BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dibangun
dan
dikembangkan
dalam
rangka
perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Setiap instansi kecamatan
secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
organisasi kepada para stakeholders, yang
dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj). Kinerja
(LKj),
dalam
Sistem
Penyusunan (Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (SAKIP), dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan Recana Kinerja, serta Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi kecamatan untuk melaksanakan kewajiban menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas tersebut dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang.
Melalui media ini
secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihakpihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja (LKj) berfungsi sebagai : a. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi ; b. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat ; c. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan / pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada
Presiden
untuk
selanjutnya
menjadi
1
pertanggungjawaban
kepada
masyaratakat
(public
accountability); d. Media informasi tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Kecamatan kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah.
Dengan
demikian, Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi kecamatan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang
sudah
dicapai
dan
bagaimana
proses
pencapaiannya
berkaitan dengan mandat yang diterima instansi Kecamatan tersebut. Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja (LKj) kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja (LKj) ini lebih menonjolkan akuntabilitas kinerjanya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Laporan Kinerja (LKj) yang disampaikan oleh Instansi Kecamatan antara lain dimaksudkan untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas,
kredibilitas instansi di mata
instansi yang lebih tinggi akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
2
b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi Kecamatan, antara
lain
melalui
perbaikan
penerapan
fungsi-fungsi
manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilainilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut; c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; d. Mendorong instansi Kecamatan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai
ketentuan
berlaku,
peraturan
kebijakan
perundang-undangan
yang
transparan
dan
yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; e. Menjadikan instansi Kecamatan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. C. GAMBARAN UMUM Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan yang selanjutnya diperkuatkan dengan Peraturan Bupati
Malang
Perangkat
Nomor
Daerah
40
Tahun
Kecamatan,
2008
tentang
menegaskan
Organisasi kedudukan
Kecamatan ( Camat ) dengan menyebutkan bahwa : 1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, mengandung pemahaman bahwa sejak diberlakukannya
peraturan
perundang-undangan
tersebut
Kecamatan bukan lagi perangkat Pemerintah Pusat tetapi merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah
masing-masing. Dalam
hal
ini
untuk
Kecamatan
Sumberpucung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. 2. Camat adalah merupakan Perangkat Daerah yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3
Mengandung pengertian bahwa Camat merupakan Aparat Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diatur dan diberikan oleh Pemerintah Daerah dan mutlak mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah
dengan
mekanisme
pertanggungjawaban
melalui
Sekretaris Daerah. Kondisi Internal Kecamatan Sumberpucung mempunyai tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor : 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
1. Organisasi Perangkat Daerah A. CAMAT Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f.
Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya
dan
/atau
yang
belum
dapat
dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: a. Perizinan; b. Rekomendasi; c.
Koordinasi;
4
d. Pembinaan; e.
Pengawasan;
f.
Fasilitasi;
g.
Penetapan;
h. Penyelenggaraan; i.
Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan
kewenangan
pemerintahan
yang
dilimpahkan oleh Bupati; b. Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Anggaran Kecamatan. c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah
kerjanya
yang
diselenggarakan
oleh
semua
Instansi; d. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f.
Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pengkoordinasian
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; h. Pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
dan/atau Kelurahan; i.
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya
dan/atau
yang
belum
dapat
dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
Tugas
Camat
dalam
mengkoordinasikan
kegiatan
pemberdayaan masyarakat meliputi: a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam
5
forum
musyawarah
perencanaan
pembangunan
di
Desa/Kelurahan dan Kecamatan ; b. Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang
mempunyai
program
kerja
dan
kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan; c. Melakukan
evaluasi
terhadap
berbagai
kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan; e. Melaporkan
pelaksanaan
tugas
pemberdayaan
masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
Tugas
Camat
dalam
mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan; b. Melakukan
koordinasi
dengan
pemuka
Agama
yang
berada di Wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman
dan
ketertiban
umum
masyarakat
di
Wilayah Kecamatan; dan c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
Tugas
Camat
dalam
mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan peraturan perundang-undangan meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
6
b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan
dan/atau
Kepolisian
Negara Republik Indonesia; dan c. Melaporkah
pelaksanaan
penerapan
dan
penegakan
peraturan perundang-undangan di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.
Tugas
Camat
dalam
mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau
Instansi
Vertikal yang
tugas
dan
fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; b. Melakukan
koordinasi
pelaksanaan
dengan
pemeliharaan
pihak
swasta
prasarana
dan
dalam fasilitas
pelayanan umum; dan c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.
Tugas
Camat
dalam
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. Melakukan
koordinasi
dan
sinkronisasi
perencanaan
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
dibidang
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan; c. Melakukan
evaluasi
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan ditingkat Kecamatan; dan d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
7
meliputi: a. Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
tertib
administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; b. Memberikan konsultasi
bimbingan, pelaksanaan
supervisi, administrasi
fasilitasi, Desa
dan
dan/atau
Kelurahan; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah; d. Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
Perangkat Desa dan/atau Kelurahan; e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan f.
Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
dan/atau
Kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.
Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan meliputi: a. Melakukan
perencanaan
kegiatan
pelayanan
kepada
masyarakat di Kecamatan; b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayahnya; c. Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan; e. Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
kepada
masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Sumberpucung I. Camat (1)
Camat, dibantu oleh unsur-unsur Kecamatan antara lain : a. Sekretariat; b. Seksi Pemerintahan; c. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
8
d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemuda; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Pertanahan dan Asset; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(3)
Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
(4)
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Camat.
B. SEKRETARIAT Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas antara lain : a. Melaksanakan pelaporan
koordinasi
program
perencanaan,
Kecamatan,
evaluasi
pengelolaan
dan
urusan
kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat,
penggadaan,
perlengkapan,
rumah
tangga,
melaksanakan
tugas
hubungan masyarakat, urusan keuangan; b. Membantu
Camat
dalam
penyelenggaraan pemerintah; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Pengelolaan
urusan
rumah
tangga,
keprotokolan
dan
hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan
pengelola
administrasi
keuangan
dan
kekayaan Daerah; e. Penyelengaraan
kegiatan
surat
menyurat,
pengetikan,
penggandaan dan kearsipan; f.
Pengelolaan
administrasi
perlengkapan
dan
mengurus
pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
9
g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.
a. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain: a. Menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. Menyelenggarakan, administrasi
melaksanakan
kepegawaian,
dan
kesejahteraan
mengelola pegawai
dan
pendidikan pelatihan pegawai; c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan
surat
perjalanan kebutuhan
menyurat,
dinas, barang,
kearsipan,
keprotokolan, peralatan
rumah
tangga,
penyusunan
rencana
dan
mendistribusikan
dilingkungan kecamatan; d. Melaksankan tata usaha barang, perawatan / penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; f.
Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; h. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan pembukuan,
administrasi
keuangan
pertanggungjawaban
dan
yang
meliputi
verifikasi
serta
penyusunan perhitungan anggaran; c. Menyelenggarakan
penyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban penyelenggraan anggaran satuan kerja; d. Menyiapkan
bahan
penyusunan
Rencana
Strategis
Kecamatan;
10
e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; f.
Melaksanakan
pengurusan
biaya
perpindahan
pegawai
dengan anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; g. Melaksanakan
evaluasi
keuangan
terhadap
hasil
pelaksanaan program dan Rencana Strategis Kecamatan; h. Mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; i.
Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
c. KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Melaksanakan koordinasi
penyiapan dalam
bahan
menyusun
dan
melaksanakan
Rencana
Strategis
Pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan; d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. Menyelenggarakan
sistem
informasi
manajemen
dan
pelaporan Kecamatan; f.
Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan
bahan
evaluasi
dan
laporan
kegiatan
Kecamatan;
11
h. Menyiapkan
bahan
dan
sarana
pertimbangan
kepada
pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; i.
Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
j.
Melakukan
penyusunan
laporan
tahunan
dan
laporan
lainnya; k. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
1. SEKSI PEMERINTAHAN : Seksi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan urusan pemerintahan; b. Menyusun
program
dan
melakukan
pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintah Desa / Kelurahan; c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
2. SEKSI
EKONOMI
PEMBANGUNAN
DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaporan
perencanaan, urusan
pelaksanaan,
ekonomi
evaluasi
pembangunan
dan dan
pemberdayaan perempuan;
12
b. Menyusun
program
dan
pembinaan
dalam
upaya
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan; c. Mengusulkan
perencanaan
rehab
bangunan
sekolah,
peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa; d. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih / minum; e. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); f.
Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
g. Mengadakan
peningkatan
peranan
perempuan
serta
peningkatan kesejahteraaan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; c. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; d. Membantu menyelesaiakan maslah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; e. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; f.
Melaksanakan
pembinaan
wawasan
kebangsaan
dan
perlindungan masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
13
4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas antara lain: a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumausan kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kependudukan; b. Menghimpun
dan
melaksanakan
mengolah
kegiatan
data/bahan
pelayanan
dalam
serta bidang
kesejahteraan sosial; c. Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; e. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; f.
Membantu
penanganan
masalah-masalah
sosial
dan
bencana alam; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. SEKSI PERTANAHAN DAN ASET Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas antara lain : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan urusan pertanahan dan asset; b. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan / Kelurahan / Desa serta sarana dan prasarana umum; c. Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan; d. Menginventarisasi data dan menyusun laporan tentang barang-barang milik Negara dan Daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
14
e. Mengumpulkan,
mengolah,
mensistimatisasikan
dan
memelihara data barang; f.
Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
g. Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sumber Daya Aparatur Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Sumberpucung
sesuai
struktur
organisasi
yang
ditetapkan,
didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 15 personil PNS dan 1 Sukwan dengan tingkat pendidikan: 1. S-2
:
3
2. S-1
:
6 orang
3. D-2
: -
orang
4. D-1
: -
orang
5. SLTA
:
6 orang
6. SLTP
:
1 orang +
Jumlah
orang
16 orang
Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan
fungsi
Kecamatan
Sumberpucung.
Adapun
komposisi
pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut. Tabel 1 Keadaan Personil Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Desember 2014) GOL / RUANG ( Orang ) NO
ESELON
1. II 2. III 3. IV 4. Fungsional 5. Staf 6. PTT
IV
III
II
I
-
2 10 -
3 -
-
NON GOL
1 -
STRATA PENDIDIKAN (Orang) SD
-
SMP SMA
1 -
6 -
D3
S-1
S-2
-
1 6 1 -
1 -
15
Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Kecamatan Sumberpucung adalah sebagai berikut : -
Eselon II/b
: -
jabatan
-
Eselon III/a
: 1
jabatan
-
Eselon III/b
: 1
jabatan
-
Eselon IV/a
: 5
jabatan
-
Eselon IV/b
: 3
jabatan
Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2 SDM Berdasarkan Eselonisasi NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
GOLONGAN/ RUANG IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a Jumlah
IV-b 3 3
IV-a 5 1 6
ESELON III-b III-a 1 1
II-b -
II-a -
16
3. Capaian Kinerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2013 DATA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG SAMPAI AKHIR DESEMBER 2013 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1
2
3
4
5
6
1
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
81 Delegasi desa
81 Delegasi desa
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
10 KTP/hari
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling
2
3
100 %
10 KTP/hari 75%
28 Poskamling
28 Poskamling
53 RW
53 RW
100 %
17
Penjelasan Tabel : a. Untuk indikator tingkat partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tahun 2013 ditargetkan tingkat kehadiran peserta Musrenbangcam sebanyak 89 orang dan dapat terealisasi sebanyak 81 orang atau dapat dikatakan tercapai 100 %. Hal ini dikarenakan : - Tingkat partisipasi mayarakat dalam memajukan pembangunan di Desa masing-masing cukup tinggi; - Pihak Kecamatan aktif dalam memberikan undangan; - Koordinasi
kepada
Aparat
Pemerintah,
Dinas
Instansi,
Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat cukup baik.
b. Untuk
indikator
tingkat
kelancaran
proses
administrasi
kependudukan tahun 2013 ditargetkan pencetakan rata-rata 10 KTP Reguler per hari dan dapat terealisasi sebanyak 7 KTP reguler perhari sehingga indikator kinerja tingkat kelancaran administrasi kependudukan dapat dikatakan penurunan atau tercapai 75 %. Hal ini dikarenakan : - Pada tahun 2013 Kecamatan Sumberpucung melaksanakan program Nasional yaitu proses penjaringan, perekaman dan pemotretan E-KTP (Elektonik); - Sedangkan hasil pencetakan E-KTP (Elektonik) menunggu dari pemerintah pusat sehingga pencetakan KTP reguler menjadi berkurang;
c. Untuk indikator keaktifan Siskamling di Wilayah Kecamatan Sumberpucung tahun 2013 ditargetkan sebanyak 28 Pos Kamling dan dapat terealisasi sebnyak 28 Pos Kamling atau dapat dikatakan tercapai 100 %. Hal ini dikarenakan : - Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk keaktifan Siskampling dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketentraman dilingkungan masing-masing Desa; - Koordinasi
dan
kerjasama
yang
baik
bersama
Aparat
Pemerintah, Pemuda, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Linmas.
18
D. DASAR HUKUM 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29
tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. E. SISTEMATIKA Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksklusif BAB I :
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika
BAB II
: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III :
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan
antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2014; 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun
2014
dengan
Tahun
2013
dan
Beberapa tahun Terakhir; a. Perbandingan
antara
Realisasi
Kinerja
serta
Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013; 19
b. Perbandingan
antara
Realisasi
Kinerja
serta
Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencaan Strategi Organisasi; 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional; 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan; a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi, Antara Target dan Realisasi tahun 2014; b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi, Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan tahun 2013; c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014; 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manuasi (SDM); b.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.
7. Analisis
Program/Kegiatan
Keberhasilan
ataupun
yang
Menunjang
Kegagalan
Pencapaian
Pernyataan Kinerja. B. Realisasi Anggaran BAB IV : PENUTUP Lampiran – lampiran ; 1. Lampiran I Penetapan Kinerja Tahun 2014 2. Lampiran II
Pengukuran Kinerja Tahun 2014
3. Lampiran III
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
4. Lampiran IV
Restra
20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan trategis 1. Visi Kecamatan Sumberpucung Penetapan Visi sebagai bagian dari Pemerintahan stratejik penyelenggaraan Pemerintahan , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal penting di dalam menentukan arah perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Visi merupakan suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana
suatu
lembaga
Pemerintahan
harus
dibawa
dan
berkarya agar tetap konsisten dan produktif, tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintahan. Selain hal tersebut visi diharapkan bisa diangkat sebagai suatu komitmen bersama dengan danya suatu kesatuan sikap dan pandangan
guna
mencapai tujuan suatu organisasi dan harus disepakati bersama oleh seluruh komponen yang ada didalam suatu organisasi tersebut, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat di organisasi serta pelayanan kepada masyarakat di organisasi kecamatan, dalam hal ini di kantor Kecamatan Sumberpucung. Visi Kecamatan Sumberpucung digambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi kecamatan yang dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya
Kecamatan
Sumberpucung
sebagai
lembaga yang menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan public secara Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju,
21
Aman, Tertib dan Berdaya saing serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera” 2. Misi Kecamatan Sumberpucung Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang, dengan demikian Misi Kantor Kecamatan Sumberpucung juga merupakan penjabaran dari Visi Kecamatan Sumberpucung, yakni : 1. Meningkatkan
mutu
pelayanan
penyelenggaraan
tupoksi
organisasi dengan berorientasi pada kecepatan, ketepatan, kemudahan dan kepuasan masyarakat; 2. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum pembangunan perekonomian masyarakat desa guna bersaing dengan lainnya; 3. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dalam maupun diluar jajaran pemerintah kabupaten malang serta dengan seluruh komponen yang ada guna menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dibidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat; 4. Meningkatkan
keimanan
terciptanya masyarakat produktif,
maju,
aman,
dan ketaqwaan dengan tujuan
yang mandiri, agamis, demokratis, tertib
dan
berdaya
saing
serta
terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 3. Tujuan,
Sasaran,
Kebijakan
dan
Program
Kecamatan
Sumberpucung TUJUAN Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun.
22
Kecamatan Sumberpucung menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut : Menyelenggarakan Pembangunan
secara
dan
optimal
Kemasyarakatan
tugas
Pemerintah,
serta
kemandirian
Pemerintah Desa menuju kesejahteraan masyarakat SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3. Terselenggaranya
peningkatan
kapasitas
Sumberdaya
aparatur 4. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEBIJAKAN Kebijakannya yaitu : 1. Melaksanakan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 2. Melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 3. Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat 4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Untuk mencapai target tersebut diperlukan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut: 1.
Mendayagunakan
sumberdaya
manusia
aparatur
Kecamatan dan Desa. 2.
Mengembangkan
sarana
dan
prasarana
kerja
yang
memadai. 3.
Menyiapkan data pendukung yang komplit, valid, akurat, dan
relevan
khususnya
dibidang
Pemerintahan,
Pembangunan dan kemasyarakatan. 4.
Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang.
23
5.
Pengembangan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat.
6.
Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap program pembangunan.
7.
Mendorong
terwujudnya
pemasyarakatan
akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintah. 8.
Memberikan
kesempatan
seluas
–
luasnya
kepada
masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran / masukan dan pengaduan mengenai penyelenggaraan dan pelayanan dibidang
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan.
PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Sumberpucung, Program yang dilaksanakan Kecamatan Sumberpucung adalah : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Urusan Wajib / Belanja Langsung a. Pendidikan Kedinasan b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
24
1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.4. Penyediaan alat tulis kantor 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.6. Penyediaan makanan dan minuman 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan
rutin
/
berkala
kendaraan
dinas
/
operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan Formal. 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.1. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi Kecamatan Sumberpucung maka ditetapkan Program dan Kegiatan
Kinerja
Tahunan
sebagai
berikut
:
25
Sasaran dan Indikator Sasaran
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
5
1
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
21 Delegasi Desa 3 Delegasi FK PNPM
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
20.000.000
2
Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
20.000.000
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
3
10 Pengajuan KK 28 Pos Kamling 53 RW
Anggaran (Rp) 6
22.000.000
Jumlah Anggaran : Rp. 62.000.000
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akutabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari badan
hukum
transparan
dan
perorangan
mengenai
atau
keberhasilan
pimpinan atau
kolektif
kegagalan
secara dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Sumberpucung selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Malang yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.
Pengumpulan data kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Malang,
dengan
berpedoman
menggunakan
formulir
capaiaan Indikator Kinerja Utama (IKU), kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dpat diukur secara objektif; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan hasil; 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Relefan dengan Kondisi yang akan diukur; 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) cukup untuk mengatur kinerja.
27
A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
1
2
3
4
7
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
89 orang dari Desa se Kecamatan Sumberpucung
89 orang dari Desa se Kecamatan Sumberpucung
Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Rata-rata 10 KTP reguler Rata-rata 10 KTP reguler Kependudukan perhari perhari
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling 28 Poskamling dari 53 RW
28 Poskamling dari 53 RW
Capaian
100 %
100 %
100 %
28
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Beberapa Tahun Terakhir a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 Realisasi Kinerja No 1
2
3
Sasaran Strategis
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling
2014
2013
89 orang dari Desa se Kecamatan Sumberpucung
81 orang dari Desa se Kecamatan Sumberpucung
Rata-rata 10 KTP reguler Rata-rata 7 KTP reguler perhari perhari
28 Poskamling dari 53 RW
28 Poskamling dari 53 RW
2014
2013
100 %
100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
29
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 No
1
2
3
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling
2011
Realisasi Kinerja 2012 2013
2014
Capaian Kinerja 2011 2012 2013 2014 (%) (%) (%) (%)
73 orang dari 81 orang dari 81 orang dari 89 orang dari Desa se Desa se Desa se Desa se Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100 Sumberpucun Sumberpucun Sumberpucun Sumberpucun g g g g
Rata-rata 7 KTP reguler perhari
Rata-rata 7 KTP reguler perhari
Rata-rata 7 KTP reguler perhari
Rata-rata 10 KTP reguler perhari
28 Poskamling 28 Poskamling 28 Poskamling 28 Poskamling dari 53 RW dari 53 RW dari 53 RW dari 53 RW
100
100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi N Sasaran Strategis o 1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Indikator Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 Tingkat 73 orang 81 orang dari 81 orang 89 orang Partisipasi dari Desa se Desa se dari Desa dari Desa Masyarakat / Kecamatan Kecamatan se se Perwakilan Sumberpuc Sumberpuc Kecamatan Kecamata Masyarakat ung ung Sumberpuc n dalam ung Sumberpu Pelaksanaan cung Musrenbangcam
Realisasi 2011 2012 2013 2014 73 orang 81 orang 81 orang 89 orang dari dari Desa dari dari Desa Desa se se Desa se se Kecamat Kecamata Kecamat Kecamat an n an an Sumber Sumberp Sumber Sumberp pucung ucung pucung ucung
2
Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Rata-rata 7 Rata-rata 7 Rata-rata 7 Rata-rata KTP reguler KTP reguler KTP reguler 10 KTP perhari perhari perhari reguler perhari
Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata 7 KTP 7 KTP 7 KTP 10 KTP reguler reguler reguler reguler perhari perhari perhari perhari
3
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling
28 28 28 28 Poskamling Poskamling Poskamling Poskamlin dari 53 RW dari 53 RW dari 53 RW g dari 53 RW
28 28 Poskaml Poskamli ing ng dari 53 dari 53 RW RW
28 28 Poskaml Poskamli ing ng dari 53 dari 53 RW RW
31
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional
NIHIL
32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi antara Realisasi antara Target dan Realisasi 2014 No 1 1
Indikator Kinerja 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
2
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
3
Keaktifan Siskamling
Uraian Analisis 3 Keberhasilan tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tahun 2014 ditargetkan tingkat kehadiran peserta Musrenbangcam sebanyak 89 orang dan dapat terealisasi sebanyak 89 orang sehingga tercapai 100 %. Hal tersebut disebabkan tingkat partisipasi masyarakat kehadiran pelaksanaan Musrenbangcam cukup tinggi bahwa musrenbang merupakan sarana terwujudnya pembangunan bidang fisik Prasarana, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa masing-masing. Keberhasilan kelancaran proses administrasi kependudukan, terpenuhinya target dan realisasi tahun 2014 rata-rata 10 KTP Reguler perhari, sehingga terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang lancar. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat dalam kepengurusan indentitas penduduk (KTP) cukup tinggi. Keberhasilan keaktifan Siskamling tahun 2014 ditargetkan jumlah Pos Kamling sebanyak 28 Pos Kamling dapat terealisasi sebanyak 28 Pos Kamling sehingga dapat tercapai 100 %. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan di desa masing-masing cukup tinggi.
Alternative Solusi 4 Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat
Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat
Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat
33
b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 No 1 1
Indikator Kinerja 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
2
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
3
Keaktifan Siskamling
Uraian Analisis 3 Peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan Realisasi Kinerja yang sesuai target yaitu jumlah kehadiran Musrenbangcam tahun 2013 jumlah kehadiran 81 orang dengan capaian 100 % sedangkan tahun 2014 jumlah kehadiran 89 orang dengan capaian 100 %. Hal tersebut disebabkan tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya ingin memajukan pembangunan di Desa masing-masing. Peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan di Wilayah Kecamatan Sumberpucung dengan tahun 2013 Realisasi Kinerja yang sesuai target yaitu tahun 2013 rata-rata 7 KTP reguler perhari dengan capaian 75 % sedangkan tahun 2014 realisasi kinerja sesuai dengan target yaitu rata-rata 10 KTP reguler perhari dengan capaian 100 %. Hal tersebut disebabkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh masyarakat. Keberhasilan keamanan lingkungan serta tingkat keaktifan siskamling di Desa se Wilayah Kecamatan Sumberpucung adalah ditinjau dari realisasi kinerja sejumlah 28 poskamling dengan capaian 100 %. Hal tersebut disebabkan dengan semakin banyaknya Pos Kamling yang ada di Desa serta keaktifan Siskamling tersebut maka keamanan, kenyamanan dan ketentraman lingkungan semakin baik, dengan di dukung kegiatan rutin musik patrol, kelengkapan alat-alat poskamling dan daftar jadwal petugas jaga dilingkungan masing-masing.
Alternative Solusi 4 Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat
Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat
Sosialisasi/ penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tentang keamanan lingkungan.
34
c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 No 1 1
Indikator Kinerja 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Uraian Analisis Alternative Solusi 3 4 Peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat Sosialisasi/ penyuluhan dalam pelaksanaan Musrenbang, realisasi kinerja serta capaian kepada masyarakat pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya secara umum tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta pembangunan di desa masing-masing cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan bahwa masyarakat secara umum berpendapat Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten merupakan sarana terwujudnya usulan perencanaan pembangunan dari bawah (Botton Up Planing) dengan harapan akan terealisasinya usulan pembangunan dimaksud.
2
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
3
Keaktifan Siskamling
Penurunan realisasi kinerja serta capaian kinerja kelancaran proses administrasi kependudukan pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan dilaksanakan proses perekaman dan pencetakan E-KTP secara nasional. Pada tahun 2014 ada perubahan peningkatan kembali proses administrasi kependudukan (pencetakan KTP reguler). Hal tersebut disebkan masih banyaknya E-KTP yang belum tercetak. Keberhasilan keaktifan siskamling di Wilayah Kecamatan Sumberpucung terpenuhinya realisasi kinerja dan capaiaan kinerja. Hal tersebut disebkan kerjasama yang baik antar jajaran Muspika, Kepala Desa, LINMAS, TOMAS, dan ORMAS.
Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat
Koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi kepada jajaran Muspika Kecamatan Sumberpucung.
35
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Manuasi (SDM);
Untuk meningkatkan pelaksanaan program Kabupaten Malang yang Madep Manteb khususnya di Wilayah Kecamatan Sumberpucung yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab, agar tercapaianya visi, misi Kecamatan Sumberpucung maka diperlukan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan
jumlah
Sumberpucung sebanyak 16
karyawan
karyawati
Kecamatan
personil dengan potensi Sumber Daya
Manuasi (SDM) yang ada kesemuanya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi dan janji kinerja akan tetapi masih belum mendukung program dan kegiatan yang telah disusun dalam SKPD-DPA Kecamatan Sumberpucung. Hal ini dapat ditinjau: a. Secara Kuantitas Jumlah personil PNS Kecamatan Sumberpucung sebagai berikut : 1. Pejabat Struktural
: 10 orang
2. Sekretaris Desa
: 3 orang
3. Staf
: 5 orang
4. Sukwan
: 1 orang +
Jumlah
: 19 orang
Dalam hal ini untuk dapat tercapaianya program dan kegiatan Kecamatan Sumberpucung sangat diperlukannya penambahan personil staf. b. Secara Kualitas : Dalam upaya terwujudnya keberhasilan program dan kegiatan serta capaian
kinerja
Kecamatan
Sumberpucung
maka
diperlukan
penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) staf dengan jenjang pendidikan S1. Disamping itu dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan adanya penambahan jenis-jenis Diklat Teknis Fungsional bagi Pejabat Struktural dan staf.
36
b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Pagu anggaran yang dikucurkan
untuk pelaksanaan
kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut : 1. Bantuan biaya operasional Sumberpucung belum mencukupi volume untuk tercapai program dan kegiatan; 2. Bantuan
sosial
masyrakat
tidak
tersedia
dalam
anggaran
Kecamatan; 3. Anggaran makanan dan minuman relatif masih belum mencukupi; 4. Anggaran pemeliharaan gedung kantor relatif belum mencukupi; 5. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran masih belum ada; 6. Biaya belanja honorarium bagi tenaga sukwan masih belum ada.
7.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja No 1 1
Program 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2
3
Kegiatan 3 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyadiaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetaan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
37
B. REALISASI ANGGARAN NAMA KEGIATAN 1 Belanja Tidak Langsung Penyediaan Jasa Konmunikasi, SDA & Listrik
PAGU ANGGARAN 2 0,00
REALISASI 3
%
4 0,00 100
6.600.000
6.600.000 100
21.000.000
21.000.000 100
6.379.000
6.379.000 100
31.421.000
31.421.000 99,8
6.500.000
6.500.000 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
41.400.000
41.400.000 100
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
51.000.000
51.000.000 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30.000.000
30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
48.500.000
48.500.000
7.200.000
7.200.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan
100 100
100 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS JUMLAH
250.000.000,00 250.000.000,00 100
Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar Rp. 250.000.000 dengan capaian 100 % maka dapat dikatakan penggunaan anggaran tersebut secara efisien.
38
BAB IV P E N U TU P
1. Tinjauan Umum Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Sumberpucung merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang disusun dan disampaikan secara
sistematik
dan
melembaga
yang
dimaksudkan
sebagai
instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Tinjauan Khusus Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Sumberpucung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam
struktur
organisasi
Kecamatan
Sumberpucung
dimana
pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraiakan dalam hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran. Ada
beberapa
hambatan
yang
dialami
dalam
pencapaian
sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain : -
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada baik secara kualitatif
maupun
kuatitatif
guna
memenuhi
tuntutan
akan
tertibnya administrasi serta kemajuan teknologi;. -
Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
-
Masih lemahnya tertibnya administrasi pemerintahan Desa. Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan –
hambatan yang ada adalah sebagai berikut : -
Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan.
-
Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
39
-
Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 7 Desa se Kecamatan Sumberpucung.
3. Saran Tindak Lanjut Dari
hasil
evaluasi
kinerja
pada
Kantor
Kecamatan
Sumberpucung selama tahun 2014 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan
kegiatan
telah
tercapai
100
%
sedangkan
untuk
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meskipun telah berjalan dengan sangat baik namun masih perlu ditingkatkan sehingga akan diperoleh hasil (outcome) maximal dan target dapat tercapai kinerja secara optimal. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2015. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2014 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja
( LKj ) Kecamatan Sumberpucung
tahun 2014 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sumberpucung, 20 Pebruari 2015 CAMAT SUMBERPUCUNG
TITO FIBRIANTO HP .S.Sos.M.AP Pembina NIP. 1970220 199101 1 001
40