d. penyiapan bahan sertifikasi kecakapan personil serta penyiapan sertifikasi peralatan informasi dan peralatan pengamatan bandar udara

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan peralatan pengamanan bandar udara;

c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan peralatan pengamanan bandar udara;

d.

penyiapan bahan sertifikasi kecakapan personil serta penyiapan sertifikasi peralatan informasi dan peralatan pengamatan bandar udara. Pasal 504

Subdirektorat Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara, terdiri dari : a.

Seksi Peralatan Informasi dan Komunikasi Bandar Udara ;

b.

Seksi Peralatan Pengamanan Bandar Udara. Pasal 505

(1)

Seksi Peralatan Informasi dan Komunikasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil serta sertifikasi peralatan informasi dan komunikasi bandar udara.

(2)

Seksi Peralatan Pengamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pengamanan bandar udara dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil serta sertifikasi peralatan pengamanan bandar udara. Pasal 506

Subdirektorat Fasilitas Listrik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara.

S0-DITJEN UDARA 2005 edit MENPAN)

183

Pasal 507 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Fasilitas Listrik Bandar Udara menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara;

c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara;

d.

penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan penyiapan sertifikasi peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara serta peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara. Pasal 508

Subdirektorat Fasilitas Komunikasi Penerbangan, terdiri dari : a.

Seksi Peralatan Pembangkit dan Jaringan Listrik Bandar Udara;

b.

Seksi Peralatan Bandar Udara.

Elektromekanikal

dan

Instalasi

Listrik

Pasal 509 (1)


Seksi Peralatan Pembangkit dan Jaringan Listrik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara, serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara.

184

(2)

Seksi Peralatan Elektromekanikal dan Instalasi Listrik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara. Pasal 510

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 511 Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsioanl masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 512 (1)

Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan masing-masing Direktur.

(3)

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.


185

BAB VII DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 513 (1)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 514

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian. Pasal 515 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;

c.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;

d.

pemberian bimbingan perkeretaapian;

e.

pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

186

teknis

dan

evaluasi

di

bidang

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 516 Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri dari : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; c. Direktorat Teknik Prasarana; d. Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pasal 517 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 518 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: a.

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, pemaduan jaringan transportasi perkeretaapian, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang perkeretaapian;

b.

pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;


187

c.

pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d.

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri;

e.

penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat. Pasal 519

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri dari : a.

Bagian Perencanaan;

b.

Bagian Kepegawaian dan Umum;

c.

Bagian Keuangan;

d.

Bagian Hukum. Pasal 520

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi perkeretaapian serta penyusunan anggaran dan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 521 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan koordinasi penyusunanan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b.

penyiapan bahan pemaduan jaringan jalur perkeretaapian;


188

c.

penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian;

d.

pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

e.

penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi perkeretaapian serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 522

Bagian Perencanaan terdiri dari : a. Subbagian Rencana dan Program; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; c. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan. Pasal 523 (1)

Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunanan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian.

(2)

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemaduan sistem transportasi perkeretaapian.

(3)

Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi perkeretaapian serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 524 SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

189

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 525 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;

b.

pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c.

pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 526

Bagian Kepegawaian dan Umum, terdiri dari : a.

Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;

b.

Subbagian Tata Usaha;

c.

Subbagian Rumah Tangga. Pasal 527

(1)

Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian.

(2)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan.


190

(3)

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai. Pasal 528

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 529 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b.

pelaksanaan perbendaharaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c.

pelaksanaan verifikasi Perkeretaapian.

anggaran

Direktorat

Jenderal

Pasal 530 Bagian Keuangan, terdiri dari : a.

Subbagian Pelaksanaan Anggaran;

b.

Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara;

c.

Subbagian Verifikasi Anggaran. Pasal 531

(1)

Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(2)

Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata


191

usaha keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (3)

Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 532

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian. Pasal 533 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundanganundangan bidang perkeretaapian;

b.

pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian;

c.

pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri di bidang perkeretaapian. Pasal 534

Bagian Hukum, terdiri dari : a.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

b.

Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum;

c.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 535


192

(1)

Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

(2)

Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

(3)

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perkeretaapian. Bagian Keempat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 536

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api. Pasal 537 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan antar kota, lalu lintas dan angkutan perkotaan, promosi dan pengembangan usaha;

b.

penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan antar kota, lalu lintas dan angkutan perkotaan, promosi dan pengembangan usaha;


193

c.

penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan antar kota, lalu lintas dan angkutan perkotaan, promosi dan pengembangan usaha;

d.

penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk kereta api untuk keperluan khusus;

e.

penyusunan bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan perkotaan, lalu lintas dan angkutan antar kota, promosi dan pengembangan usaha;

g.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Pasal 538

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, terdiri dari : a.

Subdirektorat Pengembangan Jaringan;

b.

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota;

c.

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan;

d.

Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha;

e.

Subbagian Tata Usaha. Pasal 539

Subdirektorat Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api dan kereta api khusus.


194

Pasal 540 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang;

c.

pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk kereta api untuk keperluan khusus;

d.

penyiapan perumusan bahan penetapan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA);

e.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Pasal 541

Subdirektorat Pengembangan Jaringan, terdiri dari : a.

Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah I;

b.

Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah II.

Pasal 542 SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

195

(1)

Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk kereta api untuk keperluan khusus, penetapan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

(2)

Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk kereta api untuk keperluan khusus, penetapan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Pasal 543

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan antar kota.


196

Pasal 544 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan antar kota;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan antar kota termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api dan pelayanan angkutan antar kota;

c.

penyiapan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api antar kota;

d.

penyiapan pedoman perhitungan tarif dasar dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi antar kota;

e.

penyiapan perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan antar kota termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api. Pasal 545

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota, terdiri dari : a.

Seksi Angkutan Antar Kota;

b.

Seksi Lalu Lintas Antar Kota.


197

Pasal 546 (1)

Seksi Angkutan Antar Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang antar kota, penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api antar kota, sosialisasi tingkat pelayanan kereta api antar kota, pedoman perhitungan tarif dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi antar kota serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang angkutan kereta api antar kota.

(2)

Seksi Lalu Lintas Antar Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas antar kota, pemaduan pelayanan dengan moda lainnya, penyiapan serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan grafik perjalanan kereta api antar kota, serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang lalu lintas kereta api antar kota. Pasal 547

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan. Pasal 548 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan; b. pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api dan pelayanan angkutan perkotaan; c. penyiapan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api perkotaan; SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

198

d. penyiapan pedoman perhitungan tarif dasar dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi perkotaan; e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api. Pasal 549 Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan, terdiri dari : a.

Seksi Angkutan Perkotaan;

b.

Seksi Lalu Lintas Perkotaan. Pasal 550

(1)

Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang perkotaan, penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api perkotaan, sosialisasi tingkat pelayanan kereta api perkotaan , pedoman perhitungan tarif dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi perkotaan serta pengumpulan, pengelohan, dan penyajian data di bidang angkutan kereta api perkotaan.

(2)

Seksi Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas perkotaan, pemaduan pelayanan dengan moda lainnya, penyiapan serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan grafik perjalanan kereta api perkotaan, serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang lalu lintas kereta api perkotaan.


199

Pasal 551 Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pengembangan usaha perkeretaapian. Pasal 552 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan pengembangan usaha perkeretapian;

b.

pemberian bimbingan teknis di pengembangan usaha perkeretapian;

c.

penyusunan bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

d.

penyiapan pedoman perhitungan biaya penggunaan, pemeliharaan dan pengoperasian, pengelolaan prasarana kereta api serta evaluasi pelaksanaannya;

e.

penyiapan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian dan pengoperasian kereta api dan kereta api khusus;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pengembangan usaha.

bidang

promosi

Pasal 553 Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha, terdiri dari : a.

Seksi Promosi dan Investasi;

b.

Seksi Pengembangan Usaha.


200

dan

Pasal 554 (1)

Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian, penyiapan bahan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian, perhitungan pengelolaan prasarana kereta api, penyiapan evaluasi dan bimbingan teknis kepengusahaan perkeretaapian.

(2)

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya penggunaan prasarana kereta api, penetapan izin pengoperasian kereta api dan kereta api khusus. Pasal 555

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA Pasal 556 Direktorat Teknik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik prasarana kereta api. Pasal 557 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 556, Direktorat Teknik Prasarana menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;

201

b.

penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;

c.

penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;

d.

pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan prasarana termasuk material baru dan akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana kereta api;

e.

pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api serta pengusahaan prasarana kereta api milik negara;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;

g.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Pasal 558

Direktorat Teknik Prasarana, terdiri dari : a.

Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I;

b.

Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II;

c.

Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan;

d.

Subdirektorat Peralatan dan Logistik.


202

Pasal 559 Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan prasarana sipil termasuk material baru, akreditasi pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan pendukung di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua. Pasal 560 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 559, Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana sipil wilayah I;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana sipil wilayah I;

c.

penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana sipil milik negara wilayah I;

d.

penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan dan akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana sipil wilayah I;

e.

penyiapan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan prasarana sipil kereta api wilayah I;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil wilayah I.


203

Pasal 561 Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I, terdiri dari : a.

Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah I;

b.

Seksi Jembatan dan Bangunan Wilayah I. Pasal 562

(1)

Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian jalan rel dan tanah serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi serta pengesahan kualitas material baru jalan rel dan tanah di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

(2)

Seksi Jembatan dan Bangunan wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan dan bangunan, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian jembatan dan bangunan serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan kontruksi serta pengesahan kualitas material baru jembatan dan bangunan di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.


204

Pasal 563 Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan prasarana sipil termasuk material baru, akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan pendukung Wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku. Pasal 564 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 563, Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana sipil wilayah II;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana sipil wilayah II;

c.

penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana sipil milik negara wilayah II;

d.

penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi prasarana sipil wilayah II;

e.

penyiapan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan prasarana sipil kereta api wilayah II;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil. Pasal 565

Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II, terdiri dari : a. SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah II; 205

b.

Seksi Jembatan dan Bangunan Wilayah II. Pasal 566

(1)

Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian jalan rel dan tanah serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi serta pengesahan kualitas material baru jalan rel dan tanah di Wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku.

(2)

Seksi Jembatan dan Bangunan wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan dan bangunan, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian jembatan dan bangunan serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan kontruksi serta pengesahan kualitas material baru jembatan dan bangunan di Wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku. Pasal 567

Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan fasilitas operasi termasuk material baru, akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi di bidang fasilitas operasi , penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan fasilitas operasi yang meliputi sinyal, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi.


206

Pasal 568 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 567, Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitas operasi kereta api;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas operasi;

c.

penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan fasilitas operasi milik negara;

d.

penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi fasilitas operasi;

e.

penyiapan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan fasilitas operasi;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil. Pasal 569

Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan, terdiri dari : a.

Seksi Persinyalan;

b.

Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan. Pasal 570

(1)


Seksi Persinyalan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengesahan hasil uji persinyalan serta fasilitas pendukung operasi, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi persinyalan serta pengesahan kualitas material baru. 207

(2)

Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengesahan hasil telekomunikasi dan pelistrikan, pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi telekomunikasi dan pelistrikan, pengesahan kualitas material baru. Pasal 571

Subdirektorat Peralatan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan logistik, pengusahaan fasilitas peralatan perawatan dan logistik, penetapan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api. Pasal 572 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 571, Subdirektorat Peralatan dan Logistik menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan dan logistik;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan dan logistik;

c.

penyusunan jumlah kebutuhan minimal dan rencana pemanfaatan serta pengusahaan fasilitas peralatan perawatan prasarana;

d.

penyusunan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana dan kebutuhan minimal suku cadang komponen perawatan;

e.

penyusunan kebutuhan suku cadang komponen perawatan prasarana;

f.

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan logistik.


208

Pasal 573 Subdirektorat Logistik dan Peralatan, terdiri dari : a.

Seksi Peralatan;

b.

Seksi Logistik. Pasal 574

(1)

Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan perawatan prasarana, kebutuhan peralatan perawatan prasarana, penyusunan kebutuhan suku cadang komponen peralatan perawatan dan suku cadang komponen perawatan prasarana, pengusahaan fasilitas peralatan perawatan prasarana serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api.

(2)

Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, serta penyusunan penetapan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, penyiapan kebutuhan / pemberdayaan kembali suku cadang serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data logistik.

. Bagian Keenam Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api Pasal 575 Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan dan teknik sarana kereta api.

Pasal 576


209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 575, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan kelaikan sarana, fasilitasi sarana, manajemen keselamatan perkeretaapian, advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga pemeriksa, penguji, pengoperasian, perawatan prasarana dan sarana kereta api;

b.

penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rekayasa dan kelaikan sarana, fasilitasi sarana, manajemen keselamatan perkeretaapian, advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga pemeriksa, penguji, pengoperasian, perawatan prasarana dan sarana kereta api;

c.

penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rekayasa dan kelaikan sarana, fasilitasi sarana, manajemen keselamatan perkeretaapian, advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga pemeriksa, penguji, pengoperasian, perawatan prasarana dan sarana kereta api;

d.

pelaksanaan advokasi keselamatan dan bimbingan Pegawai Negeri Sipil di bidang perkeretaapian;

e.

pengelolaan fasilitas perawatan sarana kereta api milik negara;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan dan teknik sarana kereta api;

g.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Penyidik

Pasal 577 Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api, terdiri dari : a.

Subdirektorat Manajemen Keselamatan;

b.

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia;

c.

Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;


210

d.

Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana;

e.

Subdirektorat Fasilitasi Sarana;

f.

Subbagian Tata Usaha. Pasal 578

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan, pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, melakukan audit terhadap keselamatan dibidang perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana dan penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi. Pasal 579 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan;

c.

penyiapan pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api;

d.

penyiapan pelaksanaan audit keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api;

e.

penyiapan pelaksanaan identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana;

f.

penyiapan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan.


211

Pasal 580 Subdirektorat Manajemen Keselamatan, terdiri dari : a.

Seksi Analisa Kecelakaan;

b.

Seksi Audit Keselamatan. Pasal 581

(1)

Seksi Analisa Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kecelakaan, penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan dan pengembangan sistem informasi kecelakaan kereta api.

(2)

Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan, pelaksanaan audit keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, serta identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana. Pasal 582

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia, penetapan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api.


212

Pasal 583 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 582, Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia;

c.

penyiapan penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;

d.

penyusunan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasi prasarana dan sarana kereta api;

e.

penyiapan pemberian akreditasi lembaga/ institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia. Pasal 584

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia, terdiri dari : a.

Seksi Akreditasi;

b.

Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia.


213

Pasal 585 (1)

Seksi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian akreditasi lembaga/ institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api, penyusunan bahan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasi prasarana dan sarana kereta api.

(2)

Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia, penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api. Pasal 586

Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyiapan koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api, penyiapan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian serta penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian serta tata tertib pengguna jasa perkeretaapian, tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang. Pasal 587 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;


214

c.

penyiapan koordinasi keselamatan kereta api;

antar

lembaga

dalam

peningkatan

d.

penyiapan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian;

e.

penyiapan pelaksana penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian serta tata tertib pengguna jasa perkeretaapian, tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 588

Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai dari :

Negeri Sipil, terdiri

a.

Seksi Advokasi dan Desiminasi;

b.

Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 589

(1)

Seksi Advokasi dan Desiminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desiminasi, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian serta pengguna jasa perkeretaapian dan tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang serta koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api.

(2)

Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyidikan serta koordinasi antar lembaga dalam tindak pidana di bidang perkeretaapian. Pasal 590


215

Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan sarana, penyusunan rancang bangun dan rekayasa sarana, pelaksanaan pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keperintisan, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus, pelaksanan uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, pengembangan database dan sistem informasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus. Pasal 591 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rekayasa dan kelaikan penggerak, kereta dan gerbong;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang rekayasa dan kelaikan penggerak, kereta dan gerbong;

c.

penyiapan pengadaan dan atau rehabilitasi sarana penggerak, kereta dan gerbong penugasan, subsidi dan keperintisan;

d.

pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta sertifikasi kelaikan sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus;

e.

penyiapan database serta pengembangan sistem informasi bidang sarana penggerak, kereta dan gerbong dan sarana untuk keperluan khusus;

f.


pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan penggerak, kereta dan gerbong.

216

Pasal 592 Subdirektorat Rekayasa Sarana, terdiri dari : a.

Seksi Rekayasa dan Kelaikan Sarana Penggerak;

b.

Seksi Rekayasa dan Kelaikan Kereta dan Gerbong. Pasal 593

(1)

Seksi Rekayasa dan Kelaikan Sarana Penggerak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan sarana penggerak, penyiapan pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana penggerak penugasan, subsidi dan keperintisan, penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi laik operasi sarana penggerak dan sarana penggerak untuk keperluan khusus, penyiapan database dan pengembangan sistem informasi sarana penggerak dan sarana penggerak untuk keperluan khusus.

(2)

Seksi Rekayasa dan Kelaikan Kereta dan Gerbong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan kereta dan gerbong, penyiapan pengadaan dan/atau rehabilitasi kereta dan gerbong penugasan, subsidi dan keperintisan, penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi laik operasi kereta dan gerbong dan kereta dan gerbong untuk keperluan khusus, penyiapan database dan pengembangan sistem informasi kereta dan gerbong dan kereta dan gerbong untuk keperluan khusus. Pasal 594

Subdirektorat Fasilitasi Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana (balai yasa dan dipo), penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo, penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen balai yasa dan dipo serta sarana kereta api, penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik negara serta pengusahaannya. SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

217

Pasal 595 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Fasilitasi Sarana menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitasi sarana;

b.

pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitasi sarana;

c.

penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik negara serta pengusahaannya;

d.

penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen balai yasa dan dipo serta sarana kereta api;

e.

penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan sarana. Pasal 596

Sub Direktorat Fasilitasi Sarana, terdiri dari : a.

Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah I;

b.

Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah II.


218

Pasal 597 (1)

Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana, penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen sarana pelaksanaan pengadaan dan/ atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Negara serta pengusahaanya di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

(2)

Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana, penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen sarana pelaksanaan pengadaan dan/ atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Negara serta pengusahaanya di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku. Pasal 598

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 599 Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perekeretaapian dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 600 SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN

219

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan masing-masing Direktur.

(3)


(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.


220

BAB VIII INSPEKTORAT JENDERAL Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 601

(1)

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2)

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 602 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perhubungan. Pasal 603 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

SO-ITJEN 2005 edit MENPAN

a.

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

b.

pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Perhubungan;

c.

pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan.

221

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 604 Inspektorat Jenderal, terdiri dari : a.

Sekretariat Inspektorat Jenderal;

b.

Inspektorat I;

c.

Inspektorat II;

d.

Inspektorat III;

e.

Inspektorat IV.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal Pasal 605 Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pasal 606 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :


a.

penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan;

b.

pengelolaan administrasi dan penyajian hasil pengawasan serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

c.

penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan;

d.

pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan; 222

e.

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan. Pasal 607

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari : a.

Bagian Rencana dan Program;

b.

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi;

c.

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang;

d.

Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 608

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan serta evaluasi pelaksanaan program kerja. Pasal 609 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan penyusunan rencana, program pelaksanaan program kerja pengawasan;

b.

pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundangundangan serta dokumentasi hukum;

c.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Pasal 610

Bagian Rencana dan Program, terdiri dari :


a.

Subbagian Program dan Evaluasi;

b.

Subbagian Hukum dan Data. 223

dan

evaluasi

Pasal 611 (1)

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja pengawasan, dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program kerja pengawasan.

(2)

Subbagian Hukum dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum, serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Pasal 612

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan dan penyajian hasil pengawasan serta penyusunan tindak lanjut pengawasan di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian. Pasal 613 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi menyelenggarakan fungsi: a.

analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perhubungan darat, perhubungan udara, dan perkeretaapian;

b.

analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perhubungan laut dan Mahkamah Pelayaran. Pasal 614

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi, terdiri dari :


a.

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi I;

b.

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi II. 224

Pasal 615 (1)

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perhubungan darat dan perhubungan udara serta perkeretaapian.

(2)

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perhubungan laut dan Mahkamah Pelayaran. Pasal 616

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan dan penyajian hasil pengawasan serta penyusunan tindak lanjut pengawasan di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan. Pasal 617 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang menyelenggarakan fungsi:


a.

analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Badan SAR Nasional;

b.

analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.

225

Pasal 618 Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang, terdiri dari: a.

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang I;

b.

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang II. Pasal 619

(1)

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta Badan SAR Nasional.

(2)

Subbagian Tindak Lanjut Pengawasan Penunjang II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan. Pasal 620

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan. Pasal 621 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :


a.

pengelolaan urusan kepegawaian dan perlengkapan;

b.

pengelolaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal.

226

Pasal 622 Bagian Kepegawaian dan Umum, terdiri dari : a.

Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan;

b.

Subbagian Keuangan dan Tata Usaha. Pasal 623

(1)

Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan perlengkapan Inspektorat Jenderal.

(2)

Subbagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal. Bagian Keempat Inspektorat I Pasal 624

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan, serta pelaksanaannya lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.


227

Pasal 625 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :


a.

perumusan rencana dan program kerja pengawasan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

b.

pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas pokok lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

c.

pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

d.

perumusan laporan hasil pengawasan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

e.

pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

228

Pasal 626 Inspektorat I membawahkan: a.


b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 627

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat I.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. Bagian Kelima Inspektorat II Pasal 628

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua. Pasal 629 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi : a.


perumusan rencana dan program kerja pengawasan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua; 229

b.

pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas pokok lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;

c.

pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;

d.

perumusan laporan hasil pengawasan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;

e.

pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 630

Inspektorat II membawahkan: a.


b.



(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat II.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. 230

Bagian Keenam Inspektorat III Pasal 632 Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku. Pasal 633 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :


a.

perumusan rencana dan program kerja pengawasan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;

b.

pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas pokok lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;

c.

pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;

d.

perumusan laporan hasil pengawasan lingkup kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan SAR Nasional, dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku; 231

e.


Inspektorat III membawahkan: a.


b.


(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat III.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV Pasal 636 Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.


232

Pasal 637 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi :


a.

perumusan rencana dan program kerja pengawasan lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;

b.

pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas pokok lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;

c.

pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;

233

d.

perumusan laporan hasil pengawasan lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;

e.


Inspektorat IV membawahkan: a.


b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 639 (1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat IV.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 640

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


234

Pasal 641 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

(3)

Jumlah tenaga fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 642

Kelompok Jabatan Fungsional selain Auditor pada Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 643


(1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

(3)


(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 235

BAB IX BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 645 (1)

Badan Search and Resque Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Badan SAR Nasional adalah unsur pelaksana di bidang search and resque.

(2)

Badan SAR Nasional dipimpin oleh Kepala Badan. Pasal 646

Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi search and rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/ atau penerbangan, serta pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Pasal 647 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi :

SO-BADAN SAR edit MENPAN

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;

b.

pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;

c.

pelaksanaan tindak awal operasi SAR;

d.

pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya;

e.

koordinasi, pengerahan potensi SAR dan pengendalian operasi SAR;

236

f.

pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR dan latihan SAR;

g.

evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;

h.

pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 648

Badan SAR Nasional, terdiri dari : a.

Sekretariat Badan SAR Nasional;

b.

Pusat Bina Potensi SAR;

c.

Pusat Bina Operasi SAR.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan SAR Nasional Pasal 649 Sekretariat Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 650 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Sekretariat Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi:


a.

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Badan SAR Nasional;

b.

pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama serta penataan organisasi dan tata laksana; 237

c.

pengelolaan keuangan;

d.

pelaksanaan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta kepegawaian. Pasal 651

Sekretariat Badan SAR Nasional, terdiri dari : a.

Bagian Perencanaan;

b.

Bagian Keuangan;

c.

Bagian Umum. Pasal 652

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan kerja sama di bidang SAR, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan laporan Badan SAR Nasional. Pasal 653 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyusunan rencana, program dan anggaran Badan SAR Nasional;

b.

penelaahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundangundangan dan kerja sama di bidang SAR serta organisasi dan tata laksana;

c.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program bidang SAR.

238

Pasal 654 Bagian Perencanaan, terdiri dari : a.

Subbagian Rencana dan Program;

b.

Subbagian Hukum dan Organisasi;

c.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 655

(1)

Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan SAR Nasional.

(2)

Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyiapan bahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerja sama di bidang SAR, serta penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan SAR Nasional.

(3)

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program bidang SAR. Pasal 656

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan SAR Nasional. Pasal 657 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, evaluasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan;

b.

penyiapan pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan verifikasi serta pembukuan anggaran.

239

Pasal 658 Bagian Keuangan, terdiri dari : a.

Subbagian Anggaran;

b.

Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi. Pasal 659

(1)

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, serta evaluasi anggaran dan penyiapan penyusunan laporan keuangan.

(2)

Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan anggaran. Pasal 660

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta kepegawaian. Pasal 661 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat;

b.

pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

c.

pelaksanaan urusan kepegawaian. Pasal 662

Bagian Umum, terdiri dari :


a.


b.

Subbagian Kerumahtanggaan;

c.

Subbagian Kepegawaian. 240

Pasal 663 (1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat.

(2)

Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

(3)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. Bagian Keempat Pusat Bina Potensi SAR Pasal 664

Pusat Bina Potensi SAR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi SAR, serta pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kesiapan potensi SAR. Pasal 665 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat Bina Potensi SAR menyelengarakan fungsi :


a.

penyusunan petunjuk teknis pembinaan potensi SAR;

b.

pembinaan tenaga SAR serta pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk mendukung tugas operasi SAR;

c.

pelaksanaan penyuluhan dan pemasyarakatan SAR;

d.

pembinaan, pemeliharaan, standardisasi peralatan SAR;

e.

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kesiapan potensi SAR;

f.

pembinaan tenaga rescue.

241

inventarisasi,

penyiapan

dan

Pasal 666 Pusat Bina Potensi SAR, terdiri dari : a.

Bidang Bina Ketenagaan;

b.

Bidang Bina Peralatan. Pasal 667

Bidang Bina Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan potensi SAR, pembinaan tenaga SAR, pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk mendukung tugas operasi SAR, penyuluhan dan pemasyarakatan SAR, serta penyiapan koordinasi dan kesiapan potensi SAR, dan pembinaan tenaga rescue. Pasal 668 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Bina Ketenagaan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan serta peningkatan dan pemeliharaan keterampilan tenaga SAR untuk mendukung tugas operasi SAR;

b.

penyusunan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan serta penyiapan tenaga untuk keperluan operasi SAR;

c.

penyiapan koordinasi dan pembinaan potensi SAR. Pasal 669

Bidang Bina Ketenagaan, terdiri dari :


a.

Subbidang Pelatihan dan Keterampilan;

b.

Subbidang Penyuluhan.

242

Pasal 670 (1)

Subbidang Pelatihan dan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan serta peningkatan dan pemeliharaan keterampilan tenaga SAR untuk mendukung tugas operasi SAR, dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan potensi SAR.

(2)

Subbidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan serta penyiapan tenaga untuk keperluan operasi SAR . Pasal 671

Bidang Bina Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemeliharaan, penyusunan petunjuk teknis, inventarisasi, penyimpanan dan penyusunan standardisasi peralatan SAR. Pasal 672 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Bina Peralatan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan pembinaan dan melakukan urusan pemeliharaan peralatan SAR;

b.

penyiapan penyusunan standardisasi dan petunjuk teknis peralatan SAR serta pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, dan penyiapan peralatan SAR. Pasal 673

Bidang Bina Peralatan, terdiri dari :


a.

Subbidang Pemeliharaan;

b.

Subbidang Standardisasi dan Inventarisasi Peralatan.

243

d. penyiapan bahan sertifikasi kecakapan personil serta penyiapan sertifikasi peralatan informasi dan peralatan pengamatan bandar udara

Recommend Documents