d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografi Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang menjadi bagian wilayah Propinsi Sumatera Utara yang terletak di antara 2º58’ Lintang Utara dan 99 º48 Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:p a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Universitas Sumatera Utara

Luas wilayah Kota Tanjungbalai adalah 60.529 Km² yang secara topografi berada pada 0-3 m di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Tanjungbalai terdiri dari enam kecamatan dan 31 kelurahan sebagai berikut: Tabel 4.1 Pembagian Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungbalai. No. KECAMATAN KELURAHAN 1. Tanjungbalai Utara 1. Tanjungbalai III 2. Sejahtera 3. Tanjungbalai IV 4. Mata Halasan 5. Kuala Silo Bestari 2. Tanjungbalai Selatan 1. Tanjungbalai I 2. Perwira 3. Karya 4. Tanjungbalai II 5. Indra Sakti 6. Pantai Burung 3. Teluk Nibung 1. Sei Merbau 2. Pematang Pasir 3. Perjuangan 4. Kapias Pulau Buaya 5. Beting Kualo Kapias 4. Sei Tualang Raso 1. Keramat Kubah 2. Sumber Sari 3. Muara Sentosa 4. Pasar Baru 5. Sei Raja 5. Datuk Bandar 1. Sirantau 2. Gading 3. Pahang 4. Sijambi 5. Pantai Johor 6. Datuk Bandar Timur 1. Selat Lancang 2. Bunga Tanjung 3. Selat Tanjung Medan 4. Pulau Simardan 5. Semula Jadi Sumber: Tanjungbalai dalam Angka Tahun 2010 4.1.2 Data Demografi


Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tanjungbalai sebanyak 154.445 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.552 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Teluk Nibung yaitu sebanyak 35.802 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Tanjungbalai Utara yaitu sebanyak 15.862 jiwa. Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya yakni sebanyak 18.883,33 jiwa per km² dan Kecamatan Datuk Bandar merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yakni sebanyak 1.502, 76 jiwa per km².

Tabel 4.2

Distribusi Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2010 No. Kecamatan Luas Jumlah Jumlah Kepadatan Wilayah Penduduk Rumah Penduduk (km²) Tangga per km² 1. Datuk Bandar 22,49 33.797 6.973 1.502,76 2. Datuk Bandar Timur 14,57 26.942 5.882 1.849,14 3. Tanjungbalai Selatan 1,98 19.330 5.428 9.762,63 4. Tanjungbalai Utara 0,84 15.862 4.007 18.883,33 5. Sei Tualang Raso 8,09 22.712 4.852 2.807,42 6. Teluk Nibung 12,55 35.802 7.996 2.852,75 60,52 154.445 35.138 2.552 Jumlah Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2010 Berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 77.933 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 76.512 jiwa. Secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.3 Tabel 4.3 No.

Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Kota Tanjungbalai Tahun 2010 Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)


1. 2.

Laki-Laki 77.933 Perempuan 76.512 Jumlah 154.445 Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2010

50,46 49,53 100

Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk kota Tanjungbalai merupakan penduduk usia produktif. Penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 17.946 jiwa, 5-14 tahun sebanyak 36.107 jiwa, 15-44 tahun sebanyak 73.703 jiwa, 45-64 tahun sebanyak 21.717 jiwa dan kelompok umur >=65 tahun sebanyak 4972 jiwa. Secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4

Distribusi Penduduk Kota Tanjungbalai Berdasarkan Umur Tahun 2010 No. Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) (Tahun) 1. 0-4 17.946 11,61 2. 5-14 36.107 23,37 3. 15-44 73.703 47,72 3. 45-64 21.717 14,06 4. ≥65 4.972 3,21 Jumlah 154.445 100 Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2010 4.1.3 Sarana Kesehatan Sarana kesehatan yang berada di wilayah Kota Tanjungbalai terdiri rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, pos kesehatan desa (Poskesdes) dan posyandu. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.5 Tabel 4.5 No. 1. 2. 3.

Distribusi Sarana Kesehatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2010 Sarana Kesehatan Jumlah (Unit) Rumah Sakit Umum 2 Puskesmas Perawatan 1 Puskesmas Non Perawatan 7


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu Rumah Bersalin Klinik/Balai Pengobatan Praktik Dokter Bersama Praktik Dokter Perorangan Poskesdes Posyandu Apotek Toko Obat Jumlah Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2010

8 13 1 5 1 30 31 120 13 7 239

4.1.4 Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan yang terdapat di Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.6. Tabel 4.6 Distribusi Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2010 No. Tenaga Kesehatan Jumlah (Orang) 1. Dokter Spesialis 9 2. Dokter Umum 48 3. Dokter Gigi 17 4. Bidan 161 5. Perawat 279 6. Tenaga Kefarmasian 12 7. Tenaga Gizi 22 8. Tenaga Kesmas 17 9. Tenaga Sanitasi 13 10. Tenaga Teknisi Medis 26 11. Fisioterapis 6 Jumlah 610 Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2010 4.2

Karakteristik Informan Informan dalam penelitian ini ada sembilan informan, terdiri dari satu orang

informan dari PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai, satu orang informan Camat (Camat Datuk Bandar), satu orang informan anggota DPRD Kota Tanjungbalai, satu orang informan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, satu orang informan Kepala


Puskesmas (Puskesmas Datuk Bandar), satu orang informan dari RSUD. Tengku Mansyur Tanjungbalai, dan tiga orang informan dari peserta PJKMU Madani. Secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.7. Tabel 4.7 Distribusi Informan Berdasarkan Karakteristik No. Informan Jenis Umur Pendi Jabatan kelamin (Tahun) dikan 1 PT. Askes Cabang Perempuan 28 S1 Ka. Sie Pelayanan Tanjungbalai Pelanggan dan Pemasaran 2. Kecamatan Datuk Laki-Laki 45 S1 Sekretaris Camat Bandar Datuk Bandar 3. DPRD Kota Perempuan 40 S1 Anggota Komisi C Tanjungbalai DPRD 4. Dinas Kesehatan Perempuan 37 S2 Ka. Bid. PSDK Kota Tanjungbalai 5. Puskesmas Datuk Perempuan 33 S1 Ka. Puskesmas Datuk Bandar Bandar 6. RSUD. dr. Tengku Perempuan 37 S1 Kabid. Pelayanan Mansyur Medik 7 Peserta PJKMU Perempuan 35 SMP Madani 8. Peserta PJKMU Laki-laki 30 SMA Madani 9. Peserta PJKMU Perempuan 28 SMA Madani

4.3

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani

4.3.1 Pernyataan Informan tentang Latar Belakang Pelaksanaan

PJKMU

Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, lima orang informan menyatakan latar belakang dibuatnya program PJKMU Madani di Kota Tanjungbalai yakni untuk mencakup masyarakat miskin


yang belum memiliki jaminan kesehatan. Seorang informan menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat Tanjungbalai sehingga program itu diadakan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh pengobatan gratis. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.8 berikut ini: Tabel 4.8 No. 1.

2.

3.

4..

5.

6.

Matriks Pernyataan informan tentang Latar Belakang Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Pada awalnya itu pada 2008, pemerintah pusat Tanjungbalai mengeluarkan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan Jamkesmas yang dibiayai oleh APBN, cuman ternyata Jamkesmas itu tidak bisa…seluruhnya tercover masyarakat khususnya di kota Tanjungbalai ini masih ada masyarakat miskin yang tidak tercover…. Jadi oleh pemko Tanjungbalai yang tidak tercover oleh Jamkesmas itu dibiayai oleh APBD pelayanan kesehatan nya…Itulah yang disebut namanya PJKMU Madani, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Madani” Camat Datuk Bandar “Yang melatarbelakangi PJKMU Madani adalah tidak tertampungnya masyarakat yang memang membutuhkan jaminan kesehatan di program Jamkesmas.” DPRD Kota “Begini, kalau di APBN ada namanya Jamkesmas, nah Tanjungbalai tidak semua masyarakat Tanjungbalai yang masuk, yang membutuhkan yang masuk Jamkesmas ini, maka nya kebijakan pemerintah daerah lah membuat PJKMU untuk produk daerah yang menggunakan APBD” Dinas Kesehatan “Salah satu nya karena kurangnya dari pemerintah Kota Tanjungbalai pusat tentang pembiayaan bagi masyarakat miskin yang selama ini kita kenal sebagai jamkesmas, jadi ditambah dengan PJKMU Madani sebagai Jamkesda Tanjungbalai” Puskesmas Datuk “Kemungkinan karena sosial ekonomi masyarakat Bandar Tanjungbalai masih rendah sehingga ada kebijaksanaan pak kepala daerah untuk membuat PJKMU Madani supaya mempermudah masyarakat memperoleh pengobatan gratis.” RSUD. dr. Tengku “Banyak nya pasien miskin yang tidak tercover dalam Mansyur Jamkesmas…”


Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang diadakannya PJKMU Madani adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Tanjungbalai terutama masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program Jamkesmas sehingga masyarakat tersebut semakin mudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. 4.3.2 Pernyataan Informan tentang Kebijakan Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, seluruh informan memberikan jawaban bahwa pelaksanaan PJKMU Madani berdasarkan kebijakan Walikota Tanjungbalai dalam bentuk Surat Keputusan serta berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemko Tanjungbalai dengan PT. Askes. Namun, seorang informan menyatakan bahwa kebijakan dari pelaksanaan PJKMU Madani juga berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat yakni UUD 1945 dan UU SJSN dimana jaminan kesehatan merupakan salah satu jaminan sosial yang harus dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.9 berikut ini: Tabel 4.9 No. 1.

2.

3.

Matriks Pernyataan Informan tentang Kebijakan Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Pertama adalah Undang-Undang bahwa kesehatan Tanjungbalai termasuk hak yang dijamin Negara yakni UUD 1945 pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, turun lagi peraturan peraturannya itu peraturan tentang SJSN itu muncul lalu peraturan daerah nya dan perjanjian kerja sama antar Askes dan pemko Tanjungbalai”. Camat Datuk Bandar “Ada perda pelaksanaan PJKMU Madani karena ini kan kebijakan kota Tanjungbalai sendiri jadi harus ada perda nya kalo ga ada perda ga bisa dibuat. Ada dalam bentuk SK Walikota.” DPRD Kota “SK Walikota lah, penerima PJKMU itu di SK kan, Tanjungbalai bekerja sama dengan PT. Askes, itu ada pada


4.

Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

5.

Puskesmas Datuk Bandar

pemko…” “Penentuan pesertanya, nama-namanya itu berdasarkan SK Walikota, kalau pelayanan kesehatannya seperti obat-obatnya, rumah sakit apa aja jadi rujukannya itu berdasarkan perjanjian kerja sama dengan askes.” “Dalam bentuk PP dan SK gitu kan? Kayaknya ada sih… tapi tidak ada sama saya… Kalau yang diberikan kepada kami ya PKS antara Pemko dan Askes itu lah.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan pelaksanaan PJKMU Madani berdasarkan SK Walikota Tanjungbalai untuk penentuan peserta dan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemko Tanjungbalai dengan PT. Askes.

4.3.3 Pernyataan Informan tentang Peran Pihak yang Terkait dengan Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, seluruh informan mengetahui dengan baik peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PJKMU Madani. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.10 berikut ini: Tabel 4.10 No. 1.

2.

Matriks Pernyataan Informan tentang Peran Pihak yang Terkait Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Dalam PJKMU Madani ini, PT. Askes itu sebagai Tanjungbalai pelaksana. PT. Askes lah ditugaskan Pemda untuk melaksanakan program ini, mulai dari pelayanan kesehatan nya sampe pengawasan nya, tapi nanti terakhir dilaporkan kepada Pemko.” Camat Datuk Bandar “Membantu masyarakat yang tidak tertampung Jamkesmas untuk masuk PJKMU Madani, dan kita pun ga sembarangan memberikan apa ini, tapi yang betul-betul orang yang membutuhkan, dan satu lagi yang perlu diantisipasi misalnya orang yang sakit


3.

DPRD Kota Tanjungbalai

4.


5.

Puskesmas Datuk Bandar RSUD. dr. Tengku Mansyur

6.

mendadak.” “Yang terlibat rumah sakit Tanjungbalai ini, rujukannya ke RS. Pirngadi Medan, PT. Askes, rujukan dari puskesmas, datanya masing masing dr kelurahan, kasih ke pemko, pemko SK kan, SK kasih ke Askes, buat MOU, Askes yang membuat kartu kepesertaan, “Dalam penyelenggaraan ini biasanya, Askes sebagai penyelenggara, pemko sebagai penyedia anggaran, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dasar atau PPK I, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan rujukan atau PPK II. “Puskesmas bertugas untuk melayani peserta PJKMU Madani dalam pelayanan kesehatan dasar” “Peran rumah sakit RSUD. Tengku Mansyur adalah sebagai pemberi pelayanan kesehatan, untuk mengobati pasien PJKMU Madani terutama pelayanan kesehatan rujukan…”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui peran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam PJKMU Madani. Adapun pihak yang terlibat adalah PT. Askes sebagai pihak ketiga yang dipercaya pemko Tanjungbalai sebagai pelaksana PJKMU Madani baik untuk mengelola dana dan pelayanan kesehatannya, Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dasar, rumah sakit dr. Tengku Mansyur sebagai PPK rujukan, sedangkan pihak kecamatan memiliki tugas untuk mendata dan mendaftarkan masyarakat untuk menjadi peserta PJKMU Madani. 4.3.4 Pernyataan Informan tentang Tujuan Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, empat orang informan menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan PJKMU Madani adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Tanjungbalai terutama masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.11 berikut ini:


Tabel 4.11 No. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Matriks Pernyataan Informan tentang Tujuan Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Tujuannya itu pertama meng cover masyarakat… Tanjungbalai memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak ter cover oleh jamkesmas, dan juga diharapkan perubahan perilaku kesehatan dari masyarakat, kartu itu jangan lah digunakan pada saat sakit aja terutama langsung minta rujukan dari puskesmas, kan masyarakat bisa menggunakan kartu itu untuk pelayanan kesehatan promotif/preventif.” Camat Datuk Bandar “Intinya agar seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan. Harapan kepada peserta ya supaya dengan adanya PJKMU Madani ini masyarakat tertolong untuk pelayanan kesehatannya, dengan adanya PJKMU Madani agar masyarakat jangan lalai akhirnya tidak menjaga kesehatan nya, hanya memanfaatkan kartu untuk berobat, kita mengharapkan dengan adanya ini masyarakat sadar agar tetap kesehatannya terjaga dan tidak menyalahgunakannya.” DPRD Kota “ya untuk meng cover masyarakat yang tidak ter cover Tanjungbalai dalam jamkesmas, supaya masyarakat daerah yang susah ini ga payah berobat. Harapannya supaya masyarakat gampang berobat lah, karna biaya kesehatan sekarang kan mahal, kita menanggulangi itu lah.” Dinas Kesehatan “ya hanya untuk meng cover masyarakat yang tidak Kota Tanjungbalai masuk dalam jamkesmas, yang diharapkan dari peserta ya mampu untuk mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan nya, kalau dia memang butuh pengobatan lanjut ga bisa dirumah diatasi sendiri, dia tahu mencari kemana gitu ya, pengobatannya yang mana, sekarang kan sudah ditanggung pemerintah kalau orang yang ga mampu” Puskesmas Datuk “Dengan adanya ini diharapkan masyarakat dapat Bandar terlayani dengan berobat ke puskesmas” RSUD. dr. Tengku “Meningkatkan kesehatan masyarakat Tanjungbalai. Mansyur Yang diharapkan dari masyarakat adalah perilaku sehat mandiri, yakni masyarakat tahu membedakan hidup sehat dengan yang tidak dan masyarakat mampu menjaga kesehatan pribadi Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perilaku yang diharapkan

dari peserta adalah perilaku hidup sehat yang mandiri dan mengutamakan perilaku


hidup

sehat

secara

promotif/preventif.

Diharapkan

juga

masyarakat

tidak

menyalahgunakan kartu PJKMU Madani. 4.3.5 Pernyataan Informan tentang Dana dalam Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana untuk pelaksanaan PJKMU Madani berasal dari APBD Kota Tanjungbalai. Informan dari dinas kesehatan Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa dinas kesehatan Kota Tanjungbalai tidak dilibatkan dalam hal pendanaan karena sudah dilimpahkan ke pihak ketiga yakni PT. Askes untuk mengelola dana. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12 No. 1.

2.

3.

Matriks Pernyataan Informan tentang Dana dalam Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau dana untuk tahun 2011, Rp 8500/jiwa/bulan untuk Tanjungbalai 31.250 peserta. Kalau dana dari pemko biasanya pembayarannya per triwulan. Alokasi dana nya oleh Askes, 85% untuk pelayanan kesehatan langsung artinya itu untuk puskesmas, rumah sakit, apotik, obat semua nya lah itu kan, 5% untuk pelayanan kesehatan tidak langsung, inilah yang kita lakukan koordinasi, pertemuan dengan peserta, penyuluhan, lalu 10% nya lagi untuk biaya operasional Askes. DPRD Kota Kalau pembiayaan PJKMU Madani ini berasal dari APBD, Tanjungbalai kalau persentasenya saya ga pasti tahu, tapi yang jelas sekitar dua milyar, hanya gini sistem nya… sistemnya nirlaba, dia dihitung berapa yang menggunakan, sisanya kembali ke pemda, cuma kalau pemko mengeluarkan dua milyar, 85% untuk pelayanan kesehatan, 5% untuk sosialisasi, 10% untuk operasional askes. Jadi pembayarannya berdasarkan tagihan penggunaannya. Sejauh ini pemko tidak pernah nompok, tapi kalau pun nompok pemko pasti akan bayar. Bisa dikatakan dana nya cukup lah karena bisa dibilang dari 31.000 peserta itu yang sakit hanya beberapa ribu….” Dinas Kesehatan “Kalau masalah dana ga ada melalui dinas, tapi setahu saya Kota Tanjungbalai dari pemko ke askes lalu ke puskesmas atau rumah sakit


karena urusan ini pemko lebih mengetahui dan sudah diserahkan ke pihak ketiga Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dana pelaksanaan PJKMU Madani Tahun 2011 berasal dari APBD kota Tanjungbalai yakni sebesar sekitar dua milyardengan premi Rp 8500/jiwa/bulan dengan jumlah peserta 31.250 jiwa. Alokasi dana oleh PT. Askes yaitu 85% untuk pelayanan kesehatan langsung, 5% untuk pelayanan kesehatan tidak langsung seperti kegiatan sosialisasi dan 10% untuk operasional PT. Askes.

4.3.6 Pernyataan Informan tentang Penentuan Kepesertaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima orang informan yang diwawancarai, seluruhnya memberikan jawaban yang sama tentang kriteria peserta PJKMU Madani, yakni masyarakat yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.13 berikut ini: Tabel 4.13 No. 1.

2.

Matriks Pernyataan Informan tentang Penentuan Kepesertaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau penentuan peserta sebenarnya bukan askes Tanjungbalai yang menentukan, tapi askes hanya menerima data, jadi pada saat ditetapkan kuota 31250 kita adakan rapat dengan pihak pemko, kita bagi kuota per kecamatan. Nanti camat yang bagi kuota per kelurahan, kelurahan membagi kuota per lingkungan, yang mendata kepling. Yang jelas kiterianya masyarakat miskin dan tidak masuk jamkesmas” Camat Datuk Bandar “Kriterianya memang orang yang ga mampu, dan tidak miliki jamkesmas”


3..


4.


5.


“Kriteria peserta nya ya masyarakat miskin yang tidak punya jamkesmas, kami dari komisi C memerintahkan camat supaya meng update data kembali, mana yang dua tarik, tinggal pilih dia mana yang mau, jamkesmas atau madani” “untuk PJKMU Madani, kayaknya hanya laporan dari kelurahan, ga dibuatlah kriterianya, yang jelas ga mampu ga punya kartu jamkesmas, kelurahan yang menentukan” “Kalau kami kurang tahu ya kepesertaannya, cuma itu kan biasanya camat, ke lurah lalu ke kepling yang mendata masyarakat kurang mampu untuk dapat PJKMU Madani”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peserta PJKMU Madani adalah masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan tidak ada kriteria khusus dari peserta penerima PJKMU Madani. 4.3.7 Pernyataan Informan tentang Paket Pelayanan Kesehatan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari paket pelayanan kesehatan yang dijamin di puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan, sedangkan paket pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.14 berikut ini: Tabel 4.14 No. 1.

Matriks Pernyataan Informan tentang Paket Pelayanan Kesehatan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau pada PPK I, biasa kan pemeriksaan, obat nya Tanjungbalai pun obat pelayanan dasar di puskesmas, baru persalinan bisa di puskesmas rawat inap atau praktek di bidan desa… bidan desa di puskesmas itu. Kalau dirumah sakit sama ya kan, Cuma dokternya sudah dokter spesialis, obat juga sudah obat yang lebih lengkap, bisa operasi, rawat inap di kelas III, obat nya sama obat DPHO. Pelayanan kesehatan PJKMU Madani ini juga sampai ke rumah sakit Pirngadi Medan. Tapi ada juga


2.


3.


4.

RSUD. dr. Tengku Mansyur

5.

Peserta PJKMU Madani

6.


7.


pelayanan yang tidak dijamin kayak cuci darah, operasi jantung, kesehatan jiwa. Nanti bisa kamu lihat di PKS nya.” Kalau pengobatan dipuskesmas semua nya dijamin, tapi kalau di rujukan baru ada pembatasan kayak cuci darah, operasi jantung, memang masyarakat lebih beruntung kalau megang kartu Jamkesmas, itu lebih banyak ditanggung, di PJKMU Madani dibatasi karna dana nya juga terbatas” Kayaknya semua penyakit lah yang dapat ditangani puskesmas dijamin, kalau tidak bisa ditangani dirujuk kerumah sakit. “Seluruh pelayanan kesehatan kecuali pelayanan yang tidak dijamin seperti kesehatan jiwa, hemodialisa, alatalat bantu kesehatan” “Kalau yang kami dapatkan, pelayanan di puskesmas digratiskan semua. Kalau di rumah sakit, rawat inapnya dikelas III, dan setahu saya cuci darah tidak di bolehkan.” “Berobat di puskesmas gratis. Kalau di rumah sakit, rawat inap di kelas III, bisa operasi dan kita bisa berobat ke dokter spesialis. Bisa dibawa ke Pirngadi kalau ga bisa ditolong di rumah sakit umum ini. “Berobat di puskesmas digratiskan semua, periksa hamil dan melahirkan pun gratis, trus di rumah sakit ya kita rawat inap nya di kelas III, dibolehkan operasi. Tapi ada juga yang ga dibolehkan kayak cuci darah dan operasi jantung. Trus setahu saya bisa juga berobat, rujukan ke Pirngadi kalo ga bisa ditangani di rumah sakit mansyur.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa paket pelayanan kesehatan dasar di puskesmas adalah seluruh penyakit yang dapat ditangani pihak puskesmas. Paket pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari rawat inap di Kelas III, operasi, penanganan oleh dokter spesialis. Pelayanan kesehatan rujukan juga dapat diperoleh di RS. Pirngadi Medan. Namun, ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin di dalam PJKMU Madani seperti operasi jantung, hemodialisa, kesehatan jiwa dan alatalat bantu kesehatan.


4.3.8 Pernyataan Informan tentang Prosedur Pelayanan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan orang informan yang diwawancarai, seluruh informan memberikan jawaban yang sama tentang prosedur pelayanan bagi peserta PJKMU Madani. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.15 berikut ini: Tabel 4.15 No. 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

Matriks Pernyataan Informan tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “di PPK I hanya bawa kartu aja kan, kalau dia mau Tanjungbalai dirujuk ke rumah sakit bawa rujukan dari puskesmas dan kartu, kalau ke pirngadi rujukan dari rumah sakit, kartu askes dan kartu pengantar. Kartu pengantar dibawa artinya dia sudah disahkan oleh askes setempat untuk mendapatkan pelayanan di PPK Askes cabang yang lain.” Camat Datuk Bandar “Untuk jadi peserta, kami hanya menyuruh masyarakat membawa KTP mereka sebagai bukti mereka itu penduduk Tanjungbalai. Berobat di puskesmas hanya bawa kartu PJKMU Madani. Dan kalo mau berobat ke rumah sakit bawa rujukan dari puskesmas dan kartu PJKMU Madani” Dinas Kesehatan Kota “hanya bawa kartu itu, mereka datang ke puskesmas Tanjungbalai dan dilayani. Untuk jadi peserta syarat nya hanya bawa kk dan ktp dan sesuai dengan data dikelurahan” Puskesmas “Biasanya datang berobat bawa kartu saja….” Datuk Bandar RSUD. dr. Tengku “Membawa kartu PJKMU Madani yang sah dan Mansyur membawa rujukan dari puskesmas” Peserta PJKMU “Kalau waktu ngurus kartu cuma bawa KTP aja, kalau Madani berobat di puskesmas ya cuma bawa kartu itu ajalah… kalau mau berobat kerumah sakit bawa kartu sama rujukan dari puskesmas. Peserta PJKMU “Waktu kami di daftar kami cuma disuruh bawa KTP Madani aja untuk jadi bukt i kalo kami masyarakat sini. Trus pas di kasih kartu nya, ada bukti tanda terima nya. Kalo berobat ya cuma bawa kartu madani itu. Kalo kerumah sakit minta rujukan dulu dari puskesmas” Peserta PJKMU “Cuma bawa KTP aja sih dek waktu ngurus kartu Madani madani. Berobat di puskesmas bawa kartu itu lah, dan


kalo mau ke rumah sakit, minta dulu rujukan dari puskesmas dan dibawa lah itu sama kartu madani nya.” Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa prosedur pelayanan bagi peserta PJKMU Madani terdiri dari prosedur pengurusan kartu peserta dan prosedur pelayanan kesehatan. Prosedur pengurusan kartu peserta hanya dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa calon peserta adalah penduduk kota Tanjungbalai. Prosedur pelayanan kesehatan di puskesmas hanya membawa kartu PJKMU Madani. Prosedur pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah dengan membawa rujukan dari puskesmas dan kartu PJKMU Madani. Prosedur pelayanan kesehatan rujukan di RS.

Pirngadi Medan

adalah

membawa kartu PJKMU

Madani, rujukan dari RSUD.dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai dan kartu pengantar dari PT. Askes Tanjungbalai. 4.3.9 Pernyataan Informan tentang Pembayaran Pelayanan Kesehatan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran bagi pelayanan kesehatan kepada peserta PJKMU Madani dilakukan secara kapitasi dan klaim. Pembayaran secara kapitasi dilakukan di puskesmas dan pembayaran secara klaim dilakukan di rumah sakit. Seorang informan menyatakan bahwa pembayaran pelayanan kesehatan PJKMU Madani tidak melibatkan dinas kesehatan kota Tanjungbalai. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.16 berikut ini: Tabel 4.16 No. 1.

Matriks Pernyataan Informan tentang Pembayaran Pelayanan Kesehatan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau pembayaran sesuai dengan pembayaran premi Tanjungbalai dari pemko biasa nya per triwulan. Begitu cair dari


2. 3.

4.

Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Puskesmas Datuk Bandar RSUD. dr. Tengku Mansyur

pemko, kita langsung adakan pembayaran kapitasi ke puskesmas, pembayaran klaim dari rumah sakit dan apotik. Kalau kapitasi Rp 1000/jiwa/bulan.” “Saya kurang tau karena kalau masalah dana ga ada melalui dinas…” “Biaya PJKMU Madani ini biasanya kan dari pemko ke askes baru ke puskesmas, biasanya kami per tahun, Rp 1000/jiwa/bulan.” “Rumah sakit mengklaim ke askes sesuai dengan kunjungan pasien yang datang ke rumah sakit per bulan, dan pembayaran dari askes ke rumah sakit juga per bulan…..”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembayaran pelayanan kesehatan di puskesmas oleh PT. Askes dilakukan secara kapitasi dengan Rp 1000/ jiwa/bulan dan dibayarkan per tahun. Sedangkan pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan secara klaim. Pihak rumah sakit mengklaim biaya

pelayanan kesehatan ke PT. Askes setiap bulan dan

oleh PT. Askes

dibayarkan secara per bulan. 4.3.10 Pernyataan Informan tentang Sosialisasi PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan orang informan yang diwawancarai, enam orang informan menyatakan menyatakan bahwa sosialisasi PJKMU Madani dilakukan oleh PT. Askes. Namun, jawaban informan berbeda-beda mengenai waktu dan bentuk sosialisasi yang dilakukan. Tiga orang informan dari peserta PJKMU Madani menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Askes tersebut. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.17 berikut ini: Tabel 4.17 No.

Matriks Pernyataan Informan tentang Sosialisasi PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PT. Askes Cabang Tanjungbalai

“Ke PPK iya, ke peserta iya, ke pemko iya. Pokoknya itu ada tiga sosialisasinya. Ke peserta tiga kali per tahun, ke PPK juga tiga kali per tahun, kalau ke pemko dua kali rapat koordiansi istilahnya, ada juga melalui media cetak, media elektronik, iklan di radio, talkshow pun diadakan. Ke peserta diberitahu kewajiban peserta, bagaimana prosedur pelayanan kesehatan, bagaimana cara penggantian kartu karena PJKMU Madani boleh penggantian kartu, kalau dia pindah tidak balik bisa digantikan yang lain, kalau dia meninggal atau dia double dengan jamkesmas berarti dia bisa dialihkan kepada yang lain, ke PPK bagaimana pelayanan kepada peserta, bagaimana mengajukan klaim, bagaimana menangani keluhan, lalu tiga kali per tahun ada evaluasi terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan bulan sebelumnya” Camat Datuk Bandar “Sosialisasinya dari askes, kepada kecamatan, kelurahan dan kepling, lalu kepada masyarakat yaitu tentang penggunaan atau paket pelayanannya, bagaimana prosedur nya, ngurus kartu nya. Sosialisasi nya saat orang ini punya program, misalnya saat pembagian kartu diadakanlah sosialisasi. Pihak kecamatan diikutkan… Dinas keseehatan ikut mendampingi saat sosialisasi tersebut ” DPRD Kota “Sudah maksimal lah, semua masyarakat tanjung balai Tanjungbalai sudah tahu ada PJKMU Madani, karena selain dari PJKMU Madani, kan ada yang nama nya beras madani juga, raskin dari pusat, beras madani pemerintah daerah, semua udah tahu kok, ga ada lagi masyarakat yang tak tahu” Dinas Kesehatan “Sosialisasi…. Ya gitu, kalau dah ada kegiatan baru Kota Tanjungbalai biasanya kepala puskesmas nya dikumpulkan beberapa kali lalu diberikan pengarahan” Puskesmas “Biasanya kalau sosialisasi mengenai PJKMU Madani ini Datuk Bandar Askes yang ngadain, biasanya itu di aula pemko, dikumpulkanlah kepala puskesmas dan kepala dinas beserta para pejabat membicarakan PJKMU Madani ini, kalau ga salah triwulan atau per semester” RSUD. dr. Tengku “Kalau sosialisasi dari dinas kesehatan tidak ada, biasa Mansyur nya sosialisasi tentang paket-paket pelayanan nya kepada rumah sakit berasal dari askes dan kalau ga salah itu satu kali…” Peserta PJKMU “saya ga pernah ikut sosialisasi yang seperti adek bilang. Madani orang puskesmas aja yang ngasih tau tentang pelayanan madani ini. Mereka bilang kalau berobat di puskesmas gratis, kalo ke rumah sakit bawa rujukan. Trus bisa


8.


9.


berobat juga ke pirngadi. Dibilang juga kalu cuci darah dan operasi jantung ” “Kalau kami ga pernah ikut sosialisasi, tapi saya pernah sekali dengar ada dikumpulkan yang punya kartu madani ini di kantor camat. Mungkin itu lah sosialisasi yang adek bilang tadi” “Ga pernah dengar dek… Cuma kami dikasih tau orang puskesmas aja. Kalo berobat dipuskesmas gratis, bawa kartu, kalo ke rumah sakit minta rujukan dulu dari puskesmas.”

Berdasarkan uraian di atas, sosialisasi PJKMU Madani dilakukan oleh PT. Askes dikarenakan PT. Askes sebagai pihak ketiga yang dipercaya oleh Pemko Tanjungbalai sebagai pelaksana program PJKMU Madani. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai hanya mendampingi PT. Askes saat sosialisasi diadakan. Namun, dalam hal ini sosialisasi tersebut kurang maksimal karena masih ada masyarakat yang belum mengikuti kegiatan sosialisasi dan informasi yang didapat peserta belum menyeluruh. 4.3.11 Pernyataan Informan tentang Pengawasan Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat orang informan yang diwawancarai, seluruh informan menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PJKMU Madani. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.18 berikut ini: Tabel 4.18 No. 1.

2.

Matriks Pernyataan Informan tentang Pengawasan Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Sebenarnya kalau prosedur pelayanannya sama Tanjungbalai dengan askes sosial, artinya kalau obat sesuai obat DPHO, pelayanannya pun sistem paket, jadi kita ada kerja sama dengan pihak rumah sakit. Kalau dia rawat inap harus dikelas tiga tapi kalau pelayanan dokter dan obatnya sama semua. Di setiap rumah sakit ada petugas kita, jadi Askes center itu lah yang jadi pintu gerbangnya, sentralnya askes untuk menjamin bahwa dia berhak untuk mendapatkan pelayanan atau tidak.” Camat Datuk Bandar “Kalau dari kecamatan itu ada kalau kepling


3.


4.


menyerahkan daftar nama-nama ke kecamatan, dari kecamatan sudah dipilah-pilah per kelurahan dan per lingkungan, jadi tiap individu yang memperoleh harus menandatangani tanda terima. Kami juga mengontrol ke kelurahan apakah sudah sampai kartu tersebut kepada masyarakat. Kami juga menghimbau kepada kepala lingkungan agar memberikan misalnya masyarakat itu pindah, segera dilaporkan biar bisa digantikan kepada masyarakat yang membutuhkan.” “Kalau PPK sudah terjangkau oleh masyarakat karena ini kan daerah kota, kalau tentang pelayanan kesehatannya, puskesmas kan untuk sakit ringan kan, di rumah sakit ya kan pelayanannya di kelas tiga, memang ada suara-suara dari masyarakat bahwa mereka ga dipedulikan, tapi ga lah karna pihak rumah sakit pun ga berani lagi menelantarkan masyarakat karena kami dari DPRD selalu memantau dan kalau kami mendengar ada seperti itu kami akan langsung menegur pihak rumah sakit. Kalau tentang peserta kalau kami tahu ada peserta yang memiliki PJKMU Madani dan Jamkesmas, maka kami dari komisi C memerintahkan Camat supaya meng update data kembali, prasangka kami mungkin data nya ganda atau tumpang tindih…mana yang punya dua ditarik! Tinggal milih dia mana yang mau…” “Dinkes hanya menerima laporan aja, diserahkan aja kepada kapus tentang pengaturan obatnya, semuanya kapusnya lah yang bertanggung jawab penuh gitu ya. Kalau pelayanan berlebihan tidak ada lah saya rasa di puskesmas karna hanya pelayanan kesehatan dasar, jadi dinas hanya menerima laporan saja”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan terhadap pelayanan kesehatan dan juga penetapan peserta. Pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dilakukan oleh PT. Askes sebagai pelaksana program PJKMU Madani. Pengawasan dilakukan dengan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak nya. Pengawasan

terhadap penetapan

peserta dilakukan oleh kecamatan. Kecamatan memastikan agar kartu PJKMU Madani sampai kepada masyarakat. Selain itu, kecamatan juga menghimbau kepling


agar memindahtangankan kartu PJKMU Madani bila ada peserta yang pindah dari kota Tanjungbalai. 4.3.12 Pernyataan Informan tentang Hambatan Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, lima orang informan memberikan jawaban bahwa hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan PJKMU Madani adalah masalah pendataan peserta. Seorang informan dari puskesmas menyatakan masih sering nya peserta yang datang ke puskesmas hanya untuk meminta rujukan dari puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 berikut ini: Tabel 4.19 No. 1.

2.

3. 4.

5.

Matriks Pernyataan Informan tentang Hambatan Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Hambatan nya itu yang pertama itu karena peserta Tanjungbalai nya masih kuota, yang jadi masalah bagaimana kalau misalnya ada penduduk miskin, dia sakit tapi dia ga punya kartu, karna pasti masih ada yang belum tercover. Itu yang satu yang menjadi kesulitan, karena itu betul betul yang mendatanya kan kepling.” Camat Datuk Bandar “Hambatanya ya itu tadi, banyak masyarakat yang tadi di data dalam PJKMU Madani, saat kartu mau diberikan tau-tau sudah pindah tanpa memberikan surat keterangan pindah, jadi kartu itu tak terpakai” DPRD Kota “Kalau hambatan sepertinya masalah data tadi…” Tanjungbalai Dinas Kesehatan “Setahu saya selama ini masih ada penduduk yang Kota Tanjungbalai memegang dua kartu, jamkesmas dan PJKMU Madani, itu kesalahan kelurahan, mereka tidak betulbetul mendata, kadang ada kita tahu dia memang mampu sebenarnya tapi gitu dia sakit dia ngaku ga mampu, ya kelurahan namanya orang minta tolong ya gitulah… dapat ” Puskesmas “Kalau hambatan yang dihadapi puskesmas, sering Datuk Bandar kali masyarakat datang ke puskesmas hanya untuk minta rujukan, padahal masih bisa ditangani puskesmas, mereka maunya langsung ketemu sama spesialis“


6.


“Kebanyakan pasien miskin yang datang ke rumah sakit tidak mempunyai kartu, mereka belum daftar askes, tapi pelayanan tetap dijalankan.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan PJKMU Madani adalah masalah pendataan peserta. Pihak PT. Askes dan RSUD. dr. Tengku Mansyur menyatakan hambatan yang dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat/pasien miskin yang belum memiliki kartu PJKMU Madani namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan (pengobatan). Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai mengamati hambatan pelaksanaan PJKMU Madani adalah masih adanya penduduk yang memiliki dua kartu jaminan kesehatan terutama Jamkesmas dan PJKMU Madani. Sedangkan pihak Kecamatan mengalami hambatan yakni banyak masyarakat yang tadi nya terdaftar sebagai penerima PJKMU Madani namun ketika kartu dibagikan penduduk tersebut sudah pindah sehingga kartu tersebut tidak dapat digunakan. 4.3.13 Pernyataan Informan tentang Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, lima orang

informan memberikan jawaban bahwa upaya untuk

mengatasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan PJKMU Madani adalah dengan terus menerus membaharui data peserta PJKMU Madani. Informan dari puskesmas menyatakan mereka selalu menyampaikan kepada pasien bahwa penyakit mereka masih bisa ditangani dan tidak perlu rujukan. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.20 berikut ini:


Tabel 4.20 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Matriks Pernyataan Informan tentang Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau terjadi seperti itu, kami menyarankan mereka Tanjungbalai untuk pergi ke camat atau kepling untuk mengusahakan mencari peserta yang punya kartu double agar ditarik dan dipindahtangankan kepada pasien tadi dan mengurus administrasi yang lain.” Camat Datuk Bandar “Kita selalu menghimbau kepada kepling untuk memantau warganya, apabila ada warga yang pindah atau mandah, untuk membuat surat keterangan pindah atau mandah” DPRD Kota “Kepesertaan itu harus di update tiap tahun, karena Tanjungbalai kehidupan sosial masyarakat ini selalu berubah, nah yang seperti ini yang harus diperhatikan lurah, peka dia melihat keadaan…” Dinas Kesehatan “Kalau ketahuan penduduk memegang dua kartu, Kota Tanjungbalai kami tarik satu, itu lah kami tegaskan sama kepala puskesmas, kepala puskesmas lah yang menarik kartunya sehingga kartunya itu tidak berfungsi lagi’ Puskesmas “Kadang kita bilangin juga ke masyarakat, ini masih Datuk Bandar bisa ditangani puskesmas, cuma terkadang pasien ini marah, ngotot dia nya, jadinya kita kasih aja rujukannya…” RSUD. dr. Tengku “Pelayanan tetap dijalankan tapi untuk sementara Mansyur pelayanan pengobatannya kami resepkan, mereka beli obat sendiri sembari kami menyarankan peserta untuk ke askes agar didaftarkan sebagai peserta. Bila peserta sudah mendapatkan kartu, mulailah diberlakukan kartu itu dirumah sakit, barulah digratiskan…” Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan

untuk mengatasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan PJKMU Madani adalah membaharui data peserta PJKMU Madani. Pihak PT. Askes dan RSUD. dr. Tengku Mansyur menyatakan upaya yang dilakukan adalah dengan menyarankan masyarakat/pasien yang belum memiliki kartu PJKMU Madani untuk mendatangi kecamatan agar didaftarkan sebagai peserta. Dinas kesehatan Kota Tanjungbalai


melakukan penarikan salah satu kartu jaminan kesehatan yang dimiliki oleh penduduk yang memiliki dua kartu jaminan kesehatan. Sedangkan pihak kecamatan melakukan upaya menghimbau kepling agar memantau warga nya dan menyuruh warga nya yang pindah untuk membuat surat keterangan pindah atau mandah. 4.3.14 Pernyataan Informan tentang Pembinaan Peserta PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima orang informan yang diwawancarai, seluruh informan menyatakan pembinaan peserta PJKMU Madani telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.21 berikut ini:

Tabel 4.21 No. 1.

2.

3.

Matriks Pernyataan Informan tentang Pembinaan Peserta PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau pembinaan pesertanya lebih kepada supaya Tanjungbalai peserta benar-benar menggunakan kartu itu, terutama pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, sebaiknya jangan tunggu sakit keras baru digunakan, kalau tentang suatu penyakit, kami lakukan saat sosialisasi kepada masyarakat, saat sosialisasi itu ada dua narasumbernya, satu dari askes tentang hak dan kewajiban peserta, satu dari pihak luar, pihak luar ini dari dinas kesehatan, pihak dinas kesehatan ini lah yang member materi tentang penyakit, pencegahan dan hal medis.” Dinas Kesehatan “Itu paling puskesmas lah buat apa ya… membuat Kota Tanjungbalai penyuluhan-penyuluhan gitu, petugas kesehatan turun ke posyandu dan poskeskel untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Puskesmas “Pembinaan peserta jarang dilakukan, cuma ya kadang Datuk Bandar kalau misalnya ada pertemuan lintas sektoral, kita panggil lah peserta PJKMU Madani ini, ga semua lah. kita sosialisasikan lah, kita beritahukan gimana prosedur yang harus dijalani. Itu lah yang jadi hambatan kita tadi, kita jelaskan pada mereka bahwa penyakit ini masih bisa ditangani puskesmas, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Biar mereka mengerti


4.


prosedur yang harus dijalani. Kalau penyuluhan untuk satu penyakit tidak khusus untuk peserta Madani saja, tapi semua penduduk…” “Pembinaan dari pihak rumah sakit, berupa memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh terkait penyakit nya dari dokter dan perawat”

Berdasarkan uraian di atas, dapat di lihat bahwa pembinaan peserta PJKMU Madani telah dilakukan. PT. Askes melakukan pembinaan peserta dengan memberikan penyuluhan saat melakukan sosialisasi. Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif kepada seluruh masyarakat termasuk peserta PJKMU Madani. RSUD. dr. Tengku Mansyur melakukan pembinaan dengan memberikan penjelasan kepada pasien peserta PJKMU Madani terkait penyembuhan penyakitnya. 4.3.15 Pernyataan Informan tentang Kepemilikan Jaminan Kesehatan Setelah Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, seluruh informan menyatakan belum seluruh masyarakat

kota

Tanjungbalai memiliki jaminan kesehatan. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.22 berikut ini: Tabel 4.22

No. 1.

Matriks Pernyataan Informan tentang Kepemilikan Jaminan Kesehatan Setelah Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang Coba kamu cari jumlah penduduk tanjung balai, yang Tanjungbalai jelas 31.000 sudah punya PJKMU Madani, 44.000 punya jamkesmas, 14.000 punya askes sosial, jadi ada yang sedikit lagi yang belum punya jaminan kesehatan, tapi ga mungkin masyarakat miskin semua karna mungkin saja mereka punya asuransi swasta,


2.

Camat Datuk Bandar

3.


4.

Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Puskesmas Datuk Bandar

5.

6.


jadi kira-kira sudah diatas 80% lah…” “Belum semua memiliki jaminan kesehatan, tapi rencana pemko semua masyarakat yang belum memiliki itu diusahakan mendapatkan PJKMU Madani” “Begini, jumlah penduduk tanjung balai ada 157.000 ya kan, jamkesmas ada 40 ribuan , madani 31 ribuan, belum lagi askes PNS, belum lagi askes komersial dari perusahaan. Berarti tinggal dikit lagi sisanya. Kemaren pernah juga kami buat wacana, kenapa tidak semua masyarakat tanjung balai diasuransikan kalau sifat nya sakit baru dibayar tapi belum terealisasi karena APBD belum cukup.” “Kalau dari persentasenya sudah ada lah 80%, itu data dari askes...” “Belum semua lah sepertinya, karena masih ada masyarakat yang komplain ke puskesmas tidak dapat kartu Madani, tapi saya ga tahu angka pastinya” “Wah sudah banyak sekali, kalau di hitung hitung sudah lebih dari 50% masyarakat tanjung balai sudah memiliki jaminan kesehatan”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa cakupan kepemilikan jaminan di kota Tanjungbalai sekitar 80% dimana jumlah peserta PJKMU Madani sebesar 31.250 jiwa, peserta Jamkesmas sebesar 44.000 jiwa, Askes Sosial 14.000 jiwa dan selebihnya asuransi kesehatan swasta. 4.3.16 Pernyataan Informan tentang Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Setelah Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima orang informan yang diwawancarai, seluruh informan menyatakan bahwa kunjungan masyarakat cukup tinggi setelah adanya program PJKMU Madani. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.23 berikut ini: Tabel 4.23

Matriks Pernyataan Informan tentang Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Setelah Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjung Balai


No. 1.

Informan PT. Askes Cabang Tanjungbalai

2.


3.


4.

Puskesmas Datuk Bandar RSUD. dr. Tengku Mansyur

5.

Pernyataan “Kalau kunjungan di PPK I tidak terlalu tinggi, memang dari 31.250 peserta angka kunjungan nya masih 10-15%, seharusnya kan tingkat pemanfaatan nya 20%, masih dibawah 15% kayaknya tingkat pemakaian kartunya, jadi betul-betul pasien itu menggunakan nya tunggu sakit nya berat dan sakit kronis, ke puskesmas langsung dirujuk kerumah sakit, kalau kunjungan krumah sakit cukup tinggi karna ratarata yang dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit” “Banyaklah, banyak kali pun, coba liat di rumah sakit, pasti lebih banyak pasien jamkesmas dan PJKMU Madani, karna memang terbantu kali mereka” “Sejak ada kartu jamkesmas sama madani ini kayaknya lebih meningkat, karna masyarakat… kalau dia memang sakit mereka tidak perlu mikir lagi mencari biaya dan bisa langsung ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu tersebut. Di posyandu juga meningkat kunjungan nya karena kami punya program pengadaan makanan tambahan bagi balita. “Kayaknya meningkatlah, tapi itu lah tadi kebanyakan dari mereka hanya meminta rujukan” “Kunjungan banyak lah, banyak kali pun, karna mereka sakit batuk pilek pun selalu ke rumah sakit karna kepengen jumpa spesialis langsung, kalau di puskesmas kadang ga ada dokternya. Mayoritas pasien di rumah sakit pasien yang punya jaminan kesehatan, baik jamkesmas, jampersal, askes sosial dan madani”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat cukup terbantu mengakses pelayanan kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan dari pemerintah baik Jamkesmas dan PJKMU Madani. Pemanfaatan pelayanan kesehatan di PPK II cukup tinggi dikarenakan pasien yang berobat di rumah sakit sebagian besar adalah pasien Jamkesmas dan

PJKMU

Madani.

Namun,

pemanfaatan

pelayanan

kesehatan di PPK I masih dibawah 20%.


4.3.17 Pernyataan Informan tentang Derajat Kesehatan Setelah Pelaksanaan PJKMU Madani Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, seluruh informan memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap derajat kesehatan masyarakat setelah pelaksanaan PJKMU Madani. Hal ini dapat di lihat dari tabel 4.24 berikut ini: Tabel 4.24

No. 1.

2.

3.

4.

5.

Matriks Pernyataan Informan tentang Derajat Kesehatan Masyarakat Setelah Pelaksanaan PJKMU Madani Kota Tanjungbalai Informan Pernyataan PT. Askes Cabang “Kalau ditanya derajat kesehatan masyarakat, saya Tanjungbalai agak susah menjawabnya apakah sudah meningkat atau belum, tapi bisa dibilang masyarakat sudah terjaminlah, kalau selama ini dulu masyarakat sakit ditahan tahan kan, sekarang dengan kartu ini sudah terjamin lah, kalau derajat kesehatannya pasti sudah lebih meningkat lah, tapi kalau seperti yang diharapkan juga belum lah, angka kesakitan sudah mulai berkurang lah tapi yang belum mungkin promotif preventif nya itu yang belum, kalau kuratifnya lebih mending dari yang dulu dulu” Camat Datuk Bandar “Bisa dikatakan masih rendah karena seperti yang kita lihat, masih banyak pasien di rumah sakit yang mana sebagian besar nya itu adalah pasien Jamkesmas dan Madani. ” DPRD Kota “Sudah bagus lah status kesehatan masyarakat…Ya Tanjungbalai kalau dikatakan angka kesakitan umpamanya kalau ada wabah misal diare atau DBD… tapi itu sudah jaranglah disini. Paling lah sakit-sakit rutin seperti diabetes, darah tinggi, penyakit usia tua… menurut ibu bagus lah status kesehatan masyarakat tanjung balai ini…” Dinas Kesehatan “kayaknya kesehatan masyarakat makin meningkat, Kota Tanjungbalai yang jelas masalah DBD angka kesakitannya sudah makin berkurang di kota tanjung balai ini” Puskesmas “Angka kesakitan masih agak tinggi lah, karena masih Datuk Bandar banyak penduduk berobat ke puskesmas dan meminta rujukan…..”


5.


“Kalau derajat kesehatan dinas kesehatan lebih tahu, tapi kalau dilihat dari jumlah kunjungan pasien Jamkesmas dan Madani lebih banyak di rumah sakit, berarti derajat kesehatan masyarakat masih rendah.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa status kesehatan masyarakat Tanjungbalai masih rendah. Pihak Puskesmas dan RSUD dr. Tengku Mansyur menyatakan bahwa angka kesakitan dan kunjungan ke PPK masih tinggi sehingga derajat kesehatan masyarakat masih rendah. PT. Askes dan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa perilaku masyarakat untuk menggunakan pelayanan kesehatan ketika mereka sakit telah berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat sudah semakin membaik. Namun, masyarakat belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik. BAB V PEMBAHASAN

5.1.

Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Madani (PJKMU Madani) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai sejak tahun 2008. PJKMU Madani merupakan salah satu upaya Pemko Tanjungbalai untuk meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang mana tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Tanjungbalai. Untuk melaksanakan program jaminan kesehatan tersebut, Pemko Tanjungbalai mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


(APBD) Kota Tanjungbalai dan menjadikan PT. Askes untuk menjadi mitra mengelola dana jaminan kesehatan tersebut. Sejak diselenggarakannya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan jaminan sosial dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah harus menyediakan sendiri pelayanan kesehatan didaerahnya dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelaanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU. No. 32 tahun 2004 pasal 22 h (Trisnantoro, 2006). Berdasarkan

hasil

wawancara

mendalam

tentang

latar

belakang

diselenggarakannya PJKMU Madani, para informan menyatakan bahwa latar belakang dilaksanakannya PJKMU Madani adalah karena masih banyaknya masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program Jamkesmas sehingga tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mencakup masyarakat miskin dan belum memiliki jaminan kesehatan serta yang belum tercakup dalam program Jamkesmas. Berdasarkan hal tersebut dapat dnyatakan bahwa para informan belum memahami sepenuhnya tujuan dari pemerintah (pusat dan daerah) dengan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan paripurna yang bermutu dan merata dengan pengendalian biaya yang berasal dari peserta (Depkes, 2000). Menurut Trisnantoro (2009) salah satu sub sistem yang selalu ada dalam sistem kesehatan di berbagai negara adalah


subsistem pembiayaan kesehatan yang merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna melaksanakan pembangunan kesehatan. Tujuan dari subsistem ini adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berdayaguna dan berhasilguna

untuk

menjamin

terselenggaranya

pelayanan

kesehatan

guna

meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kebijakan penyelenggaraan PJKMU Madani ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai selaku penggagas program melalui peraturan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungbalai dimana didalamnya tercantum penentuan peserta PJKMU Madani dan penunjukkan PT. Askes Cabang Tanjungbalai sebagai pihak pelaksana/badan penyelenggara (Bapel) PJKMU Madani. Pelaksanaan di lapangan terutama di penyedia pelayanan kesehatan (PPK) berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemko Tanjungbalai dengan PT. Askes yakni Perjanjian Kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai No. 080/PKS/1210 dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai No. 900/24518 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2011. Pelaksanaan PJKMU Madani pada tahun 2009 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 440/102/K/2009 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai dalam Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2009 serta Perjanjian Kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai


No. 11/PKS/0209 dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai No. 440/4223 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemko Tanjungbalai dengan PT. Askes (2011), yang dimaksud dengan peserta PJKMU Madani adalah kepala keluarga dan anggota keluarga dari masyarakat umum kota Tanjungbalai yang masuk dalam kriteria kurang mampu dan belum terdaftar pada program Jamkesmas serta tercantum dalam daftar usulan peserta PJKMU Madani dari pemerintah kota Tanjungbalai. Bukti kepesertaan adalah kartu Askes PJKMU yang merupakan bukti identitas peserta yang dapat dipergunakan sesuai dengan haknya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kebijakan penentuan peserta PJKMU Madani dilakukan dengan membagi kuota per kecamatan. Pihak kecamatan membagi kuota yang di terima kelurahan lalu pihak kelurahan membaginya kembali per lingkungan. Dengan kata lain, kepala lingkungan lah yang mendata dan memberi usulan masyarakat yang berhak menjadi peserta. Usulan nama tersebut oleh pemko Tanjungbalai dijadikan daftar peserta PJKMU Madani yang diserahkan kepada PT. Askes. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah masyarakat miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai (2010) pada Tahun 2009 sebanyak 28.300 (16,89%) dari seluruh jumlah penduduk yakni 167.500 jiwa sedangkan jumlah peserta Jamkesmas sebanyak 45.065 dan penerima PJKMU Madani sebanyak 20.000. Pada Tahun 2010, jumlah masyarakat yang mendapatkan Jamkesmas dan PJKMU Madani tetap walaupun jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin nya telah


menurun. Berdasarkan data BPS Kota Tanjungbalai (2011), jumlah penduduk miskin pada Tahun 2010 sebanyak 25.200 jiwa (16,31%) dari seluruh jumlah penduduk yakni 154.445 jiwa dengan jumlah peserta Jamkesmas sebanyak 45.065 dan peserta PJKMU Madani sebanyak 20.000. Berdasarkan data diatas, terdapat perbedaan jumlah masyarakat miskin di kota Tanjungbalai. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan di kota Tanjungbalai. Penulis sendiri melihat bahwa banyaknya masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan bersumber dari pemerintah memberi arti masyarakat sudah semakin menyadari mahalnya pelayanan kesehatan dan pentingnya untuk memiliki jaminan kesehatan. Terlihat adanya potensi kota Tanjungbalai untuk mengembangkan jaminan kesehatan dengan menarik premi dari masyarakat dengan mengacu pada sistem asuransi sosial seperti yang diamanatkan didalam UU SJSN. Masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli /membayar premi asuransi kesehatan, akan tetapi keinginan untuk membayar premi asuransi kesehatan masih sangat rendah. Menurut Trisnantoro (2009), salah satu prinsip dari Jamkesda adalah prinsip solidaritas sosial, dimana tercipta subsidi silang antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang muda kepada yang tua dan antara yang sehat kepada yang sakit. Prinsip ini tidak terlaksana pada PJKMU Madani dikarenakan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam hal membeli/membayarkan premi PJKMU Madani sebab premi dibayarkan oleh pemerintah (bantuan sosial) sehingga tidak tercipta subsidi silang seperti yang diharapkan.


Masyarakat merupakan pihak yang harus diubah pandangan ekonominya terhadap kesehatan mereka sendiri. Masyarakat sudah terbiasa dengan sistem pelayanan yang bersifat sosial-misionerisme. Masyarakat tidak siap membayar untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan terbiasa memandang kesehatan sebagai sector yang dibiayai oleh pemerintah dan murah harganya (Trisnantoro, 2004). Untuk itu, pemko Tanjungbalai perlu melakukan studi tentang sejauh mana kemampuan membayar (ability to pay) dan keinginan membayar (willingness to pay) masyarakat terutama untuk premi asuransi/jaminan kesehatan. Salah satu tombol pengendali (control knobs) kebijakan adalah hal pembiayaan. Pembiayaan untuk pelaksanaan PJKMU Madani Tahun 2011 berasal dari APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2011 yakni sekitar sebesar tiga milyar rupiah dimana pembiayaan tersebut untuk membayarkan premi peserta sebesar Rp 8500,/jiwa untuk peserta sebanyak 31.250 jiwa.

5.2.

Peran dan Tanggungjawab Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan

PJKMU Madani Peran dan tanggungjawab pihak terkait dalam implementasi sistem jaminan kesehatan daerah dalam era desentralisasi sangat penting dalam penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan daerah yang efektif dan efisien. Pihak yang berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Jamkesda adalah pemerintah (regulator), badan penyelenggara (bapel), pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan peserta (Trisnantoro, 2009).


Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakt (JPKM) merupakan suatu tatanan yang terdiri dari empat pelaku, meliputi: peserta yang mendaftarkan diri dalam satuan keluarga, kelompok atau unit organisasi, dengan membayar kepada bapel sejumlah iuran tertentu secara teratur untuk membiayai pemeliharaan kesehatannya. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yang merupakan bagian dari jaringan pelayanan kesehatan terorganisir untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang secara efektif dan efisien. Badan Penyelenggara JPKM (Bapel JPKM) sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan JPKM dengan secara profesional menerapkan trias manajemen, meliputi manajemen kepesertaan, keuangan dan pemeliharaan kesehatan. Pemerintah sebagai pihak pembina yang melaksanakan fungsi untuk mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan JPKM. Di antara ke empat pelaku tersebut terjadi hubungan yang saling menguntungkan dan berlaku penerapan jurus-jurus kendali biaya, kendali mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan medis para peserta : dalam bentuk pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang. Pemerintah (Regulator)

Badan Penyelenggara

Ikatan kerja/Kontrak Siklus Jaga Mutu Pemantauan Utilisasi Peserta Penanganan Keluhan

PPK


Gambar 5.1 Pihak yang Terkait Pelaksanaan JPKM/Jamkesda

5.2.1. Pemerintah (Regulator) Berdasarkan hasil wawancara mendalam, Pemko Tanjungbalai terutama Walikota Tanjungbalai merupakan regulator dalam pelaksanaan PJKMU Madani. Tidak hanya sebagai pihak yang menggagas program dan penyedia dana program, tetapi juga pihak yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Pemko Tanjungbalai secara langsung mengadakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Askes serta yang menetapkan nama-nama peserta PJKMU Madani melalui SK Walikota. Berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemko dan PT. Askes, Pemko Tanjungbalai memiliki beberapa hak dan kewajiban. Hak pemko Tanjungbalai adalah: (i) mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta PJKMU Madani, (ii) menerima kartu Askes PJKMU bagi peserta PJKMU Madani yang terdaftar, (iii) memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak PT. Askes yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta PJKMU Madani dan mutasi tambah kurang peserta PJKMU Madani, (iv) menyampaikan keluhan kepada pihak PT. Askes sehubungan pelayanan kesehatan yang diterima peserta PJKMU Madani, (v) memberikan masukan guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta PJKMU Madani, (vi) menerima laporan triwulan tentang realisasi biaya dan proyeksi biaya pelayanan kesehatan langsung dan pelayanan kesehatan tidak langsung dari PT. Askes yang bertujuan untuk mengantisipasi kecukupan dan ketersediaan dana.


Adapun

yang

menjadi kewajiban dari Pemko

Tanjungbalai yakni:

(i) bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran iuran sesuai dengan premi yang telah ditentukan, (ii) memberikan daftar peserta PJKMU Madani, termasuk mutasi peserta PJKMU Madani dan menarik kembali kartu PJKMU Madani dari yang tidak berhak lagi, (iii) bersama pihak PT. Askes memberikan informasi ketentuan dan prosedur pelayanan kepada peserta PJKMU Madani, (iv) mendistribusikan kartu PJKMU Madani kepada peserta yang terdaftar, (v) memberikan biaya operasional PT. Askes sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, anggaran kesehatan Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 sebesar Rp. 46.168.751.000,- atau 12,71 % APBD Kota Tanjungbalai yang sebesar Rp. 363.250.000.000,-. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program PJKMU Rp 2.415.000.000,- atau sekitar 5,2% dari anggaran kesehatan Kota Tanjungbalai (Dinkes Kota Tanjungbalai, 2011). Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa anggaran kesehatan kota Tanjungbalai sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, para informan juga menyatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan PJKMU Madani sudah mencukupi. Pemko Tanjungbalai selalu berusaha untuk membayarkan premi peserta kepada PT. Askes sesuai dengan perjanjian. Pada akhir tahun, bila terjadi kelebihan dana PJKMU Madani, maka PT. Askes akan mengembalikan dana tersebut kepada Pemko tanjungbalai dan bila terjadi kekurangan dana maka pemko Tanjungbalai wajib membayarkan kekurangan dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hambatan yang dialami oleh pihak pemko Tanjungbalai terutama oleh pihak kecamatan adalah masih banyaknyanya


masyarakat yang telah terdata untuk menjadi pesertaPJKMU Madani namun peserta tersebut pindah keluar dari kota Tanjungbalai. Hal ini mengakibatkan banyaknya kartu peserta yang tidak terpakai. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kecamatan selalu menghimbau agar para kepala lingkungan memantau warganya. Apabila ada masyarakat terutama peserta PJKMU Madani yang hendak pindah dari kota Tanjungbalai agar mengurus surat keterangan pindah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dinas kesehatan kota Tanjungbalai tidak terlibat dalam hal pembayaran premi peserta maupun pembayaran pelayanan kesehatan. Pihak dinas kesehatan hanya dilibatkan pada saat PT. Askes melalukan sosialisasi kepada PPK dan peserta. Namun menurut Trisnantoro (2009), dinas kesehatan selaku regulator dan representasi dari pemda (pihak pembayar) berkewajiban untuk memantau pelaksanaan jaminan kesehatan didaerahnya, khususnya pemberian pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan menentukan besaran premi yang harus dibayarkan oleh pemda. Menurut Trisnantoro (2009), peran dinas kesehatan dalam memantau jaminan kesehatan yang dikontrakkan ke pihak ketiga dapat berupa: negosiasi harga (premi) dan benefit, sosialisasi ke PPK dan peserta, pembinaan PPK dan monitoring/evaluasi. Monitoring/evaluasi dapat dilakukan terhadap kajian utilisasi, pemantauan dana, kepuasaan peserta, penanganan keluhan peserta serta keluhan/kepuasaan PPK. Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat bahwa masih kurangnya peran dinas kesehatan Kota Tanjungbalai terhadap pelaksanaan PJKMU Madani terutama keterlibatan dinas kesehatan dalam menetapkan premi PJKMU Madani. 5.2.2. Badan Penyelenggara (Bapel)


Badan penyelenggara (bapel) dalam implementasi Jamkesda dapat berupa perusahaan asuransi yang sudah mempunyai badan hukum yang jelas maupun badan pengelola yang masih merupakan UPT Dinkes. Bapel Jamkesda diharapakan dapat berperan dalam mengontol biaya dan mutu pelayanan kesehatan. (Trisnantoro, 2009). Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pelaksana PJKMU Madani adalah PT. Askes. PT. Askes sebagai pihak yang dipercaya oleh Pemko Tanjung Balai untuk mengelola dana dan pelayanan kesehatan dalam PJKMU Madani. Pada awalnya PT. Askes memiliki tugas sebagai institusi pengelola pembiayaan dan pelayanan kesehatan Pegawai Negri Sipil (PNS) berdasarkan PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta Keluarganya. Namun, Kepmenkes No.1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Program Pemeliharaan bagi Masyarakat Miskin dan Kepmenkes no. 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, membuat PT. Askes mengemban tugas baru untuk mengelola pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Thabrany, 2006). Namun, sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan secara nasional yang diamanatkan melalui UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Askes (Persero) berupaya untuk menjadi mitra pemerintah terutama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Umum (PJKMU) untuk mencapai universal coverage. Pengembangan program PJKMU berdasarkan Keputusan Direksi No. 494/Kep/1207 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)


Kabupaten/Kota dan Keputusan Direksi No. 182/Kep/0310 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) (Info Askes, 2010). Berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT. Askes dan Pemko Tanjungbalai, PT. Askes memiliki beberapa hak dan kewajiban. Hak PT. Askes sebagai Bapel PJKMU Madani yakni: (i) menerima pembayaran iuran PJKMU Madani sebagaimana telah ditetapkan, (ii) menerima daftar peserta PJKMU Madani, (iii) menetapkan pemberi pelayanan kesehatan (PPK), (iv) tidak memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan

bagi peserta PJKMU Madani yang tidak memenuhi

ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, (v) menerima biaya operasional sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi kewajiban dari PT. Askes selaku Bapel PJKMU Madani yakni: (i) menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta PJKMU Madani sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati, (ii) memberikan kartu PJKMU madani kepada peserta PJKMU Madani yang telah terdaftar, (iii) memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak Pemko tanjung balai mengenai hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pserta PJKMU Madani, (iv) menindaklanjuti keluhan pemko Tanjungbalai sehubungan dengan pelyanan kesehatan yang diterima oleh peserta PJKMU Madani, (v) menerima laporan triwulan tentang realisasi biaya dan proyeksi biaya pelayanan kesehatan langsung dan pelayanan kesehatan tidak langsung dari PT. Askes yang bertujuan untuk mengantisipasi kecukupan dan ketersediaan dana, (vi) menempatkan petugas


dari PT. Askes di RSUD. Kota Tanjungbalai selama 24 jam untuk menangani kepesertaan dan pelayanan kesehatan peserta PJKMU Madani. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hambatan yang dihadapi oleh PT. Askes sebagai badan penyelenggara PJKMU Madani adalah masih banyaknya pasien miskin yang berobat ke rumah sakit akan tetapi pasien tersebut tidak masuk sebagai penerima/peserta PJKMU Madani. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Askes dengan menghimbau pasien untuk mendatangi kecamatan agar didaftarkan sebagai peserta PJKMU Madani. PT. Askes juga menghimbau rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sembari menunggu pasien/keluarga pasien mengurus administrasi peserta PJKMU Madani. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga di Propinsi Sumatera Barat pada awal pelaksanaan telah dilengkapi oleh Tim Teknis dan Tim Pembina. Akan tetapi, Tim Teknis dan Tim Pembina tersebut dinilai tidak efektif karena tidak dapat melaksanakan tugas dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia dan sarana di Seksi JPKM sangat sedikit dibandingkan tupoksi

yang harus dilaksanakan (Vionalita,

2008) Kabupaten Jembrana juga memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana (Jamsosda Jembrana) yang berada dalam struktur Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan daerah. Namun, sumber daya manusia dan sarana yang di


miliki Bapel Jamsosda Jembrana sangat terbatas bila dibandingkan dengan tupoksi Bapel Jamsosda Jembrana yang salah satu nya untuk meningkatkan kepesertaan (Widya, 2008). 5.2.3. Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda dapat terdiri dari pelayanan primer (Puskesmas atau dokter keluarga), dokter spesialis (dirumah sakit maupun dokter praktek yang dikontrak), dan dirumah sakit untuk pelayanan rujukan dan rawat inap (Trisnantoro, 2009). Berdasarkan hasil wawancara, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam PJKMU Madani adalah Puskesmas yang ada di Kota Tanjungbalai sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar (PPK I) dan Rumah Sakit dr. Tengku Mansyur sebagai PPK Rujukan (PPK II). Berdasarkan hasil wawancara, pembayaran terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta PJKMU Madani dilakukan secara sistem Kapitasi dan Klaim. Pembayaran secara Kapitasi untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas (PPK I) dan pembayaran secara Klaim untuk pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit (PPK II). Pembayaran secara Kapitasi merupakan salah satu bentuk Prospective Payment System (PPS) yang merupakan suatu sistem pembayaran pada pemberi pelayanan kesehatan, dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan medik dilakukan, tanpa memperhatikan tindakan medik atau lama nya perawatan di pelayanan kesehatan Pembayaran

kapitasi

dalam

program

Jamkesda

sangat

diperlukan. Hal ini dikarenakan pembayaran secara kapitasi memberikan manfaat


yang lebih besar. PPK dapat merencanakan efisiensi pelayanan kesehatan dan akan merubah orientasi pelayanan, dari kuratif ke promotif/preventif (Hendrartini, 2009). Berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT. Askes dan Pemko, biaya kapitasi PJKMU Madani adalah Rp 1000,- /jiwa/bulan dan dibayarkan per triwulan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah iuran triwulan diterima oleh PT. Askes dari pemkoTanjungbalai. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dilakukan secara triwulan sesuai dengan pembayaran premi peserta oleh Pemko Tanjungbalai. Walaupun klaim pelayanan kesehatan dari rumah sakit diberikan setiap bulan namun pihak PT. Askes akan tetap membayar secara triwulan sesuai pembayaran premi peserta oleh pemko Tanjungbalai. Namun, hal ini tidak memengaruhi ataupun menghambat pelayanan kesehatan kepada pasien peserta PJKMU Madani. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pelayanan kesehatan yang dijamin dalam PJKMU Madani terdiri dari pelayanan kesehatan dasar yang dapat diperoleh di puskesmas, pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit dr. Tengku Mansyur dan pelayanan kesehatan rujukan berjenjang di RSUD. Abdul Manan Simatupang Kisaran dan RSU. Pirngadi Medan. Ruang lingkup dari pelayanan kesehatan PJKMU Madani tercantum secara jelas di dalam perjanjian kerja sama antara pemko Tanjungbalai dengan PT. Askes Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hambatan yang dialami oleh pihak puskesmas adalah masih banyaknya masyarakat yang datang ke puskesmas hanya untuk meminta rujukan. Hal ini tentu nya bertentangan dengan fungsi puskesmas


sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan yakni sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan strata pertama. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit yakni banyaknya masyarakat yang berobat ke rumah sakit tapi belum terdaftar sebagai peserta PJKMU Madani. Dalam hal ini, pihak rumah sakit tetap akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sembari menyarankan pihak keluarga pasien untuk mengurus administrasi peserta PJKMU Madani. Akan tetapi, sebelum diberikannya kartu peserta oleh PT. Askes, maka pelayanan kesehatan dari rumah sakit akan diresepkan terlebih dahulu yang berarti masyarakat mendahulukan semua biaya pelayanan kesehatan. Setelah kartu diterbitkan, maka manfaat pelayanan kesehatan telah dapat diberikan sesuai dengan haknya dan biaya pelayanan kesehatan yang sebelumnya ditanggung pasien akan diganti oleh PT. Askes. Salah satu tombol pengendali (control knob) adalah persuasi dan perubahan perilaku. Perilaku dari PPK PJKMU Madani cukup baik dalam melaksanakan prinsip efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan dari pihak puskesmas yang selalu berupaya untuk meminimalisasi angka rujukan peserta PJKMU Madani ke rumah sakit. 5.2.4. Peserta Kepesertaan adalah menjadi pesertanya seseorang atau kelompok orang secara sah dalam program jaminan kesehatan dengan memenuhi syarat sebagai peserta. Kepesertaan dalam jaminan kesehatan mencakup beberapa hal yaitu menjadi peserta, tetap menjadi peserta dan memanfaatkan hak sebagai peserta. Peserta adalah setiap orang yang terdaftar sebagai pengikut suatu program jaminan kesehatan (Hendrartini, 2009).


Berdasarkan hasil wawancara, peserta PJKMU Madani adalah masyarakat miskin dan belum memiliki jaminan kesehatan serta yang belum tercakup dalam program Jamkesmas. Pendataan peserta dilakukan oleh pihak Kecamatan sebagai pihak yang mengetahui kondisi masyarakat. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. Askes dan pemko Tanjungbalai (2011), dimana peserta PJKMU Madani adalah kepala keluarga dan anggota keluarga dari masyarakat umum kota Tanjungbalai yang masuk dalam kriteria kurang mampu dan belum terdaftar pada Program Jamkesmas serta tercantum dalam daftar usulan peserta PJKMU Madani dari pemerintah kota Tanjungbalai Berdasarkan

hasil

wawancara,

prosedur

pelayanan

pengurusan

peserta/menjadi peserta adalah dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai buki bahwa calon peserta adalah penduduk kota Tanjungbalai. Prosedur untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah dengan membawa kartu PJKMU Madani, sedangkan prosedur untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah dengan membawa kartu PJKMU Madani dan surat rujukan dari Puskesmas. Prosedur untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan rujukan di RS. Pirngadi Medan adalah peserta wajib membawa kartu PJKMU Madani, surat rujukan dari RS. dr. Tengku Mansyur serta kartu pengantar dari PT. Askes Cabang Tanjungbalai. Berdasarkan hasil penelitian, para informan menyatakan bahwa hampir seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai yakni sekitar 80% telah memiliki jaminan kesehatan.


Pada tahun 2009, persentase penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan yakni sekitar 61,28% dari jumlah penduduk 167.500 jiwa dengan jumlah peserta Jamkesmas 45.065 jiwa dan jumlah peserta PJKMU Madani 20.000 jiwa. Tabel 5.2 Jumlah masyarakat yang telah memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jaminan Kesehatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2009 No Jaminan Kesehatan Jumlah jiwa Persentase 1. Jamkesmas 45.065 26.90% 2. PJKMU Madani 20.000 11.94% 3. Askes 11.650 6.95% 4. Jamsostek 1.265 0,75% 5. Asabri (TNI/Polri) 3.012 1,79% 6. Asuransi Komersial/jaminan 21.665 12,93% kesehatan lain Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan 102.657 61,28% Kesehatan Jumlah Penduduk 167.500 100,00% Sumber: Pemko Tanjungbalai, 2010 Bila dibandingkan dengan data sebelumnya, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan di kota Tanjungbalai telah mengalami kenaikan. Menurut Profil Kesehatan Sumatera Utara Tahun 2007, kepemilikan jaminan kesehatan pada tahun 2006 hanya sebanyak 39.645 jiwa (24,48%) dari jumlah penduduk sebanyak 161.967 jiwa. Sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yakni sebanyak 77.188 jiwa (47,16%) dari 163.679 jiwa penduduk kota Tanjungbalai (Dinkes Sumut, 2008). Berdasarkan data diatas, sebagian besar masyarakat kota Tanjungbalai sudah memiliki jaminan kesehatan. Namun, masih besar nya peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membayar premi masyarakat Belum adanya partisipasi masyarakat untuk membeli premi jaminan kesehatan mereka.


Status

kesehatan

masyarakat

Tanjungbalai

sendiri

telah

mengalami

peningkatan. Menurut Profil Kesehatan Sumatera Utara Tahun 2008, jumlah kasus DBD di kota Tanjungbalai Tahun 2007 sebanyak 448 kasus dengan kasus yang ditangani sebanyak 437 (97,54%), jumlah kasus diare sebanyak 4.480 kasus dengan kasus yang ditangani sebanyak 847 (18,91%) dan balita berstatus gizi buruk sebanyak 20 orang (0,09%) dari 21.220 balita. Menurut Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai 2011, jumlah kasus DBD di kota Tanjungbalai tahun 2010 sebanyak 61 kasus dan telah ditangani seluruhnya, sedangkan jumlah kasus diare sebanyak 14.568 dengan kasus yang ditangani sebanyak 4.341 (30%) dan balita berstatus gizi buruk sebanyak 17 orang (0,09%) dari 17.496 balita. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. Masyarakat dikumpulkan di aula Pemko Tanjungbalai untuk mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana prosedur pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban peserta PJKMU Madani, dan bagaimana prosedur pelayanan pengurusan kartu peserta. Sosialisasi kepada masyarakat juga melibatkan pihak dinas kesehatan, puskesmas dan kecamatan serta para kepala lingkungan. Namun, tidak semua masyarakat ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan peserta PJKMU Madani juga dilaksanakan ketika sosialisasi kepada peserta. Pembinaan peserta yang dilakukan adalah dengan menghimbau agar masyarakat menggunakan kartu dengan sebaikbaiknya, tidak menyalahgunakan kartu misalnya digunakan oleh masyarakat yang tidak berhak, dan menghimbau masyarakt untuk segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dasar bila timbul gejala-gejala penyakit dan tidak menunggu


sampai sakitnya parah. Pembinaan peserta juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan yang melibatkan pihak dinas kesehatan menjadi narasumber tentang suatu penyakit kepada peserta terutama tentang pencegahan nya sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif memelihara kesehatannya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan peserta oleh pihak PPK adalah dengan memberitahukan kepada pasien peserta PJKMU Madani tentang pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Pihak Puskesmas berupaya untuk tidak memberikan rujukan kerumah sakit bila penyakit peserta masih bisa diatasi dengan pelayanan kesehatan dasar. Pihak rumah sakit berupaya untuk menerangkan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait penyakitnya selama masa rehabilitasi pasien atau pun untuk pencegahan penyakit nya. Pembinan peserta merupakan usaha untuk mengembangkan sikap dan tindakan yang berorientasi hidup sehat dikalangan peserta, sehinggga penggunaan pelayanan menunjukkan pola kea rah penggunaan pelayanan promotif dan preventif serta perilaku pemeliharaan kesehatan sendiri secara mandiri (Hendrartini, 2009).


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. 1.

Kesimpulan PJKMU Madani merupakan salah satu program pemko Tanjungbalai untuk meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat

miskin

sehingga

dapat

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat kota Tanjungbalai. PJKMU Madani adalah program yang memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang iurannya bersumber dari pemerintah kota Tanjungbalai dengan besaran premi Rp. 8500,- /jiwa/bulan dan dengan jumlah peserta 31.250 jiwa


2.

Badan penyelenggara PJKMU Madani adalah PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai. Penunjukkan PT. Askes sebagai badan penyelenggara berdasarkan SK Walikota Tanjungbalai. Pelaksanaan PJKMU Madani secara teknis dilapangan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemko Tanjungbalai dan PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai yang berlaku satu tahun kepesertaan.

3.

Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dasar PJKMU Madani adalah seluruh Puskesmas di kota Tanjungbalai. Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) rujukan adalah RSUD. dr.Tengku Mansyur dan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) rujukan berjenjang adalah RSUD. Abdul Manan Simatupang Kisaran dan RS. dr. Pirngadi Medan.

4.

Pembayaran pelayanan kesehatan di puskesmas dilakukan secara kapitasi dengan besaran Rp. 1000,-/jiwa/bulan dan dibayarkan secara triwulan oleh PT. Askes setelah dibayarkannya premi oleh pemko Tanjungbalai. Pembayaran pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengklaim biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian kerja sama PT. Askes dengan pihak rumah sakit dan dibayarkan secara triwulan dibayarkannya premi oleh pemko Tanjungbalai.

5.

Peserta PJKMU Madani adalah masyarakat umum kota Tanjungbalai yang masuk dalam kiteria miskin dan belum terdaftar pada program Jamkesmas serta tercantum dalam daftar usulan peserta PJKMU Madani dari pemko Tanjungbalai. Penentuan peserta dilakukan dengan membagi kuota per


kecamatan dimana kecamatan membagi kuota per kelurahan dan oleh pihak kelurahan akan dibagi per lingkungan. 6.

Peran dinas kesehatan kota Tanjungbalai sangat minim. Dinas kesehatan kota Tanjungbalai tidak terlibat dalam hal pembayaran premi kepada PT. Askes maupun pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK.

7.

Adanya perbedaan data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS kota Tanjungbalai dengan jumlah penduduk

miskin yang menerima

Jamkesmas di kota Tanjungbalai.

6.2. 1.

Saran Kepada Pemko Tanjungbalai agar mengevaluasi PJKMU Madani terutama masalah pendataan peserta PJKMU Madani agar dapat tepat sasaran.

2.

Kepada Pemko Tanjungbalai supaya dapat membuat suatu program jaminan kesehatan dengan menarik premi dari masyarakat sesuai prinsip asuransi sosial. Namun, perlu dilakukan studi untuk melihat sejauh mana masyarakat kota Tanjungbalai memiliki kemampuan dan keinginan untuk membayar premi asuransi kesehatan.

3.

Kepada PT. Askes untuk dapat melakukan pengawasan terhadap PPK agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

4.

Kepada Dinas Kesehatan supaya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan PPK

serta turut serta melakukan pengawasan terhadap PPK

sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan efektif dan efisien.


d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Recommend Documents