Summary
CORRUPTION PERCEPTION INDEX [SURVEY AMONG BUSINESS PEOPLE IN 21 REGIONS OF INDONESIA]
Prepared For :
Jl. Tulodong Bawah C2, Jakarta 12190, Indonesia
Prepared By :
MARKETING RESEARCH INDONESIA Jl. Tebet Raya No 11 C-D Jakarta 12810
EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN EKSEKUTIF Introduction/Pendahuluan
n
n
n
n n n
Transparency International has introduced the Bribe Payers Index (BPI) along with the Corruption Perception Index (CPI). The index that gives a broad picture about the bribery and corruption situation in one particular country based on the perception of the business people. It is TI-Indonesia’s goal to conduct a survey and develop the indexes to measure the effectiveness of the anti-bribery programs it has set out with KADIN and other organizations. The followings are the summary findings for the CPI Survey in 21 cities/regions of Indonesia conducted among 1305 business people from the cities/regions. The sample comprises local and multinational companies from the formal sector (all should have business license). The respondents were recruited by quota sampling method but the industry type and size is controlled based on BPS data. The sample consists of 1117 local companies and 188 MNCs. The MNCs are spread across the regions with the higher percentage in Jakarta. The local companies comprise of 864 small (with 1-19 employees), 171 medium (20-99 employees) and 82 large (100+ employees) businesses. All interviews were conducted face-to-face using a structure questionnaire developed by TIRI and MRI, with in-depth probing to get the qualitative responses. Field work was conducted from 23 September to 12 November 2005 for local companies and up to 14 December for the MNCs. This Summary shows the excerpts from the Report.
n
n
n
n
n
n
Transparency International telah membuat BPI (Bribe Payers Index, Indeks Pembayar Suap) bersama-sama CPI (Corruption Perception Index, Indeks Persepsi Korupsi). Indeks ini memberikan gambaran luas mengenai situasi korupsi dan penyuapan di suatu negara berdasarkan persepsi dari dunia usaha. Tujuan dari TI Indonesia mengadakan survei adalah untuk membuat indeks untuk mengukur keefektifan dari program anti korupsi yang telah dicanangkan bersama KADIN dan organisasi lainnya. Penemuan berikut ini adalah hasil Survei IPK di 21 wilayah/kota di Indonesia, yang dilaksanakan diantara 1305 pebisnis di wilayah/kota tersebut. Sampel terdiri dari bisnis lokal dan multinasional di sektor formal (semua memiliki ijin usaha). Responden direkrut dengan metode kuota tetapi jenis dan ukuran usaha dikontrol berdasar data BPS. Sampel terdiri dari 1117 perusahaan lokal dan 188 MNC, yang tersebar di semua wilayah. Perusahaan lokal terdiri dari 864 usaha kecil (dengan 1-19 pegawai), 171 usaha menengah (20-99 pegawai) dan 82 usaha besar (100+ pegawai). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan memakai kuesioner terstruktur yang dibuat oleh TIRI dan MRI, ditambah dengan probing secara mendalam untuk mendapatkan respons secara kualitatif. Pekerjaan lapangan dilakukan dari tanggal 23 September – 12 November 2005 untuk perusahaan lokal dan sampai 14 Desember untuk MNC. Ringkasan ini hanya memperlihatkan sebagian kecil 2 temuan dari Laporan lengkapnya.
EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN EKSEKUTIF Profile of Respondents/Profil responden
Respondents’ Profile/Profil Responden Jakarta
260
Denpasar
39
Banjarmasin
53
Tangerang
69
Medan
69
Balikpapan
50
Bekasi
66
Padang
47
Kotabaru
32
Cilegon Yogyakarta Wonosobo Semarang Surabaya
63 39 37 56 128
T. Datar Solok Palembang Batam Pekanbaru
37 37 40 53 42
Makassar Manado
44 44
Total Base: Owner/partner Managing Director/President Director Director General Manager Manager
1305 59
4 5 9 24 Padang
Base: Owner/partner Managing Director/President Director Director General Manager Manager
Jakarta Tangerang Bekasi Cilegon YogyakartaWonosobo Semarang Surabaya Denpasar Medan 260 69 66 63 39 37 56 128 39 69 60 84 79 78 46 84 61 50 33 44
8 7 6 16
1 0 1 13
0 5 5 12
0 0 16 6
3 5 18 28
0 0 3 14
2 5 5 27
2 7 9 33
0 0 18 49
7 4 9 36
T. Datar Solok PalembangBatam Pekanbaru Banjarmasin BalikpapanKotabaru Makassar Manado 47 37 37 40 53 42 53 50 32 44 44 72 76 92 75 28 60 47 38 50 36 48
4 4 6 13
3 16 3 3
0 0 5 3
3 0 10 13
8 6 11 47
2 5 5 29
2 6 17 28
8 2 2 50
0 9 9 31
2 2 18 41
9 2 16 3 25
EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN EKSEKUTIF Main Findings/Temuan Utama
n
The Corruption Perception Index and Bribe Payers Index are developed based on the responses of the respondents to a series of rating questions on Service Performance, Job Situation, Perception on Public Contract, and Interaction with the 21 Public Institutions listed. The index is on a 10-point scale where 0 means corrupt/bad and 10 means clean/ good.
n
In terms of public services, from the 21 institutions listed, Postal Services is in the first (6.4) and Courts, Judiciary is the lowest in the rank (3.7). From the analysis based on those ever have corrupt interactions, where the scores drop, service is perceived to be related with the corruption level.
n
Across regions, Makassar has good service for institutions under the local and central government, while Pakan Baru and Batam get the lowest score. (Table 1)
n
In terms of Public Contract, the perception has some bias because not all do business with the government, reluctance to admit, and misperception on the scope of bribery. Across regions, Wonosobo gets the highest score of 6.8, while Medan and Jakarta are the notorious ones with respectively 4.5 and 4.6.
n
Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pembayar Suap dibuat berdasarkan jawaban responden terhadap serangkaian pertanyaan penilaian tentang Kinerja Pelayanan, Situasi Lapangan Kerja, Persepsi Kontrak Pemerintah, dan Interaksi dengan 21 institusi Pemerintah yang ada di daftar.
n
Dalam hal pelayanan umum, dari 21 institusi terdaftar, Layanan Pos di ranking teratas (6,4) dan Pengadilan, Kejaksaan di tempat terendah (3,7). Dari analisa berdasarkan mereka yang pernah melakukan interaksi korup, maka Layanan dikaitkan dengan tingkat korupsi.
n
Berdasarkan wilayah, Makassar memiliki layanan yang baik untuk lembaga di bawah pemda dan pusat, sedangkan Pakan Baru dan Batam dinilai terendah. (Tabel 1)
n
Dalam hal Kontrak Pemerintah, terjadi bias karena tidak semua pengusaha yang diwawancara melakukan usaha dengan pemerintah, keengganan mengaku, dan salah interpretasi mengenai lingkup penyuapan. Dari seluruh wilayah, Wonosobo mendapat skor tertinggi dengan 6,8, sedangkan Medan dan Jakarta terburuk, masing-masing dengan 4,5 dan 4,6.
4
…Main Findings/Temuan Utama
In terms of direct interactions, the institutions that have the highest interactions are Tax Services (1095 respondents) and Business License (936). Only very few has projects with World Bank and other Aid Donors. For corrupt interactions, the highest incidence is found in the Customs. (Chart 3) The corrupt interactions are obtained when respondents admit of being asked for payoff for the service rendered, and in some cases offer kickback. The approximate amount per transaction is also obtained on a range between Rp. 375 thousands to Rp. 150 millions.
n
Berdasarkan interaksi langsung, lembaga yang terbanyak melakukan interaksi adalah Pelayanan Pajak (1095 resp.) dan Ijin Usaha (936). Hanya sedikit yang mempunyai proyek dengan World Bank atau Dana Bantuan lainnya. Sedangkan jumlah interaksi korupsi terbanyak terjadi di Bea dan Cukai. (Chart 3)
n
Interaksi Korupsi diperoleh ketika responden mengakui pernah dimintai suap untuk layanan yang diberikan, dan juga menawarkan suap. Jumlah kisaran per transaksi diperoleh dalam rentang Rp. 375 ribu sampai Rp. 150 juta.
n
Based on these, Customs get the highest payoff amounted to Rp. 23 billions for average 31 corrupt interactions among 140 respondents per year. The second in the rank is Tax Services with around Rp.12.7 billions for average 3 interactions among 382 respondents in a year. (Table 2 & Chart 8)
n
n
The CPI is the average from the scores given only by those involving in bribery to reduce the bias. Average Service Performance score is included to give a better interpretation. In the rank, Jakarta is the most corrupt (score 3.87), whilst Wonosobo is the cleanest with 5.63. (Table 3)
Berdasarkan hal ini, Bea dan Cukai memperoleh suap tertinggi yang mencapai Rp. 23 milyar untuk 31 interaksi korup dari 140 responden dalam 1 tahun. Urutan kedua ditempati Pelayanan Pajak dengan sekitar Rp. 12,7 milyar untuk rata-rata 3 interaksi dengan 382 responden per tahun. (Tabel 2 & Chart 8)
n
CPI didapat berdasarkan rata-rata skor yang diberikan hanya oleh mereka yang terlibat dalam penyuapan untuk mengurangi bias. Skor dari Kinerja Layanan juga dimasukkan untuk mendapatkan interpretasi yang lebih baik. Dalam urutan, Jakarta menempati tempat terendah (skor 3.87) dan Wonosobo adalah yang terbersih dengan Indeks 5.63. (Tabel 3)
n
n
5
Table 1 Service Performance Index [0=very bad/buruk – 10= very good/sangat baik] Note: Cities sorted by Total Average/Kota disortir berdasarkan Rata-rata Total Total
Total PKBR BTM BLPPJKT BKS MDN TGR SBY T.DTRCLG KTBRDPS SMG SLK YOG PLB MND PDG WNSB BJMSMKS 1305 42 53 50 260 66 69 69 128 37 63 32 39 56 37 39 40 44 47 37 53 44
LOCAL (AVERAGE) Public health services/ Pelayanan Kesehatan Education/Pendidikan Water/Air minum Workplace regulations/ Peraturan Kerja
5.03 3.08 3.80 4.67 4.46 4.33
4.58 4.66 5.00 5.09 4.80 4.93
6.03 5.38 5.74
5.89
6.61
5.44
5.99
6.18 5.90 7.51
5.54 3.33 4.21 5.33 4.88 5 5.45 3.49 3.96 6.47 4.63 4.7 4.98 3.25 3.78 1.93 5.03 4.39
4.59 5.34 6.09 5.09 5.19 4.9 4.78 5.17 6.46 4.87 4.87 5 5.31 4.51 4.49 5 4.81 3.64
6.67 5.72 6.04 6.1 6.01 6.04 5.93 5.24 5.32
6.41 5.9 5.81
8.08 7.25 6.08
5.46 5.3 5.3
6.17 5.67 6.31
6.76 6.54 8.18 6.31 6.54 8.18 6.04 6.17 7.73
4.82 3.02 3.77 4.53
4 3.68
4.44 4.01 4.71 5.68 4.71 5.84
6.06 5.24 5.14
5.73
6.5
5.46
6.1
6.04 5.66 7.27
Business licenses/ Ijin Usaha Road departments/PU
4.79 2.86 3.71 5.67 4.29 4.44 4.62 2.54 3.39 4.07 3.93 3.74
4.3 4.54 3.72 5.41 4.55 5.21 4.06 4.36 4.54 4.5 4.66 5
6.02 4.76 6.22 5.4 5.3 5.68
5.73 5.73
5.83 5.9
5.83 5.3
5.53 6.17
6.04 5.41 6.52 5.86 5.09 7.2
CENTRAL (AVERAGE) Postal service/Pel. Pos Telephone services/Telpon BPOM Armed forces/Militer Electric power/Listrik State owned companies/ BUMN Central government/ Kementrian Pem. Pusat Tax services/ Pelayanan Pajak Customs/Bea & Cukai Police/Polisi Courts, Judiciary/ Pengadilan, Kejaksaan
4.82 6.36 5.9 5.38 5.35 5.06
4.36 6.47 5.96 4.54 4.9 5.2
4.55 6.28 6.04 4.64 4.69 4.93
5.21 7.11 6.58 6.11 5.15 6.49
5.54 6.49 6.04 5.86 6.58 5.23
5.30 6.67 5.56 5.73 5.21 5.73
5.82 7.83 7.33 7.09 6.25 7
5.83 6.82 6.29 6.06 6.14 5.76
5.71 6.95 7.09 6.38 6.23 5.32
5.71 6.58 6.76 6.58 6.22 6.49
3.9 4.87 4.12 4.04
4.39
4.2 4.92 5.37 4.34 5.52
5.24 4.94 5.95
5.73
4
5.84
5.96
5.5 5.28 7.05
5 4.25 3.69
4.3 3.72 5.13 4.12 4.76 5.42
3.33 4.52 5.14
4.79
5.41
6.06
5.32
4.96 5.22 6.59
4.18 3.09 3.71 3.2 3.29 3.84 3.93 2.78 3.02 3 3.38 3.18 3.79 2.06 2.58 3.13 3.18 3.28
4.25 3.57 3.2 4.77 4.13 5.31 3.72 3.23 3.46 3.92 4.02 5.31 3.72 3.58 3.12 3.51 4.39 4.9
5.32 4.34 5.23 2.89 4.58 4.68 5.49 3.51 4.68
5.47 4.53 4.44
4.5 3.42 5.5
5.08 6.06 5.23
5.53 4.54 4.32
5.41 5.35 6.89 5.59 4.91 6.59 4.5 4.46 5.61
3.67 2.46 2.89 2.86 2.85 2.88
3.14 3.33 3.38 3.98 3.81 4.58
3.59 3.93 5.05
4.44
5.67
4.77
5.18
4.23 4.21 6.06
LEGISLATIVE (AVERAGE) DPRD Political Parties/ Partai Politik
3.97 2.54 3.27 3.17 3.38 3.77 3.695 3.99 4.1 3.74 4.18 4.12 4.02 2.78 3.39 3.2 3.47 3.69 3.48 4.01 4.07 3.51 4.07 3.96
3.155 4.17 4.19 3.75 4.34 4.68
4.44 4.44
3.64 3.68
5.04 5.23
4.93 5.04
4.77 5.32 5.87 4.86 5.41 5.91
2.3 3.14 3.13 3.29 3.84
3.91 3.97 4.12 3.96 4.28 4.27
2.56 3.99 3.69
4.44
3.6
4.85
4.82
4.68 5.22 5.83
TOTAL AVERAGE
4.61 2.94 3.65 4.07 4.08 4.15
4.28 4.29 4.54 4.54 4.58 4.78
4.80 4.84 5.15
5.21
5.35
5.44
5.54
5.55 5.59 6.78
3.20 4.37 4.28 3.65 3.49 2.38
4.75 3.17
3.87 5.91 5.41 3.52 4.4 3.39
4.64 3.49 3.83
3.92
4.38 6.54 6.6 4.4 5.27 3.33
4.40 6.01 5.75 5.22 5.2 5.2
4.24 5.65 5.22 4.68 4.69 4.75
4.51 6.12 4.71 5.87 5.4 4.32
4.80 6.22 6.22 5.56 4.59 4.59
4.76 6.4 5.93 4.44 5.34 4.81
5.30 5.84 5.84 5 5.94 4.69
4.99 6.55 5.72 6.07 5.48 5.24
5.55 6.95 6.86 8.18 6.61 7.5 6.42 7.5 5.79 7.2 5.98 7.27
6
Table 2 Bribe Payers Index [0=very bad/buruk – 10= very good/sangat baik]
Total Number of Bribe Payers (n) a
Average Number of corrupt Interactions (Times/year) b
CENTRAL (TOTAL) Customs Tax services Police Central government ministries State-owned companies Armed forces, military Courts, judiciary Other aid donor financed project Telephone services World Bank financed project Electric power BPOM Postal services
140 382 288 56 65 59 61 12 131 11 156 34 22
31 3 12 8 6 10 2 2 1 1 1 1 2
5,328.36 11,903.98 1,707.56 11,008.15 4,736.11 1,949.07 8,023.71 22,662.50 2,898.11 23,597.22 1,234.48 5,431.45 970.59
52,192,800.86 22,914,212.83 12,669,590.31 5,792,002.16 5,185,034.40 1,784,482.85 1,139,580.43 1,071,735.12 488,947.34 362,660.39 292,753.77 230,445.14 219,289.88 42,066.22
LOCAL (TOTAL) Business licenses Workplace regulation Roads department, public works Public health services, hospitals Education services, schools Water
433 190 55 39 44 57
1 3 4 3 2 1
2,667.16 2,037.22 3,250.00 1,423.39 896.88 1,490.39
3,713,198.11 1,557,849.96 1,097,642.26 765,478.71 153,413.83 74,268.43 64,544.93
33 43
6 3
10,173.08 2,064.10
2,418,763.13 2,153,991.61 264,771.52
Total
LEGISLATIVE (TOTAL) DPRD Political parties TOTAL
Average Amount per corrupt interaction (Rp. '000) c
Total bribe paid [a x b x c] (Rp. '000)
58,324,762.10
Note: Bribe Payers are those who bribe because of request and offer bribe Pembayar suap adalah mereka yang menyuap karena diminta dan mereka yang menawarkan suap.
7
Table 3 Corruption Perception Index [0=corrupt/korup – 10=clean/bersih]
Note: • CPI is calculated as the average scores of perception by the bribe payers on public contract and service performance • The bases for service performance vary by institutions, depending on the corrupt interactions. In some cities the bases are small. • Cities are sorted by CPI scores Total JKT
SBY
MDN SMG BTM PKBR DPS
YOG TGR
BLPP BKS
PLB
SLK
PDG
T.DT MND KTBR CLG R
MKS BJMS
WNS B
Base: All ever bribe (requested & offer)/Semua yang menyuap
828
200
92
59
35
37
31
9
18
50
24
45
13
16
28
17
21
12
45
17
43
16
Bribery for Obtaining Public Contract/Penyuapan untuk mendapat kontrak pemerintah
5.33
4.35
5.06
4.46
4.62
5.93
6.24
5.18
5.37
5.82
5.42
5.87
6.15
5.83
5.48
5.49
6.5
6.67
5.76
6.08
6.75
7.5
Bribery for Payment of Public Contract/Penyuapan untuk mendapat bayaran atas kontrak
5.46
4.59
5.35
4.83
5.05
5.93
6.24
4.81
5
6.03
5.8
6.18
6.15
5.63
5.6
5.63
6.67
4.44
5.81
5.88
6.91
6.88
Service Given After Bribery/ Pelayanan setelah disuap
4.57
4.22
4.32
4.34
4.17
5.28
5.7
5
4.26
4.93
5.14
5.41
3.33
4.17
4.28
5.48
5.26
4
4.85
4.31
3.75
5.78
Average Score/Skor rata-rata
5.12
4.39
4.91
4.54
4.61
5.71
6.06
5.00
4.88
5.59
5.45
5.82
5.21
5.21
5.12
5.53
6.14
5.04
5.47
5.42
5.80
6.72
Average Service Performance/ Kinerja Pelayanan rata-rata
3.59
3.34
2.95
3.64
3.73
2.94
2.68
3.89
4.14
3.49
3.73
3.40
4.13
4.20
4.53
4.21
4.10
5.42
5.09
5.19
4.98
4.55
CPI / IPK
4.35
3.87
3.93
4.09
4.17
4.32
4.37
4.44
4.51
4.54
4.59
4.61
4.67
4.70
4.83
4.87
5.12
5.23
5.28
5.31
5.39
5.63
Catatan: • CPI dihitung berdasarkan skor rata-rata dari persepsi pembayar suap terhadap penilaian untuk kontrak pemerintah, dan rata-rata kinerja pelayanan • Jumlah responden untuk penilaian kinerja pelayanan berbeda-beda di tiap institusi tergantung jumlah interaksi korup. Di beberapa kota, jumlah respondennya sedikit. • Urutan kota disortir berdasarkan skor CPI 8
Chart 1: INCIDENCE OF CORRUPT INTERACTIONS (%) Base: All has interactions in each institution
) =2 20 ms (n Custo (n =4 20) e c li Po 10) (n =1 il itary =86 ) s, m force partie s (n d ) e Arm cal =120 ry (n Poli ti ) dic ia =12 8 s, ju (n rt s u Co work =93 6) ub lic (n p s t, e en ) ens =141 partm iness lic s de ies (n 8) Bus Road in istr =8 en t m DPRD (n m rn ve 473 ) al go n (n= ) Centr latio 10 95 regu = e (n c es p la Work a x se rv ic =32) c t (n T proje =228 ) nced (n a s n fi ie r an =34) don o omp ct (n ed c r a id p ro je =188 ) -own Othe c ed State finan c hools (n 5 ) k n 59 ,s d Ba ices r (n= Worl serv owe ) tric p ation =15 0 Ele c M (n Educ BPO 67 ) (n=2 r te Wa 87 ) (n=2 p itals 6 39) , hos s (n = serv e h ic ) lt a rv =2 88 c he e se Publi pho n ervice s (n Te le 0% ls ta s Po
62% 56% 49% 48% 48%
n
39% 39% 37% 35% 35% 29% 28% 23% 18% 16% 16% 15% 14% 10% 9% 5%
n
n
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
Chart 2: BRIBE ACCEPTANCE (%) Base: All requested to bribe and all offer to bribe 100 100 97 97 96 96 94 93 93 93 92 92 92 91 91 90 90 88 87 85 81
t rojec ed p nanc nk fi ices d Ba l serv Worl Posta pit als , hos ices e s erv Polic alt h c he s Publi w ork blic u p M ent, BPO partm s de Road es cens ess li s ie Busin art cal p Politi s anie omp ed c s -ow n te tr ta is ie S t min n e r m Wa te ve rn al go Centr es erv ic s e phon ms Tele Custo ices serv Tax it ary , mil rc es ed fo ow er Arm tr ic p Ele c jec t d pro e c n n fina la tio onor regu a id d e r c e la p ry O th Work dicia s, ju Court ls o sc ho ices, D serv DPR ation Educ
0
20
40
60
80
100
The corrupt interactions are obtained from the respondents’ responses on the number of interactions where there are requests of bribe and the bribe is given and accepted. The incidence by institutions show that Customs has the highest incidence of corrupt interactions (62%) among all institutions under surveyed. (Chart 1) Chart 2 shows the average percentage of payment rate (from requested bribe) and acceptance rate (from offered bribe). The over 90% payment rate and an over 90% acceptance rate means that payments are regular, expected and very low risk.
n
Interaksi korup diperoleh dari jawaban responden mengenai jumlah interaksi dimana terjadi permintaan suap dan akhirnya suapnya diterima.
n
Chart 1 menunjukkan bahwa Bea dan Cukai mempunyai tingkat interaksi korupsi tertinggi (62%) dari antara semua institusi yang disurvei. Chart 2 menunjukkan prosentase rata-rata dari tingkat yang dibayar (dari suap yang diminta) dan tingkat penerimaan (dari suap yang ditawarkan). Tingkat sekitar 90% dalam pembayaran dan penerimaan suap berarti bahwa pembayaran ini rutin, sudah diharapkan, dan berisiko rendah.
n
9
…Main Findings/Temuan Utama
Chart 3: Perception on Number of Corrupt Official in Past 3 years (%) Base: All have contact and were asked to bribe in each institution iary judic t rt s, ec u j o o r C ed p ries anc t k fin t minis n a D en ld B DPR Wor ov ernm ls o g l o a h tr sc Ce n s es , tom rvic Cus e n se c atio c u Poli Ed ie s pan com ices ned rv w e o s e Tax Wa ter Stat n la tio r egu s lac e ospital p k r s ,h Wo ice s license v r e ss hs ealt Bus ine erv ice s h c s li ne ct Pub pho roje Tele ed p wer anc o p in f c r tri ono ks Ele c id d w or er a blic ties Oth r t, pu a n p e l rtm ry tica e pa Poli , m ilita ds d s Roa orce POM f B d e es Arm erv ic tal s Pos
13 0
59 57 53 50 49 48 46 46 45 44 42 42 41 41 40 39 38 37 36 30 20
Increase
31
69 40
34 29 38
46 47 44 42 45 46 47 55 47 48 40 54 52 56 55 52 60
Stayed the same
3 11
10
7 6 6 10 11 9 10 8 3 11 12
5 10 7 9 17 13
80
100
Decrease
Chart 4: Perception on Size of Bribe asked in Past 3 years (%) Base: All have contact and were asked to bribe in each institution D DPR iar y ic d ju r ts, es Co u erv ic e ne s olic pho P le e T ms to s Cu ices ser v Tax es i tr is t min ies men pan e rn m v o o c g ls ned tr al hoo Cen e-ow , sc t s a t e S tion r vic gula n se e r io t e c ca es kpla Edu ens Wor s lic r ines Wa te Bu s r ow e p tr ic Ele c rties l pa tica Poli ary milit , s orc e w ork s ed f c m li r A ls pub pita ent, hos r tm M es , epa BPO ervic ds d s a o h R ealt es lic h er vic s l Pub ta or Pos don aid the r ank ld B by o r o ts W jec d by Pr o nce fina jec ts o r P
56 48 47 45 45 44 44 44 42 42 42 41 38 37 36 36 29 26 25 20 14 0
20 Increase
40 57 40
56
31 44 48 43 43 47 40 44 49 45 47 49 53 51 47 48 61 70 20 60
Stayed the same
6
6
5
5 10 10 7 11 9 9 12 10 10 6 12 15 16 10 4
80
100
Decrease
• Chart 3 and 4 show the perception about the number of corrupt officials and size of bribe in the past 3 years that tend to increase in all institutions except the Postal services where two-in three consider that the condition is just the same, however, the trend of the bribe tend to increase. • Chart 3 dan 4 memperlihatkan persepsi mengenai jumlah pejabat yang korup dan besar suap dalam 3 tahun terakhir cenderung meningkat, kecuali untuk Pelayanan Pos dimana 2 dari 3 menganggap bahwa kondisi tetap sama saja, tetapi untuk jumlah yang diminta memang cenderung meningkat.
10
…Main Findings/Temuan Utama
n
In addition to the core of developing indexes, this survey asks the perception of the respondents on other issues related to corruption such as negative effects and causes of corruption, opinion on the local leadership commitment and proposed solution to eliminate corruption, and suggestions for action.
n
The majority realize that corruption has many negative effects on Indonesia’s reputation abroad. Over three in four also consider the many negative effect to the culture, value in society and political life. In addition, the business environment is also affected. The negative effects of corruption to personal and family life are seen least severe.
n
Respondents are split at about equally in size about giving gifts after service, each with their reasons. Those disagreeing have the opinion that the practice will corrupt the system, illegal and encouraging the official to expect incentives. To some this is illegal and to others this will create unfair service to those who do not pay. On the other hand, the majority who agree think that it is one way of expressing gratitude.
n
n
n
Selain inti dari membuat indeks, survei ini juga menanyakan persepsi dari responden mengenai hal-hal lain yang berkenaan dengan korupsi seperti dampak negatif dan penyebab korupsi, pendapat mengenai kepemimpinan lokal dan solusi yang ditawarkan dalam memberantas korupsi, dan juga usulan mengenai tindakan yang harus diambil. Mayoritas responden percaya bahwa korupsi memberikan banyak dampak negatif terhadap reputasi Indonesia di luar negeri. Lebih dari 3 dari 4 responden menganggap korupsi berdampak banyak terhadap nilai, budaya di masyarakat dan kehidupan politik. Lagipula, iklim usaha juga terpengaruh. Untuk kehidupan pribadi dan keluarga memang korupsi dianggap tidak begitu berdampak negatif. Responden terbagi hampir sama mengenai pendapat ‘memberi hadiah setelah mendapat layanan’. Mereka yang tidak setuju hal ini berpendapat bahwa praktek seperti ini akan merusak sistem, ini ilegal dan mendorong petugas mengharapkan insentif. Bagi sebagian hal ini tidaklah resmi dan bagi yang lain ini menciptkan ketidak adilan terutama terhadap mereka yang tidak bisa membayar. Sebaliknya, sebagian besar dari yang setuju menganggap bahwa pemberian ini hanyalah bentuk terima kasih. 11
…Main Findings/Temuan Utama
n
Wonosobo shows strongest commitment of the leadership to anti corruption. However, there is a gap between the commitment and the actual performance. Therefore it is important that the commitment be communicated all the way down, so that the business community can experience the changes.
n
There are slightly over half who agree that the salary is one of the cause of corruption actions. One third (37%) suggest doubling the salary, but a third consider that 50% increase is the right increase.
n
Around three in four suggest Education Department as the priority for the salary increase, whilst half suggest Health Services (45%). One in three think the Police needs to have salary increase. The most effective contribution to increase the salary of the public servants, is improved efficiency and tax collection, at the same time reducing the number of PNS.
n
Wonosobo menunjukkan komitmen tertinggi untuk korupsi. Tetapi ada jurang antara komitmen dan kenyataan. Oleh sebab itu penting sekali komitmennya di komunikasikan sampai ke tingkat bawah, sehingga dunia usaha bisa mengalami perubahan tersebut.
n
Ada sekitar separuh yang setuju bahwa penyebab korupsi adalah gaji yang rendah. Sepertiganya (37%) mengusulkan kenaikan dua kali lipat, tapi sepertiga menganggap kenaikan 50% sudah cukup. Prioritas pertama untuk kenaikan ini adalah bidang Pendidikan.
n
Sekitar 3 dari 4 mengusulkan agar bidang Pendidikan menjadi prioritas dalam kenaikan gaji, sementara separuh (45%) mengusulkan bidang Kesehatan. Sepertiganya menganggap Polisi perlu mendapat kenaikan gaji. Yang paling efektif sebagai sumber pendapatan untuk kenaikan gaji adalah peningkatan efisiensi dan pengumpulan pajak, pada saat bersamaan juga mengurangi jumlah PNS.
12
…Main Findings/Temuan Utama
n
n n
n
n
n n
n
Over half believe that law enforcement with the heaviest sentence for the culprits are important to eliminate corruption in Indonesia. One in ten even suggest capital punishment for the corruptors. Only a minority relate to salary increase as the way out. The punishment should not be gender bias and discriminating, exempting the rich and in power. Most people seem to agree that the leaders of this country need to focus more on the law enforcement. Even though full of skepticism, the majority choose KPK as the institutions to be powered. Therefore, the first institution that need to be cleaned is the Courts, Judiciary. The top ten list is attached. Lebih dari separuh percaya bahwa penegakan hukum dengan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku sangat penting untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Satu dari 10 bahkan mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Hanya sedikit yang menganggap kenaikan gaji sebagai jalan keluarnya. Hukuman yang diberikan harus tidak bias jender dan tidak mendiskriminasi, tidak mengecualikan yang kaya dan berkuasa. Mayoritas setuju bahwa pemimpin negara ini harus fokus pada penegakan hukum. Walaupun banyak yang skeptis, mayoritas memilih KPK sebagai institusi yang harus diberi kuasa lebih. Oleh sebab itu, institusi pertama yang perlu dibersihkan adalah Pengadilan, Kejaksaan. Daftar 10 institusi utama yang menjadi prioritas untuk dibersihkan dilampirkan di sebelah.
Chart 5: INSTITUTIONS THAT MAY HELP TO AVOID BRIBERY (%) Base: All respondents (n=1305) KPK (Anti 30 19 20 Corruption Business 24 19 15 Association Media 17 24 21 Non14 21 17 governmental Police 7 9 11 Senior 4 5 8 Religious Politicians 3 3 5 None 113 First choice
Second choice
Third choice
Chart 6: INSTITUTIONS TO BE CLEANED (%) Base: All respondents (n=1305) 23
Courts, judiciary Tax services, tax payment and refund
17 11
Police
10
DPRD
9
Central government ministries
7
Customs
5
State-owned companies Education services, schools Business licenses Roads department, public works
4 3 2
13
…Main Findings/Temuan Utama
Chart 7. EXPECTED NUMBER OF PEOPLE ASKING BRIBE IN NEXT 3 YEARS (%) Base: All have contact with particular institution and were asked for a bribe rks c wo ubli ank p., p B e d d ds orl yW Ro a als ed b hospit anc , n s i f e ic ces ts i v c r v r e e j e hs Pr o D ne s ealt pho DPR lic h Tele Pub ces i v r e on s a ter cati W Edu ces er vi s l ta s er o w P po tr ic Ele c rs o n do M ther BPO by o ced n a n lice i f o P s jec t Pr o s nse lice s ess e n c i i s Bu ser v Tax iar y c i d ju r ts, ies Co u part cal i t i l ion t Po a l egu s ce r tom kpla Cu s Wor ry a t i l i s, m orc e nies ed f mp a o Arm c d e es n r is t i e-ow min Stat ent m n er gov tr al Cen
20 14
66
29 27 25 30 18 25 20
14 55 54 50 52 64 56 59
70 22 22 26 24 23 19 20 18 15 22 20
0
20
•
Over half are skeptic about the change in the next 3 years (stayed the same). For some institutions, a minority even predicts toward increasing number (Public Health, Education, Telephone Service, DPRD, and Road/Public Works).
•
However, there are hope of decrease in number of corrupt officials in Armed Forces, Central government ministries, Customs, State-owned companies, Political parties, and Workplace regulation.
•
Lebih dari separuh menyatakan skeptis terhadap perubahan yang akan terjadi di 3 tahun mendatang. Bahkan sebagian kecil memperkirakan bahwa untuk beberapa institusi, diperkirakan malah akan meningkat (Kesehatan, Pendidikan, Telpon, DPRD, dan PU).
•
Akan tetapi, ada harapan penurunan jumlah dari pejabat yang korup di Militer, Kementrian Pemerintah Pusat, Bea dan Cukai, BUMN, Partai politk, dan Depnaker.
16 17 17 18 18 19 20 20
57 54 48 51 51 54 50 50 55 42 44
Increase
Ref: QQ32
14
57
40
22 23 25 25 25 28 29 31 31 35 35
60
Stayed the same
80
100
Decrease
14
Chart 8. APPROXIMATE TOTAL AMOUNT OF BRIBE (Rp. ‘000) Base: All have contact with particular institution and were asked for a bribe
22,914,213
40) (n =1 s 12,669,590 m o ) Cu st =382 n ( s 5,792,002 ice 6) serv (n =5 s Tax e i r 5,185,034 ) in ist =288 nt m n e ( m e n 2,153,992 ) Po lic over n=33 ral g ( t n D e 1,784,483 C DP R 9) (n=5 y r a 1,557,850 milit 1) ces, ry (6 r a i o f c i 1,139,580 ed ud 5) Arm rts, j (n=6 s Co u e i 1,097,642 n 3) mpa n=4 3 d co ( e s n e 1,071,735 s -o w ) licen =190 State n ess ( n i n s o 765,479 Bu 5) u lati (n =5 e reg s c k a r l kp 2) 488,947 ic wo Wor (n =1 pu bl , s . r p o 362,660 s de 3) r d on Ro ad (n =4 Othe s y e i b t 1) 292,754 ced l par (n=1 fin an litica k s o n t P a c 264,772 e 1) r ld B Proj n =13 y Wo ( b s e d 4) 230,445 ance ervic (n =3 ne s ts fin o c M h e j O 219,290 p BP Pro Tele 56) 1 = n ( 153,414 wer 3 9) c po i r t c s (n= e Ele c 74,268 i 4) serv (n =4 alth e s h e c 64,545 i ic serv Pu bl 57) n = o n i ( t a r 42,066 Ed uc Wate 22) = n ( s vice l ser a t 20,000 5,020,000 10,020,000 15,020,000 20,020,000 25,020,000 s Po
15
EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN EKSEKUTIF Analysis/Analisa
n
n n
n
n
These findings represent the tip of the volcano. You take it as a given that respondents will not necessarily tell you everything they know or have experienced about corruption in Indonesia. What respondents have no incentive doing, is inflating their bad experiences to an anonymous interviewers. If anything, the problem is therefore even worse than it is presented in these findings. There is an over 90% payment rate and an over 90% acceptance rate, it means that payments are regular, expected and very low risk. The figures on Bribe Payers Index are just based on the respondents for this survey not the total figure for each institution. This figures are indicative of relative corruption levels in a striking way. As voiced by the respondents, it is important that the government focus on the law enforcement. With the certainty of the law, reform could be faster. Through this survey TI hope that it will be possible to galvanize public opinion and some leadership for necessary reform, e.g. in the courts, perhaps even to increase salaries in sectors like education, and to target the incredible complacency on the problem (no real reduction in the problem at all in recent years and possibly a real increase).
n
n
n
n
n
Temuan dari survey ini mewakili puncak gunung berapi. Sudahlah jamak bahwa responden tidak mau memberikan segala sesuatu yang diketahui atau dialaminya tentang korupsi di Indonesia. Apa yang tidak mungkin dilakukan responden adalah, membesar-besarkan pengalaman buruknya kepada pewawancara yang tidak dikenalnya. Bisa dikatakan, oleh karena itu, masalah yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang ditampilkan dalam temuan ini. Adanya lebih dari 90% yang membayar dan lebih dari 90% yang menerima tawaran suap, menyatakan bahwa penyuapan adalah sesuatu yang rutin, yang diharapkan dan risikonya rendah. Angka yang ditunjukkan oleh Indeks Pembayar Suap hanyalah berdasarkan responden yang disurvei, bukan angka total untuk tiap institusi. Angka-angka ini merupakan indikasi dari tingkat korupsi secara relatif yang mengejutkan. Seperti yang disuarakan oleh responden, penting sekali bagi pemerintah untuk memfokuskan pada penegakan hukum. Dengan kepastian hukum, maka reformasi akan berjalan lebih cepat. Melalui survei ini TI berharap bahwa hal ini memungkinkan penggalangan opini umum dan kepemimpinan negeri ini untuk melakukan reformasi yang diperlukan, misalnya di Pengadilan, dan mungkin bahkan meningkatkan gaji di sektor seperti Pendidikan,dan menargetkan penuntasan masalah yang besar ini (dalam tahun-tahun belakangan ini tidak tampak pengurangan berarti terhadap masalah ini dan malah meningkat nyata).
16
