d Juni 2008 Lampiran:

`KONSULTAN MANAJEMEN NASIONAL Kantor Propinsi Nusa Tenggara Timur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan Alamat : Jl.Anggur No. 10A, Kebun Raja I, Naikoten I Kupang – NTT Telp/Fax : (0380) 823937 E‐mail : [email protected] http://nusataniterpadu.wordpress.com

Laporan Semester I Pilot Program PNPM Agribisnis Perdesaan Periode Bulan Januari s/d Juni 2008 Lampiran:

RINGKASAN EKSEKUTIF

P

elaksanaan pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan (SADI) diawali pada Bulan Januari 2008 dengan melakukan kegiatan persiapan yaitu perekrutan dan pelatihan FK Agribisnis Perdesaan serta sosialisasi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten. Dari kegiatan perekrutan, diperoleh 6 (enam) orang FK Agribisnis Perdesaan yang kemudian mulai melakukan aktivitas di masing‐masing Kecamatan pada bulan Februari 2008. Sampai dengan tanggal 18 Juni 2008, perkembangan pelaksanaan kegiatan SADI Provinsi NTT telah mencapai tahap kegiatan Pelatihan Tim Verifikasi kecuali Kecamatan Mollo‐Kab. TTS, yang masih melakukan tahap Penulisan Usulan Kegiatan. Lambannya perkembangan di Kec. Mollo Utara disebabkan karena ketiadaan dana operasional pendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan di lapangan. Pencairan DOK Perencanaan dan Pelatihan Tahun anggaran 2008 memang mengalami kendala di tingkat pusat sehingga masih belum dapat dicairkan. Dari total 74 Desa yang tersebar dilokasi pilot program, terdapat 222 usulan kegiatan pengembangan agribisnis. Usulan tersebut melibatkan sebanyak 14.836 orang dalam proses kegiatan penggalian gagasan. Dari total usulan kegiatan tersebut, beberapa komoditas yang menjadi prioritas antara lain: a) Tanaman Perkebunan: kakao, kopi, jambu mete dan kelapa; b) Tanaman Pangan: kedelai, kacang tanah, padi/mina padi; c) Tanaman hortikultura: pisang, jeruk, sayur mayur; d) Peternakan: babi, sapi, ayam, kambing; e) Perikanan: ikan air tawar. Seluruh proses kegiatan diatas merupakan hasil dari kerjasama antara FK Agribisnis Perdesaan dan FK/FT PNPM reguler yang didukung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), 196 orang Kader Agribisnis Desa (KAD) dan 6 Pendamping Lokal Agribisnis (PLA). Berkaitan dengan permasalahan, sejak pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan pada Bulan Januari 2008, beberapa permasalahan internal antara lain sebagai berikut: a. Ketidakpastian anggaran pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan, meliputi: 9 Anggaran operasional di tingkat provinsi untuk mendukung kegiatan operasional pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan dalam memfasilitasi kebutuhan FK – AP meliputi kegiatan administrasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan jaringan pendukung bagi pelaku kegiatan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. 9 Anggaran operasional di tingkat kabupaten untuk mendukung kegiatan administrasi Fas‐Kab/T‐ Kab dan memfasilitasi kebutuhan koordinasi dan konsolidasi dengan FK; 9 Anggaran operasional di tingkat Kecamatan meliputi DOK Perencanaan dan Pelatihan; Ketidakpastian anggaran tersebut berdampak besar terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun kegiatan yang terhenti serta mendimotivasional para konsultan di lapangan.

Laporan Semester I Periode Januari s/d Juni 2008 Pilot Program PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT

1

b. Kekosongan FK Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Amanuban Selatan karena FK yang bersangkutan

meninggal dalam tugas. Diharapkan program dapat mempercepat proses rekruitmen FK Agribisnis di Kecamatan Amanuban Selatan. c. Tidak terlibatnya Fas.Kab/T‐Kab dan Koordinator Provinsi sejak perencanaan program menyebabkan hambatan pada kebijakan pendukung dan pemahaman tentang kerangka pelaksanaan program. d. Belum adanya mekanisme baku yang menjadi pola untuk mensinergikan sub‐program 1, sub‐ program 2, dan sub‐program 3 dalam pencapaian tujuan program, misalnya: melalui pertemuana rutin, alokasi anggaran sub‐program 2 dan sub‐program 3 ketika dilibatkan dalam kegiatan‐kegiatan sub‐program 1. e. Belum siapnya manajemen organisasi dan administrasi dalam mendukung kebutuhan program misalnya dalam hal pembayaran gaji karyawan, status kepegawaian, fasilitas pendukung dan hal‐hal lain yang akhirnya menjadi beban psikologis terhadap kenyamanan dalam berkarya untuk mencapai tujuan‐tujuan program. Secara administratif, pada akhir bulan Juni kontrak konsultan dengan perusahaan sudah selesai, sementara para konsultan baik di Provinsi maupun di Kecamatan masih belum menerima gaji beberapa bulan. f. Keterbatasan pemahaman FK Agribisnis Perdesaan tentang seluk beluk agribisnis sesuai dengan komoditas di masing‐masing lokasi pilot program. Hal ini berdampak pada proses pendampingan kelompok tani dalam mengembangkan konsep agribisnis sesuai dengan potensi lokal. Diharapkan program dapat memberikan pengembangan kapasitas sesuai dengan peta komoditas yang dikembangkan dimasing‐masing lokasi pilot dalam bentuk pelatihan kepada pelaku program.


2

I. PENDAHULUAN 1.1. GAMBARAN UMUM ada tahun 2008 merupakan tahun transisi dari Kebijakan PPK menuju pada Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk didalamnya adalah perubahan kebijakan politik, kebijakan administrasi dan keuangan. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat perubahan kebijakan tersebut –termasuk didalamnya adalah pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan‐ mulai dari kebijakan dekosentrasi, perbantuan dan kebijakan lainnya yang berdampak kepada keterlambatan gaji bagi Kons/fasilitator, Keterlampatan Pencairan dana DOK, Revisi DIPA dll. Issue utama yang mewarnai aktivitas di Bulan Maret sampai Juni 2008, disamping kegelisahan pelaku di lapangan akibat masa transisi yang harus dibayar MAHAL, adalah persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan hasil prioritisasi usulan kegiatan yang kemungkinan akan diselenggarakan pada bulan Juli/Agustus 2008. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, toh para pelaku di lapangan berupaya untuk mengelola kegiatan‐kegiatan yang dilakukan sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2008, kegiatan tersebut antara lain: 1. Persiapan Program meliputi: a) perekrutan FK Agribisnis Perdesaan, b) penyusunan modul pelatihan, c) kegiatan pelatihan FK Agribisnis Perdesaan, perbaikan PTO (Petunjuk Teknis Operasional), dan sosialisasi program di tingkat provinsi dan kabupaten; 2. Pelaksanaan program meliputi: a) Musyawarah Antar Desa I untuk mensosialisasikan program di tingkat Kecamatan, b) Musyawarah Desa I untuk mensosialisasikan program di masing‐masing desa, c) Pelatihan Kader Agribisnis Desa (KAD) dan Pendamping Lokal Agribisnis (PLA) untuk mendukung proses pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani di masing‐masing Desa, d) Pendataan RTM dan penggalian gagasan untuk menentukan sasaran program dan memperoleh usulan kegiatan pengembangan agribisnis di masing‐masing Desa secara partisipatif, e) Perekrutan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) dan penulisan usulan kegiatan untuk merumuskan usulan kegiatan pengembangan agribisnis dalam sebuah proposal usulan desa; dan f) Perekrutan anggota tim verifikasi usulan kegiatan dan pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan untuk memverifikasi usulan kegiatan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh program. Selama melakukan tahapan‐tahapan kegiatan, dilakukan serangkaian kegiatan pendukung untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Beberapa kegiatan pendukung yang selama ini dilakukan antara lain: 1. Memberikan In‐Servis Traning (IST) dan On‐the Job Training (OJT). Kegiatan IST dan OJT dilakukan pada saat rapat koordinasi tingkat Kabupaten atau pada saat kunjungan lapangan di Kecamatan. Tujuannya adalah agar pelaku program memiliki pemahaman yang sama dan tidak menyimpang dari prinsip, prosedur dan tujuan yang diharapkan dari program; 2. Melakukan pengendalian dan pendampingan dengan cara kunjungan lapangan yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memberikan pendampingan terhadap pelaku program di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan; 3. Penyusunan instrumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan dalam bentuk leaflet, modul pelatihan, form‐form, materi presentasi dalam bentuk powerpoint, dan pengembangan informasi melalui pembuatan portal informasi dalam bentuk blogsite; 4. Melakukan workshop bersama IFC dan ACIAR serta Tim Koordinasi di Kabupaten Ngada dan TTS untuk mensosialisasikan konsep program. Tujuannya adalah agar SKPD (Dinas Kemakmuran, Bappeda, Dinas Perdagangan dan Industri, dan Dinas Koperasi) dapat bersinergi mengembangkan kegiatan agribisnis sehingga tidak terjadi tumpang tindih dilapangan, dan mengetahui kegiatan‐ kegiatan yang dilakukan oleh IFC, dan ACIAR; 5. Pengembangan jaringan kelembagaan. Sampai sejauh ini telah dilakukan koordinasi dan diskusi dengan Dinas Pertanian yang mengembangkan program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), PIDRA, dan FEATI. Selain itu, juga dilakukan pengembangan jaringan dengan pelaku agribisnis Unit Pengelola Kopi‐UPH dan jambu mente, dan PUSKUD Provinsi NTT; 6. Workshop internal yang mempertemukan Tim Bank Dunia, IFC dan ACIAR dan pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan (tingkat Provinsi sampai Kecamatan). Tujuannya adalah tujuannya adalah

P


3

untuk menyelesaikan permasalahan dan menyamakan pemahaman antar pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan. Di Kabupaten Ngada, Musyawarah Antar Desa, Musyawarah Desa, Pagas, Musyawarah Khusus Perempuan dan Musyawarah Desa Prioritas serta penulisan usulan sudah mencapai 100% , sedangkan pelatihan Tim Verifikasi masih tersisa 1 Kecamatan (Golewa) yang belum, dan akan diselesaikan pada tanggal 20 Juni 2008, sedangkan 2 Kecamatan lainnya (Riung Barat dan Aimere) sedang dalam verifikasi Lapangan. Sesuai hasil kesepakatan Rencana Kerja FK pada saat Rakor Kabupaten (Ngada, 7 Juni 2008), MAD II untuk Kecamatan Riung Barat, tanggal 23 Juni, Aimere, tanggal 28 Juni dan Golewa, tanggal 3 Juli 2008. Presentase Tahapan kegiatan terlampir. Di Kabupaten TTS, Musyawarah Antar Desa, Musyawarah Desa, Pagas, Musyawarah Khusus Perempuan dan Musyawarah Desa Prioritas sudah mencapai 100% , sedangkan Penulisan usulan, masih ada 1 Kecamatan yang belum (Mollo Utara), karena ketiadaan dana. Kegiatan pelatihan Tim Verifikasi sudah dilakukan di 2 Kecamatan (Kec. Amanuban Selatan dan Kec. Kuanfatu) dan saat ini sedang dalam verifikasi lapangan. Untuk MAD II, direncanakan pada akhir bulan Juni 2008, Kecuali Mollo Utara. Persentase pencapaian tahapan kegiatan terlampir; Dari hasil kegiatan penggalian gagasan diperoleh data komoditas yang menjadi pilihan lokasi pilot program untuk dikembangkan yaitu: Tabel 1: matriks usulan kegiatan masing‐masing lokasi kecamatan pilot program No Usulan Kabupaten Kegiatan Ngada TTS Berdasarkan Golewa Aimere Riung Mollo Utara Amanuban Kuan Sub Sektor Barat Selatan Fatu a.

Tanaman Perkebunan

Kakao, Kopi, Jambu Mete, Kemiri.

Kemiri

Jeruk

Asam, Jeruk, Kemiri, kelapa

Kelapa

Kedelai, Padi, Kacang Hijau

Jagung

Sayur

Sayur

d.

Ayam, sapi

Babi

Sapi, Ayam

Jagung, Kacang tanah, Ubi Kapuk Sayur, Wortel, Bawang Sapi, Babi, Ayam

Jagung, Padi

Tanaman hortikultura Peternakan

Mina Padi, Palawija, Kedelai. Jahe,Pisang

Jambu Mete, Kakao, Kelapa, Pisang. Padi, Palawija, Kedelai.

b.

Tanaman Pangan

c.

e.

Perikanan

• Kakao • Kopi • Jambu Mete

• Kelapa • Jambu Mete • Kakao • Babi • Pisang

• Sapi • Kedelai • Ayam

Dominasi Komoditas

Sapi, Kambing, Ayam, Babi Ikan air tawar Ikan air tawar • Jeruk • Sapi • Hortikultura • Kambing (khususnya • Kelapa sayur) • Kacang Tanah • Sapi

Sapi dan Ayam • Sapi • Kelapa

Hasil rekapitulasi usulan kegiatan beserta analisa secara lengkap telah dilaporkan dalam dokumen tersendiri dan disampaikan baik pada NMC (National Management Consultant), World Bank, IFC dan ACIAR melalui email pada bulan Juni 2008. Dari seluruh komoditas yang menjadi usulan dai masing‐masing Desa, pihak IFC Provinsi NTT telah memfasilitasi satu lead firm untuk komoditas Jambu Mente di wilayah Kec. Aimere. Sementara untuk komoditas lain masih dalam proses penjajagan. Sementara untuk ACIAR, ke depan sub‐program 1 akan melakukan koordinasi yang lebih intens karena sampai saat ini pihak ACIAR Provinsi NTT


4

mengaku masih belum memahami mekanisme kerja yang seharusnya dilakukan, misalnya mengenai sumber pendanaan, peran, output dan lainnya. 1.2. KEGIATAN‐KEGIATAN PROGRAM BULAN JANUARI SAMPAI JUNI 2008 Tabel 2. Kegiatan Utama Konsultan Manajemen Nasional (KMN) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Januari – Juni Tahun 2008 No 1

Bulan Januari

2

Februari

3

4

a. b. c.

a. b.

Maret

c. d. e. a.

April

b. c. d. a.

b. c. d. e.

5

6

Mei

Juni

a. b. c. d. e. a. b. c.

Kegiatan Penyusunan modul pelatihan FK Agribisnis Perdesaan; Pelatihan Pra‐Tugas FK Agribisnis Perdesaan di Hotel Regents, Malang; Workshop: sosialisasi tentang logical framework pelaksanaan program PNPM Agribisnis Perdesaan tingkat Kabupaten di Kabupaten Ngada dan TTS. Koordinasi dengan Program Director SADI terkait dengan sinergi antar sub‐program Penyusunan instrumentasi pendukung kegiatan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (leaflet, perbaikan PTO, bahan tayang); Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi; Penyusunan studi awal profil dan potensi lokasi pilot program; IST materi penggalian gagasan sesuai dengan Permendagri No. 66 Tahun 2007. Rapat koordinasi (Rakor) Provinsi yang menghadirkan IFC Provinsi i NTT dan representative SADI dari World Bank untuk menjelaskan kerangka kerjasama pelaksanaan program; Penyusunan modul pelatihan Kader Agribisnis Desa dan OJT penerapan modul di lapangan; Perekrutan dan pelatihan Kader Agribisnis Desa (KAD); Pelaksanaan kegiatan MD Sosialisasi. IST dan OJT materi penggalian gagasan dalam kegiatan Rakor Kabupaten dan pada saat kunjungan lapangan ke Kecamatan dan contoh‐contoh rantai agribisnis dari kegiatan on‐farm dan off‐farm yang bisa dijadikan rujukan bagi FK AP dalam memfasilitasi proses penyusunan usulan kegiatan dari Petani; Pelaksanaan kegiatan penggalian gagasan; Orientasi kancah, pemantauan IST tentang matriks contoh usulan kegiatan dari NMC dan representative SADI dari World Bank ke lokasi pilot; Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak IFC Provinsi Kupang terkait perencanaan workshop dan hasil observasi mengenai komoditas unggulan di lokasi pilot program; Workshop: sosialisasi lembaga dan mekanisme kerjasama dengan IFC dan ACIAR di Kabupaten Ngada dan TTS. Pelaksanaan penggalian gagasan, MKP (Musyawarah Khusus Perempuan) dan MDP (Musyawarah Dusun Perencanaan) Rekruitmen TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Supervisi Bank Dunia, IFC dan ACIAR Workshop: konsolidasi pengelolaan dan permasalahan program di lapangan Perancangan sistem informasi dalam bentuk website; Pelaksanaan kegiatan penulisan usulan Perekrutan dan pelatihan tim verifikasi Pembuatan website: http://nusataniterpadu.wordpress.com


5

II. KEMAJUAN PROGRAM 2.1. Tingkat Partisipasi artisipasi sebagai ciri dari pemberdayaan terus dipantau dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan. Tingkat partisipasi masyarakat secara kualitatif belum dapat diukur secara spesifik. Saat ini, tingkat partisipasi baru dapat diukur secara kuantitatif, yaitu banyaknya peserta musyawarah yang hadir baik laki‐laki maupun perempuan. Banyaknya peserta musyawarah dari kalangan rumah tangga miskin juga dipantau dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dari kalangan tersebut. Dari 74 Desa berpartisipasi, jumlah tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sampai Bulan Juni 2008 dapat dibaca pada tabel berikut: Tabel 3: Tingkat Partisipasi Masyarakat

P

Tahap Kegiatan

Lk

MAD 1 Sosialisasi Musdes 1 Sosialisasi Pelatihan KPMD (KAD) Bidang Teknis Penggalian Gagasan Musyawarah Khusus Perempuan Musdes 2 Perencanaan Penulisan Usulan

% Lk

Pr

% Pr

Total

369

61%

233

39%

602

4233

60%

2805

40%

7038

111

55%

91

45%

202

8333

56%

6503

44%

14836

403

8%*

4397

92%

4795

3448

52%

3153

48%

6601

153

51%

148

49%

301

Penetapan Tim Verifikasi

82

55%

67

45%

149

Pelatihan Tim Verifikasi

61

71%

25

29%

86

* Jumlah kehadiran laki‐laki pada kegiatan MKP (Mustawarah Khusus Perempuan) hanya sebatas mendengar atau memfasilitasi. Hal ini karena kehadiran mereka (FK, UPK, Penlok, Kades, BPD) juga dimasukkan didalam daftar absensi.

Secara umum tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah desa melebihi kuota 40 %. Hal ini sudah mengakomodasi indikator yang ditetapkan oleh PNPM‐PPK dimana 1 persentase keterlibatan perempuan minimal 40 % dalam kegiatan musyawarah . Namun tidak serta merta keterlibatan mereka membuktikan peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dalam usulan kegiatan. Dibutuhkan studi kualitatif tersendiri untuk melihat kualitas keterlibatan mereka dalam proses mempengaruhi proses pengambilan keputusan usulan kegiatan pengembangan agribisnis. 2.2. Progress Penyerapan BLM Tahun 2008 Sampai dengan saat ini belum ada penyerapan dana BLM karena masih berlangsung proses tahapan kegiatan yaitu sudah mencapai tahapan Verifikasi usulan dan persiapan MAD II. Tabel 4. Capaian Penyerapan BLM PNPM Agribisnis No

Provinsi Pagu (Rp)

1

NTT Kecamatan Mollo Utara Kecamatan Kuanfatu Kecamatan Amanuban Selatan Kecamatan Golewa

1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000

Capaian Penyerapan BLM TA 2008 Penyerapan (Rp) Persentase (%) 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Kuota partisipasi perempun PNPM sebesar 40 % diambil dari sumber laporan Working Paper “Gender Review & PNPM Strategy Formulation”, DSF (Desentralisation Suport facility), Maret 2007


6

No

Provinsi Pagu (Rp) 1.100.000.000 1.100.000.000 6.600.000.000

Kecamatan Aimere Kecamatan Riung Barat Total

Capaian Penyerapan BLM TA 2008 Penyerapan (Rp) Persentase (%) 0 0 0 0 0 0

2.3. Progress Penyerapan DOK Tahun 2008 Sampai dengan saat ini, Dana DOK belum ada, sehingga dana yang dipakai untuk kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan masih berupa pinjaman dari PNPM‐MP dan dana pribadi konsultan. Sehingga, belum dapat dicantumkan dalam tabel 5. Berdasarkan DOK PNPM‐AP bahwa, dana untuk kegiatan perencanaan (Transport Kader, Pendamping lokal, pelaku PNPM lainnya) adalah maksimal 65%. Oleh karena itu, pada tabel dicantumkan 65% dari total dana untuk kegiatan perencanaan, sedangkan sisanya untuk kegiatan pelatihan masyarakat. Alokasi DOK tahun 2008 sampai saat ini belum ada pencairan karena terjadi permasalahan dalam proses pencairannya. Dari beberapa laporan yang masuk, ada beberapa hambatan yaitu : a. Revisi DIPA Anggaran Tugas pembantuan masih dalam proses penandatanganan; b. Pengajuan anggaran ke KPPN belum diajukan. Tabel 5. Capaian Penyerapan DOK PNPM Agribisnis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 No

Provinsi Jumlah Kecamatan

1

NTT Perencanaan Kegiatan Pelatihan Total

6 6 6

Capaian Penyerapan DOK TA 2008 Pagu Penyerapan Persentase (Rp) (Rp) (%) 390.000.000 0 0 210.000.000 0 0 600.000.000 0 0

2.3. Tahapan / Alur Sampai dengan akhir Juni 2008, diperkirakan tahap kegiatan MAD II dapat diselesaikan, dan kemudian melakukan persiapan untuk kegiatan pertemuan Kabupaten –dengan catatan jika dana DOK PNPM Agribisnis Perdesaan tersedia‐. Tabel 6. Tahapan/alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT Sampai Februari – Juni 2008 No

Tahapan Jumlah Kec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MAD I MD I Latih KPMD PAGAS MDKP MD II PU VU MAD II MAD III MD III Cair BLM Salur BLM MDST

6 6 6 6 6 6 6 6

Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan Persentase (%) Jumlah Desa Persentase (%) 100 74 100 100 74 100 100 74 100 100 74 100 100 74 100 100 74 100 83,33 61 82,43 66,67


7

III. PENGENDALIAN

K

egiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pemantauan, pelaporan, dan pemeriksaan melalui mekanisme kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pelaku SADI di tingkat Provinsi.

3.1 Kondisi Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan Isu penting terkait dengan kondisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan di masing‐masing kecamatan adalah 1) kekosongan FK Agribisnis Perdesaan di Kec. Amanuban Selatan; 2) Keterlambatan gaji dan tunjangan Konsutan PNPM Agribisnis Perdesaan di tingkat Provinsi dan Kecamatan; 3) keterlambatan biaya transportasi bagi PLA dan KAD. Kondisi Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan selanjutnya dapat dibaca pada tabel berikut: Tabel 7: Rekapitulasi kondisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT per 13 Juni 2008 No 1

Maria Regina Tan

Sp SADI

Tgl. Mobilisasi 27‐Nov‐2007

2

Christianto

Sp MONEV

27‐Nov‐2007

3

Jacob Tefni Nuban*

1‐Feb‐2008

4

Dominggus Oematan Djohardjo M Rato Padeda Jacobus Wara Simon Todeng Ediltrudis T. Unge

FK‐SADI, Kec. Amanuban Selatan FK‐SADI, Kec. Mollo Utara FK‐SADI, Kec. Kuan Fatu FK‐SADI, Kec. Aimere FK‐SADI, Kec. Golewa FK‐SADI, Kec. Riung Barat

5 6 7 8

Nama

Jabatan

1‐Feb‐2008 1‐Feb‐2008 1‐Feb‐2008 1‐Feb‐2008 1‐Feb‐2008

Status Gaji Gaji yang belum diterima bulan November (per 27 s/d 3o Nov 2007), Bulan Desember 2007 (kurang Rp 684.000,‐), bulan Februari, bulan April dan Mei 2008 (3 bulan gaji tertunda, 2 bulan kekurangan gaji) Gaji yang belum diterima bulan November (per 27 s/d 30 Nov 2007), bulan April dan Mei 2008 (2 bulan gaji tertunda, 1 bulan kekurangan gaji) Gaji yang belum diterima bulan April dan Mei 2008 s/d 1 Mei s/d 14 Mei (1,5 bulan gaji tertunda) Gaji yang belum diterima bulan April,dan Mei 2008 (2 bulan gaji tertunda) Gaji yang belum diterima bulan April,dan Mei 2008 (2 bulan gaji tertunda) Gaji yang belum diterima dari bulan April,dan Mei 2008 (2 bulan gaji tertunda) Gaji yang belum diterima bulan April,dan Mei 2008 (2 bulan gaji tertunda) Gaji yang belum diterima bulan April,dan Mei 2008 (2 bulan gaji tertunda)

Saran: 9 Pengambil kebijakan program PNPM Mandiri hendaknya segera merekrut dan menetapkan personil FK Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Amanuban Selatan; 9 Pengambil kebijakan program PNPM Mandiri hendaknya memberikan dukungan kebijakan untuk menyelesaikan ketidakpastian revisi DIPA dan pengajuan anggaran untuk gaji konsultan pelaksana Pilot Program SADI. 3.2 Penyerapan DOK Th. 2008 Dana DOK TA 2008 belum dapat dicairkan sangat menghambat proses kegiatan perencanaan di lapangan. Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan maka dilakukan peminjaman dari pihak ketiga. Status pinjaman pihak ketiga diambil dari sisa DOK Perencanaan & Pelatihan Th. Anggaran 2007. Sampai sejauh ini status pinjaman pihak ketiga Pilot Program PNPM Agribisnis Perdesaan dijelaskan melalui table berikut:


8

Tabel 8: Status Pembiayaan Perencanaan Program No Kecamatan Pembiayaan Program (Pinjaman ke Pihak 3) Kabupaten Timor Tengah Selatan 1. Amanuban Selatan Rp. 23,282,500 2. Mollo Utara Rp. 11,264,125 Kuan Fatu Rp. 8,500,000 3. Kabupaten Ngada Aimere Rp. 3,795,000 1. 2. Golewa Rp. 9,745,000 3. Riung Barat Belum teridentifikasi* *Belum teridentifikasi karena kendala lokasi kecamatan yang masih belum terjangkau saluran komunikasi.

Keterlambatan pencairan DOK juga berdampak terhadap kondisi 196 orang Kader Agribisnis Desa dan 6 orang Pendamping Lokal Agribisnis (PLA) yang belum menerima biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan di lapangan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap program dan menurunkan kualitas kerja para pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan. Saran: 9 Perlu adanya dukungan dari pihak satker pusat untuk memberikan penjelasan baik kepada KPPN maupun pemerintah daerah tentang proses pencairan dana DOK. Hal ini untuk meminimalkan permasalahan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program. 3.3 Pelaksanaan Pelatihan Untuk Masyarakat Tabel 9: Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Bulan Januari s/d Juni 2008 No 1

Bulan Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

Kegiatan a. Penyusunan modul pelatihan FK Agribisnis Perdesaan; b. Pelatihan Pra‐Tugas FK Agribisnis Perdesaan di Hotel Regents, Malang. IST materi penggalian gagasan sesuai dengan Permendagri No. 66 Tahun 2007. a. Penyusunan modul pelatihan Kader Agribisnis Desa dan OJT penerapan modul di lapangan; b. Perekrutan dan pelatihan Kader Agribisnis Desa (KAD); a. IST dan OJT materi penggalian gagasan dalam kegiatan Rakor Kabupaten dan pada saat kunjungan lapangan ke Kecamatan dan contoh‐contoh rantai agribisnis dari kegiatan on‐farm dan off‐farm yang bisa dijadikan rujukan bagi FK AP dalam memfasilitasi proses penyusunan usulan kegiatan dari Petani; b. Orientasi kancah, pemantauan IST tentang matriks contoh usulan kegiatan dari NMC dan representative SADI dari World Bank ke lokasi pilot; a. Penguatan materi untuk pelaksanaan proses kegiatan MKP dan MDP; b. Penguatan materi matriks usulan kegiatan agribisnis a. Pelatihan penulisan usulan kegiatan pengembangan agribisnis kepada TPK; b. Penyusunan instrumentasi pendukung bagi Tim Verifikasi; c. Pelatihan tim verifikasi usulan kegiatan.

3.4 Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Keberhasilan Usulan kegiatan dari masing‐masing Desa di 6 Kecamatan lokasi pilot program telah diperoleh melalui serangkaian tahapan kegiatan penggalian gagasan. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya, alangkah baik jika mempertimbangkan beberapa hal dalam upaya untuk menyusun strategi pelaksanaan pilot program. Beberapa hal berikut sebaiknya menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis di wilayah NTT berdasarkan atas hasil observasi, penggalian gagasan dan proses live‐in di lokasi pilot program: Laporan Semester I Periode Januari s/d Juni 2008 Pilot Program PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT

9

a.

b.

c.

d.

e.

Hambatan Modal sosial kelompok masyarakat tani. Kelompok tani hanya berkegiatan jika ada proyek dari pihak pemerintah dan atau LSM dan setelah proyek selesai maka kelompok tani juga mandeg. Kelompok juga belum memiliki sistem manajemen kelembagaan yang solid melalui kesepakatan/komitmen bersama, aturan kelompok, pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam bentuk jadwal pertemuan, kepercayaan (trust) dan tanggungjawab bersama serta sistem pendukung sosial lainnya. Situasi ini terlebih ditemui di desa‐desa terpencil yang memiliki intensitas yang rendah dalam berhubungan dengan kelompok sosial lainnya. Keterbatasan infrastruktur pendukung agribisnis ‐terutama jalan produksi, saluran irigasi‐, mayoritas lokasi pilot program memiliki hambatan dalam hal jalan produksi/pasar. Jika ditinjau dari segi potensi SDA, 6 (enam) lokasi pilot program di Provinsi NTT memang sangat menjanjikan, namun keterisolasian menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam proses pengembangan agribisnis di Provinsi NTT. Sinergi dengan PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dalam bidang pmebangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pendidikan mutlak diharapkan; Keterbatasan pemahaman konsep agribisnis. Keterbatasan pemahaman pelaku program di tingkat Desa dan Kecamatan menyebabkan kurangnya daya imajinasi dalam mengembangkan potensi agribisnis berdasarkan atas komoditas yang menjadi pilihan dalam proses pelaksanaan penggalian gagasan; Hambatan budaya, yang dimaksud dengan hambatan budaya adalah budaya kerja masyarakat petani yang cenderung hidup dalam lingkungan feodal. Pola tani yang dilakukan masih cenderung subsisten, tradisional, belum cukup mampu mengelola waktu untuk usaha peningkatan potensi pertanian, para petani juga masih belum cukup mampu dalam merencanakan lahan, dan mendayagunakan potensi pendukung usaha agribisnis. Ego sektoral pelaku SKPD dalam pengembangan agribisnis di wilayah perdesaan. Tidak dibutuhkan data lagi bahwa isu mengenai sinergi pelaku pembangunan masih relevan untuk terus diupayakan. Melalui forum musrenbang sejak dari Desa sampai Kabupaten diharapkan dapat terjadi dialog‐dialog bagi pelaku pembangunan untuk mengambil peran dan bersinergi.


10

IV. PENUTUP Demikian disampaikan Laporan 6 (enam) tahun anggaran 2008 PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT. Tak dapat ditolak ketika dalam laporan ini banyak kekurangan karena masih banyak hal yang belum dapat disajikan secara rinci dan dianalisa secara kritis dan tajam. Kritik dan saran senantiasa diharapkan dari semua pihak, sehingga dokumen Laporan ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.


11

d Juni 2008 Lampiran:

Recommend Documents