DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
dalam
rangka
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2014 kepada Bupati Bogor, Dinas Pendapatan Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dispenda Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dispenda Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran pengukuran kinerja Dispenda tahun 2014 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, disajikan dalam diagram 1.1.
1
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
2014
DISPENDA TAHUN 2014
Metode penyusunan LAKIP Dispenda Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1.
Kedudukan dan Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tetntang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.
2.
Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; d) pengelolaan kesekretariatan dinas; dan e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
3.
LAKIP 2014
Susunan Organisasi Dispenda merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government). Dengan peranan yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan tugas seharihari, sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi Dispenda, Kepala Dispenda Kabupaten Bogor dibantu oleh: 1) Sekretariat Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi : a.
pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b.
pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
c.
pengelolaan keuangan; dan
d.
pengelolaan situs web.
2) Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat; c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan d. pengelolaan situs web.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha; b. pengelolaan barang/jasa; 3
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.
4) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penatausahaan keuangan; dan b. penyusunan pelaporan keuangan.
5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan perencanaan pendapatan daerah; b. pengelolaan pengembangan pendapatan daerah; c. pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan d. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah.
6) Seksi Perencanaan Seksi Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah; b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; c. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi ; dan d. pelayanan dan analisis benda berharga.
7). Seksi Pengembangan Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan 4
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
penyusunan peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah; b. inventarisasi, pengkajian, dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah; dan c. penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah.
8). Seksi Pengendalian dan Evaluasi Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. pengendalian pemungutan pendapatan daerah; b. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan d. penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.
9). Bidang Pajak Daerah Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Air Tanah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi : a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah; b. pendataan dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah; c. pengelolaan penagihan pajak daerah; dan d. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.
10). Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi : a. Pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah; 5
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
b. pendataan subyek dan obyek pajak daerah; dan c. pengisian dan pemeliharaan kartu data.
11). Seksi Penetapan Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Penetapan mempunyai fungsi : a. penelitian data dan perhitungan pajak daerah; b. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan c. penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.
12). Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Penagihan mempunyai fungsi : a. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak
daerah;
b. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah; dan c. pelayanan
dan
pemrosesan
permohonan
keberatan,
angsuran,
penundaan
pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
13). Bidang PBB Bidang PBB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sector PBB sesuai kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang PBB mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangan daerah; b. pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah; dan c. pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangan daerah.
14). Seksi Pendataan dan Penilaian Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengolahan dan penilaian obyek PBB. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi PBB; 6
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
b. pendataan obyek dan subyek PBB; c. penilaian obyek PBB; dan d. penyiapan bahan pembinaan PBB.
15). Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi obyek maupun subyek pajak PBB. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi : a. pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek PBB; b. penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); c. pengolahan data penerimaan PBB; dan d. pelaporan realisasi penerimaan PBB.
16). Seksi Penagihan dan Keberatan Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan PBB; dan b. Pelayanan dan pemprosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
17). Bidang BPHTB dan Dana Transfer Bidang BPHTB dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang BPHTB dan Dana Transfer mempunyai fungsi : a. pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB; b. pelaksanaan verifikasi BPHTB;dan c. pengelolaan administrasi dana transfer dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain.
7
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
18). Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan keberatan BPHTB. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pemungutan BPHTB; b. penyelesaian pengaduan dan memberikan pelayanan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan, dan pembebasan BPHTB; c. penyiapan dokumen penagihan BPHTB; dan d. pengadministrasian penerimaan BPHTB;
19). Seksi Verifikasi BPHTB Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi BPHTB. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai fungsi : a. penelitian data objek dan subjek BPHTB; b. penelitian perhitungan BPHTB; dan c. pelaksanaan verifikasi obyek dan subyek BPHTB.
20). Seksi Verifikasi BPHTB Seksi Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Dana Transfer mempunyai fungsi : a. koordinasi dan penagihan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan b. pengadministrasian dan pelaporan hasil penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
21). Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
8
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bogor Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Keterangan : _
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PBB
BIDANG BPHTB & Dana Transfer
SEKSI Pendaftaran & Pendaraan
SEKSI Pendataan & Penilaian
SEKSI Validasi & Keberatan BPHTB
SEKSI Pengembangan
SEKSI Penetapan
SEKSI Pengolahan Data & Ingformasi
SEKSI Verifikasi BPHTB
SEKSI Pengendalian& Evaluasi
SEKSI Penagihan
SEKSI Penagihan & Keberatan
SEKSI Dana Transfer
BIDANG Ren & Bang
BIDANG Pajak Daerah
SEKSI Perencanaan
SUB BAGIAN KEUANGAN
:
Garis Instruktif : Garis Koordinatif
UPT
UPT UPT D D
Secara lengkap Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. 1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dispenda Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama: 1.
Kualitas hasil pemeriksaan dan kemampuan aparat pengawasan perlu ditingkatkan;
2.
Tertib
pengendalian
administrasi
keuangan masih perlu disesuaikan dengan
perkembangan peraturan yang baru; 3.
Belum lengkapnya buku-buku peraturan dan referensi pengawasan yang mendukung kualitas pemeriksaan;
4.
Masih ada kegiatan fisik dari unit kerja yang belum terperiksa karena keterbatasan waktu dan personal;
5.
Masih lemahnya pelaksanaan SPIP di sebagian unit kerja;
6.
Kurang cepatnya unit kerja melakukan pemutakhiran/tindak lanjut temuan dan masih lemahnya koordinasi tindak lanjut hasil temuan;
7.
Masih kurangnya tanggungjawab PNS yang wajib pajak untuk membuat LP2P di sebagian unit kerja dan adanya PNS yang kurang paham tentang LP2P karena baru wajib LP2P; 9
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
8.
LAKIP 2014
Pemahaman SAKIP di sebagian unit kerja belum merata dan pelaksanaan masih perlu disempurnakan.
1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada: 1.
Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
5.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dispenda dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
10
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.
Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, serta Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16). Dalam RPJMD memuat Visi dan Misi yang akan menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis
11
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun kerangka perumusan Renstra Dispenda Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Diagram 2.1. berikut ini: Renstra Dispenda
Pernyataan VISI dan MISI
Nilai-nilai Organisasi Analisis SWOT Faktor Penentu Keberhasilan
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Kebijakan
Program-program
Diagram 2.1 Alur Pikir Perencanaan Stratejik
Sebagai gambaran ringkas dari rencana stratejik dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.
Visi Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana, dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Mengacu pada Visi Kabupaten Bogor tahun 2008 - 2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera”, serta masukan-masukan dari seluruh pegawai Dispenda, maka Dispenda Kabupaten Bogor menetapkan Visi sebagai berikut: “Dispenda yang Profesional dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik” Visi ini mengandung makna bahwa Dispenda Kabupaten Bogor akan terus meningkatkan sumber daya pengawasan terutama keahlian, keterampilan dan integritas untuk mewujudkan lembaga pengawasan yang profesional, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor melalui pengawasan yang dilaksanakan Dispenda.
12
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
2. Misi Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut maka Dispenda menetapkan misimisi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Mewujudkan Aparat Dispenda yang Profesional. 3. Tujuan Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari pernyataan misi suatu organisasi. Adapun yang menjadi tujuan Dispenda Kabupaten Bogor adalah: 1. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan; 2. Meningkatkan Kompetensi Aparat dan Ketatalaksanaan Dispenda. 4. Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 2. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan; 3. Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; 4. Meningkatnya Keterampilan Aparatur Serta Sarana dan Prasarana; 5. Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan OPD. 5. Kebijakan 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (OPD); 2. Peningkatan Profesional Aparatur. 6. Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disipin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Inernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sestem Prosedur Pengawasan.
13
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
2.2.
LAKIP 2014
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inspekorat Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor. Tapkin Inspekorat Kabupaten Bogor tahun 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Tapkin Inspekorat Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA Inspekorat Kabupaten Bogor 2013 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Inspekorat Kabupaten Bogor 2013 perubahan. Tapkin Dispenda memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Inspekorat Kabupaten Bogor tahun 2014. Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspekrorat Kabupaten Secara lengkap Tapkin Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2014 disajikan pada Lampiran I.
2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Sebagai penjabaran dari Renstra Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2008-2014, maka Dispenda Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2014. RKT Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap RKT Dispenda Kabupaten Bogor tahun 2014
disajikan dalam
Lampiran II.
14
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
2.4.
Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Surat Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dispenda Kabupaten Bogor diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian membandingkan
Sasaran
Target
Dispenda
dengan
Kabupaten
Realisasi
Bogor
Indikator
diperoleh
Sasaran,
dengan
Pencapaian
cara
Kinerja
Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.
15
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran kinerja digunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut: Misi-1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, yaitu: No
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
1.
Tersedianya Dasar Pengenaan dan Penetapan Pendapatan Daerah Tersedianya Dasar Hukum bagi SKPD dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Pemungutan Pajak Daerah
Dok
3
3
100
Dok
4
4
100
Orang
400
400
100
2.
3.
16
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
Misi-2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan
No
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
1.
Tersedianya Olahan Data Penerimaan Pajak, PBB dan BPHTB Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dokumen
3
3
100
Jenis Pajak & Retribusi Daerah
10 12
10 12
100
3.161.941.904.435
4.570.024.753.090
144,53
2.
3.
Rp
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2014) sebagai berikut :
No
Nama Kegiatan
1.
Pengolahan data Penerimaan Pendapatan Daerah
2.
Analisa Zona Nilai Tanah
3.
Up Dating data PBB
4.
Pendataan Objek Pajak PBB
5.
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
6.
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
7.
Pendataan Wajib Pajak Daerah
8.
Pelayanan Validasi BPHTB
Indikator Keluaran Jumlah dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah Tersedianya Data Nilai Tanah Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona Nilai Tanah Jumlah pendataan objek pajak PBB Pajak PBB Jumlah pemutakhiran data PBB Jumlah Perforasi benda berharga yang terlayani Jumlah lingkup jenis pajak daerah yang didata omset penjualannya Jumlah jenis pajak daerah yang terdaftar Jumlah pelayanan permohonan penelitian BPHTB
Anggaran ( Rp)
Satuan
Target
Dokumen
3
Kecamatan
9
867.795.000
Desa
434
943.200.000
Kecamatan
40
841.672.000
Jenis
3 Pajak Daerah
330.840.000
122.897.000
Jenis
8
275.106.000
Jenis
8
491.744.000
Berkas Validasi
45.000
729.562.000 17
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No
Nama Kegiatan
9.
Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
10.
Penagihan Pajak Daerah
11.
Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
12.
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
13.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah
14.
Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
15.
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
16.
Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
17.
Sosialisasi Pendapatan Daerah
18.
Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
19.
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
20.
Penagihan PBB
21.
Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
Indikator Keluaran Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang tersedia Jumlah penagihan dana transfer Transfer Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang tersedia Jumlah dokumen data potensi sebagai hasil intensfikasi dan ekstensifikasi Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang tersedia Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah Jumlah kecamatan tempat dilaterdistribusi Jumlah media sosialisasi pendapatan Daerah Jumlah aparat yang mengikutin kegiatan bimtek pemungut pajak daerah Jumlah dokumen raperbup/produk hukum pengelolaan pajak daerah Jumlah dana penerimaan PBB
Anggaran ( Rp)
Satuan
Target
Jenis
8
383.232.000
Rp
474.488.814.000
532.462.000
Rp
3.686.198.199.000
Jenis
8
146.234.000
Dokumen
3
571.938.000
2
185.817.000
Dokumen
2
622.404.000
SPPT
1.700.000
848.806.000
Jenis media
4
Orang Angkatan
100 4
832.122.000
Dokumen
4
215.590.000
Rp
195.000.000.000
Dokumen
630.000.000
1.291.280.000
1.117.933.000
Jumlah berkas SSPD BPHTB 18
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No 22.
23.
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran
Satuan
Target
Pengolahan Data BPHTB dan teknologi Informasi
Data BPHTB yang diolah dalam basis data
BPHTB
45000
Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran
Jumlah WP yang menggunakan sistem pelaporan online Jumlah sistem pembayaran online
TITIK
200
SISTEM
1
646.000.000
Pemohon
275
378.877.000
Kecamatan
40
299.408.195
Dokumen
1
827.997.000
Sistem
1
450.000.000
12
477.533.000
24.
Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
25.
Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB
26.
Verifikasi Data Obyek PBB
27.
Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
28.
Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
29.
Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
30.
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat dikelola Jumlah data yang dapat diselesaikan pengaduannya Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai secara lapangan dan individu obyek data PBB Jumlah dokumen penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) Jumlah kecamatan yang diterapkan secara online sistem pelaporannya Jumlah penanganan pengaduan BPHTB terdiri dari : 1. Jumlah Laporan PPAT 2. Jumlah Laporan Blanko 3. Jumlah Penerimaan Jumlah dokumen target penermaan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan
Jenis Jenis Rp.
Dokumen
Anggaran ( Rp) 198.622.000
2.850.876.000
12 310.000.000.000
3
299.561.000
19
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No
31.
Nama Kegiatan Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
Indikator Keluaran Jumlah dokumen penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
Satuan
Anggaran ( Rp)
Target
Dokumen
176.544.000 JUMLAH
19.113.606.195
Misi-3. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
No 1.
2.
3. 4.
5.
Indikator Terwujudnya Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur Terwujudnya perencanaan dan laporan yang akuntabel
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Orang
261
261
100
Orang
261
261
100
Bulan
12
12
100
Sasaran ini dicapai dengan Program dan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2014) sebagai berikut: 1).
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan:
No 1.
2.
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran
Penyediaan jasa Tersedianya surat menyurat kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja Materai Rp.3000 Materai Rp.6000 Penyediaan jasa Jumlah kebutuhan komunikasi, sarana sumber daya air komunikasi, air, dan listrik listrik dan internet - Telepon - Air - Listrik
Satuan
Target
LEMBAR
3350 materai,
Anggaran ( Rp ) 16.830.000
510 perangko
1.752.848.000
Line PDAM Jaringan
23 22 23 20
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran - Internet
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LAKIP 2014
Satuan
Target
Line
20
Anggaran ( Rp )
Jumlah STNK kendaran Dinas/operasional - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 Penyediaan jasa Luas area yang kebersihan kantor dibersihkan
Unit
M2
14
Penyediaan tulis kantor
Jenis
50
400.000.000
Jenis Bulan
25 12
142.990.000
Jenis
9
53.014.000
Bulan
12
alat Tersedianya Kebutuhan ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI Penyediaan barang Jumlah kebutuhan cetakan dan barang cetakan penggandaan dan penggandaan Penyediaan Jumlah kebutuhan komponen komponen instalasi instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor bangunan Penyediaan bahan Jumlah bahan bacaan dan bacaan yang peraturan disediakan perundang Surat kabar undangan Majalah Penyediaan bahan Tersedianya logistik kantor bahan Bakar solar untuk Genset Penyediaan Jumlah jamuan makanan dan makan dan minum minuman rapat dan tamu Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi dan koordinasi yang konsultasi ke dilaksanakan dalam dan luar Perjalanan dalam daerah daerah Perjalanan luar daerah Penyediaan jasa Jumlah tenaga tenaga pendukung pendukung administrasi/teknis administrasi perkantoran perkantoran
96.600.000
38 132
358.064.000
197.490.000
Jenis Jenis Jenis
3 10 2
22 .517.000
Bulan
12
770.500.000
Bulan
12
957.630.000
1.Tenaga kontrak 2.Orang pengelola kearsipan 3. Tenaga Outsourcing
9
194.500.000
2
10
21
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran
13.
Pelayanan dokumentasi arsip SKPD
Jumlah dokumen dan pengelolaan arsip Dispenda
14.
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Penyediaan pengelolaan administrasi barang
Jumlah dokumen pengelolaan arsip administrasi kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang
15.
16.
17.
Penyediaan Sewa Terpenuhinya Tempat kebutuhan sewa gedung/kantor UPT Pengamanan Jumlah piket Sarana dan keamanan kantor Prasarana Perkantoran
LAKIP 2014
Anggaran ( Rp )
Satuan
Target
Tahun
1
166.260.000
Dokumen
5
95.486.000
Jenis ATK
4
28.509.000
Buku Laporan
10
UPT
20
750.000.000
Orang UPT
40
981.000.000
Dinas
12 JUMLAH
6.984.238.000
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan: No
Nama Kegiatan
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan peralatan kantor
2.
4.
Indikator Keluaran
Jumlah Kendaraan Dinas yang dibutuhkan Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan meliputi : 1. Penghancur kertas 2. Server 3. PC 4. NoteBook 5. Printer 6. Monitor 7. HD Eksternal 8. HDD Drive 9. Software Pengadaan Jumlah perlengkapan perlengkapan kantor kantor yang dibutuhkan 1. Security Door 2. AC 3. Rak Arsip 4. Lemari
Satuan
Target
Anggaran ( Rp )
Unit Mobil
6
1.206.250.000
1.395.188.800
unit unit unit unit unit unit unit unit unit
2 2 27 5 11 7 5 2 1 2.374.118.000
unit unit unit unit
5 17 70 4 22
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran
5. Kursi Tunggu 6. Soundsystem 7. Roller Blinds 8. Kamera 9. Proyektor Portable 10. Layar Proyektor 11. Meja Kerja 12. Theodolite Pengadaaan Jumlah instalasi Instalasi Jaringan jaringan listrik dan Listrik dan telekomunikasi Telekomunikasi Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor berupa : Pengecatan dan penyekatan gedung Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional di dinas/operasional Dispenda Pemeliharaan Jumlah peralatan rutin/berkala kantor di Dispenda peralatan gedung yang terpelihara kantor Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya berkala taman taman halaman halaman kantor kantor dan Terbangunnya Kanopi di halaman Kantor Pemeliharaan Terlaksananya rutin/berkala pemeliharaan instalasi jaringan jaringan instalasi listrik dan listrik komunikasi Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/berkala jaringan komputer jaringan BPHTB, komputerisasi terkoneksinya jaringan server dan client Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya berkala bangunan Panggung Reklame menara/media sosialisasi
LAKIP 2014
Anggaran ( Rp )
Satuan
Target
unit unit unit unit unit unit unit unit Jaringan
1 4 1 2 1 4 13 1 2
290.000.000
Gedung
1
357.153.000
Unit Roda 4 Roda 2
38 132
Jenis
5
333.348.000
Tahun
1
02.945.005
jaringan
1
85.000.000
Jaringan BPHTB Jaringan PBB, Jaringan OnLine Bank Titik
1
2.274.427.000
529.525.000
31 1
10
JUMLAH
41.509.000
9.189.463.805
23
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan: No 1.
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Beserta Dinas yang perlengkapannya tersedia
Satuan
Target
orang
216
JUMLAH 4)
60.600.000
60.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan: Indikator Keluaran
No
Nama Kegiatan
1.
Pendidikan dan Pelatihan formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal
2.
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Apartur
Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani
3.
Pendidikan pelatihan formal
dan non
Jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas
Anggaran ( Rp )
Satuan
Target
Orang
16
64.000.000
kali
22
123.560.000
Orang
250
Orang
259
JUMLAH 5)
Anggaran ( Rp )
518.000.000
705.560.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , dengan kegiatan-kegiatan: No
Nama Kegiatan
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan anggaran
2.
3.
4.
Indikator Keluaran Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerjan SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen perencanaan anggaran Dispenda yang tersedia
Anggaran ( Rp )
Satuan
Target
Dokumen
3
70.000.000
Dokumen
1
11.683.000
Dokumen
1
11.583.000
Dokumen
5
234.000.000
24
LAKIP 2014
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No 5.
6.
7.
8.
Nama Kegiatan
Indikator Keluaran
Satuan
Jumlah dokumen Dokumen admnistrasi penatausahaan keuangan Penyusunan renstra Jumlah dokumen Dokumen dan renja SKPD rencana kerja dan renstra Monitoring, Evaluasi Tersedianya Dokumen dan Pelaporan SKPD dokumen hasil monitoring dan evaluasi Publikasi Kinerja Jumlah publikasi Kali SKPD kinerja Dispenda di media Media
Anggaran ( Rp )
Target
Penatausahaan keuangan SKPD
2
158.320.000
3
70.000.000
12
60.000.000
3
143.400.000
5 JUMLAH
758.986.000
3.3. Akuntabilitas Keuangan Dalam tahun anggaran 2014, anggaran Dispenda Kabupaten Bogor sebesar
Rp.
100.928.023.000,-, dari keseluruhan anggaran tahun 2014 tersebut telah terserap sebesar Rp. 89.206.512.431,- atau terserap sebesar 88,39%, dengan rincian belanja langsung sebesar Rp 36.812.454.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.089.642.859,- atau terserap sebesar 70,90%, dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 64.115.569.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.003.569.848,atau terserap sebesar 98,30%. Secara garis besar realisasi anggaran Dispenda tahun 2014 sebagai berikut: No
Anggaran (Rp)
Uraian
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1.
Belanja Langsung
36.812.454.000
26.089.642.859
70,90%,
2.
Belanja Langsung
Tidak
64.115.569.000
63.003.569.848
98,30%
JUMLAH
100.928.023.000
89.206.512.431
88,39%
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dispenda tahun 2014 sebesar Rp. 36.812.454.000,terealisasi sebesar Rp. 26.089.642.859 ,- atau terserap Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan dilakukan efisiensi dari beberapa kegiatan seperti berikut ini:
25
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No.
Program & Kegiatan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Penyediaan pengelolaan administrasi barang Penyediaan sewa tempat Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan peralatan kantor
2.
Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
LAKIP 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Efisiensi (Rp)
16.830.000
16.830.000
100%
1.752.848.000
1.292.181.177
73.72%
96.600.000
41.156.200
42.60%
358.064.000
330.347.280
92.26%%
400.000.000 142.990.000
299.551.340 114.305.900
74.89% 79.94%
53.014.000
50.301.410
94,88%
197.490.000
192.230.800
97,34%
22.517.000
16.664.000
74,01%
770.500.000
706.840.000
91,74%
957.630.000
892.450.084
93,19%
194.500.000
94.250.000
48,46%
166.260.000
158.344.600
95,24%
95.486.000
88.596.303
92,78%
28.509.000
20.208.750
70,89%
750.000.000
600.000.000
80,00%
981.000.000
782.775.000
79,79%
1.206.250.000
1.125.350.00
93,29%
1.395.188.800
1.119.939.320
80,27%
2.374.118.000
1.558.401.200
65,64%
290.000.000
97.000.000
33,45% 26
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No.
3.
4.
5.
Program & Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi Pemeliharaan rutin/berkala bangunan menara/media sosialisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Pendidikan dan Non pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan anggaran Penatausahaan keuangan SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
LAKIP 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Efisiensi (Rp)
357.153.000
160.079.000
44,82%
529.525.000
273.395.640
51,63%
333.348.000
243.628.600
73,09%
302.945.005
81.975.000
27,06%
85.000.000
-
-
2.274.427.000
1.709.613.076
75,17%
41.509.000
-
-
60.600.000
52.244.000
86,21%
64.000.000
-
-
123.560.000
86.505.000
70,01%
518.000.000
372.400.000
71,89%
70.000.000
67.682.950
96,69%
11.683.000
11.682.780
100,00%
11.583.000
11.582.610
100,00%
234.000.000
207.205.300
88,55%
158.320.000
152.646.000
96,42%
70.000.000
68.380.600
97,69%
60.000.000
58.350.200
97,25% 27
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No.
6.
LAKIP 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Efisiensi (Rp)
Publikasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penyusunan data dan perhitungan bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah Penagihan pajak daerah Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah Perhitungan dan penetapan pajak daerah Pengolahan data penerimaan pendapatan daerah Pelayanan pengadministrasian benda berharga Pendistribusian dan pengendalian SPPT PBB Sosialisasi pendapatan daerah Pembinaan aparatur pelaksana pemungut pajak daerah Penyusunan produk hukum dibidang pajak daerah Penagihan PBB Pelayanan validasi BPHTB Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB Evaluasi dan pengendalian BPHTB Penagihan dan pengadministrasian dana transfer Pendataan wajib pajak daerah Pendaftaran wajib pajak daerah Penerbitan dan pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah Penyusunan target penerimaan pendapatan daerah Analisa Zona Nilai Tanah Updating data PBB
143.400.000
143.400.000
100,00%
571.938.000
456.503.300
79,82%
185.817.000
164.274.921
88,41%
532.462.000 622.404.000
500.433.200 566.314.596
93,98% 90,99%
146.234.000
138.863.100
94,96%
330.840.000
311.495.769
94,15%
122.897.000
117.759.000
95,82%
848.806.000
627.656.500
73,95%
1.291.280.000 832.122.000
915.411.150 613.094.442
70,89% 73,68%
215.590.000
149.766.539
69,47%
1.117.933.000 729.562.000 527.554.000
668.519.050 661.009.317
59,80% 90,60%
306.757.738
58,15%
477.533.000
398.600.475
83,47%
630.000.000
348.528.092
55,32%
491.744.000 275.106.000
462.320.900 246.851.720
94,02% 89,73%
383.232.000
370.157.650
96,59%
299.561.000
248.956.000
83,11%
867.795.000 943.200.000
527.215.239 926.746.450
60,75% 98,26%
Pendataan obyek pajak PBB
841.672.000
800.171.272
95,07%
Program & Kegiatan
28
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
No.
Program & Kegiatan Pengolahan data BPHTB dan teknologi informasi Penerapan sistem pelaporan online pajak hotel dan restoran Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi Verifikasi Data Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Penilaian PBB Pada Sektor Telekomunikasi ( Tower/BTS) Pengolahan Teknologi Informasi PBB Intergrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
LAKIP 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Efisiensi (Rp)
198.622.000
182.535.550
91,90%
2.850.876.000
401.200.000
14,07%
378.877.000
323.038.600
85,26%
299.408.195
150.345.000
50,21%
827.997.000
620.428.319
74,93%
646.000.000
440.181.350
68,14%
450.000.000
-
-
176.544.000
146.013.500
82,71%
Dari anggaran Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp.11.721.510.569,-
terealisasi Rp.
10.722.811.141,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 70,87 %, sehingga menunjukkan bahwa pada
umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 89.206.512.431,- atau 0,20%.Jika dibandingkan dengan tahun lalu maka ada penurunan dalam hal efisiensi, dimana tahun 2013 terdapat efisiensi sebesar Rp.69.948.751,- atau 0,25%. Namun pencapaian secara keseluruhan di tahun 2014 menunjukan bahwa program/kegiatan telah dilaksa nakan secara efisien.
29
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dispenda Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dispenda Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dispenda Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dispenda Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program/ kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Inspekorat Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain: 1. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala; 2. Meningkatkan peran Dispenda sebagai Organisasi Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan sebagai Counseling Partner bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta memiliki kebijakan pengawasan melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki peran Korektif, Represif, Preventif, dan Pre-emtif; 3. Selain itu Inspekorat akan berusaha terus untuk:
Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan kemampuan aparat pengawasan;
Menambah sarana mobilitas roda empat dan dua;
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan audit aparat Dispenda ;
Meningkatnya penerapan SAKIP/LAKIP di unit kerja;
Meningkatkan evaluasi dan pemantauan kinerja unit kerja.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013 secara tepat. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dedi Ade Bachtiar Pembina Tingkat I NIP : 196201221985031004
30
DISPENDA KABUPATEN BOGOR
LAKIP 2014
LAMPIRAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
31
