian informasi dan komunikasi Thailand memiliki beberapa strategi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan e-Government. Strategi yang digunakan mencakup hal-hal berikut: •

Membuat perencanaan e-Government nasional yang disebut dengan “e-Government Plan” dan melibatkan semua departemen yang ada, termasuk alokasi dana yang dibutuhkan.

•

Melibatkan semua administrasi dan layanan publik.

•

Mengembangkan komitmen untuk manusia pada organisasi publik.

mengembangkan

•

Melakukan transformasi teknologi front-office pada sektor publik.

baik

•

Mengembangan infrastruktur komputer dan jaringan untuk mendukung berbagai kegiatan pada organisasi publik.

•

Mengembangkan partisipasi masyarakat pengembangan e-Government.

teknologi

dan

sumber

daya

back-office

sektor

privat

dan

dalam

Dalam pengembangan proyek e-Government, maka dibentuk wadah utama yang terdiri atas berbagai departemen dan agensi pemerintah. Di antara berbagai organisasi yang terlibat dalam pengembangan e-Government adalah seperti berikut: •

NECTEC yang bertindak sebagai koordinator utama.

•

Bank of Thailand yang bertindak sebagai sponsor proyek termasuk menjadi anggota tim proyek.

•

Chief Information Office (CIO) pada berbagai agensi terkait, termasuk menjadi anggota dari tim proyek.

177

Anggota dari tim ini pertama kali mendapatkan pelatihan manajemen proyek dan kemudian dilanjutkan dengan workshop.

CREATING THE FUTURE Key Challenges Sampai dengan akhir tahun 2002, tercatat lebih dari 200 rencana proyek eGovernment yang diusulkan dengan perkiraan akan selesai sampai dengan 2004. Terkait dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang ada, maka pemerintah Thailand melakukan prioritas pengembangan, untuk memaksimalkan sumber keuangan yang ada termasuk sumber daya manusia. Pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia yang berada pada organisasi pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat dari 2,3 juta pegawai pemerintah, diperkirakan tenaga yang siap untuk mengdopsi teknologi informasi hanya berkisar 20.000 orang. Pemerintah Thailand juga melakukan inovasi dengan melakukan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, terutama dari sektor privat dan organisasi non-pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk melakukan transformasi secara menyeluruh dalam hal penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan dan organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman khusus dalam pengembangan dan penggunaan e-commerce, teknologi informasi, marketing dan manajemen. Selain itu pemerintah Thailand juga menghadapi masalah yang juga dihadapi negara-negara lain, yaitu kesenjangan digital. Pengguna internet di Thailand juga masih didominasi oleh generasi muda berpendidikan sampai dengan 90 persen. Salah satu masalah dalam hal melakukan penetrasi internet adalah kendala bahasa. Meskipun website pemerintah dibuat dalam dua bahasa, akan tetapi penetrasi pengetahuan teknologi informasi dan penggunaan PC juga masih terbatas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh NECTEC, pengembangan proyek eGovernment di Thailand sesungguhnya baru memasuki tahap awal dari pengembangan secara keseluruhan. 70 persen responden yang terlibat dalam penelitian NECTEC masih menyatakan kekecewaannya dengan website yang dimiliki oleh pemerintah. Kekecewaan tersebut berkisar karena informasi yang disediakan tidak lengkap, informasi yang disediakan tidak up-to-date, website tersebut belum memenuhi berbagai layanan yang diinginkan masyarakat dan juga banyak link yang tidak aktif. Building on Key Achievement Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan e-Government, pemerintah Tailand telah berhasil mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan. Kelengkapan infrastruktur tersebut juga telah berhasil dimanfaatkan dalam hal penyediaan aplikasi. Contoh dari proyek yang dianggap berhasil adalah dalam bidang pendidikan dalam proyek SchoolNetProject. Keberhasilan ini diharapkan nantinya dapat menyediakan sumber daya manusia yang cukup. Pemerintah juga dianggap memiliki kemajuan yang berarti dengan dibuatnya kementrian komunikasi dan informasi. Kementrian ini diharapkan dapat mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengembangan eGovernment dan e-Business.

178

PRIORITAS PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI AUSTRALIA

179

Australia adalah salah satu dari tiga besar dunia dalam hal penetrasi internet per kapita penduduknya, setelah Finlandia dan Amerika Serikat. Diperkirakan, lebih dari 50% penduduk dewasa Australia sudah terhubung dengan internet. Meningkatnya penetrasi internet akan meningkatkan harapan penduduk agar layanan pemerintahan bisa dilakukan secara online. Pada bulan Desember tahun 1997, Perdana Menteri John Howard mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai investing for growth, sebuah kebijakan yang mengatur bagaimana pemerintah Australia lebih meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara ekstensif. Pemerintah Australia percaya, bahwa pengembangan eGovernment akan memberikan banyak sekali manfaat untuk mereka. eGovernment akan memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan dengan mereka mendatangi satu persatu kantor-kantor pemerintahan. Teknologi online juga akan menghilangkan sekat-sekat seperti yang terjadi pada pelayanan tradisional. Di samping itu, masyarakat dari daerah-daerah pedesaan dan yang jauh dari kota-kota besar bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam layanan pemerintah. Egovernment akan membuat masyarakat tidak perlu lagi menghapalkan struktur antara Pemerintah Australia atau negara bagian untuk layanan yang ingin mereka dapatkan. Mereka tinggal memilih layanan apa yang diinginkan melalui internet tanpa perlu mengetahui departemen mana yang mengurus layanan tersebut. Layanan eGovernment juga akan terus menerus membuat efisiensi dan efektifitas dari proses bisnis pemerintah, di samping juga akan menurunkan biaya-biaya saat orang berhubungan dengan Pemerintah. Efisiensi juga dapat terasa melalui berbagai kemudahan yang dirasakan oleh kalangan bisnis dan masyarakat dengan layanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.

ARAH LAYANAN EGOVERNMENT DI AUSTRALIA eGovernment di Australia bertujuan untuk membangun manfaat yang lebih besar dari internet yang selama ini telah dirasakan oleh masyarakat dalam konteks individu dan komunitas. Bagaimana pengalaman dan manfaat yang selama ini telah terbangun bisa juga dilaksanakan dalam konteks layanan pemerintahan. Di masa depan, dengan eGovernment semua layanan pemerintah dapat diakses selama satu hari penuh dalam 24 jam, 7 hari seminggu tanpa batasan waktu kerja. Karena itu, eGovernment harus memanfaatkan semua yang bisa dilakukan melalui teknologi. eGovernment akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melalui berbagai saluran yang selama ini ada, ditambah dengan saluran akses baru melalui internet dan berbagai teknologi komunikasi lainnya. Dengan eGovernment, pemerintah ingin memberikan rentang pelayanan yang luas dengan kualitas terbaik dengan biaya yang murah. Di sisi lain, eGovernment harus mudah digunakan oleh masyarakat, sehingga mereka mau menggunakan karena kenyamanan dan keuntungan yang ditawarkan. Dalam hal ini, eGovernment harus mampu membuat masyarakat berinteraksi dengan lebih dekat sehingga pemerintah semakin mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka.

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN EGOVERNMENT Untuk mengimplementasikan rencana pengembangan eGovernment secara menyeluruh, Pemerintah Australia menetapkan delapan prioritas strategis yang

180

harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah negara bagian. Delapan prioritas itu adalah:

departemen,

maupun

Pertama, menganjurkan badan-badan pemerintahan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sepenuhnya layanan melalui internet. Karena departemen dan badan-badan pemerintahlah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penyediaan layanan pemerintah, maka inisiatif dan dukungan mereka sangatlah diperlukan. Badan-badan Pemerintah diminta untuk menyusun ”online action plan”, rencana aksi kapan mereka bisa menyediakan layanan secara online, dan menyesuaikannya dengan strategi eGovernment di seluruh Australia. Kedua, memastikan bahwa aplikasi dan sistem yang mendukung penerapan eGovernment sudah disusun dan dijalankan. Beberapa hal penting di antaranya: 1.

Otentifikasi, menyangkut bagaimana identitas setiap orang mendapatkan otorisasi dan otentifikasi secara benar. Otentifikasi diperlukan untuk proses identifikasi apakah benar orang yang menggunakan sebuah layanan sesuai dengan identitas yang benar. Otentifikasi menyangkut teknologi yang dipakai dan sistem serta prosedur yang harus digunakan masyarakat ketika ingin mendapatkan suatu layanan tertentu.

2.

Privacy, yang merupakan salah satu prinsip paling penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap data-data dan informasi yang mereka berikan. Adanya privacy yang terlindungi akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan online sekaligus mendorong partisipasi yang lebih besar dari mereka.

3.

Security. Aspek keamanan berhubungan erat bagaimana dokumen, file, dan berbagai informasi hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berhak. Aspek keamanan data menjadi salah satu faktor yang paling penting karena sedikit saja informasi atau data disalahgunakan bisa menimbulkan gejolak negatif yang tidak diinginkan.

4.

Standardisasi data dan platform. Agar setiap aplikasi bisa berkomunikasi dan saling bertukar data, standardisasi data dan platform mutlak diperlukan. Standard ini disusun oleh Pemerintah Pusat yang harus diikuti oleh setiap departemen dan negara bagian.

Ketiga, meningkatkan kapasitas dan fasilitas akses terhadap layanan online pemerintah di seluruh regional Australia. Tidak bisa dipungkiri, masalah kesenjangan digital tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga terjadi hampir di semua negara, termasuk Australia. Pemerintah mengambil inisiatif dengan mendirikan berbagai kios informasi layanan pemerintah di berbagai tempat umum dan counter-counter bagi orang yang tidak punya akses internet. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan digital ini secara perlahan bisa mulai dijembatani. Keempat, meningkatkan pengembangan industri Teknologi Informasi (TI) yang memberi dampak pada percepatan pelaksanaan eGovernment. Pelaksanaan eGovernment pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara lebih ekstensif pada layanan pemerintahan. Karena itu, pengembangan industri teknologi informasi penting artinya karena akan menjadi tulang punggung pelaksanaannya di lapangan. Industri Teknologi Informasi bisa dibagi menjadi beberapa komponen, di antaranya adalah industri pendidikan yang menyediakan sumber daya manusia dan profesional di bidang TI, industri penyedia perangkat keras (hardware), dan industri penyedia perangkat lunak dan aplikasi (software). Perkembangan yang baik dari ketiga elemen industri ini

181

akan menjamin tersedianya profesional dan tenaga kerja yang terampil dalam bidang TI, dan aplikasi serta perangkat keras yang mendukung. Kelima, mulai memindahkan proses bisnis secara online. Secara bertahap, apa yang bisa dilayani secara online mulai dijalankan. eGovernment merupakan proses panjang yang tidak bisa jadi dalam waktu dekat. Karena itu, pentahapan proses apa saja yang bisa dilayani secara online akan sangat membantu kesiapan dari berbagai sisi mulai dari SDM, teknologi dan juga persiapan masyarakat itu sendiri sebagai pengguna. Keenam, melakukan studi banding dan mengawasi perkembangan pelaksanaan eGovernment secara reguler. Studi banding adalah hal yang paling mudah dijalankan dalam upaya mempelajari sistem apa yang cocok diterapkan dalam eGovernment. Studi banding eGovernment adalah bagaimana mempelajari sistem, aplikasi, dan manajemen pada suatu pemerintahan dalam menerapkan inisiatif eGovernment dan apa yang mungkin diterapkan oleh pemerintah masing-masing. Tentu saja studi banding ini dilakukan kepada pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik dalam pelaksanaan eGovernment agar bisa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, pelaksanaan eGovernment juga memerlukan review yang dilakukan secara reguler. Review menyangkut kesiapan dari sisi pemerintah dan juga kesiapan dari sisi masyarakat, persepsi mereka dan apa yang mereka harapkan dari eGovernment. Ketujuh, memfasilitasi layanan yang bisa dilakukan antar badan pemerintah. Banyak sekali layanan yang berhubungan antara satu badan pemerintah dengan badan lain. Layanan informasi kependudukan misalnya, akan berhubungan dengan layanan pajak, kepolisian, dan semua layanan yang membutuhkan data dan informasi pribadi seseorang. Untuk bisa menjadikan aplikasi dan layanan yang saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lain, dibutuhkan berbagai aplikasi yang punya standar interoperabilitas yang sama. Dibutuhkan tidak hanya kerjasama operasional antar badan pemerintah, tetapi juga aplikasi dan teknologi yang memadai. Kedelapan, komunikasi dengan stakeholders. Sebagus apapun layanan eGovernment yang disediakan pemerintah, tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Stakeholders pemerintah terbentang luas mulai dari pegawai pemerintah, masyarakat, kalangan bisnis, hingga pemerintah di negara-negara tetangga. Pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai baik dari sisi keuangan, organisasi, dan manusia untuk melakukan promosi dan kampanye penggunaan eGovernment pada seluruh sektor. Komunikasi yang intensif akan mendorong partisipasi dan interaksi yang lebih baik pada semua kalangan.

182

PRINSIP DASAR ELECTRONIC GOVERNMENT DI NEW SOUTH WALES

183

New South Wales adalah salah satu negara bagian Australia di mana pemerintah federalnya begitu kuat keinginan dan motivasinya untuk mengembangkan eGovernment di seluruh kawasan Australia. Tujuan utamanya di samping memberikan kualitas layanan yang lebih baik, juga memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh kawasan yang luas ini. Masyarakat bisa mendapatkan layanan pemerintah secara cepat, aman dan menyenangkan. Kalangan bisnis juga mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan berbagai perijinan, membayar pajak, dan berhubungan dengan pemerintah. Sementara staf dan pegawai pemerintahan bisa melakukan proses kerja dari mana saja secara efisien dan produktif. Tantangan utama dari eGovernment adalah bagaimana mewujudkan layanan pemerintah yang disediakan oleh berbagai departemen dan badan pemerintahan bisa diakses dan didapatkan secara aman dan mudah di internet. Inisiatif eGovernment di New South Wales dibangun berdasarkan beberapa prinsip dasar sebagai acuan: •

Membangun layanan yang menyediakan berbagai pilihan akses kepada masyarakat dalam memperolehnya. Selama ini, masyarakat perlu datang secara langsung ke kantor-kantor pemerintahan, dengan eGovernment berbagai kanal akses mulai dari internet, telepon seluler, PDA dan berbagai peralatan komunikasi lain.

•

Partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan sehingga menumbuhkan transparansi dan demokratisasi dalam pemerintahan.

•

Penyediaan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab.

•

Penggunaan teknologi informasi, manusia secara efektif dan efisien.

komunikasi

serta

sumber

daya

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN Untuk menjalankan inisiatif eGovernment secara lebih terencana, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis yang dimulai pada Februari 1997 dengan merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh New South Wales. Secara khusus, cetak biru pengembangan eGovernment juga dirumuskan secara resmi pada tahun 1997. Rumusan tersebut diikuti oleh berbagai rumusan lain, misalnya rumusan tentang pengembangan standar kemampuan dan keterampilan teknologi informasi, strategi eProcurement, dan strategi telekomunikasi untuk pembangunan broadband. Rencana aksi tersebut diteruskan dengan implementasi di lapangan yang telah memberikan beberapa hasil hingga sekarang. Di antara beberapa pencapaian adalah peluncuran portal New South Wales (www.nsw.gov.au) sebagai sumber informasi dan pintu masuk utama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan online dari semua badan-badan pemerintah. Portal News South Wales dirancang sebagai portal yang sangat lengkap untuk berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, kalangan bisnis, hingga kalangan turis yang ingin melihat dan berkunjung. Portal ini ditata dengan navigasi yang sangat baik sehingga memudahkan pengunjung mendapatkan informasi dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

184

Selain portal sisi lain yang diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur dan jaringan. Sekarang ini semua sekolah di New South Wales sudah mempunyai akses internet sehingga mengajarkan penggunaan internet sejak usia dini. Di samping itu juga menjadi sarana akses internet bagi masyarakat umum. Pada sektor kesehatan, pemerintah membangun sistem informasi kesehatan (eHealth) yang cukup canggih baik bagi masyarakat mapupun kalangan profesional. Bagi profesional tersedia fasilitas telemedicine yang memungkinkan dialog dan diskusi jarak jauh dengan berbagai pakar dalam penanganan kasus atau pasien tertentu, sementara bagi masyarakat tersedia fasilitas untuk melihat data dan kondisi pasien melalui sistem informasi kesehatan nasional.

Sumber: New South Wales Government, 2002 Dari sisi informasi hukum, sekarang ini terdapat fasilitas investigasi online melalui internet sehingga memungkinkan investigasi dilakukan pada kantor kepolisian di daerah. Sementara itu, keputusan-keputusan pengadilan bisa diakses secara online melalui sistem informasi hukum dan pengadilan. Dan untuk mengeksplorasi berbagai pengembangan eGovernment di masa riset Smart Internet Technology perkembangan teknologi internet yang

kemungkinan penggunaan internet dan mendatang, Pemerintah mendirikan pusat untuk mengantisipasi kemajuan dan sangat pesat.

ARAH STRATEGIS INISIATIF EGOVERNMENT Pemerintah New South Wales telah menetapkan beberapa arah strategis pengembangan sistem informasi dan eGovernment sebagai upaya agar inisiatif yang telah dibangun berjalan sesuai dengan tujuan semula. Pertama, penyediaan layanan yang terintegrasi. Dalam hal ini bagaimana layanan pemerintah bisa disediakan melalui satu portal yang komprehensif. Sasaran dan arah strategis yang ingin dicapai adalah:

185

•

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintah melalui berbagai kanal akses yang dimiliki.

•

Business Process Reengineering (BPR) pada sektor pemerintahan dalam menghadapi era informasi dan komunikasi karena eGovernment membutuhkan kompetensi dan proses bisnis yang berbeda dibandingkan layanan tradisional.

•

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

•

Membangun lingkungan bisnis yang kondusif melalui berbagai aturan tentang privacy dan keamanan.

•

Mengkomunikasikan manfaat dari eGovernment kepada seluruh masyarakat di New South Wales. Inisiatif eGovernment akan memberikan manfaat yang besar jika didukung oleh partisipasi masyarakat secara aktif.

Kedua, melakukan kerjasama dengan kalangan industri sebagai salah satu mitra kerja Pemerintah yang diprioritaskan pada beberapa sasaran: •

Mendorong perkembangan industri Teknologi Informasi sebagai pendorong inisiatif eGovernment yang lebih besar. Industri Teknologi Informasi terdiri dari industri penyedia aplikasi, perangkat lunak (software), dan juga perangkat keras (hardware). Juga tidak dilupakan industri pendidikan dan pelatihan yang menyediakan tenaga-tenaga profesional dalam bidang teknologi informasi.

•

Membantu sektor usaha kecil dan menengah dalam menerapkan teknologi informasi dan melakukan bisnis di dunia internet.

•

Menjadi pelanggan yang terdepan dengan menggandeng swasta dalam berbagai pengembangan aplikasi eGovernment

•

Mendorong pengadaan barang secara elektronik (eProcurement) untuk menjamin proses yang lebih efisien dan transparan

•

Mendukung riset dan pengembangan terutama dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.

sektor

Ketiga, membangun komunitas yang saling terhubung sebagai upaya percepatan inisiatif eGovernment dan penggunaan akses yang lebih luas dari kalangan masyarakat. Arah prioritas strategisnya adalah: •

Mendorong adanya akses regional yang merata di seluruh kawasan. Adanya kesenjangan digital memang menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi, karena itu penyediaan akses melalui berbagai fasilitas dan terminal umum menjadi alternatif pemerataan akses ke seluruh masyarakat.

•

Menciptakan pengguna aktif dalam berbagai memberikan berbagai insentif dan pelatihan

•

Membuka akses untuk pengembangan sumber daya alam dan budaya

komunitas

dengan

Keempat, memberkuat jaringan infrastruktur dan pita lebar (bandwith) untuk akses internet dan saluran komunikasi data, dengan prioritas:

186

•

Menyediakan infrastruktur bandwith yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan eGovernment

•

Memanfaatkan aset-aset pemerintah secara lebih maksimal melalui kerjasama dengan pelaku industri

•

Membangun infrastruktur komunikasi dan bandwith yang memadai kalangan bisnis dan komunitas

•

Mengembangkan peralatan yang inovatif dan kreatif untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak terjangkau

Kelima, memperkuat ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi. •

Mengembangkan kemampuan mencanangkan kurikulum yang teknologi informasi

belajar di sekolah diperkaya pengetahuan

dengan tentang

•

Mendukung pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh melakukan standardisasi pelatihan dan ketrampilan.

•

Mempromosikan karir dan informasi dalam bidang Teknologi Informasi untuk memotivasi masyarakat menggeluti bidang teknologi informasi

•

Melakukan kerjasama dengan industri dan mengembangkan ketrampilan dalam bidang TI.

industri,

komunitas

dan

untuk

Kelima hal di atas inilah yang menjadi dasar pembangunan dan arah kebijakan implementasi eGovernment di New South Wales. Perkembangan eGovernment sendiri masih akan terus berlanjut seiring dinamika perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya di berbagai bidang, dan New South Wales adalah salah satu negara yang terus menunjukkan komitmen pembangunan eGovernment untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

187

MASALAH E-READINESS DI BENUA AFRIKA

188

eGovernment di Afrika merupakan inisiatif yang diadopsi dari negara-negara Barat dan diadopsi sesuai kultur dan kesiapan masyarakat Afrika. Namun demikian, perbedaan kesiapan masyarakat dan kondisi infrastruktur menjadikan pelaksanaan eGovernment di kawasan Afrika mengalami berbagai kendala. Kendala utamanya bisa dilihat dari pemeringkatan eReadiness berbagai negara di Afrika yang rata-rata menempati tingkatan yang cukup rendah, kecuali beberapa negara seperti Afrika Selatan. eReadiness adalah pemeringkatan untuk menilai tingkat kesiapan suatu negara dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya untuk pelaksanaan eGovernment. eReadiness didasarkan pada lima aspek penting yang menjadi penilaian, yaitu connectivity, eLeadership, information society, human capital dan eBusiness climate. Connectivity menyangkut kesiapan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, eLeadership menyangkut visi, strategi, komitmen dan usaha pemerintah, information society menyangkut kerangka hukum dan kerjasama pihak pemerintah dan swasta, human capital menyangkut kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki dan eBusiness climate menyangkut kesiapan industri dan pelaku bisnis dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, walaupun menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan, inisiatif eGovernment terus berjalan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masingmasing negara yang tentu saja menghasilkan keuntungan dan manfaat yang berbeda.

ARAH PELAKSANAAN EGOVERNMENT Arah pelaksanaan eGovernment di Afrika pada dasarnya dibangun berdasarkan tiga prinsip utama. Pertama melakukan proses efisiensi internal dengan melakukan eAdministrasi, kedua membangun hubungan dengan masyarakat melalui eCitizens, dan ketiga membangun hubungan dengan pihak luar melalui eBusiness.

Sumber: African Government, 2002 E-ADMINISTRASI Konsep eAdministrasi adalah bagaimana pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi bisa menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Pemanfaatan aplikasi eAdministrasi digunakan dalam beberapa hal:

189

•

Pemotongan biaya proses kerja pemerintah melalui efisiensi dalam prosedur dan peningkatan produktivitas.

•

Pengelolaan performa kinerja yang lebih baik melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan sumber daya yang dimiliki mulai dari sektor keuangan, aset dan sumber daya manusia.

•

Membangun hubungan strategis antar badan pemerintahan agar tercipta sinergi dan kapasitas kemampuan yang lebih besar. eAdministrasi memungkinkan terjadinya sharing informasi antar badan pemerintah sehingga menimbulkan efisiensi dan kesatuan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

•

Pemberdayaan sumber daya manusia melalui pemerataan kesempatan yang lebih besar bagi setiap pegawai dalam proses pengambilan keputusan.

E-CITIZEN AND E-SERVICE Salah satu tujuan utama dari eGovernment adalah memberikan layanan yang lebih mudah dan berkualitas kepada masyarakat sebagai “customer” pemerintah. eCitizen dan eService adalah bagaimana pemerintah membangun hubungan baik dengan masyarakat dengan memberikan informasi dan layanan sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka. •

Melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan berbagai informasi tentang layanan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Informasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan usulan ataupun perbaikan terhadap layanan yang selama ini diberikan.

•

Mendengarkan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran dan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan negara untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan proses demokratisasi.

•

Meningkatkan layanan masyarakat pada berbagai dimensi mulai dari kualitas, kenyamanan dan kemudahan, serta biaya yang rendah.

E-SOCIETY eSociety adalah bagaimana pemerintah membangun hubungan dengan pihak luar, terutama dengan kalangan bisnis melalui berbagai kerjasama. Program eSociety ini meliputi: •

Membangun hubungan yang lebih baik dengan kalangan bisnis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan mereka. Pemerintah menyediakan fasilitas pengadaan barang dan tender secara online (eProcurement) untuk menumbuhkan kompetisi yang lebih sehat dan transparan.

•

Membangun komunitas sosial pada pemanfaatan teknologi informasi.

190

masyarakat

lokal

dalam

hal

•

Membangun kerjasama institusional yang lebih baik dengan berbagai organisasi pemerintah, swasta, maupun lembaga non pemerintah seperti LSM dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

TANTANGAN PELAKSANAAN Terdapat dua tantangan besar dalam pelaksanaan eGovernment di Afrika. Pertama, inisiatif eGovernment yang masih rendah, dan kedua, kegagalan implementasi proyek eGovernment di berbagai negara dan sektor pemerintahan yang selama ini telah berjalan. Masalah rendahnya inisiatif eGovernment bisa ditelusuri terutama dari 6 faktor yang bisa dijadikan acuan: •

Infrastruktur data dan jaringan serta sistem aplikasi standar yang masih lemah di hampir seluruh negara Afrika.

•

Infrastruktur hukum masih dalam kerangka awal yang memerlukan banyak pembenahan.

•

Infrastruktur organisasional (institusi). Inisiatif eGovernment memerlukan organisasi ataupun institusi yang memimpin pelaksanaannya dan pada beberapa negara Afrika, hal ini belum dilakukan.

•

Infrastruktur sumber daya manusia yang belum siap dalam hal sikap mental, pengetahuan dan juga keterampilan.

•

Infrastruktur teknologi informasi yang semua proses pemerintahan

•

Kepemimpinan dan pemikiran strategis juga menjadi faktor penting yang masih belum terlihat pelaksanaannya. Kebanyakan pemimpin Afrika masih disibukkan pada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

masih

belum

merata

pada

Tantangan kedua adalah kenyataan bahwa beberapa inisiatif proyek untuk eGovernment yang diimplementasikan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Banyak proyek eGovernment yang gagal yang membuat tingkat kepercayaan terhadap inisiatif eGovernment menjadi berkurang. Kegagalan implementasi ini bisa dibagi menjadi dua; kegagalan total ataupun kegagalan pada sebagian proses. Contoh kegagalan total adalah proyek sistem pengelolaan tanah yang diimplementasikan di negara bagian selatan Afrika. Sistem ini telah selesai dibangun namun tidak pernah dipakai karena konflik internal antar beberapa kelompok pegawai yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari program ini. Model kegagalan lain adalah pada saatnya diluncurkan, sebuah program mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat, tetapi kemudian ditinggalkan satu atau dua tahun kemudian. Contohnya adalah implementasi kios informasi di Afrika Selatan. Pada tahun pertama, kios ini mendapatkan apresiasi masyarakat yang selalu berdatangan ingin melihat dan mendapatkan informasi dari sana. Tetapi lama kelamaan, karena ngga ada update dan kurangnya konten lokal, kios informasi ini akhirnya ditinggalkan penduduk. Beberapa kegagalan semacam inilah yang menjadikan inisiatif eGovernment menjadi tersendat pada beberapa negara. Ditambah dengan rendahnya tingkat

191

eReadiness negara-negara Afrika, tantangan implementasi eGovernment di sana memang semakin berat. CATATAN KE DEPAN Walaupun menghadapi berbagai tantangan, inisiatif eGovernment terus bergulir di Afrika dengan segala kekurangan yang ada. Ada beberapa hal yang menjadi target pembenahan sebelum inisiatif eGovernment dilaksanakan. Pertama, memperbaiki faktor-faktor yang menjadi elemen eReadiness, mulai dari infrastruktur jaringan, sumber daya manusia, sistem informasi, teknologi, dan juga visi dan strategi kepemimpinan yang lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. eReadiness ini menjadi prasyarat utama untuk pembangunan eGovernment. Kedua, di Afrika sendiri cukup banyak badan-badan internasional yang memberikan bantuan terhadap pembangunan Afrika. Melibatkan mereka dalam inisiatif eGovernment adalah strategi yang baik karena mereka mempunyai banyak akses dan kemampuan baik dari sisi finansial maupun sumber daya manusia. Ketiga, pengembangan eGovernment perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur hukum yang memadai. Setelah itu, pemerintah juga perlu membuat strategi implementasi yang sesuai dengan negara dan kondisi masyarakatnya masing-masing.

192

REFERENSI DAN DAFTAR PUSTAKA Andrews, Dorine C., Susan K.Stalick, Business Reengineering, the Survival Guide, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994. Belt, Juan A.B., E-Government: an Essential Element of a Strategy to Promote a Knowledge-Based Society, World Bank, June 2001. Champy, James, Reengineering Management – the Mandate for New Leadership, New York, United States: Harper Business Publishing, 1995. Connel, Kathleen, Dean Andal, and B. Timothy Gage, E-Government Blueprint, California, USA: California Franchise Tax Board, 2000. Department of Communication Information Technology and Art, Government Online: The Commenwealth Government Strategy, Australia, 2002 Douglas, Holmes, E.Gov: E-Business Strategies for Government, London, UK: Nicholas Brealey Publishing, 2001. Employment Training Association (ETA), An e-Government Study for America’s Workforce Network, Philadelphia, USA: Department of Labor, 2001. Goldschmidt, Kathy, Nicole Folk, Mike Callahan, Richards Shapiro, and Brad Fitch, Congress Online – Assessing and Improving Capitol Hill Web Sites, Congressional Management Foundation, 2002. Governor’s Office of Innovation and Technology, State of Colorado Vision for eGovernment, USA: State of Colorado, 2000. Haedtler, David, Transforming the Public Sector through E-Government, US Symposium IT Expo 2001, Colorado Convention Center, May 2001. Hammer, Michael, Beyond Reengineering, Harper-CollinsBusiness, UK, 1996. Hammer, Michael, and James Champy, Reengineering the Corporation, a Manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealey Publishing, London, 1993. Hunt, Daniel V., Process Mapping, How to Reengineer your Business Processes, John Wiley & Sons, USA, 1996. Ho, James K., Cyber Tigers, Singapore: Prentice Hall, 2000. Horton, K.F., Stockport MBC e-Government Strategy 2000-2005, England: Division of Stockport e-Services, 2000. ImagineThat, Inc., Extend – Performance Modeling for Decision Support, User’s Manual for Extend, San Jose, 1995. Indrajit, Richardus Eko, Electronic Government – Strategi Pembangunan dan Pelayanan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001. International Consortium on Governmental Financial Management, The Impact of E-Government on Financial Management, Miami Florida: International Finance Management Conference Publishing, 2001. Ivar Tallo, Information Society and eGovernment in Estonia, eGovernance Academy, 2002. Ken Dray, eGovernment in New South Wales: Challenge and Direction, Public Sector Management Office, NSW Premier Department, 2003 Kinney, Megan C. The Role of Professionals in e-Government: Based on the Case Study of the Washtenaw County E-Government Initiative, Michigan, USA, 2001. Leer, Anne, Masters of the Wired World, London, UK: Pitman Publishing, 1999. McCartney MP, E-Government Interoperability Framework, London: the Office of the e-Envoy, 2000. Pacific Council on International Policy, Roadmap for E-Government in the Developing World – 10 Questions E-Government Leaders Should Ask Themselves, Los Angeles: PCIP, 2002.

193

Pellici, Jack, Next Generation e-Government: Making the Tranformation, Oracle Service Industries, September 2001. Richard Heek, eGovernment in Africa: Promise and Practice, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, UK, 2002. Roslin Docktor, Accelerating eGovernment: eReadiness at Work, McConnel International. Sandgren, Services Available 24 hours, 7 days a Week, 365 days a Years, What it Means to Us?, Cambridge Conference, 2003. Stiftung, Bertelsmann, Booz-Allen-Hamilton, Balanced E-Government, United States: Bertelsmann Foundation Publication House, 2001. Tenner, Arthur R., and Irving J.DeToro, Process Redesign – The Implementation Guide for Managers, Reading, Massachusetts: AddisonWesley Publishing Company, 1996. st United Kingdom Cabinet Office, Electronic Government Services for the 21 Century, United Kingdom: Cabinet Office Publishing, 2000. Werner J. Klaering, eGovernance with City of Vienna - Austria, Directorate of City Council City of Vienna.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Richardus Eko Indrajit dilahirkan di Jakarta, 24 Januari 1969. Saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas dan Direktur Riset Universitas Paramadina Mulya dengan pangkat akademis Lektor Kepala. Disamping itu menjabat pula sebagai Direktur Lembaga Riset Renaissance Indonesia, CEO Prime Consulting Indonesia, Direktur PT Media Teknologi Informasi, Ketua Forum Komunikasi Program Studi Komputer Kopertis Wilayah III, dan Staf Khusus Deputi Telematika Kementrian Komunikasi dan Informasi. Menyelesaikan studi sarjananya di Jurusan Teknik Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan memperoleh gelar Master of Science dari Harvard University, Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, belajar pula di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Boston University sebelum pada akhirnya menamatkan program Master of Business Administration dari Leicester University, Inggris dan menyelesaikan program doktoralnya di University of the City of Manila, Filipina. Saat ini selain bekerja sebagai konsultan independen di bidang sistem dan teknologi informasi, tercatat pula sebagai dosen tamu di berbagai program sarjana maupun pasca sarjana perguruan tinggi di Indonesia, seperti: Universitas Indonesia, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selain di perguruan t i n g g i , a k t i f p u l a m e n g a j a r d i L e m b a g a K e t a h a n a n N a s io n a l ( L e m h a n n a s ) d a n bergabung dengan berbagai lembaga penelitian. Sebagai konsultan, telah memiliki pengalaman cukup luas di beragam industri seperti manufaktur, telekomunikasi, perbankan, retail, pertambangan, distribusi, kesehatan, infrastruktur, jasa-jasa, dan transportasi. Kurang lebih telah menulis 20 buah buku terkait dengan bidang bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi. Saat ini masih meneruskan studinya untuk menyelesaikan Master of Arts in 194

Communication Studies di London School of Public Relations dan Doctor of Business Administration di Maastricht University, Netherland. Berhasil pula mengantungi sejumlah sertifikasi terutama di bidang Project Management dari George Washington University dan Stanford University. Sehari-hari dapat dihubungi melalui email [email protected] atau handphone (818) 925-926. Sejumlah makalah dan artikel yang disusun dapat secara gratis diperoleh melalui situs http://www.indrajit.org atau http://www. indrajit.info. Buku-buku karya lainnya yang diterbitkan oleh Penerbit ANDI adalah: 1. Electronic Government 2. Electronic Business 3. Integrated Project Management 4. Kajian Strategis Analisa Investasi Teknologi Informasi Adapun spesialisasi kompetensi yang bersangkutan adalah sebagai berikut: • Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi • Audit Teknologi Informasi • Perencanaan dan Implementasi Proyek Teknologi Informasi • Business Process Reengineering • Strategi Implementasi E-Business dan E-Commerce • Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak • Perancangan Arsitektur Sistem Informasi • Information Technology Governance • Manajemen Resiko Teknologi Informasi • Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Pendidikan • Analisa Kebutuhan Bisnis terhadap Teknologi Informasi

195