1
DAFTAR TARIF WAJIB POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 BAGI BENDAHARA PENGELUARAN Keterangan SSP untuk Pemotong PPh Pasal 21 - Diisi Identitas dan NPWP Bendahara - Ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Stempel Dinas NO.
URAIAN
Golongan PPh
MAP
Kode Setoran
Tarif
1.
Pajak Penghasilan kepada Non PNS - Untuk Pegawai Honorer, Borongan, Harian dan lainlain yang diberikan kepada Non PNS.
PPh 21
411121
100
5%
Tidak dipotong PPh 21 PPh 21
411121 411121
402 402
5% 15%
Perhitungan: 5% X Penghasilan Kena Pajak (PKP) Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan - PTKP Untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 bulan, pajak dihitung harian dengan PTKP1) per hari = Rp. 150.000,00 Apabila pekerja bekerja selama 1 bulan PTKP2) per bulan = Rp. 1.320.000,00 Apabila pekerja bekerja kurang dari 1 bulan tetapi penghasilan lebih dari Rp. 1.320.000,00 maka PTKP yang digunakan PTKP per bulan. Contoh: menerima upah Rp. 200.000,00 untuk pekerjaan 1 hari; = Rp. 200.000,00 – Rp, 150.000,00 = Rp. 50.000,00 x 5% = Rp. 2.500,00 Menerima upah Rp. 200.000,00 untuk pekerjaan satu bulan tidak kena pajak. Catatan: Pajak dipotong apabila penghasilan lebih besar dari PTKP. 2..
Pajak Penghasilan Final kepada PNS atas penghasilan selain gaji PNS gol I dan II PNS Gol III PNS Gol IV
Catatan: - Untuk Point 1, 3, 4 dan 5 dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 20% (Dua puluh persen).
2 DAFTAR TARIF WAJIB PUNGUT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PENGADAAN BARANG Keterangan SSP untuk Pemungut PPh Pasal 22 - Diisi Identitas dan NPWP Rekanan (Pihak 3) - Ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Stempel Dinas Perhitungan PPh Pasal 22 - Untuk Pengadaan Barang sampai dengan 1 Juta --------> PPh 22 - Untuk Pengadaan Barang diatas 2 Juta --------> Tarif
Bendahara Pengeluaran Tidak Memungut Pajak = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x DPP
NO.
URAIAN
= Nilai x 100/110
Golongan
MAP
Kode Setoran
Tarif
411122
900
1,5%
PPh Pengadaan Barang
1.
PPh Pasal 22
Catatan: - Dalam hal penerimaan sehubungan pengadaan barang Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemungutan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).
DAFTAR TARIF WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA Keterangan SSP untuk Pemungut PPN - Diisi Identitas dan NPWP Rekanan (Pihak 3) - Ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Stempel Dinas Perhitungan PPN - Untuk Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 1 Juta --------> Bendahara Pengeluaran Tidak Memungut PPN - Untuk Pengadaan Barang/Jasa diatas 1 Juta --------> Pajak = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Nilai x 100/110 NO. 1.
URAIAN Pengadaan Barang/Jasa
Jenis Pajak
MAP
Kode Setoran
Tarif
PPN
411211
900
10%
3 DAFTAR TARIF WAJIB POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DAN PPh 4(2) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PENGADAAN JASA Keterangan SSP untuk Pemungut PPh Pasal 23 dan PPh 4(2) - Diisi Identitas dan NPWP Bendahara - Ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Stempel Dinas Perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh 4(2) - Untuk Pengadaan Jasa sampai dengan 1 Juta --------> - Untuk Pengadaan Jasa diatas 1 Juta --------> Tarif
Pajak = Nilai x Tarif Pajak = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x DPP
NO.
URAIAN
= Nilai x 100/110 Golongan
MAP
PPh
Kode
Tarif
Setoran
JASA KONSTRUKSI Pelaksana Konstruksi Mempunyai Kualifikasi Usaha Kecil tarif PPh 2% Mempunyai Kualifikasi Selain Kecil tarif PPh 3% Tidak Mempunyai Kualifikasi Usaha tarif PPh 4%
PPh 4(2)
411128
409
1. Sewa Tanah dan Bangunan
PPh 4(2)
411128
409
10%
2. Sewa Selain Tanah dan Bangunan
PPh 4(2)
411128
409
2%
PPh 4(2)
411128
409
2%
PPh 4(2)
411128
409
2%
Perencana dan Pengawas Dengan Kualifikasi Usaha tarif PPh 4% Tanpa Kualifikasi Usaha tarif PPh 6%
JASA BIDANG SEWA
JASA TEKNIK DAN MANAJEMEN 1. Jasa Teknik 2. Jasa Manajemen 3. Jasa Konsultasi kecuali Konsultasi Kontruksi JASA LAINNYA 1. Jasa penilai (appraisal); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporankeuangan 4. Jasa perancang (design); 5. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 6. Jasa penebangan hutan; 7. Jasa pengolahan limbah;
4 8. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 9. Jasa perantara dan/atau keagenan; 10. Jasa kustodian /penyimpanan /penitipan,kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
11. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,pemeliharaan dan perbaikan; 12. Jasa instalasi/pemasangan Mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 13. Jasa Perawatan /perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi 14. Jasa maklon; 15. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 16. Jasa pengepakan; 17. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 18. Jasa pembasmian hama; 19. Jasa kebersihan atau cleaning service; 20. Jasa catering atau tata boga.
Catatan: Dalam hal penerimaan sehubungan pengadaan barang Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemungutan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).
5
DAFTAR TARIF WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH CATERING/TATA BOGA BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PENGADAAN MAKAN DAN MINUM Perhitungan PAJAK DAERAH - Untuk Pengadaan MAKAN DAN MINUM Tarif
--------> Pajak = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x DPP
NO. 1.
URAIAN MAKAN DAN MINUM
= Nilai x 100/110
Jenis Pajak PAJAK DAERAH
MAP
Kode Setoran
Tarif 10%
6
DAFTAR TARIF WAJIB POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DAN PPh 4(2) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ATAS HADIAH
NO.
URAIAN
1.
Hadiah Undian
2.
Hadiah Perlombaan Diterima Perorangan
Jenis Pajak
MAP
Kode Setoran
Tarif
PPh 4(2)
411128
405
25%
PPh 21
411121
100
5%
PPh 23
411124
300
15%
PPh 26
411127
100
20%
(Tidak BerNPWP dikenakan 20% lebih tinggi )
Diterima WP dalam negeri termasuk BUT Diterima oleh WP Luar Negeri (Tidak BerNPWP dikenakan 100% lebih tinggi)
7
