Cover Mei Rev.FH11 Fri May 30 10:09:

Cover Mei Rev.FH11 Fri May 30 10:09:06 2014

Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

16

Sugiyan Enjoy Me to nyu Meski Ja luh uh EDISI MEI / TAHUN V

FORUM INTERAKTIF PENYULUHAN KELAUTAN & PERIKANAN

2014

Dukungan Pemerintah Pemerin Pemer intah tah untuk untuk Penyuluhan Penyuluhan Pen yuluhan 8

Langkah Strategis dan Prioritas Penyuluhan Perikanan

Composite

12

9

Percontohan Penyuluhan Budidaya Udang Sistem Busmetik

Untung Berlipat dengan Benih Nila Unggul

Kontakmina

Prisma

Alat Sosialisasi

Mari Bersinergi Posisi dan peran penyuluh perikanan kian banyak dibutuhkan di berbagai daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan produksi ikan di berbagai sentra budidaya, penangkapan, maupun pongolahan perikanan. Tumbuhnya pelaku dan kelompok baru pelaku usaha perikanan harusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk terus mengembangkan penyuluhan perikanan. Faktanya sejauh ini belum semua daerah di Indonesia mengakomodasi peran penting penyuluhan. Secara kelembagaan dan ketenagaan kegiatan penyuluhan masih butuh banyak perkembangan. Jumlah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang sudah terbentuk di provinsi saat ini sebanyak 31, dan 22 diantaranya sudah bernomenklatur Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh). Jumlah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang sudah terbentuk di kabupaten/kota saat ini sebanyak 332 dan 151 diantaranya sudah bernomenklatur Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh). Sedangkan 165 kabupaten/kota masih terintegrasi ke dinas lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jumlah kelembagaan penyuluhan di kecamatan yang sudah terbentuk bernomenklatur Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 5.124 dari total 6.994 kecamatan. Sementara jumlah ketenagaan penyuluh perikanan total sebesar 11.435 orang. Jumlah tersebut terdiri dari penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) 3.281 orang, penyuluh swadaya 7.500 orang, dan PPTK (Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak) 1.300 orang. Tentanya masih dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga penyuluh lagi mengingat sebaran potensi kelautan dan perikanan nasional sangat luas. Oleh karena itu perlu ada dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan penyuluhan. Dukungan tersebut tengah didorong oleh Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakornas P3K) yang kini sekretariatnya dipegang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) untuk periode 2014-2015. Sejumlah kegiatan tengah digarap Bakornas P3K, seperti akselerasi penyelesaian beberapa legislasi mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang tunjangan profesi penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil), Perpres tentang penyesuaian tunjangan fungsional penyuluh perikanan, sampai Perpres tentang kelembagaan penyuluhan pemerintah. Serta program lain terkait koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan di tingkat pusat. Hadirnya Bakornas P3K merupakan bentuk sinergi dari sejumlah instansi terkait untuk secara bersama mendorong kepentingan dan kebutuhan penyuluhan. Sinergi yang dimaksud mulai dari tiap sektor (pertanian, perikanan, dan kehutanan) terkait dengan Bakornas P3K. contohnya penyelesaian beberapa legislagi guna mendukung peran dan fungsi penyuluhan. Kemudian sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antara lain mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengoptimalisasi implementatif programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pemerintah pusat membuat panduan programannya, sementar pemerintah daerah mengimplementasikan programa penyuluhan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Tidak kalah pentingnya sinergi antara sesama instansi terkait penyuluhan di daerah. Contohnya antara Bakorluh dengan Bappeluh, kemudian antara Bapeluh dengan dinas terkait. Sinkronisasi arah pembangunan dan pelaksanaan programa penyuluhan di daerah sangat penting, supaya kegiatan yang dilaksanakan bisa lebih tepat sasaran dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Bakornas P3K juga berperan mendorong kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyuluh perikanan secara berkala dan merata. Hal ini menjadi penting mengingat teknologi perikanan berkembang dengan cepat. Kecepatan penyebaran arus informasi teknologi kini menjadi kunci untuk memperkuat fungsi penyuluh perikanan. Kegiatan penyuluhan hendaknya ditingkatkan dengan mengintensifkan komunikasi terhadap mitra kegiatan serta pemanfaatan cyber extension oleh kalangan penyuluh perikanan.

Pengarah Kepala Pusat Penyuluhan KP - Ir. Rina, M.Si Penanggung Jawab Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan KP - Untung Prasetyono, A.Pi, MM Dewan Redaksi Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan KP - Kadi Istrianto, A.Pi, M.Pd Kabid Program, Monev KP Kusdiantoro, S.Pi, M.Sc Pimpinan Redaksi Kasubid Metode dan Materi Penyhuluhan KP - Zainora, SP

Redaktur Zainora, SP Cece Sudrajat, S.St.Pi, M.AP Ir. R. Gelora Wijayanto, M.Si Editor Set BPSDMKP/Dra. Hera Rusida, MM Tata Letak Fauzi, A.Md Sirkulasi/Distribusi Souli Asianto Sekretariat Redaksi Gedung Mina Bahari III Lantai 6, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110. Telp: 021 3513300-3513255. Fax 021 3513328

Redaksi menerima naskah/artikel berikut foto pendukung terkait sektor kelautan dan perikanan khususnya tentang penyuluhan dari para penyuluh perikanan di seluruh Indonesia untuk dimuat di Tabloid Infomina. Naskah/artikel bisa dikirim melalui email : [email protected]. Untuk konfirmasi ke 085692257805.

Media ujung tombak mempercepat sosialisasi programprogram yang telah dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Infomina menjadi corong bagi penyuluh perikanan. Maju terus Infomina. Reza-Wonosobo

Jawab: Terimakasih atas motivasi yang telah anda berikan demi kemajuan infomina. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran atas tercapainya visi dan misi Infomina ke depan, yaitu menjadi media informasi yang aktif dan akurat.

Teknologi Terbaru Saya ingin menyampaikan saran agar Infomina lebih banyak mengekpos teknologi dan inovasi seputar kelautan dan perikanan sehingga dapat diterapkan masyarakat untuk meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dani - Bengkulu

Edisi Mei/Th.V/2014

Jawab: Terimakasih atas masukan yang anda berikan. Kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk mempublikasikan teknologi terbaru kelautan dan perikanan.

Ekspos Kegiatan Daerah Rubrik yang ada di dalam Infomina sudah cukup bagus. Namun saya sarankan, perbanyak mengekspos kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan di daerah. Dengan demikian pembaca dapat mengetahui bagaimana perkembangan di daerah dan diharapkan pemerintah bisa mengawasi dan mengikuti perkembangannya. Ami – AceH

Jawab: Kami akan berusaha untuk mengekspos kegiatan–kegiatan masyarakat khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang ada di daerah melalui kontributor

kami yang berada di daerah di Indonesia.

SebarLuaskan Terimakasih bagi Infomina yang memberikan informasi kelautan dan perikanan. Terus sebarluaskan kegiatan kelautan dan perikanan karena semakin banyak informasi maka semakin terbuka jendela kita, sehingga sumber daya manusia kelautan dan perikanan pun semakin termotivasi. Mari kita tingkatkan kinerja sehingga target produksi yang dicanangkan dapat tercapai. Arif – Belitung

Jawab: Dukungan yang positif membuat kami akan semakin bergairah untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kami selalu terbuka untuk mendengarkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan media ini.

Klik ! http://pusluh.kkp.go.id

Cyber Extension Pusluh KP Bagi Penyuluh Perikanan yang ingin mendapatkan Tabloid

Hubungi:

085692257805

Daftar Isi Prisma: Mari Bersinergi ........................................................................................................................... 2 Opini: Amandemen Undang-Undang Nomor 16/2006 ............................................................. 3 Mina Utama: Dukungan Pemerintah untuk Penyuluhan............................................................. 4 Suluh Mina Bahari: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. 27/Permen-KP/2013 .............................................................................................................................. 5 Suluh Mina Bahari: Langkah Strategis dan Prioritas Penyuluhan Perikanan..................... 8 Suluh Mina Bahari: Percontohan Penyuluhan Budidaya Udang Sistem Busmetik ......... 9 Suara Penyuluh: Pengembangan Nila Larasati di Temanggung ............................................ 10 Suara Penyuluh: Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perikanan Jateng ........................... 11 Teknologi: Untung Berlipat dengan Benih Nila Unggul ............................................................ 12 Budidaya: Bioflock: Mengoptimalkan Budidaya Lele .................................................................. 13 Pengolahan: Dari Tulang Ikan Jadi Makanan Ringan .................................................................. 14 Serba-serbi: ................................................................................................................................................. 15 Sosok: Sugiyanto–Enjoy Menyuluh Meski Jauh ............................................................................. 16

2 Hal 2-3 Mei.pmd

2

5/30/2014, 10:11 AM

O pini

Edisi Mei/Th.V/2014

Amandemen Undang-Undang Nomor 16/2006

P

embangunan dan perkembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan kegiatan penyuluhan di bidangbidang tersebut. Dalam perkembangannya, kegiatan penyuluhan sejak 1969 sampai dengan 1984-an dapat disebut sebagai periode emas penyuluhan pertanian. Seluruh komponen dalam sistem penyuluhan (Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasana) dapat tertata secara baik dengan dukungan finansial yang cukup. Pada setiap Direktorat Jenderal sejak 1983 dibentuk Direktorat Penyuluhan, sesuai dengan bidang tugas masingmasing. Hal ini berjalan sampai dengan 1993, sedangkan pada tahun ini seluruh direktorat penyuluhan dilikuidasi, dan dibentuk sebagai gantinya pusat penyuluhan yang langsung bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian, meskipun berstatus Eselon II. Pada 1999, Presiden Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut, yang berkembang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Penanganan penyuluhan perikanan juga berpindah ke kementerian ini.

Dampak Otonomi Daerah Perjalanan reformasi kehidupan berbangsa mengantarkan pada diundangkannya Undang-Undang (UU) nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah, diantaranya bercirikan semua urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya, kecuali untuk 6 urusan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 10). Kegiatan Penyuluhan termasuk sebagai kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya. Undang-undang nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) merupakan perkembangan berikutnya yang terkait dengan kegiatan penyuluhan. Dengan demikian terdapat 3 kementerian yang secara formal berada dalam cakupan legislasi UU tersebut. Sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur tentang kegiatan penyuluhan, maka produk legislasi ini menjadi acuan penting bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Baik dari sisi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, maupun dalam hal pembinaan dan pengawasan. Ketentuan-ketentuan turunan yang terkait dengan UU inipun secara bertahap diselesaikan, baik yang berkaitan dengan penetapan-penetapan peraturan pada tingkat pemerintah, presiden, maupun menteri-menteri terkait. Sebagai contoh, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43/2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dinyatakan bahwa setiap penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya diberikan tunjangan profesi Penyuluh.

Melalui Peraturan Presiden nomor 10/2011, dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 42/2011 dibentuk Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa dukungan peraturan perundangan untuk pelaksanaan sistem penyuluhan di Indonesia telah pula diupayakan adanya. Terkait dengan pelaksanaan UU 32/2004, maka pelaksanaan UU 16/2006 kemudian menimbulkan beberapa masalah yang dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Pokok persoalan dinilai berhubungan dengan situasi bahwa disatu pihak UU 32/2004 memberikan otonomi seluasluasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, di pihak lain UU 16/ 2006 mengatur tentang kelembagaan penyuluhan sejak dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa/ kelurahan. Dalam hal Komisi Penyuluhan misalnya, di tingkat Pusat masing-masing kementerian memiliki sendiri Komisi Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya, sementara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Komisi Penyuluhan adalah gabungan dari bidang-bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Keadaan ini dinilai janggal dan dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di lapangan. Masalah juga muncul dalam hal Satminkal Penyuluh; pada kabupaten/kota yang hanya memiliki Dinas lingkup Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Penyuluh berada pada dinas terkait. Apabila juga terdapat Badan Pelaksana Penyuluhan, maka penyuluh berada pada badan tersebut. Untuk Badan Pelaksana Penyuluhan, hampir semuanya melingkupi bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana perimbangan jumlah masing-masing Penyuluh Bidang, serta bagaimana kebijakan pelaksanaan penyuluhan dilakukan. Menjadi permasalahan adalah jika badan yang menangani penyuluhan bergabung dengan badan yang menangani ketahanan pangan, sehingga misalnya menjadi bernama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Terdapat peluang bahwa apabila hal ini terjadi, porsi kegiatan penyuluhan akan menjadi berkurang intensitasnya, juga curahan perhatian Badan yang bersangkutan terhadap kegiatan penyuluhan dapat menjadi berkurang pula.

Revisi UU 16/2006 Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan amandemen terhadap UU nomor 16/2006. Revisi terutama berkaitan dengan harmonisasi aspek-aspek yang terkait dengan UU nomor 32/2004 yang saat ini juga dalam proses revisi. Secara khusus juga perlu diperhatikan kesesuaian UU tentang Penyuluhan dengan UU tentang desa yang baru diluncurkan. Diharapkan dengan demikian dapat diminimalkan dampak-dampak negatif dari berbagai produk perundangan tersebut terhadap kelancaran kegiatan penyuluhan. Analisis secara mendalam terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU 16/ 2006 diharapkan akan juga menemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Beberapa hal yang dinilai perlu diperhatikan dalam hal ini adalah: pertama, aspek kebijakan dan strategi penyuluhan telah dengan baik diuraikan dalam Bab IV. Diperlukan upaya

khusus untuk memacu aturan-aturan turunan yang bersumber dari isi Bab IV ini, baik di tingkat kementerian, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ke dua, dengan asumsi bahwa daerah lebih memahami situasi dan kondisi daerahnya masing-masing, bentuk maupun sebutan kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota seyogyanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal yang harus ditetapkan adalah tentang perlunya kegiatan penyuluhan dilakukan, bukan pada penetapan tentang lembaga penyuluhannya. Penetapan Pos Penyuluhan di tingkat desa perlu dicermati kembali, terutama untuk dapat melakukan sinkronisasi dengan UU tentang Desa yang baru-baru ini disahkan. Kelembagaan pelaku utama perlu diserahkan sepenuhnya kepada pelaku utama; pemerintah dan pemerintah daerah perlu bertindak hanya sebagai fasilitator saja. Ke tiga, diperlukan penegasan tentang arah pengembangan tenaga penyuluh; apakah akan lebih diarahkan kepada penyuluhan PNS, atau akan lebih menjurus pada eksistensi penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Dapat pula dipertimbangkan agar pada saat yang tepat, penyuluh tidak lagi berstatus PNS, namun menjadi tenaga profesional yang direkrut dan dibiayai oleh para pelaku utama. Undangundang perlu secara cermat memberikan landasan legal untuk maksud tersebut. Ke empat, perlu ‘keberanian’ untuk belajar dari kenyataan tentang programa penyuluhan. Pasal-pasal 23, 24, 25, dan 26 secara eksplisit menguraikan tentang apa dan bagaimana program penyuluhan secara normatif, namun kenyataan di lapangan menunjukkan kecenderungan tidak berjalannya prinsip-prinsip dasar program seperti yang diharapkan. Sangat sulit, misalnya, menemukan program penyuluhan yang disusun berjenjang sejak dari program desa, kecamatan, dan seterusnya sampai ke program Pusat. Dalam kondisi program penyuluhan belum tersusun, maka penyuluh kemudian menyusun rencana kegiatan penyuluhan tanpa pedoman programa ini. Dengan demikian dapat dipikirkan untuk mencari format proses penyusunan program yang lebih realistik, sesuai dengan prinsip dasar penyusunan program itu sendiri (Pasal 24 ayat 2). Ke lima, kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang terjadi saat ini harus secara nyata dipertimbangkan dalam mekanisme kerja dan metode penyuluhan. Pendekatan LAKU (latihan dan kunjungan) mungkin perlu untuk dijalankan berdampingan dengan pendekatan penyuluhan yang lebih berbasis teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Dikembangkannya Cyber Extension dan SimLuh oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah nyata positif terkait dengan hal ini. Aspek-aspek lain tentu masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut. Mudah-mudahan lontaran pemikiran ini dapat menjadi pertimbangan seluruh pihak terkait untuk terus memikirkan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Kegiatan Penyuluhan di Indonesia.

3 Hal 2-3 Mei.pmd

3

Oleh: Dr. Andin H. Taryoto

5/30/2014, 10:11 AM

*Dosen Jurusan Penyuluhan Sekolah Tinggi Perikanan Bogor

MB ina Utama

Edisi Mei/Th.V/2014

Dukungan Pemerintah untuk Penyuluhan

Kepala BPSDMKP, Dr. Suseno (tengah) pimpin rapat Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Memperbesar keberpihakan pemerintah terhadap pembinaan dan pembiayaan penyuluhan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan

M

ulai 2014 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakornas P3K) dipegang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah sebelumnya dipegang Kementerian Pertanian. Disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepala BPSDMKP, Dr Suseno Sukoyono, dalam rapat koordinasi Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (9/1), BPSDMKP secara exofficio mendapat giliran sebagai pelaksana Sekretariat Bakornas P3K periode 2014 - 2015. Suseno menilai, Bakornas P3K harus profiling dan mensinergikan program dan kerja Bakornas P3K dengan stakeholder seperti organisasi pemerintah, swasta, NGO (Non-Government Organization) , dan universitas. “Sekretariat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi Bakornas P3K menyelesaikan beberapa issue penting kebijakan pembangunan penyuluhan pada 3 kementerian,” kata Suseno. Peran tersebut, lanjutnya, seperti akselerasi penyelesaian beberapa legislasi mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang tunjangan profesi penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil), revisi Perpres tentang perpanjangan batas usia pensiun penyuluh PNS, Perpres tentang penyesuaian tunjangan fungsional penyuluh perikanan, sampai Perpres tentang kelembagaan penyuluhan pemerintah. Serta program lain terkait koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan di tingkat pusat. Selain itu, kata Suseno,Sekretariat Bakornas P3K akan bekerja sesuai timeline

yang disepakati dan secara intens untuk menindaklanjuti hasil rapat untuk disampaikan kepada Ketua Bakornas P3K. Ia menambahkan,Bakornas P3K harus menjadi tonggak yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peran sekitar 75.000 penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Hadirnya Bakornas P3K berdasarkan Perpres nomor 10/2011.Menurut Suseno, kelembagaan lintas instasi pemerintah ini hadir merupakan tuntutan adanya keterpaduan dalam satu sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari berbagai instansi dan kelembagaan terkait. Tujuannya untuk memberdayakan petani, pembudidaya ikan, nelayan, dan masyarakat. Kepala Pusat Penyuluhan KP Rina ikut menjelaskan, mengingat masa rentang waktu kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sebentar lagi, maka Bakornas P3K akan lebih cepat bergerak untuk menyelesaikan tugastugas yang telah disusun berdasarkan timeline dan melaporkan hasilnya ke Presiden RI. Saat ini Sekretariat Bakornas P3K dalam proses menyurati Gubernur/ Bupati untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kelembagaan penyuluhan di daerah mendukung program kerja Bakornas P3K. Selain itu, kata Rina, Bakornas P3K akan mencari tokoh/ahli yang memahami penyuluhan, sehingga dapat menjadi vocal feeding (pemberi masukan) untuk membesarkan penyuluhan. Termasuk dapat meningkatkan empati dan pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap penyuluhan.

Keberpihakan Pemerintah Bakornas P3K perlu menginisiasi keberpihakan pemerintah terhadap penyuluhan, terutama terkait dengan pembinaan dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Langkah nyatanya, kata Rina, antara lain saat ini belum ada tunjangan profesi penyuluh, baru ada tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan. Oleh karena itu Bakornas tengah membuat rancangan Perpres tentang tunjangan profesi penyuluh. Selain itu, rancangan Perpres tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sudah ditandatangani oleh 4 kementerian (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian PAN dan RB). Saat ini rancangan Perpres sudah disampaikan oleh Menteri PAN dan RB ke Menteri Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang terkait. Terkait jenjang jabatan profesi penyuluh, masingmasing kementerian tengah menyusun langkah-langkah untuk merevisi Permenpan yang mengatur jabatan fungsional penyuluh dan angka kreditnya (Permenpan nomor 02/2008, Permenpan nomor 19/2008, serta Permenpan nomor 32/2011). Revisi dilakukan dengan memasukkan nomenklatur dan jenjang jabatan profesi penyuluh. Selain itu, Bakornas juga menyusun langkah-langkah untuk merevisi Peraturan Presiden nomor 55/2010 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan. Revisi yang diusulkan dengan menghilangkan kata ‘dapat diperpanjang’ pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3.

Perkembangan Penyuluhan Secara kelembagaan dan ketenagaan kegiatan penyuluhan dari waktu ke waktu ada perkembangan. Jumlah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang sudah terbentuk di provinsi saat ini sebanyak 31, dan 22 diantaranya sudah bernomenklatur Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh). Jumlah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang sudah terbentuk di kabu-

4 Hal 4-5 Mei.pmd

2

5/30/2014, 10:12 AM

paten/kota saat ini sebanyak 332 dan 151 diantaranya sudah bernomenklatur Badan Koordinasi Penyuluhan (Bapeluh). Sedangkan 165 kabupaten/kota masih terintegrasi ke Dinas lingkup Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jumlah kelembagaan penyuluhan di kecamatan yang sudah terbentuk bernomenklatur Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kecamatan sebanyak 5.124 dari total 6.994 kecamatan. Sementara jumlah ketenagaan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan sebanyak 76.042 orang. Jumlah tersebut terdiri dari : Kementerian Pertanian (PNS: 28.494 orang, swadaya: 8.380 orang, THL: 20.814 orang), Kementerian Kelautan dan Perikanan (PNS: 3.377 orang, swadaya: 6.758 orang, PPTK: 1.300 orang), Kementerian Kehutanan (PNS: 3.799 orang, swadaya: 3.000 orang, BSK: 120 orang)

MB ina Utama

Edisi Mei/Th.V/2014

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1);

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh perikanan dan kapasitas kelembagaan penyuluhan perikanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai serta sebagai tindak lanjut Pasal 31 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

5 Hal 4-5 Mei.pmd

3

5/30/2014, 10:12 AM

BS uluh Mina Bahari

Edisi Mei/Th.V/2014

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN.

dimaksud dalam Pasal 3 pada kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, meliputi: a. sistem informasi penyuluhan; b. alat bantu penyuluhan; c. buku dan hasil publikasi; d. peralatan pembuatan materi penyuluhan; e. pendukung administrasi; f. transportasi; g. meubelair; dan h. perlengkapan penunjang. (2) Standar minimal sarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada pos penyuluhan perikanan, meliputi: a. peralatan multimedia; dan b. meubelair.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sarana adalah barang dan/atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan. 2. Prasarana adalah barang dan/atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan. 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan adalah penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal dan benar sesuai peruntukannya. 4. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan usaha perikanan dalam rangka meningkatklan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Kelembagaan penyuluhan perikanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan. 6. Pos Penyuluhan perikanan adalah unit kerja non struktural yang dapat dibentuk di kawasan potensial perikanan sebagai tempat pertemuan para penyuluh perikanan, pelaku utama, dan pelaku usaha. 7. Penyuluh Perikanan adalah penyuluh perikanan pegawai negeri sipil, swasta, maupun swadaya. 8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan.

Pasal 5 (1) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, meliputi gedung perkantoran. (2) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan pada pos penyuluhan perikanan, meliputi: a. ruang pertemuan; dan b. ruang perpustakaan mini.

Pasal 6 (1) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada kelembagaan di tingkat kecamatan selain gedung perkantoran, berupa prasarana unit percontohan penyuluhan perikanan pada kawasan potensial perikanan. (2) Unit percontohan penyuluhan perikanan pada kawasan potensial perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat percontohan teknologi perikanan sebagai tempat kaji terap teknologi, uji coba teknologi inovatif, penelitian, laboratorium dan klinik penyuluhan dan pengembangan wirausaha perikanan.

Pasal 2 Pasal 7 (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi kelembagaan penyuluhan perikanan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai. (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan bertujuan untuk memenuhi standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dari tingkat pusat sampai pos penyuluhan di kawasan potensi perikanan dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

Rincian standar minimal sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA Pasal 8 (1) Pemanfaatan sarana sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mengakses informasi database penyuluhan perikanan, terbitan hasil-hasil penelitian dan kaji terap yang terdiri dari penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi, dan garam. (2) Pemanfaatan sarana alat bantu penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk mendukung proses kegiatan penyuluhan. (3) Pemanfaatan sarana buku dan hasil publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan sebagai bahan penyuluhan untuk pengembangan pengetahuan berupa bahan bacaan, terbitan, pustaka, film (dokumenter, succes story), website, dan blog. (4) Pemanfaatan sarana peralatan pembuatan materi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak materi penyuluhan baik berupa media tercetak, terdengar, dan tertayang. (5) Pemanfaatan sarana pendukung administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, digunakan untuk membantu pelaksanaan pengadministrasian, surat menyurat dan lainnya dalam rangka pelaksanaan penyuluhan.

BAB II STANDAR MINIMAL Pasal 3 (1) Untuk terselenggaranya penyuluhan perikanan yang efektif dan efisien pada kelembagaan penyuluhan perikanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pos penyuluhan perikanan diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai. (2) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang ditetapkan. (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Pasal 4 (1) Standar minimal sarana penyuluhan perikanan sebagaimana

6 Hal 6-7 Mei.pmd

2

5/30/2014, 10:13 AM

BS uluh Mina Bahari

Edisi Mei/Th. V/ 2014 dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh perikanan.

(6) Pemanfaatan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, digunakan untuk kelancaran operasional dan mobilitas penyuluhan. (7) Pemanfaatan sarana meubelair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan dan penyelenggaraan penyuluhan. (8) Pemanfaatan sarana perlengkapan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, digunakan untuk kelengkapan penunjang dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan

Pasal 14 (1) Penyuluh perikanan wajib memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. (2) Penyuluh perikanan wajib melaporkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan kepada masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh perikanan berada.

Pasal 9

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Pemanfaatan sarana peralatan multimedia dan sarana meubelair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan, dan penyelenggaraan penyuluhan.

(1) Penyuluh perikanan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan perikanan. (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 10 (1) Pemanfaatan prasarana gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen penyelenggaraan penyuluhan perikanan. (2) Pemanfaatan ruang pertemuan dan ruang perpustakaan mini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk: a. kegiatan pertemuan; b. diskusi penyuluh perikanan dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; dan c. tempat melaksanakan proses pembelajaran yang berada di kawasan potensial perikanan.

Pasal 16 Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila terjadi kerusakan dan/atau hilang karena kelalaian Penyuluh Perikanan, menjadi tanggung jawab Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pasal 11 Unit percontohan penyuluhan perikanan di kawasan potensi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk: a. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan Penyuluh Perikanan serta pelaku utama perikanan dan pelaku usaha perikanan; b. menerapkan paket teknologi kelautan dan perikanan c. meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/ usaha; dan d. mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan oleh Penyuluh Perikanan yang diatur sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV TATA CARA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA Pasal 12

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013

(1) Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang berada di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dapat dimanfaatkan oleh Penyuluh Perikanan secara bersama-sama maupun sendirisendiri. (2) Pemanfatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2013 SHARIF C. SUTARDJO

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA Pasal 13

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

(1) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1254

7 Hal 6-7 Mei.pmd

3

5/30/2014, 10:13 AM

BS uluh Mina Bahari

Edisi Mei/Th.V/2014

Langkah Strategis dan Prioritas Penyuluhan Perikanan Dukungan program dan kebijakan untuk penyuluh perikanan harus terus ditingkatkan

kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lintas sektor di pusat; 2. Kapasitas Penyuluh Perikanan PNS harus ditingkatkan kompetensinya dan bertaraf internasional, serta ditingkatkan pula kuantitasnya, disamping harus lebih memanfaatkan penyuluh swasta, penyuluh swadaya, dan melakukan kerjasama yang intensif dengan perguruan tinggi dan/atau lembagalembaga penelitian;

D

ari hasil Rapat Koordinasi Teknis Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Bandung dan Rapat internal KPPN (Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional) pada Februari dan Maret 2014 di Bogor, KPPN memberikan sejumlah bahan pertimbangan untuk kebijakan penyuluhan perikanan untuk Menteri Kelautan dan Perikanan. Sejumlah tantangan klasik masih membayangi pengembangan fungsi penyuluhan perikanan nasional Ketua KPPN, Husni Mangga Barani menyoroti beberapa hal, diantaranya masih belum berjalannya koordinasi kegiatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan badan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan. “Masih ada tumpang tindih kewenangan, apalagi dengan kebijakan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah,” ujarnya. Ia menjelaskan, kondisi ini menyebabkan proses dan kegiatan penyuluhan perikanan di daerah masih belum berjalan seperti yang diharapkan. KPPN mengusulkan agar Menteri Kelautan dan Perikanan berkenan membicarakan hal ini dengan Menteri Dalam Negeri, mengingat adanya kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Tantangan lainnya, papar Husni, selama ini belum semua penyuluh perikanan mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi. Masih terdapat sejumlah penyuluh yang bahkan belum pernah mendapatkan Pelatihan Dasar sebagai penyuluh. “Hal ini menjadi dis-

3. Kegiatan penyuluhan hendaknya ditingkatkan dengan mengintensifkan komunikasi terhadap mitra kegiatan serta pemanfaatan Cyber Extension. Rapat internal Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional

insentif bagi mereka, sehingga berposum-ber daya manusia dan menimba ilmu tensi mempengaruhi kinerja para dengan negara lain. penyuluh,” ungkap Husni. Husni menginginkan penyuluhan Sementara terkait Pengembangan perikanan kedepannya harus memiliki visi Sistem Informasi Manajemen Penyuinternasional. Informasi penyuluhan yang luhan (Simluh), Husni menilai telah meharus dikembangkan adalah consultative extension; penyuluhan harus mulai Go nunjukkan kinerja positif. Sistem ini Internasional, dan harus memiliki kommemberikan kemudahan bagi masyapetensi yang spesifik, sehingga perlu rakat maupun para penyuluh dalam meningkatkan kompetensi. Tidak ketingmengakses berbagai informasi, data, galan, katanya, perlu serta bahan penyuluhan memanfaatkan peran yang diperlukan. “DihaBakornas (Badan koorrapkan hal ini dapat terus dinasi Nasional) penyudikembangkan, sebagai luhan untuk membawa antisipasi terhadap pedan mengangkat peran nerapan kebijakan Asean Economic Community penyuluh perikanan ke pada 2015,” paparnya. dalam konteks internaMenyinggung soal sional menghadapi tanASEAN, menurut Husni, tangan Masyarakat ASEAN. perlu pemikiran teroHusni menambahkan, bosan baru dalam rangka harus ada relative activities antara kegiatan pemenghadapi tantangan nyuluhan dengan kegiatmasyarakat Ekonomi Husni Mangga Barani an Litbang (Penelitian dan ASEAN, seperti tenaga Pengembangan) dengan Unit Eselon I lain kerja harus bersertifikasi. Sertifikasi antar di KKP (Kementerian Kelautan dan negara penting dengan saling menukar Perikanan). Contohnya pada kegiatan unit percon-tohan penyuluhan, maka sebaiknya Litbang dilibatkan dalam rangka adopsi teknologi terekomendasi, sedangkan penyuluh mengawal kegiatan tersebut untuk ketahanan pangan dan sustainibility development. Penyuluhan Perikanan memerlukan penyesuaian untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, peningkatan daya saing, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan perikanan yang berkelanjutan, serta menghadapi era globalisasi (masyarakat ekonomi ASEAN), melalui langkah-langkah strategis dan prioritas sebagai berikut : 1. Diperlukan upaya untuk mewujudkan sinergitas kelembagaan antar SKPD di daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa), antar unit FGD KPPN tentang revitalisasi penyuluh perikanan

8 Hal 8-9 Mei.pmd

2

5/30/2014, 10:15 AM

4. Penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan seyogyanya mengacu kepada PERMEN PAN Nomor PER/19/M.PAN/ 10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. Apabila di daerah pelaksanaan ada ditemukan masalah maka disarankan untuk berkonsultasi dengan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Perikanan di provinsi dan pusat. 5. Diperlukan upaya khusus untuk menyiapkan dan memberi bekal kepada para penyuluh perikanan tentang aspekaspek yang berkaitan dengan isu kelautan (mitigasi bencana, wawasan dan budaya bahari, konservasi). Dengan demikian diharapkan para penyuluh memiliki bekal yang memadai dalam aspek-aspek kelautan ini. 6. Rencana kegiatan yang terkait dengan upaya memotivasi para penyuluh perikanan yaitu dalam bentuk kegiatan seperti temu karya penyuluh, festival karya penyuluh, serta pengembangan wirausaha penyuluh dinilai merupakan upaya positif untuk memberikan insentif dan motivasi kepada para penyuluh didalam melaksanakan kegiatannya. Dihubungkan dengan upaya-upaya lain untuk memberikan insentif kegiatan para penyuluh, diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi kinerja para penyuluh. 7. Keterkaitan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan kegiatan-kegiatan lain pada tingkat eselon I lingkup KKP perlu terus dikembangkan, sehingga kegiatan penyuluhan benar-benar dapat menjadi kegiatan penunjang bagi seluruh unit kerja lingkup KKP. Untuk ini perlu terus dikembangkan komunikasi antara Badan Pengembangan SDM KP c.q Pusat Penyuluhan KP dengan unitunit kerja lain tersebut secara teratur dan terencana

BS uluh Mina Bahari

Edisi Mei/Th. V/ 2014

Percontohan Penyuluhan Budidaya Udang Sistem Busmetik Banyak Belajar

Unit percontohan penyuluhan perikanan merupakan visualisasi inovasi teknologi materi penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan kebenaran, kepastian, dan kesesuaian teknologi yang tepat guna

R

ibuan udang vannamei siap panen berloncatan saat jaring diangkat oleh para penyuluh perikanan dan taruna Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta. Tidak kurang dari 2 ton udang berhasil dipanen pada hari itu (20/2). Kepala Pusat Penyuluhah Kelautan Perikanan (Kapusluh KP) Rina bersama pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya serta pejabat Pemerintah Kabupaten Serang dan Provinsi Banten terlihat bersemangat ikut memanen udang-udang hasil jerih payah para penyuluh perikanan tersebut. Udang-udang yang dipanen tersebut merupakan hasil kegiatan percontohan penyuluhan perikanan budidaya udang vannamei dengan sistem Busmetik (Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik). Kegiatan ini dilakukan pada tambak

TB Haeru Rahayu. Budidaya udang sistem Busmetik merupakan hasil pengembangan dari TB Haeru Rahayu. Kegiatan yang dilakukan mulai dari persiapan tambak, penebaran benur pada 31 Oktober 2013, pemberian pakan/pemeliharaan, sampling , panen, sampai evaluasi dan pelaporan. Rinciannya, lanjut Sumarno, kegiatan budidaya ini dilakukan pada tambak seluas 600 m2 dengan tandon seluas 400 m2. Jumlah benur yang ditebar sekitar 120 ekor

Laporan Tim Penyuluh Perikanan kepada Kapusluh KP

milik Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL) Serang Banten yang merupakan kampus pantai di bawah STP Jakarta. Hasil Memuaskan Dijelaskan Sumarno, penanggung Jawab kegiatan percontohan ini, kegiatan ini diikuti penyuluh perikanan dan PPTK (Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak) di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, dan Kota Serang sebanyak 23 orang. Selama kurang lebih sekitar 113 hari para penyuluh secara bergilir belajar mempraktikkan pembesaran udang dengan sistem Busmetik. Dalam pelaksanaannya, kata Sumarno, para penyuluh diberi arahan langsung oleh Kabag Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan BAPPL STP Jakarta, Margaret

ukuran PL 12, dengan kepadatan tebar sekitar 200 ekor/m3. Panan udang ukuran 55 ekor per kg, dengan SR (tingkat hidup) mencapai 95 %. Jumlah pakan yang dihabiskan sebanyak 3.560 kg, probiotik 55 kg, vitamin 2 kg, dan kapur 200 kg. “Saat panen udang langsung dijual dengan harga Rp 93 ribu per kg,” ungkap Sumarno semangat. Pada kesempatan itu, Kapusluh KP Rina menjelaskan, tujuan dari kegiatan percontohan ini yaitu untuk meningkatkan jiwa

Eli

Silvia

kewirausahaan bagi para penyuluh perikanan; memfasilitasi percontohan/demonstrasi sebagai media penyuluhan kelautan dan perikanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja penyuluh perikanan; mengembangkan kemampuan dan keterampilan penyuluh perikanan; meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku utama/usaha perikanan; mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi; meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/pelaku usaha; dan mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor kelautan dan perikanan. Tidak ketinggalan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Ia menilai, kemampuan para penyuluh perikanan cukup teruji dalam kegiatan ini. Rina mengaku sangat bangga melihat keberhasilan penyuluh dalam kegiatan percontohan budidaya udang ini. “Para penyuluh mampu menunjukkan bahwa mereka juga punya jiwa wirausaha yang kuat dan bisa menjadi teladan bagi para pelaku utama kelautan dan perikanan,” kata Rina. Rina memaparkan, keberadaan unit percontohan harus dapat dimanfaatkan secara baik oleh penyuluh untuk mengupgrade (memperbarui) pengetahuan, wawasan, dan kompetensinya terkait dengan penggunaan teknologi terbaru dari hasil penelitian yang dapat didesiminasikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Pengembangan teknologi haruslah menjadi solusi untuk mengurangi gap antara Pemerintah dengan masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan penyuluh yang kompeten dan profesional diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan secara berkelanjutan dan berjenjang. “Yang pada akhirnya kita memiliki penyuluh perikanan yang bersertifikat profesi penyuluh (tersertifikasi),” ungkap Rina.

9 Hal 8-9 Mei.pmd

3

5/30/2014, 10:15 AM

Para penyuluh yang terlibat kegiatan ini mengaku banyak mendapatkan ilmu teknis budidaya udang. Margaret, PPTK Kota Serang yang ikut kegiatan ini mengaku baru sekali ikut kegiatan percontohan seperti ini. “Wawasan ilmu perikanan saya bertambah dan kian percaya diri untuk menyuluh kepada pelaku usaha perikanan,” kata Margaret yang jadi PPTK sejak 2012. Hal serupa juga dirasakan Eli, PPTK dari Kabupaten Serang. Menurut Eli, penyuluh perikanan perlu secara berkala diikutkan pada kegiatan peningkatan kompetensi seperti ini. “Perkembangan teknologi budidaya perikanan cukup cepat, penyuluh tidak boleh ketinggalan informasi. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan para penyuluh perikanan untuk bisa menyuluh dengan baik,” kata Eli yang jadi PPTK sejak 2008. Eli menambahkan, untuk budidaya udang tantangan yang paling banyak dihadapi para pembudidaya saat ini terkait penyakit. “Kita sebagai penyuluh harus mengetahui kebutuhan para pelaku dan mampu memberikan solusi jika menemui kendala di lapangan,” kata Eli. Silvia, penyuluh perikanan Kota Serang menambahkan, ke depan kegiatan percontohan ini perlu juga mengikutsertakan para pelaku usaha. Ia menilai wilayah Serang dan sekitarnya punya potensi budidaya perikanan yang masih bisa dikembangkan.

Selain budidaya udang, budidaya lele dan bendeng juga punya peluang besar untuk dikembangkan.”“Para pelaku perlu kita terus beri motivasi,” kata Silvia. Data menunjukkan, jum-lah penduduk di Kota Serang 700.486 Jiwa dengan kepadatan 2623 jiwa/km2. Pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di Kota Serang sebanyak 1.094 orang yang tergabung ke dalam 95 kelompok. Dari jumlah tersebut, pelaku utama yang bergerak dalam bidang perikanan budidaya adalah sebanyak 952 orang dan 77 kelompok, sedangkan sektor pengolahan dan pemasaran ikan sebanyak 142 orang dan 18 kelompok. Sementara jumlah penyuluh perikanan di Kota Serang terdiri atas 4 Penyuluh Perikanan PNS, 3 orang PPTK, dan 66 penyuluh perikanan swadaya. Di Kota Serang terdapat juga satu Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan Kawasan Minapolitan Budidaya dan Tangkap

Suara Penyuluh

Edisi Mei/Th.V/2014

Pengembangan Nila Larasati di Temanggung

Oleh: Mahmud Efendi, AMd*

T

idak semua restoran atau rumah makan yang menyediakan menu “Kepala Kakap Merah”, “Kakap Merapi” dan “Sop Kepala Kakap” benar-benar menggunakan ikan kakap. Ada restoran yang menggunakan kepala ikan nila merah. Tetapi jangan merasa tertipu, karena harganya pun juga mengikuti harga ikan nila merah, bukan seperti harga ikan kakap. Sepintas bentuk dan warna ikan nila merah (Oreochromis sp.) memang mirip dengan kakap merah (Lutjanus sp.), namun sebenarnya kedua jenis ikan tersebut jauh berbeda. Dari segi harga pun nila merah lebih murah dibanding ikan kakap. Memang apabila kita membandingkan harga jual nila merah dengan nila lainnya seperti nila gift dan nila hitam relatif lebih mahal. Warnanya pun cenderung lebih disukai konsumen sehingga membuat banyak orang mensejajarkan nila merah dengan kakap merah. Nila merah adalah salah satu ikan komoditas unggulan di sektor perikanan. Keunggulannya hampir sama dengan ikan nila hitam, yaitu mudah dibudidayakan, mudah diproduksi secara masal, mempunyai daging yang tebal, pertumbuhannya cepat, mempunyai respon yang baik terhadap pakan, serta relatif lebih tahan terhadap penyakit. Nila merah cenderung lebih menarik dibanding ikan nila lain karena warnanya yang mencolok dan mirip dengan ikan kakap yang merupakan idola dari laut.

Sejarah “LARASATI” Kini telah hadir dan tersebar nila merah unggul strain Janti (larasati). Nila Merah ini dirilis pada 23 November 2009 lalu, di Jawa Tengah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, nila larasati dirilis secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu, Fadel Muhammad melalui surat keputusan nomor KEP.79/MEN/2009. Nama Larasati diambil dari nama seorang dewi dalam tokoh pewayangan yang merupakan isteri dari Arjuna yang sangat terkenal. Dikatakan strain Janti karena kegiatan pemuliaannya dilakukan di Satuan Kerja Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti (Satker PBIAT Janti), terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Satker PBIAT Janti merupakan salah satu dari tiga satuan kerja di bawah Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan (BPBIAT Muntilan). Keterangan lebih lanjut soal Satker ini bisa dilihat di http:/ /satkerpbiatjantiklaten.wordpress.com.

Nila Larasati di Temanggung Sebagaimana diketahui, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah selain menjadi daerah basis pertanian khususnya tembakau, juga mempunyai potensi untuk

Panen Larasati di Temanggung

pengembangan sektor perikanan. Temanggung memiliki sumber daya perairan yang sangat melimpah. Sebagian besar wilayahnya mempunyai aliran sungai yang jarang mengering di sepanjang tahun. Hal tersebut bisa menjadi sebuah peluang dan berpotensi sekali untuk pengembangan usaha perikanan. Terlebih lagi adanya potensi tersebut mendapat dukungan besar dan serius dari Bupati Temanggung untuk mengembangkan sektor perikanan. Keseriusan tersebut disampaikan Bupati Temanggung Bambang Sukarno dalam acara pemberian bantuan dan penebaran benih ikan nila larasati serta penyerahan bantuan Induk Jantan “Pandu” dan Induk Betina “Kunti” secara simbolik ke beberapa kelompok pembudidaya ikan yang diadakan di Desa Caturanom, Kecamatan Parakan pada Rabu 18 September 2013 yang lalu. Bambang menegaskan akan mendukung pengembangan sektor perikanan di kabupaten Temanggung yang diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat dengan program perikanan yang ada, dan diharapkan kedepannya akan ada out put yang nyata. Dalam acara tersebut Bambang menyampaikan bahwa Temanggung memiliki sumber daya alam dengan air melimpah, potensial mendukung pengembangan usaha perikanan. Dia bertekad menjadi daerah minapolitan unggulan di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pihaknya tengah menggenjot budidaya perikanan di berbagai kecamatan seperti Parakan, Bulu, Ngadirejo, Pringsurat, dan lain-lain. Pengembangannya pada lahan air tawar kolam, sawah, pengairan umum dengan komoditas ikan lele, nila, serta ikan mas. “Parameter kita menuju daerah minapolitan juga dilihat dari meningkatnya produk-

si benih ikan 20 % per tahun. Meningkatnya produksi ikan konsumsi 21 % per tahun, meningkatnya kawasan budidaya ikan air tawar 1,2% per tahun beserta pengolahan, serta meningkatnya status gizi melalui konsumsi ikan 14,96/kg/kapita/tahun,” imbuhnya.

Bantuan Kelompok Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Agus Syaifudin, mengemukakan, pada tahun anggaran 2013 pihaknya, melalui kegiatan revitalisasi perikanan memberikan bantuan induk nila pandu kunti, benih ikan larasati, dan pakan ikan. “Potensi kawasan minapolitan seperti Temanggung ini harus terus dikembangkan, secara kontinuitas ada bantuan, bimbingan keterampilan, kepada para penyuluh dan kelompok pembudidaya ikan. Harus diolah dengan profit oriented, mulai pembenihan, pembesaran, hingga dijual matang biar keuntungan berlipat,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Muhammad Hadi, mengemukakan bantuan induk nila pandu kunti telah diberikan kepada sembilan kelompok yakni Mina Kanti Gumuyu, Mina Raharja, Jo-Fish, Mina Aji, Mina Karya Makmur, Kharisma, Mina Taruna Tani, dan Mina Abadi. Sembilan kelompok itu berasal dari Ngadirejo, Bulu, Parakan yang masing-masing kelompok mendapatkan dua paket. Bantuan Induk Pandu Kunti tersebut per paketnya berisi 100 ekor jantan dan 300 ekor betina. Sedangkan untuk kelompok pembudidaya ikan Mina Makmur Caturanom Parakan mendapatkan benih ikan nila larasati sejumlah 35.000 ekor dan pakan ikan 4.200 kg. Khusus untuk bantuan benih larasati dan

10 Hal 10-11 Mei.pmd

2

5/30/2014, 10:16 AM

pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan Mina Makmur Caturanom akan digunakan untuk mengembangkan budidaya ikan nila dengan sistem KAD (Kolam Air Deras). Dimana dengan aliran air yang ada di sekitar kolam kelompok memang memungkinkan untuk dikembangkannya sistem pembesaran nila merah strain janti ini dengan air deras. Sistem pembesaran nila dengan KAD ini diharapkan kedepannya bisa menjadi percontohan bagi kelompok pembudidaya ikan lainnya. Pasalnya di daerah asal larasati, di sekitar Janti Klaten, seperti di kawasan Desa Nila di Desa Nganjat, Ponggok, Jimus, Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sudah banyak dibudidayakan dengan sistem KAD. Sehingga dengan larasati ini masih punya harapan besar untuk bisa mengembangkannya dengan berbagai macam sistem budidaya. Beberapa waktu lalu penebaran benih larasati ini juga pernah dilakukan pada usaha mina padi. Penebaran tersebut dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Wakil Bupati Temanggung pada 28 Agustus 2012 lalu. Penebaran dilakukan di lahan sawah Dusun Krajan Desa Soropadan. Penebaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah

dalam menanam padi dengan cara membudidayakan ikan larasati juga didalamnya. Usaha mina padi ini diharapkan selain untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga juga bisa dijual guna menambah penghasilan para petani. Dengan banyaknya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya bantuan induk dan benih nila larasati ini diharapkan bisa mendukung program kementerian kelautan dan perikanan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai kawasan Industrialisasi Perikanan, khususnya Perikanan Budidaya. Semua ini bermuara pada rangkaian usaha untuk mensejahterakan masyarakat khususnya para pembudidaya ikan sehingga program pengentasan kemiskinan juga bisa dilakukan melalui sektor perikanan. *Penyuluh Perikanan Temanggung – Jawa Tengah

Suara Penyuluh

Edisi Mei/Th.V/2014

Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perikanan Jateng

Kegiatan pelatihan Simluh KP dan Cyber Extension kerjasama Pusluh KP dengan Bakorluh Provinsi Jawa Tengah

P

embangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk lebih meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan, diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, amdal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan karena penyuluhan adalah hak asasi warga negara Indonesia. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan, dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha beserta keluarganya. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluh Perikanan terdiri dari penyuluh perikanan PNS (Pegawai Negeri Sipil), swasta, dan swadaya. Sebagai mitra Penyuluh Perikanan PNS, peran dan keberadaan penyuluh perikanan swadaya tidak bisa diabaikan dan dianggap remeh.

Penyuluh Perikanan Swadaya Penyuluh perikanan swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Kedudukan penyuluh perikanan swadaya sebagai mitra penyuluh perikanan PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan perikanan, baik sendiri maupun kerja sama harus terintegrasi dalam program penyuluhan perikanan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan penyuluh perikanan swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Tugas penyuluh perikanan swadaya adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan program penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya.

Meningkatkan Kompetensi Untuk lebih meningkatkan kompetensi dan keahlian penyuluh perikanan swadaya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Jawa Tengah (Setbakorluh Jateng) mengadakan dan menyelenggarakan Pelatihan Penyuluh Swadaya Bidang Perikanan Angkatan IV & V. Dengan mengundang 60 orang Penyuluh Perikanan Swadaya dari Kabupaten Kebumen, Purworejo, dan Cilacap pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dari 25 - 27 September 2013 bertempat di obyek wisata Benteng Van Der Wijck GombongKebumen. Dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selaku tuan rumah, Suhartilah Jumaryanti mengapresiasi penuh kegiatan pelatihan seperti ini. Karena Penyuluh Perikanan Swadaya pun diharapkan kontribusinya dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Suhartilah berpesan hal yang harus diperhatikan penyuluh dalam proses pembelajaran antara lain tidak menggurui, tidak menjadi ahli, tidak berdebat dan tidak diskriminatif. Dengan demikian mampu terwujud sistem penyuluhan perikanan yang menjamin terselenggaranya penyuluhan perikanan secara produktif, efektif, efisien, dinamis dan profesional. Ia pun berharap penyuluh perikanan swadaya mampu dan ahli sebagai konsultan serta mitra sejati pelaku utama dan pelaku usaha dalam pendampingan pengembangan kemampuan berusaha bisnis


3

5/30/2014, 10:16 AM

Oleh: Dwi Wahyuni Yulianty, A.Md*

perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing yang akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Pencerahan dan semangat juga diberikan melalui sambutan Sutrisno, Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama & Pelaku Usaha Setbakorluh Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dengan pelatihan ini peran dan keberadaan penyuluh perikanan swadaya di Kabupaten Kebumen, Purworejo dan Cilacap akan semakin eksis. Serta mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya Jawa Tengah. Selama 3 hari peserta dibekali materi untuk lebih meningkatkan kompetensi dan keahlian untuk mampu menjadi seorang penyuluh perikanan swadaya yang mumpuni dan profesional tentunya. Akses permodalan usaha, membangun kewirausahaan, usaha dan jejaring pemasaran, budidaya ikan air tawar sebagai bagian dari pemanfaatan pekarangan, manajemen kesehatan ikan, cara pembuatan pakan ikan, teknologi probiotik, sampai metode dan teknik penyuluhan. Semua materi diberikan dan dikupas tuntas dalam pelatihan ini agar para peserta sepulang pelatihan mampu menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Tidak hanya berkutat pada teori dalam kelas saja, sebagai penutup kegiatan pelatihan ini para peserta pun diajak untuk Observasi Lapang menuju Posko P2BN Kecamatan Maos Cilacap dan ke kolam budidaya Pokdakan Mina Jaya Desa Kalijaran Kecamtan Maos Cilacap. Kegiatan ini untuk bertukar informasi dan berbagi pengalaman langsung dengan pelaku utama serta menambah jejaring usaha dan pemasaran tentunya, diharapkan akan lebih meningkatkan kompetensi peserta sebagai penyuluh perikanan swadaya. Pelatihan Penyuluh Swadaya Bidang Perikanan Angkatan IV & V ini merupakan salah satu wujud apresiasi dan dukungan terhadap Dunia Penyuluhan Perikanan khususnya Jawa Tengah. Diharapkan akan ada keberpihakan lebih lanjut dari stake holder kelautan perikanan dan setbakorluh Jawa Tengah untuk lebih mengapresiasi keberadaan penyuluh dan meningkatkan kompetensi serta semangat kerja penyuluh perikanan dengan pemberian tunjangan profesi misalnya atau yang lain. Maju Terus Penyuluh Perikanan Indonesia !!! *Penyuluh Perikanan Kebumen - Provinsi Jawa Tengah

Untung Berlipat dengan Benih Nila Unggul #1

BT eknologi

Edisi Mei/Th.V/2014

Untung Berlipat dengan

Benih Nila Unggul Oleh : Estu Nugroho* Benih nila unggul tingkatkan biomassa panen, naikkan laba hingga 4 kali lipat

I

kan Nila atau Tilapia (Oreochromis niloticus) menjadi salah satu komoditas yang kian tinggi permintaannya. Saat ini tercatat produksi nila di Waduk Jatiluhur-Jawa Barat saja sudah sekitar 1.000 ton setiap bulan, angka ini belum termasuk hasil pembenihannya. Dari tingginya potensi permintaan tersebut, diperkirakan kebutuhan benih nila unggul untuk Jatiluhur saja mencapai 20 juta benih, dengan ukuran benih 10 gram per ekor. Benih tersebut digunakan untuk memproduksi nila sebanyak 1.000 ton per bulan yang setara dengan nilai Rp 2 miliar dalam satu bulan. Kebutuhan benih nila unggul yang terus meningkat mendorong Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) untuk meningkatkan mutu benih nila. Upaya pertama yang dilakukan Pemerintah adalah mendatangkan varietas unggul Nila Gift dari Filipina pada 1964 dan 1996 yang kemudian diikuti dengan nila dari Thailand yaitu Chitralada dan Red Nifi. Selama kurun waktu hampir 8 tahun lamanya Pemerintah telah merilis beberapa varietas nila

Nila unggul

yang dikategorikan unggul dalam pertumbuhannya, antara lain : Nila Nirwana 1 dan 2 (dihasilkan oleh Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Wanayasa - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat), Nila BEST (dirilis oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Sempur, Bogor - Balitbang KP), Nila Gesit dan Nila Selfarm (dihasilkan oleh Balai Budidaya Ikan Sukabumi-DJPB), Nila Salin (dihasilkan oleh Balai Penelitian Pemuliaan Ikan, Sukamandi - Balitbang KP), Nila Merah Larasati (dihasilkan oleh Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti Klaten - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah), dan Nila Jawa Timur Umbulan/Nila Jatimbulan (dihasilkan oleh Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan Pasuruan - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur). Sebelum dirilis, semua varietas tersebut telah diuji sehingga diperoleh kesimpulan keunggulan pertumbuhan yang lebih baik hingga 200 % dibandingkan ikan nila lokal pada lingkungan penelitian. Benih unggul dalam budi-

daya nila diyakini akan semakin meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga biaya HPP (Harga Pokok Produksi) dapat menjadi lebih bersaing. Dampaknya diperkirakan budidaya nila di kolam menjadi suatu kegiatan bisnis yang lebih menarik dan menguntungkan.

Memilih Benih Unggul Banyaknya varietas nila yang telah dirilis, menjadi hal yang positif di satu sisi karena merupakan perwujudan kinerja Pemerintah dalam menghasilkan inovasi dan teknologi di bidang budidaya ikan. Namun di sisi lain akan membuat bingung pembudidaya dalam memilih benih unggul nila yang akan digunakan. Melihat hal tersebut maka para peneliti dan tim pemuliaan di Cianjur menyiasatinya dengan memproduksi Nila Unggul #1 (baca : Nila Unggul Number One ). Nila Unggul #1 diperoleh dari induk Nirwana, Nila Selfarm, Nila BEST, dan Nila CP, dan pada 2011 benihnya sudah mulai dibudidayakan pada beberapa KJA (Keramba Jaring Apung) di Waduk Jatiluhur. Pembudidayaan Nila Unggul #1 di Waduk Jatiluhur dilakukan dengan sistem kolor yakni suatu sistem pemeliharaan ikan nila di dalam Keramba Jaring Apung (KJA) dengan ditempatkan di bawah jaring yang digunakan untuk memelihara ikan mas, pakan untuk ikan mas yang tidak

termakan akan jatuh ke bawah dan dimakan oleh ikan nila. Hasil budidaya dengan benih Nila varietas Unggul # 1 menunjukkan hasil yang memuaskan. (Lihat tabel 1 dan 2) Data yang tercantum di tabel berdasarkan pengamatan hasil panen mulai Mei hingga Desember 2011. Dari data terlihat, bahwa dengan kepadatan rata-rata yang digunakan 5 - 8 ekor/m3 menggunakan benih Nila Unggul #1 dapat meningkatkan pertambahan biomassa total dari 373 kg menjadi 959 kg atau pertambahan biomassa per harinya meningkat sebanyak 73 kg. Sedangkan untuk kelipatan produksi dari berat total tanam meningkat dari benih lokal

2

*Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Tabel 1. Perbandingan hasil budidaya ikan nila unggul #1 dengan nila lokal Benih lokal Benih Unggul #1 Rata-rata Rata-rata Waktu Pemeliharaan (Hari) 98 108 Kepadatan (ekor/m3) 5 8 Pertambahan Biomas Total (Kg) 373 959 Pertambahan Biomas Harian (Kg) 3.7 9.1 Pertambahan Biomas/Kepadatan (Kg) 78 120 Kelipatan Produksi 2.4 3.9 Laba (Rp) 1.562.333 6.887.100 Tabel 2. Hasil Budidaya Ikan nila unggul #1 dengan waktu pemeliharaan selama 138 hari Parameter Waktu Pemeliharaan (Hari) Kepadatan (ekor/m3) Pertambahan Biomas Total (kg) Pertambahan Biomas Harian (Kg) Pertambahan Biomas/Kepadatan (kg) Kelipatan Produksi Laba (Rp)


yang hanya sekitar 2,4 kali menjadi 3,9 kali jika menggunakan benih Nila Unggul #1. Peningkatan ini akan menjadi lebih besar lagi jika waktu pemeliharaan dilakukan lebih lama. Terlihat bahwa total penambahan biomas menjadi 1.263 kg (dari 959 kg) atau pertambahan biomassa harian menjadi 9,2 kg dari 9,1 kg. Begitupun dengan kelipatan produksi meningkat 3,9 kali menjadi 5,2 kali jika waktu pemeliharaan ditambah sekitar 30 hari lagi. Tentunya tak hanya produktivitas pertumbuhan yang meningkat, penggunaan benih nila unggul dari sisi ekonomi juga sangat menguntungkan. Terlihat jika menggunakan benih nila lokal rata-rata laba hanya Rp 1.562.333, setelah menggunakan benih nila unggul meningkat hingga 4 kali lipatnya menjadi Rp 6.887.100 (lihat tabel). Bahkan jika pemeliharaannya lebih lama, laba rata-rata bisa mencapai Rp 7.021.000 per kolor. Data ini memberi keyakinan bahwa benih Nila Unggul #1 dapat digunakan sebagai modal untuk melipatgandakan produksi hingga keuntungan dari budidaya ikan nila sistem kolor di Jatiluhur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budidaya menggunakan Nila Unggul #1 hasilnya cukup menggembirakan, terjadi peningkatan produksi lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan menggunakan benih lokal.

5/30/2014, 10:17 AM

Nilai 138 8 1263 9.2 171 5.2 7.021.685

B udidaya

Edisi Mei/Th. V/ 2014

Bioflok:

Mengoptimalkan Budidaya Lele Budidaya lele dengan sistem bioflok mampu meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi

B

udidaya ikan lele di lahan sempit kini kian mudah dilakukan dengan penggunaan teknologi bioflok . Dengan bantuan bakteri menguntungkan (probiotik ) budidaya ikan air tawar ini berhasil dilakukan pada kolam ukuran kecil dengan hasil maksimal. Hal ini sudah dibuktikan hasilnya oleh Legisan Sugimin Samtafsir, seorang pembudidaya lele di Depok Jawa Barat. Legisan mengaku, dengan kolam fiber berbentuk bulat berdiameter 2,5 m sudah dapat berbudidaya lele. “Satu kolam Farm lele bioflok di Sawangan, Depok diameter 2,5 m saya bisa tebar 5.000 ekor lele,” ungkap Legisan. Menualami untuk lele. Dengan rutnya, untuk memulai budemikian jika flok sudah didaya lele bioflok ini bisa terbentuk maka pembedilakukan di pekarangan rian pakan pelet bisa dirumah cukup dengan luaskurangi. an lahan 15 m2. Selama masa budidaPria yang memulai budiya, lanjut Legisan, endapdaya lele dengan sistem an flok juga harus dikontrol bioflok pada 2012 ini mengjika sudah terlalu banyak, gambarakan hitungan anaharus membuang air sebalisa usahanya. Menurutnya, gian dan mengganti denguntuk 1 kolam sampai pa- Legisan Sugimin Samtafsir an yang baru. Disarankan nen dari mulai benih, pakan, dan bak pada budidaya bioflok dilakukan pembudidaya hanya butuh investasi Rp 6,5 juta berian probiotik secara rutin dari awal (lihat tabel). Dari modal investasi tersebut paling tidak 1 minggu sekali. Dikombinasi bisa diperoleh keuntungan Rp 1,5 – 2 juta molase/tetes/tepung terigu dari awal juga per siklus dari hasil panen sekitar 450 kg. secara rutin. Satu siklus panen 2,5 – 3 bulan untuk panen Fungsi pemberian probiotik dan ukuran ukuran 1 kg isi 10 atau 8. molase untuk mengatur keseimbangan unsur C (Carbon) dan N (Nitrogen) pada Peran dan Manfaat Bioflok media pemeliharaan. Keseimbangan C dan Menurut Legisan yang dimaksud N ini akan berpengaruh pada kualitas air bioflok adalah partikel yang teraduk oleh media pemeliharaan. Lele juga sebaiknya aerasi dan sirkulasi, yang terdiri dari kum- secara berkala dipuasakan 1 hari. “Puasa pulan organisme autotrof dan heterotrof. meningkatkan metabolisme penyerapan Itu kenapa dalam sistem ini penggunaan nutrisi lele,” ujar Legisan. probiotik sangat penting sebagai pakan Ia lanjut memaparkan, berbeda dengan budidaya konvensional yang FCR (konversi pakan) mencapai 1,1 kg pakan, dengan menggunakan teknologi bioflok FCR bisa lebih rendah hingga 0,8 kg pakan. “Bahkan pembudidaya yang sudah mahir menerapkan bioflok , FCR-nya bisa sampai 0,7 kg pakan,” ungkap Legisan. Semakin kecil Lele bioflok saat diberi pakan FCR tentunya akan

semakin menguntungkan bagi pembudidaya, karena biaya pakan yang dikeluarkan semakin kecil.

Teknis budidaya Dijelaskan Suprapto konsultan/ahli bioflok udang dan ikan, sistem bioflok pada budidaya lele sebelumnya telah diterapkan pembudidaya di daerah Pekalongan Jawa Tengah sejak 2010. “Awalnya sistem ini diterapkan karena kesulitan memSuprapto peroleh air, lalu saya bersama Amir (pembudidaya lele di Pekalongan) coba menerapkan teknologi ini sebelumnya saya diaplikasikan pada udang,” kata Suprapto. Menurutnya sistem ini menitikberatkan pada kualitas air budidaya. “Intinya bagai-

Tabel. Analisa Usaha Lele Bioflok Padat tebar 5.000 ekor Biaya Investasi Bak ukuran 2,5 m

Harga (Rp) 2

3

1.500.000

Biaya Operasional Benih 5.000 ekor @Rp 250 Pakan 400 kg @Rp 8.500/kg Probiotik, kapur, tepung

1.250.000 3.400.000 350.000

Total Operasional

5.000.000

Total biaya investasi+Operasional

6.500.000

Pendapatan Panen SR (tingkat hidup) 90 % 4.500 ekor/450 kg @ Rp 15.000/kg

6.750.000

Keuntungan di luar investasi kolam

1.750.000

*Rata-rata SR diatas 90 % , harga lele Rp 15.000/kg


mana kita memanfaatkan amonia atau kotoran ikan yang di dalam kolam menjadi protein sel dan makanan untuk lele,” tutur lelaki yang berbudidaya udang sejak 1990an. Berbeda dengan budidaya lele konvensional yang memiliki kepadatan hanya 100 - 200 ekor/m2, budidaya lele bioflok dengan kepadatan tinggi perlu persiapan media budidaya yang lebih kompleks. Dijelaskan Suprapto, budidaya bioflok harus ada pemberian probiotik, penambahan aerator dan sirkulator, juga tidak boleh dilakukan di kolam tanah. “Perlu persiapan media pemeliharaan 5 - 7 hari sebelum tebar benih,” ungkap Suprapto. Secara rinci ia menjelaskan langkah persiapan kolam yang perlu dilakukan pada sistem bioflok. Pertama isi kolam dengan ketinggian air 80 hingga 100 cm, kemudian lakukan sterilisasi air. Sterilisasi dilakukan dengan pemberian kaporit 20 - 30 gram/ m3 air, lalu aerasi hingga 3 hari sampai bau kaporit hilang. Kemudian tambahkan garam 1 - 3 kg/m3 air kemudian lakukan aerasi kembali. Esok harinya berikan dolomite/kapur 100 gram/m3 air. Esok harinya lagi berikan molase (tetes) 100 ml/m3 dan probitik misalnya Bacillus sp dan tambahkan pupuk. Pupuk digunakan guna menumbuhkan plankton atau bakteri baik di kolam, tunggu sekitar 4 hari baru kemudian benih siap ditebar. “Benih yang digunakan harus jenis yang unggul supaya memiliki daya tahan yang baik pasalnya kepadatannya sangat tinggi,” ujar Suprapto. Ia lanjut menjelaskan, pemberian pakan juga harus sangat diperhatikan. Pemberian pakan dilakukan hanya 2 kali sehari, dan selama budidaya 100 % lele diberikan pakan pelet, tidak boleh dicampur dengan yang lain. “Pemberian pakan cukup 80 % dari tingkat kekenyangan lele,” ungkap Suprapto. Ia menambahkan, untuk meningkatkan daya serap nutrisi pakan perlu dilakukan fermentasi pakan selama dua hari dengan mencampur probiotik 5 cc/kg

5/30/2014, 10:17 AM

Pengolahan

Edisi Mei/Th.V/2014

Dari Tulang Ikan Jadi Makanan Ringan Snack tulang ikan berbahan baku tulang ikan yang kaya omega3 dan kalsium menjadi sajian murah dan bernutrisi

Tulang ikan

A

ray D Harjunathin dan istrinya pada 2009 mulai berkecimpung di usaha pengolahan ikan dengan produk baby nila crispy di wilayah Sleman Jogjakarta . Setahun kemudian Snack tulang ikan menambah variasi olahannya bulan. “Tapi mereka menginginkan dengan memproduksi abon nila. kemasan lebih besar, 160 g/ Dari hasil pengolahan produk ikan bungkus. Untuk snack tulang ikan, tersebut, setiap pekan selalu harga dari kami Rp 7.500 per menghasilkan limbah berupa ekor, bungkus oleh mereka dijual Rp 10.000,” paparnya semangat. tulang , dan kepala ikan. Menurutnya, di sekitar bagian kepala ikan masih banyak daging- Untuk Anak Autis Selain gurih dan renyah, menya. Pada awalnya tetangga masih mau ngopeni (memanfaatkan). nurut Aray, kandungan yang ada pada snack tulang Tapi lama kelamaan ikan ternyata baik mulai jenuh, sehingga juga dikonsumsi unmemenuhi kulkas. Patuk anak autis. Pasaldahal jumlah limbah nya anak autis memyang dihasilkan cukup butuhkan nutrisi banyak sekitar 50 % – dengan spesifikasi 60 % dari bobot utuh khusus yang tinggi nila. kadar kalsium, proMelihat kondisi Aray Harjunatin tein dan omega-3 tersebut, Aray mulai terpikir untuk memanfaatkan untuk menjaga kondisi tubuh, perlimbah nila tersebut. Setelah tumbuhan dan membantu kecermelakukan beberapa kali percoba- dasannya. Snack tulang ikan yang diproan, akhirnya ia berhasil memanfaatkan limbah tulang nila menjadi duksi Aray sudah banyak dikonproduk olahan snack (makanan sumsi anak autis. “Kami mensuplai ringan) tulang ikan. Ternyata stick dan pangsit tulang ikan untuk produk olahan ini banyak pe- anak autis,” kata pemilik label Baliminatnya, jumlah permintaannya bu foods ini. Setiap bulan ia memasok 20 kg stick ke agen yang kian meningkat. Baru-baru ini, difasilitasi oleh khusus menjual makanan bagi Kementerian Perdagangan, Aray anak autis. Oleh agen produknya dipertemukan dengan gerai itu dibandrol Rp 22.500/100 gram. Aray mengungkapkan, ada bemodern seperti Indogrosir, Mirota, dan Progo. Ia menyanggupi untuk berapa bahan yang pantang dipamengirim snack tulang ikan dan kai untuk membuat stick khusus ini, produk lain seperti abon ikan, nila antara lain tepung terigu dan gula crispy, rambak kulit ikan, dan keripik pasir. “Diganti dengan tepung kulit lele total 2.000 bungkus per beras dan gula aren asli,” terang

Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan Sleman ini. Informasi bahan yang pantang digunakan dan alternatif penggantinya itu didapatkan dari pemesan, yang memang mengkhususkan diri menjual makanan untuk penyandang autis. “Katanya mereka sensitif terhadap bahan-bahan tersebut,” tutur Aray. Selain itu, tekstur produk, komposisi, kualitas bahan baku, utama berupa tulang dan kepala ikan selalu dijaga. Aray memberi contoh, selain stick tulang ikan ia juga memproduksi abon ikan untuk anak autis. Abon harus benar-benar kering, jika sedikit saja lembab akan dikembalikan oleh agen.

Pemasaran Tak hanya dipasarkan untuk anak penyandang autis, Aray Harjunathin juga memasarkan untuk konsumen umum secara luas. “Sampai sekarang produksi terbesar kami tetap untuk konsumen umum, dari anak-anak hingga dewasa,” ungkap mantan karyawan Perhutani ini. Aray ingin menunjukkan keunggulan nutrisi makanan ringan berbahan tulang ikan ini. “Kalau untuk anak berkebutuhan khusus saja baik, apalagi untuk kita dan anak-anak kita,” tegasnya. Itu sebabnya, snack tulang ikan ini laris manis di pasaran. Hingga

Bahan Baku dan Proses Bahan baku snack tulang ikan Balibu ternyata bukan hanya tulang saja, tetapi juga menggunakan kepala ikan. “Meskipun limbah, tapi bukan limbah sisa konsumsi. Ini limbah dari pengolahan fillet (daging tanpa tulang),” ungkap Aray. Limbah pengolahan yang digunakan antara lain limbah fillet nila, marlin/cakalang, dan kepala baby tuna. Pada awalnya bahan baku limbah fillet nila diperoleh hanya dari sisa produksi abon nila sendiri. Setelah permintaan snack tulang

Pembuatan pasta tulang ikan, setelah dilunakkan dengan metode presto

Kepala tuna beku

Kepala dan ekor nila beku

saat ini Aray masih memasarkan sendiri snack dalam kemasan 100 g itu ke toko-toko, warung, dan pusat jajan pasar yang menjamur. “Balibu snack tulang ikan hadir di 50 titik di seluruh Jogjakarta,” tandasnya. Selain di dalam kota, Aray setiap bulan mengirim produknya dalam bentuk curah (tanpa merk) ke Jakarta, Bangka, Surabaya, dan Semarang. Setiap kali pengiriman minimal 20 kg. Aray optimis dengan perkembangan pasar snack tulang ikan ini, karena dari pengamatannya setiap kali mengikuti pameran sambutan warga terhadap produknya sangat baik. “Pada pameran Pangan Nusantara di Jogja Expo Centre yang lalu, mereka suka citarasanya. Banyak pula yang memborong,” urai Sarjana Ekonomi-Akuntansi ini.


2

5/30/2014, 10:18 AM

ikan meningkat, Aray dipasok limbah nila eks Aquafarm. “Tapi sekarang berhenti karena bersaing dengan resto gulai kepala ikan. Sehingga harganya jadi mahal, terdiri dari tulang, ekor, dan kepala,” ujarnya bernada kecewa. Untunglah, ia mendapatkan ganti pasokan limbah olahan nila dari Cianjur. Perbedaannya, limbah ikan dari sana tanpa tulang tengah, hanya ekor, dan kepala saja. “Sebab bukan dari industri fillet, melainkan pemasok ikan beku untuk restoran dan hotel,” jelasnya. Bahan baku itu ia beli Rp 4.500/kg saja. Saban pekan tak kurang dari 100 kg kepala dan ekor nila beku dikirim dari Cianjur. Untuk menambah rasio tulang ikan, Aray membeli tulang ikan tipe kerongkong dari pemasok warung penyet janggut ikan nila. “Kalau ini isinya betul-betul tulang ikan dan tulang kepala. Asalnya adalah limbah fillet aquafarm yang telah diambil janggut kepalanya,” sebutnya. Dari pemasok yang sama, ia mendapatkan kepala baby tuna sebanyak 100 kg per pekan. Uniknya, kepala tuna ini rendemen tulangnya sedikit karena masih ada 40 % dagingnya. “Insangnya juga sudah tidak ada,” kata Aray. Daging dan kepala tuna ini menjadi pemasok protein dalam komposisi produk snack yang ia buat. Apalagi diyakini kadar omega-3 tertinggi justru berada dalam kepala ikan gemuk yang ia dapatkan hanya dengan harga Rp 4.500/kg ini. Dari bahan baku tersebut Aray coba mengolah menjadi snack tulang ikan. “Saya coba mempresto-nya dan kemudian digiling menjadi pasta,” urainya. Pasta itu kemudian dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dicetak berbentuk stick maupun pangsit. Aray menjamin perbandingan pasta tulang dan kepala ikan dengan tepung adalah 80 : 20. “Pasti lebih banyak pastanya, supaya betul-betul merupakan snack tulang ikan, bukan snack tepung,” tegasnya. Setiap kilogram tulang dan kepala ikan, akan menghasilkan 1,5 kg snack tulang ikan matang

Serba-serbi Workshop Simluh KP 2014 Bogor (Infomina). Pada acara workshop bertema Pemutakhiran, Validasi dan Evaluasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Kelautan dan perikanan (Simluh KP) 2014 (24/3), Kepala BPSDMKP (Badan Sumber Daya Manusia kelautan dan Perikanan) Suseno Sukoyono memberikan apresiasi bagi petugas Simluh KP tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini sudah bekerja keras mengawal data masing-masing daerah agar valid dan terkini. Evaluasi didasarkan pada instrumen evaluasi kinerja petugas Simluh KP provinsi dan kabupaten/kota yang telah disusun Pusat Penyuluhan KP. Penghargaan diberikan kepada La Ode Uma (Badan Koordinasi Penyuluh/Bakorluh Gorontalo) dan Fahrul Zani (Bakorluh i Kalimantan Selatan). Untuk tingkat kabupaten/kota diberikan pada Moch Jaedun Mustopa, S (Dinas KP Kabupaten Pacitan Jawa Timur) dan I Komang Gde Nuarta (Dinas KP Kabupaten Jembrana Bali). Menurut Suseno, kelengkapan data Simluh KP sangat tergantung pada dukungan sepenuhnya komitmen dukungan pimpinan kelembagaan penyuluhan dan keaktifan petugas Simluh KP di kabupaten/kota. Demikian juga komitmen dukungan dari pimpinan kelembagaaan penyuluhan provinsi dan keaktifan dari petugas Simluh KP di provinsi sangat berkontribusi pada kelengkapan data agar valid dan terkini

Penyusunan Draft Programa Penyuluhan 2015 Bogor (Infomina). Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama termasuk penyuluh perikanan. Hal ini diungkapkan Kepala BPSDMKP (Badan Sumber Daya Manusia kelautan dan Perikanan) Suseno Sukoyono Pada acara workshop bertema Pemutakhiran, Validasi dan Evaluasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Kelautan dan perikanan (Simluh KP) 2014 serta acara penyusunan draf programa penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2015 (25/3). Oleh karena itu, lanjutnya, perlu disusun program penyuluhan yang dibutuhkan pelaku usaha dan tepat sasaran. Menurut Suseno dalam penyusunan draft programa penyuluhan kelautan dan perikanan perlu masukan tentang pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi agar lebih berguna bagi masyarakat. Suseno mengakui selama ini tugas penyuluh perikanan di lapangan sudah banyak yang membanggakan. Ia yakin bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau kelompok yang bergerak di bidang penyuluhan masyarakat untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. “Lihat swasta banyak bergerak melakukan penyuluhan dengan indikator yang jelas untuk pasarkan produknya, jadikanlah itu sebagai teman di lapangan,” harap Suseno

Apel Siaga Penyuluh Perikanan Jawa Tengah Semarang (Infomina). Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluh) Jawa Tengah mengadakan apel siaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan (26/2). Hadir dalam acara tersebut Kepala Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rina, Gubernur Jawa Tengah, pimpinan SKPD se-Provinsi Jawa Tengah, Kepala UPT pusat di Jawa Tengah, dan 1.270 orang penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. Apel siaga terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yang bermuara pada unjuk kerja penyuluh dan pelaku utama perikanan. Berkaitan dengan perikanan, salah satu penyuluh perikanan swadaya dari Kabupaten Pati mendemonstrasikan tata cara teknologi ulir dalam pembuatan garam rakyat. Dalam kesempatan tersebut Rina menyambut baik kegiatan apel siaga penyuluh se Jawa Tengah untuk memberikan semangat para penyuluh untuk terus berkarya di lapangan. Ia menginformasikan bahwa Sekretariat Bakornas Penyuluhan pada 2014 sampai 2015 dikoordinasikan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan, Rina menyampaikan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain minapolitan, industrialisasi KP, dan blue economy. Ia berpesan agar penyuluh setia pada profesi dan tetap menjadi penyuluh selama masa pengabdiannya. “Tingkatkan kompetensi penyuluh agar dapat memberikan pelayanan pembinaan kepada pelaku utama perikanan,” kata Rina

Modal Kerja untuk Petambak Pantura Cirebon (Infomina). Bencana banjir yang melanda Pantai Utara Jawa (Pantura) pada awal tahun ini merusak kawasan budidaya perikanan seluas 68.377 hektar yang tersebar

Edisi Mei/Th.V/2014 di 4 provinsi. Atas bencana alam tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, menyerahkan bantuan kepada pembudidaya ikan korban banjir di desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Tahir Foundation memberikan bantuan modal kerja bagi nelayan dan petambak di Pantura Jawa senilai Rp 22,2 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk penyediaan sarana produksi dan rehabilitasi saluran tambak di Pantura Jawa. Sharif mengatakan, alokasi bantuan sebesar Rp 22,2 miliar tersebut bersumber dari KKP sebesar 15,7 miliar serta dari Tahir Foundation Rp 6,5 miliar. Ke depan, Tahir Foundation akan memberikan bantuan/hibah selama 5 tahun dengan nilai per tahun Rp 20 miliar. Sehingga total Tahir Foundation akan memberikan hibah senilai Rp 100 miliar. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa benih udang bandeng sebanyak 7,5 juta ekor untuk 5 kabupaten di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, dan Cirebon. Total perkiraan kebutuhan anggaran untuk pemulihan tambak pasca bencana banjir sebesar Rp 180 miliar. “Untuk menutupi kekurangan tersebut, KKP sedang mengajukan usulan anggaran tambahan,” tutur Cicip

Potensi Tuna Indonesia Tertinggi Dunia Bali (Infomina). Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia. Tercatat, total produksi tuna mencapai 613.575 ton per tahun dan nilai sebesar Rp 6,3 triliun rupiah per tahun. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo saat mengunjungi Loka Penelitian Perikanan Tuna (LP2T) di Mertasari, Bali, menyampaikan, perikanan tuna saat ini menghadapi sejumlah tantangan antara lain, menurunnya produktivitas, ukuran yang cenderung mengecil, serta daerah penangkapan ikan yang cenderung ke laut lepas. Untuk itu, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries development) terus ditingkatkan. “Penelitian yang dilakukan Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa ini adalah bukti komitmen KKP untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya tuna di Samudra Indonesia yang terancam populasinya serta untuk memenuhi tingginya permintaan tuna di pasar dunia,” kata Sharif. Sharif menegaskan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia status tingkat ekploitasi tuna jenis albakor, madidihang, mata besar, dan tuna sirip biru selatan sudah sangat mengkhawatirkan dengan status terekploitasi penuh hingga terekploitasi berlebih. Hanya tuna jenis cakalang yang masih dalam status terekploitasi sedang (moderate). Tren penurunan stok tuna ini akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan juga bisnis tuna. “Kerjasama semua pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumberdaya dan bisnis tuna ini,” tegas Sharif

KKP Dukung Budidaya Udang Supra Intensif Sulawesi Selatan (Infomina). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan inovasi baru dalam budidaya udang. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah teknologi supra intensif berbasis blue economy. Pada (22/2) lalu Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono bersama Hj. Ani Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan melihat langsung penerapan teknologi udang supra intensif di sana. Teknologi supra intensif ini mampu meningkatkan panen udang lebih baik dari biasanya. Diantaranya, tambak udang supra intensif di Kabupaten Barru mampu memproduksi udang 153 ton per hektar. Sharif menjelaskan inovasi teknologi supra intensif merupakan hasil penemuan Hasanuddin Atjo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Budidaya udang supra intensif mengintegrasikan sistem budidaya hulu dan hilir. Sistem ini mengutamakan penggunaan benih unggul, standardisasi sarana dan prasarana, penggunaan teknologi budidaya yang akurat dan tepat, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengelolaan usaha yang baik. Kelimanya harus diimplementasikan secara simultan dan konsisten. “Selaras dengan program KKP, Ditjen Perikanan Budidaya melalui Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sedang mengembangkan budidaya udang supra intensif yang berbasis blue economy,” jelas Sharif


3

5/30/2014, 10:18 AM

Sosok

Edisi Mei/Th.V/2014

SUGIYANTO

Enjoy Menyuluh Meski Jauh Kerja keras dan dedikasinya sebagai penyuluh perikanan diapresiasi sebagai Juara I Penyuluh Perikanan Teladan Nasional

L

elaki kelahiran Banyumas 12 Mei 1957 ini konsisten menekuni profesinya sebagi penyuluh sejak 1979. “Saya sudah menjadi penyuluh lebih dari 30 tahun dan menikmatinya hingga sekarang,” ujar Sugiyanto ketika diwawancara redaksi Infomina (11/4) lalu. Mengawali kipahnya sebagai penyuluh, dari 1979 hingga 1987 ia bertugas menjadi penyuluh pertanian di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Selanjutnya pada 1987 sampai 1991, Sugiyanto pindah ke Kecamatan Wanareja bertugas sebagai penyuluh pertanian urusan Program (PPUP) Perikanan. “Saya bertugas sebagai penyuluh pertanian bidang perikanan di Wanareja hingga 2008 baru pada 2009 resmi menjadi penyuluh perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) di Wanareja,” ungkap ayah dari Ardhana Reswari Utami

ini. Saat ini Sugiyanto menjalani tugas sebagai penyuluh perikanan di Kecamatan Majenang Cilacap sejak dari 2011 lalu setelah pindah tugas dari Kecamatan Wanareja. Sugiyanto menjelaskan sejumlah kegiatan yang ia lakukan selama menjadi penyuluh perikanan. Diantaranya ia membangun jejaring kerja baik antar kelompok ataupun dengan pihak lain khususnya perbankan. Suami dari Erna Kusmarawati juga mampu menumbuhkan dan meningkatkan kelas kelompok sektor perikanan yang ia bina. Kontribusi nyata lainnya ia berhasil memanfaatkan lahan rawa menjadi kolam yang produktif. Tak hanya itu putra pertama dari empat bersaudara pasangan Soleh Hadi Sunarko dan Hj Watinemini juga berhasil mengembangkan

teknologi pembenihan gurami secara intensif di Cilacap. Termasuk mengembangkan limbah buah-buahan sebagai pestisida alami.

Kelompok Binaan Saat ini Sugiyanto mengaku tengah membina 19 Pokdakan (Kelopok Pembudidaya Ikan) yang terdiri dari kelompok pembudidaya pembesaran dari berbagai jenis ikan seperti lele, gurami, tawes, dan ikan mas. Ada juga kelompok UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) yang ia dampingi. “Setiap bulan saya pasti rutin mengunjungi tiap kelompok untuk mengetahui perkembangan budidaya mereka, kadang di luar jadwal pertemuan rutin. Biarpun malam hari saya selalu siap menemui mereka jika dibutuhkan,” ungkap penyuluh yang menamatkan pendidikan dari Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Yogyakarta 1976 lalu ini. Meskipun harus menempuh medan yang sulit saat mengunjungi kelompokkelompok binaannya Sugiyanto mengaku tetap menikmati profesinya sebagai penyuluh perikanan. “Saya gak peduli hujan atau tempatnya jauh dekat gunung selama mereka perlu, saya datang. Anggap saja refreshing jadi menjalaninya enjoy (senang), “ tutur lelaki yang memiliki prinsip jalani hidup mengalir saja seperti air tetapi tetap harus berusaha mencapai target yang telah dibuat. Selain membina kelompok-kelompoknya selama ini, Sugiyanto juga memotivasi mereka untuk berprestasi dengan mengikuti sejumlah ajang. Pada 1994 lalu ia berhasil membawa kelompok Gandasoli menjadi juara I pada lomba kelompok perikanan tingkat Kabupaten Cilacap. Selanjutnya pada 2004 Pokdakan Harapan Makmur binaan Sugianto juga berhasil meraih juara

16 Hal 16 Mei.pmd

2

2 lomba budidaya ikan tingkat nasional Lalu pada 2013 kemarin Pokdakan Rukun Jaya juga berhasil menjadi Juara I pada lomba kelompok budidaya ikan tingkat Provinsi Jawa Tengah.

5/30/2014, 10:19 AM

Prestasi Diri Sebagai bentuk apresiasi dari kinerja yang sangat baik selama ini, Sugiyanto pun telah meraih beberapa penghargaan. Pada 2011 lalu Sugiyanto terpilih menjadi Penyuluh Perikanan Teladan 2 Tingkat Kabupaten Cilacap. Pada 2012 ia menyabet penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan Teladan 3 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Puncaknya pada 2013 lalu, lelaki yang hobi jalan-jalan ini berhasil menyandang gelar Juara I Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional. Meskipun telah meraih sejumlah prestasi, Sugiyanto lantas tak menjadi puas dan berhenti berkarya. “Saya tetap akan terus berjuang semampu saya untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan terutama di daerah tempat saya bertugas,” ujar Sugiyanto. Ia mengaku masih terus ingin belajar dan meningkatkan kemampuannya. “Saya ingin bisa terus belajar dan menggali informasi biar bisa dibagikan ke kelompok lebh banyak lagi,” ujar Sugiyanto

Cover Mei Rev.FH11 Fri May 30 10:09:

Recommend Documents