BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Tahun 2006 merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada khususnya, karena pada tahun 2006 tersebut terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket Undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan pengelolaan kekayaan Negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 1 Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2006, dibentuklah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggantikan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Dalam 1
Media Kekayan Negara, Roadmap Strategic Assets Management, Edisi No. 09 Tahun III/2012, hal. 16
1
organisasi yang baru ini terdapat tugas dan fungsi baru yaitu pengelolaan kekayaan Negara yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan adanya paradigma baru pengelolaan kekayaan Negara yang ditandai dengan reformasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan Negara, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah, menjadikan berubahnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari aset administrator menjadi asset manager.2 DJKN dalam lima tahun pertama sejak dibentuk tahun 2006, focus melaksanakan kegiatan penertiban Barang Milik Negara (BMN) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian (IP). Sebagian besar sumber daya berupa anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM) baik di kantor Pusat, Kantor Wilayah (KW) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diarahkan untuk menyelesaikan program nasional yang tidak hanya menjadi taruhan keberhasian DJKN tetapi juga merupakan program Kementerian Keuangan bahkan Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan, manfaat utama dari kegiatan IP BMN bagi DJKN bukan hanya menghasilkan meningkatnya opini Badan Pemeriksa Keuangan 2
Annual Report Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2013, hal. 146
2
(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menjadi qualified opinion tetapi juga bermanfaat bagi tersedianya suatu data BMN yang tersebar di sekitar 2000 Satuan Kerja Pemerintah. IP BMN memberikan gambaran yang strategis bagi pimpinan DJKN di Kantor Pusat dan membuka tirai bagi pengelola aset dan penilai di KW dan KPKNL untuk melihat kondisi sesungguhnya dari BMN yang dikelola. Pride
DJKN yang sesungguhnya adalah terletak pada pencapaiannya
dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan Negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan3. DJKN menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel dan transparan. Ini merupakan tantangan yang berat mengingat nilai Barang Milik Negara (BMN) dari tahun ke tahun selalu meningkat secara signifikan. Itu berarti, ruang lingkup, tanggungjawab serta permasalahan yang harus dihadapi DJKN pun semakin meningkat. Pada 31 Desember 2005, nilai BMN adalah Rp, 237,78 triliun yang tersebar di 71 Kementerian/Lembaga (K/L) dan pada 31 Desember 2011 meningkat menjadi Rp. 1.694,57 triliun yang tersebar di 87 K/L. Dilihat dari kenaikan belanja modal maka setiap tahun diperkirakan BMN yang tersebar di Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki kenaikan rata-rata sebesar Rp. 84,25 triliun dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah belanja modal yang pada APBN tahun 3
Media Kekayaan Negara, Pengelolaan BMN Rusak Berat, Edisi No. 13 Tahun IV/2013, hal. 30.
3
anggaran 2005 hanya berkisar diangka Rp. 32.888,80 triliun, di tahun 2012 menjadi Rp. 151.975 triliun atau lima kali lipat lebih besar daripada belanja modal pada tahun anggaran 2005. Sesuai dengan fakta ini kiranya memang perlu upaya lebih keras bagi DJKN dalam mengelola BMN yang kecenderungannya naik setiap tahun4 Tahun 2007, DJKN meletakkan pondasi dimulainya penertiban BMN dengan membuat Roadmap Strategic Asset Management yang dipertajam dalam tiga periode sebagai berikut:5 1.
Periode penertiban dan pembenahan (2007-2009). Dalam periode ini ada lima hal yang menjadi focus penertiban dan pembenahan a. melengkapi atribut organisasi Pengelola; b. penyiapan peraturan dan kebijakan; c. penertiban BMN; d. penyempurnaan SPI tata kelola BMN; e. penatausahaan andal dan akuntabel.
2.
Periode utilisasi dan persiapan (2010-2012). Periode utilisasi ini dititik beratkan pada enam hal sebagai berikut a. utilisasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset Negara; b. penuntasan tindak lanjut hasil penertiban BMN dan hasil pemeriksaan BPK RI;
4
Media Kekayaan Negara , Roadmap Strategic Assets Management, Edisi No. 09 Tahun III/2012, hal. 7 5 Ibid, hal.9
4
c. penyiapan aset planning; d. penatausahaan BMN menuju aktual basis; e. penyelesaian aset eks DK/TP; f. identifikasi dan pendataan sertifikat tanah BMN. 3.
Periode optimalisasi (mulai 2013). Pada periode ini ditetapkan empat hal yang menjadi tujuan utama a. integrasi perencanaan anggaran dan perencanaan BMN; b. optimalisasi pengelolaan aset Negara; c. sertipikasi tanah BMN; d. penatausahaan berbasis aktual. Utilisasi kekayaan Negara adalah optimalisasi pendayagunaan kekayaan
Negara melalui penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, penetapan status Barang Milik Negara karena hibah masuk dan hibah keluar, penetapan status yang berasal dari aset eks tegahan Ditjen Bea dan Cukai, nilai barang Milik Negara yang dilakukan pemanfaatan (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)), dan nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pada tahun 2013 dari target utilisasi sebesar Rp. 105 triliun yang ditetapkan, realisasi nilai kekayaan Negara yang diutilisasi adalah sebesar Rp.
5
115,72 triliun atau 110,21% dari target. Realisasi sebesar Rp. 115,72 triliun diperoleh dari penetapan utilisasi kekayaan Negara pada.6 NO 1.
UNIT Direktorat PKN-SI
REALISASI Rp. 76,80 T
SUMBER UTILISASI Penetapan
status
penggunaan
BMN,hibah, pemanfaatan 2.
Direktorat Penilaian
Rp. 20,07 T
Penyampaian Daftar Nominasi Aset (DNA) untuk penerbitan SBSN
3.
Direktorat KND
Rp. 12,08 T
Sewa
aset
Pertamina,
penetapan
BPYBDS 4.
Direktorat PN-KNL
Rp. 0,75 T
Penetapan status dan sewa aset eks KKKS
5.
Kantor Wilayah
Rp. 6,02 T
Penetapan status penggunaan BMN, hibah, pemanfaatan
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah, dianggap sudah
tidak
sesuai
dengn
perkembangan
pengelolaan
Barang
Milik
Negara/Daerah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2014. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27
6
Annual Report Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hal. 147.
6
Tahun 2014 ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/aerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Latar belakang dari penyempurnaan
Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 antara lain karena adanya dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) terkait dengan sewa, kerjasama pemanfaatan dan BMN luar negeri yang harus diperlakukan secara khusus. Selain itu adanya multitafsir terhadap ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 terkait Badan Layanan Umum (BLU), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kasus-kasus yang muncul dalam pengelolaan BMN/D serta adanya temuan pemeriksaan BPK yang menuntut pemerintah untuk menyempurnakan PP Nomor 6 Tahun 2006. 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mendefinisikan pengelolaan Barang Milik Negara mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
penilaian,
penghapusan,
pemidahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang menetapkan BMN yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/atau Kuasa
7
Media Kekayaan Negara, Public-Private Partnership, Edisi No. 17 Tahun V/2014
7
Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMN tersebut meliputi Penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan produk tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan untuk meningkatkan iklim investasi serta melaksanakan ketentuan pasal 41 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN. Kemudian dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik Negara berupa pemanfaatan barang milik Negara dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Salah satu tahapan dalam prosedur pemanfaatan sewa barang milik Negara yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan penilaian atas obyek barang milik Negara yang dimintakan permohonan persetujuan sewa barang milik Negara oleh pengguna barang milik Negara kepada pengelola barang milik Negara. Dalam proses penilaian ini tentunya dibutuhkan seorang Penilai untuk melaksanakan penilaian atas obyek barang milik Negara tersebut. Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas penilaian Barang Milik Negara berpedoman
8
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal. Penilai Direktorat Jenderal yang embrionya telah terbentuk sejak berdirinya Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) pada tahun 1976 selalu memiliki peran yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penilai yang saat itu diistilahkan sebagai Penaksir memiliki peran yang vital dalam proses pengurusan piutang Negara antara lain dalam penilaian barang jaminan. Selanjutnya pada era DJKN dengan tugas dan fungsi yang lebih luas yaitu pengelolaan kekayaan Negara, menuntut peningkatan peran penilai dalam setiap siklus pengelolaan kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan beberapa langkah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Penilai Internal DJKN supaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kantor Pusat antara lain dengan penyempurnaan peraturan, diklat dan quality assurance. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi penilaian terhadap pemanfaatan sewa barang milik negara, masih terdapat beberapa permasalahan, baik permasalahan yang berkaitan dengan SDM, pelaksanaan penilaian, dan pengelolaan barang milik Negara. Berdasarkan data hasil quality assurance periode 2011-2013 terhadap para penilaia internal DJKN, peserta yang dinyatakan tidak memenuhi standar
9
kompetensi tersebar di semua wilayah dan kantor pusat. Untuk wilayah Jawa Barat 56 penilai internal dinyatakan perlu peningkatan dan 28 penilai internal kurang. Khusus untuk pemanfaatan BMN dikhawatirkan hasil tsb akan mencerminkan kualitas penilaian di lapangan. Melalui penelitian ini peneliti ingin turut memberikan sumbang sih (walaupun hanya kecil) terkait dengan peran Penilai Direktorat Jenderal supaya kedepan peran Penilai Direktorat Jenderal semakin berkembang seiring dengan perkembangan pengelolaan barang milik Negara. 1.1.1. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan peran Penilai Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam proses penyewaan Barang Milik Negara? 2. Kendala/hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara yang disewakan? 1.1.2. Keaslian Penelitian Karya tulis ini berjudul: “Peran Penilai Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Proses Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan” adalah berdasarkan hasil buah pemikiran peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti belum ada karya tulis yang sama yang mengulas pokok permasalahan seperti yang peneliti angkat.
10
Dari hasil penelusuran peneliti terhadap berbagai sumber penelitian ilmiah, peneliti hanya menemukam 2 (dua) penelitian tentang Penilaian Barang Milik Negara Berikut deskripsi hasil dari masing-masing penelitian. No.
Judul Penelitian
Jenis
Narasumber
Hasil Penelitian
Penelitian 1.
Analisis Barang
Penilaian Tesis Milik
Universitas Gajah
Hasil
Analisis
Mada Penilaian
sebesar
Negara Pada Kantor
(Perpustakaan
78,30
Pelayanan Pajak Di
Pusat UGM)
menunjukkan hasil
Wilayah
Kerja
persen
yang sangat baik
Kanwil V Direktorat
dan
Jenderal
penilaian
Negara Lampung 2008
Kekayan Bandar Tahun
pelaksanaan sudah
dilaksnakandengan peraturan
dan
pedoman yang ada untuk menghasilkan nilai wajar dan untuk pelaporan hasilnya sebesar
34,80
persen
untuk
11
pelayanan
suah
dijalankan dengan baik 2.
Analisis
Tesis
Inventarisasi Penilaian
dan Aset
Negara (Studi pada Kantor Kekayaan
Pelayanan Negara
Universitas Gajah
Penelitian
mada menemukan
(Perpustakaan
ketidak
telitian
Pusat UGM)
dalam
proses
inventarisasi dimana
dalam
dan Lelang) Tahun
melakukan
2009
pendataan,
kertas
kerja inventarisasi (KKI) tidak diisi dengan
lengkap,
pengkodean
yang
tidak diperhatikan dengan
baik,
pencatatan
hasil
pendataan
yang
masih
dilakukan
secara manual, ada kesulitan
dalam
12
menemukan
data
pembanding untuk menentukan
nilai
pasar tanah guna penilaian
nilai
pasar wajar, serta laporan
dan
perhitungan penilaian tiiidak
yang sesuai
dengan kodefikasi Barang
Milik
Negara.
Perbandingan antara karya-karya yang telah ada di atas dengan penelitian peneliti dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Karya pertama adalah Analisis Penilaian Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kerja Kanwil V Direktorat Jenderal Kekayan Negara Bandar Lampung Tahun 2008 menitik beratkan pada pelaksanaan penilaian sudah dilaknakan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada untuk menghasilkan nilai wajar dan untuk pelaporan hasilnya sebesar 34,80 persen untuk pelayanan suah dijalankan dengan baik
13
2.
Karya kedua Analisis Inventarisasi dan Penilaian Aset Negara (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Tahun 2009 Penelitian menemukan ketidak telitian dalam proses inventarisasi dimana dalam melakukan pendataan, kertas kerja inventarisasi (KKI) tidak diisi dengan lengkap, pengkodean yang tidak diperhatikan dengan baik, pencatatan hasil pendataan yang masih dilakukan secara manual, ada kesulitan dalam menemukan data pembanding untuk menentukan nilai pasar tanah guna penilaian nilai pasar wajar, serta laporan dan perhitungan penilaian yang tiiidak sesuai dengan kodefikasi Barang Milik Negara. Dibandingkan dengan kedua karya yang telah ada di atas, penelitian dan
pokok permasalahan yang diteliti, dibahas dan dianalisa oleh peneliti adalah berbeda dan bersifat melengkapi karya-karya terrdahulu. Peneliti mambahas Peran Penilai Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Proses Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peneliti yakin penelitian ini memiliki sdut pandang yang berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan karya tulis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 1.1.3. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis
14
Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai: a.
Perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Investasi
b.
Memberikan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran penilai internal dalam pelaksanaan penilaian pemanfaatan BMN khususnya sewa.
2. Manfaat Praktis a.
Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
b.
Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
1.2. Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1.
Mendeskripsikan
peran Penilai Internal dalam pelaksanaan penilaian
pemanfaatan barang milik Negara khususnya sewa.
15
2.
Menggali kendala/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penilaian pemanfaatan barang milik Negara.
16
