PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ( Niklas Bantika/ D101 09 124)
ABSTRAK Dalam system pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogative yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogative tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa, “Presiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.” Hal ini juga berkaitan dengan prinsip ( Checks and Balances ) serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembgab Negara lainnya, mengenai penmberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala Negara, adapun pokok permasalahan yang dimuat diantaranya Bagaimana pengaturan hukum pemberian grasi menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Bagaimana kedudukan Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisi teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kata kunci: Grasi Presiden Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
I.
system pemerintahan parlementer
PENDAHULUAN A. Latar
atau system cabinet, (iii) system
Belakang
campuran. 1 Sistem pemerintahan
Masalah Cabang kekuasaan eksekutif adalah
yang
Republik
memegang
system
Indonesia Presidential.
menganut Itu
berarti
kewenangan administrasi Negara
Presiden dan wakil Presiden dipilih
yang tertinggi. Dalam hubungan ini,
lansung kepada rakyat ( Pasal 6A
didunia dikenal adanya tiga system
UUD 1945) dan tidak lagi dipilih
Negara
yaitu:
pemerintahan
(i)
presidential,
system
1
Jimly Asshidiqie, pengantar ilmu hukum tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014, hlm323
(ii)
1
oleh
Majelis
Permusyawaratan 2
Rakyat
(MPR).
pemerintahan
Dalam
merupakan hak preogatif presiden
system
Presidential
untuk memberi pengampunan.
ini
Menurut
ketentuan Pasal
terdapat hak sebagai kepala Negara
14 UUD 1945 sebelum perubahan,
dan kepala pemerintahan. Namun,
Presiden mempunyai kewenangan
karena
untuk memberikan grasi, amnesti,
kuatnya
otoritas
yang
dimiliki presiden, timbul persoalan
abolisi, dan
sehingga
terlalu
setelah perubahan UUD 1945 yang
kuatnya otoritas dan kekuasaan
pertama, ketentuan tersebut sedikit
ditangan Presiden diusahakan untuk
mengalami perubahan yaitu dalam
dibatasi.
hal memberi grasi dan rehabilitasi,
kecenderungan
Pembatasan
kekuasaan
rehabilitasi. Namun
Presiden
memperhatikan
Presiden tersebut dilakukan dengan
pertimbangan Mahkamah Agung,
adanya
dan dalam hal memberi Amnesti
perubahan
Undang-Undang
terhadap
Dasar
1945,
dan
Abolisi,
Presiden
memperhatikan DPR.3
dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan presiden
Undang-Undang
dibidang yudisial, berkaitan dengan
22 Tahun 2002 Tentang Grasi
kewenangan
Presiden
dalam
merupakan pengganti dari Undang-
memberikan
Grasi.
Grasi
Undang Nomor 3 Tahun 1950
sebenarnya bukanlah upaya hukum,
Tentang permohonan grasi yang
namun
merupakan
dibentuk pada masa pemerintahan
Negara
untuk
pengampunan yang
hak
kepada
dijatuhi
kepala member
Republik
warganya
sehingga
saat
dengan
system
hukuman
oleh
pengadilan. Pemberian grasi oleh Presiden
selaku
kepala
Indonesia ini tidak
Nomor
serikat, sesuai
ketatanegaraan
Indonesia dan subtansinya sudah
Negara
bukan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif tetapi 3
Abdul Ghofar, perbandingan kekuasaan presiden indo0nesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara maju, Jakarta:kenjana,2009 hlm104.
2
Sahe Tapy J.E, 2007, yang member tauladan dan menjaga nurani hukum dan politik, Jakarta, komisi Hukum Nasional RI, hlm320
2
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tata hukum Indonesia.
tanpam melibatkan pertimbangan
4
dari instansi yang berkaitan dengan
Pada dasarnya, pemberian
system peradilan pidana. Untuk
grasi bukan merupakan persoalan
mengurangi
teknis yuridis peradilan dan tidak
permohonan grasi dan mencegah
terkait dengan penilaian terhadap
penyalahgunaan permohonan grasi,
putusan hakim. Pemberian grasi
dalam Undang-Undang ini diatur
bukan merupakan campur tangan
mengenai
Presiden dalam bidang yudisial,
pengadilan yang dapat diajukan
melainkan hak kepala Negara dalam
grasi paling rendah 2 (dua) tahun
member
serta
ampunan,
kendati
beban
penyelesaian
pembatasan
putusan
ditegaskan
bahwah
pemberian grasi dapat mengubah,
permohonan grasi tidak menunda
meringankan,mengurangi,atau
pelaksanaan
menghapuskan kewajiban menjalani
terhadap
pidana
Disamping
yang
dijatuhkan
pengadilan,tidak
putusan,
putusan
kecuali
pidana
mati.
itu,ditentukan
pula
berarti
bahwa permohonan hanya dapat
menghilangkan kesalahan dan juga
diajukan 1(satu) kali lagi, kecuali
bukan
pidana tertentu dan dengan syarat
merupakan
rehabilitasi
terhadap terpidana. Dalam
tertentu
pengajuan
permohonan
Undang-Undang
grasi dapat diajukan 1(satu) kali
Nomor 05 Tahun 2010 perubahan
lagi. Pengacualian tersebut terbuka
atas
bagi
perubahan
Undang-Undang
terpidana
yang
ditolak
Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi
permohonan grasinya dan telah
ini diatur mengenai prinsip-prinsip
lewat waktu 2 (dua) tahun sejak
umum tentang grasi serta tata cara
tanggal
pengajuan
grasi tersebut atau bagi terpidana
permohonan mengenai
dan
penyelesaian
grasi. tata
cara
Ketentuan
yang
tersebut
penolakan
pernah
terpidana
dilakukan dengan penyerderhanaan
mati
diberi
permohonan
grasi
menjadi
dari
pidana
penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak
4
Lihat penjalasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang grasi.
3
tanggal keputusan pemberian grasi
tersebut
diterima.
pada pelaksaan putusan.
Dasar
hukum
grasi,
B. Rumusan Masalah
amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi
undang-undang
Berdasarkan
dasar
belakang
1945 yaitu pasal 14 uud 1945 yang
1. Bagaimanakah
terpidana menurut UUD 1945?
Agung.
2. Bagaimanakah kedudukan atau
2. Presiden memberi amnesti
kualitas
dengan
presiden
dalam
grasi
terhadap
memberikan
memperhatikan pertimbangan
pengaturan
hukum pemberian grasi terhadap
Mahkamah
abolisi
perlu
berikut:
dengan
memperhatikan
dan
sebagimana
dirumuskan permasalahan sebagai
1. Presiden memberi grasi dan
pertimbangan
masalah
latar
diuraikan diatas maka
berbunyi:
rehabilitasi
tidak akan berpengaruh
terpidana?
Dewan
Perwakilan Rakyat.
II.
Dari beberapa pengaturan
PEMBAHASAN Analisis
Terhadap
baru dalam Undang-Undang Nomor
Pemberian
22 Tahun 2002 tentang grasi ada
Presiden
dirasa lebih menjamin kepastian
Indonesia
hukum bagi pemohon grasi, ternyata
Undang-Undang
ada satu hal yang pengaturannya
Tahun 1945
Grasi
Oleh
Republik Berdasarkan Dasar
tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada pembatasan waktu permohonan
A. Ketentuan Hukum Dalam
Pemberian Grasi
grasi. Untuk putusan berupa pidana penjara
seumur
hidup,
pidana
1. Pemberian
penjara sementara waktu, dengan
Grasi
Sebelum
Perubahan UUD 1945
tidak adanya pembatasan waktu
Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang
4
berbunyi,
‚Presiden
memberi
a. Menurut Undang-Undang Nomor
grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi‛
Pasal
3 Tahun 1950
tersebut
Undang-Undang No.
mencerminkan kekuasaan yang
3
mandiri
Permohonan Grasi, ini dapat
dan
mutlak.
memberikan Presiden
tidak
lembaga
disebut
dengan
memerlukan
Undang
grasi.
tentang
UndangDi
dalam
maupun
Pasal-Pasalnya tidak banyak
cabang
membahas ketentuan formil,
dari
negara
1950
pengampunan
persetujuan pertimbangan
Dalam
Tahun
namun
lebih
Kekuasaan ini sangat besar dan
mengatur
ketentuan
Presiden mempunyai kekuasaan
sifatnya
materil.
Tidak
penuh
terdapat
ketentuan
umum
untuk
yang
lain.
melakukannya.
banyak yang
Menurut penjelasan UUD 1945,
yang
dalam kekuasaan ini Presiden
pendefinisian
bertindak sebagai kepala negara.
yang diatur didalamnya.
Grasi
oleh
presiden
menjelaskan
pada
atas
Permohonan
hal-hal
grasi
dasarnya bukan suatu tindakan
pada Presiden dapat diajukan
hukum, melainkan suatu tindakan
oleh orang yang dihukum
non hukum berdasarkan hak
(terpidana)
prerogatif seorang kepala negara,
hukuman
dengan demikian grasi bersifat
oleh keputusan Kehakiman,
pengampunan
baik militer maupun sipil,
mengurangi memperingan
berupa pidana pidana
yang
dijatuhkan
yang
telah
atau
hukum tetap. Dalam Undangundang
yang
pembatasan
diputuskan
hukuman-
atau
penghapusan pelaksanaan pidana telah
atas
dan
berkekuatan hukum tetap.5
ini
berkekuatan
tidak
dikenal
jenis
putusan
pemidanaan apa saja yang boleh dimohonkan grasinya. Artinya segala jenis hukuman
5
Lihat penjelasan umum undang-undang nomor 22 tahun 2002
apapun yang diputus oleh
5
hakim
dapat
grasi,
termasuk
berat
atau
hukuman dan
dimohonkan
pertimbangan Dewan Perwakilan
hukuman
ringan,
tutupan,
kurungan,
Rakyat.
baik
Dengan
tujuan
pemberian pertimbangan tersebut
penjara
akan
meningkatkan
peran
hukuman
lembaga yudikatif dan legislatif
hukuman
dalam menjalankan mekanisme
kurungan pengganti maupun
(cheks and balance), namun tidak
hukuman mati
mengurangi kekuasaan Presiden.
denda
atau
2. Pemberian
Grasi
Setelah
Selanjutnya
Perubahan UUD 1945 Perubahan kekuasaan prioritas
Presiden
mengenai
telah terdapat dua kali priodeisasi
termasuk
regulasi
agenda 1945,
yang
diatur
dalam
pemberian grasi, sebagaimana
tak
menurut UU No. 22 Tahun 2002
terkecuali Pasal 14. Finalisasi
dan Perubahannya UU No. 5
pembahasan Pasal 14 tersebut
Tahun 2010.
kemudian
UUD
dari
perubahan UUD 1945 tersebut,
dalam
Perubahan
implikasi
disampaikan
dalam
b. Menurut Undang-Undang Nomor
Rapat BP MPR, Rapat Paripurna
22 Tahun 2002
SU MPR, dan terakhir dalam
Undang-Undang
Rapat Pleno Komisi C MPR.6
Nomor
Maka,
14
tentang Grasi, terdiri dari 6
UUDNRI 1945 adalah sebagai
(enam) Bab dan 17 Pasal,
berikut: 1). Presiden memberi
diawali
grasi dan rehabilitasi dengan
Umum
memperhatikan
Ketentuan
rumusan
Pasal
pertimbangan
22
Tahun
Bab dan
2002
Ketentuan diakhiri
Penutup.
Bab Pada
Mahkamah Agung; 2). Presiden
ketentuan umum dijelaskan
memberi amnesti dan abolisi
definisi grasi dan terpidana.
dengan
Grasi adalah pengampunan
memperhatikan
berupa
perubahan,
6
Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI, 2008), 64
peringanan, pengurangan atau penghapusan
6
pelaksanaan
pidana kepada terpidana yang diberikan
oleh
memperoleh
Presiden,
hukum.
sedangkan terpidana adalah
B.Kewenangan
sesorang
Memberi Grasi Menurut Undang-
yang
dipidana
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
memperoleh hukum.
telah kekuatan
Terkait
22 Tahun 2002 Undang-Undang Tahun
tersebut
Bab dan
1. Kewenangan
Ketentuan
Presiden.
pemberian
grasi
Konstitusional
Presiden
Bab
Pasal 1 ayat (1) UUD
Pada
1945 menyebutkan bahwa
ketentuan umum dijelaskan
‚Negara Indonesia adalah
definisi grasi dan terpidana.
Negara
Grasi adalah pengampunan
berbentuk Republik‛ Banyak
berupa
dijumpai pada negara-negara
Ketentuan
diakhiri
seorang
dimiliki
(tiga) hal yaitu menyangkut:9
(enam) Bab dan 17 Pasal,
Umum
kewenangan
grasi,
tersebut dapat ditinjau dari 3
tentang Grasi, terdiri dari 6
diawali
pembrian
Kewenangan 2002
dengan
kewenangan
oleh
22
Dalam
1. Kewenangan Presiden
7
Nomor
Presiden
Undang Dasar 1945
c. Menurut Undang-Undang Nomor
Penutup.
perubahan,
Kesatuan
yang
penghapusan
kedudukan seorang Presiden
pelaksanaan
berbentuk
yang
peringanan, pengurangan atau
adalah
diberikan
Presiden,
pemerintahan dan sekaligus
sedangkan terpidana adalah
sebagai kepala negara. Dua
sesorang
kewenangan sebagai kepala
oleh
yang
pengadilan
dipidana
sebagai
republik,
pidana kepada terpidana yang
berdasarkan
kepala
putusan yang
telah
8
UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2) R. Tony Prayogo, ‚Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi‛, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012. 9
7
kekuatan
8
UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2)
7
negara
kepala
sebagaimana telah ditentukan
pemerintahan inilah yang
dalam Pasal 14 ayat (1) UUD
saat ini disandang Presiden
1945, Pemerintah dan DPR
Republik Indonesia.
telah mengeluarkan UU No.
2. Kewengan
dan
Pemberian
Berdasarkan
Grasi
22 Tahun 2002 jo UU No. 5
Undang-undang
Tahun
Grasi
2010
Tentang
Perubahan Atas UU No. 22 Dalam
rangka
Tahun 2002 Tentang Grasi.
pengaturan lebih lanjut hal-
Bahwa
dalam
hal
Undang
grasi
yang
terkait
grasi
Undangini
diatur
sebagaimana telah ditentukan
mengenai
dalam Pasal 14 ayat (1) UUD
umum tentang grasi serta tata
1945, Pemerintah dan DPR
cara
telah mengeluarkan UU No.
penyelesain
22 Tahun 2002 jo UU No. 5
grasi.
Tahun
2010
Tentang
pengajuan
4. Kewengan Berdasarkan
Tahun 2002 Tentang Grasi.
Grasi
dalam
Undang
grasi
mengenai
Undangini
dan
permohonan
Pemberian
Perubahan Atas UU No. 22
Bahwa
prinsip-prinsip
Grasi
Undang-undang
Dalam
diatur
rangka
pengaturan lebih lanjut hal-
prinsip-prinsip
hal
yang
terkait
grasi
umum tentang grasi serta tata
sebagaimana telah ditentukan
cara
dan
dalam Pasal 14 ayat (1) UUD
permohonan
1945, Pemerintah dan DPR
pengajuan
penyelesain grasi.
telah mengeluarkan UU No.
3. Kewengan
Pemberian
Berdasarkan
Grasi
22 Tahun 2002 jo UU No. 5
Undang-undang
Tahun
Grasi
2010
Tentang
Perubahan Atas UU No. 22 Dalam
rangka
Tahun 2002 Tentang Grasi.
pengaturan lebih lanjut hal-
Bahwa
dalam
hal
Undang
grasi
yang
terkait
grasi
8
Undangini
diatur
mengenai
prinsip-prinsip
atas nama Scaplle Leigh Corby Australia.10
umum tentang grasi serta tata
warga
cara
dan
Dengan pengurangan 5 (lima)
permohonan
tahun masa tahanan, dari yang
pengajuan
penyelesain grasi.
negara
sebelumnya 20 (dua puluh)
5. Kewenangan
Untuk
Mengabulkan
Atau
tahun menjadi 15 (lima belas)
Menolak
tahun,
Permohonan Grasi
namun
diwajibkan
Ketentuan Pasal 4 UU
Corby
tetap
membayar
uang
denda sebesar 100 juta atau
No. 2 Tahun 2002 menyebutkan
dengan
subsider
bahwa
kurungan
selama
‚Presiden
mengabulkan
atau
berhak menolak
penjara 6
(enam)
bulan.
permohonan grasi yang diajukan
Corby sebelumnya telah
terpidana sebagaimana dimaksud
diputuskan
dalam Pasal 2 setelah mendapat
Pengadilan Negeri Denpasar dan
pertimbangan dari Mahkamah
divonis 20 (dua puluh) tahun,
Agung‛. Hak Presiden untuk
karena
mengabulkan
menolak
menyelundupkan 4, 1 kilogram
permohonan grasi disebut dengan
ganja pada tahun 2004. Dan
hak
Presiden.
Corby menjadi narapidana di
Prerogatif
lembaga
atau
prerogatif
Yangmana
hak
bersalah
terbukti
di
telah
pemasyarakatan
Kerobokan Bali. 11
tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden. 10
TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., ‚Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012‛, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012) 11 Lihat di http://www.beritabali.com/index.php/page/berita /dps/detail/23/05/2012/Corby-Tetap-Harus-Bayar-
6. Keputusan Presiden Nomor 22/ G/ Tahun 2012 Pada hari selasa tanggal 15
Mei
2012,
Presiden
mengabulkan permohonan grasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012
9
Dalam
Keputusan
dikalangan
masyarakat,
yang
Presiden No. 22/ G/ Tahun
menilai Presiden tidak serius
2012,
dalam
Presiden
memberikan
mendukung
alasan dan pendapatnya dalam
pemberantasan
mengabulkan permohonan grasi
Indonesia. 12
terhadap
narapidana
narkoba
narkoba
Dan dikonfirmasikan
memberikan
Mahkamah
dasar
dari
pemikirannya
memberikan
sebagaimana berikut:
di
sebelumnya
transnasional ini dengan tanpa penjelasan
semangat
bahwa Agung
juga
pertimbangannya
berkaitan pemberian grasi dalam
”Bahwa
setelah
Keppres No. 22/ G/ Tahun 2012
mempertimbangkan
secara
oleh Presiden dalam 3 (tiga) hal,
grasi
yaitu; 1). Terpidana (Corby)
seksama
permohonan
terpidana
yang
namanya
mengalami
depresi
tercantum dalam keputusan ini
sehingga
terdapat cukup alasan untuk
psikiater; 2). Terpidana (Corby)
memberikan
hingga kini masih merasa tidak
grasi
kepada
terpidana tersebut’’
perlu
berat
didampingi
bersalah karena narkotika yang
Yang menurut beberapa
ditemukan
adalah
disisipkan
pakar hukum dan organisasi
orang tidak dikenal; 3). Polisi
kemasyarakatan yang bergerak
Australia tidak memiliki catatan
dalam pemberantasan narkoba
cacat Corby terkait narkoba.13
menilai,
Presiden
tidak
Selanjutnya,
transparan dan terkesan tertutup
pandangan
dalam
memberikan
pemberian grasi Corby ini sudah
dalam
tepat karena dalam pemberian
penjelasannya memberikan
grasi
tersebut.
12
Jimly
dalam Asshidiqie,
TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., ‚Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia... 13 Lihat dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik /12/05/25/m4ktn5-inilah-tiga-pendapat-ma-yangdijadikan-dasar-grasi-corby diakses 15 Januari 2014
Sehingga banyak menimbulkan stigma negatif dan konroversi Pidana-Denda/201107021104, diakses 2 Januari 2014
10
grasi wajib ada pertimbangan
memperhatikan
dari
Mahkamah
Mahkamah
Agung,
Agung,
meskipun isinya tidak mengikat.
Pemberian grasi yang
Namun di sini Presiden perlu
menjadi Kewenangan
memberikan penjelasan yang
Konstitusional
dijadikan
Presiden
alasan
dalam
grasi
tersebut
memberikan sehingga
tidak
sebagai
Kepala Negara, dalam
menimbulkan
menggunakan
kontroversi.14
kewenangannya dengan memperhatikan lembaga
dari
Negara
lainnya
yang
memegang kekuasaan III.
PENUTUP
sesuai
A. Kesimpulan
wewenangnya. Dimaksudkan
1. Pengaturan
terjalin
Kewenangan Presiden dalam
lembaga
Nomor 5 Tahun 2010
Tentang
perubahan
tersebut
atas Undang-Undang 22
antara
Presiden dan kedua
Undang-Undang
Grasi
saling
mengimbangi
menurut
Tentang
agar
mengawasi dan saling
pemberian
grasi
Nomor
dengan
Negara dalam
pelaksanaan
tugas
kenegaraan
sesuai
dengan
Tahun
hal
prinsip
Checks and Balances.
2002 Tentang Grasi,
2. Pemberian Grasi oleh
dengan
Presiden
14
Lihat http://www.beritasatu.com/nasional/51105-jimlygrasi-bukan-hak-prerogatifpresiden. html diakses 15 Januari 2014
menimbulkan implikasi
11
hukum
terhadap
terpidana
yang
grasinya ditolak oleh
mengajukan
Presiden,
sehingga
permohonan
grasi.
terpidana tepap harus
Keputusan
yang
menjalani
pidana
diambil oleh Presiden,
sesuai dengan putusan
baik
bersifat
pengadilan yang telah
maupun
berkekuatan
yang
menolak mengabulkan permohonan
tetap. grasi,
tidak
B. Saran
akan
memperberat
pidana
yang
diputus
Disarankan bahwa untuk memberi jaminan adanya suatu kepastian, terhadap
pengadilan. Terpidana yang
perbuatan hukum dalam
mendapatkan
masyarakat
Grasi akan merasakan kebebasan
karena
dapat
keluar
mengajukan pernohonan Grasi terhadap Presiden supaya
dari segala kewajiban
yang padanya.
khususnya
kepada narapidana yang
secepatnya dan bebas
menjalani
hukum
pidana dijatuhkan
mendapat
pengampunan
atau
pengurangan
masa
tahanannya sesuai dengan
Implikasi
Undang-Undang
hukum yang paling
yang
berlaku dalam pengaturan
berat yang diterima
Grasi.
oleh terpidana adalah
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Jimly Asshidiqie, pengantar ilmu hukum tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014.
12
SaheTapy J.E, yang memberi tauladan dan menjaga nurani hukum dan politik, Jakarta, komisi Hukum Nasional RI.2007 Abdul Ghofar, perbandingan kekuasaan Presiden indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara maju, Jakarta:kenjana,2009.
Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI, 2008) R. Tony Prayogo, ‚Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi‛, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012. TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al‚Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012
B. Website/internet http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/23/05/2012/Corby Tetap-Harus-Bayar-Pidana-Denda/201107021104, diakses 2 Januari 2014 Lihat
dalam
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-
inilah-tiga-pendapat-ma-yang- dijadikan-dasar-grasi-corby diakses 15 Januari 2014 http://www.beritasatu.com/nasional/51105-jimly-grasi-bukan-hak-prerogatifpresiden. html diakses 15 Januari 2014 C.PerUndang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
13
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi
BIODATA
14
Nama
: Niklas Bantika
Tempat/Tanggal Lahir
: Honbbola,24 Agustus 1990
Agama
: Islam
Alamat E-Mail
:
[email protected]
No. Telp
: 085341419370
15
