LEMBAR DISPOSISI/ CATATAN
~
~ ~ Indek : I:"'o&r~r. .l.?"
.
Tgl./ No. Sural
:
Kod .
til. 0"
e ..... ~ •........................
..~..r·r.~~:h.·?·n.····~·.t.~···.c··:·~·~·~··~uj>a-l ·~:L{jnii."iid···~·;;·····:;;·;G/~;·:·(f6;~·y2··~········
:
GrJ..W- iw.,.
/.
.
Diteruskan / kepada :
/VB. t.AJr 1ItH4r
~
r)f,
~'l>
I
~
,,~~.
~ ~\I
2.
4.
5.
6.
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
Mrlil
fit>
1.t.~
3.
* r.oret vano tirl;tk
.
.
Inslruksi /Informasi •
Kepada:
~/J.
M?:·... ~~.~.':. ....cp.rB?N.A~/:::/~~.Cil::.....)
Perihal/Isi ringkas
As a I
Tanggal masuk' rJJ{':"OCj.
.
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA ~{ (Vp !JtJ15 . Tanggal Masuk : . Indek..................................... &t&J~tA..r -lallisi Ringkas
Kode
..
~b&1
.Nt> : l<-e,~~ O~cv,,~\~si J~h-.. ·CS······································ ············· J
. · . ···.. ·.. · . ····· ·····.. ··· ····1..
Surat
\saI
····~··
······
Diteruskan / kepada :
Q
Sekretaris
2. Kabid Media Massa
(j) Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
• Coret yang tidak perlu
.
::~~;t:~:~:~:l~:::~:l:.::::~::::.::~:.::::::::::::::::::: Instruksi / Informasi :
Kepada:
.
sr·. . · · · ·. . · . ~.r:. .
T~~~i[~·:· . · .
...................I.: ~ gl./Nomor
.
,
.
~,' ~
,,~,I-~ -N-o.-U-r-ut-------r-K-O-d-e-------'T-g-'.-S-u-ra-t--------r- - -.K/-M--,"T,. Tg1
< -'
. 006897
P
j7Vn~1~a15
26-03-2015'; .
DARI
BAKESBANGPOL PROV DKI JAKARTA
:\'
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI JAKARTA CORRUPTION WATCH, SEBAGAIMANA TERCANTUM. ---------------------------~---------------------D
I
LL-- •
rOU.
.
lutblL?,~ Ii' L
::.
I
~;!'i\ji . ,t'_; \
\=~--
I'
Loih}
r-t _ I· t .
.
, , ,
0
"\' ----t:.~, II'
z..:)./,3
--,_--'0 IPemerinlahan D I Adm, & Keuangan 0 IPembangunan LH 0 I Perekonomian D I'nspektoral o IKesra 0 I-:-De-,-p_uti_'_G_ube_rn_u_rB_id_a_n""g_: Asisten:
&
J ~loa ~ e:L- laW.J. '~1--nf~
(fW"'1o. ..J ~.h.,.4
ISekretans Daerah
"1
'
-',
IWakil Gubernur
't
''1~li''
,
- .
Ringkasan sural / disposisi
"..-;- I
.....
'-:,~
'\\
KEPADA: GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
-:-"-~-,....0....:'\'-,/7".cc",,"""
IBPKAD IWalikola:
o
ISappeda
l~
D
2
f
!
006~ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOTA D1NAS Kepada Oari Nomor Sifat Lampiran Hal
: GUber~ur Provinsi OKI Jakarta : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi OKI Jakarta : 'Z-II 6/-1. 8bz... If ~ : Penting : 1 (satu) berkas : Keberadaan Organisasi Jakarta Corruption Watch
'-
Memperhatikan disposisi Bapak pada surat Jakarta Corruption Watch Nomor 905/LSM JCM I II 12015 tanggal24 Februari 2015 perihal Permintaan Hak hukum Bukti Salinan/Foto Copy OPA APBO 2014 Sudin Oikmen Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap 88 paket kegiatan sesuai nama paket kegiatan terlampir, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
"
A. Gambaran umum.
1. Pada Oata Base Ormas/LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi OKI Jakarta masa berlaku Organisasi Jakarta Corruption Watch sesuai tertera di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) telah berakhir pada Tahun 2009, sampai dengan saat ini Organisasi Jakarta Corruption Watch tidak melakLikan perpanjangan sehingga dinyatakan tidak terdaftar. 2. Jakarta Corruption Watch dalam kegiatan operasionalnya umumnya menyoroti aktivitas kerja APBO OKI Jakarta khususnya .di Lingkungan Oinas Pendidikan. 3. Terkait dengan isi surat Jakarta Corruption Watch Perihal permintaan Foto Copy/Salinan OPA APBO 2014 Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap 88 Paket Kegiatan tersebut seCara umum data tersebut dapat diperoleh melalui Website Pemda OKI Jakarta (Jakarta.go.id) dan dapat diberikan sepanjang tidak membebani Anggaran Oikmen Jakarta Barat dalam penggandaannya. 4. Terkait dengan Ookumen yang dimintakan berupa Kontrak Kerja, Berita Acara Serah Terima Barang, dan surat; perintah pencairan SP2D merupakan ~ Pertanggungjawaban yang dikecualikan untuk tidak diberikan secara umum. "./ 5. Penyalahgunaan Ookumen tersebut oleh pihak-pihaKyang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu bahan pertimbangan menjadi dasar tidak menyerahkannya. B. Tanggapan dan Saran. 1. Organisasi Jakarta Corruption Watch tidak melakukan perpanjangan sehingga dinyatakan tidak lerdjlftar, dan tidak dapat menerima pelayahan Pemerintah dan Pemerintah Dcierah. . .-2. Permintaan atas data yang berupa Ookumen Pertanggungjawaban tidak wajib untuk diserahkan terkecuali kepada yang berwenang dan Penyidik seperti Ba'a'iin Keuangan dan Asset, Inspektorat, BPKP, BPK RI, Kejaksaan dan Kepolisian.
Jo?J4
)\~O":>
loll:;
'V MAR
201~
OC8'J
/';~
4. Tembusan surat yang ditujukan kepada 2 (dua) orang Pejabat tersebut mengindikasikan bahwa kedua orang pejabat tersebut sebelumnya tidak melayani sehingga melalui surat yang dilayangkan dengan harapan mendapat perhatian (Modus Operandi yang umum dipakai oleh Ormas/LSM tertentu). 5. Agar tidak menjadi preseden buruk kedepannya dan sebagai alat yang dipakai oleh Ormas/LSM dengan tujuan~tujuan tertentu, maka kami sarankan untuk tidak mengabulkan dan menanggapi surat tersebut. ,--
--
Oemikian disampaikan dan mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.
-;.-:;:~
.....
"-
Tembusan: 1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta. 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta.
"::.,
_·· ...:.7
