DAFTAR ISI 1.
PENETAPAN PERATURAN POKOK
2. BAB I a. Pasal 1 b. Pasal 2 c. Pasal 3
: KETENTUAN UMUM : Pengertian : Maksud dan tujuan : Lingkup peraturan pokok kepegawaian di GKJW Jemaat Waru. d. Pasal 4 : Struktur Organisasi e. Pasal 5 : Uraian Tugas
3. BAB II a. Pasal 6 b. Pasal 7 c. Pasal 8 4.
: HUBUNGAN KERJA : Penerimaan dan penempatan kerja : Masa percobaan : Pengangkatan pegawai
BAB III : HARI KERJA DAN JAM KERJA a. Pasal 9 : Hari Kerja dan jam kerja b. Pasal 10: Kerja lembur
5. BAB IV : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA a. Pasal 11: Cuti tahunan. b. Pasal 12: Cuti melahirkan c. Pasal 13: Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah d. Pasal 14: Ijin meninggalkan pekerjaan dengan sanksi potongan. e. Pasal 15: Ijin sakit f. Pasal 16: Pembayaran upah selama sakit. 6. BAB V i. ii. iii. iv. v.
: GAJI / UPAH , JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN Pasal 17: Gaji / Upah Pasal 18: Perawatan dan pengobatan Pasal 19: Tunjangan hari natal Pasal 20: Tunjangan Cuti Pasal 21: Bantuan Dana Pensiun
1
7.
: SANKSI – SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB a. Pasal 22: Sanksi – sanksi terhadap pelanggaran tata tertib b. Pasal 23: Pemutusan hubungan kerja c. Pasal 24: Perselisihan Kepegawaian
8.
BAB VII : PELAKSANAAN a. Pasal 25: Pelaksanaan b. Pasal 26: Lain - lain
BAB VI
2
PENETAPAN PERATURAN POKOK KANTOR MAJELIS JEMAAT DAN PEGAWAI GKJW JEMAAT WARU Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gereja dalam rangka memenuhi Panggilan Tuhan Allah, diperlukan tenaga – tenaga yang bersedia mengabdikan diri kepada gereja, bekerja di kantor di lingkungan GKJW Jemaat Waru sebagai pegawai. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru juga ingin memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai tersebut berdasarkan kemampuan keuangan gereja. Oleh karena itu diperlukan penetapan peraturan pokok kepegawaian di lingkungan GKJW Jemaat Waru. Maksud dan tujuan penetapan peraturan pokok kepegawaian di lingkungan GKJW Jemaat Waru ini adalah : a. Untuk mengatur pelaksanaan dan kelancaran kerja dilingkungan GKJW Jemaat Waru. b. Sebagai pedoman untuk menentukan hak dan kewajiban pegawai. c. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu pelayanan pegawai kepada gereja khususnya dan kepada masyrakat umumnya. Akhirnya dengan penetapan peraturan pokok kepegawaian GKJW Jemaat Waru ini disusunlah seperti dalam pasal – pasal berikut ini. Peraturan pokok kantor majelis jemaat dan pegawai GKJW Jemaat Waru ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Sidoarjo Pada tanggal : 26 Maret 2013 ----------------------------------------------An. PELAYAN HARIAN MAJELIS JEMAAT GREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT WARU,
Pdt. ADI SANYOTO, STh KETUA
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PENGERTIAN 1. Yang dimaksud dengan Pelayan Harian Majelis Jemaat Waru (PHMJ Waru) adalah Pelayan yang dibentuk oleh Majelis Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. 2. Kantor Majelis Jemaat adalah tempat pengelolaan administrasi Jemaat, penyimpanan arsip Jemaat dan pengorganisasian penyelenggaraan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan struktur dan tata kerja yang ditetapkan. 3. Untuk melaksanakan pekerjaan di Kantor Majelis Jemaat, Majelis Jemaat dapat mempekerjakan Pegawai tidak tetap dan mengusulkan pengangkatan Pegawai Tetap 4. Yang dimaksud Pegawai GKJW Jemaat Waru adalah pegawai tetap dan tidak tetap di GKJW Jemaat Waru yaitu mereka yang telah memenuhi syarat– syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru, diberi status dan kedudukan atau jabatan tertentu untuk selanjutnya diserahi tugas dalam suatu pekerjaan tertentu dan digaji menurut peraturan yang berlaku di lingkungan GKJW Jemaat Waru. 5. Pegawai tidak tetap terbagi dalam : a. Tenaga Gereja Berjangka Waktu (TGBW) yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu b. Tenaga Khusus Gereja Berjangka Waktu (TKGBW) adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kualifikasi khusus yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu.
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan peraturan pokok kepegawaian Gereja di lingkungan GKJW Jemaat Waru ini adalah : 1. Untuk mengatur pelaksanaan dan kelancaran kerja di lingkungan GKJW Jemaat Waru. 2. Sebagai pedoman untuk menentukan hak dan kewajiban pegawai. 4
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu pelayanan pegawai kepada gereja, warga jemaat dan masyarakat. Pasal 3 LINGKUP PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN DI GKJW JEMAAT WARU 1. Peraturan pokok kepegawaian di GKJW Jemaat Waru hanya berlaku di lingkungan GKJW Jemaat Waru. 2. Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan melalui rapat PHMJ. Pasal 4 STRUKTUR ORGANISASI 1. Kantor Majelis Jemaat dipimpin oleh Pelayan Harian Majelis Jemaat atau Komisi yang ditunjuk dan diberi kewenangan. 2. Untuk menjaga kelancaran operasional dalam pelayanan kepada warga jemaat, masyarakat maupun aktivitas gereja, maka diangkat seorang Kepala Tata Usaha. 3. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan operasional gereja, Kepala Tata Usaha dibantu oleh Staff Tata Administrasi Umum , Staff Tata Administrasi Keuangan dan Staff Umum / Keamanan. Pasal 5 URAIAN TUGAS 1. Kepala Tata Usaha a. Tugas Pokok Kepala Tata Usaha adalah : 1) Memimpin dan mengarahkan seluruh personil kantor agar melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggungjawab. 2) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kantor Majelis Jemaat agar penyelenggaraan Administrasi, Keuangan, Umum dan Keamanan Lingkungan berjalan baik dan lancar. 5
3) Melaksanakan pengawasan dan pengecekan secara rutin terhadap sarana dan prasarana gedung, inventaris maupun peralatan kerja serta membuat usulan perbaikan, perubahan, penambahan dan penghapusan. 4) Memberi bantuan administrasi kepada Badan Pembantu Majelis Jemaat yang membutuhkan. 5) Melaksanakan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan Kantor Majelis Jemaat yang ditetapkan melalui Rapat PHMJ. 6) Membuat laporan Kantor Majelis Jemaat secara berkala setiap Bulan dan Triwulan kepada Pelayan Harian Majelis Jemaat (PHMJ) b. Wewenang Kepala Tata Usaha i. Mengatur jam kerja pegawai, sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. ii. Mengatur cuti, ijin serta kerja lembur Pegawai. iii. Melakukan pengaturan / pendayagunaan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya demi peningkatan pelayanan GKJW Jemaat Waru. c. Tanggung jawab i. Dalam menjalan tugas, Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada PHMJ. ii. Memastikan atas terselenggaranya pelayanan administrasi, keuangan, kesiapan dan kebersihan prasarana. iii. Memastikan sarana dan prasarana ibadah Dewasa, Pemuda, Remaja, Anak-anak dan ibadah lainnya dapat digunakan tepat waktu. iv. Memastikan sarana dan prasarana, Sidang dan Rapat-rapat Majelis Jemaat, Rapat komisi dan kegiatan gereja yang lainnya berupa kesiapan ruangan, pembuatan, pengiriman undangan, bahan-bahan dan keperluan lainnya terlaksana dengan baik. v. Memastikan atas terciptanya Keamanan dan Ketertiban Gedung Gereja, Kantor, Pastori beserta lingkungannya. vi. Memastikan atas terselenggaranya pengelolaan dan mutasi inventaris kantor. vii. Memastikan atas penyiapan dan tersedianya daftar gaji dan lembur Pegawai
6
2. Staff Tata Administrasi Umum a. Tugas Pokok Staff Administrasi Umum 1) Melaksanakan tugas administrasi, jadwal dan bahan-bahan, ekspedisi, warta jemaat dan liturgi, pengadaan dan penerbitan buku pedoman/panduan, program dan pembinaan serta pencetakan. 2) Melakasanakan pengarsipan surat masuk dan ke luar serta surat-surat penting lainnya, termasuk data yang menyangkut Gereja dan Jemaat. 3) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang-barang milik gereja, kantor dan pastori. 4) Menyiapkan segala administrasi dan dukungan lain yang diperlukan berhubungan dengan kegiatan Baptis, Sidi, Perkawinan dan kegiatan lainnya. 5) Membuat konsep surat, undangan dan monitoring penyampaiannya sehingga setiap kegiatan gereja, bidang maupun komisi dapat berjalan lancar. 6) Melakukan pendaftaran/administrasi terhadap anggota gereja yang baru serta menyiapkan surat atestasi untuk anggota yang keluar ke gereja lain. 7) Menjalankan tugas-tugas umum lainnya atas perintah Kepala Tata Usaha. b. Wewenang Staff Administrasi Umum i. Mengatur dan mengunakan peralatan kerja ii. Mengajukan usulan penambahan, perbaikan peralatan kerja iii. Mengajukan usul atau saran melalui Kepala Tata Usaha demi peningkatan pelayanan Gereja kepada warga jemaat atau masyarakat. c. Tanggung Jawab Staff Administrasi Umum i. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. ii. Memastikan bahwa seluruh tugas administrasi umum dapat berjalan lancar dan baik serta tepat waktu. 3. Staff Tata Administrasi Keuangan. a. Tugas Pokok Staff Tata Administrasi Keuangan 1) Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran, membuat bukti-bukti kas, serta membuat laporan kas harian. 2) Melakukan penyimpanan uang Kas Jemaat berdasarkan petunjuk Bendahara Pelayan Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 7
3) Melakukan pembayaran yang menjadi kewajiban gereja tepat waktu setelah mendapat persetujuan Bendahara PHMJ 4) Melaksanakan pekerjaan pembukuan, dokumentasi keuangan, daftar gaji/ honor/ lembur/ Tunjangan Hari Raya (THR) dan pengeluaran lain yang menjadi kewajiban gereja. 5) Menyusun laporan keuangan berkala/mingguan, bulanan, triwulan, tahunan tepat waktu. 6) Melaksanakan pencatatan atas transaksi bank dan melakukan rekonsiliasi Bank. 7) Membantu bedahara dalam menghitung, menyimpan maupun penyetoran ke bank. 8) Menjalankan tugas-tugas umum lainnya atas perintah Kepala Tata Usaha. b. Wewenang Staff Tata Administrasi Keuangan 1) Mengatur dan menggunakan peralatan kerja 2) Mengajukan usulan penambahan, perbaikan peralatan kerja 3) Mengajukan usul atau saran melalui Kepala Tata Usaha demi peningkatan pelayanan Gereja kepada warga jemaat atau masyarakat. c. Tanggung Jawab Staff Tata Administrasi Keuangan 1) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2) Memastikan bahwa seluruh tugas administrasi keuangan dapat dapat berjalan lancar dan baik serta tepat waktu. 4. Staff Keamanan a. Tugas Pokok Staff Keamanan 1) Menjaga keamanan dan kebersihan area gereja dan lingkungan sekitar. 2) Menjaga ketertiban dengan aktif siaga, sigap dalam melakukan tindakan demi menjaga keamanan lingkungan gereja termasuk pengecekan alat pemadam kebakaran dan sarana lain untuk pencegahan kerusakan, kehilangan dll. 3) Menindaklanjuti sampai selesai apabila terjadi kehilangan, kebakaran termasuk koordinasi dengan aparat keamanan. 4) Menjalankan tugas-tugas umum lainnya atas perintah Kepala Tata Usaha.
8
b. Wewenang Staff Keamanan 1) Mengatur dan menggunakan peralatan kerja. 2) Mengajukan usulan penambahan, perbaikan peralatan kerja. 3) Mengajukan usul atau saran melalui Kepala Tata Usaha demi peningkatan pelayanan Gereja kepada warga jemaat atau masyarakat. c. Tanggung Jawab Staff Keamanan 1) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2) Memastikan bahwa Lingkungan kantor dan gereja dalam kondisi aman. 5. Staff Kebersihan a. Tugas Pokok Staff Kebersihan 1) Menyiapkan gedung gereja, ruangan dan fasilitas lain untuk ibadah atau kegiatan lainnya sesuai dengan rencana atau jadwal penggunaannya. 2) Melakukan pembersihan, kerapihan, dan perawatan terhadap Gedung Gereja, Kantor Majelis Jemaat, pastori dan ruangan lain serta lingkungannya. 3) Melaporkan segala kerusakan yang terjadi terhadap Gedung Gereja, Kantor Majelis Jemaat, pastori dan ruangan lain beserta peralatannya kepada Kepala Tata Usaha. b. Wewenang Staff Kebersihan 1) Mengatur dan menggunakan peralatan kerja. 2) Mengajukan usulan penambahan, perbaikan peralatan kerja. 3) Mengajukan usul atau saran melalui Kepala Tata Usaha demi peningkatan pelayanan Gereja kepada warga jemaat atau masyarakat c. Tanggung Jawab Staff Kebersihan 1) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2) Memastikan bahwa semua ruangan dan Lingkungan kantor dan gereja dalam kondisi bersih dan nyaman.
9
BAB II HUBUNGAN KERJA PASAL 6 PENERIMAAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI 1. Penerimaan dan penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kepentingan, kebutuhan dan kemampuan keuangan GKJW Jemaat Waru. 2. Penerimaan dan penempatan dilakukan setelah calon dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus dalam seleksi (tes) , berdasarkan ketentuan yang berlaku di GKJW Jemaat Waru. 3. Bagi Pegawai yang dinyatakan sebagai pegawai tetap akan menerima surat keputusan dari GKJW Jemaat Waru dan bagi pegawai yang dinyatakan sebagai pegawai tidak tetap akan menanda tangani surat perjanjian kerja (SPK). 4. Calon pegawai harus memenuhi syarat seperti : a. Tidak terlibat dalam organisasi politik b. Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak lain c. Bebas dari Narkoba d. Persyaratan lain yang ditentukan.
PASAL 7 MASA PERCOBAAN 1. Setiap calon pegawai tetap yang diterima mengikuti masa percobaan selama tiga bulan. 2. Masa percobaan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan. 3. Masa percobaan ini dimaksudkan untuk penyesuaian dan untuk mengetahui perkembangan kesanggupan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya. 4. Selama masa percobaan masing-masing pihak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu tanpa syarat apapun kecuali gaji menurut ketentuan yang berlaku.
10
PASAL 8 PENGANGKATAN PEGAWAI 1. Dengan memperhatikan lowongan atau posisi yang ada, calon pegawai yang ternyata mampu menjalankan tugasnya dengan baik , diangkat sebagai Pegawai. 2. Pengangkatan sebagai pegawai di GKJW Jemaat Waru, baik sebagai pegawai tetap atau tidak tetap diputuskan dalam rapat PHMJ GKJW Jemaat Waru.
BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA PASAL 9 HARI KERJA DAN JAM KERJA 1. Hari kerja dan jam kerja untuk pegawai kantor GKJW Jemaat Waru adalah : a. Hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. b. Jam kerja untuk pegawai administrasi adalah : 1) Jam kerja hari Senin s/d Jum’at : Pukul 08.00 s/d 16.00 2) Jam kerja hari Sabtu : Pukul 08.00 s/d 13.00 (tanpa istirahat) 3) Istirahat jam 12.00 s/d 13.00. 4) Piket hari Minggu diatur oleh KTU 2. Hari kerja dan jam kerja untuk bagian umum/koster adalah : a. Hari kerja yaitu hari Senin s/d Hari Minggu , dimana satu hari diantaranya adalah hari libur. b. Jam kerja yaitu shift 1 Jam 07.00 s/d 15.00 dan shift 2 yaitu Jam 14.00 s/d 22.00. 3. Hari kerja dan jam kerja untuk penjaga gereja yaitu : a. Hari kerja yaitu hari Senen s/d Minggu , ada libur satu hari diantaranya dan bergantian. b. Jam kerja yaitu shift 1 Jam 07.00 s/d 15.00, shift 2 Jam 15.00 s/d 23.00 dan shift 3 jam 23.00 s/d jam 07.00. 4. Kepala Tata Usaha berwenang mengatur jam kerja baik reguler maupun shift menjadi “Flexible Time” demi efektifitas dan efisiensi 11
PASAL 10 KERJA LEMBUR 1.
Kerja lembur adalah : a. Pegawai yang melaksanakan pekerjaannya diluar jam kerja yang ditetapkan. b. Pekerjaan yang dilakukan pada hari libur yang ditetapkan.
2.
Kerja Lembur pada dasarnya dikerjakan / dilakukan berdasarkan perintah dari KTU, dalam hal : a. Bila pekerjaan harus diselesaikan . b. Karena status dan sifat pekerjaan seperti satpam dan menggantikan pegawai yang tak hadir.
3.
Perhitungan upah lembur untuk pegawai untuk setiap jam lembur dibayarkan sesuai dengan peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh PHMJ.
4.
Kerja lembur yang dilakukan minimal 2 (dua) jam per hari dan jika kurang dari 2 (dua) jam tidak bisa diperhitungkan sebagai jam lembur.
5.
Jam lembur maksimum dalam satu bulan adalah 72 jam.
6.
Pelaksanaan lembur harus mendapat persetujuan dari KTU dan kemudian mengisi surat perintah lembur ( SPL ). BAB IV PEMBEBASAN DAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA PASAL 11 CUTI TAHUNAN
1. Setiap pegawai yang telah bekerja selama 12 bulan terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. 2. Pelaksanaan cuti tahunan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan cuti kepada Sekretaris PHMJ melalui Kepala Tata Usaha, satu minggu sebelumnya.
12
PASAL 12 CUTI MELAHIRKAN Karyawati berhak mendapat istirahat 3 (tiga) bulan bagi yang melahirkan dengan menerima upah penuh.
PASAL 13 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT UPAH/GAJI 1. Pegawai berhak atas izin istimewa dengan menerima upah dalam hal-hal sebagai : a. Perkawinan pegawai : 3 Hari b. Perkawinan anak pegawai : 2 Hari c. Perkawinan saudara kandung : 1 hari d. Istri pegawai melahirkan : 2 hari e. Suami / istri / anak / orangtua / mertua / menantu dan saudara kandung meninggal dunia : 1 hari f. Membaptiskan/sidi anak kandung : 1 hari 2.
Izin seperti tersebut diatas diberikan untuk dipergunakan pada saat peristiwa itu terjadi dan tidak bisa dimintakan sesudahnya.
PASAL 14 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN SANKSI POTONGAN 1. Bagi pegawai yang ijin meninggalkan pekerjaan harus seijin atau melapor kepada Kepala Tata Usaha atau Ketua PHMJ untuk Kepala Tata Usaha. 2. Ijin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan pribadi harus mengisi formulir yang disediakan. 3. Ijin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan pribadi, maka jumlah jam kerja yang ditinggalkan akan diperhitungkan atau digantikan pada jam kerja berikutnya atau dapat dikenakan potongan terhadap upah atau gaji. 4. Bagi pegawai yang meninggalkan pekerjaan tidak sesuai prosedur , maka akan diberikan sanksi sesuai yang diatur dalam pasal 22. 13
PASAL 15 IJIN SAKIT 1. Apabila seorang pegawai sakit ia berhak mendapat ijin sakit dengan upah penuh, dengan melaporkan kepada Kepala Tata Usaha atau sekretaris PHMJ untuk Kepala Tata Usaha. Apabila sakit selama 2 (dua) hari atau lebih harus menunjukkan surat keterangan dokter asli kepada Kepala Tata Usaha atau Sekretaris PHMJ untuk Kepala Tata Usaha, selambat-lambatnya pada hari pertama ia masuk kerja. 2. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pegawai yang bersangkutan dianggap mangkir dan upahnya dipotong per hari : jumlah hari mangkir /30 X upah/gaji sebulan.
PASAL 16 PEMBAYARAN UPAH/GAJI SELAMA SAKIT 1. Apabila pegawai sakit dalam jangka waktu yang lama dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter , maka upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. c. d.
3 ( Tiga ) bulan I 3 ( Tiga ) bulan II 3 ( tiga ) bulan III 3 ( tiga ) bulan IV
: 100 % : 75 % : 50 % : 25 %
2.
Dan apabila pegawai yang bersangkutan setelah 12 (dua belas) bulan tersebut ternyata belum mampu untuk bekerja kembali, maka dilakukan pemberhentian dengan hormat dengan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan.
3.
Tindak lanjut terhadap pegawai yang selama 12 (dua belas) bulan berturutturut tidak dapat melakukan pekerjaannya diputuskan oleh Rapat PHMJ.
14
BAB V GAJI / UPAH , JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI TETAP PASAl 17 GAJI / UPAH 1. Setiap pegawai berhak mendapatkan gaji/upah yang besarnya ditetapkan oleh PHMJ dalam surat keputusan tersendiri. 2. Jumlah pemberian gaji / upah dalam setahun ditetapkan sebanyak 12 kali dalam setahun.
PASAL 18 PERAWATAN DAN PENGOBATAN BAGI PEGAWAI TETAP 1. Guna memelihara kesejahteraan pegawai, gereja menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarga. 2. Keluarga adalah istri / suami dan anak yang sah menurut hukum. Khusus untuk anak, yang dimaksud anak yang belum menikah atau berkeluarga, belum bekerja atau berpenghasilan sendiri, belum berusia 21 tahun bagi yang tidak sekolah atau belum berusia 25 tahun bagi yang sekolah. Jumlah anak maksimum 3 orang. 3. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pegawai : a. Kesehatan umum , kecuali alat kontrasepsi, kecantikan dan usaha-usaha kehamilan. b. Gigi c. Kaca Mata: - FRAME SENILAI RP. 150.000 setiap 2 tahun Sekali - LENSA SENILAI RP. 50.000,- setiap 2 tahun Sekali 4.
Total biaya pengobatan tersebut pada ayat 3 a dan b diatas untuk Pegawai ditetapkan maksimum 1 ( satu ) kali upah dalam satu bulan dalam setahun.
15
PASAL 19 TUNJANGAN HARI NATAL Gereja memberikan tunjangan Natal kepada pegawai disesuaikan dengan masa kerja antara lain : 1.
Masa Kerja 3 Bln - 12 Bln : Proporsional sesuai jumlah bulan masa kerja
2.
Masa kerja > 1 Th
: 1 ( Satu ) X Upah/gaji PASAL 20 TUNJANGAN CUTI
1.
Tunjangan cuti adalah uang yang diberikan kepada karyawan yang dibayarkan pada saat menjalankan cuti tahunan atau waktu yang ditentukan oleh PHMJ.
2.
Tunjangan cuti tahunan dibayarkan sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan atau sebesar gaji terakhir yang diterima karyawan. PASAL 21 BANTUAN IURAN PENSIUN
1. Dalam rangka menjamin kehidupan di hari tua, gereja membantu karyawan untuk program pensiun berupa iuran dana pensiun yang secara teknis pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga. 2. Bantuan iuran dana pensiun kepada para karyawan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gereja yang besarnya ditetapkan oleh PHMJ. BAB VI SANKSI –SANKSI Pasal 22 SANKSI – SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB 1. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin kerja akan dikenakan sanksi berupa : a. Pembinaan – pembinaan b. Pemberian surat peringatan terdiri dari : 1) Surat peringatan pertama 16
2) Surat peringatan kedua 3) Surat peringatan terakhir c. Surat peringatan tidak selalu diberikan secara berturut-turut, akan tetapi dapat diberikan langsung pertama dan kedua atau pertama dan terakhir tergantung kesalahan yang dilakukan pegawai. 2. Surat peringatan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran ditanda tangani oleh ketua PHMJ atau pejabat yang ditunjuk.
PASAL 23 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Pegawai GKJW Jemaat Waru dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. Permintaan sendiri b. Telah mencapai usia pensiun 60 tahun c. Adanya perampingan organisasi d. Tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas kewajiban sebagai mana mestinya 2. Pegawai GKJW Jemaat Waru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila : a. Tidak menunjukkan perilaku kekristenan yang baik b. Dengan sengaja dan sadar tidak mentaati peraturan kepegawaian dan ketentuan yang berlaku di lingkungan GKJW Jemaat Waru. c. Telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan tertulis berturut-turut dalam kurun waktu 6 enam bulan. 3. Untuk keperluan pemberian uang pesangon atau tali asih atau ganti kerugian sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja diputuskan oleh PHMJ sesuai kemampuan keuangan GKJW Jemaat Waru.
PASAL 24 PERSELISIHAN KEPEGAWAIAN Apabila timbul perselisihan dalam kepegawaian diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan kekristenan serta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PHMJ GKJW Jemaat Waru.
17
BAB VII PENUTUP PASAL 25 PELAKSANAAN 1. PHMJ dan semua pihak yang terkait wajib melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. 2. Dengan berlakunya peraturan ini , maka peraturan yang sama yang pernah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. 3. Hal – hal yang timbul dan belum diatur dalam peraturan ini akan diselesaikan dalam keputusan PHMJ GKJW Jemaat Waru.
PASAL 26 LAIN –LAIN 1. Ketetapan tentang peraturan kantor majelis Jemaat dan pegawai ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata ada kesalahan. 2. Ketetapan tentang peraturan kantor majelis Jemaat dan pegawai ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
18
