KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELUARKAN IZIN TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
HELYANI N. GONTI / D 101 09 229
ABSTRAK Tulisan ini berjudul’’ Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal” dengan identifikasi masalah, Bagaiamana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan apakah akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan untuk mengetahui akibat hukum atau dampak apa yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukn bahwa; Pertama, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal hanya terbatas pada perusahaan penanaman modal dalam negeri maka sesuai dengan pembagian kewenangan sebagai mana yang diatur dalam PP No.38 tahun 2007 dan memperhatikan peraturan Mentri Perindustrian No. 41/ MIND/PER/6/2008 maka izin prinsip penanaman modal dibidang industry jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/ kota bila berlokasi hanya di kabupaten/kota dan lintas kabupaten / kota merupakan kewenangan provinsi. Kedua, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal menimbulkan akibat hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam mengeluarkan izin sehinggga berdamapak pada ketidakjelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin. Kata Kunci : Kewenangan , Pemerintah Daerah, Izin I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tatanan kehidupan masyarakat
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Indonesia yang modern saat ini kemajuan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (
dan kesejahteraan masyarakat akan
selanjutnya UUDNRI 1945) Alinea ke 4
ditentukan dengan adanya partisipasi
yang berbunyi sebagai berikut:
pihak pemerintah dan pihak perusahaan.
“…Untuk
membentuk
Dimana pihak pemerintah dan pihak
pemerintahan
perusahaan mengadakan hubungan
yang melindungi segenap bangsa
kerjasama untuk menyediakan lapangan
Indonesia dan seluruh tumpah
pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, seperti yang di tuangkan dalam
darah
negara
suatu
Indonesia
Indonesia
dan
untuk
memajukan kesejahteraan umum, 1
mencerdaskan kehidupan bangsa,
Konsep Negara kesejateraan lahir
dan ikut melaksanakan ketertiban
sebagai koreksi berkembangnya konsep
dunia
negara
yang
kemerdekaan,
berdasarkan
perdamaian abadi
“Penjaga
Malam”
(nachtwachtersstaat), serta muncul pula
dan keadilan sosial’’ 1.
gejala
Seiring dengan berkembangnya
perekonomian
kapitalisme yang
di
lapangan
secara
perlahan-
kenegaraan dan pemerintahan, ajaran
lahan
negara hukum yang di anut oleh negara-
kepincangan dalam pembagian sumber-
negara di dunia khususnya setelah perang
sumber
dunia adalah negara kesejahteraan (
Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang
welfare state)2. Ciri utama negara ini
menunjukan
adalah munculnya kewajiban pemerintah
menajam, yang sulit di pecahkan oleh
untuk mewujudkan kesejahteraan umum
negara yang difungsikan secara minimal.
bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran
Negara dianggap tidak dapat melepaskan
welfare state merupakan bentuk konkret
tanggung jawabnya untuk meningkatkan
dari peralihan prinsip staatsonthoding,
kesejahteraan masyarakat. Negara perlu
yang
turut campur tangan dalam mengatur agar
membatasi
peran
negara
dan
menyebabkan
terjadinya
kemakmuran
bersama.
kecenderungan
pemerintah untuk mencampuri kehidupan
sumber-sumber
ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai
dikuasai oleh segelintir orang. 4
langkah untuk mewujudkan kesejahteraan
semakin
kemakmuran
tidak
Konsep negara kesejahteraan ini,
umum, di samping menjaga ketertiban
negara
dan keamanan (rust en orde). Menurut E.
tanggung
Utrech, sejak negara turut serta secara
masalah sosial yang di hadapi rakyat
aktif dalam pergaulan kemasyarakatan,
banyak.
lapangan pekerjaan pemerintah makin
memberikan
lama makin luas. Administrasi negara
intervensionis”
diserahi
“negara intervensionis” digunakan untuk
kewajiban
untuk
di
tuntut
untuk
jawabnya
kepada
Perkembangan legalisasi abad
aktivitas
memperluas masalah-
inilah
“negara
bagi ke-20.
non
yang
Istilah
menyelenggarakan kesejahteraan umum
kebijakan
defensive
(bestuurszorg)3.
(proaktif) yang dilakukan oleh Negara atau bangsa atau yurisdiksi geopolitik 4
1
Pembukaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke- 4 2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 14-16. 3 Ibid.
lan Gough , The Politicat Economy of the Welfare State, The lu4acmillan Fress, London and Basingstoke, dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia, lchtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 223.
2
yang lebih kecil atau besar, untuk
menjadi semakin besar dalam praktis
memanupulasi
kenegaraan sehari-hari5.
sebuah
ekonomi
atau
masyarakat, yang dalam hal ini fungsi
Berkaitan dengan pembangunan
negara juga meliputi kegiatan-kegiatan
dibidang ekonomi oleh pihak pemerintah
yang sebelumnya berada diluar jangkauan
yang
fungsi
masyarakat Indonesia yang adil dan
negara,
ketentuan
seperti
pelayanan
memperluas
sosial
kepada
individu dan keluarga dalam hal-hal khusus,
“social
seperti
kesehatan, pendidikan
bertujuan
makmur,
untuk
pihak
menciptakan
pemerintah
harus
menggunakan kewenangan sesuai dengan
security”
sistem peraturan yang berlaku sehingga
kesejahteraan-sosial,
hak-hak masyarakat dalam pemberiaan
dan
pelatihan
serta
perumahan.
izin perusahaan tidak menyampingkan hak-hak yang tumbuh dalam masyarakat.
Negara perlu dan bahkan harus
Tetapi dalam kenyataan banyak
melakukan intervensi dalam berbagai
izin
masalah
untuk
termasuk pemerintah daerah tidak sesuai
kesejahteraan
dengan aturan yang ada, masyarakat
sosial
menjamin bersama
dan
ekonomi
terciptanya dalam
masyarakat.
yang
dikeluarkan
pemerintah
Sesuai
sering dirugikan dengan izin perusahaan
dengan tujuan terakhir bagi setiap negara
tersebut. Pemerintah seringakali tidak
adalah untuk menciptakan kebahagiaan
melihat struktur kehidupan masyarakat,
bagi rakyatnya. Akibat meluasnya fungsi
tetapi dengan kewenangannya pemerintah
dan peran negara dalam kesejahteraan ini,
mengeluarkan
maka peran pemerintah juga semakin luas
kepentingan
jangkauannya. Untuk mengatasi berbagai
sehingga perusahaan menjalankan proses
permasalahan
dalam
kegiatan
usaha
masyarakat, pembangunan ekonomi pun
wenang.
Setelah
di rencanakan dan dilaksanakan secara
perusahaan
nasional.
masyarakat
sosial
ekonomi
Hal ini bertentangan dengan
kecenderungan
yang
hanya
untuk
pribadi
pelaku
usaha
dengan
dikeluarkan
tersebut atau
sewenangizin
kebanyakan
penduduk
sekitar
dengan
perusahaan tidak mendapatkan hak-hak
parlemen yang biasanya lebih berorientasi
mereka yang seharusnya di berikan oleh
pada
berdasarkan
penanam modal sesuai dengan Pasal 16
konstituensi yang cenderung terikat pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
kepentingan
terjadi
izin
lokal
kepentingan provinsial. Hal-hal seperti inilah yang antara lain pada gilirannya akan menyebabkan kekuasaan pemerintah
5
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar- pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 41- 42.
3
tentang Penanaman Modal (selanjutnya
pemerintahan kabupaten kota (selanjutnya
UU No. 25 Tahun 2007).
PP No. 38 Tahun 2007), untuk mentukan
Kewenangan pemerintah
dapat
suatu urusan menjadi urusan pemerintah
dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32
(pusat), pemerintah provinsi, pemerintah
Tahun
Pemerintahan
kabupaten kota, didasarkan pada kriteria
Daerah (selamjutnya UU No. 32 Tahun
ekstrenalitas, akutanbilitas, dan efisiansi.
2004)
2004
Tentang
bahwa
penyelenggaraan
dalam
rangka
Dengan kriteria tersebut apabila dampak
pemerintahan
daerah
yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan
sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945,
pemerintahan
tersebut
menjadi
dimana
kewenangan
pemerintah
daerah
pemerintah
kewenangan
daerah
pemerintah
diberikan
pusat
untuk
kabupaten/kota untuk bertanggung jawab
mengelolah hasil alam daerahnya masing-
mengatur
masing, karena pemerintah daerahlah
pemerintahan tersebut. Demikian pula
yang
kehidupan
apabila
urusan
masyarakat setempat. Kewenangan itulah
berdaya
guna
yang
daerah kabupaten/kota, maka diserahkan
mengetahui
seringkali
struktur
disalahgunakan
oleh
dan
mengerjakan
pemerintahan ditagani
urusan
lebih
pemerintahan
pemerintah daerah, sehingga masyarakat
kepada
pemerintahan
tidak mendapatkan tempat yang layak
kabupaten/kota
pada saat perusahaan masuk kedaerah.
menguatnya otonomi daerah, khususnya
Hak- hak masyarakat dipinggirkan oleh
kabupaten/kota maka banyak perizinan
para pelaku usaha, antara lain hasil alam
yang
masyarakat daerah dikelolah dan di ambil
kabupaten/ kota.6
menjadi
secara sewenang- wenang dan masyarakat
.
daerah
Seiring
kewengan
dengan
pemerintah
Sejumlah peraturan daerah yang
tidak memperoleh pengambilan yang
ada
layak dari pelaku usaha. Selanjutnya
sebagian besar perizinan, khususnya yang
masyarakat
menjadi
berusaha
meminta
dikabupaten/kota
terlihat
kewenangan
bahwa
pemerintah
perlindungan pada pemerintah, tetapi
kabupaten/kota ada di tangan Bupati atau
kenyataannya
walikota, sedangkan jumlah peraturan
pemerintah
tidak
memberikan respon yang baik dengan
yang
alasan izin tersebut telah dikeluarkan.
izinnya
Selanjutnya Pemerintah Nomor
menurut 38
Peraturan
Tahun 2007
tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan
daerah provinsi, dan
lain
kewenangan
diserahakan
penanganan
kepada
instansi
teknis. Tentu saja, instansi teknis ini yang 6
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
4
berwenang memproses dan menerbitkan
negeri
izinya. Adapula yang sudah terpusat,
sedangkan penggunaan modal tersebut
artinya
penanganan
harus diatur dan disalurkan hingga timbul
sampai penerbit izinnya
kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif
dipusatkan pada satu instansi, dinas
dan efisien. Sesuai dengan semangat
perizinan misalnya ada pendelegasiaan
Pancasila maka yang selalu dipentingkan
wewenang
dari
segala- galanya perbaikan nasib rakyat
kadangkala
lebih penting lagi ialah adanya ketentuan-
mendelegasikan wewenang pemprosesan
ketentuan dengan kepastian tentang modal
dan
dan
kewenagan
permohonan
perizinan
itu
Bupati/Walikota
penerbitan
izin
kepada
organ
sendiri
secara
perusahaan
besar-besaran,
upaya
dinamik
daya
kreatif
pemerintah yang lain. Dalam peraturan
masyarakat
daerah seorang Bupati/Walikota yang
rakyat.Pembangunan
diberikan
mendelegasikan
sungguh dapat dirasakan oleh rakyat
lebih lanjut atau tidak kewenangan yang
hanya dapat dicapai dengan mobilitas
dimilikinya, yang juga bersumber dari
modal dari seluruh rakyat 7.
kewenagan
pendelegasian.
dan
yang
sungguh-
Konsideran UU No. 25 Tahun
Untuk
mencapai
tatanan
2007,
bahwa
untuk
mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, pembangunan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan
ekonomi adalah salah satu kuncinya,
Pancasila dan UUD Tahun 1945 perlu
walau ekonomi memang bukan satu-
dilaksanakan
satunya faktor pembentukan masyarakat
nasional
madani.
berdasarkan demokrasi ekonomi untuk
Pembangunan kualitas sumber
daya manusia juga merupakan kata kunci
ekonomi
jaminan
akan
faktor-faktor
memberikan lain
untuk
yang
ekonomi
berkelanjutan
dengan
mencapai tujuan bernegara 8.
penting lainnya, tapi setidaknya kestabilan kondisi
pembangunan
Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 dikatakan bahwa tujuan dari pemerintah negara
adalah
untuk
memajukan
berkembang menjadi lebih mudah. Dalam
kesejahteraan umum.
demokrasi Pancasila modal harus diberi
telah dijabarkan didalam Pasal 33 UUD
tempat sewajarnya sesuai dengan arti dan
Tahun 1945 dimana merupakan amanat
pentingnya
konstitusi
faktor
tersebut
dalam
pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak akan mungkin tanpa adanya pemupukan modal dalam
juga
Amanat tersebut
yang
mendasari
7
Halomoan Panjaitan , S. H .LL. M. Naskah Akademis Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perubahan / Penyempurnaan Undang- Undang Penanaman Modal, Jakarta 1996, hlm. 84-85. 8 Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5
pembentukan
seluruh
peraturan
2. Apakah akibat hukum atau dampak
di
bidang
yang ditimbulkan dari izin yang
perundang–undangan perekonomian9.
dikeluarkan
Amanat dari konstitusi mengharapkan
Daerah
agar pembangunan ekonomi dengan pelaku
terhadap
Kabupaten/
Pemerintah kota
maupun
Pemerintah
Daerah
masyarakat setempat?
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang
mampu
menciptakan
terwujudnya
II. PEMBAHASAN
kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan
A. Kewenangan
dengan hal tersebut, penanaman modal harus
Kabupaten/Kota
menjadi
Mengeluarkan
bagian
perekonomian sebagai
dari
nasional
upaya
penyelenggaraan dan
untuk
ditempatkan
pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
Penanaman
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah
ekonomi
pemerintahan
meningkatkan
Dalam
Kepada
Modal .
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan berkelanjutan,
Izin
Perusahaan
meningkatkan
Dalam
wetmatigheid
van
besturr
berdasarkan
atau
perundang-
kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan
mendorong
ekonomi
hukum pemerintah baik dalam menjalankan
kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan
fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
harus
yang berdaya saing. Dalam pasal 1 Undang-
diberiakan
Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyebutkan
undangan yang berlaku. Dalam sejumlah
bahwa yang dimaksud dengan Penanaman
peraturan daerah yang ada dikabupaten / kota
Modal adalah segala bentuk kegitan menanam
terlihat
modal, baik oleh penanaman modal dalam
khususnya
Negeri maupun penanaman modal asing untuk
pemerintah kabupaten/ kota ada ditangan
melakukan usaha di wilayah Negara Republik
bupati/
Indonesia.
peraturan yang lain kewenagan penangangan
B. Rumusan Masalah
izinnya diserahkan kepada instansi teknis.
pembangunan
1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah
9
Kabupaten/
kota
didasarkan oleh
bahwa
pada
wewenang
peraturan
perundang-
sebagian besar
yang
walikota,
menjadi
yang
perizinan
kewenangan
sedangakan
sejumlah
Dalam hal ini tentu saja instansi teknis
dalam
yang berwenang memproses dan menerbitkan
mengeluarkan izin kepada perusahaan
izinnya. Dengan menguatnya otonomi daerah,
dalam penanaman modal?
khususnya pada kabupaten/kota terlihat bahwa
Penjelasan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penaman Modal
keleluasaan dan kemandirian daerah dalam mengatur berbagai hal semakin terasa nyata. 6
Hal seperti ini, bisa dipahami mengingat
birokrasi yang ranping dan efisien di setiap
pemerintah daerah juga berkepentingan untuk
tingkatan pemerintah dengan besaran jumlah
tetap menjaga eksistensi dan perkembangan
unit kerja yang rasional sesuai dengan lingkup
daerahnya. Dalam soal perizinan kemandirian
kewenagan untuk mendukung keberhasilan
daerah terlihat dari beragamnnya penguatan
kebijaksanaan
mengenai kebijakan penanganan perizinan
pemerintah tersebut.
sampai jenis izin yang menjadi kewenagan daerah
yang
bersangkutan
menanganinya.Undang-Undang
untuk
otonomi
kelembangaan
daerah
yang
luas
mengharuskan pemerintah daerah melakukan
32
reorganisasi institusi dan perangkatnya dengan
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
melakukan peninjauan kembali peraturan
merupakan bukti konkrit komitmen bangsa
perundang-undangan
Indonesia untuk melakukan reformasi di
dengan kebijakan penataan organisasi dan
berbagai bidang, merupakan kebijakan yang
mengevaluasi
lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi
pemerintah.
tuntutan
reformasi
akan
Nomor
Penerpan
rasionalisasi
demokratisasi
diberikan
pemberdayaan daerah.
Pemerintah
mendasar
otonomi
tidak
kelembagaan
sejalan
organisasi
Izin yang sejalan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, serta upaya
Hakikat
yang
oleh
Pemerintah
Daerah
dan/atau
sesuai
dengan
daerah
kewenangannya masing-masing, dalam rangka
sebagaimana dimaksudkan Undang- Undang
penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong
daerah,
untuk
dilaksanakan
memberdayakan
menumbuhkan
prakarsa
meningkatkan
peran
mengembangkan
peran
masyarakat, dan
serta
kreativitas, masyarakat,
penanaman
berdasarkan
modal prinsip
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan
Pemerintah
dan
Pemerintah
dewan
Daerah, dan usaha penanaman modal harus
perwakilan rakyat daerah melalui prinsip
memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi
demokrasi,
kesejahteraan
pemerataan
fungsi
pengelolaan
keadilan
dengan
rakyat
Indonesia,
usaha
memperhatikan potensi dan keanekaragaman ,
penanamam modal harus dapat mempercepat
dengan demikian prinsip penyelenggaraan
pengembangan wilayah dan
otonomi daearah dalam Undang- Undang
kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil
Nomor 32 Tahun 2004 adalah meletakkan
dan menengah serta mendorong tumbuhnya
otonomi daerah yang luas dan utuh pada
industri penunjang penanaman modal, dalam
kabupaten/ kota.
rangka
Kebijakan Pemerintah dalam rasionalisasi kelembagaan yaitu penataan kelambagaan
terciptanya
mendorong
pembangunan
berkelanjutan, kegiatan usaha modal
harus
dilaksanakan
penanaman dengan 7
memperhatikan prinsip lingkungan
hidup,
transparansi dan partisipasi masyarakat.10
otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Dalam pengembangan
Dalam kaitanya dengan izin penanaman
potensi daerah tersebut investasi merupakan
modal yang diberikan kepada penanaman
bagian integral. Oleh karena itu potensi daerah
modal dalam negeri diatur dalam Peraturan
harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan
Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 tentang
pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi
pedoman dan tata cara penanaman modal
faktor-faktor penghambat yaitu dengan tidak
menjelaskan bahwa izin prinsip penanaman
adanya peraturan perundang-undangan yang
modal adalah izin untuk memulai kegiatan
jelas
penanaman modal dibidang usaha yang dapat
perlindungan
memperoleh
dalam
kegiatan investasi di daerah. Sehingga nampak
pelaksanaan penanam modalnya memerlukan
jelas kebijakan daerah terhadap mewujudkan
fasilitas fiskal. Sedangkan pengertian izin
iklim yang baik tidak sesuai dengan prinsip
usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh
otonomi investasi otonomi daerah ini. Maka
perusahaan untuk
keadaan ini pun menghambat masuknya
fasilitas
fiskal
dan
melaksanakan kegiatan
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin
prinsip/persetujuan
mengatur
terhadap
kepastian
dalam
melakukan
hukum
investasi ke daerah. Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu
tarik
menarik
kewenangan
baik
penanaman modal. Dari pengertian izin usaha
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
penanaman modal tersebut disebutkan apabila
serta pemerintah kabupaten/kota memberikan
penanan modal sudah selesai membangun
suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap
pabrik dan mesin sudah terpasang sehingga
kegiatan investasi. Sekalipun berbagai usaha
perusahaan
sebagai
telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten
implementasi izin prinsip maka sebelum
dalam meningkatkan pembangunan disektor
perusahaan melakukan produksi komersial
investasi
wajib mengajukan izin usaha industri.
diberikan
Peranan
siap
berproduksi
pemerintah
pemerintah
kewenangan pusat
yang namun
untuk
masalahnya tidak sesederhana ini. Sebab de
menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan
facto pelaksanaan pula terhadap kewenangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah
penyelengaraan dan pengelolaan di bidang
Provinsi serta pemerintah daerah. Koordinasi
investasi dalam bentuk pembagian urusan
tersebut
pemerintahan belum sepenuhnya disentuh oleh
dijalankan
daerah
dikarenakan
dengan
kewenangan
pemerintah daerah seperti yang ditegaskan 10
eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (1): 117-131,ISSN 0000-0000, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2013
dalam konsep otonomi daerah.
8
B. Akibat Hukum Atau Dampak Yang
dipergunakan
untuk
sebesar-besar
Yang
kemakmuran rakyat”, sedangkan ayat 2
Dikeluarkan Terhadap Pemerintah
menyatakan, “Cabang-cabang produksi
Daerah
yang penting bagi Negara dan yang
Ditimbulkan
Dari
Izin
Kabupaten/Kota
Maupun
menguasai hajat hidup orang banyak
Masyarakat Setempat Dampak kebijakan suatu perizinan adalah
dikuasai oleh Negara”. Frase kunci dari
keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh
kedua
ayat
ini
dalam
hal
suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan
pengelolaan
nyata. Semua bentuk manfaat dan biaya
“dikuasai oleh Negara”
kebijakan baik yang langsung maupun yang
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.11
pertambangan
sistem adalah
dan “untuk
akan datang , harus di ukur dalam efek
Dampak akibat hukum yang di
nyata yang ditimbbulkan. Dalam hal ini
timbulkan dengan adanya perusahaan
dapat
penanaman modal ,sebagai contoh usaha
disimpulkan
bahwa
dampak
kebijakan perizinan adalah suatu perubahan
pertambangan
banyak
menimbulkan
yang terjadi sebagia akibat dari ketetapan
fenomena,bukan
hanya
menimbulkan
pemerintah yang dilakukan secara sadar
pencemaran udara yang mengakibatkan
dan terencana, untuk mengelolah hasil
penurunan kesehatan saja tetapi banyak
bumi dengan adanya penanaman modal.
menimbulkan fenomena yang lain yang
Dengan
adanya
izin
yang
merugikan masyarakat sekitar.
dikeluarkan Pemerintah Daerah kab/ kota, pasti mempunyai sisi positif dan negatif
III.PENUTUP
untuk daerah penanaman modal, terutama bagi
masyarakat
yang
di
A.KESIMPULAN
sekitar
Berdasarkan uraian yang telah penulis
perusahaan. Dampak dapat bersifat positif
paparkan dalam pembahasan maka dapat
berupa resiko pada lingkungan fisik dan
ditarik
non fisik termasuk social ekonomi.
pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam
Landasan hukum tertinggi dalam
kesimpulan
mengeluarkan
izin
,Kewenangan
terhadap
penanaman
penanaman modal di negara ini adalah
perusahaan penanaman modal dalam negeri
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,
maka sesuai dengan pembagian kewenagan
khususnya Pasal 33 ayat 3 dan ayat 2.
sebagaimana yang diatur dalam PP No. 38
Pasal 33 ayat 3 menyatakan, “Bumi dan
tahun 2007 dan memperhatikan peraturan
dalamnya dikuasai oleh Negara dan
hanya
perusahaan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
air dan kekayaan alam yang terkandung di
modal
bahwa
terbatas
pada
11
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 33 ayat 2 dan 3.
9
Menteri
Perindustian
IND/PER/6/2008
maka
No.
41/M-
izin
prinsip
penanaman modal dibidang industri jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/kota bila berlokasi hanya di kab/kota dan lintas kabupaten/kota
merupakan
kewenangan
provinsi. Sedangkan izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang akan berproduksi komersial yang nilainya sampai dengan 10 milyar diluar tanah dan bangunan merupakan
kewenangan
kebupaten/kota
sedang diatas 10 milyar kewenanagn provinsi dan
Kewenangan
pemerintah
daerah
Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan izin terhadap
perusahaan
menimbulkan
penanaman
akibat
hukum
modal terhadap
kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik
menarik
kewenangan
dalam
mengeluarkan izin sehingga berdampak pada ketidak jelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin. B.SARAN Bagi mengambil
pemerintah
daerah,
dalam
kebijakan
sebaiknya
lebih
mempertimbangkan
dampak
positif
dan
negatif. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang ada.
10
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Halomoan Panjaitan , S. H .LL. M. Naskah Akademis Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perubahan / Penyempurnaan Undang- Undang Penanaman Modal, Jakarta 1996 lan Gough , The Politicat Economy of the Welfare State, The lu4acmillan Fress, London and Basingstoke, dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia, lchtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar- pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006 B. Internet eJournal Administrative Reform,
2013, 1 (1): 117-131,ISSN 0000-0000, ar.mian.fisip-
unmul.ac.i © Copyright 2013 C. Peraturan Perundang- Undangan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
11
BIODATA PENULIS
Nama
: Helyani. N. Gonti
Tempat/Tanggal Lahir
: Tomata/ 21 November 1991
Alamat
: Jl. Otista Lrg.5. No. 6
Email
:
[email protected]
No.Hp
: 085241218922
12
