City of South Sulawesi

Jurnal Mirai Management, Volume 1 Nomor 1, April-September 2016

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

The Analysis of Regional Autonomy Effectiveness and Its Effect on Financial Performance of District / City of South Sulawesi. (Muhaji), (Mattalatta), (Hasmin) Manajemen, PPs STIE AMKOP Makassar [email protected] Manajemen, PPs STIE AMKOP Makassar [email protected] Manajemen, PPs STIE Nobel Makassar [email protected]

ABSTRACT This study aimed to analyze the growth of local Finncial Performance Of Districts/Ciies (PAD Growth, PAD Share, PAD elasticity, Financial Capabilities Index (FCI) the era before and after the implementation of regional autonomy, and to measure its impact on economic growth in the district / city of South Sulawesi Province. The research method was quantitative and described 20 years of data series on budget realization (10 years before and after the era of regional autonomy) by some mathematical equation as a comparative test and multiple linear regression with SPSS-16 to test the effect. The results showed that in the era of regional autonomy, PAD Growth showed a slight but not significant improvement. However PAD Share and elasticity was found to be lower. Fiscal capacity map lower in the era of regional autonomy while fiscal capacity index improved. It wasalso revealed that partially PAD Share had positive and significant impact on economic growth while in contrast, PAD growth and elasticity showed negative effect but growthand it was found that Financial Capabilities Index Contributions to economic growth was very small and insignificant. Keywords: Effectiveness of the implementation of regional autonomy, the financial capability index and economic growth.

1


ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan PAD, Share PAD, Elastisitas PAD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) era sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah serta mengukur pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian bersifat kuantitatif deskriptif atas 20 tahun data seris realisasi APBD (10 tahun sebelum dan sesudah era otonomi daerah) dengan mengadopsi metode kajian Bappenas (2012) sebagai uji komparatif dan uji regresi linier menurut Sugiyono (2013) dengan software SPSS-16 untuk uji pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pertumbuhan PAD pada era otonomi daerah sedikit lebih baik, namun tidak signifikan, 2) Share PAD pada era otonomi daerah lebih rendah, 3) Elastitias PAD pada era otonomi daerah lebih rendah, 4) Peta kemampuan keuangan daerah lebih rendah pada era otonomi daerah, 5) Indeks kemampuan keuangan daerah lebih baik pada era otonomi daerah, 6) Secara parsial Share PAD berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi sedangkan Growth PAD dan Elastisitas PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan ketiganya berpengaruh tidak signifikan, 7) Kontribusi Indeks Kemampuan Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil dan berpengaruh tidak signifikan Kata Kunci : Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

I. PENDAHULUAN yang dikenal

tahun

Sesuai UU No.32 tahun 2004 yang dikenal

Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak saat

dengan UU otonomi daerah, otonomi

itu pelimpahan kewenangan yang semakin

daerah merupakan hak, wewenang, dan

luas diberikan kepada pemerintah daerah

kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dalam rangka meningkatkan efektivitas

dan

dan

mengurus

sendiri

urusan

1999

efisiensi

tentang

Perimbangan

penyelenggaraan

fungsi

pemerintahan dan kepentingan masyarakat

pemerintah daerah.

setempat

peraturan

Pelaksanaan

Sebelum

berjalan hampir 20 tahun, tetapi belum

sesuai

perundang-undangan.

dengan

otonomi

daerah

sudah

pemberlakuan UU Otonomi Daerah, telah

menunjukkan

berlaku UU No. 22 tahun 1999 tentang

tujuan. Masih banyak persoalan terkait

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25

pelaksanaan otonomi daerah. Studi The

tanda-tanda

tercapainya

2


Asia

Foundation

tahun

2011,

Padahal

pelaksanaan

otonomi

daerah

menunjukkan, pada tahun 2007 sekitar 65

semestinya

% dana transfer dalam bentuk DAU (Dana

signifikan

Alokasi Umum) habis untuk belanja PNS,

keuangan daerah, salah satunya dapat

pada 2010 melonjak menjadi 95 %. Data

dilihat dari peningkatan jumlah nilai

Kemenkeu tahun 2012 juga menunjukkan,

tambah bruto (gross value added) yang

selama

rata-rata

timbul dari seluruh sektor perekonomian

pertumbuhan belanja pegawai sebesar 29

di suatu wilayah (biasa disebut product

%, belanja barang 20 %, belanja lainnya

domestic

19 % dan belanja modal hanya

9 %.

PDRB), dan peningkatan kemandirian &

Padahal,

yang

kemampuan keuangan daerah.

periode

diharapkan

belanja

2007-2011

modal bisa

itulah

menstimulus

berkorelasi pada

peningkatan

regional

Berdasarkan

positif

bruto,

kondisi

dan kinerja

disingkat

tersebut,

maka

pembangunan daerah, misalnya untuk

dipandang perlu dilakukan pengkajian

alokasi infrastruktur (Jawa Pos, 2012).

secara mendalam tentang kemampuan

Studi Indef tahun 2011 juga menemukan,

keuangan

jika belanja daerah (APBD) dinaikkan

menyelenggarakann

10%, maka hanya menyumbang kenaikan

otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 %.

kinerja keuangan daerah (pertumbuhan

Jika DAU dan DAK (Dana Alokasi

ekonomi), yang dalam penelitian ini

Khusus) ditingkatkan 10 %, maka donasi

dibatasi

pada

terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi

daerah

kabupaten/kota

daerah lebih kecil lagi, yaitu 0,03 % dan

Sulawesi Selatan.

0,02 % (Media Indonesia, 2012)

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini

daerah

dalam

desentralisasi

kemampuan di

atau

keuangan Provinsi

adalah :

137


 Apakah Pertumbuhan PAD (PAD

Dalam

pengertian

Growth), Share PAD, Elastisitas PAD

pertumbuhan

dan Indeks Kemampuan Keuangan

penambahan

(IKK)

(PDB),

lebih

tinggi

setelah

pelaksanaan otonomi daaerah.  Bagaimana

pengaruh

ekonomi Produk

yang

Pendapatan

efektivitas

ekonomi

adalah

Domestik

berarti

makro,

Bruto

peningkatan

Nasional/PN

(Tambunan,

2001).

pelaksanaan otonomi daerah terhadap

Pertumbuhan ekonomi regional dapat

kinerja keuangan pemerintah daerah

diukur melalui produk domestik regional

(pertumbuhan ekonomi).

bruto (PDRB) saat ini dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini. (Tadaro 1998)

2. KAJIAN LITERATUR

Dalam

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

pemerintahan

prosesnya yang berkelanjutan merupakan

amanat Undang-Undang Dasar Negara

kondisi

kelangsungan

Republik

Pertumbuhan

pemerintahan daerah, yang mengatur dan

utama

pembangunan ekonomi

bagi

ekonomi.

menunjukkan

aktivitas perekonomian

sejauh

mana

menghasilkan

rangka daerah

Indonesia

mengurus menurut

penyelenggaraan sesuai

Tahun

dengan

1945,

sendiri urusan pemerintahan asas

otonomi

dan

tugas

tambahan pendapatan masyarakat pada

pembantuan,

suatu periode tertentu. Dengan kata lain,

mempercepat terwujudnya kesejahteraan

perekonomian

masyarakat

dikatakan

tumbuh

bila

diarahkan

melalui

untuk

peningkatan

pendapatan riil masyarakat pada tahun

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

tertentu lebih besar dari pada pendapatan

masyarakat, serta peningkatan daya saing

riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

daerah dengan memperhatikan prinsip

138


demokrasi,

pemerataan,

keistimewaan

dan

keadilan,

kekhususan

mengukur kemampuan keuangan daerah

suatu

tersebut ialah rasio PAD dibandingkan

daerah dalam sistem Negara Kesatuan

dengan total penerimaan APBD (Kuncoro,

Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan

2005: 8).

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

PAD selalu dipandang sebagai salah satu

daerah perlu ditingkatkan dengan lebih

indikator atau kriteria untuk mengukur

memperhatikan

ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

aspek-aspek

antarsusunan

hubungan

pemerintahan

dan

Pada

prinsipnya,

semakin

besar

antarpemerintahan daerah, potensi dan

sumbangan PAD kepada APBD maka

keanekaragaman daerah, peluang dan

akan menunjukkan tingkat kemandirian

tantangan

dengan

suatu daerah. Pendapatan asli daerah

memberikan kewenangan yang seluas-

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh

luasnya kepada daerah disertai dengan

daerah

pemberian

kewajiban

peraturan daerah sesuai dengan peraturan

menyelenggarakan otonomi daerah dalam

perundang-undangan (pasal 1, ayat 18

kesatuan

penyelenggaraan

UU. Nomor 32 tahun 2004). Sumber

pemerintahan negara (Pertimbangan UU

pendapatan asli daerah terdiri dari hasil

No. 32 Tahun 2004).

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

Dalam rangka implementasi Undang-

pengelolaan

Udang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

persaingan

hak

global

dan

sistem

Nomor 32 dan 33 tahun 2004,

yang

dipungut

kekayaan

berdasarkan

daerah

yang

salah satu faktor yang harus dipersiapkan

(pasal 6 ayat 1 UU No.33 tahun 2004).

oleh

adalah

Saragih (2003) mengemukakan bahwa

kemampuan keuangan daerah, sedangkan

kenaikan PAD merupakan ekses dari

indikator

pertumbuhan

pemerintah

yang

daerah

dipergunakan

untuk

ekonomi.

Sependapat

139


dengan

hal

itu,

Bappenas

(2004)

•

Dana perimbangan adalah dana yang

menyatakan bahwa pertumbuhan PAD

bersumber dari pendapatan APBN

seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan

yang dialokasikan kepada daerah

ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan

dalam

perlunya prioritas kebijakan yang lebih

desentralisasi.

tinggi

terhadap

meningkatkan daripada

upaya-upaya

pertumbuhan

kebijakan

untuk

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan

lebih

dari bantuan dan dana penyeimbang

yang

PAD secara langsung. daerah

pelaksanaan

ekonomi

menekankan pada upaya peningkatan

Pendapatan

•

rangka

dari pemerintah pusat. Peraturan

semua

Tahun 2000, bahwa keuangan daerah

penerimaan kas yang menjadi hak daerah

mengandung pengertian semua hak dan

dan

kewajiban

diakui

kekayaan

sebagai

bersih

adalah

Pemerintah (PP) No. 105

penambah

dalam

satu

nilai tahun

daerah

penyelenggaraan

dalam

rangka

pemerintahan

daerah

anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh

yang dapat dinilai dengan uang. termasuk

pemerintah.

segala bentuk kekayaan yang berhubungan

(Undang-undang

No.

17

tahun 2003). Kelompok pendapatan terdiri

dengan

atas:

tersebut,

•

hak

dan

dalam

kewajiban kerangka

daerah

Anggaran

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah

Pendapatan

pendapatan daerah yang dipungut

Dengan

berdasarkan peraturan daerah sesuai

kemampuan

dengan

mencakup aspek hak, yaitu pendapatan;

undangan.

peraturan

perundang-

Belanja

Daerah

demikian, keuangan

(APBD).

wilayah daerah

kajian dapat

dan aspek kewajiban, yaitu belanja. Sumber pendapatan daerah terdiri dari

140


PAD,

Dana

Perimbangan,

Pinjaman

keuangan

daerah

sama

dengan

Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah

pendapatan umum daerah dikurangi

yang sah. Adapun belanja daerah dirinci

belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis

(PNSD). Pendapatan umum daerah terdiri

belanja.

atas pendapatan asli

Untuk membiayai kewenangan

daerah ditambah

daerah, PAD idealnya menjadi sumber

dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

pendapatan

Sumber

Belanja PNSD terdiri atas gaji dan

pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif

tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah

dan cenderung di luar kontrol kewenangan

yang meliputi gaji pokok, tunjangan

daerah.

pokok

Melalui

dimiliki,

daerah.

kewenangan

yang

keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan

diharap

dapat

beras, dan tunjangan pajak penghasilan

tetap

(PPh Pasal 21). (Pasal 3 Permen Dalam

daerah

meningkatkan

PAD,

seraya

memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi,

Negeri No. 21, Tahun 2007).

dan netralitas.

Dalam suatu fungsi selalu terdapat dua

Analisis kemampuan keuangan daerah

jenis variable

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh

(dependent variable) dan satu atau lebih

kondisi

keuangan

variable bebas (independent variables).

otonomi

daerah

dapat

mendukung

(Sularso,

2011).

Elastisitas

yaitu variable tak-bebas

mengukur

persentase

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas

perubahan dari nilai variable tak-bebas

3 (tiga) kelompok, yaitu: a). tinggi, b)

sebagai akibat perubahan 1% nilai salah

sedang, dan c). rendah.

satu variable bebas (Aulia Tasman &

Penentuan keuangan

kelompok daerah

menggunakan

kemampuan

dihitung

formula

Havidz

Aima,

2014).

Dari

analisis

dengan

elastisitas PAD terhadap PDRB, diketahui

kemampuan

bahwa ada 12 provinsi (41,37%) yang

141


mempunyai nilai elastisitas ≥ 1. Setiap

produksi diberbagai kegiatan ekonomi,

perubahan PDRB di 12 provinsi tersebut

selalu mengalami perubahan seperti itu.

sensitif terhadap perubahan/peningkatan

Oleh

PAD. Sementara di

misalnya, berapakah tingkat kenaikan

17 provinsi lain

karena

itu

sukar

mengetahui

(58,62%), perubahan PDRBnya tidak

harga barang konsumsi

cukup mempengaruhi peningkatan PAD.

produksi sektor industri dalam satu tahun

Bagi daerah dengan elastisitas < 1 patut

tertentu.

diduga nilai tambah

masalah seperti itu, digunakan angka

banyak

keluar

kegiatan

PDRB-nya lebih

dari

daerah

tempat

perekonomian

tersebut

diselenggarakan. (Bappenas, 2002) Banyak

keterangan-keterangan

Maka,

untuk

mengatasasi

indeks. Angka indeks dapat didefenisikan sebagai

angka

perubahan yang

atau tingkat

yang

rata-rata

menunjukkan

sekumpulan

data

tertentu dari waktu ke waktu (Sukirno,

sederhana yang merupakan gambaran

2015)

umum mengenai perubahan yang berlaku

Angka indeks adalah instrument yang

dalam suatu bidang

kegiatan ekonomi,

sangat sering digunakan untuk mengukur

sebagai contoh mengenai tingkat kenaikan

perubahan dalam level dari bermacam

harga-harga

variable

produksi.

atau

tingkat

kenaikan

ekonomi.

Angka

indeks

Harga berbagai jenis barang

berhubungan dengan bermacam venomena

mengalami perubahan yang berbeda dari

ekonomi yang secara teratur dikumpulkan

waktu ke waktu. Ada

dan diperbanyak atau disebarkan. Secara

yang mengalami

kenaikan cepat, ada yang mengalami

konsep

kenaikan yang lambat dan ada pula yang

digunakan untuk perbandingan atas waktu

tidak

atau

atau ruang atau keduanya. Angka indeks

Begitu pula dengan tingkat

digunakan untuk mengukur perubahan

mengalami

penurunan.

kenaikan

angka

indeks

mungkin

saja

142


harga dan kuantitas atas waktu, sekaligus

proses

sebagai pengukuran perbedan dalam level

menghasilkan sesuai dengan apa yang

antarperusahaan, industri, daerah atau

telah digariskan dengan menggunakan

negara. (Aulia Tasman & Havidz Aima,

sumber-sumber

2014.)

mungkin (Halim & Iqbal, 2012)

Efektivitas dalam pemerintahan daerah

Efektivitas berasal dari kata efektif yang

dapat diartikan penyelesain kegiatan tepat

mengandung pengertian pencapaian hasil

waktu dan dalam batas anggaran yang

dari tujuan

tersedia, dapat berarti pula mencapai

Efektivitas selalu terkait dengan hasil

tujuan dan sasaran seperti apa yang

yang

direncanakan.

demikian,

dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari

penyimpangan dalam pelaksanaan tetapi

banyak sudut pandang (view point) dan

mempunyai dampak yang menguntungkan

dapat dinilai dengan banyak cara dan

pada kelompok sasaran, maka suatu

mempunyai kaitan yang erat dengan

kegiatan dapat dikatakan efektif. Semakin

efisiensi.

besar

yang

Mardiasmo (2009:132) efektifitas pada

dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan

dasarnya berhubungan dengan pencapaian

atau

dapat

tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

dikatakan efektif (Halim &Iqbal, 2012:

Efektifitas merupakan hubungan antara

30).

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang

Menurut United Nations Development

harus

Programs

dikatakan efektif apabila proses kegiatan

Namun

kontribusi

sasaran

pengeluaran

yang

(UNDP),

ditentukan

salah

satu

dan

lembaga-lembaga

yang

tersedia

sebaik

yang telah ditetapkan.

diharapkan

dicapai.

dengan

Kegiatan

karakteristik good governance adalah

mencapai

Effectiviness and efficiency, yaitu proses-

kebijakan (spending wisely).

tujuan

dan

hasil

yang

operasional

sasaran

akhir

143


Salah satu prinsip pengelolaan pengeluaan

ditinjau

daerah adalah Value for Money

yang

Keuangan Daerah lebih tinggi setelah

menuntut adanya output yang optimal atas

otonomi daerah, 5) Indeks Kemampuan

pengeluaran yang dialokasikan sehingga

Keuangan (Growth, Share dan Elastisitas)

setiap pengeluaran harus berorientasi atau

berpengaruh

bersifat ekonomis, efesien dan efektif

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

(Halim & Iqbal, 2012 : 29). Tujuan

3. METODE PENELITIAN

dibentuknya

Penelitian

Undang-Undang

Otonomi

dari

Indeks

positif

Kemampuan

dan

dilaksanakan

signifikan

sejak

bulan

Daerah adalah mempercepat terwujudnya

Agustus

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

bertujuan menganalisis Growth PAD,

kemandirian dan daya saing daerah, serta

Share PAD, Elastisitas PAD, Indeks

efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan

Kemampuan

Keuangan

pemerintahan daerah (pertimbangan poin

Pengaruhnya

terhadap

(a) dan (b) UU. Nomor 32 Tahun 2004).

Ekonomi.

hingga

Desember

2016,

(IKK)

dan

Pertumbuhan

Meliputi seluruh

Kab/Kota

Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan Berdasarkan

rumusan masalah, tujuan 20 tahun data sekunder (realisasi APBD

penelitian

dan

kajian pustaka serta 10 tahun sebelum dan 10 tahun sesudah

kajian kajian terkait, maka pada penelitian pelaksanaan

otonomi

daerah).

Alat

ini dihipotesiskan sebagai berikut: 1) analisis

yang

digunakan

terdiri

dari

matematik

mengadopsi

Pertumbuhan PAD lebih tinggi setelah persamaan otonomi

daerah,

2)

Kemandirian metode kajian Bappenas (2012) dan uji

Keuangan Daerah lebih tinggi setelah regresi menurut Sugiyono (2013) sbb : otonomi daerah, 3) Elastisitas PAD lebih Elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD tinggi

setelah

otonomi

daerah,

4) dengan pertumbuhan

PDRB. Rasio ini

Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah

144


bertujuan

melihat

sensitivitas

atau

elastisitas PAD terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah : PADt –PADt-1 PDRBt – PDRBt-1  Eleastisitas = ------------------ ● ------------------------…………………..…..(3.1) PADt-1 PDRBt-1 Keterangan : Nilai Elastisitas ≥1, dikatakan sensitif Nilai Elastisitas ,1, dikatakan tidak sensitive Sumber : Bappenas, 2012

…..……………………..……… ………….(3.3) PADt-1 Keterangan : PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun t PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun t1 PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun t-1 Sumber : Bappenas, 2012

Pemetaan dan Analisis Kemampuan (efektivitas) Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks . Yang dimaksud metode kuadran adalah

Share merupakan rasio PAD terhadap salah

satu

cara

menampilkan

peta

belanja rutin dan belanja pembangunan kemampuan

(efektivitas)

keuangan

Masing-masing

kuadran

daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh daerah. kemampuan daerah membiayai kegiatan ditentukan oleh besaran nilai growth dan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini share. Dengan nilai growth dan share dapat

digunakan

untuk

melihat maka

masing-masing

kabupaten/kota

kemandirian keuangan daerah: dapat diketahui posisinya (pada kuadran 

PADt Share = ------------------- x 100 % ……………………...… …………………......(3.2) Total Belanja

berapa) berdasarkan Metode Kuadran (titik tengah rata-rata provinsi)

Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun i-1. 

PADt –PADt-1 Growth = --------------------- x 100%

145


Berdasarkan persamaan diatas maka Tinggi

persamaan IKK dapat ditulis sebagai II Share

I berikut:

Rendah

Tinggi

XG + XE + XS IKK = ---------------IV III …………………………………………… Rendah …...………….(3.5) 3 Growth Keterangan: XG = Indeks Pertumbuhan (PAD) XE = Indeks Elastisitas (Pertumbuhan Sumber : Bappenas, 2012 PDRB terhadap pertumbuhan PAD) XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD) Adapun metode Indeks Kemampuan Sumber : Bappenas, 2012. Keuangan (IKK) merupakan rata-rata Nilai IKK 24 kabupaten/kota di Provinsi hitung dari Indeks Pertumbuhan (Growth), Sulawesi Selatan diurut dimulai dari Indeks Elastisitas, dan Indeks Share. yang terbesar sebagai berikut : Untuk menyusun indeks ketiga komponen • Sepertiga besar pertama tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan dikelompokkan dan dikategorikan minimum dari masing-masing komponen. sebagai kabupaten/kota yang Menyusun indeks untuk setiap komponen mempunyai kemampuan IKK dilakukan dengan menggunakan keuangan tinggi. persamaan umum : • Sepertiga besar kedua Nilai X hasil dikelompokkan dan dikatagorikan pengukuran – Nilai X kondisi minimum Indeks X = -------------------------sebagai kabupaten/kota yang --------------------------------------------……... (3.4) mempunyai kemampuan Nilai X kondisi maksimum – Nilai X kondisi minimum keuangan sedang. •

Sepertiga

besar

terakhir

dikelompokkan dan dikatagorikan

146


sebagai yang

kabupaten-kabupaten mempunyai

sebelumnya.

kemampuan

menganalisis

ada

indikator pertumbuhan PAD (Growth

keuangan rendah. Untuk

Didalamnya

PAD), Share (porsi PAD terhadap

apakah

indeks

APBD),

Elastisitas

(Growth

kemampuan keuangan (IKK) berpengaruh

PAD/Growth

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka

berpengaruh positif dan signifikan

digunakan alat analisis regresi linier

mendorong pertumbuhan ekonomi

berganda.

daerah.

Secara umum persamaan

regresi sederhana (dengan satu predictor)

b)

dapat dirumuskan sebagai berikut :

PDRB),

serta

Era sebelum dan setelah otonomi daerah adalah 10 tahun sebelum dan

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + …. + bn

setelah UU No. 32 tahun 2004 (UU

Xn……………..…………………………

Otonomi Daerah) ditetapkan dan

……..(3.6)

diberlakukan.

Y = Nilai yang diprediksikan (Pertumbuhan PDRB) a = Konstanta atau bila harga x = 0 b = Koefisien regresi X = Nilai Variabel Independen (X1 = Share PAD, X2 = Growth PAD, X3= Elastisiats PAD) Sumber : Sugiyono, 2013

c)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan Indeks

rata-rata

hitung

Pertumbuhan

dari

(Growth),

Indeks Elastisitas, dan Indeks Share. d)

Kinerja

keuangan

daerah

adalah

Dalam penelitian ini, yang dimaksud semua indikator yang digunakan dengan : dalam penelitian ini yakni APBD, a)

Pelaksanaan

otonomi

daerah PAD, PDRB dan indiaktor hasil

dikatakan

efektif

jika

Indeks analisisnya

(growth,

share,

dan

Kemampuan Keuangan (IKK) lebih elastisitas), serta indeks kemampuan tinggi pada era setelah pelaksanaan keuangan. otonomi

daerah

dibanding

era

147


e)

Pertumbuhan ekonomi adalah data

ketiganya merupakan pemekaran dari

pertumbuhan ekonomi yang telah

Kabupaten

dipublikasikan

kabupaten/kota

oleh

instansi

Luwu.

Beberapa

yang

mencatatat

pemerintah (BPS dan atau instansi

peningkatan nilai absolut PAD yang

pemerintah lainnya) yang resmi.

sangat

signifikan

antara

lain

Kota

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar, Kab Pangkep, Kab. Gowa, Kab.

a) Pertumbuhan PAD

Tana Toraja dan Kab. Bone.

Berdasarkan data realisasi APBD 2004-

agregat provinsi, realisasi PAD meningkat

2014 (Kemenkeu, annual report), tampak

6,6 kali lipat pada era otoda.

bahwa pertumbuhan PAD

Delapan

sebelum dan

kabupaten/kota

Secara

yakni

Kab.

sesudah otonomi daerah tidak berbeda

Bantaeng, Barru, Jeneponto, Pangkep,

signifikan, dimana secara agregat Provinsi

Sidrap, Sinjai, Tana Toraja dan Parepare

Sulawesi Selatan hanya tumbuh sedikit

malah mencatat penurunan growth yang

lebih besar 0.4% (17.3 % menjadi 17.7%).

yang

Delapan dari 24 kab/kota atau 33.3%

lainnya mencatat pertumbuhan yang tidak

malah

besar.

mengalami

penurunan

signifikan.

Sementara

kab/kota

Hanya ada tiga kabupaten/kota

pertumbuhan.

yakni Kabupaten Selayar, Kota Makassar

Realisasi PAD kabupaten/kota Provinsi

dan Kabupaten Bone yang mengalami

Sulawesi Selatan

dari tahun ke tahun,

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

semuanya mengalami peningkatan dengan

besar pada masa otonomi daerah masing-

trend

masing 53.4%, 32.4% dan 22.7%.

yang

kabupaten/kota

terus yang

naik, masih

kecuali

3

fluktuatif

Analisis data tersebut diatas menunjukkan

yakni Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten

bahwa desentraliasi yang sudah berjalan

Luwu Timur dan Kota Palopo yang

lebih dari 10 tahun, namun belum mampu

148


mendorong pertumbuhan PAD daerah

kemandirian daerah otonom.

otonom sesuai dengan amanah undang-

besar kabupaten/kota masih tergantung

undang otonomi daerah

pada dana perimbangan pusat (DAU dan

b) Share

DAK).

Bisa jadi

belum

memahami

PAD (PAD/Total Belanja

Daerah)

Sebagian

pemerintah daerah sepenuhnya

esensi

Data share atau kontribusi PAD terhadap

pelaksanaan desentraliasi, atau adanya

APBD

kendala

kabupaten/kota

di

Provinsi

kompetensi

dalam

Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa

mengeksplorasi potensi-potensi PAD di

porsi (share) PAD setelah lebih dari 10

daerahnya.

tahun pelaksanaan otonomi daerah di

daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata lebih

bagaimana

rendah 0.8% dari porsi PAD sebelum

perimbangan yang lebih besar dari tahun

otoda. 54% (13 dari 24) kabupaten/kota

ke tahun, sehingga tidak cukup waktu,

tidak mampu mempertahankan porsi PAD

tenaga dan pemikiran yang dicurahkan

yang telah terjadi pada masa sebelum

kepada

otoda.

potensi-potensi

Hanya Kota Makassar, Kota

Bisa jadi juga

terjebak

pemerintah

dalam

pemikiran

mendapatkan

bagaimana PAD.

dana

memaksimalkan Sepertinya

Palopo dan Kabupaten Jeneponto yang

pemerintah daerah cukup puas dengan

mencatat pertumbuhan share PAD cukup

adanya

besar, masing-masing 9.8%, 5.7% dan

Pertumbuhan

2.5%.

indikator ekonomi lainnya dari tahun ke

Fakta ini membuktikan bahwa tujuan

tahun.

pelaksanaan desentralisasi di Provinsi

Selatan yang 10 tahun terakhir selalu

Sulawesi

mencatat pertumbuhan ekonomi di atas

Selatan

belum

tercapai.

Desentralisasi belum mampu mewujudkan

peningkatan

APBD,

PDRB,

ekonomi dan indikator-

Khususnya Provinsi Sulawesi

pertumbuhan

nasional,

tanpa

melihat

149


sumber pertumbuhannya, apakah dari

peningkatan dan penurunan elastisitas

kemampuan sendiri atau lebih karena

sama.

bantuan pusat.

bahwa belum adanya pola yang baku,

c)

Elastisitas

PAD

(pertumbuhan

PAD/pertumbuhan PDRB)

Dinamika

ini

mengindikasikan

terukur dan konsisten yang digunakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan

Elastisitas PAD adalah analisis yang

potensi

menjelaskan sejauh mana pertumbuhan

pertumbuhan ekonominya.

PAD mendorong pertumbuhan

PDRB

d)

yang

utama

merupakan

indikator

Peta

PAD

dan

untuk

Indeks

mendorong

Kemampuan

Keuangan (IKK)

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan metode kuadran (titik tengah

Elastisitas PAD kabupaten/kota Provinsi

rata-rata provinsi), dengan menggunakan

Sulawesi Selatan pada masa sebelum

indikator share dan growth PAD, dapat

otonomi

(1.24)

digambarkan bahwa sebelum pelaksanaan

dibanding setelah otonomi daerah (0.89),

otoda, 18 dari 24 kabupaten/kota di

yang berarti daya dorong pertumbuhan

Provinsi Sulawesi Selatan berada pada

PAD terhadap pertumbuhan PDRB lebih

kuadran II dan III, tergolong kurang

besar di masa sebelum otonomi daerah

ideal.

dibanding

tergolong

daerah

lebih

elastis

setelahnya.

Jumlah

Ada 2 kabupaten/kota yang tidak

ideal

(berada

pada

kabupaten/kota yang memiliki elastisitas

kuadran IV), yakni Kabupaten Jeneponto

>1 atau dikategorikan elastis pada masa

dan Selayar.

sebelum dan setelah otoda jumlahnya

yang tergolong ideal (kuadran I) yakni

sama

Hanya 4 kabupaten/kota

15,

namun

dengan

Kota Parepare, Kabupaten Pangkep, Gowa

yang

berbeda,

berarti

dan Wajo. Setelah era otoda, malah tidak

jumlah kabupaten/kota yang mengalami

ada lagi kabupaten/kota yang tergolong

yakni

kabupaten/kota

150


ideal, 1 tergolong tidak ideal, selebihnya

nilai IKK pada masing-masing kategori

kurang ideal.

yang dirata-ratakan, maka diperoleh data

Jika

dihitung

keuangan

indeks

(IKK),

kemampuan daerah

dapat

digolongkan ke dalam 3 kategori, yakni kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah.

33,33%

tertinggi

pertama

digolongkan IKK tinggi, 33.33% tertinggi

sebagai berikut : Tabel .1 Rata-Rata Nilai IKK Kab/Kota Prov. Sulsel Sebelum dan Setelah OTODA. Kategori Sebelum Setelah OTODA OTODA TINGGI 9.68 10.57 SEDANG 6.55 8.74 RENDAH (6.37) 0.06

Sumber : Hasil olahan data Kemenkeu

kedua digolongkan IKK sedang, dan

Data di atas menunjukkan ada perbaikan

33.33% lainnya digolongkan IKK rendah

IKK di semua kategori, baik yang tinggi,

(terlampir)

sedang maupun rendah. Pada kategori

Hal yang menarik untuk dicermati dari

tinggi terjadi peningkatan 9.2%, pada

perbandingan data IKK tersebut di atas

kategori sedang terjadi peningkatan 33.4%

adalah, ternyata hanya ada 3 kabupaten

dan pada kategori rendah meningkat

yang secara konsisten memiliki IKK yang

106,3%.

tinggi,

Wajo,

pelaksanaan otonomi daerah berdampak

baik sebelum

pada peningkatan IKK kabupaten/kota di

yakni

Kabupaten

Bulukumba dan Takalar

Hal

ini

menunjukkan

maupun setelah era otonomi daerah,

Provinsi Sulawesi Selatan.

sementara

menunjukkan pula bahwa kabupaten/kota

kabupaten

lain

mengalami

Data ini

pergeseran kategori secara acak.

yang telah memiliki IKK yang lebih tinggi

Namun demikian secara agregat provinsi,

cenderung

ada peningkatan IKK setelah era otonomi

dibanding kabupaten/kota

daerah menjadi 7.64 dari 7.03 sebelum

yang rendah.

tumbuh

lebih

rendah

dengan IKK

otoda. Sejalan dengan hal ini, jika melihat

151


Berdasarkan analisis komparatif sebelum

terakhir

dan sesuadah pelaksanaan otonomi daerah

Sebelum

dari 5 indikator diatas, maka dapat

pertumbuhan mencapai 4.65% dan setelah

disarikan sebagai berikut :

otonomi daerah naik menjadi 6.89% atau lebih

Tabel .2 Rangkuman Perbandingan IndikatorIndikator Kajian Keuangan Daerah Kab/Kota Prov. Sulsel Sebelum dan sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Before After Better/Wo Otoda Otoda rse Growth 17.3% 17.7% 0,4% PAD Share 8.1% 7.3% -0.8% PAD Elastisitas 1.24% 0.8% -0.56% PAD IKK 7.03 7.64 0.61 Pertumbu 4.65% 6.89% 2.24% han Ekonomi Peta 75 % 96% worse Kemampu Kab/K Kab/k an ota ota Keuangan kurang kurang ideal, ideal, 16% 4% tdk ideal ideal dan 9 % tidak ideal. Sumber: Hasil olahan data Kemenkeu e)

Pengaruh

IKK

Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

rata-rata

mencapai

5.77%.

daerah

rata-rata

otonomi

baik

kabupaten/kota

2.24%. mencatat

Beberapa pertumbuhan

lebih besar dari rata-rata provinsi dan sebagian lainnya lebih rendah. Analisis regresi berganda dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi dengan 3 variabel independen yakni share, growth dan elastisitas PAD memberikan berbagai informasi. Dari model

summary dapat

dijelaskan bahwa secara bersama-sama variabel share, growth dan elastisitas berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar

14.7%

(pengaruh

variabel

idependen terhadap variabel dependen menngunakan koefisien determiansi atau R-square). Jika mengunakan nilai akurasi yang lebih baik maka pengaruh ketiga variabel tersebut hanya 13 % (nilai

Pertumbuhan

ekonomi

kabupaten/kota Adjusted R-Square 0.13) dengan tingkat

Provinsi Sulawesi Selatan dalam 15 tahun

152


kearutan 98.0272 % (Standart eror of the

0.152 atau 15,2%. Share PAD secara

estimate 1.97380).

parsial berpengaruh positif dan signifikan

Sementara informasi yang diperoleh dari

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini

tabel anova, dapat disimpulkan bahwa

sejalan dengan Studi Indef (2011) yang

ketiga

secara

menemukan bahwa, jika belanja daerah

simultan tidak berpengaruh pada variabel

(APBD) dinaikkan 10%, maka akan

dependen dimana nilai signifikansi atau

menyumbang

probabilitas sebesar 0.05, tidak lebih kecil

ekonomi sebesar 0,06 %. Jika DAU dan

dari nilai cut off (0.05). Hal ini memberi

DAK (Dana Alokasi Khusus) ditingkatkan

kesimpulan bahwa secara bersama-sama

10 %, maka donasi terhadap kenaikan

variabel share, growth dan elastisitas tidak

pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,03

berpengaruh

% dan 0,02 %. (Bappenas, 2012).

variabel

independen

terhadap

pertumbuhan

kenaikan

pertumbuhan

ekonomi daerah. Hal tersebut diperkuat

Sementara

dari hasil uji F, dimana diperoleh F-Tabel

growth

sebesar 3.04, lebih besar dari F-Hitung

berpengaruh negative walaupun tidak

2.628.

signifikan.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

penelitian serupa oleh Kurniawan Donny

2

variabel

PAD

dan

lainnya

yakni

elastisitas

PAD

Hal ini sejalan dengan

(2008) yang telah meneliti pengaruh Y = 5,883 + 0,152X1 – 0,296X2 – kinerja keuangan terhadap pertumbuhan 0,002X3 + e ekonomi kab/kota di Provinsi Sumatera …………………………..……..(4.1) Barat pada era otonomi daerah,

yang

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan salah satu kesimpulannya adalah bahwa bahwa jika growth dan elastisitas konstan, rasio

efektivitas

dan

efesiensi

tidak

maka setiap kenaikan 1% share akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar

153


mempunyai pengaruh yang signifikan

variabel tersebut dengan pertumbuhan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

ekonomi. Pada variabel elastisitas PAD

Fenomena

ganjil,

berlaku hal yang sama, karena elastisitas

semestinya setiap kenaikan PAD (Growth

PAD adalah turunan growth PAD, dimana

PAD) dapat

mendorong pertumbuhan

elastisitas PAD diformulasikan terutama

(elastisitas), lalu berujung pada

dari growth PAD (persamaan 3.1 pada bab

PDRB

tersebut

pertumbuhan

tampak

ekonomi

sesuai

derajat

III). Lain halnya dengan

Share PAD

korelasinya. Untuk mengetahui penyebab

memperlihatkan terlihat trend yang stabil

keganjilan ini perlu dilakukan kajian

sama dengan kestabilan pertumbuhan

secara

ekonomi sehingga alat analisis membaca

khusus

pada

waktu

dan

kesempatan lain. Namun demikian dapat

sejalan antar keduanya.

dijelaskan

yang

Analisa dari sisi laju pertumbuhannya,

disajikan berikut ini, bahwa growth PAD

growth PAD lebih agresif rata-rata sekitar

mengalami

pertumbuhan yang sangat

13,0% dibanding pertumbuhan ekonomi

fluktuatif,

berbanding terbalik dengan

cenderung melambat pada 2,65 %, hal

pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil

inilah yang menyebabkan analisis regresi

dengan trend terus meningkat.

menunjukkan pengaruh yang seakan-akan

berdasarkan

grafik

Dalam

kondisi pertumbuhan ekonomi naik atau

bertolak belakang (negative).

turun secara konservatif, lalu kemudian

variabel elastisitas PAD sebaliknya secara

secara kontras growth PAD naik atau

y-t-y malah menurun menjadi minus 1.42,

turun dengan drastis dan terus terjadi pada

berbanding terbalik dengan pertumbuhan

jangka waktu yang panjang , maka

APBD,

menyebabkan

ekonomi.

alat

analisis

membaca

PDRB

maupun

Untuk

pertumbuhan

seakan-akan berbanding terbalik antara

154


dalam

APBD,

PDRB

maupun

pertumbuhan ekonomi.

35.00%

Analisis lebih lanjut yang telah dilakukan

30.00%

pada penelitian ini adalah pengaruh ketiga

25.00%

variabel

20.00%

diformulasikan

15.00%

jika

ketiganya

menjadi

Growth PAD

indeks

kemampuan keuangan (IKK), Share PAD bagaimana

10.00%

Growth PDRB

pengaruhnya

5.00%

ekonomi.

0.00%

terhadap pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Dari data tersebut dapat

disimpulkan bahwa IKK berkontribusi

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-5.00%

tersebut,

pada pertumbuhan ekonomi hanya sebesar

-10.00%

3.4%, (R-Korelasi sebesar 0.034) bahkan Gambar .1

Rata-rata Pertumbuhan PAD, Share, PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota Prov. Sulawesi Selatan periode 2001-2014 Sumber : Hasil olahan data Kemenkeu

jika mengunakan nilai yang lebih akurat

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa

1.47584).

secara

Selain itu, dari tabel anova diperoleh

agregat

provinsi,

rata-rata

hanya 0.25% (R-Square sebesar 0.05) dengan

tingkat

(standart

error

keakuratan

98.52%

estimate

sebesar

of

kabupaten/kota mengalami pertumbuhan

informasi

indikator-indikator ekonomi yang diteliti,

dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai

tetapi kesemuanya itu tidak mampu

cut off (0.05), maka disimpulkan bahwa

mendorong ekonomi secara signifikan

IKK

karena

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

indikator-indikator

tersebut

signifikansi

sebesar

0.837,

berpengaruh positif namun tidak

memiliki kontribusi yang sangat kecil

155


di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan

kemandirian dan kemampuan keuangan

regresi diperoleh sebagai berikut ;

daerah otonom yang dapat berdampak

Y

=

5.725

+

0.006X1

+

pada pertumbuhan ekonomi.

e…………………………………………

5. SIMPULAN

……………(4.2)

Berdasarkan hasil kajian-kajian di atas,

mengisyaratkan bahwa setiap kenaikan

dan sesuai tujuan penelitian yang sudah

IKK 1%, maka hanya mampu mendorong

ditetapkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 0.6%.

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa

1.

pertumbuhan

APBD,

PDRB

maupun

sebelumnya,

maka

dapat

Pertumbuhan PAD periode setelah otonomi daerah sedikit lebih baik

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di

dibanding

kabupaten/kota Provinsi Sulawesi selatan,

otonomi daerah, namun tidak berbeda

bukan

signifikan.

karena

kemampuan

keuangan

daerah atau kemandirian keuangan daerah yang meningkat,

2.

sebelum

palaksanaan

Porsi PAD (share) terhadap APBD

namun lebih karena

setelah hampir 20 tahun pelaksanaan

disokong oleh unsur lain yakni dana

otonomi daerah di Provinsi Sulawesi

perimbangan pusat, apakah itu bentuknya

Selatan, ternyata lebih rendah dari

dana alokasi umum (DAU), dana alokasi

porsi PAD sebelum pelaksanaan

khusus (DAK) atau bentuk lainnya, yang

otonomi daerah.

berarti tujuan pelaksanaan desentraliasi belum

tercapai

Diperlukan komprehensif

atau

kajian mengapa

tidak

efektif.

yang

lebih

3.

Pada

era

sebelum

otoda

PAD

kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan

tergolong

elastis

(>1),

pelaksanaan

sementara selama era otoda nilainya

otonomi daerah belum mampu mendorong

menurun menjadi tidak elastis (<1).

156


4.

Mengartikan bahwa daya dorong

kabupaten/kota

pertumbuhan

PAD

terhadap

Selatan. Share PAD secara parsial

pertumbuhan

PDRB

(elastisitas)

(individu) berpengaruh positif dan

lebih besar di masa sebelum otonomi

signifikan, sedangkan growth PAD

daerah dibanding setelahnya.

dan elastisitas PAD berpengaruh

Peta kemampuan keuangan daerah

negative, namun tidak signifikan.

berdasarkan share dan growth setelah hampir

20

5.

Kontribusi IKK pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi

mengalami

Sulawesi Selatan tergolong sangat

penurunan, dimana tidak ada lagi

kecil, dan tidak berpengaruh secara

kabupaten/kota yang tergolong ideal.

signifikan.

Secara

daerah

agregat

peningkatan

provinsi,

terjadi

indeks kemampuan

8.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka disimpulkan

bahwa

pelaksanaan

keuangan (IKK) setelah otoda dan

desentralisasi

terjadi pada semua kategori dengan

Provinsi Sulawesi selatan belum

kecenderungan kabupaten/kota yang

efektif dalam pencapaian tujuan yang

memiliki

tercantum

IKK

lebih

tinggi

di

dalam

kabupaten/kota

undang-undang

mengalami peningkatan yang lebih

otonomi daerah (UU. Nomor 23

kecil dari kab/kota yang memiliki

Tahun 2004).

IKK lebih rendah. 6.

Sulawesi

pelaksanaan

otonomi

tahun

7.

Provinsi

Growth

PAD,

6. DAFTAR PUSTAKA Share

PAD

dan

elastisitas PAD secara bersama-sama (simultan) pertumbuhan

berkontribusi ekonomi

Abdul Halim & Muhammad Iqbal, 2013, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP STIM YKNP

pada di

Aulia Tasman & Havidz Aima, 2014, Ekonomi Manajerial, Dengan

157


Pendekatan Matematis, Edisi ke 3, Jakarta, Rajawali Pers. Bappenas, 2012. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, jurnal online. Badan

Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan , 2016. Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar

Badan Pusat Statistik, 2016. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015, Buku 4 Pulau Sulawesi. Jakarta, PT. Citra Mawana Patamaro. Kemenkeu, 2004-2014, Annual Report Realisasi APBD, Jakarta, Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Kuncoro, 2004: Otonomi dan pembangunan daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta, Erlangga. Kurniawan, 2008. Pengaruh Kinerja euangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Barat Dalan Era Otonomi Daerah. Padang, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Saragih, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta, Ghalia Indonesia. Studi Indef, 2012, Jawa Pos Jakarta, Edisi tgl 26 September 2012 Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabeta. Sukirno Sadono, 2015. Mikroekonomi, Teori Pengantar, Edisi ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Sularso, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman Tadaro Michael, 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta, Gelora Aksara Pratama Tambunan, 2001. Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris, Jakarta, Ghalia. The Asia Foundation, 2011, Jakarta. Media Indonesia, Edisi tgl 25 September 2012

Mardiasmo. 2009. Akutansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi Yogyakarta

158

City of South Sulawesi

Recommend Documents