CATATAN OEANG DAN KEBIJAKAN YANG MENYEJARAH

VOLUME XII / NO. 121 / OKTOBER 2017

e d i s i

k h u s u s

C ATATA N O E A NG DA N K E B I J A K A N YA NG M E N Y E J A R A H Terbitnya Rupiah untuk pertama kali mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Keberadaannya turut mewarnai perekonomian Indonesia hingga kini. Termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, hingga pasang surut perekonomian.

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

ISSN 1907-6320

1

MA JAL AH MEDIA KEUANGAN

@majalahmediakeuangan 2

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

3

Gedung AA Maramis peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada 1809 menjadi tempat pertama Menteri Keuangan berdinas pada awal Kemerdekaan.

Foto Dok. ANRI

4

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

5

Dari Lapangan Banteng

DAFTAR ISI

Perjalanan Keuangan Indonesia

M

beberapa hari kerja. Beruntung, beberapa

sektor perpajakan. Perubahan tersebut

unit eselon 1 memiliki dokumentasi foto

dampak dari hasil reformasi perpajakan

sejarah.

pertama dari sistem official assessment

14 Jalan Panjang Perbaiki Organisasi

menjadi self assessment. Di masa Orde

18 Tegaknya Kedaulatan melalui

Dari literatur yang kami baca, Oeang Republik Indonesia (ORI) baru diterbitkan

Baru pula, Bea dan Cukai pernah

setelah Indonesia merdeka selama satu

‘dibekukan’ dan perannya diganti oleh

tahun dua bulan. Pada 30 Oktober 1946,

surveyor dari swasta.

ORI resmi beredar. Satu hari sebelum

Memasuki periode Reformasi beranjak dewasa. Perubahan signifikan terjadi pasca terbitnya Undang-Undang

36 Pasang Surut Kebijakan Moneter

Indonesia (RRI) di Yogyakarta. Hari

(UU) Keuangan Negara tahun 2003.

40 Paradigma Baru Pengelolaan Aset

Modernisasi dan reformasi organisasi

Hari Oeang,

sekaligus pendekatan sejarah. Dalam

juga dengan senang hati menceritakan

sebagai Hari Oeang Republik Indonesia,

juga terjadi besar-besaran pada periode

Media

tenggat waktu yang singkat, kami pun

kebijakan ekonomi di masa kepemimpinan

yang saat ini memasuki usia ke-71.

ini. Dapat dikatakan, pada periode inilah

Keuangan

mengajak tim copywriter Kompas untuk

mereka. Sayangnya, beberapa mantan

mengangkat

bersama-sama mengejar narasumber high

Menkeu belum memiliki waktu yang tepat

Kemenkeu semakin berusaha untuk

sebuah organisasi yang banyak menjadi

level yang tidak mudah ditemui, melakukan

untuk berbagi cerita kepada kami.

menjadi organisasi yang kredibel,

acuan bagi Kementerian lainnya. Berbagai

profesional dan akuntabel. Sebagai sebuah

prestasi dan penghargaan banyak

saat ini maupun pejabat lawas pelaku

organisasi, perjalanan panjang selama lebih

diperoleh sebagai hasil kerja yang baik

kemerdekaan hingga saat ini. Selain

litbang Kompas.

sebagai salah satu bentuk dokumentasi

Tantangan yang kami temui pertama

Dengan usia yang tidak sedikit,

sejarah juga kami temui. Salah satunya,

dari 71 tahun telah melahirkan budaya

dari setiap insan penjaga keuangan

adalah menyebarnya literatur tentang

Sekretaris Jenderal saat ini, Hadiyanto

organisasi yang berbeda setiap masanya.

Negara.

keuangan negara dibawah naungan

Oeang dan Kemenkeu. Literatur yang

yang pernah menjabat sebagai Direktur

Personifikasi Kemenkeu saat ini adalah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

bercerita mengenai sejarah kebijakan

Jenderal Kekayaan Negara pertama.

seorang dewasa dengan kepribadian yang

ini tak mampu mewakili seluruh catatan

dirasa perlu untuk dicatatkan kembali.

keuangan di Indonesia tersebar di banyak

Sekretaris Jenderal periode 2006-2012

matang dan menjadi teladan bagi orang di

sejarah yang pernah dilewati Kemenkeu.

sumber. Salah satunya beririsan dengan

Mulia Nasution dan Direktur Jenderal

sekelilingnya.

Namun demikian, kami berupaya sebaik

lain kami dalam ekspedisi yang berbau

institusi lain, yaitu buku Sejarah Bank

Bea dan Cukai periode 2009-2011 Tomi

sejarah. Kami memulai dengan sumber

Indonesia Periode I, II, dan III. Buku

Sugijata juga masih bersemangat untuk

kemerdekaan yang biasa disebut era

sejarah yang mampu mewakili perjalanan

sejarah yang melimpah ruah. Menyarikan

sejarah dari beberapa unit eselon 1 juga

menghadirkan kembali cerita pada

Orde Lama, posisi Kemenkeu banyak

kebijakan keuangan di bawah naungan

kisah berlikunya kondisi keuangan

menjadi referensi dalam penyusunan

zamannya kepada Media Keuangan.

dipengaruhi oleh situasi gonjang ganjing

Kemenkeu.

negara dari masa kemerdekaan hingga

edisi khusus ini. Buku ‘Rupiah Menelusuri

Pengumpulan dokumentasi

dunia politik. Tidak hanya Menkeu yang

masa sekarang tentu tidak sederhana.

Tantangan Zaman’ , ‘Bea Cukai dari masa

foto dilakukan dengan mengunjungi

banyak berasal dari partai politik, namun

kejadian-kejadian yang patut menjadi

Kami membagi cerita sejarah kebijakan

ke masa’, dan ‘Rupiah di Tengah Rentang

Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Arsip

juga kebijakan keuangan banyak mengikuti

catatan pencapaian. Ketika semua

keuangan ini dalam sembilan tema besar:

Sejarah’ merupakan referensi terlengkap

Nasional, dan buku sejarah. Tantangan

politik yang cenderung anti barat dan

catatan tersebut dikumpulkan, maka akan

Sejarah Kemenkeu; Kebijakan Uang;

sepanjang proses penulisan kami.

selanjutnya, penyusunan edisi khusus

penuh dengan semangat patriotik

menjadi sejarah bagi para penerusnya.

ini bertepatan dengan penyempurnaan

berdikari.

Sejarah menjadi penting sebagai bagian

Periode dua puluh tahun pertama

Kami menyadari bahwa edisi khusus

mungkin untuk dapat menyajikan catatan

Setiap masa selalu melahirkan

Perpajakan; Bea dan Cukai; Strategi Fiskal

Untuk memperkuat cerita, kami

dan APBN; Kebijakan Moneter; Kekayaan

melakukan wawancara dengan beberapa

pelayanan yang dilakukan oleh Perpusnas.

Negara; Krisis Ekonomi; dan Otonomi

narasumber yang merupakan pelaku

Pelayanan Perpusnas ditutup sementara

mulai banyak diisi oleh para akademisi dan

tidak boleh hilang ditelan masa, agar

Daerah.

sejarah. Kami melakukan wawancara

karena pindah ke lokasi yang lebih

teknokrat yang banyak fokus pada trilogi

menjadi saksi bahwa ada tonggak penting

dengan Menteri Keuangan (Menkeu)

besar. Dari gedung yang awalnya berada

pembangunan yaitu stabilitas nasional

yang telah dilewati.

mengundang redaktur utama sebuah

saat ini, Sri Mulyani Indrawati yang juga

di Salemba ke gedung baru di Medan

yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang

media nasional investigasi Bagja Hidayat

merupakan Menkeu periode 2005-2010

Merdeka, sehingga foto sejarah tidak

tinggi, dan pemerataan pembangunan

untuk proses pembabakan tema. Kami

dan Wakil Menteri saat ini, Mardiasmo.

bisa didapatkan semudah sebelumnya.

beserta hasil-hasilnya. Pada periode

melibatkan Direktur pemberitaan media

Beberapa Menkeu di masa sebelumnya

Pencarian foto selanjutnya kami

ini pula terjadi masa transisi dominasi

Nufransa Wira Sakti,

harian nasional Usman Kansong bersama-

juga kami temui. Menkeu periode 2013-

maksimalkan di Arsip Nasional dengan

pendapatan negara dari minyak dan hasil

Kepala Biro Komunikasi dan

sama dengan sejarawan Erwien Kusuma

2014 Chatib Basri dan Menkeu periode

konsekuensi pemrosesan yang memakan

tambang menjadi penerimaan negara dari

Layanan Informasi

Dalam tahap perencanaan, kami

6

M e d i aKe uan gan

Pada periode orde baru, Kemenkeu

30 Dari Alat Revolusi hingga Desentralisasi

Negara 44 Indonesia Kian Tangguh Hadapi

Krisis 48 Menggugah Muruah Daerah

puncak keemasan Kemenkeu sebagai

sejarah, perjalanan panjang kebijakan

Kebijakan keuangan ini adalah tema

Gas

pengumuman melalui Radio Republik terbitnya ORI kemudian ditetapkan

Selain mantan Menkeu, pejabat

Sendiri 26 Saatnya Reformasi Bea Cukai Tancap

RI Mohammad Hatta menyampaikan

2014-2016 Bambang Brodjonegoro

penulisan, serta menggali data melalui

Kebijakan Uang 22 Membangun Negeri dengan Kantong

setelah 1998, Kemenkeu semakin

untuk pendalaman sentuhan jurnalistik

perjalanan

ARTIKEL UTAMA

diterbitkan secara resmi, Wakil Presiden

emperingati

keuangan negara dari masa

DARI LAPANGAN BANTEN 06 Perjalanan Keuangan Indonesia

pendewasaan sebuah organisasi. Sejarah

52 PESAN DAN HARAPAN 54 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. Pemimpin Redaksi: Kabag Manajemen Publikasi, Riahmat Widiana. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. Tim Redaksi: Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin,. Redaktur Foto: Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . Desain Grafis dan Layout: Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: [email protected].

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

7

Kebijakan Ekonomi Keuangan Periode 1945 - 2017 Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi pertama yang dibentuk pemerintah pada awal kemerdekaan, telah menelurkan banyak kebijakan. Perkembangan sejarah Indonesia tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan dari masa ke masa. Pembenahan organisasi dan beragam kebijakan yang membangun, membawa harapan bagi kesejahteraan Indonesia dalam menghadapi segala tantangan zaman.

Periode Jabatan Menteri keuangan Populasi (juta orang) GDP (current Milyar USD) Tahun Sumber: Samsi Sastrawidagda 19 Agt - 26 Sep 1945

Sunarjo Kolopaking

A. A. Maramis

Surachman Tjokroadisurjo

14 Nov - 5 Des 1945

26 Sep - 14 Nov 1945 3 Jul 1947 - 4 Agt 1949

5 Des 1945 - 2 Okt 1946

Syafruddin Prawiranegara

Lukman Hakim

19 Des 1948 - 20 Des 1949 20 Des 1949 - 6 Sept 1950

2 Okt 1946 - 26 Jun 1947 20 Des 1949 - 6 Spt 1950 6 Sept 1950 - 27 Apr 1951

Jusuf Wibisono

27 Spr 1951 - 3 Apr 1952 24 Mar 1956 9 Apr 1957

Soemitro Djojohadikusumo

Ong Eng Die

30 Jul 1953 - 12 Agt 1955

Mr. Sutikno Slamet

9 Apr 1957 - 10 Jul 1959

Djoeanda Kartawidjaja

Rizal Ramli

10 Jul 1959 - 1 Jul 1960

12 Jun - 9 Agt 2001

Boediono

9 Agt 2001 - 20 Okt 2004

Jusuf Anwar

21 Okt 2004 - 7 Des 2005

Agus Martowardodjo 27 Okt 2014- 27 Jul 2016

3 Apr 1952 - 30 Jul 1953 12 Agt 1955 - 24 Mar 1956

2016

2016

932,259 R.M Notohamiprodjo 1 Jul 1960 - 13 Nov 1963

Sumarno

Frans Seda

13 Nov 1963 - 25 Jul 1966

25 Jul 1966 - 6 Jun 1968

Ali Wardhana

6 Jun 1968 - 19 Mar 1983

Radius Prawiro

19 Mar 1983 - 11 Mar 1988

J. B. Sumarlin

21 Mar 1988 - 11 Mar 1993

Marie Muhammad

17 Mar 1993 - 11 Mar 1998

Fuad Bawazier

16 Mar - 21 Mei 1998

Bambang Subianto

23 Mei 1998 - 20 Okt 1999

Bambang Sudibyo

26 Okt 1999 - 23 Agt 2000

M. Chatib Basri

Prijadi Praptosuhardjo

21 Mei 2013 - 20 Okt 2014

23 Agt 2000 - 12 Jun 2001

Bambang Brodjonegoro 27 Okt 2014- 27 Jul 2016

Sri Mulyani Indrawati

19 Des 1948- 20 Des 1949 27 Jul 2016 - Sekanag

2002-2003 Penyesuaian harga BBM pada tahun.

Kebijakan 29 April 1946 Pelaksanaan Program Pinjaman Nasional yang tertuang di dalam UU Nomor Tahun 1946.

Pemerintah mencari dana untuk membiayai jalannya pemerintahan dan perjuangan.

7 November 1945 Pembentukan panitia pencetakan uang ORI.

10 Maret 1950 Pemerintah mengeluarkan kebijakan program yang fenomenal yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan 'Gunting Sjafruddin’.

19 Januari 1947 Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). 17 Agustus 1948 Kebijakan 'Kasimo Plan' yang ditujukan untuk memproduksi pangan untuk persediaan, khususnya di Sumatera.

3 Mei 1956 Kebijakan pemutusan kerjasama Finek melalui UU pembatalan persetujuan kerjasama KMB.

1957 Penghentian program Benteng.

1960

5,668 11 November 1958 Kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

1967

24 Agustus 1959 Penuruan nilai mata uang pecahan Rp10.000 dan Rp5.000 (Sanering).

25 Agustus 1959 Kebijakan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

1 Juni 1983 Kebijakan Moneter Paket Juni (Pakjun) untuk penyaluran kredit perbankan.

87,792 1 Mei dan 15 Oktober 1963 Kebijakan penandatanganan uang kertas pecahan Rp1 dan Rp2.5.

1968 Kebijakan penurunan tingkat inflasi secara masif yang pada saat itu mencapai nilai 650%. 23 Agustus 1971 Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

13 Desember 1965 Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

27 Desember 1993 Inpres Desa Tertinggal (IDT) Nomor 5 Tahun 1993.

1978 Kebijakan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing, 15 November.

12 September 1986 Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

1997 Peningkatan pengeluaran anggaran untuk program restrukturisasi sektor keuangan dan social safety net.

10 Juli 1991 Kenaikan harga BBM dimana tiap jenisnya mengalami kenaikan lebih dari 20%. Kenaikan ditetapkan di dalam Keppres No.30/1991,

261,115

8 Januari 1993 Kenaikan harga BBM, harga premium dari Rp550 menjadi Rp700,

31 Oktober 1997 Pemulihan sektor ekonomi dan keuangan dengan menandatangani Letter of Intent antara Indonesia dan IMF,

1997 Tight fiscal policy dengan mengurangi ekspansi pengeluaran pemerintah untuk proyek investasi, 14 Agustus 1997 Tight money policy dan perubahan sistem nilai tukar mata uang menjadi floating exchange rate,

2008 Goncangnya kondisi perekonomian di AS tetapi tidak berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

1 November 2006 Hari Lahir DJKN

1 Januari 2001 Kebijakan otonomi daerah. 13 Juni 2001 Kebijakan efisiensi waktu penyelesaian revisi APBN.

10 April 1998 Kebijakan BLBI sebagai kebijakan bailout pemerintah atas perbankan. Kemudian, tugas ini dialihfungsikan kepada BPPN.

2005 Audit terhadap solar yang akan digunakan PLN sebagai dasar subsidi yang akan diberikan pemerintah.

2008 Reformasi birokrasi Kemenkeu.

22 Oktober 2015 Insentif fiskal sebagai bagian dari beberapa paket kebijakan ekonomi ke-5 yang dikeluarkan pemerintah.

2015 pengurangan subsidi BBM bagi pembangunan insfrastruktur sebagai prioritas pembangunan.

2015 Penganggaran untuk Dana Desa. Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp20.7 triliun.

2004 Pembentukan UU Perbendaharaan Negara, Nomor 1 Tahun 2004.

2016 Kebijakan pengalokasian anggaran THR dan Gaji ke-13 untuk PNS.

Juli 2017 Efisiensi anggaran APBN 2017 yang dipangkas senilai Rp16 triliun.

TAHUN

‘45 Februari 1946 Kebijakan keputusan mengeikuti konferensi ekonomi yang akan diselenggarakan bulan.

‘50 27 Mei 1946 Diplomasi beras dengan India sebagai strategi membuka blokade perdagangan luar negeri yang dilakukan Belanda.

30 Oktober 1946 Uang ORI dicetak dan digunakan resmi sebagai uang negara yang dikukuhkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 1946.

‘55

1 Oktober 1946 Dibentuk Lembaga Pejabatan Bea dan Cukai yang diperingati sebagai hari lahir DJPB.

‘60 26 Agustus 1947 Mempertahankan ORI sebagai uang resmi RI dan memberikan wewenang kepada daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran sementara menurut PP Nomor 19 Tahun 1947.

‘65

28 Maret 1963 Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon).

‘70

‘75 1976 Pembentukan PAIK, BAPEPAM, & BUPN di lingkungan Kementerian Keuangan.

‘80 1978 Kebijakan disiplin fiskal, reformasi ekonomi nasional, dan perdagangan internasional.

‘85 27 Oktober 1988 Kebijakan Moneter Paket Oktober (Pakto 88) yang ditujukan untuk mendukung perluasan jaringan keuangan & perbankan di seluruh Indonesia.

‘90 27 Oktober 1988 Kebijakan Moneter Paket Oktober (Pakto 88) yang ditujukan untuk mendukung perluasan jaringan keuangan & perbankan di seluruh Indonesia.

‘95 1993 Kebijakan penyelesaian kredit macet perbankan, reformasi perpajakan, dan efisiensi anggaran.

‘00

1998 Kebijakan merger, akuisisi, dan likuidasi perbankan yang mengalami masalah.

‘05 2003 Pembentukan UU Keuangan Negara, 17 Tahun 2003. 2002 Pembentuk LTO Pertama.

2004 Pembentukan UU Pemeriksaan, Nomor 15 Tahun 2004.

‘15

‘10 2014 Penyiapan anggaran divestasi PT Inalum ke Indonesia sebesar Rp7 triliun.

2014 Kebijakan bea keluar sumber daya mineral dan batubara untuk diekspor sejalan dgn UU Nomor 7 Tahun 2009, PMK Nomor 6/PMK.011/2014.

2015 subsidi tetap untuk penggunaan solar. Subsidi tetap diberikan sebesar Rp1.000 per liter.

2016 Kebijakan amnesti pajak, 1 September 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

2016 Kebijakan efisiensi anggaran dengan dipotongnya belanja APBN 2016 sebesar Rp133.8 triliun.

Laporan Utama

G

edung

Susunan organisasi Kemenkeu

monumental A.A.

ditetapkan pasca dekrit yang dikeluarkan

Maramis menjadi

A.A. Maramis pada 29 September 1945.

saksi pemindahan

Terdapat lima jabatan eselon I yang pada

kekuasaan kolonial

masa itu disebut dengan istilah pejabatan.

ke Indonesia.

Kelima pejabatan tersebut yaitu, Pejabatan

Sejak awal mula

Umum, Pejabatan Keuangan, Pejabatan

dibangun pada 1809 dan diresmikan

Pajak, Pejabatan Resi Candu dan Garam,

pada 1828 oleh Belanda, gedung tersebut

serta Pejabatan Pegadaian.

masih gagah berdiri di tengah Komplek

Sistem pemerintahan yang belum

Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

kuat, hingga tekanan kaum kolonial yang

Sudah sejak lama gedung ini digunakan

hendak menjajah kembali Indonesia, tak

sebagai kantor urusan keuangan negara.

pelak mengakibatkan gejolak di dalam

Ia juga menjadi tempat pertama Menteri

negara. Mulai dari pergantian kabinet

Keuangan Indonesia mulai bekerja pada

yang begitu sering, penawanan Presiden

masa-masa awal kemerdekaan. Namanya

dan Wakil Presiden beserta pejabat tinggi

pun sesuai dengan nama Menteri

oleh Belanda, hingga agresi Belanda

Keuangan kala itu, A.A. Maramis.

yang memantik dibentuknya Pemerintah

Menilik ke belakang, euforia kemerdekaan pada 17 Agustus 1945

Darurat Republik Indonesia (PDRI). Meski demikian, bentuk organisasi

tidak membuat Indonesia lengah barang

Kemenkeu tidak mengalami perubahan

sebentar. Dua hari pasca pelaksanaan

berarti hingga terbitnya peraturan

proklamasi, Panitia Persiapan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948.

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersegera

Nama pejabatan kala itu diganti menjadi

membentuk 12 departemen negara. Tepat

Jawatan. Susunan Kementerian Keuangan

satu hari, setelah PPKI dalam sidang yang

pun berubah, meliputi Kantor Pusat

sama mengangkat Presiden dan Wakil

Kementerian, Thesauri Negara, Jawatan

Presiden Republik Indonesia (RI) pertama,

Pajak, Jawatan Bea dan Cukai, Jawatan

Soekarno-Hatta.

Pajak Bumi, Jawatan Candu dan Garam, Jawatan Pegadaian, serta Kantor Urusan

Instansi Pertama

Jalan Panjang Perbaiki Organisasi Teks Farida Rosadi

Kementerian Keuangan menjadi

Perjalanan. Pada 1967, susunan organisasi

salah satu instansi pemerintah yang

Kemenkeu lebih mirip dengan susunan

Gedung

pertama kali dibentuk. Tidak banyak

sekarang. Struktur Kemenkeu kala itu

induk

yang tahu, Dr. Samsi Sastrowidagdo

meliputi Sekretariat Jenderal (Setjen),

Kementerian

ditunjuk PPKI menjadi Menteri Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),

Keuangan.

(Menkeu) pertama. Namun, jabatan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat

Menkeu hanya diembannya selama dua

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat

minggu tanpa sempat menyusun struktur

Jenderal Pengawasan Keuangan Negara

organisasi. Hingga pada 2 September

(DJPKN), Direktorat Jenderal Keuangan

1945, A.A. Maramis didaulat menggantikan

Negara, dan Inspektorat Jenderal (Itjen).

Foto Dok. Perpusnas

kedudukannya.

14

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

15

Mereformasi Birokrasi Pegawai Pusat Kemenkeu mengikuti upacara di Lapangan Kemenkeu.

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI).

Ide reformasi yang semakin marak di

Selanjutnya pada 2006 melalui

lingkungan instansi pemerintah memang memberi perubahan mendasar dalam

Perpres Nomor 66 Tahun 2006 dibentuk

urusan birokrasi. Hal ini tidak terlepas

empat unit eselon I baru di Kemenkeu.

dari adanya reformasi nasional akibat

Unit tersebut yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat

krisis 1998. Kemenkeu menjadi salah satu instansi yang secara serius dan disiplin

Republik akan mencapai

Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) yang

melakukan reformasi secara masif dan

tujuannya kalau institusinya

sebelumnya merupakan unit eselon II di

fundamental.

sehat, profesional, efisien,

Ditjen PBN.

Foto

Terkait hal ini, Menteri Keuangan

dan bersih. Salah satunya

Kemudian dibentuk Badan Kebijakan

Buku Rupiah

saat ini, Sri Mulyani Indrawati yang

Kementerian Keuangan yang

Fiskal (BKF) untuk menggantikan tugas

di Tengah

juga penggagas reformasi birokrasi

berpengaruh sangat sistemik ke

BAPEKKI, serta Ditjen Perimbangan

Rentang

di Kemenkeu menyampaikan tujuan

seluruh.

Keuangan (DJPK) yang merupakan

Sejarah.

dilakukannya reformasi birokrasi. Menurutnya, negara akan mampu mencapai tujuannya apabila tata kelola dan

penggabungan beberapa unit Eselon II Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI

di DJAPK dan BAPEKKI, guna menangani pengelolaan hubungan keuangan antara

kemerdekaannya pada 1945, baru memiliki

dan penguasa dalam upaya memenuhi hak

birokrasi dari institusi pemerintah dalam

dan Latihan Keuangan (BPLK) yang

UU yang mengatur tentang Keuangan

dan kewajibannya masing-masing. Negara

keadaan baik.

sekarang bernama Badan Pendidikan dan

Negara 58 tahun kemudian, tepatnya

berkewajiban memenuhi kebutuhan

Pelatihan Keuangan (BPPK) baru dibentuk

pada 2003. Disusul dengan dua UU lain

rakyatnya serta berhak untuk mengelola

menjadi sehat, kuat, kredibel, akuntabel,

pada 1975 melalui keputusan Menteri

terkait Perbendaharaan Negara dan UU

dan menguasai sumber daya yang ada.

efektif, profesional, (maka) itu matters a

itu) tidak masuk akal, padahal load dan

Keuangan. Setahun berikutnya, Pusat

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Sementara rakyat memperoleh haknya

lot,” kata Menkeu. Dia menambahkan,

risiko pekerjaannya begitu tinggi,” jelas

Analisa Informasi Keuangan (PAIK) dan

Jawab Keuangan Negara pada 2004 yang

melalui pemenuhan kewajiban, salah

jika institusi Kemenkeu dalam keadaan

Chatib. Dia melanjutkan, saat instansi

reformasi birokrasi dilanjutkan dengan

Badan Pelaksanaan pasar Modal (Bapepam)

melengkapi paket UU Keuangan Negara.

satunya dengan membayar pajak.

yang baik, bisa menjadi role model dan

berisi SDM bukan dari yang terbaik, lalu

transformasi kelembagaan mulai 2013

berpengaruh sistemik terhadap banyak

berhadapan dengan private sector yang

hingga 2025 yang dibagi dalam tiga fase,

hal.

pintar, maka nantinya private sector-lah

baik jangka pendek, jangka menengah,

yang mengatur regulator. “Jadi insentifnya

maupun jangka panjang. Transformasi

mesti diperbaiki,” jelas Chatib.

kelembagaan menitikberatkan pada 87

Sementara itu, Badan Pendidikan

juga didirikan. Meski pada gilirannya, 35

Ditemui Media Keuangan,

Dialog tersebut, menurut Siswo

“Kalau Kementerian Keuangan itu

Periode 2005 - 2010 dan 2016 sekarang

pusat dan daerah secara terpadu. Dengan demikian, sejak saat itu Kemenkeu memiliki 11 unit eselon I hingga kini.

Mentransformasi Lembaga Tidak cukup sampai di situ,

tahun kemudian tugas dan fungsi Bapepam

Sekretaris Jenderal periode 2006-2012,

dituangkan dalam dokumen kesepakatan

digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Mulia Nasution yang juga menjadi Ketua

dan terdapat dalam UUD sehingga

yang berada di luar Kemenkeu.

Tim Penyusunan UU Keuangan Negara

menjadi hak dan kewajiban konstitusional.

dilakukan dengan tiga pilar utama, yaitu

menyebutkan kebutuhan Indonesia

Sayangnya, keuangan negara hanya

penataan organisasi, proses bisnis, dan

akan UU tersebut. “ICW (Indische

dibahas dalam satu ayat dan pada satu

sumber daya manusia. Terkait hal ini,

kemenkeu melewati perjalanan cukup

utama, yaitu sentral (meliputi organisasi,

Comptabiliteitswet) yang dimiliki Belanda

pasal di UUD 1945, yaitu pasal 23 ayat 1

Mulia Nasution menyebutkan bahwa

panjang. Pada 2002-2006, setelah

SDM dan teknologi informasi dan

Undang Dasar (UUD) Negara sehari

sebelumnya, tidak sesuai dengan

yang berbunyi, APBN sebagai wujud dari

values menjadi sasaran dalam reformasi

disahkannya UU Keuangan Negara

komunikasi, dan Manajemen Kinerja),

setelah Indonesia merdeka, akan tetapi

kebutuhan suatu negara merdeka. Belum

pengelolaan keuangan negara ditetapkan

birokrasi.

yang telah mulai disusun sejak awal

perpajakan, kepabeanan dan cukai,

belum ada UU yang mengatur Keuangan

lagi kalau dikaitkan dengan pekembangan

setiap tahun dengan undang-undang

kemerdekaan, dilakukan pula pemisahan

penganggaran, serta perbendaharaan.

negara secara khusus. Padahal, kebutuhan

demokratisasi dan prinsip otonomi

dan dilaksanakan secara terbuka dan

ingin menyasar values itu, tapi ini kan

fungsi penyusunan dan pelaksanaan

terhadap regulasi yang mengatur

daerah,” kata Mulia.

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

bukan pekerjaan yang mudah. Merubah

anggaran. Pada masa itu, Paket UU

melalui penetapan 20 IS baru dengan

kemakmuran rakyat.

paradigma, mindset, dan culture, “ jelas

Keuangan Negara mengamanatkan

prinsip connecting the dots. Maksudnya,

Mulia. Dia melanjutkan, beberapa langkah

pemisahan fungsi ordonatur dan otorisasi,

setiap IS selalu melibatkan lebih

Pakem Keuangan Negara Meski telah memiliki Undang-

keuangan negara kian mendesak. Indische

Terkait hal ini, Ahli Hukum

“Reformasi birokrasi itu sebenarnya

Reformasi birokrasi di tubuh

inisiatif strategis (IS) untuk lima tema

Kini, pada 2017 IS diperkuat

Comptabiliteits Wet (ICW) yang selama

Keuangan Negara, Siswo Sujanto

ini digunakan kolonial Belanda dan telah

yang juga merupakan Ketua Tim kecil

aturan khusus terkait pengelolaan

dilakukan, baik dalam hal pemberian

termasuk pembatasan dan penajaman

dari satu unit eselon I di lingkungan

diundangkan pada 1925 bukan dirancang

Penyusunan UU Keuangan Negara kala

keuangan negara. “Perjanjian eksekutif

remunerasi, reorganisasi, pendirian kantor

fungsi dan kewenangan pelaksanaan

Kemenkeu. Dengan demikian, target

untuk mengatur pengelolaan keuangan

itu menyampaikan filosofi Keuangan

dan legislatif itu harus dituangkan dalam

percontohan, hingga large tax payer office.

anggaran.

yang ditetapkan diharapkan dapat lebih

negara, melainkan sebagai regulasi dalam

Negara. Menurut Siswo, pemikiran

sebuah dokumen yang kita kenal sebagai

mengatur pengelolaan keuangan di

filosofis keuangan negara harus dipandang

konstitusi, tapi karena konstitusi kita tidak

periode 2013-2014, Chatib Basri

tubuh Kemenkeu kembali terjadi.

transformasi kelembagaan diharapkan

wilayah jajahan.

dari sudut pandang hubungan antara

mengatur, maka kemudian kita mengatur

mengatakan bahwa remunerasi menjadi

Kali ini, dibentuk tiga unit baru di

dapat mewujudkan organisasi Kemenkeu

pemerintah dan rakyatnya, yaitu antara

dalam UU Keuangan Negara yang khusus

jalan untuk menarik SDM berkualitas

Kemenkeu, yaitu Direktorat Jenderal

yang lebih fit for purpose sehingga

eksekutif dan legislatif.

sifatnya,” jelas Siswo.

untuk bekerja di Kemenkeu. “PNS tidak

Anggaran dan Perimbangan Keuangan

kinerja pegawai menjadi lebih kontributif

bisa perform dengan baik salah satunya

(Ditjen APK), Direktorat Jenderal

terhadap pencapaian kinerja organisasi.

adalah karena tingkat gajinya (pada saat

Perbendaharaan (Ditjen PBN), serta

Selama kurun waktu yang panjang, penyusunan UU Keuangan Negara telah melibatkan tidak kurang dari 14 tim. Indonesia yang telah mendeklarasikan

16

M e d i aKe uan gan

Untuk itu, Siswo mengisahkan adanya dialog kesepakatan antara rakyat

Untuk itu, perlu dibuat suatu

Pelaksanaan reformasi birokrasi

Terkait hal ini, Menteri Keuangan

Akibatnya reorganisasi di

mudah untuk dicapai. Bagi pegawai,

***

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

17

Laporan Utama

Tegaknya Kedaulatan melalui Kebijakan Uang Teks Mahansa EGS

Percetakan

Republik Indonesia (RI) belum lama merdeka. Usianya baru setahun lebih dua bulan. Namun, di tengah kecamuk perang guna mempertahankan kemerdekaan, pada 29 Oktober 1946, Wakil Presiden (Wapres) RI Mohammad Hatta menyampaikan sebuah pengumuman penting melalui corong Radio RI, Yogyakarta.

I

Oeang Republik Indonesia di Solo

Foto Dok. Perpusnas

si pengumuman terkait

istimewa pegawai negeri, yang sekian lama

memiliki nilai tukar yang berbeda-beda

Jakarta, sedangkan proses produksi

dengan Oeang Republik

menderita karena inflasi uang Jepang.”

sehingga mendorong timbulnya pasar

dimulai sejak Januari 1946. Namun,

dimaksudkan untuk mematahkan

negara yang merdeka harus punya

gelap.

karena alasan keamanan, pada Mei 1946

dominasi uang NICA yang semakin

mata uang,” ujar Chatib. Namun,

pencetakan di Jakarta dihentikan dan

menyebar di Indonesia, juga untuk

lanjutnya, memiliki uang sendiri juga

dipindahkan ke daerah-daerah.

membesarkan hati bangsa Indonesia

ada konsekuensinya, yaitu nilainya

yang baru merdeka. ORI secara politis

harus dijaga karena nilai mata uang bisa

menunjukkan kedaulatan RI. Selain itu,

berubah.

Indonesia atau dikenal

Pada awal kemerdekaan, pemerintah

dengan sebutan ORI. Dalam

RI memang belum mampu mengeluarkan

pengumumannya, Bung

mata uang sendiri. Uang yang beredar dan

tugas besar pemerintah RI setelah

Hatta mengatakan, “Sejak

berlaku sebagai alat pembayaran kala itu

proklamasi. Menteri Keuangan (Menkeu)

mulai besok kita akan

antara lain uang De Javasche Bank (DJB),

saat itu, AA Maramis, membentuk Panitia

berbelanja dengan uang kita sendiri,

uang Hindia Belanda, uang pendudukan

Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas

uang yang dikeluarkan oleh Republik kita.

Jepang, dan uang Netherlands Indies Civil

Republik Indonesia yang diketuai TRB

beredar. Hari terbitnya ORI kemudian

Uang Republik Indonesia keluar dengan

Administration (NICA). Kondisi tersebut

Sabaroedin. Pencetakan ORI semula

ditetapkan sebagai Hari Oeang Republik

membawa perubahan nasib rakyat,

menjadi masalah. Sebab, tiap mata uang

dilakukan di Percetakan RI Salemba,

Indonesia.

18

M e d i aKe uan gan

Menerbitkan uang sendiri menjadi

Sanering Pada 30 Oktober 1946, ORI resmi

Pencetakan uang oleh RI selain

ORI juga berguna untuk menyehatkan ekonomi yang dilanda inflasi hebat. Kehadiran ORI, menurut Menkeu RI 2013-2014 M. Chatib Basri, merupakan

tanda negara yang berdaulat. “Sebuah

Selain karena perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing, perubahan nilai uang juga dapat terjadi karena inflasi. Inilah yang terjadi pada masa awal

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

19

kemerdekaan. Hingga awal 1950, uang

Indonesia 1950 sebagai pinjaman

beredar sangat berlebihan, mencapai

pemerintah dengan bunga 3 persen untuk

ORI di

sekitar Rp3,9 miliar. Uang tersebut

jangka waktu tertentu. Sementara bagian

masa awal

terutama dibutuhkan untuk membiayai

kiri dapat dijadikan alat pembayaran

kemerdekaan

perjuangan dan usaha menggiatkan

yang sah dengan nilai separuhnya. Selain

perekonomian pada berbagai sektor.

bisa menjadi alat tukar, bagian kiri dapat

Menurut buku Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959, berdasarkan indeks tahun 1938 yang dianggap sebagai masa keseimbangan moneter, Pemerintah

ditukarkan dengan uang baru yang

1945

Sebuah negara yang merdeka harus punya mata uang.

Foto

diterbitkan DJB, yang bertindak sebagai bank sirkulasi. Langkah tersebut berhasil

Muhamad Chatib Basri

Buku Rupiah

Menteri Keuangan RI Periode

di tengah

2013 - 2014

Rentang

menargetkan agar uang beredar hanya

mengurangi jumlah uang kartal sekitar

sekitar Rp2,5 miliar. Jumlah ini adalah

Rp1,6 miliar, sehingga posisi uang beredar

enam kali lipat dari posisi uang beredar

pada akhir tahun 1950 dapat ditekan

obligasi negara berbunga 3 persen setahun

pada 1938 yang sebesar Rp420 juta.

menjadi sebesar Rp4,3 miliar atau hanya

dalam jangka waktu pembayaran 40 tahun.

Oleh karena Pemerintah belum mampu

meningkat 19,8 persen dari akhir tahun

telah menembus angka 174 persen dan

dan perbaikan ekonomi. Salah satu usaha

mencari sumber pembiayaan dari pasar,

1949. Tanpa tindakan moneter tersebut,

untuk mengurangi volume peredaran

tidak pernah turun di bawah 100 persen.

yang ditempuh adalah mengendalikan

“mengobati” kondisi perekonomian

maka tindakan yang dipilih adalah

ekspansi diperkirakan mencapai 64,7

uang serta mencegah perdagangan gelap

Puncaknya pada 1966, inflasi bahkan

harga kebutuhan masyarakat. Usaha ini

yang kurang sehat. Pada saat devaluasi

mengurangi jumlah uang yang beredar.

persen.

yang merugikan negara. Namun, nyatanya

mencapai angka 635 persen. Suatu kondisi

membuahkan hasil yang spektakuler.

1983, Menteri Koordinator BIdang

semua lapisan masyarakat terkena

yang disebut sebagai hiperinflasi.

Terbukti, angka inflasi turun drastis

Perekonomian atau Pengawasan

menjadi hanya 9,89 persen pada awal

Pembangunan pada masa itu, Ali

Pelita I.

Wardhana, mengatakan, “Dengan

Untuk itu, pada Maret 1950 Menkeu

Sejarah mencatat, Indonesia masih

Sejarah

Kebijakan moneter ini dimaksudkan

Kenaikan harga yang sangat

Devaluasi menjadi pilihan untuk

Sjafruddin Prawiranegara melalui Surat

mengalami dua kali lagi “pengebirian

dampaknya. Pada umumnya masyarakat

Keputusan (SK) Menkeu No PU/1 tanggal

uang” alias sanering. Pertama, pada

menjadi enggan memegang uang pecahan

tinggi dan tak terkendali menyebabkan

19 Maret 1950 mengeluarkan kebijakan

25 Agustus 1959. Kabinet kerja yang

lima puluhan dan seratusan, maupun

masyarakat sulit memperoleh barang

”pembersihan moneter” atau yang lebih

dipimpin oleh Wapres Mohammad Hatta,

pecahan yang lebih kecil lagi.

untuk kebutuhan pokok. Ketika itu,

perkembangan harga-harga cukup

rupiah, diharapkan cadangan devisa dapat

dikenal dengan ”gunting Sjafruddin”.

dengan Menkeu Ir. Djuanda, menetapkan

penduduk terpaksa harus antre demi

terkendali. Selama 26 tahun, inflasi di

diamankan dan dipergunakan sebagai

Berikutnya, pada 13 Desember 1965,

Sejak tahun 1969, pada umumnya

perubahan kurs dollar AS terhadap

penurunan nilai mata uang, khususnya

nilai rupiah kembali “disunat” menjadi

mendapatkan kebutuhan hidup sehari-

atas 10 persen (dua digit) hanya terjadi

modal untuk melanjutkan pelaksanaan

NICA atau yang dikenal sebagai ”uang

untuk uang dengan nominal Rp500 dan

seperseribu dari nilai sebelumnya.

hari.

sebanyak 9 tahun. Tepatnya pada 1972-

pembangunan serta memperkuat

merah” dan uang kertas DJB digunting

Rp1.000 yang berubah nilainya menjadi

Setiap kali terjadi pemotongan nilai

1977, 1979, 1980, dan 1983. Inflasi terendah

daya saing ekonomi Indonesia dalam

menjadi dua bagian. Bagian kanan

10 persen dari nilai semula. Deposito di

uang, masyarakat panik dan menyerbu

kondisi moneter RI memasuki babak

terjadi pada 1971, yaitu sebesar 2,47 persen.

menghadapi ekonomi dunia.”

dinyatakan tidak berlaku, tapi dapat

bank yang bernilai lebih dari Rp25.000

pasar. Meski demikian, langkah tersebut

baru. Hal ini seiring dengan bangkitnya

Sementara selama 10 tahun terakhir

ditukarkan dengan Obligasi Republik

dibekukan, kemudian diganti dengan

diperlukan demi menyehatkan kondisi

kebijakan Pemerintah Orde Baru. Menurut

(1984-1994), perkembangan harga relatif

persepsi di masyarakat selama ini bahwa

ekonomi pada saat itu.

pengamat pakar sejarah dari Universitas

terkendali dengan tingkat inflasi di bawah

seakan saat rupiah melemah terhadap

Gajah Mada Yogyakarta, Jai Singh Yadav,

10 persen. Inflasi terendah pada periode

dollar, maka perekonomian sedang buruk.

pemerintahan baru ini konsisten dalam

ini dicapai pada tahun 1985 sebesar 4,31

“Tidak banyak yang menyadari, salah satu

menerapkan sistem anggaran berimbang

persen dan tahun 1992 sebesar 4,94

alasan China untuk membuat ekspornya

salah satu pendorong jatuhnya Presiden

dan lalu lintas devisa bebas. Orde Baru

persen.

naik itu adalah dengan membuat Renminbi

pertama RI, Soekarno. Dikutip dalam

mulai menerbitkan uang pada tahun 1968,

laman Kompas, pemotongan uang

sekaligus mengakhiri dualisme dalam

1965-1990, RI melakukan empat kali

pada 1965 yang bertujuan mencegah

penerbitan uang. Sejak Orde Baru, semua

kebijakan penurunan nilai mata uang

tukar yang dibuat lemah terhadap jumlah

berlanjutnya inflasi, berdampak pada

uang kertas dan logam hanya diterbitkan

terhadap dollar AS. Penurunan nilai mata

dollar yang sama, maka barang yang

posisi presiden.

oleh Bank Indonesia yang bertindak

uang rupiah berbanding dengan satu

bisa dibeli menjadi lebih banyak. Hal ini

sebagai Bank Sentral sekaligus bank

dollar AS, pada masa Orde Baru tersebut,

akan menyebabkan ekspor menjadi naik,

Sirkulasi.

yaitu 10 persen (23 Agustus 1971), 50

sedangkan impor menjadi turun. Dengan

Melalui kebijakan ini, uang kertas

Jam jaga malam ini berfungsi sebagai tanda masuk dan pulang pegawai Departemen Keuangan. Alat buatan Jepang era Perang Dunia II ini digunakan oleh Jawatan Pegadaian Cicurug, Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Pengendalian inflasi dan devaluasi Krisis ekonomi dan sosial menjadi

Kondisi ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 1959. Pada masa itu, Indonesia

20

M e d i aKe uan gan

Setelah berakhirnya Orde Lama,

Sejarah mencatat, selama periode

Menurut Chatib, ada semacam salah

(mata uang China) devalued,” ujarnya. Chatib menjelaskan, dengan nilai

memasuki periode Demokrasi terpimpin.

Sejak pertengahan tahun 1968,

persen (15 November 1979), 38 persen (30

demikian, neraca perdagangan akan

Tercatat, laju inflasi konsisten di atas 20

pemerintah Orde Baru fokus pada potensi

Maret 1983), dan 45 persen (12 September

membaik.

persen. Bahkan, sejak 1961, laju inflasi

dan usaha dalam mencapai stabilisasi

1986).

***

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

21

Laporan Utama

Membangun Negeri dengan Kantong Sendiri

Mar’ie Muhammad dalam sebuah pidato di DPR. Foto Dok. DJBC

Teks Mahansa EGS

Loket

Setelah berakhirnya era keemasan minyak dan gas (migas), Pemerintah Republik Indonesia harus mencari sumber penerimaan baru bukan migas. Salah satu penerimaan non migas yang terus digenjot adalah pajak. Terkait hal itu, dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki dan menyempurnakan aturan perpajakan nasional.

Pembayaran Pajak. Foto Dok. DJA

T Kantor Direktorat Iuran Pembangun-

anggal 31 Desember

perpajakan itu belum sepenuhnya

yang sama yaitu dari 6,8 persen jadi 15,2

1983 bisa dibilang

berjalan mulus dan lancar. Terlebih lagi

persen.

menjadi hari

dengan terjadinya perubahan mendasar

yang bersejarah

dalam sistem penetapan dan pemungutan

dilakukan melalui penyempurnaan

bagi perpajakan

pajak dari official assessment system ke

peraturan perundangan tentang pajak

nasional dengan

self assessment system.

yang dibuat pada tahun 1984, 1991,

disahkannya 3 buah

Jenderal Pajak (DJP) yang menetapkan

RUU Nomor 9, 10, 11, dan 12 Tahun 1994

menggantikan UU perpajakan produk

besaran pajak yang terutang atas

menjadi UU yang berlaku mulai 1 Januari

zaman kolonial. Ketiga UU tersebut

diri wajib pajak (WP). Sedangkan

1995.

adalah UU Nomor 6 tahun 1983 tentang

dengan sistem baru, pihak WP yang

Ketentuan Umum dan Tata Cara

aktif dalam melaksanakan kewajiban

penyempurnaan dari UU Nomor 6 Tahun

Perpajakan, UU Nomor 7 tahun 1983

perpajakan, mulai dari mendaftarkan

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan

diri sebagai wajib pajak, menghitung,

Cara Perpajakan. UU Nomor 10 Tahun

UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak

menetapkan, membayar pajaknya,

1994 merupakan penyempurnaam UU

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

serta melaporkannya dengan surat

Nomor 7 Tahun 1991 yang sebenarnya

atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).

pemberitahuan.

merupakan hasil revisi UU Nomor 7

Selang dua tahun kemudian,

Meski demikian, sejak

UU Nomor 9 Tahun 1994 merupakan

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

diberlakukannya UU pajak yang baru

(PPh). UU Nomor 11 Tahun 1994

tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta

kontribusi pajak bagi penerimaan negara

merupakan penyempurnaan UU Nomor 8

UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea

dalam APBN setiap tahunnya terus

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Meterai. Dengan dikeluarkannya kelima

melejit, dari 17,0 persen di awal reformasi

Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah,

UU ini maka pengaturan perpajakan

perpajakan hingga menjadi 41,5 persen

sedangkan UU Nomor 12 Tahun 1994

Foto

nasional telah menggunakan produk

dalam tahun anggaran 1992-1993. Tax

merupakan penyempurnaan terhadap UU

Dok. DJP

bangsa Indonesia sendiri.

ratio atau perbandingan penerimaan

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

pajak dengan produk domestik bruto non

dan Bangunan.

Wilayah Jawa Timur.

Dalam satu dasawarsa perjalanan UU perpajakan tersebut, langkah reformasi

M e d i aKe uan gan

dan 1994. Hasilnya adalah disetujuinya

undang-undang (UU) perpajakan baru,

dikeluarkan lagi UU Nomor 12 tahun 1985

an Daerah

22

Dalam sistem lama, pihak Direktorat

Reformasi perpajakan kembali

migas, juga meningkat dalam periode

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

23

Pada dasarnya, peraturan

Adanya penurunan tarif PPh

SPT Tahunan untuk tahun pajak 2006

perundangan tersebut diterapkan guna

dalam jangka pendek memang akan

dan tahun sebelumnya secara sukarela

melakukan penarikan pajak secara

memperlambat laju pertumbuhan

akan mendapatkan penghapusan sanksi

lebih luas dan lebih intens. Langkah

penerimaan pajak, tetapi dalam jangka

administrasi. Aturan ini hanya berlaku

operasionalnya antara lain dengan

menengah dan jangka panjang penurunan

jika pembetulan itu dilakukan dalam

menurunkan tarif PPh (menjadi 10 persen

ini diharapkan akan memperbaiki iklim

setahun sejak UU KUP ini berlaku.

untuk penghasilan kena pajak kurang dari

investasi. Perbaikan iklim investasi ini

Rp25 juta, 15 persen untuk penghasilan

pada gilirannya akan memperbesar

sukarela mengurus NPWP paling lama

antara Rp25 juta-Rp50 juta, serta 30

potensi penarikan pajak, sehingga

setahun sejak UU KUP ini berlaku akan

persen bagi penghasilan di atas Rp50

penerimaan pajak akan tumbuh dengan

mendapatkan berbagai kemudahan.

Iklan amnesti

juta).

cepat.

Kemudahan yang ditawarkan adalah

pajak di

mendapat penghapusan sanksi

Bandara

administrasi dan terhindar dari

Internasional

pemeriksaan pajak, kecuali ditemukan

Syamsuddin

bagi DJP karena beban target penerimaan

data yang menyatakan SPT-nya tidak

Noor

Timbangan kasar ini berfungsi

pajak merupakan yang tertinggi

benar.

sebagai alat uji gadai untuk

sepanjang sejarah. “Target ini sangat

menimbang barang jaminan

tinggi dan belum pernah terjadi. Namun,

semua WP memberi perhatian serius

seperti tembaga dan perak.

ini bentuk kepercayaan tertinggi kepada

pada ancaman sanksi yang diberikan

Alat ini digunakan pada tahun

DJP,” ujar Darmin Nasution, Dirjen Pajak

jika sunset policy tidak diikuti. “Jadi

1920 oleh Jawatan Pegadaian

saat itu.

gunakan kesempatan ini sebaik mungkin.

undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

bukan hal baru di dunia. Pengamat

target senilai Rp4.000 triliun. Dari total

Kesempatannya tinggal tahun ini. Kami

Pengampunan Pajak yang disahkan oleh

ekonomi Tony Prasetiantono

deklarasi tersebut, repatriasi sebesar

Departemen Keuangan. Alat

penerimaan pajak senilai Rp523,85

sangat mengimbau semua memperbaiki

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 1 Juli

menguraikan, pada 2009, AS memberikan

Rp147 triliun, jauh lebih rendah ketimbang

buatan Inggris dengan merk

triliun (sudah termasuk PPh/PPh dari

laporan perpajakannya. Sebab, jika

2016.

pengampunan terhadap hampir 15.000

target senilai Rp1.000 triliun. Adapun

Salter’s Trade Spring Balance

migas), atau Rp483,9 triliun jika tidak

tidak, tidak ada ampun lagi. Kami akan

wajib pajak. Australia melakukannya pada

deklarasi dalam negeri Rp3.633 triliun

dibuat pada abad ke-19 dan

memperhitungkan PPh Migas. Itu artinya,

memeriksa dan menerapkan semua

tiga tujuan yang hendak dicapai. Pertama,

2007 dan 2009, Belgia (2004), Jerman

dan deklarasi luar negeri Rp1.034 triliun.

hingga saat ini masih terlihat

kenaikan pertumbuhan penerimaannya

sanksi, bunga, dan denda,” tegas Darmin.

pengampunan pajak adalah repatriasi

(2004), Italia (2001-2003), Rusia (2007),

Pemerintah tidak menargetkan untuk dua

kokoh.

ditargetkan 26,6 persen lebih tinggi

untuk mempercepat pertumbuhan

Portugal (2005 dan 2010), Spanyol (2012),

hal ini. Sementara uang tebusan Rp112

memanfaatkan sunset policy membuat

dan restrukturisasi ekonomi. Kedua,

dan Afrika Selatan (2003). Jadi, menurut

triliun dari target Rp165 triliun.

DJP memperpanjang batas waktu

mendorong reformasi perpajakan menuju

Tony, isu ini bersifat global. Pemerintah

tersebut, DJP melakukan gebrakan

pelaksanaan kebijakan tersebut, dari

sistem perpajakan yang lebih berkeadilan

Indonesia pun melakukannya karena

pengampunan pajak di Indonesia jauh

yang disebut sunset policy. Program ini

semula hingga 31 Desember 2008,

serta memperluas basis data perpajakan.

terinspirasi pengalaman negara lain.

melampaui negara-negara yang pernah

merupakan kesempatan bagi pembayar

menjadi 28 Februari 2009. Hingga 28

Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak.

Program pengampunan pajak

pajak yang sudah terbiasa menunggak

batas waktu tersebut jumlah SPT yang

Pengertian amnesti pajak sendiri

digelar selama 9 bulan, sejak 1 Juli 2016

nilai repatriasi berkisar Rp26 triliun

atau membayar pajak di bawah nilai

disampaikan dalam rangka sunset policy

adalah penghapusan pajak yang

sampai dengan 31 Maret 2017. Hingga

sampai dengan Rp263 triliun. Italia, yang

seharusnya untuk mengakui segala

mencapai 804.814 berkas. Sebanyak

seharusnya terutang tidak dikenai

Jumat, 31 Maret 2017, atau hari terakhir,

selama ini mencatatkan deklarasi terbesar

kesalahannya. Melalui sunset policy, WP

248.620 berkas di antaranya masuk pada

sanksi administrasi perpajakan dan

pukul 17.00, tercatat 974.000 orang

sekalipun, nilainya Rp1.179 triliun alias

diberi kesempatan untuk melaporkan

Januari-Februari 2009. Ini menyebabkan

sanksi pidana dibidang perpajakan

berpartisipasi. Menjelang berakhirnya

sekitar seperempat capaian Indonesia.

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak

tambahan penerimaan pajak riil senilai

dengan cara mengungkap harta dan

amnesti pajak, Menteri Keuangan Sri

secara benar, sedangkan WP yang

Rp7,46 triliun. Sebesar Rp1,9 triliun di

membayar uang tebusan. Itu sebabnya,

Mulyani Indrawati menyatakan bahwa

amnesti pajak merupakan modal besar

belum memiliki Nomor Pokok Wajib

antaranya dihimpun selama Januari-

WP diwajibkan membayar uang

pencapaian pengampunan cukup baik.

untuk melakukan reformasi perpajakan.

Pajak (NPWP) diberi kesempatan untuk

Februari 2009.

tebusan atas pengampunan pajak yang

Hal tersebut terutama menyangkut nilai

Sri Mulyani mengatakan, setelah

diperolehnya. Program ini terbuka bagi

deklarasi harta dan uang tebusan, apalagi

masa pengampunan pajak, DJP akan

seluruh masyarakat baik wajib pajak

jika dibandingkan dengan capaian negara

melanjutkan reformasi pajak sekaligus

Sunset policy Tahun 2008 menjadi tahun istimewa

yang berada di bawah naungan

DJP diharuskan mengejar target

daripada penerimaan pajak 2007. Untuk mencapai target tinggi

Khusus untuk WP yang dengan

Masih banyaknya WP yang ingin

mengurus dokumen ini. Sunset policy diatur dalam Pasal

M e d i aKe uan gan

Amnesti Pajak Gebrakan perpajakan berikutnya

Arfindo B.S.

Mengacu pada UU tersebut, terdapat

Total nilai deklarasi

menggelar program serupa. Umumnya,

Betapa pun, pencapaian pada

badan maupun orang pribadi termasuk

lain. Meski demikian, dalam hal jumlah

menindaklanjuti data hasil pengampunan

2007 tentang Ketentuan Umum dan

yang cukup signifikan adalah

wajib pajak yang tergolong dalam UMKM

peserta masih kurang.

pajak.

Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal ini

pengampunan pajak atau amnesti pajak.

dengan tarif yang sangat rendah.

menyebutkan, WP yang membetulkan

Kebijakan ini diatur dalam Undang-

37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun

24

Foto

Darmin Nasution kala itu meminta

Pengampunan pajak sebenarnya

Total harta yang dideklarasikan

***

mencapai Rp4.813 triliun atau melampaui

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

25

Laporan Utama

masuk, uitvoerrechten berarti bea keluar,

nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dan accijnzen berarti cukai, sehingga

(DJBC). Dalam perkembangannya, DJBC

muncullah istilah bea dan cukai.

membentuk kantor-kantor daerah, seperti

Berkembangnya kebijakan bea

Konferensi

di Jakarta, Semarang, Surabaya, Belawan,

dan cukai pada pemerintahan Hindia

Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan

Belanda menunjukkan peran strategis

Manado. Kantor-kantor tersebut kini

lembaga douane ini dalam meningkatkan

menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC

penerimaan negara dan mengamankan

yang seluruhnya berjumlah 12 Kanwil.

harta milik negara. Di masa kolonial,

para Kepala

Dienst der In-en Uitvoerrechten en

Daerah Bea

Accijnzen disebut Jawatan Bea dan Cukai

dan Cukai dari seluruh Indonesia yang belangsung di Cikopo

Setelah tahun 1945, pemerintah

berdasarkan Keputusan Pemerintah No.

Indonesia berupaya meningkatkan

33 tanggal 22 Desember 1928 tentang

penerimaan negara demi membangun

Organisasi Dinas Bea dan Cukai. Peraturan

pondasi negara dan membiayai

tersebut kemudian diubah dengan

perjuangan kemerdekaan. Peran Jawatan

keputusan pemerintah tanggal 1 Juni 1934.

Bea dan Cukai semakin vital terlebih pada

Pada masa pendudukan Jepang,

Bogor

Bea dan Cukai pascakemerdekaan

saat pemindahan ibukota negara dari

berdasarkan Undang-undang Nomor

Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946.

13 tentang Pembukaan Kantor-kantor

Menteri Muda Keuangan Mr. Sjafruddin

Pemerintahan di Jawa dan Sumatera

Prawiranegara mengutus Kepala Pejabatan

tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan

Bea dan Cukai, R.A. Kartadjoemena untuk

Foto

bea impor dan bea ekspor ditiadakan.

berpindah ke Yogyakarta. Selanjutnya,

Dok.

Lembaga Bea Cukai sementara hanya

pusat pemerintahan Kementerian

DJBC

mengurusi cukai saja. Pada 1 Oktober 1946,

Keuangan pun berpindah ke Magelang.

tanggal 21 April 1954

Saatnya Reformasi Bea Cukai Tancap Gas Teks Pradany Hayyu

26

M e d i aKe uan gan

K

terbentuklah lembaga Pejabatan Bea dan

Sejak menyandang nama DJBC pada

Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan

tahun 1965, penyempurnaan organisasi

Kepabeanan

oleh para raja atau adipati, belum

Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A

terus dilakukan demi meningkatkan

dan Cukai

dilakukan secara nasional.

Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan

peran DJBC sebagai pengawas ekspor

Bea dan Cukai yang pertama. Tanggal

impor dan sumber penerimaan negara

Indonesia

Pada masa lampau, petugas bea

memiliki

dan cukai dikenal dengan istilah douane

inilah yang diperingati sebagai hari lahir

di bidang kepabeanan dan cukai. Saat

sejarah panjang

yang berasal dari bahasa Perancis. Di

Bea dan Cukai.

pemerintah menggagas Repelita (Rencana

yang menarik

Indonesia, kata douane diterjemahkan

untuk disimak.

menjadi pabean. Terkadang kantor

Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah

Keuangan menganggap perlu meninjau

Bisa dikatakan, aktivitas masyarakat

pabean juga disebut boom yang berasal

Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi

ulang organisasi DJBC demi terlaksananya

terkait kepabeanan dan cukai telah lama

dari bahasa Belanda. Selanjutnya,

nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai.

pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan

ada di negeri ini, jauh sebelum Hari

dikemukakan kata Bea yang berasal dari

Peran penting DJBC sebagai institusi

efisien. Dalam rangka meningkatkan tugas

Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

bahasa Sansekerta dan kata Cukai yang

berpengaruh di Indonesia diwujudkan

dan fungsinya, DJBC menempati kantor

Lembaga bea dan cukai telah diakui sejak

berasal dari bahasa India. Pada masa

dengan arahan langsung Presiden Sukarno

pusat baru yang terletak di Jalan Ahmad

zaman kerajaan, baik kerajaan di pulau

Hindia Belanda, nama resmi dinas pabean

kepada para Kepala Daerah Bea dan Cukai

Yani Jakarta sejak 8 Februari 1967.

Jawa, pulau Sumatera, dan pulau lainnya di

yaitu Dienst der In-en Uitvoerrechten en

di seluruh Indonesia pada tahun 1954 di

Indonesia. Meskipun demikian, pungutan

Accijnzen yang merupakan salah satu

Cikopo, Bogor.

bea dan cukai kala itu dilakukan oleh

dinas tertua di nusantara. Dalam bahasa

masing-masing wilayah yang dilaksanakan

Indonesia, invoerrechten berarti bea

Kemudian berdasarkan Peraturan

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, lembaga Bea dan Cukai dikenal dengan

Pembangunan Lima Tahun), Menteri

Pembatasan kewenangan Dalam masa orde baru, DJBC pernah menorehkan sejarah yang menjadi tonggak

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

27

1995 tentang Kepabeanan. Hal baru yang

Bea Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang

mempertimbangkan kelancaran arus

Pelabuhan

diatur dalam UU tersebut yaitu mengenai

Pemberitahuan Pabean Impor. Peraturan

lalu lintas barang antarpulau, ekspor,

kapal di

peningkatan pengawasan yang dilakukan

tersebut pun mengalami penyempurnaan

dan impor, pemerintah mengeluarkan

Tanjung

DJBC. Kehadiran UU tersebut mampu

dengan adanya Peraturan Direktur

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985

Priok,

meningkatkan kepercayaan DJBC sebagai

Jenderal Bea Cukai Nomor PER-20/

tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus

Jakarta.

pengawas kegiatan ekspor impor serta

BC/2016.

perbaikan organisasi di masa depan. Demi

Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

Foto

Kebijakan ini dilakukan setelah

Dok.

menindaklanjuti hambatan yang muncul

Perpusnas

di lapangan. Hambatan tersebut antara

“Poin penting yang harus dikuatkan dalam Reformasi Kepabeanan dan Cukai ini adalah konsistensi, komitmen, dan evaluasi.” Thomas Sugijata Direktur Jenderal Bea dan Cukai

lain prosedur pabean yang rumit,

Kantor Bea

cara kerja yang lambat karena oknum

Periode 2009 - 2011

dan Cukai

petugas dan peralatan kerja belum

di Tanjung

modern, pungutan ‘invisible cost’ oleh

Priok yang

oknum petugas tertentu, dan cara kerja

diresmikan

oknum tidak bertanggung jawab yang

pada

menyebabkan kebocoran penerimaan

7 Agustus

negara.

1967.

Akibatnya, sebagian fungsi dan

aktivitas kepabeanan dan cukai. Reformasi di lingkungan DJBC pada

Presiden Jokowi pun memberikan perhatian khusus terhadap masalah

tahun 2006 didasarkan pada Keputusan

dwelling time ini. DJBC terus berinovasi

Menteri Keuangan No. 24/KMK.01/2008

demi menurunkan angka dwelling time

tanggal 30 Januari 2008 tentang Reformasi

yang terus menunjukkan penurunan.

Birokrasi Departemen Keuangan Tahun

Beberapa kebijakan yang dilakukan yaitu

Anggaran 2008. Menindaklanjuti peraturan

dengan menyederhanakan perizinan yang

tersebut, DJBC pun siap melakukan

tumpang tindih, melakukan evaluasi atas

reformasi dengan terbentuknya Tim

perizinan yang dapat diverifikasi di luar

menjadi kebanggaan tersendiri bagi DJBC,

Percepatan Reformasi Kebijakan Pelayanan

pelabuhan dengan tujuan mempercepat

mengingat lika-liku proses perjalanan

Kepabeanan dan Cukai sesuai Keputusan

dwelling time, serta melakukan

penyusunan kedua peraturan tersebut

Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor

optimalisasi pengajuan perizinan sebelum

yang memakan waktu lebih dari 20 tahun.

14/BC/2008 tanggal 4 Februari 2008. Kala

kedatangan sarana pengangkut.

Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad

itu, Thomas diberi amanah sebagai Ketua

Reformasi tiada henti

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada

Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi

perusahaan Surveyor. Kala itu, DJBC

Foto

12 Desember 1995 menyatakan bahwa

Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

mengalami masa suram yang dijadikan

Dok.

disetujuinya RUU tentang Kepabeanan

pelajaran, tidak hanya bagi internal DJBC

DJBC

dan Cukai ini merupakan peristiwa

menegaskan beberapa poin penting terkait

di kalangan internal dan ekstenal tak

penting dan bersejarah dalam kehidupan

Reformasi DJBC pada tahun 2008. Pertama,

main-main. Akhir tahun 2016, Menteri

konstitusional Indonesia.

Reformasi DJBC difokuskan pada suatu

Keuangan Sri Mulyani secara cepat

sasaran yang konkret yang berdampak

membentuk Tim Penguatan Reformasi

signifikan terhadap peningkatan persepsi

Kepabeanan dan Cukai. Menteri Keuangan

dunia usaha dan citra DJBC. Kedua,

seakan mendukung penuh DJBC untuk

kebijakan institusi harus dikaitkan dengan

berlari lebih kencang di tahun 2017.

tugas pokok DJBC dialihkan kepada

namun juga bagi bangsa Indonesia. Langkah yang dilakukan DJBC yaitu dengan Deregulasi dan Debirokratisasi. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi

memulihkan kembali kepercayaan

Cukai No 11 tahun 30 Desember 1995

bukan berarti dilakukan dengan

masyarakat.

merupakan pengganti lima ordonansi

meniadakan regulasi, namun lebih

Setelah keluar Instruksi Presiden

cukai yang lama. Lima ordonansi cukai

Reformasi Bea dan Cukai Tahun 2002 dan 2006 Pada tahun 2002, Kementerian

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Semangat DJBC dalam menggelorakan “Bea Cukai Makin Baik”

memfokuskan pada penyempurnaan

Nomor 4 Tahun 1985, DJBC terus berbenah

tersebut yaitu ordonansi cukai minyak,

Keuangan mulai menerapkan program

good governance dan harus bisa mengatasi

Tujuan reformasi ini antara lain untuk

peraturan perundangan untuk

melalui reformasi, khususnya di bidang

ordonansi cukai alkohol/sulingan,

Reformasi Birokrasi yang mendorong

masalah penerimaan. Kebijakan tersebut

penguatan reformasi budaya, penguatan

meningkatkan perdagangan dan dunia

peraturan perundang-undangan. Direktur

ordonansi cukai bir, ordonansi cukai

terwujudnya Reformasi Kepabeanan

diharapkan mampu mengurangi kebocoran

integritas, optimalisasi penerimaan,

usaha.

Jenderal Bea dan Cukai periode tahun

tembakau, dan ordonansi cukai gula.

lingkup DJBC. Selain menitikberatkan

penerimaan negara dan mengurangi

percepatan pelayanan, perluasan

2009-2011, Thomas Sugijata, saat ditemui

Kebijakan tersebut selain menjamin

pada bidang kepabeanan, reformasi ini

komplain masyarakat terkait pelayanan

fasilitasi, penguatan pengawasan, serta

dilakukan melalui penerapan Customs

Media Keuangan pada Rabu (6/9) bercerita

pengamanan dan peningkatan

juga memfokuskan pada penegakan

kepabeanan dan cukai. Ketiga, kebijakan

modernisasi kelembagaan dan peraturan.

Fast Release System (CFRS) pada tahun

banyak tentang latar belakang reformasi di

penerimaan negara juga untuk membatasi

hukum. Menurut Thomas, berdasarkan

DJBC harus mampu meningkatkan

“Poin penting yang harus dikuatkan

1990. Kala itu, perlahan-lahan tugas dan

DJBC. Reformasi tersebut ditandai dengan

dan mengawasi beredarnya produk

evaluasi, Reformasi Kepabeanan tahun

integritas untuk mengurangi missconduct.

dalam Reformasi Kepabeanan dan Cukai

fungsi DJBC mulai kembali aktif. Setelah

ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1995

tertentu yang dapat menimbulkan

2002 ini belum sepenuhnya memenuhi

UU Kepabeanan dan Cukai disahkan pada

tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun

dampak negatif dalam masyarakat.

harapan stakeholders.

tahun 1995 dan mulai diberlakukan pada

1995 tentang Cukai.

Deregulasi dan debirokrasi

tahun 1997, DJBC secara keseluruhan

“UU tentang Kepabeanan dan

“Tahun anggaran 1995/1996 bisa

Maka, upaya penyempurnaan

ini adalah konsistensi, komitmen, dan

Menurunkan waktu bongkar muat Dwelling time atau waktu bongkar

peraturan akhirnya membuahkan

muat di pelabuhan menjadi salah satu fokus

tentunya kita harus berani keluar dari comfort zone,” jelas Thomas.

Cukai yang ditetapkan tahun 1995 itu

membahagiakan bagi DJBC dan bangsa

hasil yang menggembirakan dengan

utama DJBC sejak reformasi digalakkan

berjalannya reformasi, DJBC berupaya

menggantikan UU yang digunakan DJBC

Indonesia pada umumnya,” ujar Thomas.

disahkannya UU No. 17 Tahun 2006

pada tahun 2008. Pada tahun 2009, DJBC

keras melakukan pembenahan demi

sejak zaman kolonial,” terang Thomas. UU

Bisa dikatakan bahwa UU tersebut

tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun

mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal

M e d i aKe uan gan

diiringi dengan perbaikan organisasi,

dibilang tahun paling mengharukan dan

mulai aktif kembali. Seiring dengan

28

evaluasi. Penguatan reformasi harus

***

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

29

Eksposur

U

pacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Keuangan bukan hanya sekedar ritual rutin tahunan. Pada peringatan ini, ada tradisi khusus Menteri Keuangan untuk memberikan penghargaan kepada para pegawai yang telah mengabdikan

hidupnya bekerja sebagai pengawal keuangan negara (nagara dana rakca). Salah satunya adalah penganugerahan Satyalancana Karya Satya. Anugerah ini diberikan sebagai sebuah tanda penghargaan kepada pegawai yang telah berbakti selama sepuluh, dua puluh atau tiga puluh tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Foto Dok. Perpusnas

30

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

31

Laporan Utama Tak ada mercusuar Di masa awal Orde Baru, anggaran belanja negara dibersihkan dari pengeluaran untuk proyekproyek yang bersifat mercusuar. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan periode 1966-1968 Frans Seda pada tahun 1966 terkait fokus anggaran belanja 1967. Untuk proyek Bendungan Jatiluhur, pemerintah menyediakan cukup dana sehingga proyek yang pengerjaannya dimulai pada 1965 itu dapat diselesaikan pada 1967. Anggaran belanja tahun 1967, lanjut Frans, juga menyediakan dana yang cukup untuk memulai pengerjaan proyek-proyek pengairan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Dari Alat Revolusi hingga Desentralisasi Teks Tyas Ing Kalbu

M

situasi politik, di samping kondisi ekonomi itu sendiri.

Sumatera. Dalam tahun anggaran

Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang dibacakan Presiden

yang sama, terang Frans, pemerintah

Soekarno di Istana Negara pada 28 Maret 1963 contohnya,

berniat melaksanakan program kerja

didorong situasi ekonomi yan amat memprihatinkan

suatu anggaran tanpa defisit. Hal ini

enteri

sebagai efek lanjutan keputusan sanering pada 25 Agustus

menyebabkan pemerintah membatasi

Keuangan

1959.

ruang geraknya sendiri yang maksimal

Sri

persoalan ekonomi nasional secara menyeluruh pada

ini merupakan perkiraan pendapatan

saat

masa itu sebagai akibat dari terus memburuknya kondisi

maksimal pada 1967 yang diprediksi

ditemui

ekonomi rakyat Indonesia. Dekon kemudian ditetapkan

berasal dari pajak, bea, dan cukai; iuran

Media

dalam Sidang Umum MPRS sebagai Pedoman Pelaksanaan

pembangunan daerah; penjualan devisa

Keuangan, Kamis (14/9),

Garis-garis Dasar Pembangunan Bidang Ekonomi.

hasil ekspor; pinjaman luar negeri; dan

mengungkapkan, perbedaan kebijakan

Dekon ibarat menjadi landasan baru bagi perekonomian

penerimaan lain-lain.

fiskal dari era Orde Lama, Orde Baru,

Indonesia secara menyeluruh.

dan masa reformasi amat jelas dan

Kondisi perekonomian makro Tanah Air yang kurang

ternyata berliku dan amat sulit. Penyebabnya ada

menggembirakan pada permulaan Orde

Monumen

beberapa, antara lain banyak lembaga politik pada masa

Baru ini berlanjut hingga Indonesia

Nasional

itu belum dikuasai Bung Karno, adanya pembengkakan

memasuki Rencana Pembangunan

dibangun

Sukarno (saat itu) ingin membuat apa

anggaran akibat operasi Trikora dan Dwikora, serta

Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I)

pada 17

yang disebut national building maka

perilaku korupsi yang merajalela.

1969-1973. Ini bisa ditunjukkan dengan

Agustus 1961.

“Nah, hal seperti ini mungkin

Situasi politik secara signifikan memengaruhi

jumlah produksi beras pada 1968 yang

munculnya Monas, patung-patung,

kebijakan ekonomi, khususnya dalam hal anggaran. Pada

hanya menghasilkan 103 kilogram per

Gelora Senayan. Kita membuat

tahun 1966, Menteri Urusan Anggaran Negara Surjadi

jiwa per tahun, jauh di bawah tingkat

(Konferensi) Asia Afrika waktu itu.

mengungkapkan, anggaran negara kita mengikuti

konsumsi rata-rata.

Semuanya untuk memunculkan suatu

politik pada umumnya, khususnya politik pembangunan.

gelora bahwa kita adalah negara

Anggaran negara, lanjut Surjadi, merupakan kristalisasi

yang Lahir di Sawah karya Bondan

merdeka. Kita harus bangga dan

aktivitas negara di bidang politik pembangunan dan

Winarno mengungkap sejumlah hal

memunculkan identitas keindonesiaan

kehidupan ekonomi sehari-hari. “Anggaran negara itu

tentang situasi ekonomi Indonesia saat

Foto

kita,” kata Sri.

harus cukup elastis sehingga tidak hanya mencakup

itu. Selain produksi beras yang masih

Dok.

persoalan moneter, tapi yang tak kalah penting menjadi

rendah, produksi tekstil baru mencapai

Perpusnas

alat revolusi,” kata Surjadi.

2,5 meter per jiwa per tahun. Di sektor

dibutuhkan simbol-simbol. Kita lihat

kebijakan fiskal memang dipengaruhi

M e d i aKe uan gan

Usaha untuk merealisasikan kebijakan Dekon

perlu kita lihat konteksnya. Presiden

Pada era Orde Lama, penyusunan

32

memakan biaya Rp81,3 miliar. Angka

Mulyani,

fundamental.

Berbincang tentang kebijakan fiskal Indonesia dari masa ke masa tentu tidak akan selesai dalam semalam. Ibarat puzzle, ada begitu banyak kepingan yang saling bertaut dan membentuk babakan sejarah republik ini. Namun, kita bisa memungut beberapa di antaranya untuk digarisbawahi.

Tujuan Dekon adalah untuk mengatasi persoalan-

Buku J.B. Sumarlin Cabe Rawit

Suasana kota Jakarta pada tahun 1970-an.

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

33

pendidikan, hanya 41 persen anak-anak

dianut pemerintah hingga akhir

ruang gerak untuk mengatur kebijakan

usia sekolah yang dapat ditampung

1986. Ada lima hal yang menjadi ciri

fiskal. Otonomi daerah yang bergelora

oleh sistem dan fasilitas pendidikan

perkembangan.

pada era reformasi membuat sebagian

dasar. Pendapatan per kapita yang

Pertama, sistem anggaran

Muhammad menjawab

anggaran akan mengalir untuk daerah.

hanya 100 dollar AS per tahun

berimbang yang dinamis. Sistem

Akibatnya, anggaran pemerintah pusat

“ditemani” jumlah penduduk miskin

ini memberikan keluwesan pada

berkurang.

yang besarannya mencapai 70 persen

pemerintah dalam melaksanakan

dari jumlah penduduk Indonesia.

anggaran karena pengeluaran selalu

diambil oleh pemerintahan Presiden

bisa disesuaikan dengan kemampuan

Gus Dur, yakni memanfaatkan dan

penerimaan. Kedua, terjadinya

mengembangkan potensi dari sektor

Bersifat nasional

Mar’ie

pertanyaan media usai Sidang

Sebenarnya ada peluang yang bisa

Paripurna DPR pada Desember 1995.

ekonomi secara baik. “Daerah dituntut juga untuk bisa punya kebijakankebijakan untuk mendorong sektor riil, untuk mengurangi kemiskinan, untuk membangun infrastruktur, dan seterusnya. Jadi, harapan kita, daerah bisa memiliki kewenangan yang besar tapi dengan tanggung jawab yang besar juga,” terang Bambang. Sejumlah paket ekonomi juga

dominasi dalam pembiayaan

keuangan nonbank, terutama untuk

harus bersifat nasional. Gagasan ini

pembangunan dari sektor migas.

menggalang dana publik. Sebab, saat

mulai ditegaskan pada tahun 1987 oleh

Ketiga, adanya kebijaksanaan fiskal

beban anggaran pemerintah begitu

Foto

nasional. Ditanya tentang evaluasi

Menteri Keuangan periode tahun 1983-

yang terpusat. Keempat, khususnya

besar, di saat yang sama juga banyak

Dok.

pelaksanaannya, Bambang

1988 Radius Prawiro. Ia menjelaskan,

hingga 1984 terjadi kebijaksanaan

dana di masyarakat yang tersimpan

DJBC

menjelaskan, cara paling gampang

selain menyangkut kebijaksanaan

fiskal yang ditandai dengan lemahnya

dalam skema jangka pendek, seperti

menilainya adalah dengan melihat

keuangan pusat dan APBN, kebijakan

peraturan dan perundang-undangan

deposito jangka pendek atau tabungan.

apakah paket kebijakan itu sudah

fiskal juga harus mencakup keuangan

di bidang pajak. Kelima, menonjolnya

daerah dan APBD. Di samping itu, ada

alokasi dana untuk BUMN.

Kebijakan fiskal di masa depan

dua pokok pedoman lain, yakni tetap dipertahankannya sistem anggaran berimbang dan diusahakannya

Alternatif Di era awal reformasi,

membuat investasi kita naik.

dikembangkan, semisal dengan

sebenarnya bisa diuntungkan secara

mengambil langkah untuk menyusun

menjadikan dana pensiun atau asuransi

ekonomi, dengan syarat apabila harga

kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif.

Menteri Keuangan periode 2013-2014

sebagai salah satu opsi penghimpunan

minyak internasional baik. APBN harus

Pemerintah juga menyadari, langkah

Chatib Basri, Senin (4/8), mengatakan,

dana jangka panjang. Dana pensiun itu

bisa lebih mampu.

ini berdampak pada defisit anggaran.

“RAPBN kali ini jauh lebih realistis

pemerintahan Presiden Abdurrahman

sendiri bisa berfungsi sebagai investasi

20 persen setahun.

Wahid sedang menghadapi tantangan

di dalam pasar obligasi.

besar, yakni bagaimana mendongkrak

menggairahkan kembali perekonomian

Itu bisa menjadi potensi yang

peningkatan penerimaan pajak minimal Sebelumnya, Radius juga

telah diluncurkan pemerintah untuk

Harus diakui memang tak mudah

Jelang peralihan kekuasaan

Saat Presiden Jokowi

Menanggapi RAPBN 2018,

daripada RAPBN 2017 dan outlook-nya.

dari Presiden SBY kepada

membacakan Keterangan Pemerintah

Yang sekarang pajak naik hanya 9,3

pemerintahan yang baru, Presiden

Atas RAPBN 2016 beserta Nota

persen. Budget defisitnya 2,1 persen

menjelaskan perkembangan keuangan

penerimaan dalam negeri agar negara

memperbaiki kondisi perekonomian

SBY menyampaikan RAPBN 2015

Keuangannya di depan DPR dan DPD,

kalaupun meleset paling ke 2,4 persen

negara dan kebijaksanaan fiskal yang

bisa mengurangi ketergantungan

Indonesia pasca reformasi. Mulai dari

kepada DPR pada 15 Agustus 2014.

pada 14 Agustus 2015, terungkap

atau 2,5 persen tidak apa-apa. Dilihat

terhadap utang luar negeri yang

mengendalikan inflasi agar mendekati

Pembahasan terhadap RAPBN ini

bahwa defisit RAPBN 2016 ditetapkan

dari struktur belanjanya, pajak yang

kala itu mencapai 149 miliar dollar

“normal” hingga mengelola tumpukan

dimulai pada Senin, 18 Agustus 2014;

sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1

diambil 9,3 persen dan belanja hanya

AS. Salah satu alternatif yang

utang sebagai akumulasi warisan

sedangkan pengesahannya dilakukan

persen dari PDB. Defisit ini terjadi

naik 5 persen. Pajak sifatnya kontraktif

dimunculkan pada tahun 1999 adalah

pemerintah sebelumnya.

pada Rapat Paripurna DPR, 29

karena pendapatan negara lebih kecil

sedangkan belanja sifatnya ekspansif.”

September 2014. RAPBN ini digunakan

(Rp1.848,1 triliun) dibanding belanja

pemerintah baru periode 2014-2019.

negara yang lebih besar (Rp2.121,3

9,3 persen daripada yang dibelanjakan,

triliun).

lanjut Chatib, maka sifat APBN kita

Sebelum menggunakan alat ukur modern, theodolite ini digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tegal, Jawa Tengah untuk mengukur luas tanah dan bangunan. Benda bersejarah produksi Jerman dengan merk Fennel Kassel ini dibuat sekitar tahun 1930-an.

memompa penerimaan pajak dan mengoptimalkan privatisasi BUMN. Khusus untuk meningkatkan

Yudhoyono (SBY) misalnya, kondisi

Nota keuangan RAPBN 2015

Kalau yang ditarik lebih banyak

tampak lebih positif di bidang politik

tersebut, mendapat catatan dari

bukan dengan menaikkan tarif

dan keamanan. Sedangkan di sektor

Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK pada

akan ditutup oleh sumber-sumber

untuk konsolidasi budget karena

pajaknya, tetapi lebih pada

ekonomi, masyarakat masih merasakan

tahun 2014, Hasto Kristiyanto. Hasto

pembiayaan dari dalam dan luar

sebelumnya target pajak kita naik

meningkatkan produktivitas dalam

kesulitan dengan biaya hidup yang

mengatakan, nota keuangan RAPBN

negeri. Sumber-sumber pembiayaan

30 persen dan ini tidak bisa dicapai.

administrasi pengumpulan atau

tetap tinggi dan pengangguran yang

2015 menyisakan ruang fiskal yang

luar negeri akan dipilih secara selektif

Akibatnya saat itu belanja harus

pengenaan pajak. Dengan tidak

terus naik.

rawan bagi pemerintahan baru. Oleh

agar bersifat tidak mengikat dan

dipangkas di sana-sini. Agar tidak

karena itu, pihaknya sepakat bahwa

ongkos biaya yang lebih rendah,” jelas

dipangkas-pangkas lagi, sekarang

Presiden Jokowi saat itu.

lebih realistis. Ini penting karena

Pada tahun 2005, ekonom senior

masyarakat tidak terbebani lagi.

dan Guru Besar Fakultas Ekonomi

reformasi fiskal, khususnya di bidang

Namun, pemerintah juga harus

Universitas Indonesia, M Sadli,

pajak, birokrasi, dan subsidi energi,

melakukan efisiensi pengeluaran

mengungkapkan, penyesuaian ekonomi

mesti dilakukan.

terutama menyangkut subsidi-

yang paling berat (mengurangi defisit

subsidi yang masih tinggi terhadap

APBN) telah dilakukan di tahun 2005

komoditas.

sehingga 2006 dan 2007 bisa dipastikan

Usulan itu mengemuka karena pemerintah dinilai tidak memiliki

M e d i aKe uan gan

pemerintahan Presiden Susilo Bambang

penerimaan pajak, yang dimaksud

menaikkan tarif pajak, diharapkan

34

Pada tahun pertama

Lebih realistis

“Defisit anggaran nantinya

Menteri PPN/Kepala Bappenas

saat ini kontraktif. “Ini harus dilakukan

kalau tiba-tiba ada pemangkasan

Bambang Brodjonegoro, Selasa (22/8)

lagi dalam jumlah besar, proyek-

siang, menjelaskan, kebijakan fiskal

proyek pemerintah bisa batal. Kalau

ke depan memang harus berupa

proyek pemerintah sampai batal, efek

kebijakan fiskal yang memberikan

turunannya bisa cukup luas,” ujar

prospeknya lebih baik. Indonesia

infrastruktur, pemerintahan Presiden

insentif atau mendorong daerah

Chatib.

sebagai produsen minyak dan gas bumi

Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

untuk bisa melakukan desentralisasi

Guna mengejar ketertinggalan

***

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

35

Laporan Utama

Pasang Surut Kebijakan Moneter Teks Tyas Ing Kalbu

Sebuah pagi di pertengahan bulan Desember, guguran salju masih menyelimuti beberapa ruas jalan di Den Haag, Belanda. Meski menjadi salah satu kota besar di Negeri Kincir Angin, The Hague — julukan internasional Den Haag — selalu mengeluarkan romantika masa lalu yang khas.

Wakil Presiden Mohammad Hatta selaku Ketua Delegasi menyampaikan pidatonya dihadapan anggota delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag 10 November 1949

D

itingkahi denting bel dari trem tua

Pada 17 Agustus 1950, bentuk negara

dan lalu-lalang warga kota yang gemar

serikat yang disematkan pada Indone-

bersepeda, di sini remah-remah

sia, yakni RIS, akhirnya bubar. Hal ini

kenangan hubungan Belanda dengan

didorong oleh keinginan setiap negara

Indonesia di masa lalu dicoba dipungut

bagian yang kian kukuh menyatakan diri

kembali. Di ruas jalan Binnenhof, masih

bergabung dengan Republik Indonesia.

kokoh berdiri Ridderzaal, yang menjadi

Indonesia kembali menjadi Negara Kesat-

gedung parlemen Kerajaan Belanda. Arsitektur Ridderzaal sebenarnya biasa-biasa saja jika

dibandingkan dengan gedung-gedung penting di Paris, Perancis, yang dirancang dengan sangat detail, rumit, dan amat

uan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Di sisi moneter, keadaan itu mem-

artistik. Namun, gedung berlanggam gotik itu menjadi saksi bisu

buka peluang bagi Pemerintah Indone-

Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus sampai dengan

sia untuk mengambil langkah-langkah

2 November 1949. Salah satu episode penting sejarah Tanah Air.

menyatukan mata uang sebagai alat

Saat itu, hasil KMB ditandatangani oleh Sultan Hamid II,

pembayaran yang sah bagi Republik Indo-

Mohammad Hatta, dan JH Maarseveen. Dalam salah satu babak

nesia. Pemerintah kemudian menetapkan

KMB, terdapat persetujuan Finansial-Ekonomi (Financieel-

De Javasche Bank (DJB) sebagai bank

Economische Overeenkomst atau Finec) di mana Belanda tetap

sirkulasi yang selanjutnya dikembangkan

menuntut adanya jaminan akan keberlangsungan bisnis mereka

untuk menjadi bank sentral Indonesia.

Gedung Bank

di Indonesia tanpa hambatan. Tuntutan ini mau tak mau mesti

Keberadaan bank sentral tersebut dinilai

Indonesia

dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.

sebagai salah satu unsur kedaulatan

cabang Yogyakarta

Lebih dalam terungkap dalam buku ‘Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959’, pasca KMB, sektor perekonomian pent-

negara. Pada tahun 1951, pemerintah akh-

pada tahun

ing di Indonesia masih dikuasai Belanda. Pendapatan dari bisnis

irnya mengambil keputusan politik untuk

1950-an

Pemerintah Belanda di Indonesia ini ternyata masih menjadi

melakukan nasionalisasi DJB. Keputusan

salah satu sumber sumbangan yang signifikan untuk merestruk-

ini diikuti dengan penggantian Presiden

Foto

turisasi ekonomi di Negeri Kincir Angin. Diperkirakan persen-

DJB dari Dr. A. Houwink yang merupakan

Dok.

tase pendapatan pemerintah kolonial dari hubungan ekonomi

warga Belanda kepada Mr. Sjafruddin

Perpusnas

dengan Indonesia saat itu mencapai 7,8 persen dari pendapatan

Prawiranegara. Nasionalisasi ini ditin-

nasional negeri Belanda.

daklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.

BNI dan Bank Tabungan Pos Pada masa revolusi kemerdekaan, situasi perekonomian Indonesia memang cukup berat. Selain inflasi yang tinggi, pertanian mengalami penurunan produksi di hampir semua komoditas. Akibatnya nilai ekspor melorot dan cadangan devisa pun anjlok. Dikutip dari ‘Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959’, pada September 1945 pemerintah memberikan surat kuasa kepada RM. Margono Djojohadikoesoemo

36

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

37

inflasi. Kalau inflasi terlalu tinggi, pemer-

20-30 bank. Ia mengakui, dalam 10 tahun

2,131 miliar dolar AS. Defisit kronis peri-

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza

intah harus mengambil langkah misalnya

terakhir belum ada cara yang jitu untuk

ode itu dikarenakan surplus yang diper-

Adityaswara, mengatakan defisit tran-

dengan saneering,” jelas Chatib.

menurunkan jumlah bank karena para

oleh dari neraca perdagangan (balance

saksi berjalan yang semakin rendah itu

pemilik bank masih ingin mempunyai

of trade) yang jauh lebih kecil ketimbang

menunjukkan semakin membaiknya

genal RM. Pandji Soerachman Tjokroadi-

bank sendiri meskipun ukurannya kecil

defisit pada neraca jasa-jasa.

neraca. Hal itu menyebabkan NPI surplus

soerjo. Soerachman masuk pada jajaran

daripada melakukan merger.

Di masa revolusi, sejarah juga men-

menteri Kabinet Sjahrir II (12 Maret

“Apa yang dilakukan BI atau OJK den-

Pada saat itu, membengkaknya defisit

secara signifikan. “Hal itu akan semakin

transaksi berjalan sebagai akibat semakin

menopang dan memperkuat fundamental perekonomian nasional”, ungkapnya.

- 2 Oktober 1946). Ia menjabat sebagai

gan membuat aturannya memiliki tujuan

besarnya defisit neraca sektor jasa-jasa,

Menteri Keuangan, sedangkan wakilnya

agar para pemilik bank saling konsolidasi.

terutama akibat meningkatnya pem-

dijabat oleh Menteri Muda Keuangan,

Semisal ada tiga bank, maka pemiliknya

bayaran bunga utang luar negeri yang

Dewan Gubernur Bank Indonesia akh-

Sjafruddin Prawiranegara. Soerachman

melakukan konsolidasi menjadi satu bank.

dibarengi dengan turunnya nilai ekspor

irnya memutuskan untuk memangkas

melakukan berbagai macam usaha agar

Lebih baik punya satu bank tapi besar

migas dan melemahnya pertumbuhan

suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo

Republik mendapatkan dana kala itu.

daripada tiga bank tapi kecil-kecil. Aturan

ekspor non migas, serta terus meningkat-

Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5

Usaha utamanya adalah dengan melaku-

ini belum terimplementasi mungkin

nya impor.

persen. Keputusan itu dilatarbelakangi

kan Program Pinjaman Nasional. Hal ini

karena masih menunggu respons dari

yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk mem-

dilakukan setelah disetujui oleh Badan

para pemilik bank,” ungkapnya.

persiapkan pendirian Bank Negara Indonesia. Ide pendirian ini

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

BNI mulai

berangkat dari situasi di mana saat di bawah kekuasaan pemer-

(BP-KNIP) pada Juli 1946.

mengedarkan

intah Hindia Belanda, bangsa Indonesia belum mampu mandiri

alat

karena belum memiliki bank nasional sendiri.

Untuk mendukung program itu,

Tantangan berikutnya adalah menu-

Pada Selasa 22 Agustus 2017, Rapat

Dalam situasi kekinian, kondisi

proyeksi inflasi 2017 yang masih tetap

ekonomi Indonesia memang sudah lebih

rendah dan terkendali serta sejumlah

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan

faktor lainnya.

runkan suku bunga. Ini juga tak mudah.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada

“Kalau bunga terlalu rendah, orang-orang

triwulan III 2016 yang mengalami surplus

berapa tahun lalu sempat menjadi beban

Defisit transaksi berjalan yang be-

dibentuklah Bank Tabungan Pos. Bank ini

kaya akan enggan untuk menyimpan

5,5 miliar dolar AS. Angka ini lebih besar

karena relatif tinggi, tahun ini sudah jauh

Setelah mendapat surat kuasa, Margono pun mengambil

menjalankan fungsi untuk menyalurkan

uangnya di bank. Mereka akan lebih suka

dari surplus triwulan II 2016 sebesar 2,2

resmi pertama,

lebih baik. Pada triwulan II 2017, defisit

langkah singkat dengan mendirikan Jajasan Poesat Bank Indone-

pinjaman nasional yang bertujuan agar

menyimpan dalam bentuk mata uang

miliar dolar AS. Bank Indonesia menilai,

Oeang

transaksi berjalan berada sekitar 5 miliar

sia (JPBI) pada tanggal 19 Oktober 1945. Presiden Soekarno pun

rakyat semakin percaya kepada Pemer-

dolar AS, dan kalau dolar AS banyak

surplus NPI ini kian menopang stabilitas

Republik

dolar AS atau sekitar 1,96 persen dari

mengangkat Margono sebagai direktur yayasan. Saat itu, JPBI

intah Indonesia. Selain itu, pemerintah

diburu tentu akan melemahkan rupiah,”

ekonomi makro dan fundamental eko-

Indonesia

produk domestik bruto. Secara keselu-

berwenang melakukan kegiatan sebagai bank umum, mengeluar-

juga memaksimalkan peran rumah gadai

imbuhnya.

nomi Indonesia.

(ORI) sebagai

ruhan, neraca pembayaran Indonesia

kan obligasi, memberikan kredit, menerima simpanan (deposito,

untuk memberikan pinjaman kepada ma-

‘syarat’ bagi

giro, tabungan), dan memberikan penyuluhan ekonomi kepada

syarakat dengan jangka waktu pengem-

Indonesia

masyarakat.

balian yang sangat meringankan hingga

pembayaran

untuk menjadi

Yayasan itu pun menjadi embrio bagi berdirinya Bank Nega-

sebuah negara

ra Indonesia (BNI). Keabsahan pendirian BNI ditegaskan melalui

merdeka.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pembentukan Bank Negara. Selan-

40 tahun.

Cukup 20-30 bank Ekonom Universitas Gadjah Mada

Bank Indonesia pada Jumat, 11 No-

Sudah membaik

kebijakan moneter yang akan disusul

cenderung defisit pernah diulas oleh

berjalan dan peningkatan surplus trans-

penurunan bunga pinjaman, gairah sek-

Umar Basalim, Dekan FE UNAS dan dosen

aksi modal dan finansial. Defisit transaksi

tor riil diharapkan bisa menyala kembali.

FE Universitas Pancasila, Jakarta. Ia men-

berjalan menurun dari 5 miliar dolar AS

Optimisme ini harus digelorakan karena

gutarakan kecemasannya setelah melihat

atau 2,16 persen dari produk domestik

fundamental ekonomi Indonesia sekarang diprediksi akan lebih cerah daripada beberapa tahun terakhir.

Foto

A. Tony Prasetiantono menambahkan,

adanya pembengkakan kembali defisit

bruto (PDB) pada triwulan II 2016 menjadi

Dok.

sebagai direktur utamanya. Beberapa bulan setelah berdiri, BNI

kebijakan di bidang moneter tergantung

transaksi berjalan yang sempat dapat

4,5 miliar dolar AS atau 1,8 persen PDB

Perpusnas

mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, Oeang

dari situasi atau tantangan zamannya.

ditekan pada tahun anggaran 1992/1993

pada triwulan III 2016.

Republik Indonesia (ORI).

“Misalnya, kita bicara ‘Gebrakan Sumar-

dan sedikit dipertahankan pada tahun

lin’ yang mendorong bagaimana saat itu

1993/1994. Kerisauan itu semakin ber-

mui Media Keuangan, Senin (4/8), mengatakan, ORI dikeluarkan

agar jumlah bank banyak. Tujuannya

tambah dengan kecenderungan turun-

sebagai ‘syarat’ bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara

agar dapat melayani masyarakat luas.

nya pertumbuhan ekspor dan sulitnya

merdeka. ORI merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu

Sekarang setelah bank cukup banyak,

menekan pertumbuhan impor.

kedaulatan negara.

tantangannya berubah lagi. Saat ini,

“Uang ini kemudian dikuatkan dengan undang-undang

Defisit transaksi berjalan, menurut

buatan Jerman tahun 1965 ini digunakan

Umar, selalu menghantui neraca pem-

tentang mata uang. Uang ini lalu ditandatangani Gubernur BI.

untuk berkomunikasi ke luar negeri. Mesin

besar-besar. Sebab, bank yang kecil-kecil

bayaran Indonesia sejak seperempat abad

Ada alasan sejarah kenapa memilih rupiah, sebab ada negara

komunikasi pertama yang digunakan

itu cenderung tidak efisien, tidak punya

yang lalu. Sejak awal Pelita I, transaksi

yang pakai mata uang negara lain, contohnya Timor Leste. Punya

Departemen Keuangan ini berfungsi sebagai

jaringan yang luas,” katanya.

berjalan hanya pernah mengalami surplus

alat komunikasi data tertulis jarak jauh.

nilainya agar terjaga. Uang nilainya bisa turun, misalnya karena

M e d i aKe uan gan

Sekarang, lanjut Tony, ada sekitar 118 bank. Padahal menurutnya cukup

***

Teleprinter merk Lorenz tipe Lo 133

kalau bisa jumlah bank tidak banyak tapi

mata uang sendiri pun ada konsekuensinya. Kita harus kawal

38

Saat ini, dengan adanya pelonggaran

ditopang oleh penurunan defisit transaksi

Masalah neraca pembayaran yang

jutnya, pada 5 Juli 1946, BNI pun resmi berdiri dengan Margono

Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri saat dite-

mengalami surplus 700 juta dolar AS.

vember 2016, menyebut bahwa surplus

pada tahun 1979/1980 sebesar 2,198 miliar dolar AS dan tahun 1980-1981 sebesar

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

39

Laporan Utama

S

Borobudur merupakan salah satu bangunan bersekarah yang menjadi kekayaan negara.

Foto Perpusnas

ejak reformasi

kemerdekaan, Pemerintah RI masih

pinjaman dana tersebut tidak dapat

keuangan negara

berpedoman pada aturan peninggalan

dikembalikan sehingga menjadi kredit

bergulir pada

kolonial, yaitu UU Perbendaharaan

macet. Untuk melakukan langkah

awal tahun 2003,

Indonesia (Indische Compabiliteitswet).

pengamanan, pada tahun 1958 dibentuklah

pemerintah pusat

Praktik penatausahaan aset negara masih

Panitia Penyelesaian Piutang Negara

berkomitmen untuk

sangat minim. Pencatatan arus uang dan

(PUPN).

memenuhi prinsip

arus barang masih terpisah, belum ada

tata kelola pemerintahan yang baik

laporan posisi keuangan pemerintah,

organisasi dan sumber daya manusia PUPN

melalui pengelolaan keuangan yang

dan belum menerapkan standar akuntasi

tidak mampu menangani penyerahan

sehat dan modern. Perubahan dilakukan

pemerintah. Selain itu, pencatatan juga

piutang tersebut. Tahun 1976 pemerintah

secara menyeluruh, termasuk dalam hal

masih dilakukan secara manual.

kemudian membentuk Badan Urusan

pengelolaan aset negara. Secara umum,

Salah satu barang milik negara adalah kendaraan dinas.

Dok. DJBC

Teks Irma Kesuma D.

mengurus penyelesaian piutang negara,

yang sama dengan Barang Milik Negara

berkonsentrasi pada pembangunan

sedangkan PUPN yang merupakan panitia

(BMN) atau aset yang diperoleh dari

sarana dan prasarana yang mendukung

interdepartemental hanya menetapkan

alokasi APBN/APBD atau yang berasal dari

jalannya pemerintahan. Misalnya saja

produk hukum.

perolehan lain yang sah.

batalyon dan komando daerah militer,

dalam roda pemerintahan paska

M e d i aKe uan gan

Untuk mempercepat proses pelunasan

kantor polisi, rumah tahanan, Puskesmas,

piutang negara macet, pada tahun 1991

sekolah negeri, dan kantor agama.

diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor

Selain itu, pemerintah juga membangun

21 yang menggabungkan fungsi lelang dari

infrastruktur dasar lain seperti jalan,

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke

irigasi, dan jaringan.

dalam struktur organisasi BUPN, sehingga

Sayangnya, semangat membangun

terbentuk organisasi baru yang bernama

tersebut terjadi pada masa prinsip

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

transparansi dan akuntabilitas belum

(BUPLN).

menjadi perhatian publik. Hingga tahun

Selanjutnya, agar kinerjanya lebih

1990-an negara giat membangun,

optimal, pada tahun 2000 BUPLN

tetapi belum memiliki mekanisme

ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal

pertanggungjawaban yang memadai.

Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Seluruh aset yang dimiliki pemerintah saat

Reformasi Birokrasi di lingkungan

itu belum dilaporkan sebagai inventaris

Departemen Keuangan pada tahun 2006

kekayaan negara.

menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan

Terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setelah proklamasi kemerdekaan

dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang semula berada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DJPLN

tahun 1945, pemerintah memberikan

kemudian berubah menjadi Direktorat

program pinjaman dana bagi para

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

pengusaha kecil. Tujuannya adalah untuk

40

Piutang Negara (BUPN) dengan tugas

1990-an pemerintah Indonesia

Sejak fungsi keuangan berlangsung

Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara

Pada era 1970-an sampai dengan

terminologi “aset negara” memiliki makna

Pengelolaan Aset Paska Kemerdekaan

Foto

Namun, lama-kelamaan struktur

Lahirnya tiga paket UU Bidang

mendorong pertumbuhan ekonomi

Keuangan Negara (2003-2004) mengawali

paska penjajahan. Dalam perjalanannya,

perubahan kerangka pengelolaan aset

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

41

negara. Paket UU tersebut mengamatkan

DJKN, dilanjutkan dengan koreksi

kepada Menkeu untuk bertindak sebagai

nilai neraca pada Laporan Keuangan

Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas

pengelola barang dan Kementerian/

Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan

KND menceritakan, ada kurang lebih 90

Lembaga sebagai pengguna barang. Secara

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

K/L dengan 21.466 Satker yang menjadi

fungsional, tugas ini dilaksanakan oleh

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa

target penertiban BMN. Di samping itu,

DJKN.

ketika itu LKPP yang dimulai tahun 2004

masih ada target penertiban BMN yang

masih mendapat opini disclaimer dari

berada di luar negeri. Indonesia memiliki

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah

132 perwakilan yang terdiri dari 95

satu penyebabnya adalah belum tertibnya

kedutaan besar, 3 perutusan besar untuk

catatan aset negara dan belum wajarnya

PBB di New York dan Jenewa, 31 Konsulat

pencantuman di neraca.

Jenderal, dan 3 Konsulat Republik

Reformasi Pengelolaan Aset Negara Penertiban aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) mengawali tugas

“Kita lakukan focus group

discussion, site visit, dan

Data aset tetap tidak tepat dan

Indonesia di luar negeri. “DJKN bekerja

akurat, baik dalam jumlah, nilai, kondisi,

sama dengan Kementerian Luar Negeri

Mesin hitung ini digunakan

maupun status kepemilikannya. Selain itu

dalam melaksanakan kegiatan penertiban

di Kantor Kas Negara (KKN)

penetapan nilai aset juga belum sesuai

BMN tersebut,” kata Arik.

Malang Provinsi Jawa Timur

ketentuan. Ditambah lagi, organisasi

Oleh karena banyaknya target

untuk menyusun laporan harian

pengelolaan dan penatausahaan BMN

dibandingkan waktu penyelesaian, pada

dan laporan mingguan (laporan

kurang mendukung. Hal inilah yang

2010 DJKN memperoleh penghargaan

kas posisi). Sedangkan di

kemudian memacu Kemenkeu untuk

dari Museum Rekor Indonesia (MURI)

Kantor Perbendaharaan Negara

menindaklanjuti secara sungguh-sungguh

sebagai organisasi pemerintah yang

(KPN), mesin merk Olivetti

temuan BPK tersebut.

dapat menyelesaikan penertiban BMN

business process. Tantangan yang dihadapi cukup besar, sebab

dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dengan

kesadaran K/L mengenai pengelolaan BMN pada masa itu juga

defisit pembiayaan tentu perlu

masih rendah. Sosialisasi gencar dilakukan, sebab faktanya

menerbitkan surat utang dengan aset

ketidaktertiban dalam pengelolan aset berdampak pada opini BPK

penjaminan. “Saat ini nilai BMN yang bisa

pada LKKL dan LKPP. “Kita lakukan focus group discussion, site

dijadikan penjaminan sekitar Rp 2 ribu

visit, dan interaksi dengan berbagai Satker untuk memastikan

triliun. Jika nilai baru sudah diketahui,

program kita benar-benar dipahami,”ujar Hadiyanto.

maka dengan aset yang sama kita

tipe Multisumma 24 ini juga

Hadiyanto, Direktur DJKN pertama

berfungsi untuk menghitung

menceritakan, penertiban BMN

dilakukannya penertiban aset negara,

pekerjaan terkait pembayaran

dilaksanakan melalui inventarisasi,

nilai BMN pada neraca LKPP mengalami

gaji daerah dan pembayaran gaji

penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN

peningkatan yang sangat signifikan. Dari

pegawai pusat dengan dilampiri

yang ada, dari Sabang sampai Merauke,

semula sebesar Rp229,43 triliun pada

struk. Pada tahun 1990, KKN

dari Miangas sampai Rote. DJKN lantas

tahun 2004, menjadi sebesar Rp2.184,38T

dan KPN dilebur menjadi Kantor

mengedepankan program 3T yaitu tertib

pada semester I tahun 2017.

Perbendaharaan dan Kas Negara

administrasi, tertib hukum, dan tertib

(KPKN), sejak saat itu mesin

fisik. Dari hasil inventarisasi, ditemui

DJKN, rasa khawatir dan semangat di

produksi Itali pada tahun 1963 ini

banyak aset negara yang hanya bernilai

antara para pegawai bercampur jadi satu.

perlahan mulai ditinggalkan dan

satu rupiah.

Sebab, untuk mengemban pekerjaan

diganti dengan komputer.

Tertib administrasi berarti segala

M e d i aKe uan gan

Arik mengenang, di masa awal tugas

besar ini semua pihak harus bersinergi

BMN tercatat dalam buku inventaris

dengan cepat. “Suasananya menegangkan.

barang di K/L. Tertib fisik berarti barang

Harap-harap cemas seperti seorang pria

yang tercatat tersebut benar-benar masih

menanti akad nikah. Kita harus segera

ada dan dikuasai. Sementara tertib hukum

jalan. Kalau kita tidak bersinergi ya kita

adalah suatu kondisi dimana aset-aset

akan kesulitan,” kata Arik.

interaksi dengan berbagai Satker untuk memastikan program kita benar-benar dipahami.” Hadiyanto Sekertaris Jenderal, Direktur DJKN pertama

Pegawai Kemenkeu melakukan penilaian terhadap beras hasil sitaan Foto Andi Al Hakim

Sebelum tahun 2014 DJKN lebih menitikberatkan pada pada

Selain itu, ketika negara mengalami

mendapat nilai penjaminan yang lebih

fungsi asset administrator, namun setelahnya mulai bergeser

tinggi,” jelas Encep. Revaluasi juga akan

sebagai asset manager dan bahkan revenue center. Sebagai asset

meningkatkan PNBP, sebab daya guna aset

manager, DJKN menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan

dapat didorong dengan dengan nilai sewa

kekayaan negara sesuai prinsip highest and best use atau

baru.

pemanfaatan aset dengan tingkat ekonomi dan tingkat sosial setinggi-tingginya.

Berbeda dengan tahun 2007, persiapan revaluasi tahun ini sudah lebih matang. BMN yang menjadi target

Revaluasi Aset Tahun 2017 Saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan revaluasi

revaluasi hanya berupa tanah dan bangunan sebab nilainya paling signifikan.

aset atau menilai ulang BMN. Menurut Encep Sudarwan, Direktur

Selain itu, monitoring revaluasi kali ini

Barang Milik Negara, revaluasi perlu dilakukan untuk mendapat

sudah memaksimalkan pemanfaatan

negara memiliki dasar yang kuat untuk

baru ada banyak sekali hal harus dibenahi

nilai wajar saat ini. Dengan demikian, nilai BMN pada neraca

teknologi informasi. Dashboard untuk

memanfaatkan seluruh BMN lebih lanjut.

di DJKN untuk mampu mengelola

LKPP dapat diyakini kebenarannya oleh auditor. Apalagi penilaian

memonitor kegiatan tersebut dapat dilihat

“Prinsip 3T ini sangat monumental saat

kekayaan negara secara efektif. Misalnya

sebelumnya dilakukan 10 tahun yang lalu. Dari revaluasi nantinya

secara real time melalui aplikasi berbasis

kami mulai menertibkan BMN di awal

saja struktur organisasi, sumber daya

akan kembali terlihat aset mana saja yang idle, belum optimal

android.

tahun 2007,” tutur Hadiyanto.

manusia, budaya organisasi, hingga

penggunaannya, bermasalah dengan hukum, atau dikerjasamakan.

negara sudah bersertifikat. Dengan begitu,

42

Arik Hariyono, Tenaga Pengkaji

Menurut Hadiyanto, sebagai unit

***

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

43

Laporan Utama

Aksi mahasiswa pada Mei 1998 sebagai efek terjadinya Krisis Moneter

Foto Dok. Tempo

M

Pada 1997, Indonesia untuk kesekian kalinya dihantam krisis moneter parah. Beruntung, pemerintah tidak sampai membuat kebijakan untuk memangkas nilai uang rupiah untuk menaklukkan amukan inflasi.

yang tidak mampu dibayar. Krisis di

banyak ekspor komoditas primer yang

tinggi, hingga pada saat itu tak lagi banyak

sejak tahun 2001 ditopang oleh sektor

Mulyani, saat ditemui Media

Indonesia pada 1997 ditunjukkan dengan

sedang naik harganya. Saat itu, ekonomi

yang mampu beli rumah baru. Bahkan

perumahan akan anjlok.

Keuangan, Kamis (14/9),

cadangan devisa yang hanya 20 miliar

kita masih bisa tumbuh 4,5 persen. Dalam

pembeli lama pun kewalahan membayar

menuturkan, krisis ekonomi

dollar AS dan pertumbuhan ekonomi yang

kondisi saat itu, kita sebenarnya masih

cicilan.

pada 1997-1998 pemicunya

minus 13,7 persen. Sementara inflasinya

senang karena komoditas kita malah bisa

bukan APBN. “Namun, karena

saat itu hingga 78 persen. Kita berantakan

naik harganya, seperti kita produksi batu

Realtors (NAR), penjualan rumah sudah

China, dan Inggris sempoyongan karena

krisis ekonomi yang berasal

waktu itu. Bank-bank pada bangkrut

bara yang harganya naik kala itu,” katanya.

anjlok 13 persen menjadi 482.000 unit

telah ikut membiayai. Inilah penyebab

Menurut National Association of

Ratusan miliar dollar AS pinjaman sektor perumahan pun sirna karena tak terbayar. Bank-bank di Jerman, Jepang,

dari perbankan yang collapsed di mana hal itu memakan biaya

semua. Bank yang harus direkapitulasi

Jurnalis senior Simon Saragih

pada Juli 2007 dari puncaknya 554.000

harga saham dunia anjlok Juli 2007.

dari pihak pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan

mencapai Rp650 triliun,” terang Tony.

pada September 2007 menggambarkan

unit pada Maret 2006. Rata-rata harga

Gelembung itu terlalu besar dan sudah pecah.

bagaimana krisis moneter pecah di AS.

rumah sudah jatuh menjadi 217.000 dollar

kita boleh dibilang tidak “kena-kena amat”

Ia mengungkapkan, ada sekitar 950

AS pada Juli 2007 dari puncaknya 230.200

serius dan luas. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik

karena krisis itu berdampak ke negara-

miliar dollar AS kredit mengucur untuk

dollar AS pada Juli 2006.

Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono saat dihubungi

negara maju, dari Amerika Serikat (AS)

sektor perumahan, yang disebut sebagai

Senin (11/9), mengatakan, krisis moneter 1997 tingkatannya

kemudian menjalar ke seluruh dunia.

subprime. Ini adalah julukan bagi surat

Warga AS sudah sadar, harga rumah

krisis tersebut, butuh waktu cukup lama.

sangat besar sebab episentrum atau pusat krisisnya ada di

“Itupun krisisnya di pasar modal di mana

utang yang dikenai bunga lebih tinggi dari

terlalu tinggi dan tidak rasional. Menurut

Dengan rupiah yang melemah di kisaran

Indonesia sendiri, yakni utang luar negeri yang terlalu besar dan

pasar modal kita karakteristiknya berbeda

normal dan ditandai dengan pemberian

Gubernur Bank Sentral AS kala itu,

Rp13 ribu saat itu, kita pelan-pelan mulai

ketidakmampuan untuk membayarnya.

dengan AS,” jelasnya.

kredit secara sembrono. Keuangan si

Alan Greenspan, keruntuhan sektor

banyak mengekspor dan bisa menarik

peminjam tak dianalisis secara saksama.

perumahan AS akan mencapai dua digit,

investasi. Lalu, perekonomian kita menjadi

minimal 10 persen. Ekonomi AS yang

lebih terbuka.

Dari tingkat kegawatan, krisis moneter pada 1997 amat

“Nah, krisis moneter Thailand itu kebetulan meletus pertama tapi karakteristiknya sama dengan Indonesia, utang luar negeri

M e d i aKe uan gan

Teks Pradany Hayyu

enteri Keuangan Sri

sampai mendekati hampir seratus persen dari GDP.”

44

Indonesia Kian Tangguh Hadapi Krisis

Sedangkan krisis 2008, lanjut Tony,

“Indonesia hanya kena ekornya saja. Kita bisa keluar dari krisis 2008 ini dengan

Gelembung harga rumah begitu

Kejatuhan harga terus berlanjut.

Dibandingkan krisis 1997, lanjut Tony, kala itu kita hancur-hancuran. Kalau pun akhirnya bisa keluar dari kondisi

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

45

Sekarang, kemampuan pemerintah

di internasional. Utang dikategorikan

“Para ekonom saat itu ada dua

UU ini lebih menekankan proses bail-in

informasi dari otoritas pengawas lembaga

jika suatu bank bermasalah.

keuangan. Keempat, mengkoordinasikan

membayar utang jauh lebih bagus. “Utang

aman jika menggunakan maastricht 60

pendapat yang sama-sama benar, menurut

jangan dilihat besarannya saja tapi

persen dari GDP. Utang Indonesia masih

saya. Century itu asetnya Rp14 triliun.

juga rasio kemampuan membayarnya.

28 persen dari GDP, jadi masih jauh di

Kalau mau dibilang bisa menyebabkan

bank yang sakit ditalangi oleh pihak

Bandingkan cadangan devisa 1998

bawah. Kedua, kemampuan pemerintah

sistemik, sampai sekarang hal itu masih

pemerintah. Jadi, pemerintah menyuntik

hanya 20 miliar dollar AS, sekarang

membayar utang juga masih cukup baik

pro-kontra. Ada orang yang sampai

modal. Sedangkan bail-in adalah bank

Indonesia saat ini semakin tangguh untuk

cadangan devisa kita mencapai 128 miliar

dilihat dari berapa jumlah pokok bunga

sekarang menganggap sistemik tapi ada

yang sakit suntikannya dari dirinya sendiri

menghadapi potensi krisis moneter di

dollar AS. Berbicara utang pemerintah

dibandingkan penerimaan pajak. Ketiga,

juga yang bilang tidak. Masalah sebenarnya

dengan dana injeksi dari pemilik atau para

masa depan. Ini berdasarkan pengalaman

Tony menjelaskan, bail-out itu

pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan. Sejumlah kalangan meyakini,

memang harus dilihat situasinya secara

sumber utang Indonesia sudah didominasi

menurut saya bukan itu, tapi ketika

“Pemicu krisis ekonomi

pemegang sahamnya. Makanya bank-

Indonesia dalam mengatasi krisis

perbandingan. Nah, perbandingannya

oleh investor dalam negeri.

sampai saat pemerintah memutuskan

1997-1998 bukan dari

bank itu harus punya pemegang saham

sebelumnya. Dibandingkan negara-negara

menyelamatkan Century, pemerintah bisa

APBN, namun berasal dari

pengendali yang tingkat finansialnya

yang digolongkan sebagai Fragile Five,

jadi tidak mendapat informasi cukup atau

perbankan yang collapsed di

cukup kuat. Kalau tanggung-tanggung

Indonesia dan India relatif lebih cepat

US dollar adalah pemegang asing, itu

tepat mengenai kondisi sesungguhnya.

mana hal itu memakan biaya

repot. Kalau bisa sekarang bank itu besar,

memulihkan diri dari terjangan krisis

kebanyakan investor dengan orientasi

Kalau dilihat angkanya yang Rp14 triliun

dari pihak pemerintah untuk

punya banyak duit sehingga aman.

ekonomi.

jangka panjang. Jadi, bukan investor yang

itu tidak besar, tapi kalau secara psikologis

menyelamatkan sektor perbankan

main hot money yang gampang masuk

mungkin ada yang menganggap sistemik,”

sampai mendekati hampir seratus

negara sekaligus mengantisipasi

negara yang paling bergantung terhadap

pemerintah, Menteri PPN/Kepala

gampang keluar. Ada, cuma porsinya

ujar Tony.

persen dari GDP.”

potensi krisis yang berdampak sistemik,

investasi asing sehingga rentan terdampak

Bappenas Bambang Brodjonegoro

relatif kecil dibanding yang long term

dibentuklah Forum Stabilitas Sistem

gejolak ekonomi global. Kelima negara itu

berpendapat senada. Saat ditemui

oriented,” terang Bambang.

Keuangan (FSSK) pada 30 Desember 2005.

adalah India, Brasil, Turki, Afrika Selatan,

Menurut laman web Bank Indonesia, FSSK

dan Indonesia.

mestinya dengan utang dan kemampuan membayarnya. Rasio ini sekarang jauh lebih baik,” imbuh Tony.

Tiga indikator Menyinggung tentang utang

“Kalau saya perhatikan, dulu yang memegang surat utang kita dalam

Media Keuangan beberapa waktu lalu, Bambang mengungkapkan bahwa banyak indikator untuk menunjukkan posisi utang

Kasus Century itu, imbuh Tony, ibarat orang naik motor yang di depannya ada batu kecil. Tatkala menabrak batu

Bank tanggung Jagat politik dan ekonomi negeri kita

tersebut, kita tidak tahu apakah akan jatuh

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan

atau tidak. Ini menjadi sangat relatif. “Kalau posisi kita tidak fit mungkin

juga pernah hiruk dengan dana talangan

Setidaknya, ada tiga indikator.

Bank Century. Harus diakui, berbicara

akan jatuh meski batunya kecil. Nah,

muncul pertanyaan, kalau Century saat itu

tentang Century bisa amat panjang dan

sekarang Century sudah diselamatkan

dibiarkan mati bagaimana? Ya, tidak tahu

melibatkan perdebatan tak berkesudahan.

dan ekonomi baik-baik saja. Kemudian

juga,” ungkap Tony.

ini jauh di bawah batas aman yang ada

adalah forum koordinasi, kerja sama, yang berkepentingan dalam pemeliharaan

Besaran nilai Century yang Rp14

stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut

triliun itu juga menjadi perdebatan. Nilai

kebijakan dan pengambilan keputusan

tersebut termasuk tanggung. Nilainya

bersama secara efektif dan responsif. FSSK

menjadi relatif. Sebab, saat itu ada

dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama

sejumlah bank yang nilainya sekitar Rp500

Menteri Keuangan, Gubernur Bank

triliun.

Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner

“Kalau nilai banknya katakan Rp2-3

Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank Exim

triliun, kita tutup mata lah kalau mau

(Jakarta

ditutup. Jadi, kalaupun tidak diselamatkan,

pokok. Pertama, menunjang pelaksanaan

Kota, 1947)

nilai (Bank Century) Rp14 triliun juga bisa

tugas Komite Koordinasi dalam proses

merupakan

fatal karena angka segitu juga tidak bisa

pengambilan keputusan terhadap Bank

salah satu

dibilang kecil,” sebut Tony.

Bermasalah yang ditengarai sistemik.

likuidasi saat

FSSK menjalankan empat fungsi

“Bail-out” dan “bail-in”

Mesin Tera ini digunakan dalam pencatatan dan pengolahan data penerimaan negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Semua bukti setoran baik setoran pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak akan menjadi sah setelah diverifikasi dengan mesin ini. Mesin Tera merk TEC Toshiba produksi Jepang tahun 1982-1985 dengan tipe MA-501 ini digunakan di KPPN Kutacane Provinsi Aceh dan KPPN Butok Provinsi Kalimantan Tengah.

Saat ini, Indonesia telah memiliki

menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan

krisis moneter

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

ketentuan di bidang perbankan, lembaga

Indonesia

tentang Pencegahan dan Penanganan

keuangan nonbank, dan pasar modal.

tahun 1997.

Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Ketiga, membahas berbagai permasalahan

Dengan UU PPKSK ini, ke depan

yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang

seharusnya Indonesia tidak lagi dilelahkan

berkecimpung dalam sistem keuangan

dengan kasus-kasus dana talangan, sebab

yang berpotensi sistemik berdasarkan

Foto

***

Kedua, melakukan koordinasi dan tukar-

bank yang terkena

Fragile Five adalah istilah untuk lima

dan pertukaran informasi antara otoritas

pemerintah saat ini masih cukup aman. Pertama, secara rasio terhadap PDB

Untuk menjaga stabilitas keuangan

Perpusnas

46

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

47

Laporan Utama

Menggugah Muruah Daerah Teks Abdul Azis

J

UU tersebut menandai lahirnya masa otonomi daerah yang dalam Pemetik

alan terjal untuk mengubah sistem

Buah Kopi di

sentralisasi pada masa orde baru menjadi

kebun kopi

desentralisasi memang bukan pekerjaan

Serdang

rumah sederhana. Namun demikian,

Sumatera

ruh untuk lebih memberdayakan daerah

Timur.

sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal itu terlihat dari adanya pemberian predikat

Foto

kota administrasi pada masa orde baru yang memberikan

Dok.

wewenang administrasi khusus kepada pemerintah daerah.

Perpusnas.

Contohnya, pemberian wewenang administrasi kepada suatu wilayah karena mempertimbangkan kepadatan dan

pelaksanaannya senantiasa mengalami perkembangan. Sampai saat ini, kedua regulasi tersebut telah mengalami beberapa kali revisi dimana terakhir diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di samping kedua UU tersebut, terdapat pula UU yang mengatur mengenai kewenangan

kepentingan wilayah tersebut terhadap kabupaten dan

Suasana

pemungutan pajak daerah dan retribusi

sekelilingnya, atau dapat pula karena mempertimbangkan

pedesaan di

daerah melalui UU Nomor 34 Tahun 2004

laju urbanisasi di daerah tersebut yang dianggap semakin

Papua.

tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang

tinggi.

selanjutnya diganti dengan UU Nomor 28 Foto

“Setelah beberapa waktu akan dievaluasi lagi apakah dia

Dok. ANRI

(kota administratif) akan menjadi kota penuh atau dikembalikan

Tahun 2009. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo,

lagi menjadi kota kecamatan, atau tetap menjadi kota

dalam wawancara khusus dengan

administratif. Yang memimpin pun disebut juga walikota, tetapi

Media Keuangan memaparkan bahwa

walikota adminisratif. Jadi pola pikir itu sudah ada sejak dulu”,

pusat. Artinya, pemerintah daerah harus

daerah diberikan keleluasaan yang

jelas Menteri Keuangan periode 2014 - 2016 yang sekarang

punya suara lebih. Sehingga munculah

tinggi dalam mengelola belanja daerah.

menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

dua undang-undang itu sebagai semangat

Namun, sebagian besar kebutuhannya

Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, saat diwawancara

untuk melakukan otonomi daerah dan

masih didanai dari Pemerintah Pusat

Media Keuangan pada Rabu (23/08).

desentralisasi”, jelasnya.

melalui mekanisme transfer ke daerah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa desentralisasi memiliki

Hal ini tidak terlepas dari adaptasi yang

Big bang decentralization

perlu dilakukan dalam masa transisi

Lahirnya Undang-Undang

dari negara yang sangat sentralistis

bila dikelola secara terpusat dapat berpotensi memperlebar

(UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang

menjadi negara yang desentralistis

ketimpangan yang ada. Menambahkan hal tersebut, sejak

Pemerintahan Daerah serta UU Nomor

(big bang decentralization). Dampaknya,

reformasi tahun 1998, desentralisasi pun menjadi satu hal yang

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

pemberian kewenangan ke daerah

tak terpisahkan dari demokrasi.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat

memiliki konsekuensi mengubah struktur

dan Daerah menjadi tonggak baru era

beberapa Kementerian yang ada di pusat.

tujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik sendiri dan

“Karena otomatis demokratisasi itu menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah

desentralisasi. Pelaksanaan kedua

Foto Bagus Wijaya

48

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

49

“Karena otomatis demokratisasi itu menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah harus punya suara lebih. Sehingga munculah dua undangundang itu sebagai semangat untuk melakukan otonomi

pemerintahan yang menjadi tanggung

Undang-Undang APBN itu sebelum

jawab Pemerintah Pusat akan dibiayai

akhir Oktober sudah harus diketok.

dari APBN. Hal itu penting dalam

Itu antara lain mengapa dia (APBN)

rangka mendukung tujuan pelaksanaan

harus lebih dahulu (sebelum APBD).

desentralisasi fiskal di Indonesia dengan

Jadi ada sinkronisasi antara apa yang

melalui pelimpahan kewenangan di segala

namanya proses tata kelola antara sistem

bidang terkecuali bidang politik luar

penganggaran di pusat dan di daerah,

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

tetapi asas-asas umumnya sama”, jelas

moneter dan fiskal, serta keagamaan.

Mulia.

Klaten menjadi salah satu daerah yang berhasil mengelola dana desa.

Di sisi lain, Mardiasmo juga menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan ke daerah tersebut juga

Keistimewaan dan otonomi khusus Di samping kebijakan di atas,

Foto Resha Aditya

daerah dan desentralisasi.”

diikuti dengan penyerahan sumber-

desentralisasi juga memiliki sisi asimetris.

sumber pendanaan berupa penyerahan

Desentralisasi asimetris yang dikenal

Bambang P.S. Brodjonegoro

basis-basis perpajakan maupun bantuan

pula dengan sebutan otonomi khusus dan

didasarkan pada pertimbangan adanya

bisa membangun desa. Desa yang

mencapai sekitar 74.954 desa pada

Menteri Keuangan RI

pendanaan melalui mekanisme Transfer

daerah istimewa merupakan pola relasi

konflik separatisme dan ketimpangan

membangun. Karena desa itu adalah

tahun 2016. Dengan segala kompleksitas

Periode 2014 - 2016

ke Daerah. Mekanisme Transfer ke

unik antara pemerintah pusat dan daerah

yang tinggi dengan Jawa.

tulang punggung, tetapi sekaligus

permasalahan terkait desa, UU Desa hadir

Daerah didasarkan kepada pertimbangan

dikarenakan sebab-sebab khusus. Sebuah

dia juga pusat kemiskinan, pusat

untuk memberi kewenangan yang lebih

mengurangi ketimpangan yang mungkin

daerah istimewa/khusus menerima

(memperoleh) Otonomi Khusus (otsus),

pengangguran, pusat ketidakadilan

besar kepada desa untuk melaksanakan

terjadi baik antardaerah (horizontal

wewenang, kelembagaan, dan keuangan

termasuk waktu pemecahan Papua dan

dan sebagainya. Maka diadakanlah

kewenangan yang berasal dari hak asal

Wilayah) Dikbud, ada Kanwil Pertanian

imbalances) maupun antara pemerintah

yang berbeda dengan daerah lain. Pola

Papua Barat. Dana otsusnya itu masih

pemerintah desa ini untuk mengatasi

usul desa, kewenangan lokal desa dan

yang berubah menjadi Dinas Pertanian

pusat dan daerah (vertical imbalances).

relasi ini lazim terjadi dalam Negara

dipecah lagi, berapa persen untuk Papua,

tantangan tersebut”, jelas Mardiasmo.

kewenangan lain yang ditugaskan oleh

Kesatuan Republik Indonesia yang telah

berapa persen untuk Papua Barat, dan

mempraktikkannya sejak Tahun 1950

masih ditambah lagi Dana Infrastruktur

ketentuan perundangan yang ada belum

kabupaten/kota yang disertai dengan

ketika mengatur Yogyakarta.

untuk Papua karena saking ketinggalan

dapat sepenuhnya mewadahi semua

kewenangan untuk mengelola sumber

infrastrukturnya”, jelas Mardiasmo

kepentingan dan kebutuhan masyarakat

keuangan atau pendapatan desa sendiri.

dengan lugas.

desa yang tumbuh sangat pesat hingga

“Dulu kan ada Kanwil (Kantor

yang dulunya ada di Provinsi atau Kabupaten/Kota, itu dulunya terpusat kan. Yang punya instansi vertikal di

Keuangan negara dan daerah Sejak reformasi 1998, pemerintah

daerah sekarang di mana? Kanwil PU,

secara konsisten mendukung adanya

misalnya, sudah tidak ada, sudah menjadi

otonomi dan desentralisasi daerah.

beragam secara geografis, budaya,

Dinas PU yang ada di Kabupaten/Kota

Hal tersebut terbukti dengan

dan politik, kebijakan desentralisasi

itu. Jadi itu salah satu big bang approach”,

terakomodasinya kepentingan daerah

yang bersifat asimetris bagi beberapa

ujar Mardiasmo.

dalam reformasi keuangan negara

daerah khusus dianggap sebagai suatu

pada tahun 2003. Sekretaris Jenderal

solusi jalan tengah. Secara umum,

Desa lahir dari sebuah pemikiran bahwa

Mardiasmo menjelaskan lebih lanjut

Kementerian Keuangan periode 2006 -

pengadopsian model desentralisasi

Desa, sebagai kesatuan masyarakat

bahwa pengaturan tersebut mencakup

2012, Mulia P. Nasution, mengungkapkan

asimetris didasari kebutuhan akan

hukum yang memiliki batas wilayah

pembagian keuangan antara Pemerintah

kepada Media Keuangan bahwa Paket

kerangka administrasi yang andal dalam

yang berwenang untuk mengatur dan

Pusat dan Pemerintahan Daerah secara

UU Keuangan Negara dirancang

mengelola kearifan lokal. Contohnya

mengurus urusan pemerintahan dan

proporsional, demokratis, adil, dan

dengan mempertimbangkan atau

beberapa alasan khusus yang menjadi

kepentingan masyarakat berdasarkan

transparan dengan memperhatikan

sudah disesuaikan dengan pelaksanaan

ruh asimetrisme keistimewaan Daerah

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/

potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi,

Istimewa Yogyakarta didasarkan

atau hak tradisional yang diakui dan

Hal tersebut juga mengubah prinsip

pengelolaan keuangan daerah sebenarnya

pada nilai historis dan kulturalnya,

dihormati dalam sistem pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan yang

merupakan refleksi dari sistem

sedangkan kekhususan untuk DKI Jakarta

NKRI, perlu dilindungi dan diberdayakan

membagi kewenangan Daerah yang

pengelolaan keuangan di pusat.

didasarkan pada statusnya sebagai ibu

agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri

kota Republik Indonesia. Di sisi lain,

dan demokratis.

Dengan penuh semangat,

harus dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan

“Oleh karena itu, telah ditetapkan di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa

Di dalam konteks Indonesia yang

“Kalau Papua sama Aceh itu

otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua

Dalam pelaksanaannya, beberapa

Pemerintah Pusat atau provinsi atau

***

Saatnya desa berdaya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Kotak uang yang terbuat dari baja ini adalah properti Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Magelang Provinsi Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, kotak berukuran 38x26x15 cm dengan tebal 0.4 cm tersebut juga digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga. Bentuknya yang kokoh membuat kotak yang digunakan pada tahun 1950 ini tak lekang dimakan waktu.

“Undang-Undang Desa itu supaya

Teks Pradany Hayyu

50

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

51

Lintas Peristiwa Pesan dan Harapan

Sri Mulyani Indrawati

Muhamad Chatib Basri,

Bambang P.S. Brodjonegoro

Mardiasmo

Menteri Keuangan RI Periode

Hadiyanto

Menteri Keuangan RI Periode

Menteri Keuangan RI Periode

Wakil Menteri Keuangan RI

2013 - 2014

Sekretaris Jenderal

2005 - 2010 dan 2016 - sekarang

2014 - 2016

Periode 2014 - sekarang

Kementerian Keuangan

“Saya pikir Kementerian Keuangan

capacity, atau personality maupun

“Jadi bekerja di dalam birokrasi

“Tentunya saya berharap

“Jadi harapan saya, sebagai Wamen

“Kunci Kementerian Keuangan

akan menjadi institusi yang selalu

capacity dari professionalisme orang-

itu how to strike that balance. Tarik

Kemenkeu tetap menjadi bendahara

atau sebagai orang yang cinta pada

untuk bisa lebih maju dan merespons

percaya bahwa Kementerian Keuangan

orang Kementerian Keuangan itulah

garis antara fungsi melayani dan fungsi

keuangan negara yang terpercaya

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

berbagai tuntutan dan tantangan jaman

itu adalah institusi yang sangat penting

yang saya harapkan. Dia punya ilmu yang

menjalankan aturan. Ini mudah untuk

dan juga menjadi motor dari agenda

itu adalah bagaimana pemerintah bisa

dan perubahan besar ini adalah kita ingin

dan punya peranan di hulu. Yang

comparable dengan negara-negara lain.

diomongin, tetapi implementasinya

pembangunan Indonesia. Yaitu

memberikan, menciptakan, membangun

memastikan bahwa SDM Kementerian

harus menjadi role model. Yang sangat

Saya ingin mereka sekolah di sekolah

gak mudah. Itu kita harus melalui trial

menjadi motor pertumbuhan ekonomi,

SDM yang tangguh, SDM yang mumpuni

Keuangan tetap committed, tetap

menentukan mengenai ketahanan

terbaik di dunia. Mereka bisa berbicara

and error. Ini sebuah proses yang tarik

sekaligus juga menjadi motor dari upaya

baik di pusat maupun di daerah. Jadi,

berkompetisi dengan baik, tetap punya

negara kita, kemampuan kita untuk

sama dengan negara lain. Bahwa kita bisa

menarik, itu hanya bisa diperbaiki

mengurangi ketimpangan. Jadi intinya

ke depan kita betul-betul semua

kapasitas yang mumpuni, dibarengi

tidak hanya bertahan saja, tetapi juga

mewakili Republik ini. Kemudian mereka

terus dengan melakukan reform. Jadi

kita berharap fungsi sebagai bendahara

harus profesional, baik Kementerian

dengan struktur organisasi yang best

untuk maju. Kemampuan kita untuk

punya komitmen yang sangat kuat di

harapan saya, karena ada dua fungsi yang

itu membuat pertumbuhan ekonomi itu

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,

fit for purpose. Jadi organisasi yang

berinovasi itu akan sangat tergantung

dalam terhadap negaranya. That kind of

competing, tari-menarik ini, Kementerian

makin berkualitas. Jadi jangan terpaku

dan Kementerian Desa sekarang ini,

slim, yang tetap terjaga kesehatan

kepada mindset, attitude, competency,

character yang saya bayangkan.

Keuangan bisa menempatkan posisinya

kepada cash flow management, atau

sinergisitasnya luar biasa, BPS datanya

organisasinya yang dilihat dari banyak

sebagai institusi yang bisa memberikan

defisit dari budget, tapi kita bicara

juga lengkap. Lalu pada saat ditransfer

dimensinya, indikatornya. Sehingga

Keuangan bisa menjadi institusi yang

pelayanan sebaik-baiknya, tetapi

mengenai apa dampak dari keuangan

dana TKDD-nya, pemerintah daerahnya

Kementerian Keuangan itu benar-benar

commitment, pasion dari orang-orang Kementerian Keuangan.

Apabila institusi Kementerian seperti itu, maka sudah menjadi suatu

juga melaksanakan fungsinya sebagai

negara ini terhadap pertumbuhan yang

juga amanah. Semua dikerjakan dengan

menjadi Kementerian yang menjadi role

negara ini membuat sistem yang

bentuk jaminan bagi Republik ini untuk

Bendahara Negara, sebagai instrumen

sudah memperhatikan kemiskinan,

baik karena dibantu oleh eselon II eselon

model bagi Kementerian lainnya. Dan itu

membuat Anda hidup secara

semakin dekat dengan cita-cita yang

fiskal, pajak, bea cukai, sesuai dengan apa

pengangguran dan ketimpangan”

III yang sudah punya latar belakang

sudah terbukti kita memperoleh berbagai

bermartabat dan terhormat. It’s time for

diinginkan oleh para pendiri kita”

yang mesti dilakukannya.

keuangan daerah atau perencanaan

banyak penghargaan publik, baik dari

daerah ataupun background yang sesuai.

MenPAN, dari lembaga swadaya, maupun

Itulah yang kita dreams-kan”

dari berbagai instansi yang memberikan

Artinya saya akan mengatakan,

you to give back. To do things, to dedicate.

Saya berharap supaya institusi

Mikirin orang lain. Jangan hanya mikirin

Kementerian Keuangan dengan kualitas

perutnya sendiri. Mikirin bagian dari

yang World Class itu bisa tercapai. Kenapa

apresiasi terhadap peningkatan kinerja

Republik yang masih belum memiliki

harus World Class? Karena 2030/2045

dan tata kelola di seluruh lingkungan

kenikmatan. Dan kemudian juga punya

Indonesia akan menjadi negara tujuh

Kementerian Keuangan”

vision ke depan. Selalu benchmarking ke

besar dunia di dalam skala ekonomi.

negara lain. Jadi, seorang yang bekerja di

Kalau kualitas Kementerian Keuangannya

Kementerian Keuangan, saya harap bisa

masih seperti mengelola warung, gak akan

menjadikan institusinya mampu untuk

bisa. Kita juga melakukan proses ini gak

berpikir ke luar secara open, punya visi

gampang. Dulu, asset saja kita gak tahu

untuk bisa belajar dan benchmarking,

tuh. Kemudian mulai diidentifikasi, ditata.

senang berkompetisi dengan negara

Sekarang saja belum selesai semuanya,

lain secara positif, tetapi juga punya

tetapi kita mulai tata. Dengan begitu nanti

komitmen di dalam yang dalam, yang

semuanya bisa tertata dengan lebih baik”

mengakar. Kombinasi kepribadian dan

52

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

53

Lintas Peristiwa

08/09

29/08

Teks Biro KLI

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Foto Biro KLI

23/08

Kementerian Keuangan Menerima Apresiasi PPM 2017

Menkeu Memberikan Sambutan pada Acara Revaluasi Barang Milik Negara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto menghadiri acara Seminar

sambutan pada acara Pencanangan

Teks Biro KLI

dan Apresiasi PPM 2017 sebagai rangkaian peringatan HUT 50 tahun PPM Manajemen bertopik "Transformasi untuk Membangun

Foto Biro KLI

Kunjungan Kerja Menkeu ke Kepulauan Riau

05/09

Teks Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri

Foto Biro KLI

luar biasa di kantor wilayah khusus

Mulyani Indrawati memimpin apel DJBC Tanjung Balai Karimun (TBK)

Revaluasi Barang Milik Negara (BMN)

Menkeu Buka Acara Festival Literasi

di Aula Dhanapala, Selasa (29/08).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka acara acara Festival

ke Kepulauan Riau, Jumat (08/09).

Keunggulan" bertempat di Java Grand Ballroom Hotel The Westin

Menkeu menjelaskan, pada 2004 saat

Literasi Kementerian Keuangan 2017 di aula Mezzanine, gedung Juanda I Kementerian

Menkeu berpesan agar Direktorat

Jakarta pada Rabu (23/08). Pada kesempatan tersebut, Sesjen

pertama kali Indonesia menyusun

Keuangan pada Selasa, (05/09). Acara tersebut menghadirkan duta baca Indonesia,

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

mewakili Kementerian Keuangan sebagai penerima Apresiasi PPM

neraca pemerintah, neraca tersebut

Najwa Shihab. Menkeu meminta Kementerian Keuangan agar meningkatkan

dapat melindungi industri dan

2017 untuk dua kategori, yaitu kategori Komitmen Pengembangan

belum sempurna. Nilai aset hanya

pengetahuan institusi melalui tulisan. Tulisan tersebut bisa berbentuk tulisan yang

meningkatkan perdagangan dalam

Organisasi Terintegrasi serta kategori Komitmen Penempatan

tercatat Rp229 triliun karena banyak

bersifat teknis, humanis, fakta atau semi fiksi. “Saya minta Kementerian Keuangan

negeri dengan pengawasan optimal

Eksekutif Berbasis Kompetensi dan Profesionalisme. Melalui

aset yang belum teregister. Setelah 10

makin meningkatkan Knowledge Institution. Knowledge tidak hanya bisa diomongin

terhadap berbagai kegiatan ilegal

apresiasi ini, PPM Manajemen menilai Kemenkeu telah turut andil

tahun, sesuai laporan BMN 2016, nilai

dan ditularkan tetapi harus dicapture lalu ditulis kemudian dibaca,” terangnya.

yang mengancam perekonomian

dalam membangun Indonesia melalui peningkatan kompetensi

BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun.

eksekutif dan kualitas organisasi.

"Rakyat perlu tahu bahwa banyak

Indonesia. "DJBC memiliki peran

sekali operasi pemerintah yang

07/09

penting yang strategis dalam

Teks Biro KLI

facilitator, dan industrial asisstance.

Foto Biro KLI

tersebut, DJBC diharapkan untuk terus

collector, community protector, trade

didanai oleh keuangan negara, itu

Indrawati melakukan kunjungan ke desa

menghasilkan aset-aset negara yang

Ponggok. Menkeu mengungkapkan rasa

luar biasa penting. Sebagian besar

bangga akan pencapaian pemerintah desa

dari aset tersebut adalah Barang

Ponggok dalam memanfaatkan Dana Desa.

Milik Negara, yaitu tanah, gedung,

Sejak menerima Dana Desa tahun 2015,

bahkan alutsista (alat utama sistem

telah diamanahkan kepadanya," ujar

desa Ponggok telah melakukan banyak

pertahanan) serta infrastuktur" ujar

Menkeu.

pembangunan untuk memajukan desa,

Menkeu.

Dalam menjalankan perannya menjaga kepercayaan publik yang

Konferensi Pers Rekrutmen CPNS Kemenkeu

pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih,

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan mengenai

hingga peningkatan kualitas sumber daya

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

manusia. "Sore hari ini kita melihat bagaimana

Tahun Anggaran 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Kamis

desa Ponggok bisa membangun dirinya.

(07/09). Penerimaan pegawai baru ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

Menkeu Kunjungi desa Ponggok Klaten

Melakukan upaya perbaikan kesejahteraan

pegawai Kemenkeu yang diproyeksikan pensiun dalam kurun waktu 5 tahun

masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak

(2015-2019). Formasi yang dibutuhkan sebesar 2.880 orang. “Proses rekrutmen

Juanedhi merupakan suatu prestasi yang

Kemenkeu didasarkan pada prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak

23/08

Teks Biro KLI

sangat sangat sangat membanggakan. Saya

diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan

berterima kasih," ujar Menkeu di gedung

jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di Lingkungan Kementerian

Foto Biro KLI

Banyu Panguripan, Desa Ponggok pada Rabu

Keuangan, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui

(23/08).

situs www.wise.kemenkeu.go.id,” jelas Menkeu.

M e d i aKe uan gan

menjalankan tugas sebagai revenue

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

mulai dari pembangunan infrastruktur,

54

dalam rangkaian kunjungan kerja

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

55

Lintas Peristiwa

14/09 Teks Biro KLI

Cerita: @irfandika

Gambar: Bimo Adi

Foto Biro KLI

12/09 Teks Itjen Foto Biro KLI

Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara

Presiden Jokowi Membuka Acara Rakernas Akuntansi

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara

mengadakan acara peresmian dan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

talkshow Rakernas Akuntansi dan

Kementerian/Lembaga/Daerah di Aula Dhanapala,

Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun

selasa (12/09). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani

2017 di Istana Negara dan Gedung

Indrawati, dalam pidatonya menjelaskan bahwa kerja

Dhanapala, Kamis (14/09). Pada acara

sama antar institusi pemerintah yang baik sangat penting

peresmian tersebut, Presiden Jokowi

untuk menghadapi situasi perekonomian yang dinamis.

dalam arahannya mengingatkan kepada

Dengan kondisi tersebut, aparat pemerintah harus

seluruh peserta Rakernas jangan

mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

memandang pengelolaan keuangan

dan memperkuat momentum pembangunan. Salah

negara hanya sebagai urusan teknis dan

satu caranya, seluruh APIP harus saling bekerja sama

prosedural saja, namun harus mengarah

mengawasi berjalannya fungsi APBN dan mendeteksi

kepada perbaikan-perbaikan sistem.

penyelewengan dalam institusi pemerintahan. Dalam

Menkeu juga menyampaikan terima

acara tersebut, turut hadir juga Menteri Dalam Negeri,

kasih kepada Presiden Jokowi yang

Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

berkenan untuk hadir dan sekaligus

dan Pembangunan, Ardan Adiperdana.

membuka dan menyampaikan arahan pada acara Rakernas tahun ini. “Perhatian

Kementerian Keuangan gelar Dialog

dan arahan dari Bapak Presiden sangat

Perpajakan dengan tema Perlakuan Pajak

memberikan arti yang penting dalam

bagi Penulis dan Pekerja Seni bertempat

makin memperkuat komitmen terhadap

di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Lantai

penerapan tata kelola yang baik atau good

2 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat

governance dan pentingnya akuntabilitas

Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (13/09).

yang kuat di dalam pengelolaan keuangan

Menkeu berpesan, apabila para pekerja

negara,” ujarnya.

seni dan ekonomi kreatif masih merasakan ketidaknyamanan pada mekanisme pembayaran pajak, dapat memberitahukannya. "Tolong kami diberitahu karena tidak

Dialog Perpajakan Bagi Penulis dan Pekerja Seni

seharusnya membayar pajak itu suatu situasi

13/09

Tapi kami berusaha semaksimal mungkin,"

Teks Biro KLI Foto Biro KLI

sulit. Memang, bukan saya tidak mengatakan pajak itu beban, makanya dibuat UndangUndang agar negara tidak semena-mena. tegasnya di depan sekitar 430 orang dengan beragam profesi, mulai dari penyanyi, penulis, komunitas, hingga penerbit.

56

M e d i aKe uan gan

VOL. XI / NO. 121 / OKTOBER 2017

57

MEMPERINGATI HARI OE ANG KE-71 30 OK TOBER 2017

58

M e d i aKe uan g an