- 19 -
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 jPMK.03j2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
CONTOH
FORMAT
PEMBAYARAN ••/'
•.e,••.••~,
...,
NOTA
PENGHITUNGAN
KELEBIHAN
PAJAK
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
~/ DIREKTORAT JENDERAL
_.4
PEN GEM BALIAN
PAJAK
.!
._, I
:,===--~~.-d),/
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK
(2)
NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
D D D D Pasal 16
Pasal 17
UU KUP
UU KUP
Pasal 17E
Pasa136
UU KUP
UU KUP
A. IDENTITAS
D D
Pasal 17B UU KUP Pasal 9 ayat (4c) UU PPN
D D
Pasal 17C UU KUP
D
Pasal 17D UU KUP
Perhitungan Lebih Bayar (PLB)
WAJIB PAJAK
Nama
(3)
Alamat
(4)
NPWP
(5)
NOP
......
Alamat Objek
.......................................................
:
~
.
(6)
.
(7)
Pajak : Bank:
Rekening
B.
PERMOHONAN
(8)
Nama rekening:
(9)
Nomor rekening:
(10)
WAJIB PAJAK
NomorjTanggal C.
DASAR KELEBIHAN PBBjPLB
(11) PEMBAYARAN PAJAK:
SKPLBjSKPPKPjSKKP
*)
Nomor
................
(12) tanggal
(13)
Nilai
................
(14) kurs:
(15) jumlah:
(16)
- 20 D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG : Rp
(17)
(Rincian terlam pir). E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) : Rp
(18)
DIHITUNG (19)
DITELITI (19)
DISETUJUI (19)
DITETAPKAN (19)
Tandatangan,
Tandatangan,
Tandatangan,
Tandatangan,
nama/NIP, &
nama/NIP, &
nama/NIP, &
nama/NIP, &
tanggal.
tanggal.
tanggal.
tanggal.
- 21 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)
LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DANjATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
Nomor Surat No. Ketetapan (5) 1.
NPWPj
Nap (7)
(6)
Nama Wajib Pajak (8)
Alamat Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak
:
(3)
NPWP
:
(4)
Nomor Rekening
(9)
(10)
Nama Rekening (11)
Nama Bank
Tahun Pajak
(12)
(13)
Masaj
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
(14)
(15)
Utang Pajakj Pajak yang akan terutang (Rp)
Kompensasi (Rp)
(16)
(17)
2.
dst. Jumlah Utang Pajak dan atau pajak yang akan terutang Total Kompensasi ke Utang Pajak darr/ atau pajak yang akan terutang DIHITUNG Tandatangan,
(20)
nama/NIP, &
tanggal.
DITELITI (20) Tandatangan,
nama/NIP, &
tanggal.
(18) (19)
DISETUJUI
(20)
Tandatangan, nama/ NIP, & tanggal.
DITETAPKAN Tandatangan,
(20)
nama/NIP,
tanggal.
&
- 22 PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK Nomor 1
Nomor 2
Diisi dengan
nama
menerbitkan
Nota Penghitungan.
Diisi dengan
kantor
nama
wilayah atasan
unit
kantor
unit kantor
yang
yang
menerbitkan
Nota
Penghi tungan. Nomor 3
Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
Nomor 4
Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
Nomor 5
Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
Nomor 6
Diisi dengan kelebihan
Nomor 7
Nomor Objek Pajak dalam
pembayaran
Diisi dengan kelebihan
alamat
pajak PBB. Objek Pajak dalam
pembayaran
hal pengembalian
pajak PBB.
Nomor 8
Diisi dengan nama dan tempat kedudukan
Nomor 9
Diisi
dengan
hal pengembalian
nama
pemilik
Bank.
rekening
Wajib
Pajak
yang
Bank
Wajib
Pajak
yang
bersangku tan. Nomor 10
Diisi
dengan
nomor
rekening
bersangku tan. Nomor 11
Diisi dengan
nom or dan tanggal
surat
permohonan
Wajib
Pajak. Nomor 12
Diisi dengan nomor dasar kelebihan
Nomor 13
Diisi dengan tanggal dasar kelebihan
Nomor 14
Diisi dengan
jumlah
kelebihan
diisi dalam hal terdapat
pembayaran pembayaran
pembayaran
kelebihan
pajak. pajak.
pajak.
pembayaran
Hanya
pajak dalam
nilai mata uang selain Rupiah. Nomor 15
Nomor 16
Diisi dengan
nilai tukar
atau kurs yang ditetapkan
diisi
dalam
Keuangan.
Hanya
pembayaran
pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
Diisi dengan
jumlah
kelebihan
Rupiah
jumlah
Nomor
atau
hal
terdapat
Menteri
pembayaran
14 dikalikan
kelebihan
pajak dengan
dalam jumlah
Nomor 15. Nomor 17
Diisi
dengan
dany atau
jumlah
pajak
yang
total akan
kompensasi terutang
ke
Utang
melalui
Pajak
potongan
SPMKP. Nomor 18
Diisi dengan jumlah
Nom or 16 dikurangi jumlah
Nom or 17.
- 23 Nomor 19
Kolom "DIHITUNG" diisi dengan petugasjNIP
yang
tanggal penyelesaian Kolom
tangan
dan
membuat
Nota
pembuatan
Nota Penghitungan
"DITELITI" diisi
pejabatj NIP (Kepala penyelesaian
tanda
penelitian
dengan
Seksi)
Penghitungan
tanda
yang
nama
tangan
meneliti
serta
dan
serta
nama tanggal
Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tangan
dan
menyetujui
nama
pejabatjNIP
dan menetapkan
tanggal penetapan. *)
Diisi salah satu yang sesuai.
Keterangan:
D
Beri tanda X pada yang sesuai.
(Kepala
serta tanggal
Kantor) persetujuan
tanda yang dan
- 24 PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG Nomor 1
Nomor 2
Diisi dengan
nama
menerbitkan
Nota Penghitungan.
Diisi
dengan
kantor
nama
wilayah
unit
kantor
atasan
yang
unit
kantor
yang
menerbitkan
Nota
Penghi tungan. Nomor 3
Diisi dengan
nama Wajib Pajak sesuai dengan
Master File.
Nomor 4
Diisi dengan
NPWP Wajib Pajak sesuai dengan
Master File.
Nomor 5
Diisi dengan
nom or urut.
Nomor 6
Diisi dengan
nom or surat
ketetapan
dikompensasikan.
Dalam
yang akan terutang
nomor 6 tidak perlu diisi.
Nomor 7
Diisi dengan
Nomor 8
Diisi
dengan
hal
dari Utang
dikompensasikan
NPWP/NOP yang mendapatkan nama
Pajak yang
Wajib
ke
pajak
kompensasi.
Pajak
yang
mendapatkan
Pajak
yang
mendapatkan
kompensasi. Nomor 9
Diisi
dengan
alamat
Wajib
kompensasi. Nomor 10
Diisi dengan
nomor rekening
Wajib Pajak yang mendapatkan
nama
rekening
Wajib Pajak yang mendapatkan
nama
bank
kompensasi. Nomor 11
Diisi dengan kompensasi.
Nomor 12
Diisi dengan mendapatkan
tempat
rekening
Wajib Pajak yang
kompensasi.
Nomor 13
Diisi dengan
Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
Nomor 14
Diisi dengan
Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor 15
Diisi dengan
Kode Jenis
Nomor 16
Diisi
dengan
jumlah
Setoran Utang
yang sesuai.
Pajak
yang
sesuai
termasuk
pajak yang akan terutang. Nomor 17
Diisi
dengan
jumlah
setiap surat ketetapan Nomor 18
Diisi dengan
jumlah
kompensasi
ke
Utang
Pajak
untuk
dan pajak yang akan terutang. total Utang Pajak termasuk
akan teru tang pada kolom 16.
pajak yang
- 25 -
Nomor 19
Diisi
dengan
jumlah
total
kompensasi
dan z atau pajak yang akan terutang Nomor 20
yang membuat
penyelesaian
pembuatan
Kolom
(Kepala
penyelesaian
penelitian
Kolorn tangan
Pajak
tanda
tangan
Nota Penghitungan
dan
nama
serta tanggal
Nota Penghitungan
"DITELITI" diisi
pejabat ' NIP
Utang
pada kolom 17.
Kolom "DIHITUNG" diisi dengan petugas/NIP
ke
dengan
Seksi)
tanda
yang
tangan
meneliti
dan
sert.a
nama tanggal
Nota Penghitungan.
"DISETUJUI" clan "DITETAPKAN" diisi clengan tancla clan
menyetujui
nama
pejabat/NIP
dan menetapkan
Kantor)
(Kepala
ser ta tanggal
persetujuan
yang dan
tanggal penetapan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
u.b. KEPALA BAGIAN T.U.'KEMENTERIAN '..
GIARTO NIP 195904201984021odr"
- 26 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 jPMK.03j2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
CONTOH
FORMAT
SURAT
KEPUTUSAN
PENGEMBALIAN
KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK
(2)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR
PAJAK
(3) TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA
(4)
DIREKTUR JENDERAL Menimbang
a.
bahwa
berdasarkan
surat
tanggal.
(6)
pengembalian
b.
(7)
pembayaran
PBBjPLB
Tahun
Pajak *)
(9) sebesar
bahwa
berdasarkan
(11) Nomor
kelebihan
bahwa
bahwa
atas
tersebut pajak
pembayaran
berdasarkan
sebagaimana
kelebihan
Pajakj (10);
(12) tanggal
administrasi,
(13)
pajak
pembayaran Utang
sebesar
Pajak
Rp
dalam
Kelebihan
Rp
atas
pajak;
dengan
terutang
pembayaran
Pajak sebesar
Rp
kelebihan
tercantum
Pengembalian
pajak
yang
telah ditatausahakan;
pemberian
akan
mengenai
(8) Masa
*)
penelitian
diperhitungkan yang
(5)
nomor
kelebihan
akan dikembalikan d.
permohonan
SKPLBjSKPPKPjSKKP
terdapat c.
PAJAK,
Pembayaran
)(15);
dan ,' atau
(
Nota Pajak
pajak yang diberikan (
pajak
)(14)
Penghitungan sehingga kepada
sisa Wajib
- 27 e.
bahwa
berdasarkan
dalam
huruf
a,
menetapkan
dan
beberapa
Tata
huruf
c, dan
Direktur
Jenderal
Pembayaran
Cara
diubah
Nomor 16 Tahun
2009;
2.
Undang-Undang
Nomor
3.
Peraturan
4.
sebagaimana
Nomor 6 Tahun
kali
Menteri
tentang
b,
Kelebihan
1. Undang-Undang Umum
huruf
Keputusan
Pengembalian Mengingat
pertimbangan
Tata
d,
Pajak
perlu
tentang
1983 tentang
Ketentuan
sebagaimana
dengan
telah
Undang-Undang
(16);
Keuangan
Cara
huruf
Pajak;
Perpajakan terakhir
dimaksud
Nomor
/PMK.03/2015
Penghitungan
Kelebihan
Pembayaran
Peraturan
Menteri Keuangan
dan
Pengembalian
Pajak; Nomor
(17);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN
DIREKTUR
JENDERAL
PAJAK
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA
:
(18)
NPWP
:
(19)
NOP
:
(20)
JENIS PAJAK
:
(21)
MASA/TAHUN PAJAK: PERTAMA
Kepada
(23) memiliki
MasayTahun
KEDUA
*)
)(26).
Kelebihan
Pembayaran
Diktum
kelebihan
pembayaran
Pajak
(
Rp
(22)
(25)
Pajak
PERTAMA (
(24)
sebesar
sebagaimana
Rp
dimaksud
dikompensasikan )(27) untuk
.
dalam sebesar
dibayarkan
ke
sejumlah
Utang Pajak dan ' atau pajak yang akan terutang. KETIGA
Kompensasi
dimaksud
dalam
Diktum
KEDUA,
dibayarkan
ke Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang
melalui
Potongan
( KEEMPAT
sebagaimana
SPMKP
sejumlah
)(28) dengan rincian
Kelebihan
pembayaran
pajak
Rp
sebagaimana
sebagaimana
.
terlampir. dimaksud
dalam
Diktum PERTAMA:
D
diperhitungkan
seluruhnya
dengan
Utang
Pajak
- 28 dan ,'atau pajak yang akan terutang
D
kelebihan pembayaran diperhitungkan yang
akan
KELIMA
KEENAM
(30) di
..
di
(35).
masih
tersisa
dipindahbukukan
(31) ke rekening
nama
rekening
(33)
dikemudian
terhadap
Keputusan
hari
pada
pajak sebesar
oleh Bank Wajib Pajak
(32)
rekening
Apabila
Keputusan
dan
)(29) untuk
....
sebagaimana
Utang Pajak dan z atau
terutang
(
dengan
pajak.
dengan
Rp
serta tidak tersisa
dan
nomor
Bank
ternyata
Direktur Jenderal
(34)
terdapat
kekeliruan,
ini dilakukan
perbaikan
mestinya. Direktur
Jenderal
Ill!
mulai berlaku
pada
tanggal
ditetapkan. Salinan Keputusan 1.
(36)
2.,
(37)
Direktur Jenderal
Ditetapkan
ini disampaikan
kepada:
:
(38)
:
(39)
di
pada tanggal
a.n. Direktur Jenderal
Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Paj ak ............................................
...............................................
NIP
(40),
(41)
·
- 29 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2) LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEN GEM BALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK NOMOR:
(3) TANGGAL :
(4)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DANI ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
No.
Nomor Surat Ketetapan
(7)
(8)
NPWP I NOP
Nama Wajib Pajak
(9)
(10)
Alamat Wajib Pajak (11)
Nama Wajib Pajak
:
(5)
NPWP
:
(6)
Nomor Rekening (12)
Nama Rekening
Nama Bank
(13)
(14)
Tahun Pajak
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
Utang Pajak / Pajak yang akan terutang (Rp)
(15)
(16)
(17)
(18)
Masa/
Kompensasi (Rp) (19)
l. 2.
dst. Jumlah
Kompensasi ke Utang Pajak darr/ atau pajak yang akan terutang
(20)
a.n. Direktur
Jenderal
Pajak
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak
.
(21)
NIP:
- 30 PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK Nomor 1
Diisi dengan
nama
kantor
menerbitkan
SKPKPP.
wilayah atasan
unit kantor
Nomor 2
Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
Nomor 3
Diisi dengan Nomor SKPKPP.
Nomor 4
Diisi dengan dengan PBB,
nama
SKPPKP,
Penghapusan Pembatalan Banding
keputusan, SK
atau putusan
Pembetulan,
SK
Sanksi
Administrasi,
Ketetapan
Pajak,
atau Putusan
penerbitan
SKPKPP.
Wajib Pajak yang bersangkutan
ketetapan,
sesuai
(SKPLB, SKKP
Pengurangan
atau
SK Pengurangan
atau
SK
Peninjauan
yang
Keberatan,
Putusan
Kembali) yang mendasari
SKPKPP.
Nomor 5,6,
Diisi dengan
nama
Wajib Pajak, tanggal,
dan 7
permohonan
Nomor 8,9,
Diisi dengan jenis
pajak,
dan 10
kelebihan
dengan
dan nom or surat
Wajib Pajak.
sesuai
Masaj
Tahun
Pajak,
SKPLB j SKKP
dan jumlah
PBB j PLB
yang
atau putusan
yang
bersangkutan. Nomor 11,
Diisi dengan surat ketetapan,
12, dan 13
mendasari
penerbitan
SK Pembetulan, Administrasi, Pajak,
SK
SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP,
SK Pengurangan
atau Penghapusan
SK Pengurangan Keberatan,
Peninjauan
keputusan,
atau
Putusan
Kembali),
serta
Pembatalan
Banding,
nomor
dan
Sanksi
Ketetapan
atau
Putusan
tanggal
surat
tersebut. Nomor 14
Diisi dengan jumlah
kompensasi
pajak yang akan terutang tidak ada kompensasi, Nomor 15
Diisi dengan dikembalikan pembayaran dilakukan
pajak
ada sisa kelebihan Nomor 16
Diisi dengan terkait.
Wajib
kelebihan Pajak,
dengan
pembayaran yaitu
yang diberikan
perhitungan
yang akan terutang
(dalam angka dan huruf). Apabila
maka diisi 'NIHIL'.
sisa jumlah ke
ke Utang Pajak danj atau
sebesar
nomor dan tahun
kelebihan
ke Wajib Pajak
setelah
Utang Pajak danj atau pajak
(dalam angka dan huruf). pembayaran
pajak yang
Apabila tidak
pajak, maka diisi 'NIHIL'. Undang-Undang
Pajak yang
- 31 Nomor 17
Diisi
dengan
penerbitan
dasar
hukum
yang
Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor 19
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor 20
Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
Nomor 21
Diisi dengan jenis pajak.
Nomor 22
Diisi dengan Masa Pajak /Tahun
Nomor 23
Diisi sesuai dengan Nom or 4.
Nomor 24
Diisi dengan jenis pajak.
Nomor 25
Diisi dengan Masa Pajak/Tahun
Nomor 26
Diisi
dengan
jumlah
dasar penerbitan
Nomor 27
yaitu
pembayaran
sebesar
kelebihan
selain
pembayaran
Pajak pajak
kelebihan
yang
pajak
ses'uai
SKPKPP (dengan angka dan huruf).
Dalam hal terdapat uang
Pajak.
ke1ebihan
dikembalikan,
mata
dengan
SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
Nomor 18
dapat
berkaitan
pajak
pembayaran
Rupiah,
dihitung
pengembalian
menggunakan
kurs yang ditetapkan
Menteri Keuangan.
Diisi dengan jumlah
kompensasi
pajak yang akan terutang
pajak dalam nilai kelebihan
nilai tukar
atau
ke Utang Pajak da.n / atau
yang dibayarkan
melalui Potongan
SPMKP (dengan angka dan huruf). Nomor 28
Diisi dengan jumlah
kompensasi
pajak yang akan terutang
ke Utang Pajak dan ' atau
yang dibayarkan
melalui Potongan
SPMKP (dengan angka dan huruf). Nomor 29
Diisi
dengan
masih 27),
tersisa yaitu
perhitungan terutang
jumlah
kelebihan
(jumlah
nom or 26 dikurangi
sebesar
kelebihan
pembayaran
pajak
pajak jumlah
setelah
yang nomor
dilakukan
dengan Utang Pajak danl atau pajak yang akan
(dengan
angka
dan
huruf).
dalam hal tidak ada sisa kelebihan dikembalikan
Diisi dengan
pembayaran
'NIHIL'
pajak yang
kepada Wajib Pajak.
Nomor 30
Diisi
dengan
nama
bank
pembayar
dan
dan 31
kedudukannya.
Nomor 32
Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di
dan 33
bank penerima
yang ditunjuk
SPMKP, bukan
dimiliki oleh Wajib Pajak
Wajib Pajak untuk
rekening Wajib Pajak di bank penerima.
tempat
dicairkan
lain, dan nom or
- 32 Nomor 34
Diisi
dengan
nama
dan 35
transferjpemindahbukuan
bank
penenma
tujuan
yang dimiliki Wajib Pajak, dan
tempat kedudukan bank. Nomor 36
Diisi sesuai dengan nomor 4.
Nomor 37
Diisi dengan KPPNyang terkait.
Nomor 38
Diisi dengan
nama
kota
tempat
diterbitkannya
surat
keputusan. Nomor 39
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor 40
Diisi
dengan
nama
unit
kantor
yang
menerbitkan
keputusan. Nomor 41
Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP. Diisi salah satu yang sesuai.
*)
Keterangan:
~D
Beri tanda X pada yang sesuai.
~ Surat
Keputusan
peruntukannya
tersebut
dibuatj dicetak dalam 3 (tiga) rangkap,
yang
sebagai berikut:
Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan membayarkan kelebihan pembayaran pajak; Lembar ke-3 untuk KPP.
yang akan
- 33 PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DANI ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG Nomor 1
Diisi dengan
nama
kantor
menerbitkan
SKPKPP.
wilayah
atasan
unit kantor
Nomor 2
Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
Nomor 3
Nomor
Surat
Pembayaran Nomor 4
Tanggal
yang
SKPKPP.
Keputusan
Pengembalian
Kelebihan
Keputusan
Pengembalian
Kelebihan
Pajak. Surat
Pem bayaran
Paj ak.
Nomor 5
Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima
SKPKPP.
Nomor 6
Diisi dengan
SKPKPP.
Nomor 7
Diisi dengan nomor urut.
Nomor 8
Diisi dengan
NPWP Wajib Pajak penerima
nom or surat
dikompensasikan.
Dalam
yang akan terutang, Nomor 9
Diisi dengan
Nomor 10
Diisi
dengan
ketetapan hal
dari Utang
Pajak yang
dikompensasikan
ke
pajak
nomor 8 tidak perlu diisi. yang mendapatkan
NPWP/NOP
nama
Wajib
kompensasi.
Pajak
yang
mendapatkan
Pajak
yang
mendapatkan
kompensasi. Nomor 11
Diisi
dengan
alamat
Wajib
kompensasi. Nomor 12
Diisi dengan
nom or rekening
Wajib Pajak yang mendapatkan
nama
rekening
Wajib Pajak yang mendapatkan
nama
bank
kompensasi. Nomor 13
Diisi dengan kompensasi.
Nomor 14
Diisi dengan mendapatkan
tempat
rekening
kompensasi.
Nomor 15
Diisi dengan
Masay Tahuri Pajak sesuai
Nomor 16
Diisi dengan
Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor 17
Diisi dengan
Kode Jenis
Nomor 18
Diisi
dengan
Wajib Pajak yang
jumlah
surat ketetapan.
Setoran yang sesuai. Utang
Pajak
yang
sesuai
termasuk
pajak yang akan terutang. Nomor 19
Diisi
dengan
jumlah
setiap surat ketetapan
kompensasi
ke Utang
Pajak
untuk
dan j' atau pajak yang akan terutang.
- 34 -
Nomor 20
Diisi dengan danjatau
Nomor 21
jumlah
total
kompensasi
ke Utang
Pajak
pajak yang akan terutang pada kolom Nomor 19.
Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPKPP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. " Kepala Bagian T.U. Kemeriterian \
(
1
i
GIARTO NIP 1959042019840210Dl
c,
~.
- 35 LAMPI RAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 /PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) Nomor:
Berdasarkan
(2)
(3)
[[0(5)
(4)
SKPKPP Nomor:
KEPADA: Kuasa Bendahara
Tanggal:
Umum Negara, KPPN
Agar membayarjmemindahbukukan
.
Kelebihan Pembayaran
CITI=rIJ :[JJ OJ ITIITIJ
Pad a
(7)
(8)
(6)
Akun
BA, Eselon, Satker
Fungsi,
Subfungsi,
: 00.00.00
Program
...............
(9)
(10)
: 0000.000. (11)
Kode Kegiatan dan Output Kelompok Akun
................... (12)
Jenis Kewenangan
Cara Bayar
(02) Giro Bank (14)
Tahun Anggaran
(15)
:.....
(16)
: Rp
Sebesar
: KD (13)
(
) (17)
atas nama Wajib Pajak :
(18)
Alamat
(19)
:
I I I I
NPWP NOP
I I I I I I D II I I I I I I II
KabupatenjKota: dengan terutang
mela1ui potongan
kompensasi
ke Utang
: Rp
dibayarkan
(20) (21)
Pajak
dan j' atau
pajak
yang
akan
SPMKP
sebesar
) (23)
(.
dengan rincian sehingga
I I ID
(22)
memperhitungkan
sejumlah
I I II I
: Rp
sebagaimana
terlampir, (
*) ) (24)
- 36 untuk
diberikanjdibayarkan
(.
kepada
Wajib Pajak
sejumlah
Rp
.
) (25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada: *)
Bank
(26)
nama rekening
.
(27)
nomor rekening
.
(28)
atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pusat.
.................... , tgl. ................................
(31)
(29)
a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
1~1~llmlllll~Jlll"mllr~~~lmm~m~1 (32) 418882687
7-1
(30)
NIP
Keterangan: *)
dalam hal Utang Pajak NIHIL,Lampiran SPMKP (rincian kompensasi Utang Pajak dan pajak yang akan terutang) tidak dilampirkanj dicetak.
- 37 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) Nomor :
Tanggal:
(2)
(3)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMKP
Nomor No. Surat Ketetapan (6) 1.
(7)
NPWP/ NOP
Nama Wajib Pajak
(8)
(9)
Nama Wajib Pajak
:
(4)
NPWP
:
(5)
Alamat Wajib Pajak (10)
Nomor Rekening (11)
Nama Rekening (12)
Nama Bank (13)
Masa/
Tahun Pajak
Kode Akun Pajak
(14)
(15)
Kode Jenis Setoran
Kode Kab./ Kota
(16)
(17)
Kompensasi (Rp) (18)
2.
dst. Total
= (..............................................................................................................................................................................
.................... .............................
)
, tgl.
(20)
a.n. Menteri Keuangan
(22)
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak
.
(21)
111~lllllrllllll~lllllllllilllllllijllll~llllllllllllllIIIIIII~ 4188826877-1
(19)
(23)
NIP:
- 38 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYARKELEBIHAN PAJAK Nomor 1
Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
Nomor 2
Diisi dengan nom or SPMKP yang diterbitkan.
Nomor 3
Diisi dengan tanggal penerbitan
Nomor 4
Diisi dengan nom or SKPKPP yang diterbitkan.
Nomor 5
Diisi dengan diikuti
uraian
dengan
nama
kode
Perbendaharaan
SPMKP.
KPPN tempat
KPPN, misalnya:
Negara Jakarta
Diisi jenis pajak yang dikembalikan
Nomor 7
Diisi dengan
Nomor 8
Akun
Diisi dengan
dana
Pelayanan
sesuai dengan SKPKPP. Pajak sesuai
Pajak, yang dikembalikan.
Akun Pendapatan
Pendapatan
Pajak
Misalnya: 411121 uraiannya Nomor 9
Kantor
6 (enam) digit Akun Pendapatan
Diisi dengan uraian kode
pencairan
I (018).
Nomor 6
dengan jenis Pendapatan
SPMKP.
Pajak sesuai yang
dengan
dikembalikan.
diisi: Pendapatan
PPh Pasal 21.
2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran,
digit Kode Eselon
2 (dua)
1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan
Kerja
(KPP yang bersangkutan): Sebagai contoh: KPP Pratama Satuan
Jakarta
Gambir dengan
Kerja 123456 maka kolom yang bersangkutan
Kode akan
terisi menjadi : 150412345 Diikuti
Nomor 10
dengan
uraian
KPP yang bersarigkutan
KPP Pratama Jakarta
Gambir).
Diisi
fungsi,
dengan
kode
subfungsi,
(misalnya:
program
sebagai
sebagai
berikut:
berikut: 00.00.00. Nomor 11
Diisi dengan
kode
kegiatan
dan
output
0000.000. Nomor 12
Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk
Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
Nomor 13
Diisi dengan kode jenis kewenangan
Nomor 14
Diisi dengan berikut:
kode cara pembayaran
dan uraiannya
KD sebagai
(02) Giro Bank.
Nomor 15
Diisi dengan tahun
Nomor 16
Diisi dengan kelebihan
sebagai berikut:
anggaran
jumlah
rupiah
pembayaran
PBB j surat keputusanj
SPMKP yang diterbitkan. (dengan
pajak putusan
angka)
sejumlah lain.
pengembalian SKPLBjSKKP
- 39 Nomor 17
Diisi dengan kelebihan
jumlah
rupiah
pembayaran
PBB/surat
pajak
z
keputusan
(dengan
huruf)
sejumlah
putusan
Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima
Nomor 19
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor 20
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima
Nomor 21
Diisi dengan
Nomor 22
Diisi
SPMKP.
SPMKP.
Nomor Objek Pajak dalam
pembayaran
dengan
lokasi
SKPLB/SKKP
lain.
Nomor 18
kelebihan
pengembalian
hal pengembalian
PBB. Kabupaten /Kota
tempat
objek
PBB
berada. Nomor 23
Diisi dengan
jumlah
Utang
dan zatau
Pajak
(dengan
pajak
yang
dikompensasikan
melalui
hal
NIHIL, lampiran
Utang
Utang
Pajak
Pajak
potongan Nomor 24
Rupiah
darr/ atau
melalui
pajak
angka akan
yang
SPMKP. Dalam
rincian akan
huruf)
terutang
potongan
yang
dan
kompensasi terutang
ke
melalui
SPMKP tidak perlu dicetak.
Diisi dengan dikurangkan
hasil
dari: jumlah
dengan jumlah
Rupiah
pada
nomor
16
Rupiah pada nomor 23 (dengan
angka dan h uruf) . Nomor 25
Diisi dengan kelebihan kepada
jumlah
Rupiah
pembayaran
pajak
Wajib Pajak atau
nomor
16
(dengan yang
angka
diberikan/
diisi dengan jumlah
dikurangkan
dengan
dan
jumlah
huruf)
dibayarkan Rupiah
Rupiah
pada pada
nomor 23. Nomor 26
Nomor 27
Diisi dengan bank penerima untuk
dicairkannya
Diisi
dengan
penerima Wajib
Pajak
penerima Nomor 28
Diisi
rekening
tertera
tempat dicairkannya
dengan
nom or
penerima untuk
Wajib
dicairkannya
yang
oleh Wajib Pajak
SPMKP.
nama
untuk
yang ditunjuk
SPMKP sesuai pada
buku
pada
bank
dengan
nama
rekening
Wajib
Pajak
pada
Nomor 26, 27, dan 28 tidak diisi jika Nomor 25
Nomor 29
Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
Nomor 30
Diisi dengan Kepala KPP.
kantor,
bank
SPMKP.
*)
nama
di bank
SPMKP.
rekening
dicairkannya
Pajak
nama,
NIP, dan
=
DOl.
tanda
tangan
- 40 Nornor 31
Diisi dengan tanggal dan nornor SP2D yang diterbitkan.
Nornor 32
Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM.
- 41 PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DANI ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMKP Nomor 1
Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
Nomor 2
Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
Nomor 3
Diisi dengan tanggal penerbitan
Nomor 4
Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima
SPMKP.
Nomor 5
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima
SPMKP.
Nomor 6
Diisi dengan nom or urut.
Nomor 7
Diisi
dengan
nomor
surat
SPMKP.
ketetapan
Dalam hal dikompensasikan
SPMKP.
dari
ke pajak
Utang
yang akan
Pajak.
terutang,
nomor 7 tidak perlu diisi. Nomor 8
NPWP INOP
Diisidengan
yang akan terutang Nomor 9
Diisi
dengan
dari Utang
Pajak dan ' atau
pajak
yang dikompensasikan.
nama
Wajib
Pajak
yang
mendapatkan
Pajak
yang
mendapatkan
kompensasi. Nomor 10
Diisi
dengan
alamat
Wajib
kompensasi. Nomor 11
Diisi dengan nomor rekening
Wajib Pajak yang mendapatkan
kompensasi. Nomor 12
Diisi dengan
nama rekening
Wajib Pajak yang mendapatkan
kompensasi. Nomor 13
Diisi dengan mendapatkan
Nomor 14
Diisi dengan
nama
bank tempat
rekening
Wajib Pajak yang
kompensasi.
Masay'Tahun Pajak dari Utang Pajak darr/ atau
pajak yang akan terutang
yang dikompensasikan.
Nomor 15
Diisi dengan
Nomor 16
Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor 17
Diisi
dengan
pencairan Nomor 18
Diisi
Kode Akun Pajak yang sesuai.
kode
Kabupaten/Kota
KPPN tempat
dana SPMKP.
dengan
jumlah
kompensasi
pajak yang akan terutang Nomor 19
lokasi
Diisi dengan
Utang
Pajak
d an / atau
melalui potOJ;gan SPMKP.
total kumulatif
dari jumlah
nomor
18 (dengan
angka dan huruf). Nomor 20
Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- 42 Diisi dengan
Nomor 21
nama
kantor,
nama,
NIP, dan
tanda
tangan
Kepala KPP. Nornor 22
Diisi dengan tanggal dan nornor SP2D yang diterbitkan.
Nornor 23
Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian
6,-
GIARTO NIP 195\904201984021901
- 43 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 jPMK03j2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN
KEMENTERIAN
SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..........................................................
Nomor
:
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan
(2)
................
(3)
SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan
Yth
.
...........................................
(4)
Sehubungan
dengan
SKPLBjSKPPKPjSKKP (6) sebesar
tanggal
..... (10) terdapat
Surat Keputusan
belum
pengembalian
harus
melengkapi rekening
Menteri
Keuangan
dan Pengembalian Demikian
kelebihan
pembayaran
(5) Masa
Pajakj
pembayaran
Kelebihan
menyampaikan
persyaratan nama
Nomor Kelebihan disampaikan,
Pajak
jPMK.03j2015 Pembayaran atas
dan telah
(9)
diterbitkan
Pajak (SKPKPP).
atas nama
pajak dapat kelebihan
sesuai
atas
Pajak *)
Tahun
tidak dapat diterbitkan
pengembalian Wajib
pajak
rekening
pembayaran
pajak
(8) Nomor
Pembayaran
atas SKPKPP tersebut
kelebihan
atas
ke1ebihan
(7) berdasarkan
Pengembalian
proses
berupa
*)
Rp
Namun demikian, Saudara
pengembalian
PBBjPLB
.............
karena
(1)
dengan
tentang
SPMKP
Wajib Pajak. Agar
dilanjutkan, pembayaran Pasal
Saudara pajak
9 Peraturan
Tata Cara Penghitungan
Pajak.
perhatian
Saudara
diucapkan
terima
kasih. Kepala Kantor,
(11 ) NIP
- 44 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN Nomor 1
Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan
Nomor 2
Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3
Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4
Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian
Nomor 5
Diisi
kelebihan
dengan
pembayaran
jenis
pajak.
sesuai
pajak
Pajak.
dengan
SKPLBj SKKP
PBBjPLB yang bersangkutan. Nomor 6
Diisi
dengan
Masa
PajakjTahun
Pajak
sesuai
dengan
SKPLBjSKKP PBBjPLB yang bersangkutan. Nomor 7
Diisi
dengan
jumlah
ke1ebihan
sesuai dengan
dikembalikan
pembayaran
pajak
yang
PBBjPLB
yang
atau putusan
yang
SKPLBjSKKP
bersangku tan. Nomor 8
Diisi dengan mendasari
surat
penerbitan
SK Pembetulan, Administrasi, Pajak,
SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP,
SK Pengurangan
Keberatan,
atau atau
Putusan
mendasari
penerbitan
SKPPKP, SK Pembetulan, Sanksi
Administrasi,
Ketetapan Putusan Diisi
PBB,
Pajak,
atau Putusan
Sanksi
Ketetapan
atau
Putusan
keputusan,
atau putusan
(SKPLB, SKKP PBB, atau Penghapusan
Pengurangan
atau
Putusan
Pembatalan
Banding,
atau
Kembali).
tanggal
SKPPKP,
Pembatalan
Banding,
SKPKPP
Keberatan,
surat
yang mendasari
Penghapusan
Pembatalan
SK Pengurangan SK
SK
Peninjauan
dengan
putusan
Penghapusan
Kembali).
Diisi dengan nomor surat ketetapan, yang
Nomor 10
keputusan,
SK Pengurangan
SK
Peninjauan Nomor 9
ketetapan,
SK
Sanksi Ketetapan
ketetapan,
penerbitan
Pembetulan, Administrasi,
Kembali).
atau
SKPKPP (SKPLB, SKKP SK
Pengurangan
atau
SK Pengurangan
atau
Pajak, SK Keberatan,
Peninjauan
keputusan,
Putusan
Banding,
- 45 Nomor 11
Diisi dengan jabatan,
nama, NIP, dan tanda tangan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan
sesuai
dengan
aslinya
Kepala Biro Umum u.b.
Kepala Bagian
T.U. Kementerian
~
GIARTO NIP 195904201984021001
