TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
ARMAWANSYAH / D 101 08 673
ABSTRAK Kurun waktu tahun 2012 ini, penistaan agama kembali terjadi, sementara hukum pun tak mampu menjerat para penista agama tersebut untuk jera. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama, Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan PP No. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ada dalam hukum positif. Berkenaan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup untuk mencapai kondisi demikian, hukum harus tegak, dan supaya hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu syarat diantaranya adalah harus ada lembaga penegak hukum. Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUHPidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Secara normatif negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pencegahan Tindak Pidana Penodaan Agama. I.
tugasnya. Konsekuensi logis dari ketentuan
PENDAHULUAN
pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk
A. Latar Belakang Masalah Kedudukan
Kepolisian
tidak
diatur
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, akan
Kepolisian Republik indonesia, dimana di
tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD
dalam undang-undang dimaksud lembaga
1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut
kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan
pembentukan undang-undang yang mengatur
bertanggungjawab kepada Presiden.
tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Kepolisian dalam menjalankan
Berkaitan
dengan
pencegahan
penyalahgunaan agama dan penodaan agama,
1
Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya
Pencegahan Penyalahgunaan
berdasarkan Penetapan Presiden Republik
Penodaan Agama. bertujuan untuk melindungi
Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang
agama
Pencegahan Penyalahgunaan
atau
berkembang di masyarakat dan melindungi
konsiderannya
setiap keyakinan agama dan praktik yang
Penodaan
Agama.
dalam
dan /
disebutkan beberapa hal antara lain : 1. Undang-undang mengamankan masyarakat,
dibuat
negara
dan
pembangunan
praktik
atau
beragama
yang
dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan
ini
cita-cita
dan
dan /
untuk
kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap
cita-cita
agama. Dalam perkembangan selanjutnya,
revolusi
nasional
dan
dibentuklah
Badan
Koordinasi
Penganut
dimana
Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem)
penyalahgunaan dan penodaan agama
dan Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun
dipandang sebagai ancaman revolusi;
1995 mengenai prosedur penentuan aliran
2. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau
sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan
organisasi-organisasi
kebatinan
/
untuk membubarkan organisasi atau aliran
kepercayaan masyarakat yang dianggap
yang
bertentangan dengan ajaran dan hukum
peneyelidikan dan penyidikannya merupakan
agama. Aliran-aliran tersebut dipandang
tugas dari Polri.
telah
dalam
proses
Dalam praktik peradilan, pelaku aliran
persatuan nasional dan menodai agama,
sesat, penistaan dan penodaan agama dijerat
sehingga perlu kewaspadaan nasional
pasal
dengan mengeluarkan undang-undang
selengkapnya berbunyi :
tersebut.
Dipidana dengan pidana penjara selama-
Pasal 156a tersebut baru bisa efektif
lamanya lima tahun barangsiapa dengan
ada
hukum,
tetapi
memecah
setelah
melanggar
menyesatkan,
pembahasan
koordinasi
(Bakor)
kepercayaan
masyarakat
forum
pengawas dan
156A
di
KUHPiadana.
muka
umum
Pasal
badan
sengaja
aliran
perasaan atau melakukan perbuatan :
ini
mengeluarkan
keagamaan
a. yang pokoknya bersifat permusuhan,
(Pakem). Prosedurnya, lanjutnya forum bakor
penyalahgunaan atau penodaan terhadap
pakem yang terdiri dari Departemen Agama,
suatu agama yang dianut di Indonesia;
Kejaksaan,
Kepolisian, BIN serta tokoh
masyarakat
ini
b. dengan maksud agar supaya orang tidak
menetapkan suatu aliran
menganut agama apapun juga, yang
dinyatakan sesat. Setelah dinyatakan sesat,
bersendikan Ketuhanan Yang Maha
baru kemudian dilarang.
Esa”
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor
1/PNPS
tahun
1965
tentang
Dalam kenyataannya, pencegahan dan pengawasan penodaan agama yang dilakukan 2
oleh penegak hukum dan Bakorpakem belum
Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai
optimal, karena pelaku penodaan agama
kegiatan
ditangkap dan diadili ketika ada tekanan
pengumpulan data atau penyelidikan yang
massa, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia
dilakukan secara sistematis dan obyektif
(MUI). Disisi lain, perlindungan terhadap
terhadap
pelaku seringkali diabaikan dan bahkan sama
pengadilan (Competency of a certain court )
sekali
untuk mencerahkan suatu persoalan.
tidak
perlindungan
mendapatkannya harta
seperti
bendanya
seperti
disini
yang
kemampuan
dan
teliti,
kekuasaan
2. Pengertian delik
pengrusahan, pembakaran. Maka
pemeriksaan
Dalam hukum pidana delik dikenal
terlihat
bahwa
upaya
dalam beberapa istilah seperti perbuatan
pencegahan pengawasan dan penodaan agama
pidana, peristiwa pidana ataupun tindak
merupakan salah satu topik yang sangat
pidana.
menarik dan perlu dikaji walaupun hanya
Gunawan bahwa delik adalah perbuatan yang
sebatas peninjauan secara umum dan analisa
melanggar undang-undang pidana dan karena
yang sederhana.
itu bertentangan dengan undang-undang yang
Menurut
kamus
hukum
Ilham
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah
dipertanggungjawabkan1.
dapat
Menurut
diatas perlu kiranya membatasi pokok bahasan
Adami Chazawi (2005:70) untuk kata delik
yang lebih spesifik supaya tidak kabur, maka
sebenarnya tidak punya hubungan dengan kata
akan mengemukakan permasalahan sebagai
strafbaar feit. Kata delik berasal dari bahasa
berikut :
latin yaitu delictum,
1.
Bagaimanakah
pengaturan
pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai
Indonesia,
pengertiannya2. Menurut Simons (Tongat,
kaitannya dengan kebebasan dan
2009;105), yang memberikan defenisi tindak
keyakinan?
pidana adalah “Tindakan melanggar hukum
bagaimanakah peranan kepolisian
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
Republik
tidak dengan sengaja oleh seseorang yang
penodaan
2.
agama
pengawasan
di
Indonesia dan
dalam pencegahan
penodaan agama?
II.
namun dalam sisi
dapat
dipertanggungjawabkan
atas
tindakannya dan yang oleh undang-undang
PEMBAHASAN
A. Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Delik Penodaan Agama 1. Tinjauan Yuridis
1
Ilham Gunawan,Kamus Hukum, CV. Restu Agung,Jakarta, 2002, hlm.75. 2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 70.
3
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
profesional dan memegang kode etik secara
dapat dihukum”3.
ketat dan keras, sehingga tidak mudah
3. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Berkenaan dengan tugas
kepolisian
terjerumus kedalam spektrum yang dibenci masyarakat.
profesionalisme
disini
harus
dalam penegakan hukum yang berkaitan
sampai kedalam makna hakiki yang bersifat
dengan pembahasan skripsi ini, ada yang
logos, dan etos polisi yang baik dalam aspek
berpendapat
hukum
sosial, aspek tekhnis, dan terutama aspek etika
merupakan kegiatan menyerasikan hubungan
yang membuat tugas itu terhormat, terpuji,
nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-
disegani, dan membanggakan.
bahwa
penegakan
kaidah / pandangan-pandangan menilai yang
Memperhatikan tugas yuridis Polri yang
mantap dan mengejewantah dan sikap tindak
demikian luas, terlihat bahwa pada intinya ada
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
2 (dua) tugas Polri di bidang penegakan
akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
hukum, yaitu penegakan hukum di bidang
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup
peradilan pidana (dengan sarana “penal”) dan
untuk mencapai kondisi demikian, hukum
penegakan hukum dengan sarana “non penal”.
harus tegak, dan supaya hukum dapat tegak
Tugas penegakan hukum di bidang peradilan
dengan
syarat
(dengan sarana penal) sebenarnya hanya
diantaranya adalah harus ada lembaga penegak
merupakan salah satu atau bagian kecil saja
hukum.
dari tugas Polri. Sebagian besar tugas Polri
baik,
maka
salah
satu
Salah satu organ yang termasuk dan melaksanakan
kewenangan
lembaga
justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (non penal).
penegakan hukum yang bersifat yustisial
Kenyataan tersebut di atas, menurut
biasanya disebut aparat. Aparat adalah orang
Barda Nawai arief, bahwa Polri dalam
yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan
menjalankan tugasnya berperan ganda baik
negara, misalnya polisi. Bagi Kepolisian
sebagai penegak hukum (di bidang peradilan
Negara Republik Indonesia, penegakan hukum
pidana) maupun sebagai pekerja sosial (sosial
merupakan tugas pokok dan sebagai profesi
worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan
yang mulia serta dalam implikasinya harus
(pelayanan dan pengabdian) 4.
berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku, dan hak asasi manusia. Atau
4. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama
dengan kata lain harus bertindak secara 3
Simson Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press : Malang, 2009, hal.105.
4
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.5.
4
Secara historis agama yang dianut di Indonesia
sebenarnya
berjumlah
c) tindak pidana yang berhubungan dengan
sangat
agama.
banyak, dari agama yang sering disebut
Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda
sebagai agama samawi (Yahudi, Kristen, dan
Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik
Islam) hingga agama-agama lain, seperti
agama hanya mencakup delik terhadap agama
Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lain
dan delik yang berhubungan dengan agama.
sebagainya. Belum lagi agama-agama lokal
meski demikian, bila dicermati sebenarnya
yang telah lama dianut oleh masyarakat
delik menurut agama bukan tidak ada dalam
sebelum kedatangan agama pendatang (Islam
KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada
dan Kristen), yang kemudian sering disebut
dalam KUHPidana seperti delik pembunuhan,
sebagai aliran kepercayaan sesuai dengan
pencurian,
kebudayaan dan adat istiadat.
penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan
Secara
hukum,
negara
membatasi
agama-agama yang diakui secara resmi.
penipuan/perbuatan
curang,
(zina, perkosaan dan sebagainya)5. B.
Peranan
Kepolisian
Negara tidak mengakui secara resmi seluruh
Pengawasan
keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat
Penyalahgunaan
Indonesia yang sangat banyak atau paling
Agama
tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang
1. Pengaturan
Dan
Dalam Pencegahan
Dan
penodaan
Penodaan
agama
di
berkembang di Masyarakat. Negara justru
Indonesi kaitannya dengan kebebasan
hanya memberi batasan bahwa ada 6 (enam)
dan keyakinan.
agama resmi yang diakui. Selain agama yang
Pelaku penodaan agama melakukan
6 (enam) agama resmi yang diakui. Selain
pembelaan dengan alasan kebebasan memeluk
agama yang 6 (enam) ini, dianggap tidak
agama
resmi dan tidak diakui.
konstitusi.
Dalam KUHPidana (WvS) sebenarnya
dan
keyakinan
Namun,
sesuai
dalam
dengan
kenyataannya
aturan-aturan normatif belum memberikan
tidak ada bab khusus mengenai tindak pidana
perlindungan
agama, meski ada beberapa tindak pidana
berbeda
yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai
sebagian besar dianut oleh rakyat Indonesia.
tindak pidana agama. Istilah tindak pidana
Banyak sekali arga Negara Indonesia yang
agama itu sendiri sebenarnya mengandung
merasa
beberapa penegrtian :
memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan
a) tindak pidana menurut agama; b) tindak pidana terhadap agama;
terhadap
pemahaman
dikekang
masyarakat agamanya
kebebasannya
yang dengan
dalam
itu hanya ada dalam agama yang “diakui” 5
Oemar Seno Adji,Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 331.
5
pemerintah, artinya kalau memeluk agama di
beribadat menurut agamanya dan
luar agama yang “diakui” itu maka ada efek
kepercayaannya itu;
yang dapat mengurangi hak-hak sipil wwarga
2) Negara
menjamin
kemerdekaan
negara. bahkan, orang yang mempunyai
setiap orang memeluk agamanya
keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan
masing-masing dan untuk beribadat
penodaan agama.
menurut
agamanya
dan
kepercayaannya itu”.
Jaminan kebebasan beragama pertamatama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-
Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa
Undang dasar negara kita. pasal 28 (e) ayat 1
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan
pemenuhan
:
tanggung jawab negara, tertutama pemerintah.
Pasal 28 (e) ayat 1 berbunyi :
Dari pasal tersebut di atas, jelas bahwa negara
“Setiap orang bebas memeluk agama dan
(c.q
beribadat
menurut
pendidikan
dan
tinggal
di
asasi
pemerintah)
manusia
adalah
menjadi
institusi
yang
agamanya,
memilih
pertama-tama berkewajiban untuk menjamin
pengajaran,
memilih
kebebasan berkeyakinan.
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
hak
wilayah
negara
dan
Hal itu bermula dari penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
meninggalkannya, serta berhak kembali”.
Penyalahgunaan atau Penodaan agama yang
Pasal 28 (e) ayat 2 berbunyi :
status
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
menjadi UU berdasar UU No. 5 tahun 1969.
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
Penetapan
sesuai dengan hati nuraninya”.
Nomor
Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal
hukumnya
kemudian
Presiden 1/PNPS
ditingkatkan
Republik tahun
1965
Pencegahan Penyalahgunaan
Indonesia tentang
dan /
atau
29 (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-
Penodaan Agama tersebut belakangan mulai
tiap penduduk untuk memeluk agamanya
direvisi dengan terbitnya Inpres No. 14 tahun
masing-masing dan untuk beribadat menurut
1967 tentang agama, kepercayaan dan adat
agama dan kepercayaan itu”.
istiadat Cina. Meskipun Inpres tersebut tidak
Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang
secara eksplisit mencabut pengakuan terhadap
Hak asasi Manusia memberikan landasan
eksiistensi agama Konghucu, namun dalam
normatif
praktek
bahwa
agama
dan
keyakinan
dilapangan
kesan
pengingkaran
merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu
terhadap Konghucu sangat dirasakan, sehingga
gugat. dalam pasal 22 ditegaskan :
hak-hak sipil Penganut Agama Konghucu
1) Setiap
orang
bebas
memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
menjadi
terabaikan,
seperti
masalah
perkawinan dimana Kantor Catatan Sipil tidak 6
mau mencatat, tidak memperoleh pendidikan
“tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini
agama Konghucu di sekolah, perayaan hari
ditujukan melindungi penganut agama” 6.
raya dan sebagainya. Hal demikian semakin
Selain
itu,
hukum
pidana
dalam
dipertegas dengan terbitnya Surat edaran (SE)
menentukan jenis perbuatan yang dapat
Menteri
No.
dikatakan melanggar hukum dikenal dua jenis
18
sifat melawwan hukum, yaitu sifat melawan
Nopember 1978 yang antara lain menyatakan
hukum Formil dan sifat melawan hukum
bahwa agama yang diakui oleh Pemerintah
materil. ajaran sifat melawan hukum secara
adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan
formal (asas legalitas) menentukan seseorang
Budha.
Konghucu
dapat dijatuhi hukuman pidana jika melakukan
dikeluarkan dari daftar agama-agama di
hal-hal yang dilarang undang-undang yang ada
Indonesia.
sebelum perbuatan itu dilakukan. Ajaran inilah
Dalam
negeri
477/74054/BA.01.2/4683/95
dari
SE
tanggal
tersebut,
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mencegah
agar
jangan
sampai
terjadi
yang dianut sehingga perlunya dibuat aturan pencegahan dan penodaan agama. sedangkan
penyelewengan ajaran-ajaran agama yang
sifat
dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh
memungkinkan orang dijatuhi hukuman jika
para pemimpin keagamaan yang diakui oleh
melakukan hal-hal yang tidak patut dan
dan
ketentraman
merusak rasa keadilan dalam masyarakat,
beragama tersebut dari penodaan/penghinaan
meski perbuatan itu tidak dilarang undang-
serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk
undang.
aturan
ini
melindungi
melawan
hukum
materiil
yaitu
agama yang bersendikan Ketuhanan Yang
Persoalan antara perbuatan melawan
Maha esa. Tak pelak lagi, Undang-undang ini
hukum secara materiil dan secara formal
dimaksudkan untuk membatasi aliran-aliran
merupakan persoalan dilematis yang cukup
keagamaan diluar agama yang resmi.
lama. dilemanya terletak pada apakah kita
Selanjutnya menurut Oemar seno Adji,
akan menggunakan prinsip kepastian hukum
tujuan dimasukannya delik penodaan agama
ataukah rasa keadilan. Keduanya semata-mata
dalam KUHP pidana adalah :
ada didalam konsepsi negara hukum. Prinsip
“Yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah
kepastian hukum lebih menonjol di dalam
agama itu sendiri. agama, menurut pasal ini,
tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan
perlu
kemungkinan-
konsep negara hukum reshstaat, sedangkan
kemungkinan perbuatan orang yang bisa
rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi
dilindungi
dari
merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama
6
Ibid, hlm.79-80.
7
hukum kawasan anglo Saxon dengan konsep
2.
negara hukum the rule of law. Pasal
156a
yang
sering
dijadikan
agama, Pasal ini selengkapnya berbunyi : dengan
Kepolisian
Republik
Indonesia Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Penodaan Agama.
rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan “Dipidana
Peranan
preemtif, preventif dan represif. Dimana yang
penjara
dimaksud pre-emtif adalah mencari dan
selama-lamanya lima tahun barang siapa
menemukan akar permasalahan yang ada
dengan
umum
dalam masyarakat yang besifat lintas sektoral
mengeluarkan perasaan atau melakukan
(etnis, sosial, budaya dan politik), preventif
perbuatan:
adalah tindakan pencegahan yang berorientasi
a. yang pokoknya bersifat permusuhan,
kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini
sengaja
pidana
Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama,
di
penyalahgunaan
muka
dan
penodaan
(early warning) sebagai landasan pengambilan
terhadap suatu agama yang dianut di
kebijakan
Indonesia;
represif
langkah adalah
antisipasi,
suatu
sedangkan
bentuk
kegiatan
b. dengan maksud agar supaya orang
penegakan hukum. Berkaitan dengan judul
tidak menganut agama apapun juga,
dan pembahasan skripsi ini, maka fokus
yang bersendikan Ketuhanan Yang
pembahasan diarahkan pada fungsi represif
Maha Esa”.
dalam hal ini penegakan hukum (dalam hal ini
Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a tidak
penyidikan)yang dilaksanakan oleh aparat
berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS)
Polri terhadap Tindak Pidana Agama dan
Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden
Kehidupan Keagamaan.
Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun
Tugas
kepolisian
terhadap
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan
institusi/masyarakat yang melanggar hukum
/ atau Penodaan Agama. Pasal 4 Undang-
ialah dengan melakukan penegakan hukum
Undang tersebut langsung memerintahkan
dengan jalan penyelidikan dan penyidikan
agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam
terhadap
KUHPidana. Secara hukum, dimasukannya
Penegakan hukum oleh polisi dalam hal ini
Penetapan
Tugas kepolisian terhadap institusi/masyarakat
Nomor
Presiden 1/PNPS
Republik tahun
Pencegahan Penyalahgunaan
1965
Indonesia tentang
dan /
yang
adanya
melanggar
dugaan
hukum
tindak
ialah
pidana.
dengan
atau
melakukan penegakan hukum dengan jalan
Penodaan Agama dalam KUHPidana dalam
penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya
Pasal 156a menjadikan perbuatan yang diatur
dugaan tindak pidana. Penegakan hukum oleh
dalam pasal tersebut sebagai tindak pidana
Polisi dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh
(kriminalisasi).
Satuan Reserse Kriminal yang ada pada 8
organisasi Polri. Penyidikan itu merupakan hal
harus dilihat lebih jauh, apakah ada dari
dari perputaran suatu proses peradilan pidana.
keyakinan itu telah menimbulkan ketertiban
Berdasarkan U/8/1981 tentang KUHAP
terganggu, ada pemaksaan, penghasutan atau
dan Penetapan Presiden Republik Indonesia
pemerasan. Baru kemudian pemerintah bisa
Nomor
menindak dengan normas yang ada.
1/PNPS
tahun
1965
Pencegahan Penyalahgunaan
tentang atau
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama, suatu perkara tindak pidana
penodaan agama merupakan fungsi dan tugas
sampai ketangan penyidik Polri melalui 3
polri yang bersifat represif dan preventif yang
(tiga)
mungkin
berkenaan dengan ketertiban dan ketentraman
dilaporkan oleh si korban, atau saksi /
umum, antara lain akhir-akhir ini yang
masyarakat (MUI, Tokoh Agama, Organisasi
menjadi sorotan fungsi kepolisian bersama
keagamaan) atau mungkin diketahui oleh Polri
Kejaksaan, MUI, Bakorpakem dan masyarakat
sendiri.
dalam bidang pengawasan aliran kepercayaan
kemungkinan
Dalam
kenyataan
yaitu
dan /
:
(kasus
penodaan
Agama Islam) penindakan terhadap aliran
yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
keyakinan yang dinilai menyimpang sebagian
Polri dalam melakukan pengawasan dan
masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra,
penindakan terhadap penganut dan pemimpin
pada instrumen Pakem (pengawas aliran
aliran kepercayaan dan penodaan agama
kepercayaan masyarakat dan keagamaan).
bekerjasama
Landasannya, rata-rata dari fatwa Majelis
Penganut Aliran Kepercayaan masyarakat
Ulama Indonesia (MUI) ditambah dengan
(Bakorpakem). Dalam menentukan adanya
laporan intelijen dab Kepolisian. Dari Pekem
pelanggaran itu harus masuk ke Bakorpakem
inilah Kejaksaan kemudian mengkaitkannya
di wilayah setempat. Sejauh Bakorpakem itu
dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang
memutuskan dilarang atau tidak, maka Polri
Hukum Pidana (KUHP), sehingga aliran bisa
akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
diberantas. Prosedur pakem sendiri mengacu
Penodaan agama Islam, Polri dalam
dengan
Badan
pada penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965
melakukan
(UU No. 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan
merujuk pada berbagai kasus penodaan agama
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.
maka
Untuk mengetahui terjadinya penodaan agama
atau
mengkriminalisasi
penyelidikan
fatwa
merupakan
dan
Koordinasi
penyidikan
kunci
untuk
menyatakan apakah suatu aliran/sekte sesat
sesuatu,
atau tidak. Berdasarkan fatwa MUI ada 10
melalui jalur Pakem ini, instrumen utamanya
kriteria yang digunakan untuk menentukan
beranjak pada sesuatu yang hanya berdasar
suatu aliran sesat atau tidak.
keberatan dari lembaga keagamaan. “Mestinya
Kesepuluh kriteria tersebut ialah : 9
1.
2.
3.
4.
5.
Mengingkari Rukun Iman dan Rukun
membahayakan, serta merugikan kepentingan
Islam;
umum. Ia memberikan mandat kepada negara
Meyakini dan atau mengikuti akidah
untuk
yang tidak sesuai Dalil syar’I (Al-Quran
perbuatan orang per orang atau kelompok
dan As Sunnah);
orang yang hak-haknya terlanggar di satu
Meyakini turunnya wahyu setelah Al-
saisi, dan diberi kewenangan kepada negara
Quran;
melalui
Mengingkari
otensisitas
dan
atau
7.
8.
masyarakat
institusi Polri untuk
luas
dari
meentukan
dilarang atau tidak suatu aliran kepercayaan
kebenaran isi Al-Quran;
dan
Melakukan penafsiran Al-Quran yang
tindakannya melanggar hukum.
tidak berdasarkan kaidah tafsir; 6.
melindungi
melakukan
penyidikan
Kasus-kasus di
penodaan
dalam
orang
yang
agama
yang
Mengingkari kedudukan Hadits Nabi
terjadi
masyarakat
dan
hasil
sebagai sumber ajaran Islam;
penyidikan oleh Polri, menentukan agama
Melecehkan dan atau merendahkan para
tertentu telah dinodai atau tidak, secara yuridis
Nabi dan Rasul;
formal, tentu saja pengambil keputusan pada
Mengningkari Nabi Muhammad SAW
akhirnya adalah hakim.
sebagai Nabi dan Rasul terakhir; 9.
Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah;
III. PENUTUP A. Kesimpulan
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dalil syar’i.
dilakukan serta pembahasan sebagaimana
Fungsi pengawasan penyalahgunaan dan
terurai pada Bab sebelumnya, dalam penulisan
penodaan agama bertujuan untuk menjamin
skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan
pelaksanaan agama sesuai dengan agama dan
sebagai berikut :
kepercayaan secara murni tanpa adanya kepentingan-kepentingan
tertentu
atau
1. Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUHPidana
kepentingan politik. Polri dalam melakukan
tidak
tugasnya dalam pencegahan dan penodaan
strafrecht (WvS) Belanda, melainkan
agama sebagai fungsi preventif dan represif
dari
merupakan peran yang diberikan oleh negara
Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965
untuk memberikan dasar legitimasi bagi
tentang
tindakan represif negara terhadap seseorang
dan / atau Penodaan Agama. Ketentuan
atau
normatif
kelompok
perbuatan
orang
yang
yang
melakukan
mengancam
dan
berasal
Penetapan
dari
Presiden
Pencegahan
negara
Wetboek
van
Republik
Penyalahgunaan
hanya
melindungi
agama yang diakui dan dinyatakan resmi 10
yang
termuat
dalam
peraturan
keturunan dan sebagainya. Polri dalam
perundang-undangan. Ini artinya, agama
melakukan pengawasan dan penindakan
kepercayaan lokal tidak mendapatkan
terhadap penganut dan pemimpin aliran
tempat yang layak secara normatif
kepercayaan
dalam negara Indonesia yang Majemuk,
bekerjasama dengan Badan Koordinasi
pengaturan tersebut untuk melindungi
Penganut
agama-agama yang resmi dan untuk
Masyarakat (Bakorpakem).
membatasi aliran-aliran keagamaan di luar agama yang resmi.
tentang Kepolisian RI, mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan Polri
lainnya,
penodaan
Aliran
agama
Kepercayaan
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tugas
dan
sebagai akhir tulisan akan dikemukakan saran sebagai berikut: a. Perlunya Negara memberi jaminan
seperti dalam
kebebasan beragama sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945
tentang Kepolisian Negara Republik
dan UU/39/1999 tentang HAM, kedua
Indonesia (Pasal 14 ayat (1) huruf g dan
undang-undang
Pasal 16); Undang-undang Nomor 8
kebebasan memeluk agama dan untuk
tahun 1981 tentang Hukum Acara
beribadat
Pidana / KUHAP (pasal 7); Penetapan
kepercayaannya itu.
Presiden Republik Indonesia Nomor
tersebut
menurut
b. Sehubungan
memberi
agamanya
dengan
makin
1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan
berkembangnya
Penyalahgunaan dan / atau Penodaan
Kejaksaan RI, perlu diimbangi dengan
Agama; dan KUHPidana Bab V tentang
meningkatkan jumlah persenel yang
kejahatan terhadap Ketertiban Umum
dianggap
yang mengatur perbuatan menyatakan
pengawasan pencegahan dan penodaan
perasaan permusuhan, kebencian atau
agama dibarengi dengan pembinaan
penghinaan
SDM
terhadap
orang
atau
golongan yang berlainan suku, agama,
yang
fungsi
dan
proporsional
mengetahui
dan
peran
dalam
persoalan
keagamaan.
11
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Ilham Gunawan, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, 2001. Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, erlangga, Jakarta, 1981. Simson Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press : Malang, 2009. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.PW.07.03 tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
12
BIODATA PENULIS
NAMA
: ARMAWANSYAH
NO. STAMBUK
: D 101 08673
TEMPAT TANGGAL LAHIR
: UJUNG PANDANG, 09 JANUARI 1987
ALAMAT RUMAH
: JL. GAWALISE/ASPOLDA DUYU NO 10.B
ALAMAT E-MAIL
:
[email protected]
NO TLP
: 085281569294
13
