D

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion

Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 TINJAUAN YURIDIS PROSES PERKARA PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MOHAMMAD RIFKI / D 101 07 509

ABSTRAK Lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka pembangunan pada umumnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan itu maka kegiaan atau aktivitas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan harus diatur hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, UU. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan perundangan-undangan tersebut masih mengandung beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum adminstrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana. Khusus aspek hukum pidana UndangUndang tersebut diatas memuat ketentuan-ketentuan tentang perbuatanperbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum (pidana). Kecalakaan di dalam berlalu-lintas atau kecelakaan orang, kendaraan dan keadaan jalan yang dapat menimbulkan kematian, luka berat dan kerugian lainnya, sesuai dengan Undang-Undang atas kejadian tersebut oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyidik kepolisian melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menentukan siapa yang bersalah atas kecelakaan lalu-lintas itu. Dan seterusnya diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Karena itu kecelakaan lalu-lintas dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran di dalam berlalu-lintas atau pelanggaran lalu-lintas. Kata Kunci : Tinjauan yuridis, proses perkara pidana, pelanggaran lalulintas I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menugaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai mana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 tersebut di atas. Setelah kemerdekaan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maka kesejahteraan masyarakat telah cukup baik dengan keberhasilan pembangunan segala sektor. Namun demikian

masih banyak yang perlu disempurnakan dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan tuntutan sosial kemasyarakatan. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang tumbuh dengan pesatnya menghendaki adanya perbaikan atau tuntutan disalah satu sistem lain yaitu diantaranya bidang hukum dan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penjelasan umum mengemukakan antara lain: Bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu-lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintah lainnya. Pembinaan bidang lalu-lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terpadu dalam instansi terkait dan urusan dibidang registrasi administrasi kendaraan bermotor, pengemudi, penegakkan hukum, pendidikan berlalu-lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan adalah Undang-Undang yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu-lintas dan pengangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut diatas, pada Bab XIX, Pasal 259 sampai dengan Pasal 272, mengatur tentang penyedikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, serta pada Bab XX, Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang disebabkan diatas ada yang merupakan tindak pidana yang bersifat “Pelanggaran” (Pasal 316) dan ada tindak pidana yang bersifat “Kejahatan”. Pelanggaran lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan judul karya ilmiah ini dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemidanaan (hukuman). Kecelakaan lalu-lintas adalah bahagian dari pelanggaran lalu-lintas yang karena kelalaiannya pengemudi kendaraan dapat mengakibatkan tabrakan atau menabrak orang lain sehingga orang lain itu dapat meninggal dunia atau luka berat. Pelanggaran lalu-lintas tidak selalu bersamaan dengan kecelakaan lalu-lintas. Umpamanya pengedara tidak dapat memperlihatkan (tidak ada) SIM atau lewat jalur jalan yang dilarang. Selanjutnya kecelakaan lalu-lintas selalu dibarengi dengan pelenggaran lalu-lintas. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara penindakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran di dalam hal lalu-lintas ? 2. Bagaimana penanggulangan pelanggaran lalu-lintas yang menyebabkan timbulnya kecelakaan ?

II. PEMBAHASAN Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Untuk ketertiban dan keamanan dalam hal berlalu lintas oleh yang berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik yang merupakan aturan atau larangan. Rambu lalu lintas adalah bahagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petujunjuk bagi pengguna jalan. Kalau kita berpergian dan berhubungan dengan jalan selalu kita bertemu dengan pemakai jalan lainnya. Dalam hubungan itu kita dapat merasakan kesan, kemungkinan besar yang enak kalu pemakai jalan di dalam mengenderai kendaraannya berlaku tertib mematuhi semua peraturan lalu lintas. Namun kadang-kadang kita merasa jengkel karena diantara pemakai jalan selain kita sendiri ada yang memakai jalan tidak tertib sehingga dapat menimbulkan kemacetan dan lain-lain, bahkan menimbulkan adanya korban atau kecelakaan lalu-lintas. Sehubungan dengan itu Djumaidi Maskat mengemukakan bahwa banyak pemakai jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak jarang pelanggaran itu menimbulkan kecelakaan lalu-lintas yang berakibat fatal. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas itu didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Beliau mengemukakan gambaran data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Data diambil dari Direktorat Samapta POLRI Sub Rela Lintas. Sebagai berikut :1 1

Djunaidi Maskat. Pengetahuan Praktis, Djmh, Lumbung Bandung, 1992 : Hlm. 2.

122


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 a. Pelanggaran lalu Lintas Tahun Jumlah 1983 963.195 1984 1.123.980 1985 1.826.773 1986 1.739.477 1987 2.153.754 Data : POLRI Kecelakaan lalu-lintas menurut UndangUndang (UU. No. 22 Tahun 2009) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan lalu-lintas merupakan ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya terdapat di dalam KUHP, maupun yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009. Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP dapat diketahui dan diatur di dalam Pasal 359 dari Pasal 360. Pasal 359 KUHP berbunyi : Barang siapa karena salahNya menyebabkan matinya orang lain, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. R. Soesilo berkomentar terhadap Pasal 359 di atas bahwa kematian orang lain itu tidak dimaksud oleh si terdakwa atau tidak disengaja, melainkan karena kurang hati-hati atau amat kurang perhatian. Karena itu karena salahnya diartikan sama dengan lalai atau kurang hati-hati.2 Karena itu seorang pengendara atau sopir yang menjalankan mobilnya terlalu kencang dan menabrak orang pejalan kaki yang menyebabkan orang itu meninggal dunia, sopir tersebut dapat dituntut sebagai terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP. Namun demikin ketentuan Pasal 359 ini tidak selalu didakwakan kepada pengendara dalam hal kecelakaan lalu lintas. Tetapi dapat juga di dakwakan kepada pelaku yang kurang hatihati. Umpamanya dalam hal berburu yaitu 2

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politcia. Bogor,1981.Hlm. 8.

pemburu menembakkan senjatanya untuk seekor rusa tetapi yang dikenai saasaran adalah orang lain yang menyebabkan orang itu meninggal. Sehubungan dengan kealpaan atau kelalaian (kelalaian) Moeljatno mengemukakan bahwa kealpaan itu mengandung makna adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduganya akan timbulnya akibat. Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum ada dua kemungkinan yaitu : 1. Terdakwa berpikiran bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. 2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau salah padang yang seharusnya harus disingkirkan pikiran semacam itu. Hal yang kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya. Contoh dari kemungkinan yang pertama: Seorang pengendara sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai; karena dia percaya dengan kepandaiannya naik motor, maka tidak akan menabrak, tetapi kemudian dia menabrak juga orang lain, karena itu pandangannya keliru. Seharusnya perbuatan ini mengendarai motor dengan cepat dia tidak lakukan walaupun dia pandai karena ramainya lalulintas, yang kemungkinannya lebih banyak menabrak dari pada tidak menabrak. Adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang dimilikinya. Hal ini merupakan kelalaian yang disadari. Contoh dari kemungkinan yang kedua yaitu seorang yang mengendarai sepeda motor yang belum mengetahui betul teknik naik motor (baru belajar) tiba-tiba dia dikejar anjing lalu dia bingung dan karena itu dia menabrak orang. Karena binggung dikejar anjing dan belum juga lancar naik sepeda motor kemudian menabrak orang, maka hal ini 123


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 terjadi kelalaian yang disebut dengan kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja.3 Dengan demikian kealpaan atau kelalaian dapat dibagi dua yaitu kealpaan yang disengaja dan kealpaan yang tidak disengaja. Dalam hal kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan hilang nyawa orang lain kedua tingkat kelalaian ini dapat diterapkan disesuaikan dengan kasus perkara. * 360 KUHP berbunyi : (1) Barang Siapa karena salahnya menyebabkan orang lain luka berat dihukum dengan hukuman kurangan selama-lamanya satu tahun. (2) Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau hukuman kurangan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500. Ketentuan tersebut diatas hampir sama dengan ketentuan Pasal 359, perbedaannya hanya pada akibat dari perbuatan karena kelalainnya itu dan ancaman sanksi pidananya (hukumannya). Pasal 359, karena kelalainnya (salahnya/menyebabkan matinya orang dan sanksi pidananya penjara paling lama lima tahun atau kurungan satu tahun, sedangkan; Pasal 360, karena kelalainnya menyebabkan orang lain menjadi luka berat atau luka sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dan sanksi pidananya hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sentingi-tingginya Rp. 4.500. Peraturan Undang-Undang yang termuat di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang, siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan dan jenis hukuman (sanksi) yang bagaiamana merupakan ketentuan yang dalam ilmu hukum pidana disebut dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara atau proses kalau ada yang melanggar ketentuan hukum pidana material, Hukum pidana formil ketentuan atau peraturan-peraturannya dimuat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian maka kalau ada seseorang yang melanggar ketentuan undang/misalnya melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Pasal 359 dan 360 KUHP, maka harus diproses oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena itu kalau ada kecelakaan lalu lintas maka oleh yang berwajib dalam hal ini kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang siapa pelakunya dan dimana tempat kejadiannya atas peristiwa tersebut. Proses pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP secara umum dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan kemudian diterukan penuntutan, kemudian pemeriksaan dan penjatuhan hukuman oleh hakim. Sehubungan dengan hal tersebut. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP yang merumuskan tentang penyelidikan dan penyidikan, perbedaannya terletak pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyedikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta

3

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 201-202.

124


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.4 Selanjutnya oleh Lilik Mulyadi, dalam hubungan dengan penuntutan suatu tindak pidana, mengemukakan bahwa untuk melakukan penuntutan diperlukan adanya syarat formal dan syarat material. Persyaratan yang dimaksud adalah hubungannya dengan kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (polisi). Dalam praktek penerimaan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum lazim disebut dengan istilah Pengurusan Berkas Perkara Tahap Pertama. Sehubungan dengan persyaratan tersebut diatas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor B401/E/9/93 tanggal 8 September 1993, tentang penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada : 1. Kelengkapan formal yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas, persyaratan tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, Berita Acara dan sebagainya. Perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai dengan undang-undang. 2. Kelengkapan materil yakni kelengkapan informasi data, fakta dan alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Kalau kelengkaan berkas sudah diadakan penelitian dan penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan sudah dianggap lengkap penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.5 Menyangkut pemeriksaan di sidang pengadilan M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan terdapat rangkain ketentuan Undang-Undang di dalam KUHAP, yang pada Bab XIV dimulai dengan Pasal 145 sampai dengan Pasal 232, yang mengatur tentang tata cara pemanggilan, pembacaan 4

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003, Hlm.109. 5 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis Praktis Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 67-68.

surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan seterusnya. Berdasarkan Undang-Undang pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) terbagi atas tiga acara pemeriksaan yaitu : 1. Acara pemeriksaan biasa 2. Acara pemeriksaan singkat 3. Acara pemeriksaan cepat, meliputi : a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan b. Acara pemeriksaan pelanggaran lalulintas.6 Kecelakaan lalu lintas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas, Bagian Kesatu, Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 226, Bagian Kedua, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 227 sampai dengan Pasal 233, Bagian Ketiga Pasal 234 sampai dengan Pasal 239 dan Bagian Keempat, Pasal 240 sampai dengan Pasal 241. Uraian-uraian yang dikemukakan di atas adalah uraian mengenai kecelakaan lalu lintas dan proses pemeriksaan atau penanganannya dan terakhir ini penulis menguraikan tentang “Pelanggaran Lalu Lintas”. Istilah pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berhubungan dengan lalu lintas. Kalau ditelusuri UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui bahwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang merupakan tindak pidana, oleh UndangUndang tersebut diatas membagi tindak pidana itu atas dua macam yaitu : “Kejahatan” dan “Pelanggaran”, di dalam KUHP, tindak pidana yang merupakan “Kejahatan” diatur di dalam Buku Kedua, dan tindak pidana jenis “Pelanggaran” diatur di dalam Buku Ketiga. Dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang “Kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 316 (UU LLAJ). Pembagian jenis tindak pidana “Kejahatan” 6

M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 86

125


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 dan “Pelanggaran” dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan umum Buku Kesatu KUHP. Dalam ketentuan umum tersebut diatur antara lain tentang Percobaan (Pasal 54 KUHP) dan Hak Menuntut Hukuman Gugur (Pasal 78 KUHP). Menurut Pasal 54, percobaan melakukan “Pelanggaran” tidak dihukum, dan menurut Pasal 78 ditentukan bahwa hak menuntut hukum gugur setelah lewat satu tahun bagi “Pelanggaran” dan sesudah lewat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun. Serta segala kejahatan yang diancam pidana tidak lebih dari tiga tahun kadaluarsanya enam tahun. Kalau ketentuan tersebut diatas mengenai percboaan dalam hal pelanggaran dan kadaluarsa hak menuntut, maka seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 316 jo Pasal 281 (tidak memiliki SIM) tidak dapat dituntut lagi kalau perbuatan itu suah lewat satu tahun. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 316 (2) jo Pasal 275 ayat (2) perbuatan itu merupakan kejahatan yaitu merusak rambu-rambu lalu lintas maka tidak dapat dituntut lagi kalau perbuatan itu sudah lewat enam tahun. Selanjutnya proses pemeriksaan perkara dipersidangan pengadilan dalam hal tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan tindak pidana kejahatan dalam lalu lintas ser ta dalam hal kecelakaan lalu lintas terdapat perbedaan. Pada bagian keenam, acara pemeriksaan cepat, paragraf 1 acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210, dan Paragraf 2 Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, Pasal 211 : Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan hari sidang pertama berikutnya, (Pasal 212). Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya dipersidangan jika

terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal tersebut diatas merupakan sebagian dari peraturan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.7 Memperhatikan ketentuan acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana yaitu pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara, dan juga tanpa surat dakwaan. Demikian juga mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup “sederhana” Tidak perlu mengikuti ketentuan aturan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut adalah : 1. Berupa catatan yang dibuat oleh hukum pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. 2. Catatan putusan yang dijatuhkan inilah yang disebut “surat amar putusan”, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas jalan adalah apa yang dicatat oleh hakim pada permulaan catatan pemeriksaan penyidik. Pemeriksaan penyidik tersebut “denda Rp. 7.500 maka itulah yang merupakan istilah isi dari amar surat putusan pengadilan. Demikianlah uraian singkat tentang pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan di persidangan pengadilan. III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan bahwa : 1. Pelanggaran lalu-lintas tidak identik dengan kecelakaan lalu-lintas, namun pada umumnya kecelakaan lalu-lintas selalu didahului dengan penyebab pelanggaran lalu-lintas. 2. Proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas disidang pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam Paragraf 2 yaitu 7

M. Yahya Harahap., Op. Cit. Hal. 436.

126


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan mulai dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 215 KUHAP. Sedangkan untuk pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas, tata cara pemeriksaan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat untuk itu dilihat kasus perkasus.

B. Saran Dalam rangkaian ketertiban lalu lintas dan penegakkan hukumnya, penulis mengemukakan saran sebagai berikut : a. Sebagai tindakan preventif oleh yang berwenang dalam hal ini Polisi Lalu-Lintas lebih aktif melakukan pengawasan pada arus jalan tertentu. b. Sangat diperlukan adanya penyuluhan hukum menyangkut tertib lalu lintas dengan sasaran yang terarah.

127


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Djunaidi Maskat. Pengetahuan Praktis, DJMH, Lumbung Bandung, 1992. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis Praktis dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007. Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politcia. Bogor,1981.

128


Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014 BIODATA

MOHAMMAD RIFKI, Lahir di Mamboro, 29 Desember 1988, Alamat Rumah Jalan Mantilayo Nomor 74 Mamboro Sul-Teng, Nomor Telepon +6285241066733, Alamat Email [email protected]

129

D

Recommend Documents