Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor … Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menyusun uraian tugas pokok dan fungsi Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Jambi

b.

bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor …. Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi sesuai perkembangan saat ini sehingga perlu diterbitkan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Jambi;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas pokok dan fungsi Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Jambi.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.

Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah=Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomo0r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

5 6

7 8 9

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tengtang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 11). MEMUTUSKAN

Menetapkan : URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) PROVINSI JAMBI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Daerah adalah Provinsi Jambi; Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi; Gubernur adalah Gubernur Jambi; Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi; Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung. 7. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung yang selanjutnya disebut UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung adalah unsur pelaksana teknis Taman Hutan Raya untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja Lintas Kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi; 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab wewenang, pembinaan dan hak dalam suatu susunan organisasi pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat mandiri, seperti Polisi Kehutanan (POLHUT), Pengedali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL)

2


BAB II TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA SEKITAR TANJUNG Bagian Pertama TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung adalah unsure pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang berada dibawah dan bertangjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan seperti Kepastian kawasan hutan, legalitas organisasi, dukungan stakeholder, main streaming, sumberdaya manusia, keuangan, kelola pendapatan, PNBP, Inventarisasi, Taman Hutan Raya berada di kawasan hutan Sekitar Tanjung, melakukan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, reklamasi, Rehabilitasi / penanaman, pemeliharaan, Pengendalian hama & penyakit; illegal logging di dalam kawasan, kebakaran, Inventarisasi dan penyelesaian konflik, akses dan kerjasama masyarakat, Pemanfaatan Taman Hutan Raya Berbasis Masyarakat, peluang usaha alternative/off forest berbasis masyarakat, Inventarisasi potensi, perencanaan P2B, pemasaran (beyond selling); peluang dan memelihara kerjasama, monev kerjasama, peluang usaha, pengamanan yang dapat dimanfaatkan resort resort, koordinasi dengan penegak dan penegakan hukum, penyuluhan, komunikasi/hubungan pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perseroan Terbatas (PT), Donor, penyebarluasan informasi Taman Hutan Raya, mengkoordinir resort, mandor persemaian, pemeliharaan, pengamanan pemberdayaan dan hubungan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi : 1. Pendekatan antara unit kerja 2. Tata Usaha 3. Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Monitoring dan Evaluasi 4. Promosi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 5. Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar (TAHURA) 6. Pemasaran Dan Pengembangan Bisnis Taman Hutan Raya (TAHURA) 7. Pengamanan Taman Hutan Raya (TAHURA) 8. Hubungan Kemasyarakatan Sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) 9. Pemangkuanutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung (3) Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung b. Sub. Bagian Tata Usaha Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung c. Seksi Perencanaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung

d. Seksi Pengendalian Dan Pemantauan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung e. Jabatan Fungsional tertentu dan f. Jabatan Fungsional Umum. (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepa Seksi yang berada dibawah

3


dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (UPTD) Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung. Bagian Kedua Kepala Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung . Pasal 3 Kepala Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung mempunyai tugas: a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi, dan Pejabat Fungsional tertentu Bidang Kehutanan yang berada di lingkup Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung Bagian Ketiga Sub. Bagian Tata Usaha Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung Pasal 4

(1) Sub. Bagian Tata Usaha Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan merumuskan, membina, mengendalikan dan mengarahkan tugas pejabat fungsional umum yang membidangi Rencana dan Evaluasi pelaksanaan anggaran rumah tangga Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung yang membidangi Umum Dan Kepegawaian, yang membidangi Administrasi Keuangan Dan Asset Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. melaksanakan Manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis fungsional tertentu dan Umum di wilayah kerja Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung; b. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan protokoler, surat menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana di wilayah kerja Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung; c. melaksanakan koordinasi dan perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan di wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan Sarolangun, Merangin, Kerinci Dan Kota Sungai Penuh; d. melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan Asset wilayah kerja Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung; Bagian keempat

Seksi Perencanaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung Pasal 5 (1) Seksi Perencanaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung mempunyai tugas melakukan perencanaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanbjung, monitoring dan evaluasi, melakukan perencanaan Promosi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung, melakukan perencanaan Perlindungan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung, melakukan perencanaan pemasaran dan pengembangan bisnis Taman Hutan Raya

4


(TAHURA) Sekitar Tanjung, melakukan perencanaan Pengamanan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung, melakukan perencanaan Hubungan Kemasyarakatan masyarakat Sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung melakukan perencanaan Bantuan Teknis Kehutanan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Seksi Perencanaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung mempunyai fungsi : 1. Perencanaan Hutan, Monitoring dan Evaluasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 2. Perencanaan Promosi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 3. Perencanaan Perlindungan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 4. Pemasaran Dan Pengembangan Bisnis dan Pemberdayaan Masyarakat Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 5. Perencanaan Pengamanan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 6. Perencanaan Hubungan Kemasyarakat yang berdomisili di Sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 7. Perencanaan Bantuan Teknis Kehutanan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Dan Pemantauan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung Pasal 6 (1) Seksi Pengendalian Dan Pemantauan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung mempunyai tugas mengendalian monitoring dan evaluasi, mengendalikan dan pemantauan Proomosi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung, melakukan pengendalian dan pemantauan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengendalikan dan pemantauan Pemasaran Dan Pengembangan Bisnis, melakukan pengendalian dan pemantauan Pengamanan Hutan, melakukan pengendalian dan pemantauan Hubungan Kemasyarakatn yang berdomisili di sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung, melakukan pengendalian dan pemantauan, melakukan pengendalian dan pemantauan Bantuan Teknis Kehutanan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pengendalian Dan Pemantauan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung mempunyai fungsi : 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 2. Melakukan Pengendalian Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 3. Melakukan Pemantauan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 4. Melakukan Pemasaran Dan Pengembangan Bisnis Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 5. Melakukan pengendalian dan pemantauan Pengamanan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 6. Melakukan pengendalian dan pemantauan hubungan kemasyarakatan di sekitar Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 7. Melakukan pengendalian dan pemantauan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung 8. Melakukan pengendalian dan pemantauan Bantuan Teknis Kehutanan

5


BAB III ESELONERING Pasal 7 Susunan eselon dilingkungan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung adalah : a. Kepala Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung merupakan jabatan Struktural eselon III.a; b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV.a; c. Kepala Seksi merupakan jabatan Struktural eselon IV.a. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 Kepala Taman Hutan Raya (TAHURA), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9 (1)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

(2)

Setiap pimpinan wajib

melaksanakan pengawasan

melekat pada

bawahan yang dipimpin. BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 10 (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung terus menerus dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diterbitkan; (2) Apabila Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung

tidak atau

kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Pemerintah Provinsi Jambi, maka terhadap Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung yang bersangkutan oleh Gubernur Jambi dilakukan perampingan; (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: a. Penghapusan; b. Perubahan status atau c. Penggabungan dengan Cabang Dinas Kehutanan lain

6


BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi Ditetapkan di Jambi pada tanggal

2016

GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM Pembina Utama NIP. 196012111985031009 BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR

7


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

Recommend Documents