Daftar Isi 1. Sambutan Kepala KPPN Khusus Banda Aceh 2. Pendahuluan 3. Gambaran Umum 4. Sistem dan Prosedur Pelayanan 5. Sumber Daya manusia 6. Sarana dan Prasarana 7. Inovasi dan Upaya Peningkatan Kinerja 8. Penutup
Sambutan
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji milik Allah. Puji syukur kita panjatkan atas limpahan kasih sayang dan rahmatNya kepada kita sekalian. Semoga Allah berkenan terus mencurahkan kasihNya kepada kami, insan KPPN Khusus Banda Aceh, agar dapat menunaikan tugas pelayanan perbendaharaan secara amanah memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan negara: akuntabel, professional, proporsional dan transparan. Sesuai sebutannya, KPPN Khusus Banda Aceh ditugasi khusus menyalurkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami akhir Desember 2004. Karena peristiwa besar tersebut telah menimbulkan perhatian sangat serius, baik dari Pemerintah Indonesia, Negara-Negara Sahabat, BadanBadan maupun masyarakat Internasional yakni diwujudkan dengan pengalokasian dana dan sumbangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dengan jumlah yang sangat besar, maka kami, KPPN Khusus, harus membuktikan kepada semua pihak bahwa kami menyajikan pelayanan cepat, tepat, transparan dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam rangka mendukung hal itu, kami telah mengembangkan website dengan alamat www.danarrapbn.org sebagai media interaktif baik untuk pelaksanaan pelayanan perbendaharaan maupun untuk media informasi bagi setiap mitra kerja. Selain itu, dalam rangka mempercepat proses penyelesaian SP2D kami juga telah membuka kantor pelayanan di Nias dan di Meulaboh, dengan dukungan teknologi informasi. Harapan kami tentunya dengan upaya-upaya tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kami. Kami sajikan profil singkat ini dengan harapan dapat menggambarkan wajah dan kiprah KPPN Khusus Banda Aceh dalam mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS pasca bencana. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Banda Aceh, Agustus 2006 Kepala kantor
Tyas Miyanto
Pendahuluan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh dibentuk khusus untuk memberikan pelayanan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami dan Gempa bumi Aceh 26 Desember 2004 sesuai amanah Perpu No. 2 Tahun 2005 pasal 21. Penyaluran dana rehab rekons NAD – Nias tidak dilaksanakan melalui KPPN-KPPN yang sudah ada di NAD – Nias, melainkan melalui satu KPPN saja yang memanfaatkan Tehnologi Informasi yang maju, dengan maksud agar memudahkan monitoring, termasuk monitoring oleh para donor.
Gambaran Umum Sejarah Singkat •
•
•
• •
Setelah terjadi Gempabumi dan Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh dan Nias, maka Perpu Nomor 2/2005 mengamanahkan agar dibentuk Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) sebagai Badan Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus sebagai Kantor Tempat Penyaluran Dana. Atas Dasar Perpu No. 2 Tahun 2005 tersebut Dirjen Perbendaharaan dengan Surat tanggal 11 April 2005 menugasi Tim (terdiri dari 5 orang: Tyas Miyanto, Rahmad Tanthawi, Hemil, Riskon, dan Luthfi) untuk mempersiapkan pendirian KPPN Khusus di Aceh. Menteri Keuangan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 214/ KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah mencantumkan nama KPPN Khusus berlokasi di Banda Aceh Tanggal 25 Mei 2006 KPPN Khusus Banda Aceh diresmikan dan langsung operasional. Jumlah pegawai sampai dengan menjelang akhir Desember 2005 sebanyak 5 pegawai, pada akhir Desember 2005 ditambah 8 pegawai dan bulan Mei 2006 ditambah 7 pegawai.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 214/KMK.01/2005 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN Khusus Banda Aceh memiliki tugas pokok melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPPN Khusus Banda Aceh menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan kewenangan perbendaharaan, yang meliputi pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran yang dananya berasal dari pinjaman dan atau hibah luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. penerbitan surat perindah pencairan dana pinjaman dan atau hibah luar negeri atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); 3. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang dananya berasal baik dari pinjaman dan hibah lar negeri maupun dari rupiah murni sesuai dengan dokumen anggaran; 4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; 5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara; 6. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 7. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 8. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; 9. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi; 10. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa; 11. pelaksanaan kehumasan; 12. pelaksanaan administrasi KPPN Tipe A Khusus
Wilayah Kerja Wilayah kerja KPPN Khusus Banda Aceh meliputi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pulau Nias dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS pasca bencana gempa dan tsunami.
Visi, Misi, dan Motto Visi
Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional,
bertaraf internasional, transparan, dan akuntabel yang mampu menjadi stimulan bangkitnya kekuatan ekonomi nasional.
Misi
Mewujudkan sistem perbendaharaan negara bertaraf internasional yang solid, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan fungsi utama Bendahara Umum Negara, yakni menjamin likuiditas keuangan Pemerintah guna mendukung terselenggaranya setiap kegiatan Pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Motto
Pelayanan : - Bersih - Transparan
- Profesional - Cepat
Masyarakat/pihak Pengguna Pelayanan a. Satker dapat memperoleh pelayanan Pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias. b. Donor dapat memperoleh informasi alokasi dana dan serapan atas bantuan yang diberikan serta informasi umum lainnya.. c. Para Menteri, Gubernur NAD, para Bupati/Wali Kota di NAD dan Nias dapat memperoleh informasi tentang proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab kementrian / Lembaganya atau berada di wilayah kerjanya. d. Masyarakat pengusaha dapat memperoleh informasi tentang kegiatan pengadaan barang/ Jasa pemerintah / proyek yang berada di wilayah tertentu, Sat-
ker Pengelolanya, serta besaran pagunya. e. Para rekanan dan clients dapat memperoleh informasi apakah proses pencairan dana telah selesai dan apakah jumlah yang diterima benar. f. Institusi pemerintah non pemerintah, LSM Anti Korupsi, dapat memperoleh informasi awal tentang kegiatan proyek, lokasi, nilai proyek, dan jumlah pembayarannya. g. Masyarakat dapat memperoleh informasi kegiatan-kegiatan atau proyek yang berada di wilayahnya dan peluang-peluang untuk mendapatkan pelayanan BRR.
Kinerja dan Permasalahan
a. Tahun 2005 dialokasikan dana sebesar 5,4 Triliyun dikelola oleh 126 Satker yaitu 104 di NAD dan 22 di Nias. Selama tahun 2005 KPPN Khusus bekerja dengan 5 pegawai, sementara para satker belum berpengalaman mengelola proyek besar. Hal ini menimbulkan persoalan yaitu KPPN lebih banyak disibukkan dengan pelayanan informasi dan konsultasi. Karena DIPA baru diterima Juli 2005, sebagian besar SK Pengelola (Satker) baru diterbitkan bulan September/Oktober 2005, HSU baru diterbitkan bulan Oktober 2005, serta banyaknya Pengelola yang belum berpengalaman, maka pencairan dana Tahun 2005 sangat rendah, dari dana moratorium sebesar Rp. 3,9 Triliyun direalisasikan sebesar Rp. 400 milyard dengan jumlah SP2D 2324. b. Tahun 2006 dilalokasikan dana Rp9,7 Triliun dan Dana tahun 2005 yang diluncurkan ke 2006 sebesar Rp3,9 triliun, terdiri dari Rp3,5 triliun dana moratorium dan Rp0,4 triliun dana hibah. Akhir masa pencairan Dana Luncuran Moratorium adalah tanggal 4 Mei 2006. c. Dengan jumlah pegawai 13 orang, periode Januari 2006 sampai dengan 4 April 2006, KPPN menerima lebih dari 8 ribu SPM dengan jumlah pencairan Rp2,1 triliun. d. Wilayah NAD dan Nias terdiri atas 27 Dati II. Daerah terjauh yang tidak terhalang laut memerlukan tidak kurang dari 12 jam perjalanan darat untuk datang ke banda Aceh. Daerah lain yang terhalang laut memerlukan waktu perjalanan laut semalaman dan ditambah perjalanan darat tidak kurang dari 10 Jam (Simeulue). Pulau Nias, bahkan memerlukan 2 jam penerbangan. Luasnya wilayah yang demikian serta masih diperlukannya konsultasi langsung telah menimbulkan persoalan yakni besarnya biaya SPPD Satker dan lamanya waktu perjalanan untuk mengurus penyaluran dana. Ditambah dengan persoalan jasa pos maupun titipan kilat yang tidak secepat di daerah lain, maka KPPN Khusus membuka Filial pelayanan di Nias 26 Februari 2006 dan di Meulaboh
tanggal 6 Juni 2006. Direncanakan ALOKASI DANA PROGRAM REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD - NIAS akan dibuka pelayanan di Lhok TAHUN ANGGARAN 2006 Jenis Belanja 51 (Rp. 486,872,616,000) Seumawe. Jenis Belanja 52 (Rp. 2,174,283,265,335) Jenis Belanja 53 (Rp. 6,838,287,321,209) e. Sebagai dukungan terhadap pelayJenis Belanja 57 (Rp. 4,645,557,596,000) anan Filial dan kebutuhan maNOMINAL REALISASI BELANJA syarakat / client terhadap informaSAMPAI DENGAN TANGGAL 11-8-2006 si pencairan dana rehabilitasi dan Jenis Belanja 51 (Rp. 208,240,793,596) Jenis Belanja 52 (Rp. 491,398,216,285) rekonstruksi, maka KPPN Khusus Jenis Belanja 53 (Rp. 1,366,252,628,528) mengembangkan Website www. Jenis Belanja 57 (Rp. 863,317,317,402) danarrapbn.org yang memberikan PERSENTASE REALISASI BELANJA TERHADAP PAGU ANGGARAN kemudahan : S/D TANGGAL 11-8-2006 1. Proses penyelesaian SP2D. Jenis Belanja 51 (42.77 %) Jenis Belanja 52 (22.60 %) Kendati penerimaan SPM Jenis Belanja 53 (19.98 %) Jenis Belanja 57 (18.58 %) dilakukan di Nias dan Meulaboh, pada menit-menit berikutnya SP2D telah dapat diproses dan diselesaikan di Banda Aceh melalui website www.danarrapbn.org. 2. Satker dapat memeriksa sisa pagu alokasi DIPA masingmasing secara online sehingga satker dapat melakukan kontrol agar tagihan tidak melebihi pagu DIPA. 3. Rekanan/Kontrakltor/Masyarakat yang mempunyai tagihan terhadap negara tidak perlu datang Ke KPPN Khusus Banda Aceh. Mereka cukup mengakses website untuk kemudian dapat mengetahui apakah SP2D sudah selesai diproses. 4. Pihak pengguna pelayanan/masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi kapanpun dan dimana saja melalui www.danarrapbn.org melalui akses internet di Warnet maupun jaringan akses dial up di rumah masing-masing. 1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sistem dan Prosedur Pelayanan
Sistem dan Prosedur Pelayanan
Secara umum pelaksanaan pelayanan perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh sama dengan KPPN yang
MEKANISME PENCAIRAN DANA APBN (menurut Perdirjen No. 66/PB/2005)
lainnya, yaitu mengacu kepada peraturan perundangan bidang Keuangan Negara, antara lain:
Undang-undang: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah: 1. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Peraturan Presiden: 1. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan APBN/APBD 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan: 1. PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Mekanisme Pencairan dana APBN 2. PMK No. 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2006 3. PMK No. 71/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang / Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang Disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Prop NAD dan Prop Sumatera Utara.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan: 1. Perdirjen No. 66/PB/2005 tentang mekanisme penyaluran dan pencairan dana 2. Perdirjen No. Per-34/PB/2005 tentang petunjuk pelaksanaan proyek pendukung
10 darurat gempa bumi dan tsunami yang didanai ADB grant number 002INO(SF) 3. Perdirjen No. Per-30/PB/2005 tentang petunjuk pencairan dana hibah Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera (MDTFANS) for Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS) Project Number TF055353-IND Untuk kelancaran dan kepastian pelayanan, KPPN Khusus Banda Aceh menampilkan pada website semua ketentuan yang dipakai sebagai acuan dalam pe-layanan perbendaharaan. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai regulasi tersebut di atas, KPPN Khusus Banda Aceh menjalankan prosedur, sebagai berikut:
1. Prosedur Pengajuan SPM
- SPM Uang Persediaan (UP, TUP, GUP) - SPM LS
2. Prosedur Penerbitan dan Pengiriman SP2D - Pengujian SPM sesuai batas kewenangan
- Penerbitan dan pengiriman SP2D
3. Prosedur Pengelolaan Kas pada Bendum - Penentuan droping dana dari Bank Tunggal ke Bank Operasional - Penyelesaian Laporan Kas Posisi (Harian, Mingguan, Bulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendum)
4. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
- Penyelesaian Laporan Keuangan KPPN - Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan mitra kerja (Satker BRR)
Pengelolaan Berkas/Arsip Arsip pecairan dana berupa SPM dan Lampirannya serta SP2D lembar ketiga dilakukan dengan menata urut nomor SP2D. Karwas Pagu, Kontrak dan informasi lainnya dapat diketahui secara cepat melalui website www.danarrapbn.org
11
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk mendukung berjalannya prosedur-prosedur di atas, dijalankan beberapa sistem, seperti:
1. Sistem Aplikasi SP2D
(untuk menjalankan prosedur penyelesaian SPM menjadi SP2D)
2. Sistem Aplikasi BENDUM
(untuk menjalankan prosedur pada seksi Bank)
3. Sistem Aplikasi Informasi Akuntansi KPPN
(untuk menyusun laporan keuangan KPPN dan melakukan rekonsiliasi dengan Satker)
4. Website service:
a. Umum (sebagai bentuk transparansi atas pengelolaan Keuangan Negara) - pengawasan penyelesaian SPM menjadi SP2D - pengawasan realisasi penggunaan dana - pengawasan penggunaan pagu - virtual help desk - kotak kritik dan saran - peraturan perundangan - penyediaan aplikasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja - petujuk teknis serta pengumuman b. Internal (sebagai media pelayanan perbendaharaan) - pengawasan kontrak - pengawasan droping ke Bank Operasional - pengawasan pengelolaan arsip pertinggal SP2D di KPPN - pengiriman database antara KPPN di Banda Aceh dengan Kantor Pelayanan di Nias
12
13
14
15
Manajemen Pengaduan/keluhan Masyarakat •
•
•
Masyarakat pengguna jasa KPPN secara langsung dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak aduan/ kotak saran yang disediakan di Ruang Tamu di KPPN. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan menjamin kepuasan clients, KPPN menyediakan layanan Virtual help desk. Untuk mendapatkan layanan tersebut, pelanggan mengakses internet dan dapat berkomunikasi langsung dengan petugas KPPN sehingga persoalan dapat diatasi. Pertemuan Informal dengan Satker, Person BRR, Para Konsultan, dan lain-lain unsur Masyarakat telah dilaksanakan sejak Nopember 2005 dengan frekuensi sepekan sekali.
Sumber Daya Manusia Etika dan Perilaku Pegawai
Pegawai KPPN Khusus Banda Aceh selalu membudayakan saling mengingatkan agar melayani client dengan amanah dan mentaati ketentuan dalam PP 30/1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Petugas Pelayanan Sistim pelayanan di Seksi Perbendaharaan, yakni Seksi yang langsung berhubungan dengan masyarakat / Clients, dilaksanakan dengan model total football, sehingga siapapun yang datang dapat dilayani oleh pegawai yang ada. Sistim ini dapat dilaksanakan berkat Karwas Pagu dan Kontrak telah dilakukan secara Elektronik dan Arsip Data SPM / SP2D ditata urut nomor SP2D.
Jumlah dan Komposisi Dukungan Sumber Daya Manusia pada KPPN Khusus Banda Aceh bersumber dari 26 orang pegawai termasuk Kepala kantor dan 4 orang kepala seksi. Sele-
16 bihnya adalah pelaksana dan tenaga honorer. Secara singkat, inilah profil dari SDM KPPN Khusus Banda Aceh. NO
NAMA
NIP
GOL
PENDIDIKAN
ESELON
JABATAN
1 Tyas Miyanto
060059297
IVA
S2
Esl. III
Ka. KPPN
2 Maryono
060043377
IIID
S1
Esl. IV
Kasubag Umum
3 Sugiyarto
060086149
IIID
S2
Esl. IV
Kasi VERA
4 Suminto
060089923
IIIC
S2
Esl. IV
Kasi BANK
5 Rahmad Tantawi
060094924
IIIC
S2
Esl. IV
Kasi PHLN
6 Hari Winarno
060091032
IIIC
S1
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
7 Sofyan Hadi
060097721
IIIB
S1
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
8 Dwi Supriyatno
060078407
IIIB
S1
Pelaksana
Staf Seksi VERA
9 Chairul Anwar
060078480
IIIA
D3
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
10 Chitra Hari Saptagraha
060079271
IIIA
D3
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
11 Ahmad Abdul Haq
060079353
IIIA
D3
Pelaksana
Staf Seksi VERA
12 Yudi Santoso
060080784
IIIA
D3
Pelaksana
Staf Seksi UMUM
13 Muhammad Ridha
060080878
IIIA
D3
Pelaksana
Staf Seksi UMUM
14 Moh. Rahman
060081058
IIIA
D3
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
15 Rianto Hadi Jatmiko
060087926
IIIA
S1
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
16 Sugih Harto
060089205
IID
S1
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
17 Kholid Haris Fauzi
060089227
IID
D3
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
18 Ilham Surtila
060097643
IIIA
S1
Pelaksana
Staf Seksi UMUM
19 Arif Hermanu
060098047
IID
D3
Pelaksana
Staf Seksi BANK
20 Enda Ersinallsal Ginting
060102089
IIIA
D4
Pelaksana
Staf Seksi PHLN
21 Armansyah
HONORER
SMA
Satpam
22 Tragis Ramadhan
HONORER
SMA
Satpam
23 Abdul Malik
HONORER
SMA
Supir
24 Izul Fattah
HONORER
SMA
Supir
HONORER (Meulaboh)
SMA
Supir/Satpam
HONORER (Nias)
SMA
Supir/Satpam
25 Zulhar 26 Insan Kamil Nasution
Upaya Pengembangan Pegawai 1. Mengirimkan peserta diklat sesuai program pengembangan pegawai DJPB Pusat. 2. Mengirimkan pegawai mengikuti diklat atas inisiatif sendiri. 3. Pembinaan intern melalui pertemuan rutin.
Sarana & Prasarana Ruang Kantor
Kantor KPPN Khusus Banda Aceh (atas) terletak di Jalan Senangin No.2 Lampriet, Banda Aceh. Kantor yang disewa tersebut berukuran 225 m2 (2 lantai x 7,5 m x 15 m) dengan denah ruangan sebagaimana tampak di halaman berikut. Untuk keperluan pelayanan perbendaharaan di Pulau Nias (inset) dan Meulaboh, KPPN Khusus Banda Aceh menyewa kantor/ruang kerja. Komunikasi data antara Kantor di Nias dengan Kantor di Banda Aceh dilakukan dengan memasang
17
18
koneksi internet dengan menggunakan teknologi internet dedicated leased line menggunakan satelit. Dengan demikian data di Nias dapat di sinkronisasi dengan data di Banda Aceh setelah didownload dari web site KPPN Khusus Banda Aceh. Sementara komunikasi data antara Meulaboh dengan Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan teknologi VPN-IP (Virtual Private Network IP) menggunakan satelit, dengan demikian komputer di Meulaboh dapat terhubung langsung dengan komputer di Banda Aceh sebagaimana layaknya jaringan Wide LAN. Dengan dukungan IT dan Web KPPN, maka pelayanan yang semula mustahil di lakukan di remote area, menjadi hal yang dapat dilakukan oleh KPPN Khusus Banda Aceh. Pelayanan model remote area seperti ini, di lingkungan Ditjen Perbendaharaan baru pertama kali ini diujicobakan dan diterapkan.
Kendaraan Operasional Untuk kelancaran pelaksanaan operasional pelayanan, di Banda Aceh disediakan 2 (dua) buah mobil dengan 5 (lima) buah sepeda motor, di Nias disediakan 1 (satu) buah mobil dengan 1 (satu) buah motor, dan di Meulaboh disediakan 1 (satu) buah mobil.
19
Komputer Untuk menunjang pelayanan perbendaharaan dengan berbasis teknologi informasi, Kantor Pelayanan Banda Aceh melengkapi komputer dalam jumlah dan spesifikasi yang memadai dengan rincian sebagai berikut: Di Kantor Banda Aceh: 1. Server : 2 (dua) buah 2. Komputer PC : 17 (tujuh belas) buah 3. Notebook : 3 (tiga) buah 4. Jaringan LAN dan Hotspot Wireless LAN 5. Koneksi Internet Dedicated dan VPN-IP Di kantor pelayanan Nias, adalah: 1. Server : 1 (satu) buah 2. Notebook : 2 (dua) buah 3. Jaringan LAN dan Hotspot Wireless LAN 4. Koneksi Internet Dedicated Di Kantor pelayanan Meulaboh: 1. Server : 1 (satu) buah 2. Komputer PC : 1 (satu) buah 3. Notebook : 1 (satu) buah 4. Jaringan LAN dan Wireless LAN 5. Koneksi VPN-IP
20
Inovasi & Upaya Peningkatan Kinerja Inovasi bidang pelayanan Pembukaan Filial yakni Pembukaan pelayanan di Meulaboh dan Nias dan akan disusul di Lhok Seumawe
Inovasi bidang lainnya A. Website service www.danarrapbn.org menyajikan semua informasi secara transparan yakni berupa Peraturan, Juknis, data Transaksi dan kemajuan proses Pencairan dana. B. Otomatisasi pencatatan sebagai alat kontrol, seperti Kartu Pengawasan kredit anggaran, DPPSPM (Daftar Pengawasan Penyelesaian Surat Perintah Membayar) , pengiriman file (dokumen) dari Pelayanan Meulaboh/Nias ke Banda Aceh. C. Upaya Mengatasi Masalah a. Melalui sarana Virtual help desk, Satker dan Petugas KPPN Khusus Banda Aceh dapat berkomunikasi secara interaktif tentang permasalahan dan solusi pemecahan. b. Diskusi informal mingguan antara Satker, BRR, Kepala KPPN dan Unsur Lain diselenggarakan malam hari setelah Sholat Isya (hari selasa). D. Prestasi dan sertifikasi yang telah diperoleh Secara individual belum ada penghargaan formal yang diperoleh, namun kinerja KPPN telah mendapat penghargaan dari ADB Perwakilan Sumatra sebagai excellent service.
21
Penutup Demikian profil KPPN Khusus Banda Aceh, semoga kami dapat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra kerja, dan menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS BANDA ACEH JALAN SENANGIN NO.2 LAMPRIET, BANDA ACEH TELEPON/FAX 0651-33648 E-MAIL :
[email protected] Website : www.danarrapbn.org
