Cecep Juliansyah Abbas ST., M.Kom. Dosen Universitas Kuningan Jl Cut Nyak Dien No 36 A Cijoho Kabupaten Kuningan

JEJARING: Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Vol.1 No.1, Mei 2016

ISSN 2527-3930 http://journal.uniku.ac.id/index.php/jejaring

REKAYASA ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIJINAN SATU ATAP DI KABUPATEN KUNINGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODA SOA (SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE) (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Kuningan) Cecep Juliansyah Abbas ST., M.Kom Dosen Universitas Kuningan Jl Cut Nyak Dien No 36 A Cijoho Kabupaten Kuningan Email : [email protected]

Abstrak

Salah satu layanan didalam e-Governement adalah G to C (government to business), dimana dalam layanan itu pemerintah berupaya memberikan layanan prima terhadap para pengusaha. Saat ini pelayanan perijinan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan perijinan terhadap para pengusaha telah ditempuh dengan berbagai cara, hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap pengusaha. Salah satu upaya pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap pengusaha yaitu dengan memberikan pelayanan satu pintu, upaya tersebut diharapkan memberikan pelayanan yang prima, namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, diyakini pelayanan satu atap tersebut tidak berdaya guna dan berhasil guna, bahkan layanan yang ada tersebut selalu dijadikan factor penghambat terhadap perkembangan investasi, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Adalah system informasi satu atap merupakan sebuah system informasi yang memberikan pelayanan terhadap pengusaha diharapkan memberikan pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai upaya memberikan pelayanan prima. Dalam penelitian ini digunakan metoda pendekatan Service Oriented Architecture (SOA), merupakan metode pendekatan pengembangan system informasi yang menggunakan pendekatan pelayanan, diharapkan dengan metoda ini, arsitektur system informasi bisa memberikan arsitektur yang lebih mendekati pada fungsi-fungsi pelayanan pemerintah terhadap pengusaha. Keywords : e-Governement, Governement to bussines, Service Oriented Architecture

pembentukannya. Dengan ketersediaan tersebut, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melalui pengawasan yang berimbang sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah adanya tindakan kecurangan dan menguntungkan pihak tertentu. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan melibatkan pengawasan oleh berbagai struktur lembaga pemerintahan secara jelas dan melakukan pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab secara proporsional diantara lembaga pemerintah.

1. Pendahuluan

Pada saat ini lembaga pemerintah dituntut untuk mampu memperbaiki diri melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan yang memperhatikan pola tata pemerintahan yang baik (good government governance). Good Government Governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia memiliki empat asas, yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran atau kesetaraan dan keberlanjutan. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait kebijakan publik dan proses 15

Cecep Juliansyah Abbas Rekayasa Arsitektur Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Satu Atap

Kewajaran atau kesetaraan bermakna memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak sesuai dengan hak dan kewajiban yang tersemat pada dirinya untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.Keberlanjutan bermakna tata pemerintahan yang baik tercipta melalui proses yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus sehingga perlu memiliki mekanisme pengelolaan yang baik dan bervisi jangka panjang. Tuntutan dan potensi realisasi Good Government Governance secara umum disebabkan oleh 3 faktor yaitu globalisasi, otonomi daerah dan perkembangan TIK.

lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. 2.2 Aplikasi berbasis SOA (Service Oriented Architecture) Setelah tahun 2002, konsep SOA semakin diterima dan dipakai dalam ruang yang lebih luas untuk menjawab kompleksitas dalam membangun aplikasi yang baru, menggantikan aplikasi yang lama, dan melakukan perawatan serta peningkatan kinerja aplikasi dan sistem. Layanan atau service berbeda dengan sebuah object atau procedure. Layanan didefinisikan dengan messages dimana suatu layanan dapat melakukan pertukaran messages dengan layanan yang lain. Sebuah layanan bersifat independent yang tidak bergantung terhadap aplikasi yang menyimpannya. Hal ini memberikan kemampuan untuk sebuah layanan dapat dengan mudah digunakan secara bersamasama antar departemen, enterprise atau melalui internet. SOA memberikan cara bagaimana layanan-layanan dalam suatu sistem dapat diterapkan dan diatur. Pengembangan sistem berbasis layanan dan SOA adalah merupakan karakter yang dimiliki oleh teknologi web services. SOA merupakan jawaban terhadap pengintegrasian sistem dan aplikasi yang kompleks. SOA memberikan kerangka untuk menyatukan atau mengembangkan legacy system dan sistem yang baru selanjutnya web services menyediakan unifying glue dimana web services akan menyatukan dengan protokol umum standard (SOAP, XML) serta deskripsi bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin yang lain (WSDL).

2. Tinjauan Pustaka 2.1 E-Government E-Government merupakan bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi untuk mendukung aktivitasaktivitas pemerintahan yang meliputi aktivitas intern pemerintahan dalam satu lembaga maupun antar lembaga pemerintahan maupun untuk masyarakat. Semua aktivitas eGovernment ditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, tranparan dan berwibawa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Nilai-nilai kejujuran dan keadilan harus menjiwai aparatur negara untuk menuju tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu e-Government diharapkan dapat mempercepat upaya keterbukaan dan upaya pertanggungan jawab kepada publik. Kunci keberhasilan implementasi eGovernment bukan hanya pada pembangunan TIK saja, tetapi terkandung juga didalamnya adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang telah, sedang dan akan dibangun dapat digunakan dan terjaga kesinambungannya. e-Government bukan hanya soal teknologi dan implementasi saja, tetapi juga pada solusi, transformasi dan edukasi. Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) TIK. Dalam arti kata

16


3. Pemodelan

Bisnis


harus dibayar oleh pemohon. SKRD ini ditandatangi oleh Kepala Bagian Pelayanan dan petugas penghitungan retribusi. 7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD ke kasir, kemudian kasir menerbitkan slip pembayaran kepada pemohon. 8. Setelah pembayaran dilunasi oleh pemohon maka berkas-berkas dilanjutkan ke Bagian Legal untuk dibuatkan Surat Keterangan (SK) ijin yang dimohonkan dan ditandatangi oleh Kepala Badan.

(Bussiness

Modeling) Tahapan awal dalam RUP adalah mepresentasikan proses bisnis dalam bussiness use case model. Model ini adalah perspektif ekternal (external view point) terhadap proses bisnis yang terjadi dalam sebuah lembaga/organisasi. Tahapan modeling bisnis ini dapat dinyatakan dalam bentuk teks dan atau dalam bentuk diagram aktivitas. Berikut adalah bussiness use case model pelayanan perijinan di BPPT Kabupaten Kuningan: 1. Penerimaan pendaftaran permohonan ijin yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk lembar aplikasi permohonan yang disertai dengan berkas persyaratannya dan diterima oleh bagian pendaftaran (Front Office) yang berada di bawah Bidang Pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas-berkas permohonan sesuai dengan ketentuan persyaratan. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pendaftaran. Jika persyaratan tidak lengkap maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali. 3. Setelah berkas persyaratan dianggap lengkap oleh petugas maka berkas-berkas permohonan ditindaklanjuti oleh petugas di bagian penerimaan pendaftaran dengan menerbitkan slip penerimaan berkas yang diberikan kepada pemohon. 4. Berkas selanjutnya di berikan kepada bagian validasi untuk diverifikasi keabsahannya. Pada tahapan ini akan dikaji data-data dari berkas-berkas yang diserahkan oleh pemohon dalam bentuk pengkajian dokumen dan atau peninjauan lapangan. 5. Jika data-data tersebut tidak valid maka permohonan pembuatan ijin akan ditolak dan jika data-data tersebut dianggap valid maka akan dilakukan proses perhitungan retribusi untuk ijin-ijin yang terkena retribusi, atau langsung dibuatkan SK untuk ijin-ijin yang gratis. 6. Hasil perhitungan retribusi diterbitkan berupa Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai acuan biaya retribusi yang

Adapun alur sistem pelayanan perijinan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk activity diagram (diagram aktivitas) pada gambar 3.1 berikut ini: Pendaftaran Permohonan Izin

Penolakan Permohonan Izin

Perhitungan Retribusi

Pemeriksaan Berkas

ada

Penerbitan SKRD

Pembayaran

Tidak Lengkap Belum Lunas Lengkap Serah Terima Berkas

Tidak Valid Lunas

ada retribusi?

valid?

Pemeriksaan

valid

Penerbitan SK gratis Penyerahan SK ke Pemohon

Gambar 3.1 Diagram Aktivitas Model Bisnis dari perspektif eksternal 3.1. Model Objek Bisnis (Business Object Model) Untuk memperjelas model bisnis dan keterkaitan antara objek pegawai dengan objek entitas bisnis yang dikerjakan maka di bawah ini disajikan dalam bentuk Business Class Diagram yang memperlihatkan bagaimana relasi antara pekerja

(workers)

dengan

entitas

bisnis

(Business Entities) yang ada dalam proses pelayanan perijinan seperti yang digambarkan pada gambar 3.2.

17


Pemohon

Front Office

Bagian Data dan Informasi

3.4 Perancangan Class Diagram

Penyajian

class

diagram

pada

bahasan ini akan ditampilkan class

Permohonan

diagram secara keseluruhan yang dapat Kasir

SKRD

dilihat pada gambar 3.11 dan juga

SK Izin

Bagian Validasi

dipecah menjadi beberapa class diagram untuk memperjelas secara terperinci Pembayaran

Bagian Legalisasi

dikarenakan tingkat kompleksitas class

BAP

yang tinggi. Adapun class diagram yang IMB

SITU

akan disajikan terdiri dari class diagram

SIUP

inti (core), class diagram IMB, class

Gambar 3.2 Bussiness Class Diagram SIPP

diagram SIUP. perusahaan

syarat_izin

bap_siup

id_syarat_izin id_izin id_status_izin id_syarat

3.3 Perancangan Use Case Diagram

Kelola Bidang

Kelola KBLI

bap id_bap no_bap id_permohonan

add() get_syarat_izin_by_id() get_permohonan_by_id()

persyaratan id_syarat persyaratan keterangan

no_bap id_permohonan status_siup merk keg iatan jenis_barang_jasa id_bentuk_usaha kedudukan id_kbli modal sdm_laki sdm_wanita

bentuk_usaha id_bentuk_usaha bentuk_usaha get_all() add() update() delete() cari() get_by_id()

1..*

*

11 1 1 0..1

get_all() add() update() delete() cari() get_syarat_by_id()

Dari identifikasi aktor dan identifikasi usecase yang telah dilakukan di atas maka dapat modelkan dalam bentuk use-case diagram. Adapun use-case diagram yang akan disajikan secara global yang digambarkan pada gambar 3.4 dan dijelaskan secara terpisah pada gambargambar setelahnya berdasarkan aktor untuk lebih melihat use case per aktor secara spesifik. Adapun use-case diagram SIPP dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut: Kelola Template SK

berkas id_berkas id_permohonan id_syarat_izin

get_all() add() update() delete() cari() get_izin_by_id() get_status_izin_by_id() get_syarat_by_id() get_syarat_izin_by_id()

permohonan

get_all() add() update() 1 delete()

id_permohonn no_ktp id_perusahaan tgl_mohon id_izin id_status_izin id_user penolakan alasan_penolakan

master_izin id_izin nama_izin lama_pembuatan masa_berlaku g et_all() add() update() delete() cari() g et_izin_by_id()

0..*

status_izin id_status_izin id_izin prosentase harg a_permeter

bap_situ

0..*

no_bap id_permohonan status_izin luas_lahan status_tanah index_lokasi

get_all() add() update() delete() cari() get_permohonan_by_id() get_pemohon_by_id() get_izin_by_id() get_perusahaan_by_id()

kbli kategori_kbli

id_kbli no_kbli id_kategori deskripsi

id_kategori kategori get_all() add() update() delete() cari() get_by_id()

add() update() get_permohonan_by_id() 1

1

*

1

get_all() add() update() delete() cari() get_by_id()

1..* User

get_all() add() update() delete() cari() get_status_izin_by_id() get_izin_by_id() 1

id_user id_usergroup namauser password nip isactive get_all() add() update() delete() check_exist() gantipassword() cari() get_user_by_id() login() get_usergroup_by_id() count_all_num_rows()

1

1

get_all() add() update() delete() cari() count_all_num_rows()

index_lokasi index_lokasi jenis_jalan g et_all() add() update() delete() cari()

1 validasi

skrd_situ pemohon no_ktp nama tempat_lahir kelamin tgl_lahir pekerjaan alamat telp npwp get_all() add() update() delete() cari() get_pemohon_by_nip() count_all_num_rows()

1

add() update() delete() cari() get_permohonan_by_id() get_pembayaran_by_id()

no_bap tgl_bap id_permohonan lokasi id_jalan alamat sifat_bangunan thn_dibangun fungsi_bang unan kelas_lokasi kelas_bangunan status_tanah konst_bahan luas_tnh hrg_bg n grs_sempadan dr_as_jln kesehatan_link kekuatan hasil_periksa id_user

id_usergroup nama_group

1

1

add() update() get_permohonan_by_id() get_verifikasi_by_id()

sk

cari() get_perusahaan_by_id() get_bentuk_usaha_by_id() get_jenis_usaha_by_id() get_kbli_by_id() 1

* jenis_usaha id_jenis_usaha jenis_usaha get_all() add() update() delete() cari() get_by_id()

bap_imb usergroup

no_bap id_permohonan hasil_validasi keterang an

id_sk id_permohonan id_pembayaran no_sk tgl_sk tgl_jatuh_tempo status_sk keterang an

id_perusahaan nama_perusahaan alamat_kabntor nama_pemilik alamat_pemilik npwp telepon kedudukan lokasi_kegiatan id_bentuk_usaha id_jenis_usaha komoditi penang gung_jawab alamat_penang gung_jwb id_kbli kegiatan luas_lahan luas_bangunan jml_sdm_laki jml_sdm_perempuan status_kepemilikan

no_skrd no_bap id_permohonan tgl_skrd tgl_mulai tgl_akhir id_tarif retribusi leges add() update() get_permohonan_by_id() get_tarif_situ_by_id()

get_skrd_by_id() get-permohonan_by_id() add_pembayaran() cetak_slip()

get_all() add() update() delete() cari() get_kategori_by_kode()

1

1..*

add() get_permohonan_by_id() get_jalan_by_id() get_user_by_id()

1

tarif_situ id_tarif 1 luas_min luas_max tarif get_all() add() update() delete() cari()

pembayaran id_pembayaran id_permohonan no_skrd tgl_pembayaran pembayaran keterangan id_user

tarif_jalan

skrd no_skrd id_permohonan add() g et_skrd_by_no()

1..* skrd_imb

kategori_imb

no_skrd no_bap id_permohonan id_detil_bgn bgn_bbn pendirian_baru rehab leges tgl_skrd kabid retribusi

1 imb_detil_bang unan id_detil_imb no_bap id_tarif_imb luas satuan hrg -satuan_retribusi get_tarif_imb_by_id() get_bap_by_bo_bap() 1..*

get_permohonan_by_id() get_bap_by_no_bap() get_detil_bg n_by_id()

1..* tarif_imb

kelompok_imb kode_kelompok kelompok add() update() delete() get_all() cari()

id_tarif_imb kelas satuan kode_kategori kode_kelompok jenis_gedung koefisien harg a_dasar get_all() add() update() delete() cari() get_kategori_by_kode() get_kelompok_by_kode()

Gambar 3.11 Class Keseluruhan

Backup

Kelola Tarif

3.5 Perancangan Package Diagram

Kelola Master Persyaratan <<extend>>

Admin Kelola Status Izin

Seting Persyaratan Izin

Cabut SK

Pada gambar 3.19 di bawah ini akan

Penerbitan SK

<> Kelola Pegawai

<>

Kelola Master Izin

Otentikasi

digambarkan paket-paket modul sistem

Kelola SK

Bagian Data dan Informasi Kelola Pemohon

yang terlibat dan secara garis besar

Bagian Legalisasi

Kelola Perusahaan

menggambarkan bagaimana keterkaitan

Front Office Kelola Permohonan

<>

antara modul satu dengan modul lainnya

Cetak Slip Pembayaran

Pembayaran

Input Hasil Pemeriksaan Bagian Validasi

Kasir

dalam Sistem Informasi Pelayanan

Cetak Laporan Penerbitan SKRD

Gambar 3.4 Diagram Use Case Aktor Bagian Legalisasi

Perijinan (SIPP). 18

id_jalan kode_kategori jenis_jalan prosentase

1 1

kode_kategori kategori get_all() add() update() delete() cari()

JEJARING: Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Vol.1 No.1, Mei 2016 SK

operasi baik yang sudah tertera di class

Pembayaran

diagram ataupun yang belum dituliskan

Validasi

disana.

Pendaftaran Pemeriksaan (BAP) (from Validasi)


SKRD (from Validasi)

Alur

proses

bisnis

dalam

pelayanan

perijinan dapat digambarkan secara garis SIUP

besar

SITU

IMB

oleh

sequence

diagram

berupa

Bussiness sequence diagram. Alur tersebut

Gambar 3.19 Diagram Paket SIPP

dapat dilihat pada gambar 3.21 berikut ini: :Pem ohon

3.6 Colaboration Diagram

: Front Office

: Bagian Data dan Informasi

: Bagian Validasi

: Kasir

: Bagian Legalisasi

Pendaftara/Perm ohonan Penyerahan berkas CekBaerkas

Kolaborasi dan kerjasama antar

penyerahan berkas pendaftaran pengem balian berkas

aktor dalam pelayanan perijinan yang

Jika berkas tidak lengkap

jika berkas lengkap proses data permohonan

proses cetak tanda terima

menjelaskan perihal apa saja yang

tanda terim a berkas tanda terim a berkas penyerahan berkas pendaftaran

dilakukan oleh seorang aktor dengan

Pemeriksaan data

penyerahan SKRD

aktor lainnya dan apa sajah hal yang diterima

dari

aktor

lain

Jika data Penolakan permohonan tidak valid jika data valid maka skrd diterbirkan termasuk disahkan oleh kepala bidang

dapat SKRD

digambarkan secara garis besar berupa

Pembayaran

termasuk penandatanganan oleh kepala BPPT

slip pembayaran

diagram

kolaborasi

(Colaboration

permintaan SK proses penerbitan SK Penerbitan SK

Diagram) seperti pada gambar 3.38 di

Penyerahan SK

bawah ini:

Gambar 3.21 Sequence Diagram 6: proses data permohonan 7: proses cetak tanda terima

3: CekBaerkas

19: Penerbitan SK

Bisnis Pelayanan Perijinan

4: penyerahan berkas pendaftaran

8: tanda terima berkas : Front Office 1: Pendaftara/Permohonan 2: Penyerahan berkas

: Bagian Data dan Informasi

5: pengembalian berkas 9: tanda terima berkas 20: Penyerahan SK

:Pemohon 10: penyerahan berkas pendaftar

15: Pembayaran 14: SKRD 16: slip pembayaran 13: Penolakan permohonan

18: proses penerbitan SK

11: Pemeriksaan data

12: penyerahan SKRD : Kasir

17: permintaan SK : Bagian Legalisasi

: Bagian Validasi

Gambar 3.20 Diagram Kolaborasi SIPP 3.7 Sequence Diagram Sequence

Diagram

menjabarkan

secara

diperlukan rinci

untuk

bagaimana

interaksi antar objek secara terurut dan logis. Label yang dituliskan pada setiap alur dikombinasikan antara teks deskriptif dan

19


perijinan yang dilaksanakan oleh BPPT

3.8 Struktur Navigasi

Kabupaten Kuningan. 3. Dari pengujian perangkat lunak Sistem Pelayanan Perijinan ini mempercepat proses

pelayanan

pembuatan

ijin

sehingga dapat menyelesaikan setiap permohonan pembuatan SK ijin tepat waktu, penerbitan SKRD dan SK ijin, serta penerbitan laporan-laporan. 4. Pemanfaatan SIPP ini memangkas jumlah meja yang harus dilalui oleh pemohon sehingga pemohon hanya dihadapi oleh bagian front office saja. 5. Berkas-berkas

perijinan

dapat

terdokumentasikan secara lebih efisien melalui

penyimpanan

data

dalam

database sehingga memudahkan untuk pengelolaan

berkas

dan

pengendaliannya. 6. Perhitungan retribusi dapat dimimalisir

Gambar 3.36 Sturktur Navigasi SIPP

oleh 7. Proses

4.1 Kesimpulan

dapat

dipantau

kesimpulan sebagai berikut:

4.2 Saran

1. Dengan menggunakan metoda SOA

Beberapa saran yang perlu dalam

dalam membuat arsitektur perangkat lunak, bisa dengan mudah memperoleh

penyempurnaan Sistem Informasi Perijinan

gambaran proses bisnis yang terjadi di

Terpadu ini adalah sebagai berikut:

BPPT Kabupaten Kuningan. Sistem

1. Perangkat

Informasi

Pelayanan Perijinan (SIPP) ini dapat meningkatkan

perijinan

melalui layar monitor.

terhadap perangkat lunak SIPP dapat diperoleh

membantu

otomatis

perkembangannya oleh semua pihak

Dari proses peneltian dan uji implementasi

lunak

secara

melalui sistem.

4. Kesimpulan dan Saran

2. Perangkat

perhitungan

lunak

Sistem

Pelayanan

Perijinan ini adalah adalah sebagai

mutu

prototipe untuk dapat dikembangkan

pelayanan publik dalam pembuatan

lagi sehingga dapat di implementasikan 20


berdasarkan

kebutuhan


Hariyanto, Bambang, Ir., MT. (2004).

pelayanan

Sistem

perijinan secara maksimal.

Manajemen

Basisdata.

Bandung: Penerbit Informatika 2. Penerapan

perangkat

lunak

Sistem

Kadir, Abdul. (2003). Pengenalan Sistem

Pelayanan Perijinan ini harus diiringi

Informasi.

dengan audit Sistem Informasi dan

Kadir, Abdul dan Terra C. Triwahyuni.

ke tahapan berikutnya sehingga dapat Sistem

(2003).

Informasi

Model Audit Sistem Informasi Akademik Proses Penyampaian dan Dukungan Pelayanan (Studi Kasus : Universitas Widyatama) Maniah, Sri Lestari, 2009 Sutabri,. Tata, S.kom, MM. (2004). Analisa

Daftar Pustaka

Dinamika

Perkembangan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya

Sistem

di Masyarakat, S. Arifianto (editor)

Penerbit ANDI.

2013 Sistem

Informasi

Menggunakan

Dengan

Acuan

COBIT

(CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY),

Universitas

Sriwijaya Palembang, 2009 Bean, “SOA and Web Services Interface Design”,

Elsevier

Publishing,

Massachusetts, 2010 Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Sistem Aplikasi

Informasi.

Yogyakarta:

Shalahuddin, M dan Rosa A.S. (2011). Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek). Bandung: Penerbit Modula.

––Ed. 1––1/Jakarta: Media Bangsa, Audit

Teknik

ANDI.

sempurna sesuai dengan kebutuhan.

S

Pengenalan

Informasi.. Yogyakarrta: Penerbit

Pelayanan Perijinan Terpadu yang lebih

Arifianto,

Penerbit

ANDI

ditindaklanjuti dengan pengembangan menghasilkan

Yogyakarta:

Blue Print

E-Government,

Jakarta 2004

21

Cecep Juliansyah Abbas ST., M.Kom. Dosen Universitas Kuningan Jl Cut Nyak Dien No 36 A Cijoho Kabupaten Kuningan

Recommend Documents