d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitasi; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dibangun

dan

dikembangkan

dalam

rangka

perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Setiap instansi kecamatan

secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

organisasi kepada para stakeholders, yang

dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj). Kinerja

(LKj),

dalam

Sistem

Penyusunan (Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP), dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan Recana Kinerja, serta Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi kecamatan untuk melaksanakan kewajiban menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas tersebut dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang.

Melalui media ini

secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihakpihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja (LKj) berfungsi sebagai : a. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi ; b. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat ; c. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan / pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada

Presiden

untuk

selanjutnya

menjadi

1

pertanggungjawaban

kepada

masyaratakat

(public

accountability); d. Media informasi tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Kecamatan kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah.

Dengan

demikian, Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi kecamatan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang

sudah

dicapai

dan

bagaimana

proses

pencapaiannya

berkaitan dengan mandat yang diterima instansi Kecamatan tersebut. Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja (LKj) kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja (LKj) ini lebih menonjolkan akuntabilitas kinerjanya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Laporan Kinerja (LKj) yang disampaikan oleh Instansi Kecamatan antara lain dimaksudkan untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas,

kredibilitas instansi di mata

instansi yang lebih tinggi akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

2

b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi Kecamatan, antara

lain

melalui

perbaikan

penerapan

fungsi-fungsi

manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilainilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut; c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; d. Mendorong instansi Kecamatan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai

ketentuan

berlaku,

peraturan

kebijakan

perundang-undangan

yang

transparan

dan

yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; e. Menjadikan instansi Kecamatan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. C. GAMBARAN UMUM Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan yang selanjutnya diperkuatkan dengan Peraturan Bupati

Malang

Perangkat

Nomor

Daerah

40

Tahun

Kecamatan,

2008

tentang

menegaskan

Organisasi kedudukan

Kecamatan ( Camat ) dengan menyebutkan bahwa : 1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, mengandung pemahaman bahwa sejak diberlakukannya

peraturan

perundang-undangan

tersebut

Kecamatan bukan lagi perangkat Pemerintah Pusat tetapi merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah

masing-masing. Dalam

hal

ini

untuk

Kecamatan

Sumberpucung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. 2. Camat adalah merupakan Perangkat Daerah yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3

Mengandung pengertian bahwa Camat merupakan Aparat Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diatur dan diberikan oleh Pemerintah Daerah dan mutlak mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah

dengan

mekanisme

pertanggungjawaban

melalui

Sekretaris Daerah. Kondisi Internal Kecamatan Sumberpucung mempunyai tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor : 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

1. Organisasi Perangkat Daerah A. CAMAT Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya

dan

/atau

yang

belum

dapat

dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: a. Perizinan; b. Rekomendasi; c.

Koordinasi;

4

d. Pembinaan; e.

Pengawasan;

f.

Fasilitasi;

g.

Penetapan;

h. Penyelenggaraan; i.

Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan

kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh Bupati; b. Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Anggaran Kecamatan. c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah

kerjanya

yang

diselenggarakan

oleh

semua

Instansi; d. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f.

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; h. Pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

dan/atau Kelurahan; i.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya

dan/atau

yang

belum

dapat

dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan;

Tugas

Camat

dalam

mengkoordinasikan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat meliputi: a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam

5

forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan

di

Desa/Kelurahan dan Kecamatan ; b. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai

program

kerja

dan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan; c. Melakukan

evaluasi

terhadap

berbagai

kegiatan

pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan; e. Melaporkan

pelaksanaan

tugas

pemberdayaan

masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas

Camat

dalam

mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan; b. Melakukan

koordinasi

dengan

pemuka

Agama

yang

berada di Wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman

dan

ketertiban

umum

masyarakat

di

Wilayah Kecamatan; dan c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas

Camat

dalam

mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan peraturan perundang-undangan meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

6

b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan

perundang-undangan

dan/atau

Kepolisian

Negara Republik Indonesia; dan c. Melaporkah

pelaksanaan

penerapan

dan

penegakan

peraturan perundang-undangan di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas

Camat

dalam

mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan/atau

Instansi

Vertikal yang

tugas

dan

fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; b. Melakukan

koordinasi

pelaksanaan

dengan

pemeliharaan

pihak

swasta

prasarana

dan

dalam fasilitas

pelayanan umum; dan c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas

Camat

dalam

mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. Melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

dibidang

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan; c. Melakukan

evaluasi

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan ditingkat Kecamatan; dan d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

7

meliputi: a. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

tertib

administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; b. Memberikan konsultasi

bimbingan, pelaksanaan

supervisi, administrasi

fasilitasi, Desa

dan

dan/atau

Kelurahan; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah; d. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

Perangkat Desa dan/atau Kelurahan; e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan f.

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

dan/atau

Kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan meliputi: a. Melakukan

perencanaan

kegiatan

pelayanan

kepada

masyarakat di Kecamatan; b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayahnya; c. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan; e. Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pelayanan

kepada

masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Sumberpucung I. Camat (1)

Camat, dibantu oleh unsur-unsur Kecamatan antara lain : a. Sekretariat; b. Seksi Pemerintahan; c. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;

8

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemuda; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Pertanahan dan Asset; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3)

Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior

sebagai Ketua Kelompok dan

bertanggung jawab kepada Camat.

B. SEKRETARIAT Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas antara lain : a. Melaksanakan pelaporan

koordinasi

program

perencanaan,

Kecamatan,

evaluasi

pengelolaan

dan

urusan

kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat,

penggadaan,

perlengkapan,

rumah

tangga,

melaksanakan

tugas

hubungan masyarakat, urusan keuangan; b. Membantu

Camat

dalam

penyelenggaraan pemerintah; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Pengelolaan

urusan

rumah

tangga,

keprotokolan

dan

hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan

pengelola

administrasi

keuangan

dan

kekayaan Daerah; e. Penyelengaraan

kegiatan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggandaan dan kearsipan; f.

Pengelolaan

administrasi

perlengkapan

dan

mengurus

pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;

9

g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

a. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain: a. Menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian; b. Menyelenggarakan, administrasi

melaksanakan

kepegawaian,

dan

kesejahteraan

mengelola pegawai

dan

pendidikan pelatihan pegawai; c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan

surat

perjalanan kebutuhan

menyurat,

dinas, barang,

kearsipan,

keprotokolan, peralatan

rumah

tangga,

penyusunan

rencana

dan

mendistribusikan

dilingkungan kecamatan; d. Melaksankan tata usaha barang, perawatan / penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; f.

Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; h. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan pembukuan,

administrasi

keuangan

pertanggungjawaban

dan

yang

meliputi

verifikasi

serta

penyusunan perhitungan anggaran; c. Menyelenggarakan

penyusunan

laporan

dan

pertanggungjawaban penyelenggraan anggaran satuan kerja; d. Menyiapkan

bahan

penyusunan

Rencana

Strategis

Kecamatan;

10

e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; f.

Melaksanakan

pengurusan

biaya

perpindahan

pegawai

dengan anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; g. Melaksanakan

evaluasi

keuangan

terhadap

hasil

pelaksanaan program dan Rencana Strategis Kecamatan; h. Mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; i.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Melaksanakan koordinasi

penyiapan dalam

bahan

menyusun

dan

melaksanakan

Rencana

Strategis

Pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan; d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. Menyelenggarakan

sistem

informasi

manajemen

dan

pelaporan Kecamatan; f.

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan

bahan

evaluasi

dan

laporan

kegiatan

Kecamatan;

11

h. Menyiapkan

bahan

dan

sarana

pertimbangan

kepada

pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; i.

Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;

j.

Melakukan

penyusunan

laporan

tahunan

dan

laporan

lainnya; k. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1. SEKSI PEMERINTAHAN : Seksi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan urusan pemerintahan; b. Menyusun

program

dan

melakukan

pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintah Desa / Kelurahan; c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKSI

EKONOMI

PEMBANGUNAN

DAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaporan

perencanaan, urusan

pelaksanaan,

ekonomi

evaluasi

pembangunan

dan dan

pemberdayaan perempuan;

12

b. Menyusun

program

dan

pembinaan

dalam

upaya

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan; c. Mengusulkan

perencanaan

rehab

bangunan

sekolah,

peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa; d. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih / minum; e. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); f.

Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;

g. Mengadakan

peningkatan

peranan

perempuan

serta

peningkatan kesejahteraaan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; c. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; d. Membantu menyelesaiakan maslah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; e. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; f.

Melaksanakan

pembinaan

wawasan

kebangsaan

dan

perlindungan masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

13

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas antara lain: a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumausan kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kependudukan; b. Menghimpun

dan

melaksanakan

mengolah

kegiatan

data/bahan

pelayanan

dalam

serta bidang

kesejahteraan sosial; c. Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; e. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; f.

Membantu

penanganan

masalah-masalah

sosial

dan

bencana alam; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SEKSI PERTANAHAN DAN ASET Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan urusan pertanahan dan asset; b. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan / Kelurahan / Desa serta sarana dan prasarana umum; c. Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan; d. Menginventarisasi data dan menyusun laporan tentang barang-barang milik Negara dan Daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;

14

e. Mengumpulkan,

mengolah,

mensistimatisasikan

dan

memelihara data barang; f.

Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);

g. Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sumber Daya Aparatur Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Sumberpucung

sesuai

struktur

organisasi

yang

ditetapkan,

didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 15 personil PNS dan 1 Sukwan dengan tingkat pendidikan: 1. S-2

:

3

2. S-1

:

6 orang

3. D-2

: -

orang

4. D-1

: -

orang

5. SLTA

:

6 orang

6. SLTP

:

1 orang +

Jumlah

orang

16 orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan

fungsi

Kecamatan

Sumberpucung.

Adapun

komposisi

pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut. Tabel 1 Keadaan Personil Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Desember 2014) GOL / RUANG ( Orang ) NO

ESELON

1. II 2. III 3. IV 4. Fungsional 5. Staf 6. PTT

IV

III

II

I

-

2 10 -

3 -

-

NON GOL

1 -

STRATA PENDIDIKAN (Orang) SD

-

SMP SMA

1 -

6 -

D3

S-1

S-2

-

1 6 1 -

1 -

15

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Kecamatan Sumberpucung adalah sebagai berikut : -

Eselon II/b

: -

jabatan

-

Eselon III/a

: 1

jabatan

-

Eselon III/b

: 1

jabatan

-

Eselon IV/a

: 5

jabatan

-

Eselon IV/b

: 3

jabatan

Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2 SDM Berdasarkan Eselonisasi NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

GOLONGAN/ RUANG IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a Jumlah

IV-b 3 3

IV-a 5 1 6

ESELON III-b III-a 1 1

II-b -

II-a -

16

3. Capaian Kinerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2013 DATA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG SAMPAI AKHIR DESEMBER 2013 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan

Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

81 Delegasi desa

81 Delegasi desa

Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan

10 KTP/hari

Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa

Keaktifan Siskamling

2

3

100 %

10 KTP/hari 75%

28 Poskamling

28 Poskamling

53 RW

53 RW

100 %

17

Penjelasan Tabel : a. Untuk indikator tingkat partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tahun 2013 ditargetkan tingkat kehadiran peserta Musrenbangcam sebanyak 89 orang dan dapat terealisasi sebanyak 81 orang atau dapat dikatakan tercapai 100 %. Hal ini dikarenakan : - Tingkat partisipasi mayarakat dalam memajukan pembangunan di Desa masing-masing cukup tinggi; - Pihak Kecamatan aktif dalam memberikan undangan; - Koordinasi

kepada

Aparat

Pemerintah,

Dinas

Instansi,

Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat cukup baik.

b. Untuk

indikator

tingkat

kelancaran

proses

administrasi

kependudukan tahun 2013 ditargetkan pencetakan rata-rata 10 KTP Reguler per hari dan dapat terealisasi sebanyak 7 KTP reguler perhari sehingga indikator kinerja tingkat kelancaran administrasi kependudukan dapat dikatakan penurunan atau tercapai 75 %. Hal ini dikarenakan : - Pada tahun 2013 Kecamatan Sumberpucung melaksanakan program Nasional yaitu proses penjaringan, perekaman dan pemotretan E-KTP (Elektonik); - Sedangkan hasil pencetakan E-KTP (Elektonik) menunggu dari pemerintah pusat sehingga pencetakan KTP reguler menjadi berkurang;

c. Untuk indikator keaktifan Siskamling di Wilayah Kecamatan Sumberpucung tahun 2013 ditargetkan sebanyak 28 Pos Kamling dan dapat terealisasi sebnyak 28 Pos Kamling atau dapat dikatakan tercapai 100 %. Hal ini dikarenakan : - Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk keaktifan Siskampling dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketentraman dilingkungan masing-masing Desa; - Koordinasi

dan

kerjasama

yang

baik

bersama

Aparat

Pemerintah, Pemuda, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Linmas.

18

D. DASAR HUKUM 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29

tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. E. SISTEMATIKA Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksklusif BAB I :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja

BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan

antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2014; 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tahun

2014

dengan

Tahun

2013

dan

Beberapa tahun Terakhir; a. Perbandingan

antara

Realisasi

Kinerja

serta

Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013; 19

b. Perbandingan

antara

Realisasi

Kinerja

serta

Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencaan Strategi Organisasi; 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional; 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan; a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi, Antara Target dan Realisasi tahun 2014; b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi, Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan tahun 2013; c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014; 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manuasi (SDM); b.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.

7. Analisis

Program/Kegiatan

Keberhasilan

ataupun

yang

Menunjang

Kegagalan

Pencapaian

Pernyataan Kinerja. B. Realisasi Anggaran BAB IV : PENUTUP Lampiran – lampiran ; 1. Lampiran I Penetapan Kinerja Tahun 2014 2. Lampiran II

Pengukuran Kinerja Tahun 2014

3. Lampiran III

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

4. Lampiran IV

Restra

20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan trategis 1. Visi Kecamatan Sumberpucung Penetapan Visi sebagai bagian dari Pemerintahan stratejik penyelenggaraan Pemerintahan , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal penting di dalam menentukan arah perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Visi merupakan suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana

suatu

lembaga

Pemerintahan

harus

dibawa

dan

berkarya agar tetap konsisten dan produktif, tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintahan. Selain hal tersebut visi diharapkan bisa diangkat sebagai suatu komitmen bersama dengan danya suatu kesatuan sikap dan pandangan

guna

mencapai tujuan suatu organisasi dan harus disepakati bersama oleh seluruh komponen yang ada didalam suatu organisasi tersebut, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat di organisasi serta pelayanan kepada masyarakat di organisasi kecamatan, dalam hal ini di kantor Kecamatan Sumberpucung. Visi Kecamatan Sumberpucung digambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi kecamatan yang dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya

Kecamatan

Sumberpucung

sebagai

lembaga yang menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan public secara Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju,

21

Aman, Tertib dan Berdaya saing serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera” 2. Misi Kecamatan Sumberpucung Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang, dengan demikian Misi Kantor Kecamatan Sumberpucung juga merupakan penjabaran dari Visi Kecamatan Sumberpucung, yakni : 1. Meningkatkan

mutu

pelayanan

penyelenggaraan

tupoksi

organisasi dengan berorientasi pada kecepatan, ketepatan, kemudahan dan kepuasan masyarakat; 2. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum pembangunan perekonomian masyarakat desa guna bersaing dengan lainnya; 3. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dalam maupun diluar jajaran pemerintah kabupaten malang serta dengan seluruh komponen yang ada guna menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dibidang

pemerintahan,

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat; 4. Meningkatkan

keimanan

terciptanya masyarakat produktif,

maju,

aman,

dan ketaqwaan dengan tujuan

yang mandiri, agamis, demokratis, tertib

dan

berdaya

saing

serta

terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 3. Tujuan,

Sasaran,

Kebijakan

dan

Program

Kecamatan

Sumberpucung TUJUAN Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun.

22

Kecamatan Sumberpucung menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :  Menyelenggarakan Pembangunan

secara

dan

optimal

Kemasyarakatan

tugas

Pemerintah,

serta

kemandirian

Pemerintah Desa menuju kesejahteraan masyarakat SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3. Terselenggaranya

peningkatan

kapasitas

Sumberdaya

aparatur 4. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

KEBIJAKAN Kebijakannya yaitu : 1. Melaksanakan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 2. Melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 3. Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat 4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Untuk mencapai target tersebut diperlukan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut: 1.

Mendayagunakan

sumberdaya

manusia

aparatur

Kecamatan dan Desa. 2.

Mengembangkan

sarana

dan

prasarana

kerja

yang

memadai. 3.

Menyiapkan data pendukung yang komplit, valid, akurat, dan

relevan

khususnya

dibidang

Pemerintahan,

Pembangunan dan kemasyarakatan. 4.

Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang.

23

5.

Pengembangan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat.

6.

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap program pembangunan.

7.

Mendorong

terwujudnya

pemasyarakatan

akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah. 8.

Memberikan

kesempatan

seluas

–

luasnya

kepada

masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran / masukan dan pengaduan mengenai penyelenggaraan dan pelayanan dibidang

Pemerintahan,

Pembangunan

dan

Kemasyarakatan.

PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Sumberpucung, Program yang dilaksanakan Kecamatan Sumberpucung adalah : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Urusan Wajib / Belanja Langsung a. Pendidikan Kedinasan b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Kegiatan

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

24

1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.4. Penyediaan alat tulis kantor 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.6. Penyediaan makanan dan minuman 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan

rutin

/

berkala

kendaraan

dinas

/

operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan Formal. 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.1. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi Kecamatan Sumberpucung maka ditetapkan Program dan Kegiatan

Kinerja

Tahunan

sebagai

berikut

:

25

Sasaran dan Indikator Sasaran

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam


21 Delegasi Desa 3 Delegasi FK PNPM

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

20.000.000

2

Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan


20.000.000



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3

10 Pengajuan KK 28 Pos Kamling 53 RW

Anggaran (Rp) 6

22.000.000

Jumlah Anggaran : Rp. 62.000.000

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akutabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari badan

hukum

transparan

dan

perorangan

mengenai

atau

keberhasilan

pimpinan atau

kolektif

kegagalan

secara dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Sumberpucung selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Malang yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.

Pengumpulan data kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Malang,

dengan

berpedoman

menggunakan

formulir

capaiaan Indikator Kinerja Utama (IKU), kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dpat diukur secara objektif; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan hasil; 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Relefan dengan Kondisi yang akan diukur; 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) cukup untuk mengatur kinerja.

27

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi Kinerja

1

2

3

4

7



89 orang dari Desa se Kecamatan Sumberpucung



Kelancaran Proses Administrasi Rata-rata 10 KTP reguler Rata-rata 10 KTP reguler Kependudukan perhari perhari


Keaktifan Siskamling 28 Poskamling dari 53 RW

28 Poskamling dari 53 RW

Capaian

100 %

100 %

100 %

28

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Beberapa Tahun Terakhir a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 Realisasi Kinerja No 1

2

3

Sasaran Strategis

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja







2014

2013



Rata-rata 10 KTP reguler Rata-rata 7 KTP reguler perhari perhari



2014

2013

100 %

100 %

100 %

75 %

100 %

100 %

29

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 No

1

2

3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja







2011

Realisasi Kinerja 2012 2013

2014

Capaian Kinerja 2011 2012 2013 2014 (%) (%) (%) (%)

73 orang dari 81 orang dari 81 orang dari 89 orang dari Desa se Desa se Desa se Desa se Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100 Sumberpucun Sumberpucun Sumberpucun Sumberpucun g g g g

Rata-rata 7 KTP reguler perhari




28 Poskamling 28 Poskamling 28 Poskamling 28 Poskamling dari 53 RW dari 53 RW dari 53 RW dari 53 RW

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

30

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi N Sasaran Strategis o 1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

Indikator Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 Tingkat 73 orang 81 orang dari 81 orang 89 orang Partisipasi dari Desa se Desa se dari Desa dari Desa Masyarakat / Kecamatan Kecamatan se se Perwakilan Sumberpuc Sumberpuc Kecamatan Kecamata Masyarakat ung ung Sumberpuc n dalam ung Sumberpu Pelaksanaan cung Musrenbangcam

Realisasi 2011 2012 2013 2014 73 orang 81 orang 81 orang 89 orang dari dari Desa dari dari Desa Desa se se Desa se se Kecamat Kecamata Kecamat Kecamat an n an an Sumber Sumberp Sumber Sumberp pucung ucung pucung ucung

2



Rata-rata 7 Rata-rata 7 Rata-rata 7 Rata-rata KTP reguler KTP reguler KTP reguler 10 KTP perhari perhari perhari reguler perhari

Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata 7 KTP 7 KTP 7 KTP 10 KTP reguler reguler reguler reguler perhari perhari perhari perhari

3



28 28 28 28 Poskamling Poskamling Poskamling Poskamlin dari 53 RW dari 53 RW dari 53 RW g dari 53 RW

28 28 Poskaml Poskamli ing ng dari 53 dari 53 RW RW

28 28 Poskaml Poskamli ing ng dari 53 dari 53 RW RW

31

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional

NIHIL

32

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi antara Realisasi antara Target dan Realisasi 2014 No 1 1

Indikator Kinerja 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

2


3


Uraian Analisis 3 Keberhasilan tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tahun 2014 ditargetkan tingkat kehadiran peserta Musrenbangcam sebanyak 89 orang dan dapat terealisasi sebanyak 89 orang sehingga tercapai 100 %. Hal tersebut disebabkan tingkat partisipasi masyarakat kehadiran pelaksanaan Musrenbangcam cukup tinggi bahwa musrenbang merupakan sarana terwujudnya pembangunan bidang fisik Prasarana, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa masing-masing. Keberhasilan kelancaran proses administrasi kependudukan, terpenuhinya target dan realisasi tahun 2014 rata-rata 10 KTP Reguler perhari, sehingga terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang lancar. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat dalam kepengurusan indentitas penduduk (KTP) cukup tinggi. Keberhasilan keaktifan Siskamling tahun 2014 ditargetkan jumlah Pos Kamling sebanyak 28 Pos Kamling dapat terealisasi sebanyak 28 Pos Kamling sehingga dapat tercapai 100 %. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan di desa masing-masing cukup tinggi.

Alternative Solusi 4 Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat

Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat

Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat

33

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 No 1 1


2


3


Uraian Analisis 3 Peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan Realisasi Kinerja yang sesuai target yaitu jumlah kehadiran Musrenbangcam tahun 2013 jumlah kehadiran 81 orang dengan capaian 100 % sedangkan tahun 2014 jumlah kehadiran 89 orang dengan capaian 100 %. Hal tersebut disebabkan tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya ingin memajukan pembangunan di Desa masing-masing. Peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan di Wilayah Kecamatan Sumberpucung dengan tahun 2013 Realisasi Kinerja yang sesuai target yaitu tahun 2013 rata-rata 7 KTP reguler perhari dengan capaian 75 % sedangkan tahun 2014 realisasi kinerja sesuai dengan target yaitu rata-rata 10 KTP reguler perhari dengan capaian 100 %. Hal tersebut disebabkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh masyarakat. Keberhasilan keamanan lingkungan serta tingkat keaktifan siskamling di Desa se Wilayah Kecamatan Sumberpucung adalah ditinjau dari realisasi kinerja sejumlah 28 poskamling dengan capaian 100 %. Hal tersebut disebabkan dengan semakin banyaknya Pos Kamling yang ada di Desa serta keaktifan Siskamling tersebut maka keamanan, kenyamanan dan ketentraman lingkungan semakin baik, dengan di dukung kegiatan rutin musik patrol, kelengkapan alat-alat poskamling dan daftar jadwal petugas jaga dilingkungan masing-masing.

Alternative Solusi 4 Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat

Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat

Sosialisasi/ penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tentang keamanan lingkungan.

34

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 No 1 1


Uraian Analisis Alternative Solusi 3 4 Peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat Sosialisasi/ penyuluhan dalam pelaksanaan Musrenbang, realisasi kinerja serta capaian kepada masyarakat pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya secara umum tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta pembangunan di desa masing-masing cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan bahwa masyarakat secara umum berpendapat Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten merupakan sarana terwujudnya usulan perencanaan pembangunan dari bawah (Botton Up Planing) dengan harapan akan terealisasinya usulan pembangunan dimaksud.

2


3


Penurunan realisasi kinerja serta capaian kinerja kelancaran proses administrasi kependudukan pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan dilaksanakan proses perekaman dan pencetakan E-KTP secara nasional. Pada tahun 2014 ada perubahan peningkatan kembali proses administrasi kependudukan (pencetakan KTP reguler). Hal tersebut disebkan masih banyaknya E-KTP yang belum tercetak. Keberhasilan keaktifan siskamling di Wilayah Kecamatan Sumberpucung terpenuhinya realisasi kinerja dan capaiaan kinerja. Hal tersebut disebkan kerjasama yang baik antar jajaran Muspika, Kepala Desa, LINMAS, TOMAS, dan ORMAS.

Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat

Koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi kepada jajaran Muspika Kecamatan Sumberpucung.

35

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Manuasi (SDM);

Untuk meningkatkan pelaksanaan program Kabupaten Malang yang Madep Manteb khususnya di Wilayah Kecamatan Sumberpucung yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab, agar tercapaianya visi, misi Kecamatan Sumberpucung maka diperlukan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan

jumlah

Sumberpucung sebanyak 16

karyawan

karyawati

Kecamatan

personil dengan potensi Sumber Daya

Manuasi (SDM) yang ada kesemuanya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi dan janji kinerja akan tetapi masih belum mendukung program dan kegiatan yang telah disusun dalam SKPD-DPA Kecamatan Sumberpucung. Hal ini dapat ditinjau: a. Secara Kuantitas Jumlah personil PNS Kecamatan Sumberpucung sebagai berikut : 1. Pejabat Struktural

: 10 orang

2. Sekretaris Desa

: 3 orang

3. Staf

: 5 orang

4. Sukwan

: 1 orang +

Jumlah

: 19 orang

Dalam hal ini untuk dapat tercapaianya program dan kegiatan Kecamatan Sumberpucung sangat diperlukannya penambahan personil staf. b. Secara Kualitas : Dalam upaya terwujudnya keberhasilan program dan kegiatan serta capaian

kinerja

Kecamatan

Sumberpucung

maka

diperlukan

penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) staf dengan jenjang pendidikan S1. Disamping itu dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan adanya penambahan jenis-jenis Diklat Teknis Fungsional bagi Pejabat Struktural dan staf.

36

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Pagu anggaran yang dikucurkan

untuk pelaksanaan

kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut : 1. Bantuan biaya operasional Sumberpucung belum mencukupi volume untuk tercapai program dan kegiatan; 2. Bantuan

sosial

masyrakat

tidak

tersedia

dalam

anggaran

Kecamatan; 3. Anggaran makanan dan minuman relatif masih belum mencukupi; 4. Anggaran pemeliharaan gedung kantor relatif belum mencukupi; 5. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran masih belum ada; 6. Biaya belanja honorarium bagi tenaga sukwan masih belum ada.

7.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja No 1 1

Program 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

2

3

Kegiatan 3 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyadiaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetaan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

37

B. REALISASI ANGGARAN NAMA KEGIATAN 1 Belanja Tidak Langsung Penyediaan Jasa Konmunikasi, SDA & Listrik

PAGU ANGGARAN 2 0,00

REALISASI 3

%

4 0,00 100

6.600.000

6.600.000 100

21.000.000

21.000.000 100

6.379.000

6.379.000 100

31.421.000

31.421.000 99,8

6.500.000

6.500.000 100

Penyediaan Makanan dan Minuman

41.400.000

41.400.000 100

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

51.000.000

51.000.000 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

30.000.000

30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

48.500.000

48.500.000

7.200.000

7.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

100 100

100 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS JUMLAH

250.000.000,00 250.000.000,00 100

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar Rp. 250.000.000 dengan capaian 100 % maka dapat dikatakan penggunaan anggaran tersebut secara efisien.

38

BAB IV P E N U TU P

1. Tinjauan Umum Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Sumberpucung merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang disusun dan disampaikan secara

sistematik

dan

melembaga

yang

dimaksudkan

sebagai

instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Tinjauan Khusus Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Sumberpucung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam

struktur

organisasi

Kecamatan

Sumberpucung

dimana

pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraiakan dalam hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran. Ada

beberapa

hambatan

yang

dialami

dalam

pencapaian

sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain : -

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada baik secara kualitatif

maupun

kuatitatif

guna

memenuhi

tuntutan

akan

tertibnya administrasi serta kemajuan teknologi;. -

Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

-

Masih lemahnya tertibnya administrasi pemerintahan Desa. Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan –

hambatan yang ada adalah sebagai berikut : -

Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan.

-

Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

39

-

Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 7 Desa se Kecamatan Sumberpucung.

3. Saran Tindak Lanjut Dari

hasil

evaluasi

kinerja

pada

Kantor

Kecamatan

Sumberpucung selama tahun 2014 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan

kegiatan

telah

tercapai

100

%

sedangkan

untuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meskipun telah berjalan dengan sangat baik namun masih perlu ditingkatkan sehingga akan diperoleh hasil (outcome) maximal dan target dapat tercapai kinerja secara optimal. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2015. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2014 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja

( LKj ) Kecamatan Sumberpucung

tahun 2014 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sumberpucung, 20 Pebruari 2015 CAMAT SUMBERPUCUNG

TITO FIBRIANTO HP .S.Sos.M.AP Pembina NIP. 1970220 199101 1 001

40

d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitasi; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Recommend Documents