No.924, 2014
BPS. Informasi. Pencabutan.
Dikecualikan.
Daftar.
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 145 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Stataistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
2014, No.924
2
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5053); 4.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5071);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5149);
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK. Pasal 1 Informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi. Pasal 2 Daftar informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik, meliputi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.
3
2014, No.924
Pasal 4 Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undangundang dapat membuka informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 414 Tahun 2012 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2014 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
2014, No.924
4
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NOMOR 145 TAHUN 2014
PUSAT
STATISTIK
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK
No
Informasi yang Dikecualikan
Jenis Informasi
1.
Informasi hasil rapat pada a. Badan Pusat Statistik b. c. d. e.
laporan; catatan rapat; risalah pembahasan peraturan; slide presentasi dan/atau rekaman suara/pembicaraan, transkripsi rekaman suara dan keputusan rapat.
2.
Surat-surat pada Pusat Statistik
surat-surat memorandum, disposisi, nota dinas, dan naskah dinas lainnya .
3.
Surat-surat atau dokumen Badan Pusat Statistik yang substansinya menurut peraturan perundangundangan harus dirahasiakan
Badan
a. b. c. d. e.
a. Draft Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja–K/L); b. Exercise/perhitungan RAPBN Badan Pusat Statistik (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); c. Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; d. Dokumen penggadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang Dokumen penggadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain); e. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);
2014, No.924
5
No
Informasi yang Dikecualikan
Jenis Informasi f.
Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan; g. Rencana pembelian tanah/properti (lokasi, pemilik, NJOP, dan lain-lain) h. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, dan penghapusan Brang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses; i. Laporan keuangan Badan Pusat Statistik yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor; j. Laporan pengaduan dan identitas pelapor pelanggaran/penerimaan gratifikasi yang dilakukan pegawai Badan Pusat Statistik; k. Surat/dokumen berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan Badan Pusat Statistik selama proses peradilan berlangsung. 4
Data dan informasi terkait Seluruh data individu hasil sensus, survei kegiatan statistik dan kegiatan statistik lainnya.
5
Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri
a. Dokumen perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan b. Draft-draft Memorandum of Understanding (MoU) yang masih dinegosiasikan.
6
Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi
a. Rekam medis; b. Rahasia Kedokteran terkait dengan pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan; c. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, Executive Brain Assesment, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); d. Identitas individu hasil seleksi mahasiswa STIS;
2014, No.924
No
Informasi yang Dikecualikan
6
Jenis Informasi e. Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai BPS yang mengikuti pendidikan formal dan informal; f. Nilai individu hasil pelaksanaan pendidikan formal dan informal; g. Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian; h. Daftar Penilaian Kinerja Pegawai; i. Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional; j. Proses pengangkatan jabatan struktural; k. Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; l. Proses pemberhentian PNS; m. Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; n. Hasil pemeriksaan pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin; o. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS).
7
Informasi yang terkait a. Sistem Keamanan Elektronik; dengan sistem keamanan b. Sistem manajemen database; teknologi informasi c. Bandwidth management; d. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; e. Konfigurasi data center; f. Internet Protokol/ IP address private; dan g. Lokasi server.
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN
