KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Mohammad Risqi / D 101 11 447 Pembimbing I : Dr. Sahrul, S.H., M.H. Pembimbing II: Nurul Miqat, S.H., M.Kn. ABSTRAK Kita mengenal berbagai macam jaminan kebendaan, seperti gadai dan hipotik dalam KUH Perdata dan fidusia yang diatur oleh Undang-undang nomor 42 tahun 1999. Fidusia timbul karena kekurangan dari gadai yang dalam praktek menunjukkan kelemahan. Dengan Fidusia, kepentingan debitur untuk meneruskan usahanya tetap diperhatikan dengan membiarkan barang jaminan tetap berada dalam penguasaannya. Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangankekurangan, akan tetapi secara praktis ia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintahan untuk ”menggalakkan” pemberian kredit dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik pemberi kredit maupun penerima kredit. Akhirnya, dalam rangka menciptakan hak-hak jaminan yang menjamin kepastian hukum, yang memperhatikan kepentingan usaha penerima kredit, dan yang prosedurnya sederhana, dan fidusia telah memenuhi semua unsur-unsur yang penting tersebut, sehingga sangat membantu bagi pihak kreditur dan pihak debitur untuk melakukan kontrak pembiayaan konsumen. Kata kunci: Kontak, Pembiayaan Konsumen, Fidusia.
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan ekonomi sebagai
UUD1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan,
para
baik
pelaku
bagian dari pembangunan nasional,
pembangunan
pemerintah
merupakan salah satu upaya untuk
maupun
mencapai masyarakat yang adil dan
perseorangan maupun badan hukum
makmur berdasarkan Pancasila dan
harus
masyarakat,
menunjang
baik
pertumbuhan
ekonomi, maka sarana penyediaan
Sesuai
kebutuhan
oleh
dana yang dibutuhkan masyarakat
masyarakat terhadap keinginan untuk
perlu
kepemilikan
lebih
peranannya
diperluas sebagai
sehingga
benda,
dengan
dana
demikian mulai dibuat suatu perjanjian
meningkat.
dan tidak tergantung pada suatu akta
Seiring dengan meningkatnya kegiatan
tertentu saja. Dalam beberapa hal saja,
pembangunan,
undang-undang menentukan bentuk
pembangunan
sumber
suatu
makin
meningkat
pula
kebutuhan terhadap pendanaan, yang
tertentu
sebagian besar dana yang diperlukan
sewaktu-waktu sesuatu yang tertulis
untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dan tempo-tempo akta notaris atau
diperoleh melalui kegiatan pinjam-
akta pejabat lainnya. Maksud undang-
meminjam.
undang menentukan bentuk perjanjian
Saat
ini
hubungan
untuk
itu
perkembangan
dapat
sebagai jaminan para pihak yang telah
berlangsung biasa saja tanpa ada
memikirkannya dengan matang atau
kehendak untuk memilikinya, namun
untuk memberikan suatu kekhidmatan
ada pula seseorang dengan maksud
pada perjanjian itu (dalam bahasa latin
menguasai, memakai, atau menikmati
disebut solemnitatis causa) atau pun
benda itu untuk waktu yang lebih
sebagai
lama berdasarkan perjanjian khusus
perkembangan kemudian (securitatis
dengan seorang lain, yang memberi
causa).2
kesempatan itu selama suatu jangka waktu tertentu, karena undang-undang memberi kesempatan kepada pemilik benar untuk membuktikan bahwa ia mempunyai hak yang lebih tinggi atas benda.1 1
Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba
ragam,
perjanjian,
seseorang dengan suatu benda dalam globalisasi
beraneka
suatu
suatu
umpamanya
jaminan
untuk
Kemudian bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran
fidusia
atau
dibuat
dibawah tangan?. Pengertian akta di Serbi Praktek Notaris PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, 2007, hlm. 156. 2 Ibid, hlm, 404.
bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat
antara
pihak-pihak
dimana
Praktek
yang
pembuat
pembiayaan
ditetapkan
yang
oleh
sah
yang
dalam
jaminan fidusia adalah debitur/pihak
pembuatannya tidak dihadapan pejabat akta
sederhana
punya
barang
mengajukan
kepada
kreditor,
undang-undang
kemudian kedua belah pihak sama-
(notaris, PPAT dll). Akta dibawah
sama sepakat mengunakan jaminan
tangan bukanlah akta otentik yang
fidusia terhadap benda milik debitor
memiliki nilai pembuktian sempurna.
dan
Sebaliknya, akta otentik adalah akta
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
yang dibuat oleh atau di depan pejabat
Fidusia. Kreditur sebagai penerima
yang ditunjuk oleh Undang-Undang
fidusia akan mendapat sertifkat fidusia
dan memiliki kekuatan pembuktian
dan
sempurna.
Tetapi
sah-sah
debitur. Dengan mendapat sertifikat
digunakan
asalkan
para
saja pihak
dibuatkan
akta
salinannya
jaminan
notaris
diberikan
fidusia,
lalu
kepada
maka
mengakui keberadaan dan isi akta
kreditur/penerima fidusia serta merta
tersebut. Dalam prakteknya, karena
mempunyai hak eksekusi langsung
kondisi
(parate eksekusi).
tertentu
menyebabkan
hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.3
Kekuatan tersebut
sama
hukum dengan
sertifikat keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fakta dilapangan
menunjukan,
pembiayaan
dalam
lembaga melakukan
perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. 3
Ferry C. Rismafury, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta dibawah Tangan, 6 September 2015, di http://www.bedanews.com/eksekusi-terhadapbenda-objek-perjanjian-fidusia--dengan-aktadi-bawah-tangan
Jika
penerima
fidusia
mengalami
kesulitan dilapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui
juru sita membuat surat penetapan permohonan
bantuan
pengamanan
Tetapi
ini
juga
bisa
jadi
kesalahan besar karena bisa saling
eksekusi. Dengan demikian bahwa
melaporkan
pembuatan sertifikat jaminan fidusia
barang tersebut menjadi milik berdua
melindungi
jika
baik kreditor dan debitor, dibutuhkan
memenuhi
Keputusan perdata oleh pengadilan
pemberi
penerima
fidusia
kewajiban
fidusia
gagal
sebagaimana
tertuang
dalam perjanjian kedua belah pihak.
4
negeri
karena
untuk
masing-masing
sebagian
mendudukan pemilik
dari
porsi barang
Situasi ini dapat terjadi jika
tersebut untuk kedua belah pihak. Jika
kreditor dalam eksekusi melakukan
hal ini ditempuh maka akan terjadi
pemaksaan dan mengambil barang
proses
secara
diketahui
melelahkan dan menghabiskan biaya
dalam barang tersebut sebagian atau
yang tidak sedikit. Akibatnya, margin
seluruhnya milik orang lain. Walaupun
yang hendak dicapai perusahaan tidak
juga diketahui bahwa sebagian dari
terealisir bahkan mungkin merugi,
barang tersebut adalah milik kreditor
termasuk rugi waktu dan pemikiran.
yang mau mengeksekusi tetapi tidak
Lembaga
didaftarkan dalam di kantor fidusia.
mendaftarkan
Bahkan apabila debitor mengalihkan
sebenarnya rugi sendiri karena tidak
benda objek fidusia yang dilakukan
punya hak eksekutorial yang legal.
dibawah tangan kepada pihak lain
Problem bisnis yang membutuhkan
tidak dapat dijerat dengan Undang-
kecepatan dan customer service yang
Undang
Nomor
1999
prima selalu tidak sejalan dengan
Tentang
jaminan
karena
logika hukum yang ada. Dan akan ada
ilegalnya perjanjian jaminan fidusia
kekosongan hukum atau hukum yang
yang dibuat.
tidak selalu secepat perkembangan
sepihak,
padahal
42
Tahun
fidusia,
zaman. 5
4
Ibid.
5
Ibid.
hukum
yang
pembiayaan
panjang,
yang
jaminan
tidak fidusia
Berdasarkan fenomena diatas,
kontrak
tersebut.
Sebagai
contoh,
maka penulis tertarik untuk melakukan
apabila dalam kontrak jual beli telah
penelitian
permasalahan
tercapai kesepakatan tentang barang
tersebut dengan judul penelitian yaitu :
dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan
“KONTRAK
hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh
terhadap
PEMBIAYAAN
KONSUMEN
DENGAN
AKTA
undang. Walaupun dikatakan bahwa
JAMINAN FIDUSIA”
kontrak lahir
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana
keabsahan
perjanjian
pembiayaan
konsumen
para pihak akan diatur oleh undang-
mengenai hal pokok
dalam kontrak tersebut, namun masih
jaminan
ada hal lain yang harus diperhatikan,
perjanjiannya
yaitu syarat sahnya kontrak sebagai
dilakukan dibawah tangan dan
mana diatur dalam Pasal 1320 BW,
tidak didaftarkan ?
yaitu:
fidusia
dengan
kesepakatan
pada saat terjadi
yang
2. Bagaimana prosedur eksekusi penarikan
benda
a. Sepakat
jaminan
mereka
yang
mengikatkan dirinya;
fidusia menurut hukum yang
b. Kecakapan untuka membuat
berlaku ?
suatu perikatan; c. Suatu pokok persoalan tertentu;
II. PEMBAHASAN
dan
A. Pengertian Kontrak
d. Suatu hal yang halal. Dalam
KUH
Perdata
disebutkan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. 6
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum kontrak lahir
pada
saat
Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa
tercapainya
kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari
6
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak PT. Rajagrafindo Persada,Jakarta 2013, hlm. 13.
saja yang dikehendakinya sepanjang
c. Seorang yang bertindak untuk
orang tersebut tidak dilarang oleh
dan atas nama orang lain kalau
undang-undang
ia seorang pemegang kuasa
untuk
melakukan
kontrak. Dalam melakukan kontrak,
dari
pihak-pihak
melakukan kontrak.7
yang
terlibat
dalam
orang
lain
untuk
kontrak tersebut dapat bertindak atas kepentingan namanya sendiri, dan ada
B. Pengertian Konsumen
pula bertindak untuk kepentingan atass nama
orang
memperjelas
lain. hal
Untuk
tersebut,
lebih berikut
contohnya: hal
melakukan
seseorang
kontrak
bertindak
untuk
dengan
dan
atas
namanya sendiri adalah jika orang
itu
berkepentingan
sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum
untuk
melakukan
kontrak tersebut.
sendiri,
namun
untuk
kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau
anak
bahasa Inggris disebut dengan istilah
melakukan
untuk yang
finance.
Pembiayaan
konsumen ini pada hakikatnya sama saja
dengan
kredit
konsumen
(consumer credit). Bedanya hanya terletak
pada
lembaga
yang
membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya
diberikan oleh perusahaan
pembiayaan
(financing
company),
sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit
b. Seseorang bertindak atas nama
kontrak
Pembiayaan konsumen dalam
consumer
a. Dalam
Pembiayaan
kepentingan
ada
dibawah
konsumen ini sudah
diatur dalam
suatu undang-undang tersendiri, yaitu dalam
Undang-undang
Kredit
Konsumen 1974 (Consumer Credit Act,
1974).
pengertian
Secara
pembiayaan
substansial, konsumen
pada dasarnya tidak berbeda dengan
perwaliannya. 7
Ibid, hlm. 8.
kredit
konsumen.
dimaksud
Adapun
dengan
yang
mengakses
dana
dari
sumber
pembiayaan
pembiayaan lain, sehingga mereka
konsumen menurut Pasal 1 angka (6)
lebih menyukai dan memanfaatkan
Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal
jasa pembiayaan konsumen. Alasan
1
lain yang mendorong berkembangnya
huruf
(p)
Keputusan
Menteri
Keuangan No. 1251/KMK.013/1988
pembiayaan
adalah kegiatan pembiayaan dalam
keterbatasan sumber
bentuk dana untuk pengadaan barang
koperasi
berdasarkan
berkembang, Bank tidak melayani
kebutuhan
konsumen
simpan
dengan system pembayaran angsuran
pembiayaan
atau berkala oleh konsumen. 8
pembiayaan
Pembiayaan merupakan
konsumen
salah
satu
lembaga
pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum
Lembaga
Meskipun
demikian,
keberadaan
pembiayaan
menunjukkan sangat
baik.
disebabkan kendala
perkembangan
oleh bagi
yang
Perkembangannya adanya
kendalamasyarakat
berpenghasilan rendah untuk dapat
pinjam
konsumen, lintah
pentingnya
darat
formal, sulit
dan yang
pembiayaan
konsumen
sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi
masyarakat
khususnya
konsumen.9 C. Pengertian dan Hukum Fidusia
ini
konsumen
dana
dasarnya sekaligus menunjukkan arti
Pembiayaan. dewasa
yaitu,
mencekik. Alasan–alasan ini pada
berupa Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang
konsumen
Dasar
Pengertian fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti
kepercayaan.
Dalam
terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan
hak
milik
secara
kepercayaan. Sedangkan dalam istilah 8
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan Sinar Grafika, Jakarta 2014 hlm. 96
9
Ibid, hlm. 103.
bahasa
Inggris
disebut
Fiduciary
fidusia. Dalam pasal 1 Undang-undang
Transfer of Ownership. Sesuai dengan
fidusia
arti kata ini, maka hubungan hukum
pengertian fidusia, yaitu pengalihan
antara debitur (pemberi fidusia) dan
hak kepemilikan suatu benda atas
kreditur (penerima fidusia) merupakan
dasar kepercayaan dengan ketentuan
hubungan hukum yang berdasarkan
bahwa
kepercayaan. Pemberi fidusia percaya
kepemilikannya
bahwa
tetap
penerima
fidusia
mau
memberikan
benda
dalam
batasan
yang
dan
hak
dialihkan
tersebut
penguasaan
pemilik
mengembalikan hak milik barang yang
benda.
telah
beralihnya kepemilikan suatu benda
diserahkan,
setelah
dilunasi
Dalam
jaminan
utangnya. Sebaliknya penerima fidusia
dimaksudkan
percaya bahwa pemberi fidusia tidak
sebagai
jaminan
akan
barang
hutang,
bukan
dalam
dimiliki oleh penerima fidusia.
menyalahgunakan
jaminan
yang
berada
hanya
fidusia
semata-mata
bagi
pelunasan
untuk
seterusnya
kekuasaannya. 10 Kalau kita hubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitur mempercayakan
kewenangan
atas
suatu barang kepada kreditur untuk kepentingan kreditur sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh kreditur). Di Indonesia sendiri telah dikenal
peraturan
yang
mengatur
tentang fidusia, yakni Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan 10
Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta 2001 hlm. 113.
D. Sejarah Fidusia di Indonesia Di Indonesia lembaga fidusia berkembang sebelum
melalui
yurisprudensi,
kemudian
Undang-undang
khusus
diterbitkan tentang
fidusia, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Memang sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Sebab, ada kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik versi Kitab Undang-undang
Perdata
ataupun
Undang-undang
misalnya
mentolerir adanya hak tanggungan
Undang-undang Pokok Agraria atau
terhadap benda tidak bergerak
Undang-undang
berupa bangunan saja.
Nomor
lainnya,
Hak
Tanggungan
4 Tahun 1996. Kelemahan
(3) Sungguhpun dimungkinkan gadai
dari ketentuan yang ada yang akan
atas tanah versi hukum adat, tetapi
ditutupi oleh lembaga fidusia ini
Undang-undang pokok agrarian
adalah sebagai berikut:
sangat
(1) Terhadap barang bergerak, maka
gadai tersebut, disamping adanya
lembaga
gadai
(versi
Kitab
membatasi berlaku nya
kewajiban
menyerahkan
tanah
Undang-undang Hukum Perdata)
untuk dipakai oleh pihak pemberi
mengharuskan penyerahan fisik
gadai yang belum tentu sesuai
dari
dengan setiap kasus gadai tanah
benda.
Sementara
dalam
praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut
tersebut.
tidak
Sungguhpun jaminan
dimungkinkan
dilakukan. Demikian juga halnya
bentuk
fidusia
menurut
lembaga gadai dalam hukum adat.
Undang-undang Tentang Perumahan
(2) Tidak semua barang tidak bergerak
dan Pemukiman Nomor 4 Tahun 1992
dapat dibebani dengan hipotik atau
(atas rumah diatas tanah milik orang
hak
Kitab
lain) atau fidusia menurut Undang-
Undang-undang Hukum Perdata,
undang tentang Rumah susun Nomor
Undang-undang Pokok Agraria,
16 Tahun 1985 (atas satuan rumah
ataupun
susun jika tanahnya adalah hak pakai
tanggungan
Undang-undang
Tanggungan). versi
(versi
Misalnya
Hak hipotik
atas
Pokok
pengaturan fidusia dalam Undang-
memberikan
undang tersebut sangat sumir dan
Undang-undang
Agraria
tidak
kemungkinan hipotik untuk hak pakai
atas
tanah,
atau
hak
tanggungan versi Undang-undang Hak Tanggungan yang tidak dapat
tanah
Negara),
akan
tetapi
objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).
11
Pada zaman Hindia Belanda, di
yang
antara
lain
menyimpulkan
sebagai berikut: (1) Lembaga
fidusia
hanya
Indonesia ada institusi hukum yang
diperuntukkan
disebut dengan Voorraad Pand yang
bergerak
dimaksudkan
Tinggi Surabaya tanggal 22 maret
untuk
menampung
kebutuhan fidusia. Akan tetapi, dalam prakteknya disamping tidak pernah
terhadap
(Putusan
benda
Pengadilan
1951) (2) Membenarkan pengikatan fidusia
popular,juga institusi ini tidak dapat
sepanjang
menampung keinginan para pihak,
dan gedung perkantoran (Putusan
khususnya pihak kreditur, mengingat
Mahkamah
kepemilikan dari pihak debitur atas
372/K/Sip/1970
benda objek jaminan tersebut masih
September 1971.
sangat kuat. Tercatat dalam sejarah hukum
Indonesia
(3) Menegaskan
Agung
Nomor
tanggal
bahwa
1
kreditur
lembaga
pemilik fidusia (atas besi beton dan
fidusia pertama sekali diakui oleh
semen) bukanlah pemilik yang
yurisprudensi
dengan
sebenarnya, tetapi hanya sebagai
putusan HGH tanggal 18 Agustus
pemegang jaminan hutang saja,
1932 dalam kasus BPM (penggugat)
sehingga jika hutang tidak dibayar,
melawan
Pedro
Setelah
pihak kreditur tidak dapat langsung
putusan
BPM
tersebut,
baik
memiliki benda tersebut (Putusan
zaman
Hindia
Mahkamah Agung Nomor 1500
Belanda (HGH) maupun Mahkamah
K/Sip/1978, tanggal 2 Februari
Agung (dan juga pengadilan tingkat
1980).12
Mahkamah
bahwa
mengenai percetakan
Indonesia
Clignett.
Agung
bawahan) di zaman kemerdekaan telah E. Pengertian Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia
pula memberikan beberapa putusan
11
Munir Fuady, Jaminan Fidusia PT. Citra Aditya Bakti,Jakarta 2000, Hlm. 15.
12
Ibid, Hlm. 16
Istilah
benda
merupakan
terjemahan dari kata zaak (belanda). Adapun pengertian benda dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan pasal 499,
“segala kebendaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.
yang menyatakan bahwa: “Menurut undang-undang, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat menjadi objek dari hak milik”. Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa dalam pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah
bahwa
bentuk
hak
penguasaan
penguasaan milik
yang
ini
memiliki
dalam adalah
dimiliki tetapi tidak memiliki nilai bukanlah
benda
yang
menjadi objek pembicaraan. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undangundang
Hukum
menyatakan bahwa:
Perdata
bahwa hanya benda yang memiliki nilai
yang
ekonomis
saja
yang
dapat
menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban
prestasi dan
hutang seorang debitur. Dan perlu dipahami bahwa adakalanya dalam pandangan
umum,
suatu
benda,
misalnya udara dan air dapat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis namun oleh karna sifat dan penggunaannya benda tersebut pada lain ketika dapat menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 13 Pada
nilai
ekonomis. Suatu benda yang dapat
ekonomis
Dalam ketentuan diatas, jelas
perjanjian
dasarnya, jaminan
fidusia
dalam semua
benda baik benda bergerak maupun benda tetap dapat dijaminkan dengan fidusia. Pada awalnya fidusia hanya dapat
dibebankan
terhadap
benda
bergerak atau berwujud saja, dalam hal 13
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya Kencana, Jakarta 2003 hlm, 32
ini seperti barang-barang perniagaan,
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999
inventaris,
dan
tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda
benda-benda
yang dapat menjadi objek jaminan
tersebut di atas, bila dijaminkan dalam
fidusia tersebut adalah sebagai berikut:
hewan
sebagainya.
bentuk
Untuk
gadai
ternak,
akan
sulit
pelaksanaannya, oleh karenanya lazim dipergunakan
jaminan
Hipotik/hak menimbulkan memenuhi
tidak
masalah,
dapat
masyarakat,
karena benda yang dijadikan objek tetap berada di bawah kekuasaan debitur.14
hukum; (2)
Dapat atas benda berwujud;
(3)
Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
(4)
Benda bergerak;
(5)
Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak
Seperti telah kita ketahui hanya dalam hal-hal yang sangat khusus atas satu
Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara
fidusia.
tanggungan
kebutuhan
(1)
tanggungan; (6)
Benda tidak bergerak yang
objek (benda) jaminan fidusia dapat
tidak dapat diikat dengan
diberikan lebih dari satu fidusia, yakni
hipotik;
dalam hal pemberian kredit secara
(7)
Baik atas benda yang yang
konsorsium (atau sindikasi). Namun
sudah ada maupun terhadap
demikian, perlu diketahui benda yang
benda akan diperoleh
bagaimanakah yang dapat menjadi
kemudian. Dalam hal benda
objek fidusia tersebut. Ketentuannya
yang akan diperoleh kemudian,
terdapat antara lain dalam pasal 1 ayat
tidak diperlukan suatu akta
(4), pasal 9, pasal 10, dan pasal 20
pembebanan fidusia tersendiri; (8)
jenis benda;
14
Pemikiran dan Referensi, Eksistensi Jaminan Fidusia Suatu Kajian Dalam Kerangka Teori Hukum Kebendaan, 6 September 2015, di http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/eksiste nsi-jaminan-fidusia-suatu-kajian.html
Dapat atas satu satuan atau
(9)
Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
(10)
(11)
(12)
Termasuk hasil dari benda
landasan
yang telah menjadi objek
memberikan kepastian hukum kepada
fidusia;
para pihak yang berkepentingan dan
Termasuk juga hasil klaim
untuk menghindari hal-hal yang tidak
asuransi dari benda yang
diinginkan, karena perjanjian fidusia
menjadi objek jaminan fidusia;
ini hanya berdasarkan pada sistem
Benda persediaan (inventory,
kepercayaaan.
stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Terhadap pembebanan fidusia
hukum
yang
Dan
kuat
oleh
agar
karena
sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial,
berdasarkan
title
penerima
maka
eksekutorial
fidusia
ini
dapat
langsung
eksekusi
melalui
yang berobjekkan barang persediaan
melaksanakan
ini, dalam hukum anglo saxon dikenal
pelelangan umum atas objek jaminan
dengan nama floating lien atau floating
fidusia
charge.
pengadilan.
Disebut
(mengambang)
dengan karena
floating jumlahnya
eksekusi
tanpa
melalui
Dan
penarikan
rangka
objek
fidusia,
dalam
sering berubah-ubah sesuai dengan
jaminan fidusia mewajibkan pemberi
persediaan
irama
fidusia untuk menyerahkan benda yang
pembelian dan penjualan dari benda
menjadi objek jaminan fidusia dalam
tersebut. 15
rangka pelaksanaan eksekusi jaminan
mengikuti
30
Dalam
benda yang menjadi objek jaminan
stok,
Pasal
putusan
Undang-undang
fidusia. Karena salah satu ciri jaminan fidusia
III. PENUTUP
adalah kemudahan dalam
pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila
A. Kesimpulan
pihak pemberi fidusia cidera janji. Guna
untuk
melaksanakan
eksekusi jaminan fidusia, lembaga pembiayaan 15
harus
Munir Fuady, Op.cit, hlm. 23
mempunyai
Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi
dilaksanakan,
penerima
fidusia berhak mengambil benda yang
perusahaan pembiayaan dan konsumen
menjadi objek jaminan fidusia tersebut
sehubungan dengan penyerahan hak
dan apabila perlu dapat meminta
milik atas objek jaminan fidusia dari
bantuan pihak-pihak yang berwenang.
kreditur secara kepercayaan
Karena dengan adanya pihak yang
debitur. Dan pihak yang berwenang
berwenang dalam
melakukan eksekusi penarikan objek
hal
ini adalah
kepolisian, dengan sendirinya dapat
jaminan
memberikan jaminan atas keamanan
mengaplikasikan
dan keselamatan kepada konsumen
ketentuan
dalam rangka menghindari hal-hal
berlaku, karena masih banyak yang
yang tidak diinginkan.
tidak sesuai prosedur yang seharusnya. Dalam
B. Saran Jaminan fidusia dikenal dengan kemudahan
dalam
pelaksanaan
eksekusinya, oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang khusus untuk jaminan
mengatur fidusia.
tentang Agar
eksekusi dapat
memberikan kepastian hukum bagi
fidusia
kepada
hal
diharapkan
sesuai
dengan
perundang-undangan
ini
dianjurkan
agar
mengetahui tata cara atau sistem operasinya agar tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Fuady, Munir. Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Kie, Thong, Tan. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007. Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya, Jakarta, Kencana, 2003. Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. INTERNET http://www.bedanews.com/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta dibawah Tangan, diakses pada 6 September 2015. http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/eksistensi-jaminan-fidusia-suatu-kajian.html, Eksistensi Jaminan Fidusia Suatu Kajian Dalam Kerangka Teori Hukum Kebendaan, 6 September 2015.
BIODATA
Nama
: Mohammad Risqi
Tempat, tanggal lahir
: Palu, 7 Desember 1992
Alamat
: Jl. Anggur No.17
Alamat e-mail
:
[email protected]
No.Telp/Hp
: 082349933221
