CINA GUNAKAN INSTRUMEN

Desember 2014

Kontributor Tetap

……………………………………………………………….. Ryan Kiryanto Chief Economist BNI Telp: 0812-1079864 Ruddy N. Sasadara AVP Riset Bisnis & Ekonomi Telp: 0818-955033 Dedi Arianto AVP Investor Relations Telp: 0818-904400 Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA Regional Chief Economist Wil. Medan Telp: 0811-604094 Dr. Emrinaldi Nur DP, SE, M.Si, Akt, CA Regional Chief Economist Wil. Padang Telp: 0812-7602876 Prof. Dr. Bernadette Robiani, MSc Regional Chief Economist Wil. Palembang Telp: 0812-7121223 Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE Regional Chief Economist Wil. Bandung Telp: 0812-2379092 Dr. Alimuddin Rizal Riva’i Regional Chief Economist Wil. Semarang Telp: 0813-25359081 Dr. Rudi Purwono, SE, MSE Regional Chief Economist Wil. Surabaya Telp: 0815-9407311 Dr. Marsuki, SE, DEA Regional Chief Economist Wil. Makassar Telp: 0878-80999444 Prof. Dr. I Wayan Ramantha, MM, Ak,CPA Regional Chief Economist Wil. Denpasar Telp: 0812-3801880 Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, MSi Regional Chief Economist Wil. Banjarmasin; Telp: 0813-55499568 Dr. Agus Tony Poputra, SE, Ak, MM, MA Regional Chief Economist Wil. Manado Telp: 0811-4301999 Dr. Sidik Budiono, ME Regional Chief Economist Wil. Papua Telp: 0812-25784968

Ekonomi Global Ruddy N. Sasadara Riset Bisnis & Ekonomi CINA GUNAKAN INSTRUMEN SUKU BUNGA SEBAGAI KEBIJAKAN MONETER TERBARU, STAGNASI EKONOMI GIRING EROPA KE JURANG RESESI Kondisi ekonomi di daratan Cina pada kuartal keempat tahun ini makin tak menentu, dimana sektor manufaktur makin melemah, sehingga pemerintah berpeluang mengubah haluan kebijakan stimulus. Pada akhir November lalu, pemerintah dan bank sentral Cina (PBOC), memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan untuk melonggarkan pengetatan kredit dan mengantisipasi risiko deflasi. Sementara itu, tingkat inflasi yang rendah juga menjadi concern di AS, meskipun pertumbuhan ekonomi mulai solid. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga acuan di AS kemungkinan belum akan dilakukan dalam waktu dekat, walaupun ada perdebatan mengenai hal itu pada Federal Open Market Committee (FOMC) akhir bulan Oktober lalu. Jepang secara tak terduga kembali mengalami kontraksi perekonomian pada kuartal ketiga tahun ini. Kondisi ini setidaknya akan sedikit memaksa pemerintah Jepang untuk menunda kenaikan pajak penjualan tahun depan. Di belahan dunia lain, Eropa semakin terancam oleh resesi. Rendahnya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal ketiga lalu menjadi bukti bahwa zona Euro berpotensi tergiring ke resesi. Kondisi zona Euro tak kunjung

berubah. Pada kuartal ketiga tahun ini, kawasan ini hanya tumbuh 0,6 persen (quarter on quarter), atau 0,8 persen secara tahunan. Lambatnya perekonomian ini justru tidak disebabkan oleh negara-negara yang paling parah krisisnya (seperti Yunani yang perekonomiannya tumbuh lebih cepat dibanding negara zona Euro lainnya, serta Spanyol dan Irlandia yang sedang dalam pemulihan ekonomi), tetapi sebaliknya oleh Jerman sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa yang mengalami perlambatan. Hingga kuartal ketiga lalu, perekonomian Jerman hanya tumbuh 0,3 persen dibanding kuartal sebelumnya, atau 1,2 persen secara tahunan. Jerman sebagai penggerak utama ekonomi zona Euro harus berbuat lebih banyak untuk menstimulasi konsumsi domestik dan investasi. Hal ini akan dapat membantu negara seperti Prancis dan Italia di saat negara tersebut mengalami reformasi struktural. Rendahnya tingkat inflasi di Jerman juga menjadi tanda pelemahan dan sumber penyakit bagi negara-negara sekitar di zona Euro. Hingga Oktober lalu, tingkat inflasi di Jerman hanya 0,5 persen, hal ini juga berimbas pada rendahnya level zona Euro pada waktu yang sama yakni 0,4 persen. Bank sentral AS, The Fed, mulai waspada terhadap tanda-tanda terkait publik dan investor yang kehilangan kepercayaan pada bank sentral dalam menjaga kestabilan harga. Hal ini terjadi di saat pemulihan ekonomi berjalan moderat dengan pertumbuhan upah yang kecil. The Fed yang telah mengakhiri program quantitative easing pada akhir Oktober lalu, saat ini juga menekankan kekhawati-

Desember 2014

ran mereka tentang rendahnya tingkat inflasi. Kondisi ini sempat menimbulkan perdebatan mengenai kenaikan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Namun pada akhirnya telah diputuskan ada penekanan bahwa kenaikan suku bunga acuan akan bergantung pada data ekonomi selanjutnya. Hingga kuartal ketiga lalu, pertumbuhan ekonomi AS mencapai 2,3 persen secara tahunan, sedangkan tingkat pengangguran telah turun dari 5,9 persen pada September menjadi 5,8 persen pada Oktober. Federal Open Market Committee (FOMC) telah sepakat untuk mempertahankan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) pada level 0-0,25 persen. Dalam pertemuan akhir Oktober lalu, secara tersirat suku bunga acuan dapat naik dalam waktu dekat, jika progres pasar tenaga kerja dan tingkat inflasi tercapai lebih cepat. Anjloknya harga-harga di Cina, berpotensi membuat nilai utang gagal bayar (default) melonjak, sehingga dapat menurunkan bisnis dan meningkatkan angka pengangguran. Pada minggu ketiga November lalu, bank sentral Cina, People’s Bank of China (PBOC), mengumumkan pemangkasan suku bunga acuan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan dalam dua tahun terakhir. PBOC memangkas suku bunga acuan untuk pinjaman sebesar 0,4 persen menjadi 5,6 persen. Suku bunga acuan simpanan dengan jangka satu tahun juga dipangkas dari 3 persen menjadi 2,75 persen. Pemerintah dan bank sentral Cina telah mengubah haluan kebijakan menuju stimulus dengan basis lebih luas (broad basis stimulus) dan lebih terbuka terhadap pemangkasan suku

bunga acuan. Langkah pemangkasan suku bunga ini sebenarnya sudah diduga oleh beberapa ekonom terkait rendahnya pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal ketiga lalu, yaitu 7,3 persen (year on year). Sebelumnya, pada September lalu bank sentral sempat menyuntikkan anggaran besar untuk bank-bank nasional terbesar di Cina. Saat itu, beberapa analis percaya bahwa suntikan anggaran tersebut merupakan langkah yang baik dibandingkan dengan stimulus skala besar seperti pemangkasan suku bunga, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Rendahnya tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membuat perekonomian Cina kehilangan momentum sepanjang kuartal keempat tahun ini. Sektor manufaktur yang masih lemah menjadi salah satu alasan mengapa analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina hingga akhir tahun tidak mampu mencapai 7,5 persen, sesuai target, dan hanya akan tumbuh pada laju moderat. Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ) telah mengguyurkan stimulus besar-besaran sejak akhir Oktober lalu guna mengatasi risiko deflasi berkepanjangan. Gubernur BOJ, Haruhiko Kuroda telah mengejutkan pasar finansial dengan penambahan stimulus tambahan sebesar ¥20 triliun menjadi ¥80 triliun. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang setengahsetengah berpotensi memperburuk kondisi ekonomi Jepang. Sementara itu, data penguatan ekspor Jepang bulan Oktober yang dirilis November lalu, sedikit memberi angin segar bagi perekonomian Jepang. Sebab, sepanjang kuartal ketiga lalu, Jepang kembali men-

galami kontraksi ekonomi setelah hanya tumbuh -1,6 persen (quarter on quarter). Namun, kondisi ini sedikit membaik dibanding kuartal sebelumnya yang tingkat pertumbuhan lebih parah yaitu -7,3 persen (quarter on quarter). Kontraksi ekonomi yang terjadi selama dua kuartal berturut-turut tersebut terjadi akibat kenaikan pajak penjualan pada April lalu. Oleh karena itu, pemerintah Jepang, terutama Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, akan terdesak untuk menunda kenaikan pajak penjualan berikutnya. “Sampai saat ini hanya ekonomi Amerika Serikat yang dapat dikatakan dalam kondisi yang relatif stabil membaik. Namun bagi Indonesia, kondisi ini justru bisa memberikan dampak negatif dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar, ditengah kondisi ekonomi Cina yang masih mengkhawatirkan, karena Cina termasuk mitra dagang utama Indonesia”

Berita Domestik Ryan Kiryanto Chief Economist MENGINTIP ARAH PERBANKAN NASIONAL DALAM MASTERPLAN JASA KEUANGAN INDONESIA Upaya otoritas perbankan mengurangi jumlah bank di Indonesia belum surut. Setelah Bank Indonesia (BI) menciutkan jumlah bank lewat program Arsitektur Perbankan Indonesia, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelurkan rencana baru. OJK akan merampingkan jumlah bank lewat program Masteplan Jasa Keuangan

2

Desember 2014

Indonesia atau MPJKI. Targetnya pun tak kepalang tanggung. Dalam tempo 10 tahun mendatang, jumlah bank akan menyusut hingga 50 persen dari jumlah saat ini. Itu artinya, dengan jumlah bank yang eksis di Indonesia saat ini sebanyak 119 bank, di tahuntahun mendatang, jumlah yang tersisa 59 hingga 60 bank saja. Hitungan OJK, jumlah tersebut ideal bagi industri perbankan nasional yang saat ini dianggap terlalu gemuk. Target jumlah bank itu tercantum di MPJKI yang rencananya terbit awal tahun 2015," ujar Gandjar Mustika, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Penyusutan jumlah bank, rencananya akan dilakukan lewat merger, akuisisi dan konsolidasi. Salah cara yang akan ditempuh OJK adalah pemberian insentif. Otoritas pengatur sekaligus pengawas industri keuangan ini akan membolehkan investor asing memiliki lebih dari 40% saham bank lokal. Syaratnya, investor wajib mengakuisisi lebih dari satu bank, dari tujuh bank yang memiliki tata kelola perusahaan (GCG) rendah. Gambarannya begini. Setelah mengakuisisi satu bank, investor berkewajiban mengakuisisi dua atau tiga bank lagi untuk dimerger. Jika syarat ini dipenuhi, investor berhak menggenggam saham lebih dari 40 persen. Masterplan ini juga akan menjadi cetak biru bagi seluruh bank, termasuk bank milik pemerintah (BUMN). Khusus BUMN, OJK kini sedang memproses penetapan bank yang bakal mewakili Indonesia di peta perbankan ASEAN atau biasa disebut Qualified Asean Bank (QAB). Sejauh ini konon sudah ada calonnya. Lewat MPJKI pula, OJK juga menginginkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD)

membesar, khususnya terhadap perekonomian daerah. OJK ingin tercipta aliansi strategis antar BPD, semisal dalam wujud konsolidasi likuiditas dan permodalan. Dimungkinkan juga bank swasta membeli saham BPD sepanjang pemerintah daerah menyetujui. Terkait rencana OJK di atas, beberapa bankir berpendapat berbeda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju berdalih bahwa pemangkasan jumlah bank tidak serta merta mendorong bisnis bank. Sebab, persaingan antar bank tetap ketat. Sementara yang setuju berdalih pengurangan jumlah bank adalah tepat. Sebab, jumlah bank yang ada saat ini terlalu banyak. (*)

Pojok Regional Parulian Simanjuntak RCE Wilayah Medan SEKTOR MARITIM SUMATERA UTARA: BERPOTENSI TAPI LESU Sejalan dengan program pembangunan pemerintahan JokowiJK yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, dengan kondisi yang ada saat ini maka pemerintah provinsi Sumatera Utara masih harus banyak berbenah untuk mempersiapkan diri ke arah yang diinginkan karena masih banyaknya hambatan dan masalah yang ditemukan dalam Sektor Kemaritiman (Perikanan dan Kelautan) di Sumatera Utara. Infrastruktur tempat pelelangan ikan (TPI) dan keberadaan hutan mangrove yang hanya tersisa

25% di Sumatera Utara (Sumut) merupakan masalah besar untuk mengikuti kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 29 unit TPI milik pemerintah saat ini vakum atau tidak melakukan kegiatan. Padahal, keberadaan TPI penting untuk menjaga harga ikan produksi nelayan tradisonal. Nelayan terpaksa menjualnya ke TPI milik swasta yang sudah tentu akan terjadi monopoli harga. Produksi tangkapan nelayan menurun. Hal itu dikarenakan pencemaran laut, kerusakan terumbu karang dan kondisi hutan mangrove yang kritis. Padahal, potensi laut di Sumut sangat besar dengan garis pantai sekitar 11.300 kilometer di pantai Barat dan Timur. Memprihatinkan ketika ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di Sumut harus dikirim dulu ke Singapura dalam bentuk mentah dan diolah di Singapura baru diekspor kembali ke negara lain. Hal ini dilakukan karena belum cukupnya teknologi yang ada di Sumut untuk melakukan hal tersebut. Harus ada teknologi yang mampu mengatasi masalah ini agar ikan diolah atau dipacking dulu di Sumut baru diekspor ke luar. Masalah yang dihadapi oleh sektor kemaritiman di Sumut juga masih ditambah dengan belum terealisasinya sebagian besar anggaran untuk membiaya beberapa program yang telah dicanangkan di APBD. Hingga Oktober 2014, serapan anggaran belanja langsung Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan pada APBD 2014 baru terealisasi sekitar Rp5 miliar lebih atau 25,22% dari total anggaran sebesar Rp21 miliar lebih. Kondisi ini

3

Desember 2014

akan memperlambat pertumbuhan sektor pertanian dan kelautan Kota Medan khususnya dan Sumut pada umumnya. Realisasi itu diungkap Kadis Distanla Kota Medan, Ahyar, kepada Komisi D DPRD Kota Medan pada rapat dengar pendapat evaluasi Triwulan III APBD TA 2014 di Gedung DPRD Kota Medan. Disamping itu, investasi yang dilakukan di Sektor Perikanan dan Kelautan juga masih belum memuaskan atau cukup berarti untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Rendahnya potensi perikanan di Sumut berbanding lurus dengan laju investasi di sektor ini lebih dari tiga dekade terakhir. Saat ini, minat investor untuk melemparkan modalnya di sektor perikanan tercatat masih lesu. Berdasarkan data yang ada, sejak 1995, realisasi investasi asing di sektor perikanan tidak lebih dari US$25 juta. Tercatat, hanya ada lima investor yang baru merealisasikan investasi mereka, salah satunya Aquafarm Nusantara yang bergerak dalam budidaya dan pengolahan ikan di kawasan Danau Toba. Padahal, dalam kurun waktu tersebut, paling tidak ada 17 investor asing yang melirik potensi perikanan di daerah ini. Begitu juga investasi dari investor lokal. Saat ini, tercatat tidak lebih dari lima industri yang bergerak dalam budidaya dan pengolahan ikan dan udang, mulai dari industri pengalengan, cold storage, hingga budidaya tambak. Realisasi investasi lokal pun tercatat sangat rendah karena tak lebih dari Rp200 miliar. Angka ini berdasarkan perizinan yang mereka buat melalui BPMP, kemungkinan besar ada perusahaan atau investor yang mengurus izin di dinas-dinas terkait

seperti Dinas Perikanan atau Disperindag untuk keperluan eksporimpor. Melihat kondisi seperti itu, investor yang ingin membangun perusahaan atau membangun industri pengolahan di daerah ini berpikir dua kali karena ketidakpastian pasokan. Berbeda dengan Aquafarm yang sejak dulu telah melakukan budidaya dan pengolahan sehingga mereka mampu berkonsentrasi di pasar ekspor, khususnya ikan dan udang air tawar. Meski investasi di sektor ini lesu, ekonomi masyarakat dari sektor perikanan tetap tinggi. Ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang membudidayakan ikan mas dan ikan hias yang banyak diburu konsumen. Meski tak berskala besar, tapi karena banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor ini. potensi kelautan Sumut juga masih dibilang cukup baik meski tak sebanyak daerah lain. Salah satunya daerah hasil tangkapan nelayan di Belawan yang cukup tinggi. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, banyak juga eksportir yang mulai mengirim ikan dan udang ke luar negeri. (*)

Bernadette Robiani RCE Wilayah Palembang RENCANA INVESTASI DI PROVINSI JAMBI DAN KINERJA INVESTASI DI SUMATERA SELATAN Investor asal Tiongkok tertarik untuk membangun pabrik baja di kawasan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang baru saja d ilaku kan pemanc angan tian g pancang pertama. Dua investor asal negeri Tirai Bambu perwakilan dari PT. Mega Top Inti Selaras (Fuhai

Grup) telah menyisir Sungai Batanghari untuk melihat potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi. Fuhai grup merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang industri logam yang berpusat di Beijing, Tiongkok. Perusahaan Fuhai Grup juga tersebar di ASEAN, Rusia dan Afrika. Fuhai juga telah memiliki anak perusahaan baja. Menurut perwakilan dari PT. Mega Top Selaras, Fuhai grup berencana mendirikan perusahaan baja di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilokasi Pelabuhan Ujung Jabung. Provinsi Jambi dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pengolahan biji besi dan logam. Dengan mulai terbangunnya pelabuhan samudera Ujung Jabung, Provinsi Jambi akan masuk ke dalam jalur sutera perdagangan Tiongkok dan memegang peranan penting untuk perekonomian Sumatera. Pembangunan pabrik diperkirakan bisa meyerap tenaga kerja sekitar 20 ribu orang ditambah tenaga kerja tidak langsung. Untuk memenuhi kebutuhan lahan, menurut Gubernur Jambi, telah dicadangkan lahan seluas 4.200 ha, dan 101 ha diantaranya telah dibebaskan, sementara 100 ha lagi tahun depan bakal menyusul untuk dibebaskan. Rencana investasi Fuhai Grup untuk membangun pabrik baja di kawasan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung Jambi, akan menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah. Rencana untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam akan memberikan nilai tambah bagi provinsi Jambi. Rencana untuk menggunakan tenaga kerja lokal akan menjadi solusi pengurangan

4

Desember 2014

pengangguran dan sumber peningkatan pendapatan. Keberadaan pabrik baja ini nantinya akan memunculkan investasi-investasi lainnya. Dengan demikian akan ada efek domino dari realisasi investasi ini dalam bentuk multplier effect yang akan meningkatkan antara lain pen dapatan dae rah / PDRB , penyerapan tenaga kerja dan faktorfaktor produksi lainnya, pendapatan per kapita dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap menjadi incaran para pebisnis yang ingin berinvestasi dalam berbagai sektor meski kondisi perekonomian sempat sulit. Itu terlihat dari kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumsel yang masih mampu membukukan nilai investasi cukup baik meski nyatanya belum sesuai target. Menurut Kepala BP3MD Provinsi Sumsel, nilai investasi yang masuk sepanjang periode Januari-September 2014 adalah sebesar Rp6,79 triliun, dari target investasi sebesar Rp16,2 triliun. Investasi di provinsi Sumsel masih didominasi (mencapai 60 persen) oleh sektor sekunder seperti industri pengolahan hasil perkebunan karet dan sawit, pertambangan, dan makanan. Investasi di sektor primer mencapai 30 persen dari total investasi, yakni di industri hulu seperti perkebunan dan pertambangan. Sebanyak 10 persen adalah investasi di sektor tersier seperti konstruksi, perhotelan, perdagangan. Tingginya investasi di provinsi Sumsel untuk sektor sekunder khususnya industri pengolahan terkait

den gan sum ber daya a lam menggambarkan bahwa ada perluasan mata rantai produksi, mengingat bahwa sektor pertanian masih memberikan kontribusi dominan terhadap pertumbuhan PDRB Sumsel sebesar 8,2 persen di Triwulan II tahun 2014, sementara sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 2,4 persen. Kesinambungan produksi di industri pengolahan akan memberikan backward linkage (keterkaitan ke belakang) ke sektor pertanian dan pertambangan, dan memberikan forward linkage (keterkaitan ke depan) ke sektor perdagangan, jasa dan sektor lainnya. Semakin panjang mata rantai produksi dan semakin kuat dan luas keterkaitan yang d i t im bu lkan m aka a ka n: ( 1 ) meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daerah melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi yang tersedia; (2) meminimalkan dampak ketidakstabilan harga komoditi pertanian/perkebunan; (3) mempersempit celah aliran produk impor di pasar domestik.

ke si n a m bu n g a n pr od u k si d a n pemasaran di industri pengolahan utamanya yang mengolah komoditi pertanian dan pertambangan dengan; (1) mengawasi mata rantai produksi dan distribusi untuk meminimalkan rent-seeking; (2) menjaga iklim investasi khususnya terkait dengan birokrasi, kualitas infrastruktur dan ketenagakerjaan; (3) melakukan ker jasama den gan lembaga perbankan untuk mempermudah akses pembiayaan atau permodalan.

Rencana investasi pembangunan pabrik baja di provinsi Jambi perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan penduduk Jambi. Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemprov Jambi antara lain; (1) jumlah dan kualitas infrastruktur; (2) jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan; (3) dukungan dari masyarakat agar tumbuh sense of belonging; (4) akses pembiayaan. Hal lain yang perlu diantisipasi oleh pemprov Jambi adalah terkait dengan isu lingkungan dan tidak adanya trade off dengan pelaksanaan program lain khususnya yang terkait dengan kemaritiman.

Presiden baru Jokowi mencanangkan 9 program prioritas (Nawa Cita) dan mulai dilaksanakan dalam situasi tren perekonomian n a si on a l y a n g m e le m ah d a n kesenjangan yang lebar (Gini ratio t ahu n 2 013 m enc ap ai 0,4 1) . I n di k a s i n y a , r e a li sa si t a r g e t pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2014 tidak akan tercapai. Tantangan mengefektifkan program Nawa Cita pada tahun 2015 melalui peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar global terkendala oleh kelemahan struktural sisi produksi atau supply ditambah keterbatasan infrastruktur. Fokus jenis industri unggulan dan komoditas

Pemprov

Sumsel perlu menjaga

Bagi perbankan, rencana investasi Fuhai Grup di Jambi dan investasi di sektor industri pengolahan di Sumsel in merupakan peluang bisnis dalam menyalurkan dana kredit dan pengumpulan Dana Pihak Ketiga, terutama ke usaha-usaha turunannya dan sektor-sektor terkait. (*)

Rina Indiastuti RCE Wilayah Bandung NAWA CITA PRESIDEN JOKOWI DAN BISNIS PERIKANAN KELAUTAN DI INDRAMAYU

5

Desember 2014

tertentu menjadi saran untuk merintis peningkatan produktivitas dan daya saing. Dalam Nawa cita, lapangan usaha yang terkait maritim dan akan didorong dikembangkan adalah bisnis perikanan kelautan. Negara yang memiliki beribu kepulauan yang dikelilingi laut merupakan kekuatan supply. Seandainya presiden baru mampu m e n g a k se le r a si p e m b a n g u n a n infrastruktur pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan, bandara, dan jalan raya serta membangun SDM pada lapangan usaha prioritas, maka cita-cita mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sektor maritim menjadi mudah direalisasikan oleh para pelaku bisnis. Namun jika keterbatasan infrastruktur berlanjut maka akan memunculkan kesulitan bar u un tu k men ca pa i tar ge t pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 7% (bandingkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tercantum dalam APBN 2015 sebesar 6%). Da la m si tu a si ke t er b a ta san infrastruktur untuk mendukung optimalisasi nilai bisnis perikanan kelautan, berikut akan diuraikan kinerja subsektor perikanan di Kabu paten In dram ay u y an g

merupakan lapangan usaha unggulan dan prospektif karena mencatat share d a n pe r t u m buh a n PDR B da n penyerapan kredit yang relatif tinggi selama 3 tahun terakhir ini. Potensi pengolahan ikan laut di kabupaten Indramayu di antaranya rajungan, bawal, cumi-cumi, sirip hiu, kakap merah, tulang hiu, kepiting, tenggiri, teri, jambal roti, ebi dan olahannya. Sedangkan potensi perikanan darat terdapat pada udang windu, bandeng dan olahannya. Lokasi usaha di kecamatan Sukra dan Krankeng. Share lapangan usaha perikanan di kabupaten Indramayu pada tahun 2012 sebesar 9,54% ternyata belum mampu menarik pembiayaan kredit perbankan karena share kreditnya baru 3,96% pada tahun 2013. Yang harus diwaspadai, pertumbuhan kredit selama 20102012 telah memunculkan risiko kredit atau NPL. Artinya, potensi bisnis perikanan yang besar menjadi tidak dapat di ekonomisasikan karena kurangnya dukungan infrastruktur. Bisnis perikanan saat ini membutuhkan dukungan infrastruktur tidak hanya kapal tangkap ikan namun juga memerlukan pangkalan pendaratan ikan dan pasar lelang ikan

TABEL 1. KINERJA SUBSEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Indikator Share Nilai Tambah Sektor Pertanian 2012 thd PDRB Kabupaten

NIlai 13.86%

Share Nilai Tambah subsektor Perikanan 2012 thd PDRB Kabupaten

9.54%

Pertumbuhan subsektor Perikanan 2010-2012 Kabupaten Indramayu

4.24%

Share kredit subsektor Perikanan 2013 thd total kredit Kabupaten

3.96%

Pertumbuhan kredit Perikanan 2011-2013 Kabupaten Indramayu

30.18%

Collectibility kredit perikanan tahun 2011

100%

Collectibility kredit perikanan tahun 2012

98.87%

Collectibility kredit perikanan tahun 2013

94.75%

yang higienis. Hal lain, untuk menjaga nilai atas hasil ikan yang ditangkap maka diperlukan rantai usaha yang mengolah tangkapan berbagai jenis ikan. Tumbuhnya usaha pengolahan hasil ikan di Indramayu mempunyai prospek asalkan mampu mengolah ikan yang higienis. Saat ini, produk olahan hasil ikan semakin beragam dan tumbuh. Para pelaku usaha skala kecil menengah tercatat cukup banyak. Sebagai penutup, 1. Eksekusi program Nawa Cita utamanya peningkatan produktivitas dan daya saing usaha perikanan memerlukan prasyarat kecukupan infrastruktur dan penumbuhan bisnis sepanjang value chain. 2. Terbatasnya infrastruktur menjadi salah satu penyebab peningkatan risiko kredit atau NPL saat pertumbuhan kredit terlalu tinggi untuk subsektor perikanan di Indramayu. (*)

Alimuddin Rizal Riva’i RCE Wilayah Semarang POTENSI DAN KENDALA SEKTOR PERIKANAN LAUT DI JAWA TENGAH Satu dari prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2015 adalah untuk menguatkan Bangsa Indonesia pada Sektor Maritim, sehingga sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk fokus pada kebijakan ini agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memprioritaskan arah pembangunan. Oleh karenanya, pemerintahan pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota harus sudah mu-

6

Desember 2014

lai mengidentifikasi sumberdaya dan kapabilitas daerahnya untuk bersama mewujudkan visi tersebut secara bertahap dengan tanpa “merusak” RPJMP dan RPJMD wilayah masingmasing, termasuk juga di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Karena letak geografisnya, Jateng memiliki potensi dua wilayah kelautan, yaitu Laut Pantai Utara dan Laut Pantai Selatan. Kedua wilayah pantai ini memberikan potensi yang luas dan banyak antara lain: sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, sektor jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi lepas laut terutama pada kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kehutanan pesisir, perdagangan hasil laut, pelayaran, dan pariwisata. Jadi, sepanjang pantai utara dari Ujung Rembang sampai dengan Tegal dan Brebes, serta di pantai selatan sampai dengan Cilacap terbentang potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Untuk potensi Perikanan Tangkap Laut, Jawa Tengah memiliki sembilan pelabuhan perikanan pantai yaitu : 1. Pelabuhan Asemdoyong di Kabupaten Pemalang 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo di Kabupaten Pati. Bajomulyo terletak di desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa di KarimunJawa (Jepara). 4. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak terletak pada di Dukuh Kongsi Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan luas 3,9 ha dengan panjang pantai 34,1 km. Perairan Morodemak merupakan laut tempat muara dari Sungai Tun-

tang Lama. Perikanan Pantai Tegalsari; Pelabu5. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanhan Perikanan Pantai Tegalsari berglor; PPP Klidanglor adalah salah lokasi di Pesisir Pantai Utara Laut satu dari sembilan Pelabuhan PeriJawa, tepatnya di Jln. Blanak No. kanan Pantai di Jawa Tengah, yang 10 C Kelurahan Tegalsari, Kec. merupakan Unit Pelaksana Teknis Tegal Barat Kota Tegal. Dinas pada Dinas Kelautan dan Peri9. Pelabuhan Perikanan Pantai kanan Provinsi Jawa Tengah yang Wonokerto; Pelabuhan Perikanan berlokasi di Desa/Kelurahan KaranPantai Wonokerto terletak di desa gasem Utara Kec./Kab. Batang. Tratebang Kecamatan Wonokerto 6. Pelabuhan Perikanan Pantai TasiKabupaten Pekalongan kagung; Pelabuhan Perikanan PanKe sembilan tempat pelabuhan tai Tasikagung Rembang 7. P e l a b u h a n TABEL 2. PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP JAWA TENGAH Perikanan Produksi Laut Pantai TaProduksi Produksi wang; Secara Tahun Perikanan PUD Pantai Pantai Tangkap Total administratif Utara Selatan Pelabuhan 2005 184.014,2 8.572,3 192.586,5 16.176,9 208.763,4 Perikanan 2006 165.353,6 12.628,3 177.981,9 16.720,4 194.702,3 Pantai Ta2007 143.311,3 10.387,1 153.698,4 15.992,0 169.690,4 wang terletak 2008 163.482,6 11.348,1 174.830,7 34.443,8 209.274,5 di Dukuh Tawang, Desa 2009 178.627,2 17.008,6 195.635,8 18.565,8 214.201,6 Gempolsewu, 2010 207.099,8 5.535,4 212.635,2 15.950,6 228.585,8 Kecamatan 2011 227.741,5 23.779,3 251.520,8 19.082,4 270.603,2 Rowosari, 2012 229.310,2 26.782,8 256.093,0 19.459,6 275.552,6 Kabupaten 2013 204.439,0 19.789,7 224.228,7 19.465,8 243.694,5 Kendal. Total 216.659,8 16.281,2 232.941,1 18.945,4 251.886,5 8. P e l a b u h a n TABEL 3. NILAI PRODUKSI PERIKANAN DI JATENG (Rp.JUTA) Nilai Produksi Laut Tahun

Pantai Utara

2005

727.843

2006 2007

Pantai Selatan

Nilai Produksi PUD

Total

Produksi Perikanan Tangkap

Total Nilai Produksi Perikanan

90.607

818.451

103.727

922.178

922.178

671.290

79.691

750.981

113.873

864.854

864.854

646.668

117.978

764.646

121.269

885.915

885.915

2008

77.151

140.187

217.338

129.043

346.381

346.381

2009

888.207

231.827

1.120.034

160.682

1.280.716

1.280.716

2010

1.103.863

101.574

1.205.437

174.222

1.379.659

1.379.659

2011

1.257.022

228.120

1.485.141

187.229

1.672.370

1.672.370

2012

1.353.894

324.880

1.678.775

209.155

1.887.930

1.887.930

2013

1.312.455

516.190

1.828.645

210.167

2.038.813

2.038.813

Total

13.783.693

2.535.126

16.318.819

2.138.588

18.457.407

18.457.407

Sumber: Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah, 2014

7

Desember 2014

perikanan pantai tersebut berfungsi utama sebagai tempat memfasilitasi dermaga bagi para nelayan tangkap, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta penyediaan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh para nelayan maupun pedagang ikan, pemilik perahu, serta seluruh pemangku kepentingan ikan tangkapan di laut. Jadi, pelabuhan ini merupakan sarana penting untuk menjalankan transaksi di sektor ini. Kendala utama yang masih ditemui adalah fasilitas di TPI yang belum memadai, minimnya ketersediaan cold storage untuk penyim-

panan ikan, fasilitas sarana parkir kendaraan pengangkut yang kurang, kualitas jalan menuju TPI, serta masih banyak lagi.

serta situasi dan kondisi alam. Secara umum, nilai Produksi ikan dari Pantai Utara lebih tinggi dibanding pantai selatan.

Dari Pelabuhan Perikanan Pantai tersebut dihasilkan berbagai jenis ikan tangkapan, dan perkembangannya dapat di lihat di Tabel 2. Sedangkan nilai produksi yang dicapai oleh nelayan selama 16 tahun terakhir di pelabuhan wilayah Jawa Tengah dapat dilihat di Tabel 3. Nilai produksi ini relatif berfluktuasi akibat pengaruh jumlah hasil produksi maupun karena perubahan harga ikan

Sementara itu, apabila dihitung dari jumlah tangkapan dan nilai produksi dibagi dengan jumlah nelayan, maka penghasilan nelayan per bulan hanya mencapai antara Rp1 Juta Rp1,3 juta rupiah. Jumlah yang diperoleh ini nampak masih belum memadai jika dibanding dengan profesi lain, risiko yang ditanggung oleh nelayan saat melaut, atau bila dibandingkan dengan Upah Minimim Regional. Perhitungan penghasilan per bulan dari para nelayan dapat dilihat di Tabel 4.

TABEL 4. PENGHASILAN NELAYAN DI PERAIRAN DI JATENG Tahun 2005

Nilai Produksi (Rp.ribu)

Jumlah Nelayan (0rang)

818.450.925

190.042

Penghasilan Per Tahun (Rp/Kap/ Tahun) 4.306.684

Penghasilan Per Gro bulan (Rp/Kap/ wth (%) Bulan) 430.668

4% 34%

2006

750.981.043

130.595

5.750.458

575.046

2007

764.646.088

121.765

6.279.687

627.969

9%

2008

217.338.200

121.807

1.784.283

178.428

-72%

2009

1.120.034.374

132.177

8.473.746

847.375

375%

2010

1.205.437.175

151.849

7.938.394

793.839

-6%

2011

1.485.141.319

152.799

9.719.575

971.957

22%

2012

1.678.774.528

158.899

10.565.041

1.056.504

9%

2013

1.828.645.190

152.124

12.020.754

1.202.075

14%

TABEL 5. ARMADA PENANGKAPAN LAUT DI JATENG

TABEL 6. JUMLAH NELAYAN DI JATENG

4.658

26.597

2008

111.807

Nelayan Laut Pansela (Orang) 10.205

2006

45

15.337

3.880

19.262

2009

120.670

11.507

132.177

2007

45

15.026

3.427

18.498

2010

134.647

17.202

151.849

2008

45

15.040

3.427

18.512

2011

134.876

17.923

152.799

2009

45

17.354

3.628

21.027

2012

140.886

18.013

158.899

2010

207

19.331

3.934

23.472

2011

69

19.514

4.109

23.692

2013

134.126

17.998

152.124

2012

69

20.540

4.087

24.696

2013

45

21.529

4.220

25.794

Perahu Motor Tanpa Tahun Motor Tempel (Unit) (Unit) 2005 674 21.265

KM (Unit)

Total (unit)

Tahun

Nelayan Laut Pantura (Orang)

Sumber: Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Total (Orang) 122.012

Untuk melaksanakan penangkapan ikan ini para nelayan mengggunakan tiga jenis angkutan laut, yaitu perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal bermotor. Sampai dengan tahun 2013, jumlah nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor hanya berjumlah 45 unit, dan kini semakin beralih ke perahu motor agar jangkauan nelayan menjadi lebih luas dan jauh di laut lepas. Namun, secara keseluruhan kapasitas perahu motor nelayan masih kecil atau sedang, jadi jangkauannya tidak seluas nelayan dari luar negeri yang juga telah dilengkapi dengan alat tangkap yang lebih canggih. Jadi, daya saing para nelayan Jateng dengan para nelayan asing jauh tertinggal, bisa terlihat dari hasil tangkapan. Belum lagi fenomena yang sering terjadi adalah para nelayan menjual hasil tangkapannya di laut lepas, dengan alasan harga lebih bagus karena ikan lebih fresh dibandingkan jika ikan disimpan di kapal dengan sistem penyimpanan ikan (pendinginan) yang tidak memadai. Secara rinci, data tentang

8

Desember 2014

penggunaan perahu motor dan tidak bermotor tertera pada Tabel 5. Jumlah nelayan tangkap di Jawa Tengah tidak lebih dari 1 persen penduduk Jawa Tengah yang kurang/ lebih berjumlah 33 juta jiwa, atau sekitar 152 ribu jiwa pada 2013. Angka ini menunjukkan bahwa profesi nelayan relatif sedikit dibandingkan dengan profesi sektor pertanian lainnya yang ada di daratan. Itupun jumlah nelayan yang bekerja secara profesional atau dalam artian beroperasi secara komersial dan berorientasi bisnis tidak mencapai 10%. Perkembangan jumlah nelayan di Jateng dari tahun ke tahun juga relatif rendah pertumbuhannya, yaitu hanya sebesar 1,56% pada periode 2008-2013. Situasi ini tentu tidak menunjang produktivitas pada sektor ini. Tabel 6 menunjukkan perkembangan jumlah nelayan di Jateng. Berdasarkan kondisi empiris yang ada di provinsi Jawa Tengah, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Jawa Tengah memiliki potensi kelautan khususnya perikanan tangkap yang cukup besar dan luas, namun, jumlah nelayan, sarana pelabuhan, kapal nelayan dan sarana tangkap masih relatif belum memadai untuk meningkatkan jumlah produksi mencapai optimal. Apalagi jika harus bersaing dengan kapal nelayan asing yang memiliki kapasitas jelajah dan sarana tangkap dan penyimpanan hasil tangkapan yang lebih canggih, besar dan modern. Bila situasi dan kondisi nelayan dan infrastruktur utama dan penunjang dari perikanan laut ini tidak diperbaiki atau disiapkan terlebih dahulu, maka meskipun kapal asing ditangkapi tetap saja nelayan dalam negeri tidak mampu mengopti-

malkan tangkapannya karena keterbatasan sarana. Oleh karenya, pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota harus membuat perencanaan yang terintegrasi agar penanganan daya saing di sektor ini serta kemampuan mengoptimalkan hasil dan keuntungan dari sektor ini dapat berjalan simultan dan berkelanjutan. (*)

Rudi Purwono RCE Wilayah Surabaya PENGEMBANGAN POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA TIMUR UPAYA MENDUKUNG PENCAPAIAN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL Indonesia sebagai negara maritim dengan lautan yang luas tentu terkandung di dalamnya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi kelautan ini harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penguatan kelautan Indonesia tidak hanya mencegah terjadinya illegal fishing, tetapi juga melakukan peningkatan kemampuan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, penegakan hukum, dan pelestarian alam. Menurut Pemerintah Propinsi Jawa Timur, potensi perikanan tangkap di Jawa Timur sangat besar. Potensi perikanan tangkap untuk wilayah Laut Utara Jawa sebesar 263.587 ton, dengan pemanfaatan mencapai 95,26%. Sedangkan potensi Laut Selatan Jawa dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sebesar 297.444 ton dengan pemanfaatan masih sebesar 38,35%. Jumlah nelayan di Jawa Timur sebanyak 226.303 orang dan jumlah pembudidaya sebanyak 223.133 orang. Pada tahun 2013, jumlah armada baik laut dan perairan umum masingmasing sebesar 58.440 unit dan 2.498

unit, sehingga Jawa Timur secara total mempunyai 60.938 unit armada. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 57.993 unit armada. Pada tahun 2013, produksi perikanan Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 7,11% terhadap nasional. Di mana pada tahun 2013 produksi perikanan Jawa Timur mencapai sebesar 1.390.979 ton, sedangkan produksi nasional sebesar 19.560.000 ton. Produksi perikanan ini didapatkan dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap Jawa Timur sebesar 395.047 ton atau 6,74% terhadap produksi perikanan tangkap nasional. Untuk produksi perikanan budidaya sebesar 995.962 ton atau sebesar 7,27% dari perikanan budidaya nasional. Sedangkan untuk produksi ikan hias di Jawa Timur mencapai 685.200.000 ekor atau senilai Rp604,2 miliar dengan kontribusi sebesar 60,26% terhadap produksi ikan nasional. Nilai ekspor hasil perikanan Jawa Timur pada tahun 2013 senilai USD1.3 miliar, memberikan kontribusi sebesar 31,1% dari ekspor nasional. Untuk potensi garam rakyat, volume produksi untuk Jawa Timur sebesar 661.654 ton atau sebesar 63,56% dari produksi nasional. Pada tahun 2014, produksi perikanan tangkap Jawa Timur diupayakan sebesar 398.827 ton, sedangkan untuk perikanan budidaya diupayakan mencapai 1.028.275 ton dan produksi garam rakyat sebesar 1.080.000 ton. Dan nilai Ekspor hasil perikanan Jawa Timur untuk tahun 2014 diupayakan mencapai nilai USD1.6 miliar (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2014). Dalam upaya peningkatan produksi tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan produksi

9

Desember 2014

perikanan tangkap melaksanakan program modernisasi alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan; bantuan alat tangkap yang lebih produktif dan ramah lingkungan; penyempurnaan dan operasional sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; fasilitas percepatan perijinan; dan diversifikasi usaha nelayan. Untuk peningkatan produksi perikanan budidaya dilaksanakan program pakan mandiri; peningkatan produksi perikanan budidaya; penerapan sistem jaminan mutu perikanan budidaya dan optimalisasi fungsi UPTD. Untuk peningkatan produksi garam rakyat dilaksanakan program bantuan perbaikan sarana dan prasarana tambak garam; bantuan bahan aditif untuk perbaikan mutu garam; pengembangan produksi garam skala rumah tangga bagi perempuan pesisir. Sedangkan untuk memacu kinerja ekspor maka dilaksanakan program pameran, HC online, apresiasi standar mutu dan standar kelayakan pengolahan. Penguatan dari sisi konsumsi dilakukan dengan kampanye gemar ikan sehingga diharapkan tahun 2014 konsumsi ikan Jawa Timur mencapai 27,57 Kg/Kap/Tahun. Selanjutnya dari sisi pelestarian alam dan lingkungan yang selanjutnya dapat mendukung peningkatan produksi ikan yaitu dilaksanakan program konservasi dan rehabilitasi lingkungan (terumbu karang dan mangrove), pengkayaan SDI (pengkayaan laut dan PUD serta rumah ikan), dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan SDI (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2014). Tahun 2015 dengan isu strategis terkait kemandirian pangan, Blue Economy dan Masyarakat Ekonomi ASEAN maka telah disusun kebijakan terkait pengembangan perikanan

budidaya; pengembangan perikanan tangkap; pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; pengelolaan kelautan, pesisir dan pengawasan. Strategi yang dilaksanakan adalah peningkatan SDM perikanan dan kelautan; penerapan teknologi dibidang perikanan dan kelautan; fasilitas sarana dan prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2014). Dengan kebijakan dan strategi ini diharapkan ke depan Jawa Timur mampu berkontribusi besar terhadap pencapaian kemandirian pangan nasional dari subsektor perikanan (selama ini Jawa Timur sudah berkontribusi besar terhadap upaya kemandirian pangan dari subsektor makanan pokok). Pemenuhan kebutuhan pangan dari subsektor perikanan selain ikan maka potensi seperti rumput laut, udang dan mutiara juga menjadi fokus pengembangan. Dan yang paling penting kebijakan dan strategi tersebut mampu meningkat kesejahteraan nelayan, pembudidaya, petambak, dan semua pelaku di subsektor perikanan di Jawa Timur. (*)

Marsuki RCE Wilayah Makassar KEBIJAKAN HULU-HILIR PEMPROV MENJADIKAN SULSEL SEBAGAI PRODUSEN KAKAO TERBESAR DI INDONESIA Komoditas kakao memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel), terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Komoditas kakao ini sama seperti peranan tambang di Kalimantan. Selama ini ekspor komoditi ini merupakan sumber devisa kedua terbesar setelah nikel.

Walaupun demikian, sebenarnya sejak 2009 produksi kakao Sulsel mulai mengalami penurunan seiring usia tanamannya yang menjadi tua, selain itu juga banyak tanaman yang terserang berbagai penyakit yang mengakibatkan produktivitas menurun atau bahkan ada yang mati. Sehingga dapat dikatakan produksi kakao Sulsel saat ini masih berkisar atau stagnan pada angka 150.000 ton setiap tahun. Oleh karena itu sejak beberapa tahun terakhir Pemprov Sulsel terus berupaya dengan berbagai cara dan strategi untuk kembali menjadikan Sulsel sebagai produsen terbesar kakao di Indonesia, dengan menargetkan produksi kakao Sulsel akan mencapai angka produksi 320.000 ton pada tahun 2018. Jika mengacu pada angka rata-rata produksi nasional yang mencapai 450.000 ton per tahun, 70% di antaranya merupakan kontribusi dari Pulau Sulawesi. Dan dari total kontribusi Sulawesi, sekitar 62% adalah kakao dari Sulawesi Selatan. Kebijakan utama yang dilakukan Pemprov Sulsel bermuara pada pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Sulsel, melalui peremajaan, rehabilitasi tanaman, dan intensifikasi. Sayangnya Gernas Kakao yang sudah dilakukan sejak 2009 belum mencakup semuanya, baru mencapai sekitar 30% dari luas tanaman yang ada di Sulsel. Pemprov Sulsel sudah menanam hampir 19 juta pohon kakao yang disebar kepada para petani, dengan luas lahan yang kini ditanami mencapai 250.670 hektar pada 16 kabupaten, yang sekaligus dijadikan sebagai sentra pengembangan kakao, khususnya di lahan-lahan kritis yang memang cocok untuk ditanami kakao. Pemprov. berharap Gernas Kakao

10

Desember 2014

dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru dengan instrument kebijakan yang lebih banyak lagi. Karena Pemprov percaya bahwa produksi kakao sangat strategis dan menjaminan akan dapat membantu kebijakan pemerintah nasional untuk mengentaskan kemiskinan karena penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kakao tersebut sangat besar di Sulsel. Saat ini ada 69.000 petani kakao yang menggantungkan hidupnya pada tanaman kakao. Melalui perayaan Hari Kakao Nasional-2014 baru-baru ini yang dipusatkan di Makassar, Pemprov berharap dapat menjadi pemicu kinerja untuk memperbaiki industri hulu dan hilir kakao guna menghadapi terbukanya perekonomian nasional dan daerah dalam era pasar bebas Asean pada tahun 2015. Dalam kesempatan itu, Pemprov Sulsel meminta dukungan dari kementerian terkait untuk mensukseskan program Pemrpov dan Pemda di Sulsel, agar ke depan Indonesia menjadi produsen kakao terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Selain kebijakan di sektor hulu, yaitu penanaman kakao, selama ini Pemprov juga giat mengembangkan kakao di sektor hilir, dengan usaha keras menawarkan kepada para investor luar negeri untuk pengembangan industri hilir kakao. Berkat kerja keras tersebut, sejumlah perusahaan besar, seperti Cargill, Nestle, Barry dan yang lainnya menjadikan Sulsel sebagai tempat investasi pembagunan pabrik pengolahan kakao. Saat ini pabrik pengolahan kakao yang ada baru berjumlah 16 perusahaan dengan kapasitas terpasang sebanyak 580.000 ton. Pada 2015, diperkirakan akan tumbuh menjadi 20 pabrik pengolahan dengan kapasitas

terpasang menjadi sebesar 950.000 ton. Salah satu contoh yang diberikan apresiasi tinggi oleh Pemprov Sulsel kepada PT Cocoa yang berkomitmen memberi nilai tambah produksi kakao Sulsel yang telah difermentasi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kg. Oleh karena itu, diharapkan ke depan dengan adanya pemihakan kebijakan dari pemerintahan yang baru ke sektor pertanian, khususnya kakao maka akan lebih banyak produk kakao yang tidak diekspor dalam bentuk biji tetapi sudah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati lebih banyak oleh masyarakat Sulsel. Barubaru ini Sulsel telah mengekspor biji kakao ke beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Eropa maupun Amerika. Saat ini Malaysia membutuhkan sebanyak 150 ribu ton kakao per tahun dari Sulsel. Selain itu, dengan mulai berkembangnya hilirisasi produk kakao tersebut, diharapkan dengan meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia, akan dapat pula diimbangi dengan peningkatan konsumsi kakao di dalam negeri. Saat ini Konsumsi kakao di Indonesia masih rendah, yaitu hanya 0,25 kg per kapita per tahun, sehingga masih sangat jauh bila dibandingkan dengan konsumsi orang Amerika atau Eropa yang mencapai 8 kg per kapita per tahun. (*)

I Wayan Ramantha RCE Wilayah Denpasar NTB, SURGA TERSEMBUNYI West Nusa Tenggara, a hidden paradise menjadi kalimat penting yang tertulis dalam backdrop panggung utama acara Women International Club (WIC) 2014 yang berlang-

sung di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menurut berita koran Tokoh (2430 Nov 2014) even internasional tersebut dimanfaatkan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata dan industri kerajinan di daerah tersebut. Tampilnya NTB sebagai partner ajang WIC juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan industri tenun tradisional berupa kain Songket Sasak, Sumbawa dan Mbojo yang saat itu dipakai oleh istri para duta besar negara-negara sahabat dan ibu-ibu yang memiliki kepedulian sosial. NTB sebetulnya memiliki kekayaan dan keunikan budaya, panorama alam pantai dan gili yang indah kerajinan, kuliner, mutiara dan lain-lain yang dapat mearik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain itu, NTB juga punya arsitektur tradisional Lengge Suku Mbojo Bima, Pacuan Kuda dan Air Terjun Benang Kelambu. Dampak dari semuanya, dalam jangka menengah dan panjang diharapkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) akan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang saat ini masih berada di bawah kontribusi sektor pertanian. Keunikan budaya dan keindahan alam NTB juga diharapkan akan dapat meningkatkan devisa negara di luar migas dan menggantikan devisa sektor pertambangan yang dalam tiga tahun belakangan ini mengalami konstaksi tajam di NTB. Potensi ke arah itu semakin dekat dengan adanya Bandara Internasional Lombok dan mulai digarapnya kawasan wisata terpadu Mandalika di Kuta-Lombok.

11

Desember 2014

Pertumbuhan sektor PHR juga memberi ruang yang lebih strategis bagi dunia perbankan, baik dalam menghimpun maupun dalam menyalurkan dana jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian. (*)

Ahmad Alim Bachri RCE Wilayah Banjarmasin MENUJU PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH KALIMANTAN YANG BERORIENTASI EKONOMI KERAKYATAN Proyek pembangunan rel kereta api di Kalimantan akan ditinjau ulang karena bertentangan dengan prinsip pembangunan manusia. Proyek KA Kalimantan masih dalam tahap evaluasi tentang orientasi proyek dan disesuaikan dengan visi pembangunan Presiden Joko Widodo. Pembangunan rel kereta api tetap dilanjutkan jika, batubara di Kalimantan diperuntukan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan mengangkut manusia. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah, memastikan rencana pembangunan rel kereta api membutuhkan anggaran mencapai Rp30 triliun. Jaringan rel kereta api Kalimantan Tengah (Kalteng) sepanjang 480 kilometer tersebut diperuntukan untuk angkutan batubara dan nantinya melintas mulai dari Kabupaten Murung Raya yang merupakan sentra penghasil utama batubara di Kalteng, kemudian melintas ke Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan bermuara di Pelabuhan Batanjung, Kabupaten Kapuas. Trayek yang akan dilalui itu berdasarkan izin dari Kementerian Perhubungan. Ini merupakan perizinan yang diberikan pemerintah pusat, dan Kalteng

tinggal menindaklanjutinya. Proyek kereta api batubara Kalteng ini merupakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya Presiden Joko Widodo berencana mengevaluasi proyek-proyek MP3EI termasuk proyek rel kereta api batubara Kalteng. Kemungkinan besar proyek pembangunan KA Kalimantan akan dikeluarkan dalam skema MP3EI dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan serta hanya sebagian untuk pengangkutan batubara. Hal ini sebagai tindak lanjut besarnya sumberdaya alam Kalimantan yang jika pembangunan proyek KA dilanjutkan, maka eksploitasi sumber daya alam Kalimantan tidak terkendali. Masalah pembangunan proyek Kereta Api (KA Kalimantan) lainnya yaitu masalah pembebasan lahan. Proyek sepanjang 480 km itu belum bisa dikerjakan, karena pembebasan lahan belum selesai baik di Kalteng atau di Kalimantan Timur (Kaltim). Padahal, kontraktor China Railway sudah dinyatakan sebagai pemenang tender proyek KA Batubara tersebut. Untuk membangun proyek KA Kalimantan butuh membebaskan lahan yang besar. Lahan itu membujur dari selatan di Kalteng sampai ujung utara Kaltim. Jalur KA Kalimantan tersebut akan melintasi beberapa kawasan pertambangan batubara serta sebagian perkebunan terutama kelapa sawit. Jika KA Kalimantan sudah beroperasi, maka angkutan batubara intern Kalimantan tidak lagi menggunakan tongkang atau kapal-kapal kecil yang melintasi sungai. Selain berpotensi

menimbulkan pencemaran air dan tanah, juga boros BBM. Sejauh ini, moda KA tetap yang paling irit dan hemat BBM. Satu KA atau gerbong mampu mengangkut 20 ton batubara bahkan lebih. Sementara, dalam satu rangkaian KA bisa menarik sampai 10 gerbong bahkan lebih. Angkutan batubara dengan KA juga mengurangi potensi kerusakan jalan karena kasuskasus kelebihan muatan kendaraan di jalan. Dampak positifnya yaitu tingkat kerusakan jalan bisa dikurangi, hemat BBM dan lebih cepat sampai tujuan. Namun jika dialihkan untuk pangsa angkutan masyarakat antar wilayah dan angkutan batubara sebagai second line maka akan semakin meningkatkan arus mobilisasi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan aktivitas bisnisnya seperti di sektor perdagangan dan jasa, serta sektor UMKM yang membutuhkan mitra dari berbagai daerah untuk menuju bisnis yang lebih prosfektif. Kesesuaian pembangunan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo merupakan langkah untuk mewujudkan keselarasan ekonomi dan pembangunan antar wilayah sehingga akan membawa dampak positif pada sosial ekonomi masyarakat Kalimantan secara bersamaan. (*)

Agus Tony Poputra RCE Wilayah Manado PENANGKAPAN KAPAL ILLEGAL FISHING: DILEMA NELAYAN PERBATASAN Istilah illegal fishing di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “pencurian ikan.” Ini menimbulkan pertanyaan dari seorang ekonom

12

Desember 2014

mantan konsultan World Bank, siapa pemilik ikan? Khususnya ikan jenis long-line akan bertelur di perairan Jepang dan dewasa di perairan Indonesia. Dengan kata lain ikan-ikan jenis tersebut tidak dapat diklaim sebagai milik suatu negara. Jadi pada dasarnya persoalan illegal fishing lebih menyangkut kedaulatan suatu negara yang dilanggar oleh nelayan negara lain. Oleh sebab itu, tindakan pemerintah Indonesia saat ini untuk menangkap ataupun menenggelamkan kapal asing dapat diterima dalam perspektif pelanggaran jurisdiksi.

produksi ikan provinsi ini sebanyak 121.427,69 ton turun menjadi 98.312.44 ton pada 2013. Hal serupa dialami Gorontalo dimana turun dari 95.991,0 ton pada 2012 menjadi 91.440,20 ton pada 2013. Kondisi di atas telah menyebabkan perusahaanperusahaan yang berada di Bitung (salah satu pusat industri pengolahan ikan di KTI) mengalami penurunan dalam pasokan bahan baku ikan. Sebagai akibatnya, beberapa perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan sehingga diakuisisi oleh perusahaan asing.

Dalam konteks ekonomi, berbagai pihak mengestimasikan kerugian yang dialami Indonesia dari kegiatan illegal fishing bervariasi dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Tidak ada angka pasti yang dapat diberikan dan dasar perhitungan yang sahih atas kerugian tersebut. Memang taksiran kerugian tersebut tidak mudah dilakukan mengingat karakteristik dari kegiatan perikanan yang sangat kompleks dan luasnya perairan di Indonesia. Namun demikian, walaupun tidak ada angka yang dapat digunakan sebagai pegangan namun fakta illegal fishing tersebut ada.

Walaupun illegal fishing memberikan dampak merugikan bagi Indonesia secara keseluruhan, namun kegiatan tersebut ternyata memberikan manfaat bagi sebagian nelayan di daerah perbatasan ataupun remote area seperti di Sulawesi Utara dan provinsi di sekitarnya. Keberadaan kapal asing telah menciptakan pasar bagi hasil tangkapan mereka sehingga terjadi penjualan di tengah laut oleh nelayan lokal kepada nelayan asing. Hal yang mendorong terjadinya penjualan di tengah laut sebagai berikut. Pertama, jarak ke tempat penampungan ikan ataupun lokasi perusahaan pengolah ikan relatif jauh sehingga menambah biaya bahan bakar minyak (BBM). Hal ini diperburuk dengan harga BBM yang relatif mahal dimana pada waktuwaktu tertentu dapat mencapai kisaran Rp20.000 per liter. Kedua, harga di pasar domestik jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh nelayan asing. Ini membuat nelayan di daerah perbatasan merasakan penjualan di tengah laut lebih dapat memperbaiki kesejahteraan mereka dibanding menjual di pasar domestik.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki daerah perairan yang luas telah menjadi objek illegal fishing selama bertahun-tahun. Kegiatan kapal asing illegal dengan peralatan lebih modern termasuk pemakaian pukat harimau telah membawa dampak negatif terhadap hasil nelayan lokal dan juga kelanjutan ketersediaan ikan di masa depan. Sebagai contoh, produksi ikan di Provinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu provinsi di KTI, telah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2013 dibanding 2012. Pada tahun 2012,

Beranjak dari hal tersebut, kepu-

tusan pemerintah Indonesia untuk menangkap ataupun menenggelamkan kapal asing selain dapat menimbulkan masalah regional dengan negara lain, juga akan menimbulkan ekses negatif bagi nelayan di daerah perbatasan maupun nelayan di remote area. Nelayan-nelayan ini diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut, tidak sekedar membagi dana Program Keluarga Sejahtera dan sejenisnya. Bagi para nelayan, ketersediaan pasar yang menguntungkan merupakan kebutuhan yang memberi manfaat berkelanjutan tanpa memanjakan. Dalam situasi ini pemerintah perlu melakukan kebijakan “Empat Pihak,” yaitu nelayan, pemerintah termasuk pemerintah daerah, perusahaan industri perikanan, dan agen pembelian perusahaan industri perikanan. Peran setiap sebagai berikut. Pertama, pemerintah/pemerintah daerah menyediakan cold storage di pusat-pusat perikanan di daerah perbatasan atau remote area. Di samping itu, menyediakan kapal pengumpul yang memiliki cold storage untuk berkeliling dari suatu cold storage ke cold storage dan membawa ke pusat penampungan terbesar terdekat ataupun langsung ke pusat industri perikanan. Baik cold storage maupun kapal pengumpul sebaiknya dikelola oleh BUMD yang mendapat hibah dari pemerintah/pemerintah daerah. Kedua, perusahaan industri perikanan menunjuk dan membiayai agen pembelian di daereh perbatasan ataupun remote area untuk melakukan pembelian ikan dan disimpan pada

13

Desember 2014

cold storage yang telah disediakan pemerintah. Untuk hal tersebut perusahaan membayar retribusi atas penggunaan cold storage dan kapal pengumpul. Ketiga, agen pembelian di daerah perbatasan dan remote area akan membeli ikan dari nelayan mewakili perusahaan dan menyimpan di cold storage terdekat. Untuk masalah pembayaran dan sebagainya merupakan kesepakatan antara agen dengan perusahaan yang diwakilinya. Keempat, nelayan melakukan penjualan pada agen di pulau terdekat. Kebijakan ini membutuhkan dukungan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk penyediaan listrik bagi cold storage. Dan juga pihak Pertamina untuk menyediakan pasokan BBM. Sebaiknya stasiun pengisian bahan bakar nelayan berada pada satu lokasi dengan cold storage sehingga terjadi one stop service bagi nelayan. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif ini dapat mengurangi dampak negatif bagi nelayan serta memperkuat kinerja perikanan tangkap dan kegiatan hilirisasi pada sub sektor perikanan. (*)

Sidik Budiono RCE Wilayah Papua STRATEGI, KEBIJAKAN DAN KENDALA PENATAAN WILAYAH PAPUA Perencanaan regional/wilayah merupakan hal yang sangat penting, dari perencanaan dan strategi penataan ruang inilah pembangunan masyarakat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi jangka panjang secara dinamis dengan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi Papua dan Papua Barat merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah kedua provinsi ini guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu 20 tahun. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang, dan akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah (Bappeda Provinsi Papua, 2014). Strategi pembangunan sedang dan akan diaplikasikan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah provinsi Papua. Setiap kebijakan pemerintah daerah akan selalu melibatkan 3 unsur yang tak terpisahkan yaitu sumber daya manusia (masyarakat), sumber daya alam, dan lingkungan untuk kehidupan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan penataan wilayah harus dibangun secara terpadu. Berikut ini strategi dan kebijakan penataan wilayah yang dilakukan oleh Provinsi Papua (Bappeda Provinsi Papua, 2014). Kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan alam. Beberapa strategi dan kebijakan adalah: (a) Menetapkan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah; (b) menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut, sesuai dengan kondisi ekosistem dan keunikan bentang

alamnya beberdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan; (c) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan lain (externalities) ; (d) mengelola kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati; (e) mengelola kawasan rawan bencana dan kawasan ekosistem rentan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan; (f) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; (g) mencegah dan atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, kecuali mengakomodasi keberadaan Orang Asli Papua dan aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut. Kebijakan pengembangan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable) serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Beberapa strategi dan kebijakan adalah: (a) mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi saat ini dan masa depan; (b) mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok

14

Desember 2014

masyarakat, wilayah, dan antar generasi; (c) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi ke dalam pengganti yang dapat diperbaharui; (d) mengelola sumber daya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman. Kebijakan perlindungan, peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal. Beberapa strategi dan kebijakan yaitu: (a) mengembangkan peran kampung sebagai pusat kegiatan pelayanan dan perlindungan sistem penghidupan masyarakat adat; (b) mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis kampung serta norma dan nilai kearifan lokal untuk menjamin dan meningkatkan kehidupan dan eksistensi masyarakat adat; (c) memberi perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam sistem perkampungan; (d) memberi perlindungan dan melestarikan nilai budaya asli, situs warisan budaya asli sebagai bagian dari eksistensi masyarakat adat. Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional dijabarkan kedalam beberapa strategis terdiri atas: (a) mengembangkan pusat kegiatan berbasis potensi sumber daya alam

dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi; (c) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; (d) mengembangkan kegiatan budidaya berbasis kelautan sebagai upaya mengembangkan pulau-pulau kecil; (e) mengembangkan potensi sumber daya pertambangan, pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Kebijakan perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan. Beberapa strategi dan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan adalah: (a) menetapkan tapal batas provinsi dan kabupaten/kota; (b) meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian batas wilayah kabupaten/kota; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan dikawasan perbatasan; (c) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; (d) mengembangkan fungsi zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya lain; (e) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dikawasan perbatasan negara; (f) mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif. Kebijakan pengembangan kawasan

tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan. Strategis kebijakan adalah: (a) membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah; (b) mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; (c) meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; (d) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; (e) menetapkan kawasan strategis provinsi bagi wilayah tertinggal; (d) mendorong dan mengembangkan sarana dan prasana pendidikan; (e) mendorong dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan. Kebijakan peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara dinamis, beberapa strategi kebijakan adalah: (a) memantapkan peran pusat -pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru secara terintegrasi dengan sistem perkotaan nasional; (b) mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan kota dan perkotaan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari luas wilayah. Kebijakan peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat, beberapa strategi kebijakan adalah: (a) mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu, terutama transportasi sungai, danau, laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan; (b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi; (c) meningkatkan jaringan

15

Desember 2014

energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; (d) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. Kebijakan pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya. Beberapa strategi kebijakan adalah: (a) mengembangkan kawasan strategis ekonomi; (b) mengembangkan kawasan strategis sosial budaya; (c) mengembangkan kawasan strategis lingkungan hidup; dan (d) mengembangkan kawasan strategi lain.

Walaupun strategi dan kebijakan telah dibuat dalam Peraturan Daerah tetapi kendala yang sering dihadapi dalam implementasi pengembangan wilayah adalah sejauhmana masyarakat lokal memperoleh imbalbalik yang memadai. Jadi ada 3 pihak agen pembangunan yang sering bersinggungan yaitu pemerintah (daerah maupun nasional), investor (swasta) dan masyarakat lokal sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini. Dengan demikian setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan aspek bisnis, kepentingan publik dan eksistensi masyarakat lokal. (*)

Jadi terdapat 9 strategi dan kebijakan penataan wilayah Provinsi Papua (PERDA Nomor: 23/2013).

Analisis Pasar Saham & Kinerja BUMN 1 November – 28 November 2014 Pada bulan kesebelas tahun indeks saham baik kawasan global maupun regional kompak membuat pergerakan yang uptrend. Perbedaan pada masing-masing indeks hanya terdapat pada besaran kenaikannya. Kenaikan indeks saham global terlihat lebih besar daripada kawasan regional.

INDEKS SAHAM GLOBAL Indeks saham di Amerika Serikat baik Dow Jones dan S&P memulai pergerakan di bulan November dari titik terendah dan menuju titik tertingginya pada hari terakhir perdagangan di bulan November. Indeks

saham FTSE di Eropa turut membentuk pola penguatan atau uptrend meski menutupnya bulan November bukan pada titik tertinggi. Indeks saham di Jepang melalui bulan kesebelas dengan pergerakan yang lebih fluktuatif dibandingkan dengan rekan sekawasan meski demikian ditutup dengan titik yang lebih tinggi daripada awal bulan. Beberapa katalis yang mendorong sentimen positif pada indeks saham global diantaranya data pengangguran Amerika yang terus menurun dan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Angka pengangguran di Amerika turun dari 5,9% menjadi 5,8% pada bulan Oktober dan pertumbuhan ekomomi

Amerika secara tahunan menjadi 3,9% pada kwaral III 2014 dari 3,5%. Selain itu ketentuan dari Cina dan Eropa turut mewarnai kenaikan indeks saham global. Keputusan Bank Sentral Cina untuk menurunkan tingkat suku bunga yang telah dipertahankan selama dua tahun dan intervensi Bank Sentral Eropa pada pasar uang turut mendorong semangat investor untuk berinvestasi di lantai bursa. Oleh karenanya semua indeks saham kawasan global ditutup pada titik yang lebih tinggai pada penghujung bulan.

16

Desember 2014

INDEKS SAHAM DI REGIONAL Indeks saham di kawasan regional bergerak seiring dengan pergerakan indeks saham global dengan tingkat kenaikan yang lebih terbatas. Pergerakan indeks saham regional juga lebih fluktuatif. Seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memulai perjalanan bulan November ini pada titik 5.086, IHSG menyentuh titik terendah pada hari ke-enam perdagangan dan meninggalkan indeks 5.000 atau pada titik 4.965. IHSG kemudian merangkak ke titik tertinggi yang terbentuk pada sehari sebelum perdagangan terakhir dalam sebulan yakni pada titik 5.145.

Beberapa keputusan penting bagi perekonomian Indonesia diambil pada bulan ini. Presiden pada tanggal 18 bulan ini mengumumkan kenaikan harga bahan bakar premium dan solar yang mana kedua bahan bakar ini memperoleh subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 2.000. Kenaikan harga tersebut dilakukan untuk mengurangi beban subdisidi dan juga diharapkan dapat mengurangi defisit neraca berjalan. Hal tersebut terutama diharapkan kenaikan harga dapat memicu pengurangan konsumsi dan impor bahan bakar. Tak lama berselang, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis menjadi

7,75%. BI juga menjelaskan bahwa kenaikan ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan yang meningkat dari kenaikan harga bahan bakar dan potensi kenaikan Fed Rate. Keputusan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi sudah lama dinanti sehingga tidak berlebihan apabila IHSG terangkat pada harga yang sama meski kenaikan tersebut tidak menjadi titik tertinggi IHSG. IHSG menyentuh titik tertingginya pada tanggal 27 November atau sehari sebelum hari terakhir perdagangan pada titik 5.145. IHSG menutup bulan ini pada 5.150 sehingga selama sebulan IHSG telah menguat sebesar 1,3%.

Dow Jones

FTSE

S&P

Nikkei

17

Desember 2014

Perbankan Saham sektor ini mayoritas ditutup dalam teritori positif. Kenaikan tertinggi dialami oleh Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan kenaikan sebesar 3,8%. Kenaikan BBRI kemudian diikuti oleh Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Tabungan Negara (BBTN) dan Bank Central Asia (BBCA) dengan kenaikan sebesar 1,4%, 1,3%, 0,9% dan 0,2%. Harga saham Bank CIMB Niaga (BNGA) ditutup pada harga yang sama dengan harga awal Rp 910. Hanya Bank Danamon (BDMN) yang masih ditutup melemah -1,7%. Terlihat kenaikan suku bunga acuan tidak

menyurutkan semangat investasi pada sektor perbankan. Investor sepertinya tidak melihat efek kenaikan bahan bakar dan suku bunga acuan yang selalu dihubungkan dengan dengan penurunan kualitas kredit dan likuiditas bagi perbankan. Pergerakan harga saham perbankan lebih dikaitkan dengan kenaikan teknikal. Infrastruktur Saham sektor infrastruktur ditutup bervariasi pada bulan ini. Hanya sahan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) yang berhasil menutup akhir bulan November ini dalam teritori

positif sebear 2,4%. Sementara untuk saham PT Indosat (ISAT) ditutup melemah -4,1% dan PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) ditutup pada harga yang sama dengan awal bulan Rp 5.950. Pergerakan saham sektor ini pada bulan ini masih belum lepas dari koreksi dan kenaikan secara teknikal. Saham PGAS yang berhasil membuat harga batas baru pada minggu ketiga November dan mulai dilepas oleh investor namun masih berhasil ditutup pada harga yang sama pada awal bulan. ISAT didera aksi ambil untung pada penghujung bulan setelah mencapai harga batas atas Rp 3600 pada

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Thailand

Strait Times

Hang Seng

18

Desember 2014

Konstruksi Saham-saham konstruksi kompak menutup bulan kesebelas dalam zona hijau. Kenaikan harga bensin tidak membuat investor khawatir biaya produksi menggerus keuntungan bersih perusahaan. Sebaliknya ada keyakinan kegiatan infrastruktur akan lebih giat setelah pengurangan sub-

minggu ketiga November. Sementara untuk TLKM masih berayun pada batas atas dan berusaha menembus harga batas baru apabila berhasil. Apabila tidak, maka TLKM dapat kembali lagi menuju harga batas bawah

sidi. Oleh karenanya saham konstruksi menjadi saham sektor yang mengalami kenaikan yang tertinggi. Saham dalam sektor ini yang naik tertinggi yakni PT Pembangunan Perumahan (PTPP) dengan kenaikan sebesar 15,8% diikuti oleh PT Waskita Karya (WSKT), PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Adhi Karya (ADHI) den-

Pergerakan Beberapa Harga Saham Perbankan Bank Closing Price

IHSG / JCI BNI

BRI

BCA

Niaga

Danamon

BTN

3-Nov-2014

5,950

10,375

11,100

13,075

910

4,225

1,120

5,086

4-Nov-2014

5,825

10,500

11,025

13,025

900

4,250

1,150

5,071

5-Nov-2014

5,700

10,425

11,075

13,100

910

4,115

1,125

5,067

6-Nov-2014

5,650

10,325

10,800

12,975

915

4,015

1,110

5,034

7-Nov-2014

5,725

10,175

10,650

12,700

905

4,005

1,100

4,987

10-Nov-2014

5,675

10,300

10,675

12,550

905

4,065

1,095

4,965

11-Nov-2014

5,800

10,525

10,925

12,825

895

4,110

1,105

5,032

12-Nov-2014

5,875

10,550

10,950

12,875

900

4,155

1,100

5,049

13-Nov-2014

5,875

10,425

11,000

12,875

900

4,155

1,100

5,049

14-Nov-2014

5,875

10,500

11,075

12,925

895

4,140

1,105

5,049

17-Nov-2014

5,825

10,475

11,075

12,900

905

4,215

1,115

5,054

18-Nov-2014

5,800

10,500

11,150

13,100

895

4,220

1,100

5,102

19-Nov-2014

5,825

10,525

11,100

13,350

905

4,205

1,120

5,128

20-Nov-2014

5,800

10,450

11,125

13,250

905

4,270

1,110

5,094

21-Nov-2014

5,775

10,375

11,175

13,325

915

4,205

1,120

5,112

24-Nov-2014

5,825

10,500

11,250

13,275

915

4,220

1,120

5,142

25-Nov-2014

5,875

10,450

11,275

13,250

915

4,035

1,125

5,119

26-Nov-2014

5,900

10,525

11,475

13,225

915

4,190

1,120

5,133

27-Nov-2014

6,025

10,475

11,500

13,100

915

4,190

1,125

5,145

28-Nov-2014

6,025

10,525

11,525

13,100

910

4,200

1,130

5,150

Growth

1.3%

>> Volume [Thousand] Average Transaction >> Value [Rp Million] Valuation Ratio

Mandiri

1.4%

3.8%

0.2%

0.0%

-0.6%

0.9%

1.3%

17,129

16,354

17,856

11,911

161.865

1,870

19,155

3,911,718

99,558

171,204

198,262

155,831

146.960

7,790

21,421

3,867

>> PER

11.1

12.4

11.8

20.1

6.8

12.8

9.5

19.8

>> PBV

2.0

2.5

3.1

4.3

0.8

1.3

1.3

2.7

19

Desember 2014

dunia, ditutup lebih tinggi daripada harga awal. Melemahnya harga komoditas membawa harga saham pertambangan hingga titik support dan pada akhir bulan ini kembali dikumpulkan oleh para investor karena sudah sangat rendah dan menarik sehingga ditutup menguat.

gan kenaikan sebesar 8,3%, 4,5% dan 2,2% Pertambangan Bulan ini harga saham sektor pertambangan kompak menguat. Harga saham PT Aneka Tambang berhasil ditutup menguat 3,7%. Sementara untuk saham PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Timah (TINS) ditutup naik 2,7% dan 1,7%.

naikan saham sektor ini dipimpin oleh PT Wika Beton (WTON) sebesar 5,6% diikuti oleh PT Semen Baturaja (SMBR) dan PT Semen Indonesia (SMGR) sebesar 4,1% dan 1,4%. Program pemerintah baru yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur akan menyerap produksi semen. Sehingga diharapkan konsumsi semen pada tahun depan akan membaik. Untuk itu, investor kembali mengumpulkan saham semen. (*)

Industri Dasar Semen Terkena sentimen positif dari pembangunan infrastruktur, saham sektor industri dasar semen menutup bulan November dalam teritori positif. Ke-

Saham pertambangan pada beberapa waktu lalu melemah, seiring dengan melemahnya harga komoditas

Pergerakan Beberapa Harga Saham BUMN Berbagai Sektor INFRASTRUCTURE

CONSTRUCTION

MINING

CEMENT

Closing Price TLKM

PGAS

WIKA

ADHI

PTPP

WSKT

PTBA

TINS

ANTM

SMGR

SMBR

WTON

2,760

3,640

5,950

2,875

2,720

2,645

965

12,800

1,205

945

15,775

366

1,155

4-Nov-2014

2,740

3,600

5,875

2,860

2,650

2,600

965

12,675

1,210

940

15,700

365

1,140

5-Nov-2014

2,740

3,535

5,925

2,800

2,535

2,585

960

12,675

1,195

935

15,600

363

1,130

6-Nov-2014

2,710

3,530

5,900

2,770

2,490

2,655

960

12,575

1,240

945

15,375

365

1,120

7-Nov-2014

2,615

3,525

5,900

2,760

2,450

2,670

960

12,550

1,225

935

15,300

364

1,155

10-Nov-2014

2,630

3,480

5,825

2,765

2,515

2,715

950

12,650

1,215

925

15,200

362

1,160

11-Nov-2014

2,715

3,500

6,000

2,880

2,580

2,785

990

12,875

1,220

920

15,300

363

1,180

12-Nov-2014

2,730

3,325

6,000

2,865

2,535

2,770

995

12,600

1,215

920

15,475

362

1,175

13-Nov-2014

2,735

3,200

6,000

2,865

2,540

2,795

990

12,350

1,230

940

15,600

364

1,170

14-Nov-2014

2,740

3,210

6,050

2,900

2,550

2,865

990

11,975

1,215

935

15,975

375

1,170

17-Nov-2014

2,750

3,200

6,075

2,955

2,600

2,925

1,015

12,300

1,190

930

15,850

376

1,190

18-Nov-2014

2,755

3,100

6,150

3,080

2,690

2,970

1,040

12,350

1,195

930

15,950

388

1,210

19-Nov-2014

2,775

3,155

6,175

3,075

2,695

2,970

1,030

12,300

1,180

930

16,075

389

1,215

20-Nov-2014

2,720

3,155

6,175

3,005

2,665

2,955

1,025

12,450

1,195

955

16,000

384

1,200

21-Nov-2014

2,765

3,220

6,150

3,005

2,705

2,975

1,030

12,800

1,235

980

16,100

384

1,210

24-Nov-2014

2,815

3,315

6,125

3,035

2,775

3,010

1,045

13,300

1,270

1,000

16,300

389

1,245

25-Nov-2014

2,785

3,600

6,050

3,025

2,770

2,990

1,035

12,950

1,260

990

16,075

390

1,235

26-Nov-2014

2,815

3,460

6,075

3,020

2,765

3,020

1,045

13,200

1,250

970

16,000

384

1,235

27-Nov-2014

2,810

3,510

6,000

3,000

2,760

3,000

1,040

13,375

1,245

980

16,050

384

1,225

28-Nov-2014

2,825

3,490

5,950

3,005

2,780

3,060

1,045

13,150

1,225

980

16,000

381

1,220

Growth

2.4%

>> Volume [Thousand] Average Transaction >> Value [Rp Million] Valuation Ratio

ISAT

3-Nov-2014

-4.1%

0.0%

4.5%

2.2%

15.7%

8.3%

2.7%

1.7%

3.7%

1.4%

4.1%

5.6%

77,963

3,701

17,264

15,708

27,217

10,724

41,512

1,853

10,031

12,166

5,033

6,591

24,467

213,585

12,483

104,026

46,323

71,979

30,849

41,984

23,615

12,380

11,671

79,655

2,499

29,379

>> PER

18.9

N/A

13.5

31.7

15.3

30.1

26.6

13.4

13.1

N/A

17.09

10.35

156.54

>> PBV

4.3

1.3

4.5

4.4

3.3

6.9

4.2

3.6

1.8

0.8

4.2

1.5

5.2

20