CATATAN PROSES WORKSHOP SOSIALISASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN REKOMPAK UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI MERAPI

CATATAN PROSES WORKSHOP SOSIALISASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN REKOMPAK UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI MERAPI


1


Pukul 09.00 Wib SESI PAGI MC Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Yth. Sekretaris Daerah Propinsi DIY Yth. Ketua DPRD Propinsi DIY atau yang mewakili Yth. Kementerian PU dalam hal ini Dirjen Cipta Karya atau yang mewakili Yth. Kementerian Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan) atau yang mewakili Yth. Kementerian Lingkungan Hidup atau yang mewakili Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya atau yang mewakili Yth. Kepala Bappeda Propinsi DIY Yth. Kepala Dinas PU Propinsi DIY Yth. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY Yth. Kepala BPN DIY Yth. Kepala BPPTK Yth. Bupati Sleman Yth. Kepala Bappeda Sleman dan SKPD terkait. Selamat pagi dan lemat datang atas kehadiran bapak ibu dalam acara Workshop Sosialisasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi dan Persiapan Pendampingan REKOMPAK yang diselenggarapakan pada hari ini Kamis, 4 Agustus 2011 di Grand Hotel Quality Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, Untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masingmasing dipersilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Acara pertama adalah laporan kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan oleh bapak Ir. Budi Antono selaku Kepala BPBD DIY. Kepada bapak kami persilahkan. PEMBUKAAN Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Ir. Budi Antono, MSi (Kepala BPBD DIY) LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN REKOMPAK UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI 4 Agustus 2011 Assalamu’alaikum Wr.Wb. Yth. Sekretaris Daerah Propinsi DIY Yth. Ketua DPRD Propinsi DIY atau yang mewakili Yth. Kementerian PU dalam hal ini Dirjen Cipta Karya atau yang mewakili Yth. Kementerian Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan) atau yang mewakili Yth. Kementerian Lingkungan Hidup atau yang mewakili Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya atau yang mewakili Yth. Kepala Bappeda Propinsi DIY Yth. Kepala Dinas PU Propinsi DIY Yth. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY Yth. Kepala BPN DIY

2


Yth. Kepala BPPTK Yth. Bupati Sleman Yth. Kepala Bappeda Sleman dan SKPD terkait. Perwakilan Donor, Perwakilan Desa, Perwakilan Perguruan Tinggi, Perwakilan LSM dan Media yang saya hormati Sebelumnya kita panjatkan puji sukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini bapak dan ibu sekalian diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” Bapak-Ibu yang kami hormati seperti kita ketahui bersama bahwa Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Oktober-November 2010 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan harta benda. Kerusakan yang ditimbulkan berdampak pada sektor permukiman, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Untuk segera memulihkan daerah-daerah sekitar Gunung Merapi maka disusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah sebagai pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini menjadi lampiran bagi Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah. Agar Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi dan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah bisa dilaksanakan secara optimal oleh semua pihak.Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan REKOMPAK sebagai salah satu pelaku utama upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat disampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi dan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun beberapa kebijakan dari lintas sektoral yang mendukung kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Propinsi DIY. Bapak-Ibu yang kami hormati. Penyelenggaraan kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” mempunyai tujuan sbb: 1.

Untuk memberikan pemahaman dan diseminasi tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi dan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah. 2. Untuk memberikan pemahaman tentang rencana tata ruang sebagai dasar penetapan lokasi yang aman untuk permukiman. 3. Untuk memberikan pemahaman tentang penatan kawasan lindung dan lokasi relokasi masyarakat korban yang tinggal di KRB III Merapi, termasuk penatagunaan lahannya oleh Pemda Propinsi/Kabupaten/Kota. 4. Untuk memberikan pemahaman tentang rencana pembangunan sarana dan prasana terkait dengan penanganan dan pengendalian bencana. 5. Untuk memberikan pemahaman tentang skema bantuan pemerintah terkait dengan kerusakan rumah dan relokasi pemukiman. 6. Untuk memberikan pemahaman tentang rancangan/desain rumah bagi korban bencana, baik bagi yang akan direlokasi maupun tinggal di tempat semula, dengan pendekatan pengurangan risiko bencana

3


7.

Untuk mendapatkan masukan dan memetakan persoalan-persoalan terkait pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah.

Adapun keluaran (output) yang diharapkan dari hasil kegiatan sosialisasi ini sbb: 1.

2. 3. 4.

Tersosialisasikannya program-program REKOMPAK yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbasis pengurangan risiko bencana kepada stakeholders peduli program pengurangan risiko bencana dari masyarakat, swasta, NGO, CBO, asosiasi profesi, pengusaha, lembaga pendidikan, pemerintah, DPRD, dll; Meningkatnya pemahaman semua pelaku tentang rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi di Propinsi DI Yogyakarta. Adanya kesamaan langkah-langkah pelaksanaan dan antisipasi dalam menghadapi permasalahan di lapangan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi di Propinsi DI Yogyakarta. Tersusunnya kesepakatan bersama tentang mekanisme koordinasi, sosialisasi dan monitoring diantara pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung merapi di Propinsi DI Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” telah dihadirkan beberapa narasumber dari wakil Pemerintah, Bank Dunia dan Akademisi. Adapun beberapa materi yang akan dipresentasikan oleh para narasumber sbb: 1.

Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi di Prov DIY (akan disampaikan oleh BNPB/TPT Rehab-Rekon Pasca Erupsi Merapi) 2. Strategi REKOMPAK dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Merapi (oleh Kepala PMU REKOMPAK) 3. Penataan Ruang Kawasan Gunung Merapi untuk pemulihan perumahan dan permukiman dan prasarana publik (akan dibawakan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah 1-Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum) 4. Pemanfaatan hutan untuk rakyat pasca erupsi merapi (oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY) 5. Persoalan tanah pasca erupsi merapi dan solusinya (oleh Kepala Kantor BPN Propinsi DIY) 6. Peta KRB Gunung Merapi dalam perspektif pengurangan risiko bencana G. Merapi (akan disampaikan oleh BPPTK) 7. Pemulihan permukiman & lingkungan berorientasi Pengurangan Risiko Bencana (oleh Bank Dunia) 8. Partisipasi masyarakat dalam pemulihan pasca erupsi gunung merapi (oleh Prof. Dr. Susetiawan) Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” kurang-lebih 100 orang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, Perwakilan Donor, Perwakilan masyarakat, Perwakilan Perguruan Tinggi, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media baik media cetak maupun media elektronik. Demikian laporan penyelenggaraan kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami memohon kepada bapak Sekretaris Daerah DIY yang diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk dapat kiranya menyampaikan sambutan dan arahan-arahan yang diperlukan demi kesuksesan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan sekaligus memohon kesediaannya untuk membuka secara resmi acara penyelenggaraan kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” Terimakasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan didalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini. Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

4


MC Terima kasih pada Bapak Ir. Budi Antono Msi, yang sudah melaporkan kegiatan workshop sosialisasi hari ini, selanjutnya kami persilahkan kepada SEKDA Propinsi DIY yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Kepada Bapak Andung Prihadi Santosa M. Kes kami persilahkan. PEMBUKAAN SOSIALISASI dr. Andung Prihadi Santosa M. Kes (Sekretaris Daerah Provinsi DIY) Sambutan Plt. Sekretaris Daerah Prov DI Yogyakarta SOSIALISASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN REKOMPAK UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI 4 Agustus 2011 Yth. Kepala BNPB atau yang mewakili Yth. Ketua TPT Rehabilitasi – Rekonstruksi pasca erupsi merapi Yth. Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Yth. Perwakilan Kementerian Kehutanan Yth. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Yth. Ketua DPRD Provinsi DIY atau yang mewakili Yth. Perwakilan World Bank Yth. Perwakilan Donor Yth. Semua Kepala Desa yang terkena dampak langsung erupsi merapi Yth. Perwakilan Perguruan Tinggi Yth. Perwakilan LSM Assalamu’alaikum Wr.Wb. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya hingga saat ini kita masih diberi Nya berbagai kenikmatan, terutama nikmat kesehatan. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadhan, karena itu dalam kesempatan ini kami sengaja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan kepada bapak/ibu yang menjalankannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Kami juga ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan bapak ibu semua dalam acara ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” di Hotel Qualitu ini. Sosialisasi yang akan berlangsung sehari penuh ii dapat terselenggara berkat kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum melalui REKOMPAK dan Pemerintah Propinsi DIY. Masih terpartri diingatan kita bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 telah menelan korban 277 orang meninggal di wilayah DI Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa. Selain itu tercatat 2.682 rumah di Kabupaten Sleman mengalami kerusakan berat dan hancur, 156 rumah rusak sedang dan 632 rumah rusak ringan. Sesuai data yang dihimpun BNPB per tanggal 31 Desember 2010, nilai kerusakan dan kerugian yang dialami pemerintah dan masyarakat DIY mencapai Rp. 2.141 triliun. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif sebesar Rp. 808,55 triliun, sektor permukiman Rp. 580,82 miliar, lintas sektor Rp. 479,53 miliar, sektor infrastruktur Rp. 216,29 miliar, sektor sosial Rp 61,24 miliar. Pasca erupsi Merapi tentunya diperlukan upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi di Kabupaten Sleman. Menurut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Propinsi DIY dan JATENG tahun 2011 – 2013 yang telah diterbitkan oleh BAPPENAS, total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca

5


bencana erupsi merapi di provinsi D.I Yogyakarta dan sebesar Rp 770,903 miliar. Kebutuhan pemulihan di peruntukkan bagi pendanaan sektor infrastruktur sebesar Rp. 272,956 miliar, sektor permukiman sebesar Rp. 138,076 miliar, sektor ekonomi produktif sebesar Rp. 146,227 miliar, dan sektor sektor sosial sebesar Rp. 111,298 miliar. Sehingga masih terlihat dengan jelas betapa besar nilai kebutuhan yang telah ditetapkan ini masih jauh dari besaran nilai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Besaran kebutuhan ini diperoleh dengan memperhatikan diantaranya hasil pengkajian kebutuhan pascabencana ; penentuan prioritas kebutuhan; Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan; Dokumen rencana kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah; Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya. Sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi maka ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; yang ditindak lanjuti dengan penetapan: 1.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

2.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; dan

3.

Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 127 Tahun 2011 tentang Penetapan Personil Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya, memperhatikan hasil-hasil rapat koordinasi penanganan bencana Merapi yang dipimpin Wakil Presiden pada tanggal 19 Juli 2011, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu memperhatikan banyak aspek termasuk aspirasi para korban erupsi merapi. Namun pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga korban erupsi merapi, maka seyogyanya seluruh wilayah area terdampak langsung untuk direlokasi diwilayah yang aman. Sehingga 1.

Arahan Presiden , untuk memindahkan seluruh korban Merapi yang berada pada area terdampak langsung ketempat yang aman, termasuk memberikan kompensasi atas lahan yang ditinggalkan; melalui sosialiasi dan pendekatan kepada masyarakat dengan pendekatan filosofi: jauhkan masyarakat dari bencana, lindungi masyarakat dari bencana, serta living in harmony with risk, melalui pengurangan risiko, adaptasi terhadap risiko bencana, serta membangun kearifan lokal dikawasan rawan bencana;

2.

Menko Perekonomian untuk segera melaksanakan rapat Tim Koordinasi Keppres 16/2011;

3.

Pemetaan kebutuhan dan alokasi pendanaan berdasarkan sumber-sumber pendanaan tersedia, dan percepatan alokasi pendanaan dari dana bencana berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;

4.

Memastikan kesanggupan Pemda dalam mengalokasikan pendanaan APBD untuk rehabilitasi dan rekonstruksi;

5.

Kepala BNPB selaku ketua pelaksana harian Tim Koordinasi mengoperasionalisasikan Tim Pendukung Teknis dan menetapkan dimulainya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Dalam RENAKSI Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascaerupsi Gunung Merapi secara tegas dinyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dilaksanakan dengan pendekatan relokasi penduduk dari Kawasan Rawan Bencana III dengan skema REKOMPAK. Kegiatan relokasi perumahan dan permukiman menjadi lokomotif rehabilitasi dan rekonstruksi, yang menjadi masukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang Poin penting dari tugas REKOMPAK tersebut ada pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana karena aspek tersebut merupakan jembatan yangg akan

6


memastikan adanya kesinambungan dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan (Build Back Safer). Karena itu, para pelaksana REKOMPAK dalam melakukan pendampingan review maupun penyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP) yang berorientasi pengurangan risiko bencana (PRB), sebelum menetapkan skenario pengurangan risiko bencana wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemda c/q Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat baik propinsi maupun kabupaten, sbg pemegang amanat UU Nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana untuk menjamin adanya kesinambungan pemulihan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Sampai saat ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui REKOMPAK telah menstimulasi warga dalam membangun sebanyak 146 unit Hunian Tetap bagi masyarakat korban erupsi merapi yang memiliki tanag miliknya di wilayah aman yang berfungsi sebagai rumah tumbuh dnegan bantuan sebesar Rp. 30 juta untuk masing-masing rumah disertai dengan fasilitasi pembangunannya agar memenuhi persyaratan rumah yang aman dan tahan gempa. Direncanakan sekitar 400 unit rumah lainnya akan dibangun sampai dengan akhir tahun 2011 ini. Poin pembelajaran kegiatan REKOMPAK pasca gempa bumi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Tsunami di Provinsi Jawa Barat adalah memprakarsai pembentukan organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) di 265 desa/ kelurahan lokasi sasarannya. OPRB tersebut diharapkan menjadi embrio pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Kabupaten yang nantinya dapat bekerja sinergis dengan BPBD setempat dalam kegiatan advokasi pengurangan risiko bencana. Kami berkeyakinan bahwa dari partisipasi para peserta dan pemikiran para narasumber dalam sosialisasi ini akan banyak diperoleh trobosan baru yang positif untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya sector perumahan dan sarana prasarana lingkungan permukiman yang dilaksanakan melalui fasilitasi REKOMPAK. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirahman ni rahim, Atas nama Sekretaris Daerah propinsi DIY kegiatan “Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah pasca bencana erupsi Merapi” di Propinsi DI Yogyakarta kami nyatakan dibuka secara resmi [thok thok thok]. Demikian, kami sampaikan Wassalamu`alaikum Wr.Wb. Yogyakarta, 4 Agustus 2011 Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Ichsanuri _________________ O0O __________________

MC Demikian acara pembukaan kegiatan ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi” pada pagi hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andung Prihadi Santosa M. Kes dan Bapak Ir. Budi Antono yang telah bersedia membuka kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama diskusi dengan menghadirkan narasumber Ir. Sutrisno, M.Eng Ketua TPT) tentang Penyampaian materi Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi merapi di Prov DIY, Ir. Adjar Prajudi, MCM, MSc (Kepala PMU REKOMPAK) tentang Strategi REKOMPAK dalam

7


rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah pasca erupsi Gunung Merapi, Ir. James Siahaan, MSc (Kasubdit Kebijakan Ditjen Penataan Ruang) tentang Penataan Ruang Kawasan Gunung Merapi untuk pemulihan perumahan dan permukiman dan prasarana publik, Ir. Gatot Nursinggih, MP (Dinas Kehutanan – Perkebunan Provinsi DIY) tentang Pemanfaatan hutan untuk rakyat pasca erupsi merapi dan Sanusi , SH, M.Hum (KANWIL BPN DIY) tentang Persoalan tanah pasca erupsi merapi dan solusinya. Kepada Ir. Dwi Anta Sudibya, MT selaku moderator kami persilahkan untuk memandu acara ini. ______________________ oOo _______________________ Pukul 10.00 wib SESI DIALOG BAGIAN PERTAMA Moderator - Ir. Dwi Anta Sudibya, MT (Kabid. Perdesaan BAPPEDA Kab. Sleman) Bismillahirrohman Bir Rohim Assalammu’alaikuw Wr. Wb. Langsung saja kepada semua narasumber untuk langsung menempati kursi didepan. Untuk Pak Sanusi akan segera menyusul. Bapak ibu yang kami hormati Alhamdullillah kita diberikan kesehatan untuk berdiskusi diacara ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi”. Forum ini merupakan forum yang ditunggu-tunggu karena kita perlu mengetahui kebijakan mengenai rehab rekon karena msyarakat sudah tidak tahan menunggu terutama setelah Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2011 . Ada 5 panelis yang akan menyampaikan materi, ada 120 menit waktu kita. Waktu pertama kami persilahkan pada Pak Soetrisno dari selaku ketua TPT. Silahkan waktu 15 menit untuk Pak Tris. NARASUMBER I. Sutrisno, M.Eng (Ketua TPT) Penyampaian materi Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi merapi di Prov DIY Assalammu’alaikum Wr. Wb. Bapak moderator dan para peserta ”Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi”yang sudah hadir. Saya bergembira dengan adanya acara ini karen a ini adalah program pertama dari TPT yakni Bedah Buku RENAKSI dan ini masih perlu banyak perubahan. Saya sudah tidak asing dengan Yogyakarta karena saya sudah pernah tinggal diYogyakarta. 1 bulan lalu saya purna tugas dari PNS dan kemarin mendapat tigas untuk menjadi tim TPT bersama Pak Bayu Dhono, kawan mancing saya di Lampung waktu dulu. Kami ini paparan saya akan ringkas saja. Kita mulai dari dasar hukum dulu. Judul Slide … Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DIY dan Jateng Oleh: Ketua Tim Pendukung Teknis (TPT) Tambahan saat persentasi :  Buku RENAKSI masih bisa diubah isinya untuk menyesuaikan apakah isinya relevan dengan kondisi dilapangan  TPT tugas utamanya mendampingi daerah (DIY dan jateng) untuk pelaksanaan RR dan bertanggungjawab langsung pada kepala BNPB. Pendampingan yang dimaksud bisa berupa teknis, pendanaan, administrasi dan sebagainya.  Rekompak ini adalah program di bawah Kementerian PU dan bukan LSM.  RENAKSI untuk lahar dingin sedang disusun, semoga dapat selesai bulan ini.  Peta area terdampak akan untuk living in harmony with disaster juga akan segera dibuat, bagi mereka yang akan hidup berdampingan dengan bencana namun akan diberikan penguatan.

8


 Saya menginginkan agar dana yang sudah dialokasikan ini dibreakdown kembali sesuai dengan kebutuhan 2011, berapa yang bisa dibantu oleh APBD, jika APBD lebih itu bagus tetapi jika APBD kurang mohon disampaikan kepada kami agar bisa disupport oleh pemerintah pusat. Diharapkan juga daerah sudah punya anggaran 2012 khusus program RR sesuai dengan RENAKSI, mohon dilihat di lampiran yang ada didalam RENAKSI, jadi mohon nanti isinya direvisi.  28 % masyarkat tidak mau direlokasi, selebihnya mau direlokasi dengan beberapa alasan yang cukup logis.  Bagi mereka yang sudah relokasi mandiri dan membeli tanah sendiri akan tetapi diaganti oleh pemerintah untuk pembelian tanahnya sesuai dengan NJOP.  Meminta REKOMPAK untuk mendisain bagaimana jalan evakuasi dan tempat penampungan yang ideal. Bapak ibu sekalian, Ada beberapa hal yang harus dicek lagi didalam RENAKSI silahkan download dan REKOMPAK bisa membantu memfasilitasi tiap SKPD disemua Kabupaten sebagai petunjuk pelaksana RR. 1. Data kerusakan rumah perlu dicek kembali 2. Alokasi pendanaan apakah sudha sesuai 3. Rincian kegiatan 4. Pertanyaan dari Meneko, perlu dilakukan study kelayakan apakah kondisinya lebih baik kondisi mereka setelah pindah atau tidak pindah, agar bisa dilihas disparitas dan perlakuan apa yang perlu diberikan kepada masyarakat yang mau direlokasi dan yang tidak mau direlokasi 5. Fasilitasi PRB untuk warga yang hidup berdampingan dengan bencana. 6. Desain rumah juga perlu dilihat kemiringannya. Demikian, ini yang nanti bisa kembangkan didiskusi, terima kasih moderator. Wasslammu’alaikum Wr. Wb. Moderator Saya tidak berani menghentikan karena ini pernting agar jelas semua soal kebijakan RR. Kita lanjutkan dengan persentasi dari Pak Adjar Prajudi selaku kepala PMU REKOMPAK. Silahkan waktu 15 menit. NARASUMBER II. Ir. Adjar Prajudi, MCM, MSc (Kepala PMU REKOMPAK) Strategi REKOMPAK dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah pasca erupsi Gunung Merapi Assalammu’alaikum Wr. Wb Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya klarifikasi juga apa itu REKOMPAK? Diluar banyak dikenal sebagai LSM REKOMPAK, ya ini sah-sah saja bagi yang tidak atau belum tahu. Kami sudah coba untuk perbaiki dibawah, bukan mengurangi rasa hormat kami kepada para donor teritama sekretariat JRF, World Bank selaku mediator 8 Donor Pak Sri dan Pak Iwan. Bukan maksud kami menghilangkan Rekompak tetapi sudah ada Logo. Semoga bisa kompak dalam mengadapi bencana. Selanjutnya sudah banyak disinggung soal riwayat REKOMPAK, saya tegaskan kembali membacaranya sekarang REKOMPAK Kementerian PU. Judul Slide … STRATEGI REKOMPAK PASCAERUPSI MERAPI Moderator Oke langsung saja kita beranjak ke materi Pak James, silahkan.

9


NARASUMBER III. Ir. James Siahaan, MSc (Kasubdit Kebijakan Ditjen Penataan Ruang) Penataan Ruang Kawasan Gunung Merapi untuk pemulihan perumahan dan permukiman dan prasarana publik Assalammu’alaikuw Wr. Wb. Kami sampaikan salam kepada saudara-saudara kami dari Pemerintah pusa, Propinsi dan Kabupate. Kepada para donor, akademisi perguruan tinggi, pewakilan masyarakat, LSM dan insan media cetak dan elektronik. Dalam kesempatan ini kami mohon ijin kepada ketua TPT yang juga telah menyampaikan peta yang sama, dimana peta ini juga didiskusikan di Direktorat Jendral Penataan ruang dengan 5 institusi terkait. Hari ini kami juga dibantu oleh SKPD terkait. Judul Slide … Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi (Telah ditandatangi oleh menteri, kepala bidang dan Gubernur) Tambahan saat persentasi :  Hal-hal yang terkait dengan UU Penataan Ruang adalah rencana tata ruang yang jauh berbeda dengan UU versi sebelumnya yang harus diikuti jika tidak maka akan terkena sanksi. Ada 3 layer yakni 1, Rencana Tata Ruan Nasional PP no. 27 tahun 2008, RTRW juga kewajiban yang harus dibuat oleh Propinsi DIY dan Jateng melaui Perda, Kabupaten juga harus menyusun RTRW kabupaten. Khusus Sleman juga yang dekat dengan Merapi juga harus disesuikan dengan isu Merapi. Tanggal 8 agustus 2011 akan dilakukan dialog publik mengenai RTRW kabupaten Sleman. RTRW ini mewajibkan kawasan stategis nasional di seluruh NKRI khusus DIY adalah Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang ini sedang dalam proses diskusi.  Yang sedang disusun juga adalah rencana detil Taman Nasional Gunung Merapi (RTR TNGM). Peta terdampak erupsi merapi merupakan peta bersama berbagai instansi pemerintah. Dikawasan gunung Merapi ada 3 zonasi KRB, warna hijau muntahan gunung, warna Merap KRB III, warna Pink KRB II dan Kuning (tentakel) di KRB I yang merupakan sungai aliran lahar.  Di KRB III ini ada yang menjadi taman nasional gunung merapi dan area terdampak langsung 1 dan 2. Untuk terdampak langsung 1 kebijakannya ditentukan pusat, sedangkan terdampak langsung 2 ditentukan oleh propinsi. Ini akan dikembangkan sebagai hutan lindung dan taman nasional namun dari Kementerian Kehutanan ini akan didorong agar tidak terlalu kaku agar bisa dikembangkan masyarakat untuk menjadi hutan produksi bagi kegiatan produktif masyarakat.  Daerah tentakel akan ditentukan oleh pemerintah daerah untuk memprotek jika terjadi aliran lahar dan erupsi merapi kembali terutama sempadan sungai agar masyarakat aman dari ancaman.  Jika sudah jadi taman nasional artinya sudah tidak boleh ada perumahan. Living in harmony in disaster akan berada di KRB III, namun kebijakan selanjutnya akan ditentukan oleh Pemda DIY atau Jateng Saya rasa itu saja dulu, ini masih sedang dalam pembahasan dan masih perlu didalami. Yang penting adalah ada masyarakat yang masih berfikir bahwa relokasi ini adalah masalah. Itu saja, kesimpulannya ada 2 prouk tata ruang yang masih on going RTR kawasan strategis nasional dengan perpres, saat ini sedang dibuat naskah akademisnya bersama Pemda Propinsi DIY dan Jateng. Terima kasih saya kembalikan pada moderator. Wasslammu’alaikum Wr. Wb. Moderator Oke terima kasih, langsung saja pak Ahmad Dawan NARASUMBER IV. Ahmad Dawan (Dinas Kehutanan – Perkebunan Provinsi DIY) Pemanfaatan hutan untuk rakyat pasca erupsi merapi Assalammu’alaikuw Wr. Wb. Saya akan sampaikan soal hutan dan pemanfaatnnya. Kami mulai dari latar balakang.

10


Judul Slide... Pemanfaatan hutan untuk rakyat pasca erupsi gunung merapi Tambahan saat persentasi  Mengharapkan peran BPN untuk mencari data lahan.  Dalam UU kehutanan ada Hutan Hak (Hutan Rakyat) adalah hutan yang dibangun diatas tanah hak kepemilikian, pengelolaannya diserahkan kepada pemilik tanah. Hutan Negara adalah hutan yang dibangun diatas tanah yang ditidak ada hak milik, di merapi ada hutan negara. Hutan lindung jika dilembangkan di Sleman diatas tanah masyarakat berarti harus ada insentif, namun jika ini tetap difungsikan sebagai hutan, maka kepemilikannya bisa oleh rakyat. Bapak ibu bisa memanfaatkan hutan negara dengan surat. Bisa juga dilakukan hak pengelolaan hutan desa. Untuk hutan lindung itu bisa ada hak dan ijin tetapi kalau taman nasional tidak boleh.  Meski lahan tetap menajdi milik warga, tetapi jija mengalami kerusakan tetap akan dibantu oleh pemerintah untuk diperbaiki. Jadi hutan hak denga fungsi rehabilitasi.  HKM : Hutan Kemasyarakatan  Untuk pemulihan ekosistem itu akan lama sekali perbaikannya bisa hingga 20 tahun, karena ada banyak faktor untuk pemulihannya. Saya kita itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wasslammu’alaikum Wr. Wb. Moderator Terima kasih kita lanjutkan ke Pak Sanusi, silahkan. NARASUMBER V. Sanusi , SH, M.Hum (KANWIL BPN DIY) Persoalan tanah pasca erupsi merapi dan solusinya Assalammu’alaikuw Wr. Wb. Terima kasih, bapak dan ibu yang saya hormati. Berbicara soal pertanahan berkaitan dengan bencana biasanya muncul setelah bencana berlalu. Induk dari masalah pertanahan sehubungan dengan erupsi merapi adalah fisik tanah yang tertutup erupsi merapi, yang akhirnya turunan masalahnya bermacam-macam. Persoalan pemulihan pasca merapi ini adalah kepastian mengenai identifikasi masalah tanah. Saya mau tanya wujud kali di Kepuhharjo seperti apa? Peserta Ada yang rata dan ada yang sudah baik Narasumber V Karena tertutup material sehingga batas tanah tidak kelihatan. Di lapangan akhirnya pengusahaan teradap batas tanah menimbulkan masalah penguasaan dan kepemilikan. Masalah kedua, tanah tidak bisa lagi ditinggali karena fisik tanah tertutup. Judul Slide.. Persoalan tanah pasca erupsi merapi dan solusinya Tambahan saat persentasi :  Penyelesaiannya : meksi statusnya hutan tetapi bisa dimanfaatkan, artinya boleh ada kegiatan manusia disana, kecuali taman nasional. Jika demikian meskipun hutan maka harus ada akses untuk menyelamatkan jiwa yang berupa jalur evakuasi dan akses untuk mengangkut hasil-hasil produksi itu.  Ada warga yang mau relokasi tetapi tidak bersedia menjual tanahnya, itu tidak masalah. Bisa diberikan hak tanahnya tetapi tidak boleh dihuni. Saya menyimpulkan ada yang tidak mau melepaskan tanahnya maka ini tidak sesuai dengan skema hutan negara. Ada dua skema legalisasi aset pemberian sertifikat atas tanah. Tahun 2012 BPN menargetkan ada 30.000 sertifikasi tanah

11


dan diprioritaskan di Sleman. Skema pertama kia kembalikan sertifikat tanah apa adanya. Skema kedua, kita tata kembali bidang tanahnya agar bisa mewujudkan pemanfaatan yang ideal. Skema kedua ini dinamakan konsolidasi tanah. Tanah yang nantinya dapat dimiliki masyarakat itu akan ditata letak dan bentuk tanahnya dengan prinsip pemanfaatan optimal, lestari, serasi dan seimbang.  Konsolidasi tanah ini bukan memberikan fisik tanah, tetapi kita tata dulu jalur evakuasinya, fasos dan fasumnya. Anggarannya untuk konsolidasi tanah ini jauh lebih murah dibandingkan legalisasi aset.  Sumber dana untuk relokasi, akan diupayakan agar bisa diserahkan kepada pemilik tanah.  Ada rencana aksi BPN tahun 2011, adalah pertama, pendataan dan mengukuran terhadap tanah. Kedua, pengukuran keliling di hutan rakyat dan hutan negara. Ketiga, melakukan konsolidasi tanah pada HUNTAB sesuai dengan kriterita bisa tanah tersebut. Masih banyak persoalan tanah, karena tanah sangat strategis. Tanah harus clean dan clear agar tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang. Demikian terima kasih. Wasslammu’alaikum Wr. Wb. Moderator Mohon ijin karena waktu kita perlu diperpanjang. Kita buka 2 sesi, kami mohon diprioritaskan dari pemerintah desa dan NGO. Silahkan. SESI TANYA JAWAB Penanya 1. Suharno – Lurah Purwobinangun 1. Terkait dengan sempadan sungai, kami mohon pemetaannya perlu memperhatikan keadaan tebing dan lingkungan yang ada disempadan, jangan semua dianggap 300 meter 2. Terkait RR tidak akan lepas dari sosialisasi tentang erupsi merapi, karena ini untuk meminimalisasi ancaman bahaya merapi. Karena itu sosialisasi pada seluruh warga seputar lereng jangan berhenti 3. Pemilihan daerah relokasi jangan terlalu jauh dari tanah yang mereka miliki dan tanah tetap menjadi milik. Jarak dari tempat asal itu 8 Km itu terlalu jauh 4. Kami setuju dengan rapat 2 Januari 2011, yang intinya tanah tetap jadi milik warga yang mendukung perekonomian bagi rakyat 5. Jadual RR harap diperpanjang, karena ada 8 bulan terbuang percuma. 6. Pennetuan batas kepemilikan tanah, tadi dibilang BPN tidak masalah tetapi dilapangan ada 2 maslah yakni batas tidak kelihatan dan buku tanah dimakan oleh lahar, sehingga tidak bisa meliha tbuku latter C didesa. 7. Konsolidasi tanah perlu disosialisasikan sampai ketingkat desa, dan ini berkait dengan rentaca tata ruang dan wilayah di Kab dan Desa. Agar warga bisa melakukan konsolidasi tanah dari pada sertifikasi tanah karena biayanya lebih murah 8. Soal TNGM mohon dibuat zonasi TNGM, jadi bukan zonasi KRB III. Mana yang bisa dimanfaatkan warga dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan warga, perlu jelas batas-batasnya 9. Ada warga kami yang mau direlokasi namun tetap di kawasan bencana III, karena yang dikawasan I sudah tidak ada tempatnya. Turgo mau direlokasi tapi di KRB III. Apakah bisa diberikan bentuan relokasi seperti di Kec. Cangkringan? Penanya 2. Kari Tri Aji – Forum Salam Merapi Banyumili Murakapi 1. Sudah banyak kemajuan terutama kesepakatan antara apa yang dimaui pemerintah dan masyarakat. Hanya jadi mengambang saat pembicara soal hutan dan tanah. Apapun yang akan dikerjakan di RR tidak boleh menghilangkan akses dan aset di lereng merapi. Pembelian dan pembebasan tanah tidak boleh dilakukan negara, maka BPN perlu mengeluarkan segera sertifikat karena ada muncul ketidak percayaan makanya warga naik ke atas untuk menjaga tananya. 2. Seluruh warga diberikan tahan relokasi tanpa syarat baik yang setuju relokasi maupun yang tidak setuju, apalagi waktu sudah mepet. Jadi PR untuk lurah dan warga untuk mencari tanah. Jadi tetap diberikan walau mereka tetap diatas

12


3.

4.

Masyarakat merapi sangat sadar bahwa penghijauan merapi itu penting, jadi tidak perlu TNGM. Jangan salah tahun 2000 Gus Dur pernah mewujudkan taman nasional berpenghuni di bukit duabelas Jambi, bahkan zona inti pun bisa dijadikan hunian. Yang menghabiskan hutan itu bukan warga tetapi pembalak. Yang terjadi saat ini seletah 10 bulan adalah ketidakpercayaan dari masyarakat. Taman nasional itu hantu bagi masyarakat, jadi psikologi masyarakat juga perlu diperhatikan. Masyarakat juga sudah tidak percaya dengan masa depan mereka. Gunakan cara komunikasi yang berjenjang. Jangan ada pernyataan yang menyakiti. Akan dikaji jadi taman nasional, pernyataan ini sudah horor bagi masyarakat.

Penanya 3. Teguh Suharto – Cangkringan 1. Minggu kemarin kami sudah sampaikan ke DPD RI agar hal-hal yang terkait dengan kepemilikan masyarakat tidak diutak utik. Contohnya, soal kepemilihan tanah warga menjadi hutan rakyat, dan soal peta area dari pak James ini sangat berlawanan. Disana ditujukan untuk rakyat tetapi dipetanya ada hutan lindung, TNGM dll ini perlu penjelasan lebih lanjut. 2. Soal kejelasan status tanah warga. Tanah diatas memang milik warga tetapi hak kepemilihan sertifikat sudah habis dan hilang. Sementara programnya hanya pemetaan dantidak ada sertifikasi. Bagaimana solusinya? Karena jika tidak ada kejelasan, warga sudah lelang mandiri dengan uang rakyat membeli 1, 8 hektar di Mbalong. Harapan kami segera dibangun huntab. Sementara ini belum jelas mau sewa, tukar guling atau apa, akhirnya kami inisiatif lelang. Jadi konsolidasi tanah mohon dipertegas agar bisa mengakses itu. 3. Soal dana 1,3 T ini sangat menggiurkan, kami mohon dengan sangat pembangunan RR itu sekecil apapun pemerintah desa dan kecamatan diajak koordinasi. Agar tidak ada lagi pembangunan yang kita tidak ketahui terutama dari dompet-dompet yang sudah membangun seratusan saya diundang untuk peresmian ya bingung. Minimal di sms lah. 4. Mohon rencana huntab bagi yang mandiri agar didukung bersama, karena masih perlu perizinan agar ada kelancaran, karena baru muat 75 KK dari 85 KK. Penanya 4. Heri – Kepuharjo 1. Mengenai tanah kas desa di KRB III, jika mau dibeli boleh pak tetapi ditukar dibawah agar tidak lari lagi saat ada erupsi merapi. 2. Banyak proyek di desa, 2 M/desa mungkin dari Kepuharho mengajukan agar di KRB III juga dibangun fasilitas jalan dan jembatan. Karena sosialisasi REKOMPAK tidak boleh membangun jalan di KRB III. Padahal warga siap direlokasi, kalau tidak dibangun jalan dan jembatan saat ada erupsi bisa banyak korban lagi. 3. Masalah warga yang sudah dapat bantuan dari Dompet, harapannya bisa mendapat bantuan dari REKOMPAK 4. Warga sudah banyak yang membeli dan untuk Huntab, harapannya administrasi tanah dan kepemilikannya diselesaikan agar tidak ada masalah kedepan. 5. Dokumen tahan di desa Kepuh masih ada dan masih aman. Penanya 5. Sriyono – Glagaharjo 1. Masalah di Gelagah dan Kepuh berbeda, soal tanah bagi 3 dusun atas dan menolak relokasi itu batasnya masih jelas dan tidak tertutupi oleh . saran kami DKPD bisa cek langsung, karena untuk pejabat baru jangan membuat stattement yang meresahkan masyarakat. Di 3 dusun atas untuk sarana infrastruktur masih jelas termasuk aset. Kalau malam hari akan ada tirakatan untuk mencari sumber di bembeng yang masih mengalir cukup dan tidak tertimbun material. 2. Untuk roda perekonomian di 3 dusun atas duah berjalan, lahan sudah hijau, warga sudah memerah susu kembali. Makanya kami bilang Glagah itu lain, kami tidak menolak pemerintah 3. Untuk jalan untuk lari adalah jalan perbatasan, namun keluasan dan lebar badan jalan belum cukup 4. Saat ini glagahharjo sudah membuka akses jalan 3 km dan sudah rampung, namun jika terjadi hujan maka jalan terebut jadi aset jalan lahar dingin. Namun tidak bisa untuk kendaraan roda 6

13


5.

Penetapan Huntab, glagah sudah menetapkan 3 titik (gading 30 h, sebelah jetis sumur 6 h, belakang balai desa 8 h). jadi ini perlu perhatian khusus karena lain dengan wilayah lain. Dusun dibawah justru yang parah dan 75% tertutup material malah tidak diperhatikan, mungkin pemetaannya keliru. Glagaharjo akan menjadi puncak ke dua selain bogor

Penanya 6. Peserta (tidak menyembutkan identitas) 1. Berita baik dari Pak Sutrisno bahwa semua tanah akan mendapat 100 m tanah. Jika tinggal di Huntab apa itu tukar guling atau bagaimana? Karena ini soal kepastian, jika 394 KK direlokasi. Apa betul mau diberi 100 % dan tidak bayar? 2. Untuk bidang pemulihan perlu juga jadi catatan, dukuh yang tanah dan rumahnya habis perlu juga dimasukkan didalam kebijakan pemulihan agar ditambahkan tanah kas desa. Khususnya untuk wukirsari dan dukuh ini perlu dipikirkan untuk mengganti bagi huntab dan fasilitas. Moderator Cukup ya, tadi banyak juga saran dan masukan. Namun perlu ada ketegasan-ketegasan kembali dari narasumber. Silahkan ditanggapi. TANGGAPAN NARASUMBER Ir. Sutrisno, M.Eng - (Ketua TPT) 1. Pemerintah pusat ingin mengakomodir Pemda dan masyarakat. Tanggal 2 Agustus lalu telah dilakukan koordinasi yang dipimpin menteri perekonomian, Bappenas, Kesehatan, PU, UKM, DPT, Pemda DIY dan Jateng yang membahas permasalah RR. Arahan Menkoekuin bahwa kehendak rakyat harus kita dengarkan tetapi juga perlu untuk melindungi warganya. Pak Samsul juga menjelaskan soal masalah teknis pendanaan dan Gubernur menyampaikan masalah dilapangan. Anda beruntung mempunyai Gubernur yang sangat memperjuangkan aspirasi rakyatnya sehingga pemerintah pusat memutuskan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Hari ini juga akan disampaikan kepada Presiden. 2. Semua harus mendapatkan perlakukan yang sama, jika warga tidak mau jual tanah tapi mau relokasi monggo kita akomodir. Jika warga mau beli tidak ada uangnya, maka dibelikan pemerintah 100 meter/KK. Soal yang sudah mandiri maka perlakuan ini juga kita samakan kita berikan uang untuk rumah dan tanah. 3. Soal tata ruang ini perlu dilihat lagi detilnya, termasuk juga dari BPPTK apakah terus aman atau bagaimana. 750 ini memang masih pending. Jadi yang sudah jelas itu tanah diberikan, fasum dan rumah. 4. RR harus mengikutkan pamong, saya setuju sekali. Sanusi , SH, M.Hum – (KANWIL BPN DIY) 1. BPN hanya manut saja, jika memang mau tetap jadi milik warga maka bisa kita sertifatkan. 2. Soal sudah tidak ada dokumen letter C itu tidak masalah kita masih punya datanya 3. Soal konsolidasi tanah ini baik akan kita sosialisasikan 4. Petingnya konsolidasi untuk bisa ditata soal evakuasi, fasum dll. 5. Pendataan itu kita hasilkan peta, data fisik dll yang bisa ditindaklanjuti dengan sertifikasi 6. Program pemetaan dan pendataan adalah satu langkah dibawah sertifikasi 7. Jadi semua masalah bisa diselesaikan konsolidasi karena biayanya bisa lebih murah 8. Jika memang sudah ada lokasi untuk Huntab silahkan disampaikan kepada kami. Ir. Adjar Prajudi, MCM, MSc (Kepala PMU REKOMPAK) Saya tanggapi pak Suharno, semua bisa kami usulkan tetapi posisi kami bukan pada yang memberikan keputusan. Sesuai perjanjian hibah closing datenya juni 2012 jika memang dilapangan belum selesai kita bisa evaluasi dan usulkan kesana terutama ke Pak Sri Probo dan Pak Didik. Keputusan ada dibeliau ini nanti. Ahmad Dawah (Dinas Kehutanan – Perkebunan Provinsi DIY)

14


Pak lurah purwo, ajik kita sudah memahami bahwa hak tanah tidak akan dilepas. Yang harus dilakukan adalah penghijauan di tanah tersebut dengan nama hutan rakyat. Jangan takut mendengar kata-kata hutan. Sosialisasi ini bagus, agar jelas hak warga tidak akan hilang dari aspek perpidnungan hutan tetap dibangun negara. Untuk taman nasional agar disampaikan langsung ke warga dilereng merapi. Saya kita ini kegiatan yang baik sekali, bagaimana pemerintah akan membantu funsi lindung dari hutan tersebut Ir. James Siahaan, MSc (Kasubdit Kebijakan Ditjen Penataan Ruang) 1. Purwobinangun, Forum Salaman, Cangkringa, Kepuh dan Glagah. Ide-ide anda sudah kami catat dan manjadi rangkungan kami untuk kami bawa diacara minggu depan. Akan dilakukan kajian atas apa yang sudah ditayangkan untuk dilakukan pengembangan agar peta ini bisa memberi celah yang mungkin untuk bisa meningkatkan produktifitas warga termasuk legenda-legenda yang ada disini. Kemarin diputuskan oleh kementerian untuk mengkaji terbukanya peluang agar apa yang ada dipeta ini diubah agar warga memiliki akses untuk memnfaatkan taman nasinal dan hutan rakyat. Materi yang anda sampaikan akan memperkuat untuk revisi dan dikembangkan kembali. Misalnya jika hutan rakyat tidak baik karena akan memantikan kegiatan ekonomi maka ini bisa terjadi peluang untuk direvisi agar bisa menjadi hutan rakyat untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat, termasuk juga dicarikan zona-zona atau kantung-kantung untuk kegiatan ekonomi rakyat. Ini ada waktu 1 minggu termasuk dengan pak Subandrio untuk merubah peta-peta ini. 2.

Soal sempadan sungai memang awalnya normatif kita buat pak, tetapi sesuai dengan kenyataan yang ada itu tidak bisa ditetapkan. Makanya dipersentasi tidak disebutkan berapa meternya, ini tergantung disksi Pemda dengan masyarakat bagaimana baiknya, tergantung topografi, kemiringan dan situasi lapangan.

3.

Soal usulan Hutan di Glagaharjo 44 hektar ini cukup luas, mungkin ini bisa kita diskusikan dan ini usulan baik yang akan kami catat. Terima kasih REKOMPAK kami bisa mencatat banyak perbaikan dan revisi peta area terdampak.

Moderator Baik terima kasih tanggapan dari narasumber, mohon maaf mengingat waktu sudah tidak dibuka lagi untuk sesi tanya jawab. Catatannya yang bisa saya sampaikan : 1. Dengan adanya kepres 16 dan turunannya, sudah ada RENAKSI dan Peta. Ini masih bisa direvisi dan di detilkan jadi belum menjadi acuan mutlak 2. Rapat terakhir 2 agustus itulah kebijakan terakhir, dimana pemerintah akan berikan 100 m untuk fasum dan fasos. Sehingga konsep hutan rakyat bisa dikedepankan 3. Untuk REKOMPAK dari masyarakt dan pemdes closing date nya tidak juni 2011, karena akan cukup berat. Kalau bisa disamakan dengan waktu rencana aksi inikarena persoalan utama ada di tahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, bagi bapak ibu yang tidak bisa menyampaikan masukkannya bisa dicatat di secarik kertas untuk diserahkan kepada panitia. Demikian appluse untuk semua narasumber. Sekian dan terima kasih. Wassalammu’alaikum Wr. Wb. MC Terima kasih kepada semua narasumber dan moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikan waktu 30 menit untuk istirahat sholat. Untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi ke II Pengantar FGD. Terima kasih. _______________________ ISHOMA 12.45 _______________________

15


Pukul 13.30 Wib SESI SIANG MC Assalammu’alaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali kami haturkan kepada bapak dan Ibu semuanya di sesi ke II pengantar FGD. Narasumber yang dihadirkan adalah bapak Dr. Iwan Gunawan (World Bank) tentang Pemulihan permukiman & lingkungan berorientasi Pengurangan Risiko Bencana, Drs. Subandriyo, Msi (Kepala BPPTK) tentang Peta KRB gunung Merapi dalam perspektif pengurangan risiko bencana gunung Merapi, Prof. Dr. Susetiawan tentang Partisipasi masyarakat dalam pemulihan wilayah pasca erupsi gunung merapi Untuk itu kami persilahkan kepada bapak Heri Wahyudi dari Sekretariat JRF untuk memandu dan memoderatori sesi ke II ini, silahkan. SESI DIALOG BAGIAN KEDUA: PENGANTAR FGD Moderator - Heri Wahyudi (Sekretariat JRF) Assalammu’alaikum Wr. Wb. Bapak-bapak dari propinsi yang saya hormati, perkenalkan nama saya Didik dari Sekretariat JRF salah satu donatur RR. Tadi pagi kepala PMU Bapak Adjar mengumumkan kepada anda semua bahwa REKOMPAK adalah REKOMPAK Kementerian PU. Baik sudah hadir narasumber kita yang akan menghantarkan kita ke FGD. Prose ini nanti akan lebih bagaimana memberikan bekal kepada peserta, yang terdiri dari masyarakat, Pemdes, LSM, SKPD, UN dan sebagainya yang ingin duduk bersama untuk memastikan apa rencana terkait untuk pemukiman yang akan dibangun pasca erupsi merapi bersama REKOMPAK. Kita punya waktu hingga jam 3 sore dan kita mulai dari Pak Iwan Gunawan dulu, namun nanti ditengah-tengah acara beliau akan pergi karena sudah ditunggu di Jateng. Silahkan Pak Iwan. NARASUMBER I. Dr. Iwan Gunawan (World Bank) Pemulihan permukiman & lingkungan berorientasi Pengurangan Risiko Bencana Assalammu’alaikum Wr. Wb. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berterimakasih atas nama Bank Dunia atas kerja sama selama ini, ada Pak Sri Probo dan Mas Didik juga. Saya hanya sedikit memberikan pancingan untuk diskusi nanti. Judul Slide... Pemulihan Permukiman dan Lingkungan Berorientasi Pengurangan Risiko Bencana: Peran REKOMPAK dalam mendorong implementasi Rencana Aksi RR Pasca Erupsi Merapi Tambahan saat persentasi 1. Soal konsolidasi tanah itu sudah pernah ada yang berhasil yakni di Aceh setelah terkena Tsunami yang batas tanahnya juga hilang. Ini adalah pengalaman kita di Indonesia, jadi jika ada minat ini bisa kita lakukan namun perlu ada kesabaran, kepercayaan kepada sistem yang mengelola itu untuk mencari solusi yang tuntas. Jika ini bisa maka RR ini bisa sebagai kesempatan untuk mengatur lagi penataan pemukiman untuk ditata ulang. 2. 3 pilihan mitigasi bencana, untuk merapi yang paling mungkin adalah ke 2; jauhkan resiko dari masyarakat dan ke 3 hidup berdampingan dengan ancaman 3. Saat kita membangun kembali aset struktur fisik, kalau bisa juga menggunakan standar yang lebih tahan kepada ancaman bencana yang ada, untuk metapi tahan gempa dan tahan pada material. 4. Kesempatan emas juga adalah melakukan upaya menata kembali cara kita menempatkan permukiman kita, agar sudah diperhitungkan dari mana dan seberapa besar bencana itu datang baik primer maupun sekunder. Maka kesepakatannya adalah bagaimana wilayah yang sudah tidak aman agar jangan dihuni lagi. Jadi ada 2 sisi, yakni fisik dan kelembagaan dan cara kita menata permukiman.

16


5.

Ada 3 peluang terbesar, yakni masyarakat tidak mau dirugikan. Tidak ada juga masyarakat yang ingin menempatkan dirinya dalam posisi bahaya. Kedua, tidak ada pemerintah yang juga ingin menempatkan masyarakat bahaya. Ketiga, tidak ada program yang juga membahayakan dan merugikan masyarakat. Termasuk juga tidak ada dompet-dompet yang mau merugikan warga, termasuk kami dompet REKOMPAK. 6. Kesamaan ini menjadi titik modal kita, prinsipnya tidak ada yang boleh dirugikan dan membahayakan. 7. Soal persepsi warga, bagi yang tertimbun material adalah group yang paling siap jalan. Misalnya relokasi mandiri yang kebetulan punya tanah lain. Tetapi yang tidak punya tanah itu yang perlu dipikirkan. Yang terbakar, itu perlu dipikirkan apa kan tepat dibangun diwilayah lama. 8. Pola prilaku kita juga harus lebih banyak berubah, seperti di Jepang. Di Panggung rejo untuk pengunjung hanya boleh parkir dibawah. Perlu mempraktekkan hidup nyaman dengan resiko. Inilah tantangan dan juga kesempatan kita. 9. Langkah kongkrit yang ditempuh rekompak sejak awal REKOMPAK sepakat titik awal kehidupan ekonominya seperti apa. Jika disepakati akan pindah, maka perlu dipikirkan kehidupan ekomominya seperti apa, misalnya bisa dipikirkan kandang-kandang komunal. 10. Soal RPP jangan hanya mereview dokumen, tetapi cara kita memperhitungkan bencana dan resiko juga perlu dilakukan. 11. Untuk mengajak masyarakat cepat mengambil keputusan namun tetap bijaksana adalah dengan memberikan contoh-contoh kongkrit. 12. Perlu dilakukan pendataan secara lebih lengkap, kami berharap dari proses review RPP itu akan muncul dan pemda bisa melihat ini secara khusus dan dirembug. Untuk wilayah yang sudah ditemukan wilayah relokasinya maka perlu dituntaskan juga masalah tanah dan ekonominya. Bagi yang sepakat tinggal nyaman bersama ancaman harus dipikirkan standar-standar minimnya. 13. Waktu berfikir perlu tetapi jangan lama-lama. Jangan sampai masalah yang susah mengganggu masalah yang sebetulnya mudah. Dengan itu mudah-mudahan bisa mengantarkan diskusi lebih hidup, mohon maaf tidak bisa menemani diskusi. Wassalammu’alaikum Wr. Wb Moderator Kita langsung lanjutkan ke narasumber ke II, monggo pak. NARASUBER II. Drs. Subandriyo, Msi (Kepala BPPTK) Peta KRB gunung Merapi dalam perspektif pengurangan risiko bencana gunung Merapi Terima kasih, langsung saja saya sampaikan tentang peta kawasan rawan bencana dalam kontek resiko bencana maka kita juga bicara ancaman masa lalu dan masa depan. Judul Slide .. Peta KRB gunung Merapi dalam perspektif pengurangan risiko bencana gunung Merapi Tambahan saat persetasi : 1. Merapi ini pernah meletus sangat besar dan fatal akibatnya terjadi sekali dalam 150-500 tahun. Apakah ini hanya awal letusan besar yang terjadi tahun 2010, mengingat dulu tahun 90 an terjadi berkali-kali. 2. Periode letusan merapi itu tidak teratur, tetapi rata-rata 4 tahun sekali dan tidak ada korelasinya kalau pun lama tidak meletus. Karena saat terbentuk kubah lava yang besar maka longsoran bisa terjadi. 3. Mengenai intuisi akan terjadi letusan besar di arah selatan. Dalam RPP sudah harus dimasukkan soal persoalan erupsi ke arah selatan. 4. Zona budidaya tetapi bukan untuk pemukiman, ini menjadi harapan kami. Karena awan panas itu tidak hanya soal awanya tetapi ada gas CO dan CO2 yang sangat tinggi dan beracun. Makanya tahun 2010 ada korban terbakar dan tidak kena luka bakar, artinya mereka ini terkena gas beracun dan dari CO2. Ini termasuk kedalam bahaya primer. 5. Daerah selatan memang merupakan daerah yang memiliki ancaman dan resiko yang paling tinggi dari erupsi merapi dilihat dari berbagai aspek.

17


Itu saja yang bisa saya kemukakan terima kasih. Moderator Kalau biasanya kita hanya melihat petanya saja, hari ini kita mendengarkan yang membuat petanya secara langsung. Baik tadi dari ilmu pengetahuan sudah, perspektif tata ruang sudah dan sekarang kita dengarkan dari Pak Susetiawan mengenai manusianya, hal terbaik apa yang perlu kita rembuk. Silahkan Pak Sus. NARASUMBER III. Prof. Dr. Susetiawan Partisipasi masyarakat dalam pemulihan wilayah pasca erupsi gunung merapi Saya diminta bicara soal persoalan partisipasi masyarakat. Yang anggap masyarakat itu siapa to? Yang disana atau yang disini yang mewakili masyarakat? Kata partisipasi menjadi sangat luas maknanya, baik mereka yang terkena dampak langsung dan juga masyarakat yang peduli pada mereka yang terkena dampak langsung dari merapi. Mulai dari saya mengikuti sampai saya memfasilitasi di Forum Salaman, dikalangan para ulama. Nilai macam apa yang akan dilakukan di Merapi? Forum para agamawan ini yang menangkap soal yang menurut mereka itu bukan pada tempatnya, misalnya dijual, dijadikan Bogor ke dua, ini persoalan distrust luar biasa dari masyarakat pada pemerintah. Dari komponen masyarakat mulai dari NGO, forum, BNPB, Kehutanan, CBO yang bermacam-macam dan kondisinya berbeda-beda. Kesan saya itu berjalan sendiri-sendiri dan punya rencana sendiri. Begitu ada uang, Merapi tidak dibaca secara sistemik dan holistik dalam sebuah ruang dimana mereka hidup dan bergerak. Peta seperti apa yang harus dilakukan juga tidak ada, ini parsial dan bergerak sendiri-sendiri tanpa ada gandengannya. Ini kesan saya, syukur jika sudah ada perubahan lebih baik, karena 3 bulan ini saya sudah intens memantau. Karena itu ketika REKOMPAK mau melakukan RR bisa tidak ada artinya jika tidak berfikir secara sistemik. Lahar 150 juta meter kubik sudah ada di lereng, bagaimana jadinya kalau musim hujan bulan Oktober nanti. Lalu rawan tidaknya itu apakah tergantung juga dari kondisi sungai? Melakukan RR secara partisipatif harus paham proses perencanaan secara sistemik dan holistik. Cerita Pak Bandriyo itu menarik, bahwa ada jutaan meter kubik yang akan turun. Partisipasi masyarakat ini seperti apa perlu dipikirkan terutama bagi mereka yang terkena dampak maupun yang punya perhatian pada korban merapi. Jika ada tata ruang baru, datangnya pasti tidak partisipatif. Datangnya pasti dari akademik dan bukan melihat dari kondisi masyarakat. Kalau misalnya dibuat kebijakan jangan tinggal 500 meter dipinggir sungai, maka bisa rame sampai ke Code. Ini persoalan variabel sungai tadi, jadi membangun infrastruktur tadi bukan hanya soal rumah tetapi bagaimana caranya normalisasi sungai. Untuk partisipasi masyarakat itu datang dari yang terkena dan yang memfasilitasi. Bukan mobilisasi lo ya, artinya sudah ada rencana dan masyarakat tinggal terima. Wapres sudah bilang jadi taman nasional, lalu muncul distrust luar biasa dari masyarakat. Ini sudah pasti tidak partisipatif. Ini penting kita pikirkan. Soal evakuasi kita salahkan Mbah Marijan, jadi ada mitos makanya warga tidak turun. Tidak betul itu, mitos dimasyarakat sudah bergeser. Kalau yang di evakuasi adalah sapinya maka yang punya pasti akan ikut turun. Warga di lereng merapi bukan terbelakang, mereka tidak mau turun itu karena ada salah metode evakuasi. Karena itu perlu dibuat grand desain, hutan, sungai, rumah dsb itu mau diapakan termasuk livelyhood masyarakat juga bagaimana. Jika desain strategis itu jadi lalu diturunkan di rencana aksi dan membagi tugas. Misal ada yang mau fasilitasi soal sanitasi, monggo lihat saja desain sanitasi. Ini penting dibuat code of condact agar tidak ada terbentur kepentingan, karena semua punya kepentingan untuk makan. Karena fasilitasi bukan relawan yang murni betul, tapi jangan kemudian tanpa idealisme dan pikiran besar. Apa metodennya untuk membuat grand desain ini? PRA, warga diajak melakukan transek secara partisipatif. Karena itu FGD menjadi salah satu teknik saja dari metoda PRA, maksudnya pengambilan keputusan data bukan atas dasar individu tetapi keputusan kelompok masyarakat. Dan ini ada teknik sendiri untuk pelaksanannya. Dari dasar inilah perlu dibuat rencana strategi yang besar lalu diturunkan dalam RENAKSI-RENAKSI sehingga tidak jalan sendiri-sendiri. Jika REKOMPAK dapat memfasilitasi kerja ini maka kerja kita adalah kerja yang sistemik bukan parsial.

18


Beberapa yang perlu di appraisal utamanya adalah sungai, karena ini adalah jalan utama. Kalau batu-batu besar itu ada disana kemungkinan dulu pernah menjadi jalan lahar. Ini akan jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Setiap kelompok yang akan memfasilitasi itu punya dana sendiri-sendiri, tinggal mengikuti konsep grand strategi dalam mendampingi masyarakat. Yang jelas adalah orang miskin jangan dikasih hutangan. Kalau disini ada Bank Ddunia, skema grand yang digunakan bukan skema hutang. Grand sudah cukup memberikan kelegaan yang bisa kita berikan kepada mereka disana. Ini perlu disampaikan pada masyarakat agar mereka tenang. Bagi agamawan orang yang menderita itu diberikan bukan malah dihutangi. Itu saja, grand desain ini pointnya untuk dituangkan kedalam RENAKSI yang dibuat melalui PRA. Moderator Ibu dan bapak yang kami hormati. Memunculkan lagi metode pendekatan partisipasi lama PRA yang masih bisa jalan dengan kondisi sekarang. Soal nilai kearifan lokal yang sudah bergeser. Ilmu titen terhadap pengetahuan dan teknologi risetnya. Tentu ada yang ingin ditanyakan dan digali lebih jauh oleh peserta. Moggo kita berikan kesempatan. Kita masih punya waktu, silahkan bertanya khususnya dari cangkringan dan desa terdampak diatas. SESI TANYA JAWAB Penanya 1 Glagaharjo 1. Permohonan kepada Bapak Subandriyo yang menjadi pengendali wilayah gunung merapi agar masalah ini disosialisasi ke masyarakat paling bawah. Kami sangat mengharapkan, bukan berarti membantah dan menolak tapi karena tidak tahu, dan sudah diajar oleh keadaan. Jadi tidak hanya ke pejabat tapi juga ke masyarakat pak sosialisasinya. Bagi kami ini belum masyarakat, ini cuma satu orang jadi belum mewakili masyarakat. 2. Kami setuju dengan Pak Sus, mitos dimasyarakat sudah berubah. Soal bukit Bogor tadi karena Glagaharjo sudah ijo royo-royo. Sudah ada gardu pandang, makam mbah Marijan dan ini tentu akan merubah citra di desa kami menjadi lebih baik. Penanya 2 Peserta 1. Tadi menggambarkan dusun kami tadi oleh pak Iwan, ada parkir. Harusnya bagaimana ya, mau nya warga sana tidak mau di relokasi tapi direhabilitasi karena disana sudah ada bangunan yang sudah menjanjikan. Terutama bangunan dibangun agak mewah oleh dompet-dompet. Ini jadi kendala untuk menyelamatkan warga kami. Apa langkah yang harus diambil untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal resiko diatas tadi. Pasca erupsi even diatas semakin bertambah, gimana warga mau turun diatas banyak peredaran uang sementara di shater tidak ada apa-apa. 2. Terkait sungai dsb, apakah bangunan infrastruktur lain seperti jembatan dsb ini perlu kita diskusikan bagaimana bagusnya. Apalagi masih ada 150 juta kubik diatas. 3. 80% pemerintah setuju dengan kehendak masyarakat tetapi tidak memikirkan resiko tadi. Yang paling bahaya disana sering disambar petir karena lahan terbuka. Jadi bagaimana memahamkan ini kepada masyarakat umum, terutama dengan halus dan bijak supaya bisa sampai dihati masyarakat. Penanya 3 Mahmudin Sindumartani 1. Yang terpenting dari potensi bahaya itu masyarakat bisa aman dan tenang menghadapi bahaya. Kemudian seberapa besar potensi bahaya primer dan sekunder? Apa yang harus dilakukan dalam tempo jangka pendek dan yang berkelanjutan itu seperti apa? Saya setuju kita kerja secara sistemik. 2. Dari sekian potensi jutaan kubik dan iklim yang tidak bisa ditebak, jika nanti turun materialnya resiko terbesarnya jangkauannya seperti apa? Saya mohon penjelasannya, apa yang harus kami lakukan? Masyarakat harus bagaimana?

19


Penanya 4 Banu – UNDP 2 hari lalu kita pernah bicara soal peta yang ada sekarang, ternyata peta ini disusun berdasarkan citra sebelum 2006. Sehingga bisa jadi dasar untuk membuat peta ini. Ada rencana dari BPPTK untuk memperbaharui peta dengan citra satelit terbaru, agar terlihat secara akurat deposit yang ada. Agar bisa dibuat modeling deposit ini akan digelontorkan kemana saja oleh hujan. Agar masyarakat di merapi itu dapat diyakinkan sejak awal bagaimana kondisi wilayah mereka. Peta baru ini akan menjadi sarana sosialisasi yang bisa dilakukan dimasyarakat, karena itu mohon dikemas peta dan RENAKSI dalam bahasa yang gambalang dan mudah dipahami masyarakat. Pak Sus, soal partisipasi sewaktu evakuasi dulu. Gubernur pernah mengatakan sebaik apapun rencana pemerintah jika tidak diajak bicara masyarakat maka itu akan repot. Saya kita ini bagian dari TPT dan REKOMPAK juga, REKOMPAK juga menjadi menggali bagaimana rumah dan permukiman ini menjadi alat untuk berdialog dengan masyarakat. Saya kita kita juga perlu merubah kata penerima manfaat menjadi pengelola manfaat. Artinya mari masyarakat ini dibuat bersama masyarakat, agar warga meresa di wong ke. Persoalannya saat ini banyak yang datang ingin membangun dan membantu masyarakat, jika ini tidak dikoordinasikan dengan baik maka masyarakat bisa jadi korban sosialisasi saja. Semua pihak yang mau membantu ini, dengan alat yang sama maka ini bisa membantu masyarakat. Bagian dari komitmen kami, akan membantu longitudinal study bersama forum PRB. Proses pendampingan ini akan menjadi pembelajaran bersama baik pemerintah, NGO dan masyarakat karena terlibat bersama. Jadi ini bukan pertanyaan tetapi lebih masukan. Terima kasih. Moderator Ada beberapa pertanyaan yang akan menambah wacana untuk bahan diskusi nanti. Silahkan kepada narasumber untuk memberikan tanggapannya. TANGGAPAN NARASUMBER Prof. Dr. Susetiawan (UGM) 1. Malam tanggal 1 jam 2 malam, saya berada di atas Kopeng lalu turun sampai Gendol, disana saya lihat ke utara luar biasa listrik dan kehidupan seperti kehidupan normal biasa. Siapa yang memfasilitasi ini? Saya tidak tahu tetapi itu ada, apa LSM atau siap entahlah, bahkan sampai di Kaliadem. Karena itu sampai seberapa jauh deposit itu akan membuat bahaya bagi mereka dan cara mengatasi itu. 2. Tidak hanya penerima tetapi pengelola tetapi juga potensi dan sumber yang ada disitu. Pasir adalah sumber potensian yang jadi tumpuan kehidupan mereka. Jadi tidak hanya melihat mampu tidak mereka mengelola tetapi juga menggerakkan sumber-sumber yang bisa mendukung kehidupan mereka. Perlu dipikirkan secara terpadu dalam rencana strategis. Itu saja poinnya Drs. Subandriyo, Msi (Kepala BPPTK) 1. Sosialiasi memang perlu dilakukan secepatnya, kami mohon pada masyarakat jangan selalu menempatkan pemerintah itu dalam kelompok yang lain. Jadi saat dialog bisa mengundang siapapun yang dapat memberikan gambaran soal merapi. Artinya didalam forum yang membangun dialog yang mendalam jadi buka seperti pengajian akbar. 2. Pangukrejo, soal ancaman erupsi merapi dalam waktu dekat mungkin tidak akan terjadi. Jadi merapi dalam kondisi menuju normal, artinya ancaman primer belum terjadi. Tetapi bahaya merapi itu akan terus terjadi dan gejala awal bisa kita deteksi untuk membantuk kita dalam kesiapan. Untuk bahaya sekunder ini yang masih besar potensinya. Di Gendol itu baru 30 juta kubik yang menutupi sungai. Jika hujan lebat maka kurang dari 2 jam akan ada banjir lahar dingin. Jika gendol penuh awan panas bisa pindah kekiri dan kekanan atau tempat yang lebih rendah lagi. Ini sifat alami aliran. Awan panas jangkauan normalnya hingga 10 kilo. Sehingga jika di KRB III itu tidak ada hunian maka tidak akan ada lagi hiruk pikuk pengungsian, karena itu aliran nornal merapi memang sampai ke KRB III. 3. Kedepan sudah dipastikan bahwa akan dijadikan sebagai hutan budidaya tapi tidak ada

20


4.

Soal peta kalau mau pakai citra 2006 atau sekarang itu tidak terlalu penting, kecuali kalau kita mau membuat asesment perlu citra satelit baru dengan resolusi yang baik. Termasuk jika mau melihat arah lari awan dan lahar akan kemana itu baiknya pakai peta baru.

Moderator Baik terima kasih Pak Subandriyo dan Pak Susetiawan. Mungkin masih banyak yang belum jelas. Salah satu tupoksi REKOMPAK adalah membuat CSP melalui sosial mapping yang sangat mungkin tidak bisa dipenuhi oleh REKOMPAK. Ini sangat penting bisa dibiayai oleh donor lain. Tapi yang pasti kita bukan hutang tetapi grand. Saya minta maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. _____________________ oO0 ____________________ Pukul 15.00 Wib SESI DIALOG BAGIAN KETIGA : FGD MC Terima kasih kepada Bapak Heri Wahyudi, Bapak Subandriyo dan Bapak Susetiawan. Kita berikan aplouse kepada narasumber dan moderator. Baiklah, saat ini kita akan memasuki sesi ketiga diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok ini akan dibagi kedalam 2 kelompok. Kelompok 1 Membahas tentang : Perumusan operasionalisasi pelaksanaan RENAKSI rehab-rekon (REKOMPAK) pasca erupsi Merapi untuk perumahan, permukiman, relokasi dan pertanahan. Fasilitator Kelompok I : 1. Bodie Wibowo 2. Sugiarto 3. Tris Suswanto 4. Sentot Sederajat Anggota kelompok : 1. Desa Argomulyo 2. Desa Glagaharjo 3. Desa Wonokerto 4. Desa Kepuharjo 5. Desa Pakembinangun 6. Desa Donokerto 7. Desa Wukirsari 8. Desa Bangunkerto 9. Desa Hargobinangun 10. Desa Umbulharjo

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

FORKOM YEU PKPU IDEA DMC Yogyakarta DPUP ESDM DIY DPUP Sleman Dompet Dhuafa Jogja PBL DIY GWG

Kelompok 2: Membahas tentang : Perumusan operasionalisasi pelaksanaan RENAKSI rehab-rekon (REKOMPAK) pasca erupsi Merapi untuk infrastruktur dan PRB. Fasilitator Kelompok II : 1. Yunanta Arief 2. Rizki Estrada 3. Joko Yuwono

21


Anggota kelompok : 1. Desa Madurejo 2. Desa Sindumartani 3. Desa Candibinangun 4. Desa Purwobinangun 5. Desa Girikerjo 6. Desa Bimomartani 7. Desa Lumbungrejo 8. Desa Merdikorejo 9. PSMB UPN 10. COMBINE

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

YP2SU Lingkar Sinergi DMC Sinergi DMC Jawa Tengah Dinas Pertanian, Perikanan & Kelautan BPBD Prov DIY Bappeda Sleman BPKH XI DPRD Sleman

_____________________ oO0 _____________________ HASIL DISKUSI KELOMPOK I.

RUMUSAN OPERASIONALISASI PELAKSANAAN RENAKSI (REKOMPAK) UNTUK PERUMAHAN, PERMUKIMAN, RELOKASI, PERTANAHAN No 1

Isue terkait tindak lanjut Renaksi Sosialisasi Renaksi/ Keputusan

Rekomendasi Pertanahan

Relokasi

Alternatif Solusi Dilakukan sosialisasi secara terpadu

Pendataan Benefeciries

Verifikasi, Pendataan Khusus

Perlu adanya pemahaman yang sama dengan tokoh di dalam satu desa

Dilakukan koordinasi bersama

Perlu adanya koordinasi bersama pelaku Inventarisas terhadap tanah Tanah akan di beri 100 m2/ per orang Status Kepemilikan Tanah (Perorangan, Kas Desa, Sultan Ground) Lokasi untuk Relokasi TKD Yang ada sudah siap kec Umbulharjo Relokasi secara mandiri Jumlah yang bersedia relokasi Relokasi tanah kas Desa Bagaimana kejelasan terkait tanah kas desa Rehabilitasi di lokasi semula (Menolak Relokasi) Tanah Yang disediakan pemerintah 2 alternatif

Koordinasi bersama Verifikasi bersama

beli / waris/ hak milik

Harus ijin gubenur

22

Penanggung Jawab BPBD, BPN, BPPTK, BAPPEDA, PU, REKOMPAK

Keterangan Tingkat Desa, Tingkat Dusun, Tools Sosialisasi

Pemdes REKOMPAK, PEMPROV, PEMDA, PEMDES Tim Verifikasi

Agar dapat lebih didetailkan bersama terkait strategi renaksi PEMDA

REKOMPAK

tidak ada masalah


Permukiman Permukiman

Bagaimana penataan permukiman di lahan yang baru Perlu memperhatikan kaum difabel dalam perencanaan pembangunan Adanya bangunan-bangunan dari donor Bantuan dari donor lain berupa fasum fasos

2

Desa perlu mengetahui kegiatan dari donor lain untuk fasilitasi Pengendalian pembangunan Perjinan IMB, standart bangunan tahan gempa Alih fungsi lahan Sertifikasi Fasilitasi di wilayah living in harmony with risk

Fasilitasi di wilayah relokasi

3

Renaksi dalam RPP Memasukkan renaksi ke dalam RPP

Konsep Permukiman 4

Identifikasi/Inventarisasi Koordinasi-Monitoring-Evaluasi Rapat rutin mingguan Uji Petik Lapangan Rakornis Bulanan

rencana/implementasi di lapangan Perlu adanya koordinasi agar bantuan sesuai dengan renaksi Perlu melewati Pemda, dan perencanaan siteplan telah siap

Tingkat lapangan BPBD

PUP

Koordinasi bersama Pemda dan donor lain koordinasi

Pemdes

koordinasi koordinasi koordinasi

PUP Sleman DPPD BPN

PUP Sleman

EWS dan Peta rawan Rambu-rambu Simulasi DRR Jalur Evakuasi Kandang ternak Perlu adanya penguatan kapasitas/pelatihan terkait PRB Konsep/Perencanaan Permukiman Fasum, Barak, Peta rawan Jaringan air Jaringan Listrik Jalan, drainase, dll Perlu adanya penguatan kapasitas/pelatihan terkait PRB Jalur Evakuasi Sosialisasi terkait peta Sosialisasi Tataguna lahan Dilakukan Oleh Masyarakat Dilakukan Oleh Masyarakat

TIP

PU REKOMPAK PU PUSAT

23

Jika spek tertolak maka diperlukan masukan dan dicarikan solusi


Koordinasi dengan donor lain

Desa dan Pemkab

HASIL DISKUSI KELOMPOK II. 1.

Fasilitasi sarana dan prasarana apa saja yang bisa dilakukan di wilayah living in harmony with risk (zone KRB) dan di wilayah relokasi (non KRB); Living in harmony with risk : • Relokasi di wilayah KRB 3  terdapat potensi ancaman • Sebagian besar masyarakat tidak mau berpindah  jalur evakuasi diperbanyak, alur sungai diperbaiki, EWS, • Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap mitigasi bencana (pelatihan) • Jaringan komunikasi • Pemahaman skenario PRB tertuang dalam RPP  simulasi, dll • Zero growth bagaimana diterapkan, dikaitkan dengan adanya perencanaan  tidak ada fasilitasi apapun, terdapat fasilitasi namun persyaratan living in harmony diterapkan • Zona KRB 3 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu khusus utk mata pencarian (sawah, kebun, dll) dan hunian tetap • Konsekuensi penerapan zero growth harus tegas oleh semua pihak (terutama pemerintah), masyarakat ikut sebagai pelaku utama untuk melaksanakan pengawalan di lapangan (dituangkan dalam kesepakatan warga / kontrak sosial) • Lokasi zero growth diberikan fasilitas infrasruktur yg baik agar memudahkan melaksanakan evakuasi saat bencana datang, termasuk tata ruang desa

2.

Bagaimana RENAKSI dapat dituangkan dalam perencanaan masyarakat desa (RPP) • RPP disusun murni oleh masyarakat • Peta KRB yang sudah ditandatangani perlu didetilkan di lapangan melalui pemetaan swadaya oleh masyarakat • Termasuk pemetaan terhadap bencana lainnya yang ada di lapangan • Penyadaran masyarakat terhadap kebencanaan

3.

Bagaimana koordinasi – monitoring – evaluasi dilakukan • TPT mengkoordinasikan kegiatan RENAKSI di lapangan • Dalam RENAKSI belum dijelaskan secara rinci tentang mekanisme monitoring evaluasi • REKOMPAK memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi bersama pemerintah daerah dan DPRD • Masyarakat dapat secara langsung mengundang stakeholders (pemerintah daerah, DPRD, dll) utk terlibat dalam kegiatan di lapangan • 10 % dari anggaran dalam APBD dialokasikan utk pengurangan risiko bencana  perlu dicek _____________________ oO0 _____________________

Pukul 17.00 Wib SESI PENUTUPAN MC Bapak ibu yang kami hormati, Tibalah kita pada akhir acara. Untuk menutup acara ini, kami mohon kesedian kepada Bapak Andung Prihadi Santosa M. Kes mewakili dari BPBD Propinsi DIY untuk menutup secara resmi acara workshop sosialisasi pada sore hari ini. Kepada Andung Prihadi Santosa M. Kes waktu dan tempat kami persilahkan.

24


SAMBUTAN PENUTUP Prihadi Santosa M. Kes – BPBD ropinsi DIY Yang kami hormati Word Bank, Sekretariat JRF, BNPB pusat dan daerah, NGO, Narasumber, SKPD, Pemdes dan Bapak Ibu peserta workshop sosialisasi persiapan pendampingan REKOMPAK untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi. Assalammu’alaikum Wr. Wb. Sore hari ini pukul 17.05 telah diselesaikan workshop sosialisasi. Ucapan terima kasih atas partisipasi yang sangat tinggi dan apresiasi kepada Bapak dan Ibu khususnya saat ceramah dan diskusi aktif yang telah menghasilkan beberapa input yang sangat berguna untuk RR di wilayah propinsi DIY. Tindak lanjut untuk kebijakan maupun teknis segera akan dikemas oleh Tim Perumus dan akan didistribusikan kepada bapak ibu sekalian. Hasil diskusi aktif sore hari ini akan menjadi hak anda semua yang hadir. Mudah-mudahan aspirasi dan kebijakan ditingkat pusat dapat diselaraskan, dan ada yang mensinergiskan kepantingan grass road dan kepentingan nasional dalam kondisi dan waktu yang tidak terlalu lama. Saya tutup acara hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing sebagai rasa syukur kita karena acara sudah berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Cukup. Mewakili panitia kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dari pagi hingga sore hari ini. Sekian dan terim kasih. Wassalammu’alaikum Wr. Wb. _____________________ SELESAI Pukul 15.15 Wib _____________________

25

CATATAN PROSES WORKSHOP SOSIALISASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN REKOMPAK UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI MERAPI

Recommend Documents