Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN DIREKTORAT BINA USAHA KEHUTANAN TANAMAN Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt.V, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270. Telepon : (021) 5730258, 5730259 Fax : 5733336, 5730258 Kotak Pos : 56 JKWB

SAMBUTAN DIREKTUR BINA USAHA KEHUTANAN TANAMAN Pada Acara : Wrap Up Meeting Proyek ITTO PD.396/06 Rev.2 (F) Strategy for Developing Plantation Forest : A Conflict Resolution Approach In Indonesia Proyek Hibah Luar Negeri Kerjasama antara Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan, Kementrian Kehutanan dengan International Tropical Timber Organization ( ITTO ) Rabu, 28 Maret 2012 Hotel Grand Abadi, Jambi

Yang terhormat, Saudara Ketua Bappeda Provinsi Jambi atau yang mewakili Saudara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Saudara Kepala SKPD lingkup Provinsi Jambi atau yang mewakili Saudara Kepala Dinas yang menangani pembangunan Kehutanan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi atau yang mewakili Saudara Perwakilan perguruan tinggi dan LSM di lingkup Provinsi Jambi Saudara Kepala BP2HP dan UPT Kementrian Kehutanan lainnya lingkup Provinsi Jambi Saudara Direksi Perusahaan IUPHHK-HTI PT. Wira Karya Sakti ( WKS ) Hadirin para undangan dan peserta “ Wrap Up Meeting Proyek ITTO PD. 396/06 Rev.2 (F) Strategy for Developing Plantation Forest : A Conflict Resolution Approach In Indonesia” yang berbahagia.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Assalammualaikum wr.wb, Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi, Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena atas Karunia dan Perkenan-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat, untuk mengikuti acara “ Wrap Up Meeting Proyek ITTO PD. 396/06 Rev.2 (F) Strategy for Developing Plantation Forest : A Conflict Resolution Approach In Indonesia” di tempat yang nyaman dan representatif ini. Saudara-saudara peserta wrap up meeting. Pembangunan hutan tanaman di Indonesia kedepan akan menjadi prioritas utama pembangunan kehutanan di Indonesia. Secara bertahap, kita sudah mengurangi ketergantungan kepada hutan alam dan mengalihkan prioritas kepada peningkatan pembangunan hutan tanaman. Dalam Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan Tahun 2010-2014, Kementerian Kehutanan telah menetapkan sasaran penambahan luas areal usaha hutan tanaman sebesar 3 (tiga) juta Ha atau sekitar 600.000 Ha per tahun melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) dan hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR). Dari target 600.000 Ha pertahun tersebut minimal 50.000 Ha atau sekitar minimal 8,33 % adalah untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Disamping itu, pemerintah juga menetapkan target penambahan luas tanaman baru pada areal IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR seluas 2.650.000 Ha atau sekitar 530.000 Ha per tahun. Sasaran pembangunan hutan tanaman tersebut akan sulit dicapai apabila banyak faktor yang menghambat pembangunan hutan tanaman di Indonesia. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah adanya konflik pemanfaatan lahan yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha tanaman industri (IUPHHK-HTI). Saudara-saudara peserta wrap up meeting. Masalah konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan produksi antara masyarakat dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Sebetulnya sudah lama terjadi. Hal ini disebabkan pada saat IUPHHK-HTI diterbitkan tidak seluruh arealnya dalam keadaan clear and clean. Sudah sangat lazim ditemukan adanya aktivitas kehidupan bahkan pemukiman masyarakat di dalam areal IUPHHK-HTI.


Konflik ini juga terjadi karena masyarakat menilai adanya ketidakadilan dalam pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Sekarang ini masalah konflik pemanfaatan lahan berkembang menjadi suatu masalah yang kompleks. Pemicu atau pemyebab konflik pun sangat bervariasi. Adanya daya tarik ekonomi dari usaha perkebunan kelapa sawit, karet dan pertambangan, dapat menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk mengokupasi atau merambah lahan hutan. Klaim kepemilikan lahan hutan juga terjadi karena lahan hutan bisa dijadikan obyek jual beli illegal untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Penyebab konflik lainnya yang tidak kalah menarik adalah adanya kepentingan terselubung yang dilatarbelakangi kepentingan pribadi (oknum) atau industri (perusahaan), termasuk kepentingan politis. Dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus konflik tersebut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kementrian Kehutanan dapat melakukan langkah pendekatan hukum (represif) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan prinsip win-win resolution. Khusus untuk konflik pemanfaatan lahan yang berhubungan dengan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan, pemerintah tentunya memprioritaskan pada pendekatan kesejahteraan sehingga solusi yang di peroleh bukan solusi sesaat tetapi merupakan solusi yang terstruktur dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudara peserta wrap up meeting, Pemerintah menyadari bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pertambahan penduduk dan keterbatasan lahan di luar kawasan hutan menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap lahan kawasan hutan semakin meningkat. Sesungguhnya berkaitan dengan akses atau kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan sudah diamanatkan dan di atur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Pada PP Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 83 disebutkan bahwa “untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam peningkatan kesejahteraannya”. Selanjutnya pada pasal 84 disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat setempat dapat dilakukan melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan.


Dengan demikian, berdasarkan PP. No. 6 Tahun 2007 dan perubahannya PP. No. 3 Tahun 2008, maka wadah dan akses pemanfaatan sumber daya hutan yang disediakan atau yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara langsung terdiri dari Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat dan Kemitraan harus dapat direalisasikan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi arah kebijakan dalam penyelesaian resolusi konflik pemanfaatan lahan kawasan hutan dimana masyarakat terlibat di dalamnya. Saudara-saudara peserta wrap up meeting, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman dapat dilakukan melalui pemberian IUPHHK-HTR serta mengembangkan kemitraan dan kolaborasi antara pemegang IUPHHK-HTI dengan masyarakat. Mengenai pengembangan kemitraan pembangunan hutan tanaman yang melibatkan masyarakat, sesuai peraturan yang ada, pemerintah mewajibkan seluruh pemegang IUPHHK-HTI untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setidaknya melalui 4 (empat) kewajiban yaitu : 1) perusahaan harus memperdulikan masyarakat yang sudah terlanjur bermukim dan melakukan kegiatan di areal IUPHHK-HTI sebelum diterbitkannya IUPHHK-HTI; 2) Perusahaan wajib menyisihkan 5 % arealnya bagi pengembangan tanaman kehidupan yang dikerjasamakan dengan masyarakat; 3) perusahaan wajib melakukan kelola sosial dalam rangka implementasi prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari (sustainable plantation forest management); dan 4) perusahaan wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Saudara-saudara peserta wrap up meeting, Proyek ITTO PD.396/06 Rev.2 (F) yang berjudul “Strategy for Developing Plantation Forest : A Conflict Resolution Approach“ yang dilaksanakan sejak Desember 2007, telah mendapatkan pelajaran lapangan yang sangat berharga yang diperoleh selama mempelajari konflik pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK-HTI dan melakukan proses-proses resolusi konflik melalui pendekatan kesejahteraan yang berujung pada terbangunnya kemitraan atau kolaborasi pembangunan hutan tanaman. Karena merupakan proyek tentunya konflik yang dipilih untuk dipelajari dan dianalisa adalah konflik yang terjadi di tingkat tapak dengan luasan dampak yang dapat dijangkau oleh skala keproyekan. Walaupun berskala kecil, proses membangun resolusi konflik serta kolaborasi antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI bukanlah proses yang mudah karena masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan dan tujuan yang tidak sama serta adanya rasa dan sikap saling curiga. Melalui pilihan metodelogi dan proses mediasi yang tepat, Proyek ITTO PD.396/06 Rev.2 (F) dapat menyusun suatu rumusan strategi pembangunan hutan tanaman kolaborasi sebagai pendekatan resolusi konflik dalam pembangunan hutan tanaman. Selanjutnya adaptasi dari rumusan strategi tersebut, diimplementasikan pada


tingkat tapak melalui pembangunan dua demplot hutan tanaman kolaborasi antara kelompok masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi lokasi demplot seluas 55 Ha berada di dalam areal IUPHHK-HTI PT. Wira Karya Sakti (WKS) di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kolaborasi pembangunan hutan tanaman di lokasi demplot melibatkan 23 anggota Kelompok Tani Hutan Harapan Mulia Lestari. Konsepnya adalah mengganti tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh sebagian anggota kelompok tani dengan tanaman Jelutung dengan pola agroforestri yang sesuai dengan kondisi fisik lahan dan kesuburan tanahnya. Di Provinsi Kalimantan Selatan, kolaborasi pembangunan hutan tanaman sudah ditingkatkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman atau Memoradum of Understanding (MOU) Pembangunan Hutan Tanaman antara Kelompok Tani Hutan Bina Hutan Lestari dengan IUPHHK-HTI PT. Aya Yayang Indonesia pada tanggal 5 Desember 2011 yang lalu. Dokumen MOU ini mengikat dan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berkolaborasi termasuk mengatur hak dan kewajiban para anggota kelompok tani. Di Jambi, Draft Final MOU Pembangunan Hutan Tanaman Kolaboratif antara Kelompok Tani Harapan Mulia Lestari dan IUPHHK-HTI PT. Wira Karya Sakti (WKS) sudah disepakati bersama dan insya allah akan ditandatangani pihak yang berkolaborasi dan para saksi pada hari jum’at 30 Maret 2012 di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saudara-saudara peserta wrap up meeting, Walaupun apa yang dikerjakan oleh Proyek ITTO PD.396/06 mungkin bukan merupakan sesuatu yang besar dalam perspektif resolusi konflik pemanfaatan lahan pada pembangunan hutan tanaman, namun hasil dan pembelajaran yang diperoleh dari proyek ITTO PD.396/06 hendaknya dapat dijadikan suatu referensi dan dapat disebarluaskan sehingga strategi pembangunan hutan tanaman kolaborasi dapat diterapkan sebagai suatu alternatif pendekatan resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman di daerah lainnya. Saudara-saudara peserta wrap up meeting, Demikian sambutan saya dan perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpatisipasi membantu pelaksanaan dan kelancaran proyek ITTO PD.396/06 Rev.2 (F) di Provinsi Jambi ini. Saya juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan panitia yang telah dengan baik mempersiapkan acara wrap up meeting ini.


Terakhir kami berharap agar kolaborasi pembangunan hutan tanaman di lokasi demplot Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang difasilitasi oleh proyek ITTO PD.396/06 Rev.2 (F) dapat terus dilanjutkan serta dilakukan pembinaan dan pengembangan baik oleh PT. WKS maupun oleh para pihak dan instansi terkait khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan umumnya di Provinsi Jambi. Terimakasih Wassalammualaikum wr, wb. Jakarta, Maret 2012 Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Herry Prijono


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

Recommend Documents