FUNGSI DAN KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PIDANA
ARSYADI / D101 07 521
ABSTRAK Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya yang menjadi inti dan peran ilmu tersebut dalam hubungannya dengan proses peradilan. Jawaban yang paling esensial dan pertanyaan tersebut adalah bahwa ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebutpatut diduga telah terjadi tindak pidana. Fungsi dan kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara pidana sebagai pengganti corpus delicti, hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada visum et repertum merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan visum et repertum dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil. Kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam perkara pidana sama dengan alat bukti lain, yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah. Kata Kunci : Visum Et Repertum, Corpus Delicti, Alat Bukti I. PENDAHULUAN
yang lampau yang mungkin keberadaan
A. Latar Belakang
untuk saat sekarang telah pulih kembali
Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuan
pun
Berkaitan dengan hal tersebut di
dapat
atas, untuk menentukan kapan saat terjadi
menyelesaikan persoalan yang menjadi
luka dan apakah luka yang dimaksud itu
objeknya tanpa bantuan ilmu pengetahuan
diakibatkan
lain,
diperlukan
demikian
yang
atau mungkin bertambah parah.
juga
dengan
ilmu
oleh alat
tindak bukti
kejahatan, yang
dapat
pengetahuan tentang hukum.Satu contoh
dipertanggungjawabkan
konkrit
hukum.Berangkat dan ketidakmampuan
misalnya,
dihadapkan
pada
apabila
peradilan
kasus-kasus
yang
mengungkap
secara
semuanya
itu,
hukum
berhubungan luka tubuh manusia, jelas
memerlukan bantuan dan disiplin ilmu
segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengetahuan
luka bukan menjadi kajian bidang ilmu
kedokteran.Tentunya
hukum.Belum
pengetahuan kedokteran, bukan hanya
lagi,
apabila
luka-luka
tersebut telah terjadi untuk beberapa waktu
terbatas
untuk
lain,
yaitu
sumbangan
hal-hal
semacam
ilmu
itu.
1
Melainkan
segala
persoalan
yang
menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau
berhubungan dengan luka, kesehatan dan
yang menimbulkan gangguan kesehatan,
nyawa seseorang yang diakibatkan oleh
atau
kejahatan yang selanjutnya diterangkan
seseorang, di mana terdapat akibat-akibat
oleh dokter, akan bermanfaat bagi proses
tersebutpatut
penyelesaian perkara pidana.
tindakpidana. 1
Istilah lain dan ilmu pengetahuan
yang
menimbulkan
diduga
telah
matinya
terjadi
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli
kedokteran kehakiman adalah Kedokteran
forensik
Forensik, yang merupakan terjemahan dan
diketahui apakah lukanya seseorang, tidak
Gerechtelijk geneeskunde atau forensic
sehatnya
Medicine (legal medicine or medical
seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat
jurisprudence)yang
cabang
tindak pidana atau tidak. Dokter ahli
kedokteran khusus yang berkaitan dengan
forensik dapat memberikan bantuannya
interaksi (hubungan: penulis) antara medis
dalam
dan hukum. Terdapat 2 cabang ;clinic
peradilan.Dalam hal sebagaimana yang
forensic
diatur dalam perundang-undangan.
medicine
merupakan
yang
berhubungan
dengan manusia hidup dan dan clinical pathology
yangberbubungan
inilah,
selanjutnya
seseorang,
hubungannya
atau
dengan
dapat
matinya
proses
Bentuk bantuan ahli kedokteran
dengan
kehakiman dapat diberikan pada saat
mayat. (J. Guwandi, Suara Pembaruan,
terjadi tindak pidana (di tempat kejadian
23/11/1997)
perkara, pemeriksaan korban yang luka,
Dalam pembahasan di muka kita
pemeriksaan mayat, pemeriksaan korban
telah mengetahui bahwa ilmu kedokteran
yang telah dikubur melalui penggalian
kehakiman
ilmu
mayat), dan pemeriksaan barang bukti,
kedokteran untuk kepentingan peradilan.
akan diterangkan harus diberikan secara
Pertanyaannya
yang
tertulis, yang sering kita sebut surat
sesungguhnya yang menjadi inti dan peran
tersebut dengan istilah Visum Et Repertum.
ilmu tersebut dalam hubungannya dengan
Berdasarkan hal tersebut di atas maka
proses peradilan. Jawaban yang paling
penulis ingin mengangkat Fungsi Visum
esensial dan pertanyaan tersebut adalah
Et Repertum Dalam Perkara Pidana dalam
bahwa
pembahasan skripsi ini.
adalah
ilmu
penggunaan
adalah
apa
kedokteran
kehakiman
berperan dalam hal menentukan hubungan
B. Rumusan Masalah
kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan
tersebut,
baik
yang
1
Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum PraktikKedokteran, Djambatan, Jakarta, 2000. hal 3
2
1. Bagaimanakah
fungsi
Visum
Et
Repertum dalam perkara pidana? 2. Bagaimana
dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan
kekuatan
pengesahan setiap sarana bukti menurut
pembuktianVisum Et Repertumdalam
ketentuan hukum yang berlaku untuk
perkarapidana .
kepentingan peradilan perkara pidana. Berbagai pembuktian
II. PEMBAHASAN
Setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan
sebagaimana
pengertian dikemukakan
oleh para ahli.R.Subekti mengemukakan
1. Pengertian Pembuktian
yang
macam
seseorang
maupun
sekelompok orang tidak serta merta dapat
Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dari yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.2
dijatuhkan hukuman begitu saja. Untuk
Selanjutnya
menurut
Martiman
mengetahui seseorang atau sekelompok
Prodjohamidjojo
orang benar melakukan tindak pidana dan
membuktikan mengandung maksud dan
patut mendapat hukuman tidak hanya
usaha untuk menyatakan kebenaran atas
ditentukan dari adanya pengaduan orang
sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima
saja, akan tetapi hams dibuktikan benar
akal
tidaknya kesalahan yang dilakukan, oleh
tersebut.3
seseorang itu. Dalam hukum pidana dikenal
asas
peristiwa
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan pembuktian adalah
(persumption of innocent), setiap orang
penyajian alat-alat bukti yang sah menurut
yang
hukum kepada hakim yang memeriksa
bersalah
tak
kebenaran
bersalah
tidak
praduga
terhadap
Mengemukakan
sebelum
ada
pembuktian terhadap kesalahannya. Pembuktian
merupakan
perkara faktor
guna
memberikan
kepastian
tentang keterangan suatu peristiwa sesuai
menentukan dalam proses pengadilan.
bukti, sesuai hukum acara yang berlaku.
Keberhasilan pihak-pihak yang berperkara
2. Alat Bukti
tergantung
pada
pembuktian
berperkara,
tidak
cukup
pihak
menjelaskan
kronologi peristiwanya saja. Hukum
pembuktian
Dalam
hukum
acara
pidana
dikemukakan alat bukti yang sah adalah: (1) keterangan saksi;
adalah
(2) keterangan ahli;
keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang
mengenai
kegiatan
rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan
2
Subekti. R, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 2001. Hal 71 3 Martiman Prodjohamidjoyo, Sistim Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hal 92
3
(3) surat;
sendiri, disertai dengan alasan
(4) petunjuk;
yang jelas dan tegas tentang
(5) keterangan terdakwa.4
keterangan itu; -
ad. a. Keterangan saksi adalah salah satu
yang dibuat
menurut
alat bukti dalam perkara pidana
ketentuan
yang berupa keterangan dari saksi
perundang-undangan atau surat
mengenai suatu peristiwa pidana
yang
yang ia dengar sendiri, ia lihat
mengenai hak yang termasuk
sendiri dan ia alami sendiri dengan
dalam
menyebut
menjadi tanggung jawabnya
alasan
dari
pengetahuannya itu5
yang
diberikan
yang
dibuat
tata
oleh
pejabat
laksana
yang
seorang
pembuktian sesuatu hal atau
yang
menurut sesuatu keadaan; -
memiliki keahlian khusus tentang hal
peraturan
dan yang diperuntukkan bagi
ad. b. Keterangan ahli adalah keterangan
ad. c.
surat
diperlukan
untuk
surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
membuat terang suatu perkara
berdasarkan
pidana
mengenai sesuatu hal atau
guna
kepentingan
keahliannya
pemeriksaan.6
sesuatu yang diminta secara
Surat sebagaimana tersebut dalam
resm i dari padanya; -
pasal 184 ayat (1) huruf c. dibuat
surat lain yang hanya dapat
atas nama sumpah jabatan atau
berlaku jika ada hubungannya
yang dikuatkan dengan sumpah
dengan isi pembuktian yang
adalah :
lain. 7
-
berita acara dan surat lain dalam
bentuk
resmi
ad. d. Petunjuk
adalah
perbuatan,
yang
kejadian atau keadaan yang karena
dibuat oleh pejabat umum yang
persesuaiannya, baik di antara
berwenang atau yang dibuat di
yang satu dengan yang lain,
hadapannya,
yang-memuat
maupun dengan tindak pidana itu
keterangan tentang kejadian
sendiri, menandakan bahwa telah
atau keadaan yang didengar,
terjadi suatu tindak pidana dan
dilihat atau yang dialaminya
siapa pelakunya.8
4
pasal 184 ayat (1) KUHAP pasal 1 ke-27 KUHAP 6 pasal 1 ke-28 KUHAP 5
7 8
pasal 187 KUHAP Pasal 188 KUHAP.
4
ad. e.
Keterangan terdakwa adalah apa
hidup, mayat atau fisik ataupun barang
yang terdakwa nyatakan di sidang
bukti
tentang perbuatan yang ia lakukan
pemeriksaan
atau yang ia ketahui sendiri atau
yang sebaik-baiknya. Menurut Mun'im
alami sendiri. 9
Idris,
Dalam proses peradilan pidana
Universitas Indonesia, Visum et Repertum
mempunyai
luhur
adalah laporan tertulis dari dokter yang
mencari kebenaran materil dengan tidak
telah disumpah tentang apa yang dilihat
mengorbankan tersangka sehingg orang
dan ditemukan pada barang bukti yang
yang bersalah akan dinyatakan dan orang
diperiksanya
yang tidak bersalah. diperlukan sedikitnya
kesimpulan dari pemeriksaan tersebut
2 (dua) alat bukti yang sah agar tersangka
guna kepentingan pengadilan.
dapat diajukan dimuka sidang pengadilan
4. Prosedur Permohonan Visum Et
yang
sesuai
dengan
fungsi
pasal
yang
183
KUHAP
lain,
ahli
kemudian berdasarkan
kedokteran
serta
dilakukan pengetahuan
forensik
memuat
dari
pula
Repertum
sebagaimana telah disebutkan di atas.
Memberikan keterangan di depan
3. Pengertian Visum Et Repertum
sidang pengadilan bagi ahli kedokteran
Visum berasal dari bahas latin, asal
kehakiman khususnyadan ahli lain pada
kata visual yang berarti melihat dan
umumnya, serta setiap orang merupakan
repertum
kewajiban.
berarti
melaporkan.
Dalam
Pelanggaran
terhadap
Lembaran Negara 350 Tahun 1973: Suatu
kewajiban ini akan dikenakan ancaman
laporan medik forensik oleh dokter atas
hukuman. 10
dasar
sumpah
pemeriksaan (hidup/mati)
jabatan
barang atau
terhadap
bukti
sebagaimana
dalam
memberikan keterangan sebagai saksi ahli
biologis (rambut, sperma, darah), non-
sebagaimana dalam pasal 224 KUHPidana
biologis
atas
tersebut di atas yang mengancam kepada
permintaan tertulis oleh penyidik ditujukan
siapa saja yang enggan atau menolak
untuk peradilan.
menjadi saksi dalam sidang pengadilan,
Visumet
bukti
kehakiman
lain,
(peluru,
barang
medis
Selanjutnya tugas ilmu kedokteran
selongsong)
merupakan
sementara kesaksian dan keterangannya
laporan tertulis dari dokter (ahli) yang
tersebut sangat diperlukan, yaitu apakah
dibuat berdasarkan sumpah perihal apa
hubungan antara dunia hukum (baca:
yang dilihat dan diketemukan atas bukti
dalam proses peradilan) dengan ilmu
9
Repertum
pasal 189 ayat(l) KUHAP
10
pasal 224 KUHPidana
5
kedokteran kehakiman merupakan hal
dalam surat itu disebutkan dengan
yang kebetulan atau merupakan hal yang
tegas untuk pemeriksaan Iuka atau
telah diatur dalam peraturan perundang-
pemeriksaan
undangan?
dan
pemeriksaan bedah mayat.
Pertanyaan di atas penting untuk kita
mayat
carikan
menentukan
jawabannya,
tugas
ilmu
untuk
kedokteran
atau
13
Berdasarkan pasal 132 ayat (1) dan pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dapat
ditarik
kesimpulan
bahwa
kehakiman yang harus memberikan hasil
pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau
pemeriksaannya demi kepentingan proses
yang ahli tentang itu terhadap korban yang
peradilan.
luka,
Untuk menjawab persoalan ini, ada
korban
yang
meninggal
atau
melakukan
bedah
mayat
untuk
baiknya kita mengutip beberapa pasal
kepentingan
proses
peradilan
adalah
dalam KUHAP, sebagai berikut:
merupakan tugas sepanjang diminta oleh
(1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa
pihak-pihak yang terkait. Yang berwenang meminta bantuan
sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh
ahli kedokteran kehakiman adalah:
penyidik, maka untuk kepentingan
a. Hakim pidana melalui jaksa dan
penyidikan,
oleh
dapatdimintakan
penyidik keterangan
mengenai hal itu dari orang ahli.
(2) Dalam
hal
kepentingan
penyidik peradilan
kepada ahli kedokteran kehakiman;
untuk mengenai
ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak
c. Hakim pada Pengadilan Agama; d. Jaksa penuntut umum; e. Penyidik. C. Fungsi
dan Kedudukan
Visum Et
Repertum Dalam Perkara Pidana
pidana, ia berwenang mengajukan
Dalam pembahasan di muka kita
permintaan keterangan ahli kepada
telah mengetahui bahwa ilmu kedokteran
ahli
kehakiman
kedokteran
kehakiman
dokter dan atau ahli lainnya.
(3) Permintaan
12
b. Hakim perdata, meminta langsung
11
seorang korban baik luka, keracunan
11
dilaksanakan oleh penyidik;
keterangan
atau
12
adalah
penggunaan
ilmu
kedokteran untuk kepentingan peradilan. ahli
Pertanyaannya
adalah
apa
yang
sebagaimana dimaksud dalam ayat
sesungguhnya yang menjadi inti dari peran
(1) di lakukan secara tertulis, yang
ilmu tersebut dalam hubungannya dengan
pasal 132 ayat (I) KUHAP Pasal 133 ayat (1) KUHAP
13
pasal 133 ayat (2) KUHAP
6
proses peradilan. Jawaban yang paling
bagi pihak yang berwajib untuk
esensial dari pertanyaan tersebut adalah
memproses
bahwa
menuruthukurii. Dalam kaitah ini
ilmu
kedokteran
kehakiman
berperan dalam hal menentukan hubungan
dokter
kausalitas
etrepertum
antara
sesuatu
perbuatan
dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari
perbuatan
membuat
visum
sebelum
jenazah
dikuburkan. (2) Pemeriksaan terhadap korbanyang
menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau
luka oleh ahli forensik dimaksudkan
yang menimbulkan gangguan kesehatan,
untuk mengetahui:
yang
baik
akan
tidaknya
yang
atau
tersebut,
atau
menimbulkan
matinya
seseorang, di mana terdapat akibat-akibat
(a) Ada atau tidaknya penganiayaan; (b) Menentukan ada atau tidaknya
tersebut patut diduga telah terjadi tindak
kejahatan
pidana.
kesusilaan;
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah, selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya
atau
(c) Untuk
pelang-garan
mengetahui
umur
seseorang; (d) Untuk
menentukan
seseorang, atau matinya seseorang tersebut
seorang
diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau
dalam kandungan seorang Ibu.
tidak.
Kesemuanya itu, akan dijadikan Dokter
ahli
memberikan
forensik
bantuannya
bayi
kepastian
yang
meninggal
dapat
landasan untuk menentukan ada
dalam
atau
tidaknya
pelanggaran
hubungannya dengan proses peradilan
terhadap
dalam hal:
352,351,285,292,341,342,
(1) Pemeriksaan
di
tempat
kejadian
perkara ini, biasanya dimintakan oleh pihakyang dijumpai
berwajib seseorang
keadaan
dalam yang
meninggal
pasal 288,
dan 44 KUHPidana. Dalam
pemeriksaan
mayat,
hal
dilakukan oleh ahli forensik dimaksudkan
dalam
apakah seseorang yang teiah menjadi
dunia.
mayat tersebut mati secara wajar atau
Pemeriksaan oleh dokter ahli forensik
sebaliknya.Atau
ini akan sangat penting dalam hal
kemungkinan sebelumnya telah terjadinya
menentukan
penganiayaan yang menyebabkan matinya
jenis
kematian
dan
sekaligus untuk mengetahui sebab-
seseorang
sebab dari kematiannya itu, yang
sebab-sebab
juga
tersebut.Untuk tentang
terdapat
menentukan
kematian,
maka
dengan demikian akan sangat berguna 7
dokter ahli forensik harus mengotopsi
pidana barang hasil pencurian, perampasan
(membedah) mayat tersebut.
atau
perampokan,
obat-obat
terlarang
Selain itu pemeriksaan korban yang
(narkotika atau psikotropika), uang palsu,
telah dikubur, bukan hanya dimungkinkan
barang-barang hasil penyelundupan dan
terhadap korban kejahatan yang untuk
lain-lain
menghilangkan
pelaku
diajukan dimuka persidangan pengadilan
menguburnya secara diam-diam. Akan
sebagai barang bukti. Akan tetapi, tidak
tetapi mencakup seseorang yang dikubur
demikian halnya apabila corpus delicti
secara biasa, sementara untuk kepentingan
berupa
pemeriksaan
pengadilan
misalnya luka-luka pada tubuh seseorang
repertum
akan selalu berubah yaitu kemungkinan
hakim
jejaknya
pada
meminta
sidang visum
et
terhadap mayat tersebut.
kaitan ini barang bukti yang dimaksud
telanjang
manusia
selalu
oleh
dapat
karena
menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur.
adalah barang bukti yang apabila dilihat mata
tubuh
umunya
akan sembuh, membusuk atau akhirnya
Pemeriksaan barang bukti, dalam
dengan
pada
sulit
membuktikan sesungguhnyayangmempunyai barang tersebut.Seperti contoh
untuk siapakah
Selain sebagai pengganti corpus delicti, hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan
pada
visum
et
repertum
barang-
merupakan fakta atau bukti tentang tindak
adalah
pidana yang berhubungan dengan tubuh,
rambut, sperma, darah.Kesemuanya itu
nyawa
merupakan barang bukti yang mesti di
dituangkan di dalam bagian Pemberitaan
teliti oleh ahli forensik untuk kepentingan
visum et
pembuktian.
pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh
Dalam memberikan kesaksiandalam
dokter
dan kesehatan manusia
repertum
pemeriksa.
dan
hasil
berisi
yang
hasil
pemeriksaan
sidang pengadilan, dalam kaitan ini apa
tersebut diharapkan menjadi pendukung
yang diucapkan olehnya (ahli forensik)
keyakinan hakim dalam memutus perkara
akan dikategorikan sebagai keterangan
tersebut secara tepat dan adil.
ahli.
Penolakan dokter ahli tanpa alasan Dalam perkara pidana dimana tanda
yang
dibenarkan
atas
permohonan
buktinya atau corpus delicti merupakan
penyidik menurut prosedur hukum untuk
suatu benda tidak bernyawa misalnya
membuat visum et repertum, menjadi saksi
senjata tajam, kayu, senjata api, dan
dan bahkan tidak datang sebagai saksi
sebagainya yang dipakai pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak 8
dapat
diancam
pidana
berdasarkan
ketentutan perundang-undangan.14
Sebaliknya, para hakim perdata, cukup meng-andalkan pembuktian yang bersifat
Berdasarkan uraian tersebut di atas
formal dengan hanya mengandalkan apa
nampak fungsi visum et repertum pada
yang dapat diketahui dari alat-alat bukti
perkara
pidana
yang
diberikan
oleh
formal, seperti surat-surat berupa akta
seorang
dokter
ahli
sebagai
bentuk
otentik yang dibuat oleh pejabat umum
keterangan akan menjadi salah satu alat
(public official) ataupun surat-surat yang
buktiyang
dibuat tanpa, perantaraan seorang pejabat
sah
bagi
hakim
untuk
mengwujudkan kebenaran materil sebagai
umum.
tujuan dari hukum acara pidana D. Kekuatan
Pembuktian
Hal tersebut sangat berbeda dari
Visum
Et
Repertum Dalam Perkara Pidana
doktrin kebenaran materiil yang harus ditemukan
oleh
hakimdalam
proses
Dalam ilmu hukum dikenal luas
pemeriksaan. Hakim tidak boleh hanya
adanya doktrin yang menyatakan bahwa
terpaku pada fakta-fakta yang tampak dari
pembuktian dalam hukum acara pidana
luar, tanpa menguji secara cermat apa-apa
bertujuan mencari kebenaran materiil,
yang
sedangkan pembuktian dalam hukum acara
underlying truth). Dari proses penelitian
perdata
yang
bertujuan
terdapat
di
kebenaran
materiil,
memperoleh keyakinan tentang kebenaran
dimaksudkan bahwa kebenaran itu tidak
fakta yang harus dijadikannya dasar dalam
cukup dibuktikan berdasarkan alat-alat
pengambilan
bukti formal belaka, melainkan harus
adilnya.
keputusan
hakim
(the
kebenaran
didasarkan atas galian keterangan yang
itulah
layar
mencari
formil.Dengan
mendalam
balik
yang
dapat
seadil-
Begitu pula peranan dokter untuk
tersembunyi di balik fakta-fakta yang
menemukan
nampak di permukaan (the underlying
perkara
hukum
truth behind the concrete facts).Karena itu,
penting
dan
hakim pidana tidak boleh berhenti hanya
permasalahan, baik menyangkut dokter
dengan memeriksa alat-alat bukti yang
sebagai
nampak tanpa berusaha sungguh-sungguh
lapangan
mendalami untuk menemukan kebenaran
hukumnya.Bidang hukum dan kedokteran
yang lebih sejati yang ada di balik fakta-
tidak dapat dipisahkan untuk penegakan
fakta yang nampak di permukaan tersebut.
hukum,
14
Pasal 216, Pasal 224, dan Pasal 522 KUHP
kebenaran
sejati
memegang
peranan
menentukan.Ada
subyek
utama
banyak
pelaksana
maupun
khususnya
dalam
di
perangkat
dalam
pembuktian
atas
seseorang.Hanya
dokter
rangka kesalahan
yang
dapat 9
membantu
mengungkap
misteri
atas
keadaan barang bukti yang berupa tubuh
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".
atau bagian dari tubuh manusia.Oleh
Dengan
adanya
ketentuan
karena itu diperlukan perlindungan hukum
perundang-undangan diatas, maka dalam
terhadap dokter.Dalam membahas dokter
proses
sebagai pembuat Visum et Repertum dalam
penegak
penegakan hukum dan permasalahannya.
pengumpulan
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam
suatu
hakekatnya mencari
proses
peradilan
adalah
kebenaran
bertujuan
untuk
hukum
perkara
wajib
bukti
pidana
mengusahakan maupun
fakta
mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha
memperoleh
bukti-bukti
yang
terhadap
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
suatu perkara pidana, seringkali para
adanya berbagai usaha yang dilakukan
penegak hukum dihadapkan pada suatu
oleh
dalam
masalah atau hal-hal tertentu yang tidak
memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan
dapat diselesaikan sendiri dikarenakan
untuk mengungkap suatu perkara baik
masalah
pada
pendahuluan
kemampuan atau keahliannya.Dalam hal
seperti penyidikan dan penuntutan maupun
demikian maka bantuan seorang ahli
pada tahap persidangan perkara tersebut.
sangat penting diperlukan dalam rangka
aparat
tahap
materiil
pada
penyelesaian
penegak
hukum
pemeriksaan
tersebut
berada
di
luar
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mencari kebenaran materiil selengkap-
mencari kebenaran materiil suatu perkara
lengkapnya bagi para penegak hukum
pidana dimaksudkan untuk menghindari
tersebut.
adanya
penjatuhan
Berdasarkan uraian tersebut di atas
pidana terhadap diri seseorang, hal ini
maka kekuatan pembuktian Visum Et
sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Repertum dalam perkara pidana sama
Undang No. 14 Tahun 1970 tentang
dengan alat bukti lain, yang diatur dalam
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah
pasal 6 ayat 2 yang menyatakan "Tiada
adalah :
seorang juapun dapat dijatuhi pidana,
1. Keterangan saksi;
kecuali apabila pengadilan karena alat
2. Keterangan ahli;
pembuktian yang sah menurut Undang-
3. Surat;
Undang
4. Petunjuk;
seseorang
kekeliruan
mendapat yang
dalam
keyakinan
bahwa
dianggap
dapat
5. Keterangan Terdakwa;
10
Dengan alat bukti tersebut di atas
dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti
hakim dapat memutuskan suatu perkara
yang sah adalah :
hakim mempertimbangkan berbagai hal
a. Keterangan saksi;
yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah
b. Keterangan ahli;
disertai
c. Surat ;
keyakinannya
menentukan
kebenaran materiil bahwa tindak pidana
d. Petunjuk;
telah
e. Keterangan Terdakwa;
terjadi
dan
terdakwalah
yang
bersalah dalam perbuatannya.
Dengan alat bukti tersebut di atas hakim perkara
III. PENUTUP
1. Fungsi dan kedudukan Visum Et
hakim
suatu
mempertimbangkan
dalam
perkara
bukti yang sah disertai keyakinannya
pidana
menentukan kebenaran materiil bahwa
sebagai pengganti corpus delicti, hasil
tindak
pemeriksaan dokter yang dituangkan
terdakwalah
pada visum et repertum merupakan
perbuatannya.
fakta atau bukti tentang tindak pidana yang
memutuskan
berbagai hal yaitu adanya 2 (dua) alat
A. Kesimpulan
Repertum
dapat
berhubungan
dengan
B.
pidana
telah
yang
terjadi
bersalah
dan dalam
Saran-Saran
tubuh,
1. Perlu sosialisasi mengenai fungsi dan
nyawa dan kesehatan manusia yang
kedudukan Visum Et Repertumdalam
dituangkan
di
perkara pidana kepada masyarakat
Pemberitaan
visum et repertum dan
dalam
bagian
karena
masyarakat
menolak
yang dibuat oleh dokter pemeriksa.
terhadap suatu korban yang mengalami
hasil pemeriksaan tersebut diharapkan
tindak pidana dengan berbagai macam
menjadi pendukung keyakinan hakim
alasan.
tepat dan adil. 2. Kekuatan
dilakukan
yang
berisi hasil pemeriksaan secara rinci
dalam memutus perkara tersebut secara
untuk
banyak
otopsi
2. Biaya-biaya untuk melakukan otopsi yang dituangkan dalam Visum Et
pembuktianVisum
Et
Repertum perlu dikurangi mengingat
Repertum dalam perkara pidana sama
kemampuan
masyarakat
belum
dengan alat bukti lain, yang diatur
terjangkau karena tarif sangat mahal.
3.
11
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Djambatan, Jakarta, 2000 Subekti. R, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 2001. Abdul Hakim G. Nusantara Cs., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PeraturanPeraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta., 1992 Martiman Prodjohamidjoyo, Sistim Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 1962. B. Sumber Lain J. Guwandi, Harian Suara Pembaruan, 23/11/1997. C. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2
BIODATA PENULIS
NAMA
: ARSYADI
TEMPAT TANGGAL LAHIR
: LIMBUNGAN, 02 FEBRUARI 1980
AGAMA
: ISLAM
SUKU
: MAKASSAR
ALAMAT
:
JLN.
RACCI
DG.
NAJA
LINGK.LIMBUNGAN
KEL.
PALLANTIKANG KEC. PATTALLASSANG KAB. TAKALAR.
3
