LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 48 /SEKDA/2014 TANGGAL : 2 September 2014 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KONSEKUENSI NO
KONTEN INFORMASI
DASAR HUKUM
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA
MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1
3
4
5
6
7
1.
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
-Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 ttg KIP
a. Data Pribadi pelamar umum pegawai
- UU No. 8 tahun 1974 ttg Pokokpokok Kepegawaian jo. UU. No. 43 tahun 1999
- Selama proses rekruitmen pegawai
- Mengungkap data pribadi - Menjaga privasi pelamar yang bersifat - Melindungi dari rahasia penyalahgunaan data infromasi yang bersangkutan
b. Biodata Pegawai
- UU No. 8 tahun 1974 ttg Pokokpokok Kepegawaian jo. UU. No. 43 tahun 1999
- Selama yang bersangkutan menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
- Mengungkap data pribadi - Menjaga privasi pelamar yang bersifat - Melindungi dari rahasia penyalahgunaan data infromasi yang bersangkutan
- Hingga pasien meninggal dunia
- Mengungkap data pribadidaftar informasi
2. Riwayat, kondisi dan - Pasal 17 huruf h angka 2 UU perawatan, pengobatan kesehatan no.14 Tahun 2008 ttg KIP fisik, dan psikis seseorang a. Data rekam medis pasien rumah sakit/poliklinik
- Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
- UU No. 39 Tahun 1999 ttg Hak - Apabila mendapat persetujuan Asasi Manusia yang bersangkutan - PP No. 26 Th. 1977 ttg Pengujian Kesehatan PNS -Permenkes No. 269/mankes/PER/III/2008 ttg Rekam Medis - Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 12 tahun 2010 ttg Penanggulangan HIV dan AIDS
publik pasien yang bersifat rahasia
- Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi
b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai
- PP No. 26 tahun 1977 ttg Pengujian Kesehatan PNS
- Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
- Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi yang pasien yang bersifat rahasia bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi
c. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling
- Peratturan Ka. BKN No. 11 - Selama menjadi pegawai Tahun 2008 ttg Pedoman Penilaian - Apabila mendapat persetujuan Kompetensi PNS Jabatan yang bersangkutan Struktural
- Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi yang pasien yang bersifat rahasia bersifat rahasia
d. Hasil Pengukuran Kompetensi - Peratturan Ka. BKN No. 11 - Selama menjadi pegawai Pegawai Tahun 2008 ttg Pedoman Penilaian Kompetensi PNS 3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan Rekening bank seseorang
- Mengungkap data pribadi - Menjaga suasana konusif di pasien yang bersifat rahasia lingkungan kerja
- Pasal 17 huruf h angka 3 UU no.14 Tahun 2008 ttg KIP
a. Laporan Keuangan yang belum - Kepmendagri ttg transparansi diaudit Pengelolaan keuangan daerah
- Sampai audit selesai
- Belum terjaminnya kebenaran informasi
- Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos
b. Kode PIN Rekening Bank Pegawai
- UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE Pasal 1 angka 6
- Selama kode masih digunakan
- Penyalahgunaan oleh pihak lain
- Menjaga keamanan rekening Bank
4. Hasil-hasil Evaluasi
- Pasal 17 huruf h angka 4 UU
sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
no.14 Tahun 2008 ttg KIP
a. Daftar nilai DP3 Pegawai
- PP 10 Th 1979 ttg Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6
- Selama 3 periode penilaian
- Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi PNS PNS yang bersifat rahasia yang bersifat rahasia
b. Data usulan pemindahan, - PP No. 9 Th. 2003 ttg Wewenang - Sampai diterbitkannnya SK pengangkatan dan pemberhentian Pengangkatan, Pemindahan, dan PNS dari jabatan fungsional Pemberhentian pegawai tertentu dan fungsional umum
- Akan menghambat proses - Menjaga suasana kondusif di pemindahan dan lingkungan kerja pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum
c. Data usulan Pemindahan dan - PP nomor 13 Th 2002 ttg Pengangkatan PNS dalam jabatan Pengangkatan PNS dalam Jabatan structural Struktural
- Akan menghambat proses - Menjaga suasana kondusif di pemindahan dan lingkungan kerja pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
2
Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia(SR) dan rahasia (R) dan Kofidensial
3
Rincian Harga perkiraan Sendiri - Perpres No. 54 tahun 2010 ttg (HPS) Pengadaan Barang dan Pengadaan barang dan jasa pasal Jasa 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa
4
Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
5
Kode Akses elektronik aplikasi
- Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah
- Peraturan Gubernur DIY No. 30 - Hingga proses surat tersebut Tahun 2011 ttg Tata Naskah Dinas selesai di Prov. DIY, Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Menghambat kebijakan Pimpinan, - Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja’ - Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
- Selama proses pengadaan barang/jasa
- Menimbulkan penilaian yang tidak objektif
- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
- Perpres No. 54 tahun 2010 ttg Pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa
- Selama proses pengadaan barang/jasa
- Muncul persaingan tidak sehat
- Dapat menjaga objektivitas penilaian
- UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE
- Selama kode masih digunakan
- Penyalahgunaan oleh
- Menjaga keamanan data yang
Pasal 1 angka 6
pihak lain
bersifat rahasia
- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku
- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
6
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang
- Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun - Sesuai peraturan perundang2009 ttg KIP undangan yang berlaku
7
Data Pasien HIV/AIDS
Perda Provinsi DIY No.2 Tahun Apabila mendapat persetujuan dari Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi pasien 2010 tentang Penanggulangan HIV yang bersangkutan pasien yang bersifat rahasia yang bersifat rahasia dan AIDS - Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
8
Dokumen kependudukan yang meliputi : a. Biodata Penduduk b. KK c. KTP d. Surat Keterangan Kependudukan e. Akta Pencatatan Sipil
- UU .23/2006 tentang Adminitrasi Selama yang bersangkutan masih hidup Kependudukan pasal 79 dan 84; - Perda Kota Yogyakarta No.8/2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; - Perwal Kota Yogyakarta No.90/2012 tentang petunjuk pelaksanaan
Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia
- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi ybs
9
Besaran Pajak dan Wajib Pajak
Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang - Selama menjadi Wajib Pajak; Pajak Daerah - Apabila mendapat persetujuan Wajib Pajak - Diperlukan untuk kepentingan Pengadilan
Mengetahui rahasia Perusahaan yang bersangkutan
Menjaga privasi Perusahaan
10
Data identitas pelapor kejadian tidak baik
Perda Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2008, Perwal Kota Yogyakarta No. 88 Tahun 2008
Tidak terbatas
Terjadinya konflik dalam masyarakat
Keamanan pelapor terlindungi
11
Berita Acara Pemeriksaan Penerbitan Angka Importir
Permendag RI. No.27/MDAG/PER/5/2012, Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir
Selama yang bersangkutan menjadi Merugikan yang Menjaga Rahasia yang Importir bersangktan karena bersangkutan merupakan Rahasia Negara
12
Hasil Putusan Badan Sengketa Konsumen (BPSK)
SOP BPSK
Tidak terbatas
Akan mempengaruhi image kedua belah pihak ,
Menjaga hubungan baik bagi keduanya
baik pelaku usaha maupun konsumen 13
Pengumuman, Penutupan dan Hingga dilaksanakan oleh Menteri - Pasal 40-47 &57, UU No. Pencabutan Status Daerah Wabah 18/2009 tentang Peternakan dan Zoonosa Kesehatan Hewan. - Pasal 3,4 & 10, UUNo. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. - PP No. 4 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
14
Usulan Besaran UMK dari Dewan Pengupahan Kota
- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; - Kepres No.107/2004 tentang Dewan Pengupahan
Sampai dikeluarkan Rekomendasi UMK dari Walikota ke Gubernur
Dapat menimbulkan Demo, Menjaga suasana Hubungan unjuk rasa/gejolah Industrial yang kondusif
15
Mediasi perselisihan Hubungan Industrial
UU No.2/2002 tentang Penyelesaian Perselisihaan Hubungan Industrial
Selama proses mediasi
Dapat mengungkap data para pihak yang berselisih yang bersifat rahasia
Menjaga suasana Hubungan Industrian yang kondusif
16
Proses Evaluasi Andalalin
PP.No.32/2011, tentang Selama proses Evaluasi Manajemen dan Rekayaasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kabutuhan Lalulintas
Mengungkap data Perusahaan (Pemrakarsa) yang bersifat rahasia
Menjaga/melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjaga suasana kondusif lingkungankerja.
17
Hasil Evaluasi Kajian Andalin
PP.No.32 Tahun 2011 tentang Apabila ada persetujuan Manajemen dan Rekayasa, Analisis pemrakarsa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas
Mengungkap data perusahaan (Pemrakarsa) yang bersifat raaahasia
Menjaga privasi, melindungi dari penyelahgunaan data/informasi oleh pihak lain serta menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
18
Nama, Alamat Wajib Uji
Perda No.16 Tahun 2009 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; Perda No.05 Tahun 2013 tentang Jasa Umum
Mengungkap data Wajib Uji yang bersifat rahasia
Melindungi data Wajib Uji dari penyalahgunaan oleh pihak lain
Sesuai masa berlaku masa uji kendaraan
Penyalahgunaan data oleh Menjaga suasana kondusif pada pihak lain wilayan yang terserang wabah zoonoza.
19
Data identitas pemilik kendaraan Peraturan Walikota Yogyakarta tidak bermotor (KTB) No.25 Tahun 2010
Selama KTB masih beroperasi
Penyalahgunaan oleh pihak Melindungi dari penyalahgunaan lain data/informasi oleh pihak lain
20
Hasil studi audit menara telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta
UU No.36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi
Sampai hasil studi tersebut selesai diverifikasi oleh instansi terkit
Dapat menimbulkan bias informasi
Melindungi penyalahgunaan informasi
21
Identitas tersangka pelanggaran lalulintas angkutan Jalan
KUHAP
Sampai ada vonis yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Dapat menganggu proses hukum
Perlindungan oknum
22
Dokumen Perizinan
Perwal Nomor 11 Tahun 2011 - Selama izin masih dipergunakan tentang penyelenggaraan perizinan - Apabila mendapat persetujuan pada pemerintah Kota Yogyakarta dari pemegang izin - Apabila perlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang berwenang
Mengungkapkan data pribadi pemegang izin
Menjaga privasi dari pemegang izin
23
Pengaduan
- Perda SOTAKER - Perwal Rintug - Perwal 11/2011 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah Kota Yogyakarta
Mengungkapkan data pribadi pihak lain yang melakukan pengaduan
Menjaga suasana kondusif selama proses izin berlangsung
24
Izin Perceraian PNS
UU No. 8/1974 ttg Perkawinan SE Proses perizinan sampai dengan Walikota No. 472/016/SE/2010 ttg penjatuhan keputusan Izin Perkawinan/Perceraian PNS
Pihak luar campur tangan
Kelancaran proses perceraian
25
SPJ, SPM, SPP, SP2D
UU No. 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara, UU No. 1 Th 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Mengungkap data ketidakwajaraan
Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
Mengungkap data pribadi
- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data
26
27
1. KTP 2. KK 3. Sertifikat Tanah Keputusan Pengadilan baik TUN/Perdata yang berkaitan dengan permasalahan Pemerintah
Selama proses pengaduan selesai
Masa pelaksanaan pekerjaan
Pasal 64 ayat 3 UU no 23 Th 2006 Selama masih berlaku
daftar informasi publik
Kota Yogyakarta. 28
Berkas-berkas perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta.
29
Dokumen Usulan PPK - BLUD
Pemendagri No. 61 Tahun 2007
30
Rencana Stategi Bisnis (RSB)
Pasal 17 huruh b UU No. 14 tahun Selama RSB masih digunakan 2008 tentang KIP
31
Data Aplikasi MDK UU 52 Th. 2009 (Pemutakhiran Data Keluarga) by name by address
Yang bersangkutan meninggal dunia
Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan
Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
32
Data Kegagalan dan Komplikasi KB
Yang bersangkutan meninggal dunia
Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia - Mengamankan program KB
33
Informasi mengenai Data Korban UU No. 22 Tahun 2003 mengenai Kekerasan dan Pelecehan Seksual Hak-hak Perlindungan Anak pada anak yang melakukan pengaduan Mitra Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Yogyakarta
Selamanya
Mengungkapkan data Korban/Pelapor yang menjadi Rahasia
Menjaga privasi dan keamanan Korban dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti: ancaman, dll
34
Informasi mengenai rekapan data Kode etik penanganan kasus permasalahan masyarakat yang masuk dalam pendataan Mitra Keluarga di Tingkat Keluarahan dan Kecamatan, antara lain kasus/permasalahan: Rumah Tangga, Ekonomi, Kesehatan, dan permasalahan lain yang dilaporkan oleh pelapor atau korban
Selamanya
Mengungkap data Korban/Pelapor tang menjadi Rahasia
Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti: ancaman, dll
35
Dokumen rekam medis
UU 52 Th. 2009
1. UUKIP No. 14 tahun 2008
Selama SKPD/ unit kerja menjadi PPK - BLUD
Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif
Dapat menjaga obyektifitas penilaian
Dapat disalahgunakan oleh Menjaga kerahasiaan stategi pihak-pihak kompetitor bisnis Taman Pintar Taman Pintar
Pasal 17 2. Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008/ Tentang Rekam Medis 3. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 36
Laporan Hasil Pemeriksaan
37
Data Penerimaan PAD dari masing-masing Juru Parkir/Tempat Khusus Parkir (TKP)
38
39
1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No 5 Tahun 2006 2. Peraturan Mendagri No 51 Tahun 2010
Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang
Menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya
Rekomendasi/Pernyataan yang dimuat dalam LHP dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola
Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perparkiran, Perwal No. 76 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraaturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Hanya Pemeriksa dari Inspektorat dan BPK yang diperbolehkan melihat penyetoran pendapatan by name juru parkir/Tempat Khusus Parkir (TKP)
Menghambat Kebijakan Pimpinan daftar informasi publik
Menjaga suasana kondusif di Lingkungan Malioboro
Data PenerimaanPAD dari masing-masing Juru Parkir/Tempat Khusus Parkir (TKP)
Perda No. 18 Tadaftar informasi publikhun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Perwal No. 76 Tahun 2013 Tentang Perubahan peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Hanya Memeriksa dari Inspektorat dan BPK yang diperbolehkan melihat penyetoran pendapatan by name juru parkir/ Tempat Khusus Parkir (TKP)
Menghambat Kebijakan Pimpinan
Menjaga suasana kondusif di Lingkungan Malioboro
Laporan pemeriksaan oleh tim
UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Tidak terbatas
Mengungkap data
Melindungi dari penyalahgunaan
Auditor (Bank Indonesia/OJK/Akuntan Publik)
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat 33
perusahaan yang bersifat rahasia
data/informasi yang bersangkutan
40
Keterangan data nasabah penyimpan dan simpanannya
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat 40
Sampai batas waktu yang diatur dalam Undang-undang
Mengungkap data pribadi nasabah yang bersifat rahasia
- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
41
Data EX Tapol G 30 S/PKI
Intruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981
Sampai terbitnya Regulasi Baru
Memicu konflik antar masyarakat
Menghindari konflik antar masyarakat
42
Dokumen pertanahan
UU Pertanahan No. 10 Th. 1960
Selama pemilikan tidak berubah
Kerahasiaan hak pemilikan Penyalahgunaan kewenangan
43
Penilaian Kinerja Pegawai
Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2007
Selama Periode
Mengungkap data pribadi pegawai
Menjaga kerahasiaan pegawai
44
Hukuman Disiplin Pegawai
PP NO. 56 tentang Hukuman Disiplin Pegawai
Seterusnya
Mengungkap data pribadi pegawai
Menjaga kerahasiaan pegawai
45
Penilaian Prestasi Kerja PNS (mulai th 2014)
PP 46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)
Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
TITIK SULASTRI
