CARA HIDUP MODERN VERSUS ISLAMI – Zaim Saidi Cara hidup modern adalah cara hidup yang dilandasi oleh sikap materialistik dan keduniaan, yang dipicu oleh paham rasionalisme dan humanisme. Keduanya memutus kaitan antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat. Konstruksi dari cara hidup modern adalah sekularisme dalam kehidupan sosial dan politik serta materialisme dalam kehidupan ekonomi. Teknik yang dipakai untuk membangun konstruksi kehidupan modern adalah sistem negarabangsa, berdasarkan pada konstitusionalisme, serta pemraktekan riba melalui perbankan. Keduanya saling menopang, terintegrasikan, untuk melestarikan cara hidup ini secara keseluruhan. Sistem kehidupan modern inilah yang dapat disebutkan dalam satu terminologi yang masif, yakni kapitalisme. Kapitalisme, dalam perspektif Islam, adalah sistem yang dibangun di atas fondasi riba dan menjadikan riba sebagai doktrin yang absolut. Dalam perspektif ini sosialisme pun adalah kapitalisme dalam versi lain, yakni kapitalisme negara (state capitalism). Sebab paham kapitalisme dalam negara modern telah ditetapkan dalam konstitusi dengan elemen utama di dalamnya berupa sistem bank sentral, uang kertas, dan pajak. Saat ini praktis tidak ada satu pun negara modern di dunia ini yang bukan negara kapitalis – dengan sistem demokrasi atau komunis atau lainnya. Konstitusi merepresentasikan dogmatisme hukum negara modern disebut demokrasi atau bukan - semuanya sama di seluruh muka bumi ini, menopang kapitalisme sebagai cara hidup modern. Karena itu gagasan tentang ’Konstitusi Islam’, satu gagasan pokok dalam modernisasi Islam, menunjukkan inkonsistensinya. Syariah dan konstitusi adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Cara hidup Islami, kebalikan dari cara hidup modern, adalah cara hidup yang dilandasi oleh spiritualitas, yang didasarkan kepada Tauhid dan dengan tujuan untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Islam menyatukan kehidupan di dunia dan di akherat. Cara hidup Islami dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mengikuti tatanan alamiah, dalam masyarakat yang saling tolong-menolong, yang terikat dalam satuan komunitas di bawah suatu otoritas pemimpin (disebut sebagai jamaah). Modus operandi tatanan masyarakat Islami adalah pemerataan kesejahteraan melalui muamalat dan penerapan hukum Islam (syariah) di bawah otoritas kepemimpinan yang diakui dan diikuti oleh warga masyarakat bersangkutan. Satuan-satuan organis komunitas Islam, pada tingkat yang paling dekat dengan kehidupan seseorang, diatur dan dikelola melalui Amirat. ________________________________________________________________________ Dalam kehidupan modern pengorganisasian masyarakat dilakukan melalui satu struktur kaku dalam bentuk negara-bangsa (nation-state). Bentuk negara strukturalis ini semakin hari semakin monolitik, berupa mesin politik yang disebut demokrasi. Demokrasi dipromosikan sebagai sistem negara yang ’terbaik’, karena dijalankan dengan prinsip ’pemisahan kekuasaan dalam tiga pilar demokrasi’, yakni legislatif (fungsi pembuatan peraturan), yudikatif (fungsi peradilan), dan eksekutif (fungsi pemerintahan). Negara demokrasi dalam prakteknya adalah sebuah negara fiskal (fiscal state), suatu struktur kekuasaan yang dibangun, dijalankan, dan dilesarikan dengan pembiayaan dari perbankan di satu sisi dan atas dasar pemajakan kepada warganya di lain sisi demi tujuannya sendiri. Utang dan pajak adalah jaminan keberlangsungan kesatuan sistem itu sendiri. Implikasi dari sistem ini adalah dicabutnya kebebasan inidvidu tiap anggota warga masyarakat di bawah kontrol dan intrusi negara ke wilayah pribadi seseorang. Instrumen utama dalam melestarikan sistem negara fiskal adalah pencetakan uang
kertas dan pemaksaan pemakaiannya oleh negara sebagai satu-satunya alat tukar dalam transaksi, melalui undang-undang alat tukar (Legal Tender Law). Meskipun pada dasarnya tidak akan ada seorang pun yang menyetujuinya – karena itu harus dipaksakan melalui undang-undang negara - pajak ditarik atas nama warga negara. Sementara pajak itu sendiri semakin hari semakin diperbesar dan diperluas cakupannya. Pada mulanya negara menarik pajak kepada warganya secara terbatas, atas dasar pemilikan aset (pajak bumi dan bangunan), kemudian atas dasar hasil tetesan keringat (pajak pendapatan), kemudian atas apa saja yang ditransaksikan (pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, pajak perjalanan, pajak hiburan, retribusi, cukai, pajak lingkungan hidup, dan seterusnya). Bahkan uang kertas itu sendiri adalah sebentuk pajak. Slogan ’no taxation without representation’ menggambarkan dengan jelas hubungan antara demokrasi modern dan pengabsahan pajak dalam sistem ini. Dalam kenyataannya tidak seorang pun dapat mewakili kepentingan orang lain. Maka slogan yang lebih tepat dalam sistem demokrasi seharusnya adalah ’no representataion only taxation.’ Bentuk demokrasi, dalam arti yang sebenarnya yang sesuai dengan makna kata demos dan kratos (kekuasaan oleh rakyat), hanyalah yang berlaku di zaman Yunani kuno dulu, yang berada dalam konteks tertentu: negara kota dengan jumlah penduduk terbatas. Dalam demokrasi asli ini semua penduduk kota terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Di sini tidak dikenal istilah perwakilan. Dalam demokrasi modern para ’wakil rakyat’ menghindari bertanggungjawab (accountable) atas segala keputusan politiknya. Dia selalu mangatakan setiap keputusan yang diambilnya sebagai ’atas nama rakyat’, sebagai cara untuk menghindari tanggung jawabnya sendiri. Dalam masyarakat Islami diakui keharusan adanya kepemimpinan tetapi tidak membuat mereka (para pemimpin) berpretensi mewakili kehendak masyarakat. Mereka sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan keputusannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah bukan soal apakah para pemimpin ini seorang ’politisi yang baik atau buruk’ - seperti klaim para penganjur demokrasi Islam yang hendak menghasilkan politisi yang baik - tetapi bahwa mereka bertanggung jawab atas kehendak mereka sendiri. Dengan kata lain, suatu keputusan seperti pemajakan kepada warga negara tidak dapat diklaim sebagai sebuah keputusan sukarela seseorang (warga negara) yang ditimpakan kepada dirinya sendiri. Karenanya pemajakan adalah sebuah tindak penindasan kepada warga masyarakat. Bahkan, Proudhon, seorang sosialis sekuler saja mengatakan ’tak seorangpun boleh dibebani dengan sesuatu yang tidak dibelinya’.
Dalam Islam satu-satunya bentuk pajak personal yang dibolehkan adalah zakat. Rasulallah shallalahu'alayhiwasallam menyatakan ’Tiada hak atas harta seseorang kecuali dari zakatnya.’ (Sebagaimana disampaikan oleh Imam al Mawardi, Al Ahkam as -Sultaniyyah, 168).
Dalam al-Qur’an, Surat An Nisa 29, Allah SWT juga menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk ’jangan memakan harta saudara secara batil, kecuali melalui perdagangan sukarela’. Kuncinya adalah, dalam Daulah Islam, harta dan kemakmuran tidak dibenarkan menumpuk di tangan segelintir orang, melainkan niscaya harus bergerak dan merata. Pajak
hanya dibutuhkan demi keberlangsungan sebuah struktur negara untuk tujuannya sendiri. Negara fiskal, memajaki rakyat karena kepentingan untuk mempertahankan dirinya sendiri (membiayai birokrasinya), serta melunasi utang kepada para kapitalis yang menyokongnya, yang dikemas, terutama, sebagai Utang Nasional. Negara fiskal, melalui instrumen demokrasinya, adalah sebuah sistem penindasan yang sangat absurd: warga negara diminta memilih orang-orang yang kemudian membangun sebuah struktur birokrasi yang melestarikan penindasan itu sendiri. Negara fiskal dijalankan sepenuhnya dengan merampas kebebasan individu warga, yang berpuncak pada perampasan kebebasan bertransaksi dan atas pemilikan harta pribadi (melalui pemaksaan uang kertas dan pemajakan berlapis yang telah tersebut di atas). Demokrasi versus Nomokrasi Pengorganisasian masyarakat Islam dilaksanakan dalam suatu tatanan masyarakat kesejahteraan yang dijalankan oleh suatu Daulah, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariah. Kata Daulah (Arab: Dawla) memiliki akar kata dal-alif-lam dan memiliki arti ’merubah setiap saat, mengambil giliran, menggantikan dan memutar’. Kata ini juga bermakna ’memenangkan dan mengungguli’; juga memiliki arti ’menukar, dan meneruskan’. Dari sini dijelaskan pengertiannya yang lebih luas bahwa tatanan politik Islam harus didasarkan kepada pergerakan dan pemerataan kekayaan. Tiga kekuatan yang melekat di dalamnya yang akan menggerakkan kekayaan ini adalah: pasar dan perdagangan, zakat, dan, sebagai instrumen pemerataan terakhir, melalui jalan pembagian harta pampasan perang (ghanam). Tatanan politik Islam dapat dikenali sebagai Nomokrasi: bermakna ’hukum yang berkuasa’ (rule of law). Berbeda dari demokrasi yang mengenal tiga pilar sebagaimana disebut di atas nomokrasi hanya mengenal dua pilar: eksekutif dan yudikatif. Dalam tata pemerintahan Islam tidak dikenal lembaga legislatif. Dengan kata lain, berbeda dari negara demokrasi yang mengatur kehidupan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh manusia (legislatif), dan karena itu kekuasaan (sovereignty) ada di tangan beberapa orang (yang disebut sebagai Parlemen itu), nomokrasi Islam mengatur kehidupan berdasarkan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariah. Konsekuensi pertama dari tata pemerintahan yang berbeda ini adalah ada atau tidaknya ’kelas politisi’. Dalam demokrasi, dengan sendirinya, diciptakan kelas politisi, yang mengklaim diri mereka sebagai mewakili warga negara lainnya, tetapi dalam kenyataannya hanya bertindak untuk menjaga kepentingan tertentu yang diabdinya. Paling jauh mereka mewakili kepentingan pribadi mereka. Dalam nomokrasi Islam tidak dimungkinkan terciptanya ’kelas politisi’, apalagi ’kelas kapitalis’, karena dua alasan. Pertama, Islam tidak mengenal konsep perwakilan politik sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua, karena riba dilarang dalam Islam, mekanisme utama terbangunnya kapitalisme tidak dimungkinkan. Untuk mempertegasnya, sekali lagi, tata pemerintahan Islam tidak dijalankan atas dasar kekuasaan pada manusia (konstitusi, Parlemen) melainkan atas dasar ketentuan hukum (rule of law, syariah). Hukum buatan manusia bukanlah hukum yang sebenarnya yang bertujuan menciptakan keadilan, melainkan cerminan kepentingan-kepentingan mereka yang menyusunnya. Dalam nomokrasi, kalaupun ada semacam Parlemen maka perannya bukanlah membuat dan menetapkan undang-undang, tetapi merupakan lembaga konsultatif, yang dikenal sebagai shura. Hukum syariah juga bukan ’milik’ eksekutif, karena ia bersifat abadi. Para fuqaha yang mengendalikan cabang eksekutif semata-mata hanya menafsirkan syariah berdasarkan ketentuan fikih. Kita akan kembali membahas soal ini nanti, dan menunjukkan kekeliruan para pembaru Islam, yang mengajukan suatu konsepsi yang disebut sebagai ’sistem hukum modern berdasarkan syariah’. Pembentukan otoritas dalam nomokrasi Islam, yang sekaligus menjadi sumber legitimasinya, tidak dilakukan dengan cara ’pemilihan umum’
sebagaimana dalam sistem demokrasi, melainkan melalui pengakuan langsung atas otoritas sang pemimpin (baiat). Pengakuan dan pembentukan otoritas (amr), dalam Islam, wajib hukumnya. Al Mawardi dalam bukunya, Al Ahkam as-Sultaniyyah mengatakan ’Kepemimpinan ditetapkan untuk melanjutkan kerasulan sebagai cara untuk menjaga dien dan mengelola urusan dunia’. Ibn Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah, juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan ’otoritas untuk dapat melakukannya [memenuhi ketetapan syariah dan urusan dunia] dipegang oleh wakil hukum agama, yakni Rasul; dan kemudian pihak yang meneruskannya, para khalifah’. Dan otoritas yang terbentuk ini, seperti telah disinggung di atas, tidak mewakili kehendak kolektif rakyat – yang bisa benar atau salah - tetapi mewakili kehendak Allah, yang tidak mungkin salah. Satu-satunya standar untuk mengevaluasi otoritas bersangkutan adalah apakah ia accountable atau tidak terhadap ketetapan syariah. Dengan kata lain, sang pemimpin, harus tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi yang bukan datang dari manusia lain (yang diklaim sebagai ’rakyat’ [Konstitusi] dalam sistem demokrasi), tapi dari Allah. Di sini fungsi sebenarnya para fuqaha, sebagai kekuatan pengendali para pemegang otoritas, bukan seperti yang terjadi di zaman kini ketika para ulama justru mengambilalih kepemimpinan umat. Akibatnya, terbentuklah semacam ’kerahiban’ di satu sisi, dan kevakuman kepemimpinan politik umat di lain sisi. Dalam buku-buku teks ilmu politik pandangan semacam ini, tentu saja, tidak pernah dituliskan. Sebab teori politik modern didasarkan kepada keyakinan bahwa ’kekuasaan’ ada di tangan ’rakyat’ dan di luar itu diberi arti sebagai tirani. Dalam Islam otoritas tertinggi dan valid tiada lain, tentu saja, adalah yang ada pada Allah sendiri. Inilah nomokrasi, yang secara pejoratif, acap dilabelisasi sebagai teo-krasi. Nomokrasi merupakan tatanan masyarakat yang berdasarkan pada fitrah. Sedangkan demokrasi, atau tepatnya sistem negara struktural, adalah tatanan masyarakat yang dikendalikan oleh sebuah mesin kekuasaan, sistem yang dirancang atas dasar rasionalisme Barat. Tujuan negara struktural adalah untuk mengendalikan dan menindas hak-hak pribadi warga negaranya sendiri. Dalam konteks ini dengan mudah dapat ditunjukkan inkonsistensi ’teori politik Islam’ yang mengajarkan tentang ’demokrasi Islam’. Seorang pemimpin yang menetapkan bahwa ’riba itu haram’ berarti ia bertindak ’mewakili’ Allah dengan menjalankan syariah. Ia menjadi seorang penguasa yang accountable. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Seandainya mayoritas, kehendak kolektif publik, mengatakan bahwa ’riba itu halal’ dan penguasa mengikutinya dan memutuskan bahwa riba itu halal’, ia telah bertindak demokratis. Tapi, keputusan ini tidak lantas menafikan ketetapan syariah, bahwa ’riba itu haram’. Hal ini hanya membuktikan bahwa ’perwakilan rakyat’, bagaimana pun, tidak akan dapat melangkahi otoritas Allah. Daulah Islam, berbeda dari negara fiskal, tidak menarik pajak dari warganya. Satusatunya ’pajak’ yang ditariknya, secara terbatas kepada orang kaya saja dan dalam proporsi yang sangat kecil (tergantung komoditas yang terkena ketentuan), adalah zakat. Zakat, tidak seperti pajak, tidak sedikitpun yang dibolehkan untuk dipakai membiayai keperluan pemerintahan, melainkan sepenuhnya harus didistribusikan kepada anggota masyarakat yang berhak. Pembagian zakat harus dilaksanakan dalam waktu sangat segera dan karenanya tidak dimungkinkan terjadinya penimbunan (yang dalam konteks sekarang berarti berada dalam sistem perbankan). Pendapat sejumlah orang yang mengatakan bahwa pajak adalah ’zakat modern’ sungguh keblinger. Zakat bukan (sumber) pendapatan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari kewajiban pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Sangat penting bagi kita untuk memahami makna istilah ’negara’ ini secara tepat. Kita harus menemukan padanan yang paling sesuai dalam hukum Islam untuk suatu pengertian yang mengacu kepada suatu fungsi otoritas. Istilah yang tepat untuk itu hanyalah ’pemerintahan’ (government) bukan ’negara’ (state) yang secara lebih tepat berarti ’negara fiskal’ (fiscal state) sebagaimana telah diuraikan di atas. Negara fiskal adalah konsepsi negara kapitalis yang asing bagi Islam. Dengan sangat mudah dapat dibuktikan, di dalam mesin kekuasaan negara fiskal – negara-negara republik dan demokratis atau monarki parlementer atau negara sosialis - sebagian besar pajak yang dikumpulkan negara dari rakyatnya berasal dari atau kembali kepada (sistem) perbankan. Dalam kapitalisme lanjut di zaman modern kini negara-bangsa justru kembali menjadi tidak relevan. Kedaulatan politik pada tingkat pemerintahan nasional telah hilang karena telah dipisahkan dari motor sumber kekuasaan itu, yakni uang. Rezim pemerintahan sah yang dibentuk melalui prosedur demokratis (Pemilihan Umum) tidak lagi memiliki kewenangan, karena telah diambilalih oleh ’Kekuatan Uang’ internasional. Prosedur pemilu demokratis itu sendiri telah sepenuhnya menjadi sekadar formula aritmatik yang berfungsi sebagi mesin politik yang menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas buruk yang sebelumnya – melalui mekanisme partai politik - telah ditapis oleh kekuatan uang. Siapapun yang mampu mengumpulkan angka (suara) terbanyak, yang dapat diperoleh dengan kekuatan uang (tanpa harus berarti membeli suara), dia yang akan memimpin. George Bernard Shaw mendefinisikan demokrasi dengan sangat tepat sebagai ‘Siapapun yang dipilih oleh semua orang’ (Anybody chosen by every body). ’Semua orang’ yang memilih itu pun, semakin hari semakin sedikit, karena tingkat partisipasi pemilih yang menyusut – di AS dan negara-negara Eropa Barat tinggal 40-60% dari penduduk yang berhak memilih. Semakin banyak orang yang berhak memilih menjadi Golongan Putih (Golput). Dan di antara mereka yang datang ke bilik pencoblosan pun teramat jarang memberikan dukungan mayoritas (bahkan pada batas bawah 50+1% sekalipun) kepada seseorang kandidat, yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik kepada para politisi yang semakin rendah. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Langsung Presiden di Indonesia, yang baru pertama kali dilakukan (2004) memang relatif tinggi, sekitar 92%. Tapi kasus ini tidak dapat menjadi ukuran karena pada dasarnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di zaman Orde Baru, adalah mobilisasi pemilih, bukan partisipasi sukarela. Selain, tentu saja, dalam kasus Pemilu Presiden 2004, lebih karena faktor antusiasme publik atas sistem pemilu baru yang berbeda dari sebelumnya. Indikasi yang lebih tepat adalah yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang menyusulnya kemudian, yang di Indonesia juga baru pertama kalinya dilakukan, sejak pertengahan 2005. Dalam waktu setahun di Indonesia telah berlangsung 205 kali Pilkada (Tingkat Kabupaten/Kota Madya). Tingkat rata-rata Golongan Putih mencapai angka 29,3%. Namun, bila dilihat per daerah, maka tingkat Golput banyak yang mencapai 30-40%. Pengamatan yang lebih jauh pada suara yang menentukan atas kemenangan para kandidat menunjukkan angka yang lebih rendah lagi. Hampir 70% (137 daerah) kemenangan Pilkada hanya mendapat dukungan suara di bawah 51%. Salah satu contoh rendahnya dukungan ini diperlihatkan, misalnya, pada pemenang pilkada di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, yang hanya meraih 24.115 suara atau hanya 15,7% dari total pemilih (Kompas, 20 Juni 2006). Angka penentu kemenangan pada kasus Pilkada Pematang Siantar di atas, yang cuma mencapai tak sampai 16%, jauh di bawah aturan minimal dukungan 25% sebagai pemenang menurut Undang-undang No 32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Jadi, sejak kelahirannya di Indonesia, demokrasi sebagai sebuah prosedur pun praktis telah mati.
Ada dua hal ekstrem yang menjamin kemenangan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah dilakukan di sekitar 220 daerah di Indonesia, yaitu: mereka yang punya banyak uang dan yang berani membuat janji muluk. Prof. Dr. Riyas Rasyid (Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah, Kompas, 1 Agustus 2006)
Lebih jauh, Pemilu sebagai perwujudan ’kebebasan memilih’ dan ’menghasilkan perwakilan’ dengan jelas adalah ilusi belaka. Para kandidat ’wakil rakyat’ telah ditentukan oleh partai politik. Jumlah kandidat presiden yang disodorkan kepada pemilih umumnya hanyalah dua orang, atau dalam kasus Indonesia (Pemilu 2004) adalah lima orang, sebelum tersaring menjadi dua untuk akhirnya dipilih salah satu di antaranya. Bahkan penentuan atas sistem demokrasi itu sendiri sebagai sebuah pilihan, pada awalnya di mana pun ia diterapkan, tidak pernah dilakukan melalui cara demokratis dengan ditanyakan kepada rakyat banyak. Demokrasi secara efektif telah semata-mata menjadi instrumen negara fiskal. Kebijakan pemerintahan demokrasi tak lebih dari menjalankan keputusan dan keinginan kekuatan kapitalis, lebih tepatnya para bankir internasional, belaka. Terlalu banyak bukti untuk dikemukakan di sini tentang keputusan-keputusan politik, baik oleh Parlemen maupun Presiden terpilih dalam sistem demokrasi (mulai dari di Amerika, di negara-negara Eropa Barat, sampai di Indonesia), yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Jauh hari sejarahwan D.H Lawrence telah menyimpulkan perbedaan sistem baru (demokrasikonstitusional) yang menggantikan model monarki, bukanlah pada soal republik atau kerajaannya, tapi soal siapa yang dapat menguasainya. Kesimpulan Lawrence adalah ’jika seseorang memiliki kemampuan menghasilkan uang, ia bisa pada akhirnya memerintah republik.’ Baginya negara modern tak lebih dari sebuah ’negara komersial’. Dalam konteks ini ada perlunya kita mengingat kembali peringatan dini yang diberikan oleh Plato tentang kaitan antara suatu sistem politik dengan nafs manusia. Dalam pandangan Yunani awal ini dekadensi manusia ditunjukkan pada perubahan wataknya yang semakin hari semakin rendah: dari kecintaan pada pencarian kebenaran (pada diri para filosof), turun kepada kecintaan kepada status (para kesatria), kemudian melorot pada kecintaan akan harta (para plutokrat), dan terakhir kecintaan pada segala keinginan syahwatinya (para demokrat). Plato, dalam buku terkenalnya, Republic, telah memperingatkan kita bahwa beragam watak manusia ini akan tercerminkan di dalam sistem sosial-politik yang menjadi pilihan. Dalam hal ini, menurut Plato, sistem politik demokrasi – dalam versi modernnya sebagai penggerak bentuk negara fiskal yang telah disebut di atas – akan menunjukkan watak manusia materialistik-hedonis tersebut. Demokrasi adalah sistem politik buruk bagi manusia berwatak buruk. Sosok manusia modern yang kita lihat hari ini, dengan mengacu pada pandangan ini, adalah sosok manusia berwatak terendah, materialistik dan hedonistik, yang diakomodasikan dengan nyaman dalam kapitalisme modern. Dalam konteks Islam sumber terbaik umat manusia, tiada lain, adalah mereka yang hidup di masa awal Islam yang oleh Rasulallah shallalahu'alayhiwasallam dijelaskan sebagai ’tiga generasi pertama’, yakni generasi Sahabat, Tabi’un (Pengikut Sahabat), dan Tabi’utTabi’un (Para Pengikut-Pengikut-Sahabat). Secara umum mereka dikenal sebagai Penduduk Madinah (Ahlul Madinah), dan perilakunya disebutkan sebagai ’Amal Madinah. Di sinilah, dari sisi yang berbeda, kita dapat melihat perbedaan kontras antara cara hidup Islami dan cara
hidup modern. Kehidupan modern mengandaikan adanya ’kemajuan’, progress, menuruti kriteria dan ukuran-ukuran kapitalisme yang bertolak belakang dengan Islam, yang mengukur kualitas manusia berdasarkan tradisi. Dengan kriteria tradisi ini, serupa dengan kriteria Platonik yang barusan disebut di atas, manusia modern adalah manusia yang terus mengalami dekadensi. Ekonomi versus Muamalat Konsep kunci dalam perekonomian Islam (pengertian yang tepat adalah muamalat, dan bukan ’ekonomi Islam’!) adalah pelarangan riba dan pajak. Hal ini secara fundamental memisahkan Islam dari kapitalisme. Pelarangan riba mengenyahkan kemungkinan terakumulasinya kapital yang bermula dari (penciptaan) kredit oleh bank yang sangat menguntungkan perbankan. Bagi perbankan, penciptaan kredit, adalah menciptakan uang dari kehampaan. Pelarangan riba juga mencegah terakumulasinya kekuasaan melalui (muslihat) konsep pemilikan mayoritas. Konsep struktur pemilikan kapitalistik (atas dasar mayoritas saham) bukan saja bertentangan dengan hukum kontrak dalam Islam (syirkat) tetapi juga, de facto, merupakan bentuk perampasan atas hak milik pribadi orang lain (pemegang saham minoritas). Dalam muamalat juga tidak dikenal istilah ’investor tidur’. Kemungkinan terbentuknya sebuah kemitraan investasi, dalam Islam, hanyalah melalui qirad (disebut juga sebagai mudharabah), sedangkan dalam kontrak syirkat mensyaratkan keterlibatan kedua belah pihak secara adil. Selanjutnya muamalat bila dijalankan dengan benar akan dengan sendirinya menghilangkan apa yang dalam sistem kapitalis dikenal sebagai ’kelas pekerja’ (working class). Muamalat menghilangkan kemungkinan timbulnya persoalan yang hari ini disebut sebagai ’pengangguran massal’. Sebab model hubungan ’buruh-majikan’ dalam pabrikpabrik yang inheren dalam sistem kapitalis digantikan dengan model hubungan ’masterapprantice’ (mu’allim-mubtadi’) dalam gilda-gilda (sinf). Gilda merupakan satuan usaha yang cocok dengan bentuk kontrak syirkat, mengikuti kaidah muamalat. Selain itu, para anggota gilda mengembangkan etika futuwwa yang memberikan penghargaan kepada mereka yang murah hati, mau berkorban, disiplin, dan patuh kepada senior dan sederhana. Mengembalikan gilda dalam tatanan masyarakat hari ini bukanlah sebuah romantisme pada kejayaan model satuan-satuan usaha otonom pada abad pertengahan. Sebab, bahkan para kapitalis modern sekarang pun, telah membuktikan bahwa struktur ’self-managed team’ yang menyerupai gilda-gilda terbukti paling efisien dalam proses produksi. Dalam konteks Islam, kontrak-kontrak bisnis yang benar (syirkat), dengan sendirinya akan beroperasi dalam bentuk gilda-gilda atau, bila bentuknya kemitraan investasi, akan beroperasi sebagai qirad. Yang terakhir ini akan mengembalikan berjalannya perdagangan yang sebenarnya, melalui kafilahkafilah pedagang (karavan), dan bukan sekadar ’konvoi distributor’. Muamalat merupakan penegasan dan perlindungan pada perdagangan. Allah menegaskan dalam al-Quran, Surat Al Baqarah ayat 275, bahwa ’perdagangan dihalalkan dan riba diharamkan’. Muamalat memastikan persamaan hak bagi semua pemain di pasar, bukan saja terhadap akses, melainkan juga atas prasarana dasar perdagangan. Konsep dasar muamalat dalam menjamin berjalannya perdagangan Islami (adalah mustahil sesuatu yang dihalalkan tidak dapat dijalankan) adalah pendirian pasar-pasar terbuka. Ini berarti bahwa model perdagangan Islam, sekali lagi untuk memperlihatkan kontrasnya dengan kapitalisme, sama sekali berbeda dari pasar yang umum kita lihat hari ini. Apa yang dalam kapitalisme disebut sebagai perdagangan, dalam bentuk mal-mal dan pasar-pasar swalayan (mini, super, sampai hyper-market), sama sekali bukan perdagangan dalam pengertian muamalat. Dalam perspektif muamalat kita dapat menyebut sistem ini
sebagai distribusi monopolistik. Perhatikan saja sekeliling kita. Warung-warung dan tokotoko kelontong setiap hari semakin berkurang, digantikan hanya oleh dua jaringan minimarket, Alfamart dan Indomart, yang semakin hari semakin merajalela sampai ke kampungkampung penduduk. Sementara pasar-pasar swalayan lain, yang berskala menengah, juga semakin berkurang digantikan oleh sejumlah kecil hyper market berskala besar. Perbedaan mendasar antara ’distribusi’ dan perdagangan adalah ada atau tidaknya prasarana perdagangan umum dan terbuka yang dapat diakses kapan pun oleh siapa pun yang hendak berdagang dengan posisi setara. Pasar, dalam ajaran Islam, selain terbuka bagi setiap orang, tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Rasulallah shallalahu'alayhiwasallam menyatakan bahwa ’Sunnah-ku di pasar sama dengan Sunnah-ku di masjid’. Maka, bahkan mendirikan bangunan permanen di pasar, yang mengakibatkan tertutupnya akses bagi umum, juga tidak dibenarkan apalagi menguasainya. Para pedagang Muslim sejati, sepanjang sejarah Islam, selalu bergerak bebas, sendiri-sendiri maupun dalam kafilah-kafilah dagang (Karavan), dari satu pasar terbuka ke pasar terbuka lainnya.
Dalam pengalaman sejarah Islam pasar-pasar selalu bergerak yang dicerminkan dari nama-namanya: suq al-ahad di Damaskus, suq al-thalatha di Baghdad, suq al-arba’a di Maswil, suq al-khamis di Fez dan Marakesh, dan sebagainya Chalmeta, 1976.
Pasar-pasar ini tidak ada yang permanen. Hanya untuk keperluan pengamanan barangbarang berharga bangunan permanen di bangun sebatas sebagai gudang-gudang penyimpanan, sebagai fasilitas umum. Pasar pertama di Madinah yang dibangun oleh Rasulallah shallalahu'alayhiwasallam, baqi’ al-Zubayr, pun sepenuhnya merupakan lapangan terbuka. Terkait dengan keberadaan pasar-pasar terbuka ini adalah institusi wakaf, yang kemungkinan bentuknya tentu saja jauh lebih luas dari sekadar pasar, yang juga menjadi elemen penting kehidupan gilda-gilda. Di Indonesia kita tinggal merasakan sisa-sisa beroperasinya pasar-pasar Islami tersebut. Di Jawa Tengah masih dikenal nama-nama lima hari pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, yang dulunya menandakan dibukanya pasar-pasar yang ’bergerak’ dari satu kota ke kota lain, secara bergiliran menurut hari-hari pasaran yang ditentukan. Di wilayah DKI Jakarta dahulu beroperasi sejumlah pasar yang dinamai berdasarkan hari-hari dalam sepekan: Pasar Senin, Pasar Rebo (Rabu), Pasar Jum’at, dan Pasar Minggu, yang kini tinggal nama belaka. Kalau pun masih ada yang berfungsi sebagai pasar, seperti Pasar Senen, ia telah berubah menjadi kumpulan mal dan pasar swalayan. Pengenaan segala bentuk retribusi dan pajak di pasar juga haram hukumnya, dengan jaminan oleh pemerintah (bukan justru memajaki para pedagang, sebagaimana dilakukan oleh negara fiskal). Di sini, sekali lagi, kita melihat bahwa pemerintahan negara kapitalis yang memajaki rakyatnya sendiri adalah sebuah otoritas yang mengingkari fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Apalagi, akhirnya hanya sedikit saja pajak itu yang dikembalikan kepada rakyat, karena sebagian besar diserahkan sepenuhnya kepada rentenir sebagai cicilan utang. Muamalat, dengan gilda-gilda dan karavan, melalui kontrak-kontrak syirkat dan qirad, serta penyediaan pasar-pasar terbuka dan wakaf, menempatkan kembali pribadi-pribadi
sebagai manusia bermartabat. Manusia tidak lagi diposisikan sekadar sebagai konsumen yang terus-menerus dieksploitasi untuk menyerap semua produk yang dihasilkan oleh industri. Pada saat yang sama, dalam posisi berbeda secara diametral dengan kapitalisme, muamalat membuktikan bahwa kapitalisme telah menempatkan manusia ke dalam posisi terendah dalam kehidupan ekonomi: sebagai buruh. Dan, posisi terendah ini, dalam pengertian ia juga merupakan bentuk kehidupan ekonomi yang paling tidak efisien. Kapitalisme, dalam prakteknya, telah menciptakan dan melestarikan suatu sistem yang tidak berbeda halnya dengan sistem perbudakan, entah disebut konsumen, buruh, atau pembayar pajak, atau debitur. Islam, dalam koridor syariah, membuka pintu kepada kebebasan individu yang sejatinya. IMPLIKASI REFORMASI ISLAM Merujuk pada perbedaan dua cara dan tatanan kehidupan di atas – Islam dan kapitalisme – jelas terlihat keduanya tidak dapat dikompromikan. Keduanya merupakan dua model kehidupan yang sama sekali berbeda. Maka, dapat dikatakan secara ringkas, modernisasi Islam sebagaimana telah berlangsung selama lebih dari seabad terakhir ini berarti menempatkan Islam (syariah) di bawah kapitalisme. Reformasi menjadikan Islam sebagai sesuatu yang dapat disebut sebagai ’Kapitalisme Islam’ yang tentu saja menjadi sebuah absurditas, sama absurdnya dengan mengatakan ’Wiski Islam’ atau ’Lotere Islam’. Secara skematis perbedaan dua cara hidup di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Skema 1. Perbandingan Dua Cara Hidup Cara Hidup
Modern
Islami
Fondasi Dasar
Humanisme dan Materialisme
Tauhid
Pengorganisasian Sosial
Negara Fiskal:
Nomokrasi:
Konstitusionalisme dan Pajak
Syariah dan Daulah
Instrumen
Riba:
Muamalat dan Ibadah:
Sumber Legitimasi Teknik Praktek
Akumulasi Kekayaan
Pemerataan Kekayaan
Uang Kertas
Perdagangan (syirkat dan qirad)
Perbankan
Zakat, Sedekah, Wakaf
Demokrasi: Pemilihan Umum dalam Kapitalisme
Syariah: Baiat Islam
Menurut Sidi Umar Vadillo (2003) keseluruhan proses reformasi atau pembaruan Islam di atas memang tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui tiga tahapan yang berbeda. Rantang waktu yang telah ditempuhnya pun cukup panjang, sejak akhir abad ke-19, sampai awal abad ke-21 ini. Ketiga tahap ini memiliki tokoh pemikir dan penggerak yang berbeda-
beda, tetapi merupakan rangkaian pemahaman, ideologi, dan ajaran yang sama, yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses modernisasi Islam ini dimulai pada tingkat gagasan di Mesir sejak akhir abad ke-19. Modernisme Islam awal ini berlanjut di dataran politik dengan mengentalnya gagasan ’negara Islam’, kemudian terus berlangsung sampai di awal abad ke-21 ini, dengan islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khususnya ekonomi. Melalui rangkaian proses pembaruan inilah Islam telah diasimilasikan ke dalam tata kehidupan kapitalistik. Ketiga tahapan ini disebut oleh Sidi Umar sebagai: 1. Tahapan Humanistik 2. Tahapan Utilitarian 3. Tahapan Asimilasi Tahap humanistik dicirikan oleh orientasi awal gerakan pembaruan ini yang mengarah pada pendefinisian sistem nilai yang baru di dalam Islam agar sesuai dengan ‘masyarakat modern yang ilmiah’. Gagasan awal pembaruan Islam ini, menurut Sidi Umar, bermuara pada pengenalan fokus baru etika humanisme, yang kental dengan ide-ide tentang ‘persaudaraan antarmanusia’ dan ‘universalitas agama-agama’, dan tidak lagi berfokus pada kaum Muslim saja. Pelopor pembaruan dalam tahap ini terutama diwakili oleh tiga sosok: Jamaluddin Al ‘Afgani’, Muhammad Abduh, dan murid utamanya, Rashid Rida. Mereka mengumandangkan ‘ijtihad’ dan mengecam ’taqlid’ sebagai ’imitasi buta’ dan sumber kemandekan. Namun, sebagaimana akan diperlihatkan nanti, seruan ’ijtihad’ adalah kamuflase untuk menolak fikih tradisional demi melonggarkan kemungkinan berinovasi. Tahap awal utilitarian ini kemudian diikuti dengan Tahap Utilitarian yang direpresentasikan oleh kehadiran Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh tokoh utamanya, Hasan al-Bana, di Mesir. Paralel dengan ini adalah gerakan serupanya yang berlangsung di India, dengan pelopornya, Abu’l-A’la-Maududi, melalui Jama’at i-Islami-nya. Tahap ini dicirikan oleh adanya kesadaran untuk bertindak secara praktis dan menempuh cara-cara yang dapat dilakukan dalam konteks sosial-politik modern. Ciri lain dari tahap ini dapat dilihat pada gagasan ideal para pembaru yang bermuara pada pengambilalihan kekuasaan politik melalui cita-cita pendirian ‘Negara Islam’ melalui jalan ’Demokrasi Islam’. Mereka merumuskan Demokrasi Islam ini berdasarkan prinsip konsultasi (shura). Dalam masa menanti peralihan kekuasaaan ini para pengikut mereka kemudian mengembangkan strategi dakwah yang dikenal dengan sebutan Tarbiyah. Tahap paling lanjut, Tahap Asimilasi, dicirikan oleh sangat mencairnya nilai-nilai Islam secara cepat. Tujuannya semata-mata demi pendekatan pragmatis yang meleburkan aspirasi sosial dan politik masyarakat dengan lingkungan non-Islam yang dominan. Semua ini dengan harapan, pada akhirnya, dicapai suatu kemenangan dengan dilunakkannya tujuan akhir yang dicita-citakannya sendiri. Pragmatisme adalah sikap dasar asimilasi. Simbol dan produk asimilasi pragmatis ini adalah gerakan islamisasi. Para penggeraknya terutama, meski tidak terbatas pada, para intelektual Muslim yang kini banyak dikenal sebagai ’ekonom Islam’, serta sejumlah ’ulama’ yang mendukung mereka. Di antara tokohnya antara lain adalah Khursid Akhmad dan Taqi Usmani (keduanya ekonom dari Pakistan), sedangkan ulamanya adalah Syekh Yusuf Qardawi. Di tangan mereka prinsip-prinsip Islam diadaptasikan ke dalam pranata sosial, ekonomi, dan politik yang asing sama sekali dari praktek dan perilaku historis Islam. Hal ini telah mengakibatkan ditundukkannya Islam kepada kapitalisme. Secara lebih spesifik Sidi Umar mengatakan asimilasi adalah ’upaya [kaum] kapitalis
untuk membawa Islam ke dalam pandangan dunia (world view) mereka,’ yang dengan jelas dapat dilihat khususnya pada proses islamisasi. Dua pintu pertamanya adalah politik (negara) Islam dan bank Islam. Kata ‘Islam’ dipakai sekadar menjadi ’siasat pemasaran’ yang ditempelkan di belakang berbagai pranata kapitalistik tersebut: partai Islam, negara Islam, parlemen Islam, demokrasi Islam, bank Islam, pasar saham Islam, kartu kredit Islam, reksadana Islam, MLM (Multi Level Marketing) Islam, dan seterusnya. Sementara para aktivis Muslim dengan gagah, tetapi naif, selama tiga dekade terakhir ini melakukan islamisasi mereka tidak melihat motif freemasonik (humanisme dan konstitusionalisme yang diabdikan kepada kapitalisme) di baliknya: keberlangsungan sistem kehidupan yang tidak adil berdasarkan riba, yang kini telah menggurita sebagai kapitalisme global. Sejak awal kelahirannya pada abad ke-16 kapitalisme memang terhambat oleh doktrin agama, semua agama, yang memang melarang riba. Bahkan sejak zaman Yunani Kuno dahulu pun riba merupakan kegiatan yang bukan saja tercela dan dilarang dipraktekkan dalam masyarakat, tapi juga dipandang sebagai perbuatan yang berlawanan dengan alam. Karena tidak mungkin untuk sama sekali menghapuskan agama-agama, maka bagi kapitalisme, doktrin agamanya yang harus ditundukan, diperbarui. Tujuannya yang pertama dan yang utama adalah demi membenarkan riba. Dalam dua ratus tahun pertama reformasi dilakukan pada doktrin katolisisme, yang menghasilkan agama baru protestanisme, yang membolehkan riba dan mendukung kapitalisme. Dalam seratus tahun terakhir, sejak awal abad ke 20-an, giliran Islam-lah yang menjadi target untuk direformasi. Modernisme Islam adalah Protestanisme dalam Islam. Dua format besar reformasi agama adalah sebagai berikut:
Pertama, atas nama pluralisme dan kebebasan beragama, reformasi bertujuan untuk menghalalkan riba sebagai bagian dari cara hidup modern. Kedua, atas nama demokrasi-konstitusional, reformasi bertujuan untuk menyeragamkan sistem politik yang menjamin kebebasan finansial (ribawi) ke dalam struktur politik modern (negara fiskal). Struktur negara ini selanjutnya akan melestarikan sistem ribawi tersebut. Tidaklah menjadi soal bahwa hal itu disebut sebagai ’Ekonomi Islam’ dan ’Demokrasi Islam’!
Kini kita menyaksikan kapitalisme, diislamisai atau tidak, yang telah sampai pada tahap puncaknya. Ketika tujuan mereka – yang selalu mereka kumandangkan sebagai ’biarkan pasar bekerja sendiri’ - telah sepenuhnya mereka kuasai, terlihat karakter sejatinya sebagai sistem yang merampas kebebasan itu sendiri. Dengan mengatasnamakan doktrin ’antifundamentalisme’ kapitalisme lanjut hari-hari ini hadir di tengah kita sebagai sebuah kekuatan otoriter yang sepenuhnya bekerja tanpa halangan, tanpa dapat dikendalikan lagi secara politik. Walaupun, sebagai sebuah paradoks, mereka menyebutkan mesin politik demokrasi yang menopangnya sebagai puncak kebebasan. Giorgio Agamben (2003), seorang filosof dari Italia, dalam buku terbarunya State of Exception, dengan jernih menunjukkan bahwa demokrasi dan totalitarianisme memiliki ’kekompakan terdalam’ (innermost solidarity). Keduanya setali tiga uang. Demokrasi adalah otoritarianisme in action. Kembali kepada isu pokok kita, yakni dua serangkai riba dan pajak, yang mendasari beroperasinya negara fiskal ini. Keduanya merupakan bentuk-bentuk penindasan atas kebebasan individu yang dilarang dalam Islam. Keduanya merupakan ketidakadilan yang memastikan penguasaan segelintir orang atas kebanyakan orang lainnya. Atas dasar keduanya negara fiskal sepenuhnya bekerja mengendalikan kehidupan setiap individu. Dalam sistem yang mengklaim paling liberal ini toleransi pada apa pun, termasuk terhadap otoritas Tuhan, dibolehkan, tapi tidak dalam dua hal tersebut: riba dan pajak. Seseorang boleh untuk tidak bertuhan atau berpindah-pindah keyakinan sesukanya, tapi menolak membayar pajak dan riba saat berutang di bank? Penjara adalah ganjarannya.Bekerjanya negara fiskal berimplikasi
praktis pada terampasnya kebebasan paling hakiki hak-hak individu warga negara: kebebasan bergerak, bertransaksi dan memiliki harta pribadi. ISLAM SATU-SATUNYA SOLUSI Penindasan semacam itu adalah terlarang dalam syariah. Sistem Islam akan dengan secara kilat mengharuskan dikembalikannya kebebasan fundamental milik masyarakat untuk bertransaksi sesamanya. Hal ini bermula dari kebebasan untuk memilih alat tukarnya sendiri dan kebebasan dari keharusan membayar ongkos-ongkos yang tidak ada relevansinya dengan transaksi tersebut. Pada saat yang bersamaan hal ini akan mengharuskan direformasinya hukum alat tukar (the law of legal tender), serta memperlihatkan tidak dibutuhkannya uang kertas dan operasi perbankan. Pada gilirannya, di bawah ketentuan-ketentuan syariah, dengan kembalinya muamalat, tiap-tiap individu memperoleh kembali kemerdekaan sejatinya dari intrusi-hampir-total dari mesin politik negara. Islam dapat digambarkan dengan tepat, meminjam ungkapan Sidi Umar Vadillo (2003), sebagai ’pemerintahan tanpa negara, dan perdagangan tanpa riba’. Satu-satunya alternatif yang tersedia bagi kapitalisme adalah Islam. Simbol utama dari kapitalisme, sebagaimana akan diulas dengan rinci nanti, adalah alat pembayaran mereka, uang kertas dengan mesin perbankannya. Ini adalah secarik kertas tanpa harga kecuali nilai legal dari angka nominal di atasnya yang dipaksakan oleh negara kepada warganya melalui ketetapan hukum. Dalam Islam kebebasan sah yang sejati direpresentasikan dalam kebebasan bagi setiap orang untuk memilih sendiri alat pembayaran di atas. Sejarah panjang umat manusia menunjukkan, ketika kebebasan memilih itu tersedia, hampir semua orang memilih emas dan perak sebagai alat pembayaran. Dalam Islam keduanya kita kenal sebagai Dinar dan Dirham. Dinar dan Dirham telah ditetapkan aturanaturannya di dalam syariah walaupun pemakaiannya tidak pernah dipaksakan.
Koin Dinar Emas dan Dirham Perak Kini telah kembali dicetak di Indonesia, selain di sejumlah wilayah lain di dunia, sejak tahun 2000. Dinar Emas ini untuk pertama kalinya dicetak di zaman mutakhir ini di Granada, Spanyol, 1992.
Kembalinya Dinar dan Dirham bagi umat Islam telah mengawali berakhirnya kapitalisme. Sepanjang uang kertas masih terus bercokol di dalam masyarakat, dengan pengabsahan dalam sistem negara fiskal, kaum Muslimin akan terus berada dalam perbudakan oleh sistem ribawi. Isu Dinar dan Dirham menunjukkan perbedaan kontras antara penerapan syariah dan tesis memperbudak dari modernisme Islam yang menolak Dinar dan Dirham, tapi
memastikan diterimanya perbankan (dengan label Islam). Bank Islam dan Dinar merupakan dua simbol dari dua cara hidup yang berbeda. Satu cara hidup yang asing dari umat Islam, kapitalisme, dan yang lain alat pembebasan umat dan alat untuk kembali menjadi bangsa yang satu dalam satu bendera. Islam tidak mengenal 40-50 mata uang kertas, sebanyak ’negeri Muslim’ yang menerbitkannya, tetapi hanya satu model: bimetalik Dinar dan Dirham. ***
Definisi “Negara” 24 Agustus 2010 oleh Sidi Umar Ibrahim Vadillo Pengantar Perampok jalanan melompat dari belakang pohon, dengan pedang di tangan, dan berhadapan dengan seorang pria berpakaian rapi. “Serahkan uang Anda,” teriak si perampok. Korban yang dirampoknya berkata, “Dasar goblok!… Gue pemimpinnya!” Si perampok menurunkan pedangnya dan mengulurkan tangan. “…serahkan uang SAYA.” Puisi yang bagus seperti humor memberi makna baru kepada perkataan. Puisi seharusnya menimbulkan paksaan introspeksi untuk melihat isu dan masalah dari perspektif baru. Ini penting, karena kebanyakan dari kita tidak kritis dan tanpa sadar menyerap pendirian politik dan moral dari orang tua dan teman-teman, dari sekolah dan media. Dengan demikian, puisi dapat sangat membingungkan dan sama-sama mengancam konsep diri yang rapuh. Melihat dunia melalui lensa baru memerlukan satu periode penyesuaian yang menggoncang. Maka, untuk menjadi efektif, seorang penyair harus menjaga pendengarnya yang menjadi bingung, membiarkan mereka terhuyung-huyung. Menyebabkan kenyamanan adalah hal yang paling tegas bukan tujuan dari seorang penyair yang baik. Kami hanya menunjukkan bahwa kami tidak bisa memberikan validitas untuk sebuah kata hanya karena kita merasa nyaman dengan itu. Nilai dari sebuah kata, adalah bahwa kata itu membantu Anda untuk memahami, membedakan, dan mengidentifikasi. Dalam perkara kita, sebuah definisi yang bagus mengenai Negara hendaknya memberi kita pemahaman mengenai institusi ini dan dengan perpanjangan dari masyarakat kita. Definisi itu seharusnya membantu kita untuk bertindak. Dan karena kita adalah Muslim implikasinya adalah memahami dari perspektif Islam, dan bertindak bermakna bertindak fisabilillah. Dalam cahaya inilah sehingga saya menilai pentingnya menciptakan definisi baru mengenai Negara. Apakah kita suka atau tidak, nilai budaya dan sejarah kita dibenamkan dalam bahasa. Ketika kita menantang bahasa – inilah yang dilakukan oleh seorang penyair- kami menantang nilai sejarah dan budaya dari masyarakat kita. Bagi kami ini harus dilakukan untuk mendirikan pemahaman hidup Islam kita. Ini penting. Bahasa kita harus merefleksikan siapa kita. Kata-kata adalah jendela yang membuka “dunia” di hadapan kita. Kata apa yang kita gunakan dan bagaimana kita menggunakan kata-kata itu menentukan cara kita melihat dunia. Saya menempa definisi Negara ini, di luar kepentingan. Saya tidak bahagia dengan definisi yang ada saat ini. Definisi yang ada terlalu samar-samar untuk menciptakan identitas atau terlalu partisan untuk mengenali masalah. Definisi ini tampaknya menyepelekan apa yang saya sebut “peristiwa”. Peristiwa ini ialah pernikahan antara perbankan dan pemerintah yang terjadi di suatu tempat di masa lalu. Peristiwa ini bukanlah apapun. Peristiwa ini adalah langkah evolusioner besar dalam sejarah kita dan konsekuensinya bahkan lebih besar karena dapat dirasakan sampai sekarang. Sebagai hasil dari peristiwa ini cara orang berinteraksi dengan
pemerintah berubah, termasuk bagaimana pendapatan dikumpulkan, penciptaan hutang, cara mengakumulasikan modal, makna dari uang dan investasi, dan banyak isu kolateral lain yang melibatkan basis perdagangan dan keuangan antara negara-negara. Pendeknya, hampir setiap cara kita berhubungan satu sama lain berubah selamanya. Dunia berubah selamanya setelah peristiwa ini. Namun, saya menyadari, tidak seorangpun memberi nama kepada institusi baru ini. Institusi ini lebih dari sekedar pemerintah, lebih dari sekedar perbankan. Tetapi tidak memiliki nama yang cukup memadai. Ini berbahaya, karena jika Anda tidak dapat menamainya, Anda tidak dapat memikirkannya. Peristiwa itu Peristiwa yang saya rujuk terjadi di Inggris di tahun 1694 dengan lahirnya Bank of England sebagai Bank nasional. Bank of England ini bukanlah bank nasional pertama. Dua bank nasional lain diciptakan sebelum Bank of England. Bank nasional pertama adalah Banco de Spiritus Sanctus atau Bank Roh Kudus (nama yang menakjubkan!) yang menjadi Bank nasional pertama di tahun 1605 dari, Negara apa? Tidak satupun selain Vatikan. Bank tersebut, didanai oleh Paus Paul V, sudah berhenti melakukan keajaiban finansial untuk sang Paus – sekarangberada di tangan Negara Italia- tetapi Vatican memiliki bank resminya sendiri, yang dengan penuh iman disebut Institute for Religious Works. Bank nasional kedua adalah Bank of Sweden (Sveriges Riksbank) didirikan di tahun 1668. Alasan kenapa kami memilih Bank of England sebagai hari lahir Negara adalah karena hanya Inggris lah dengan memancung Raja mereka dan penciptaan Parlemen memiliki ilmu kimia sosial yang benar untuk memicu bentangan lembaga yang belum pernah terjadi sebelumnya, Negara. Hanya di Inggris, dan untuk pertama kali, hutang dari Raja yang berkuasa memiliki syarat untuk menjadi apa yang menjadi lazim diketahui sebagai Hutang Nasional. Sebuah konsep yang dengan jalan mana hutang dibuat oleh Raja yang berkuasa, tidak lagi menjadi miliknya, tetapi seluruh bangsa. Ini bukan berarti bahwa di tahun 1694, Negara, dengan semua aspek yang kita ketahui sekarang, tiba-tiba muncul begitu saja. Tidak, Negara secara berangsur berkembang di tahuntahun berikutnya. Apa yang terjadi tahun tersebut, adalah berkumpulnya dua lembaga perbankan dan pemerintah dalam mode baru yang menciptakan campuran yang diperlukan untuk terbukanya Negara. Kita dapat berkata bahwa benih Negara diciptakan. benih ini mengandung potensi untuk semua fasilitas yang ada untuk bertumbuh di tahun-tahun mendatang. Benih ini mengandung unsur-unsur pelopor dari Bank Sentral, uang fiat dan utang nasional. Bagaimana hal ini terjadi? Dan apa yang terjadi? Revolusi selesai, dan Dutch William of Orange bertahta di Inggris (1689-1702) sebuah iklim penemuan dan eksperimen dengan persoalan uang berjalan baik di Inggris. Inilah jamannya perusahaan yang berburu harta karun, skema “pembuatan uang dengan cepat” dan rancangan perbankan baru. Semuanya didorong lebih jauh lagi dengan bom kecil di tahun 1692-5. Dalam keadaan seperti inilah Bank of England lahir. Pada saat itu, Inggris betul-betul mengalami kesulitan keuangan setelah perang setengah abad. Tidak mampu meningkatkan pajak dan tidak mampu meminjam, Parlemen putus asa terhadap adanya jalan lain untuk memperoleh uang. Ada dua kelompok orang yang melihat kesempatan untuk mengail di air keruh. Kelompok pertama terdiri dari ilmuan politik di dalam pemerintah. Kelompok kedua terdiri dari ilmuan moneter dari bisnis perbankan yang sedang bangkit. Kesempatan datang di tahun 1694, ketika Raja perlu uang untuk mempersiapkan bala tentara guna berperang dengan Perancis. Raja mendatangi pedagang kaya dan bankir goldsmith di London untuk memperoleh uang ini. Beberapa skema bank umum diajukan. Akhirnya,
William Patterson, seorang berkebangsaan Skotlandia, menghadapi beberapa sindikat dan membuat sebuah proposal meniru usaha sukses yang sama di Itali dan Belanda (terutama Bank of Amsterdam yang didirikan di tahun 1609 – dilihat oleh banyak orang sebagai bapak perbankan moderen). Setelah beberapa usaha yang gagal, dia dan para pedagang di belakangnya akhirnya terbukti berhasil. Patterson menulis presentasi singkat untuk penawaran saham awal dengan judul “Catatan Singkat dari Tujuan Bank of England” [dikutip oleh Prof. Carroll Quigley dari Universitas Georgetown, dalam “Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time”, 1966], di mana dia menulis: “bank memperoleh keuntungan dari bunga atas semua uang yang diciptakan dari ketiadaan.” Kalimat sederhana ini, oleh Bankir Sentral pertama dunia, akan menjadi isu kunci untuk tujuan moneter yang mencengkeram dunia selama tiga ratus tahun berikutnya. Makna dari kalimat itu adalah bahwa “di bawah otoritas pemerintah” Bank of England menerbitkan uang kertas yang diciptakan “dari ketiadaan”, yang pada gilirannya dipinjamkan dengan bunga kepada peminjam uang dari berbagai golongan. Bank komersial telah melakukani ini sebelumnya, tetapi sekarang didorong oleh “otoritas rakyat”, Parlemen. Arti “dari ketiadaan” adalah bahwa uang kertas Bank of England hanya sebagian disandarkan pada emas atau perak, bukanlah poin dari konvertibilitas yang lengkap. Dari awal mula Bank tidak pernah mengakui untuk mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah koin dan emas batang, walaupun, tentu saja, ia membuat liabilitasnya sejajar dengan asetnya. Isu ini tetap menjadi misteri bagi banyak orang sampai hari ini. Bagaimana liabilitas bisa sama dengan aset, sedangkan uang kertas kuitansi lebih banyak dari logam mulia yang diwakilinya? Isunya ada di jantung perbankan itu sendiri, tetapi kita meninggalkan isu akuntansi “sihir” untuk kesempatan lain, kita hanya sebatas merujuk kepada fractional reserve banking, artinya, kemampuan bank untuk meminjamkan lebih dari yang dia punya dalam bentuk tunai atau menciptakan uang “dari ketiadaan”. Awal Mei 1694 parlemen mengesahkan sebuah undang-undang yang menetapkan pajak atas tonase kapal yang diharapkan memberi pemasukan £140.000 per tahun. £100.000 nya dialokasikan untuk membayar bunga (sebesar 8% per tahun) pada pinjaman £1,2 juta baru yang dipinjam oleh pemerintah dari Bank. Pinjaman tersebut “hanya” menutupi sekitar ¼ dari belanja tahunan atas Perang Sembilan Tahun (1689-97) dengan Perancis. Pinjaman £1,2 juta dibayarkan kepada Bendahara dalam angsuran antara bulan Agustus dan bulan Desember. Pemegang saham menerima bunga 8% dari jumlah penuh pinjaman, walaupun sebetulnya mereka “hanya” meminjamkan £720.000 dalam bentuk tunai, sisanya diciptakan “dari ketiadaan”. Pinjaman itu dibayarkan kepada pemerintah dengan dana tunai dari pemegang saham, yang pada bulan November telah memasok 60% dari jumlah yang mereka telah janjikan untuk dibayar. Sisanya dibayar oleh ilusi yang bernama “nota berstempel”: yakni £1000 dalam bentuk nota kertas yang distempel dengan stempel perusahaan Bank. Pemerintah menggunakan nota-nota kertas ini untuk membayar para pemasoknya. Karena nota-nota ini berbunga sekitar 3% per tahun, banyak digunakan sebagai investasi; adapun sedikit bagian yang dikembalikan ke Bank untuk ditukar dengan uang tunai diterbitkan kembali dan digunakan dalam pinjaman berikutnya. Bank memiliki fungsi ganda: mengatur akun pemerintah dan memberi pinjaman untuk membiayai pemerintah sekaligus beroperasi sebagai bank komersial: mengambil deposit dan menerbitkan nota untuk pelanggan perorangan. Banyak bagian dana tunai dari pemegang saham digunakan bukan untuk pinjaman perang tetapi untuk mengedarkan nota berstempel yang diterbitkan kepada peminjam perorangan, yang memberi keuntungan lebih banyak lagi. Undang-undang yang sah telah menetukan dua batasan penting: Bank dapat meminjamkan
tidak lebih dari £1,2 juta kepada pemerintah tanpa dispensasi parlemen dan dapat menerbitkan tidak lebih dari £1,2 juta dalam bentuk nota berstempel. Batasan pertama sesungguhnya membuktikan sebuah aset, karena pada tahun berikutnya atau dua direktur Bank sering membuatnya sebagai alasan untuk menolak pinjaman lebih banyak kepada Raja (pinjaman yang mereka berikan dengan segan). Tetapi plafon atas nota berstempel adalah paksaan yang sesungguhnya. Direktur Bank menghindarinya dengan mengeluarkan apa yang mereka sebut “nota tunai yang berjalan”. Ketimbang distempel dengan stempel bank, nota dengan satuan kecil ini hanya ditandatangani oleh kasirnya dan tidak menanggung bunga (tidak seperti nota berstempel). Banyak kritik berdatangan tetapi nota-nota ini tetap berlanjut peredarannya. “Nota tunai yang berjalan” ini kenyataannya menjadi pelopor dari uang kertas yang berlaku saat ini. Pada February 1695, bank telah meminjamkan kepada Pemerintah bukan hanya keseluruhan dari jumlah semula yang £1.200.000, tetapi pinjaman lebih banyak sebesar £300.000. Tetapi bahkan ada pengiriman uang lebih besar lagi yang dilakukan dalam delapan belas bulan berikutnya. Pemerintah tidak dapat berhenti meminjam, sebab itu berarti menghentikan batasan yang telah dijatuhkannya pada diri sendiri. Pemerintah baru menemukan kemungkinan dari sebuah sarana pembiayaan yang “hampir” tidak pernah berakhir. Tetapi tentu saja masalah mulai terjadi. Uang yang diciptakan oleh Bank of England mengguyur ekonomi seperti hujan di bulan Januari. Sebagai akibatnya, ketika nota bank yang banyak ini tiba di tangan bank lain, mereka cepat-cepat menaruhnya di dalam ruangan besi lalu mengeluarkan sertifikat mereka sendiri dalam jumlah yang bahkan lebih besar. Sebagai hasilnya, harga-harga naik dua kali lipat dalam waktu dua tahun. Lalu, hal yang tidak dapat dihindari terjadi: Penarikan besar-besaran di bank, dan Bank of England tidak dapat memproduksi koin. Pada bulan Mei 1696, hanya dua tahun setelah bank dibuat, sebuah hukum disahkan supaya bank dapat “menunda pembayaran dalam specie” [menunda pembayaran dalam emas sesuai dengan nilai yang tertera di atas nota]. Dengan paksaan hukum, Bank sekarang dibebaskan dari keharusan untuk menghormati kontrak mengembalikan emas. Uang fiat telah lahir. Dengannya, satu dari fitur kunci Negara moderen telah lahir. Dengan dua peristiwa ini institusi lain telah lahir: Bank Sentral dan Hutang Nasional. Akibatnya Bank Sentral ada bersama kita sekarang ini dan telah menjadi institusi dominan dalam ekonomi saat ini dan hutang nasional yang kita, sebagai warga negara, masih teruskan dan secara keseluruhan, kenyataannya tidak dapat dibayar. Warga negara Inggris masih belum dapat membayar hutang tiga ratus tahun kemudian. Sekarang hutang nasional Inggris adalah 1 triliun pounds. Pada tahun 1694, Bank of England masih belum menjadi bank sentral dalam pengertian moderen tapi masih berupa benih. Kapasitas untuk bertindak sebagai ‘biang rentenir’ dan pengatur dari aktivitas keuangan di dalam ekonomi dalam skala besar dikembangkan secara bertahap selama abad berikutnya seiring dengan kerumitan dari perkembangan sistim keuangan. Karena pemerintah terus-menerus meminjam uang, pinjaman yang terus menerus ini disebut Hutang Nasional. Hutang ini berbeda dari sebelumnya. Hutang yang tidak terbatas ini terusmenerus ada. Namun, bagaimana raja dapat memenuhi janjinya untuk membayar, adalah masalah kritis. Gagal bayar telah menjadi fenomena biasa di Inggris sejak jaman pertengahan. Di jaman pertengahan, pengumpulan pajak adalah pekerjaan yang sangat sulit; raja sering mengirim agen lokal dan pejabat negeri untuk mengumulkan pajak untuk melanggengkan kekuasaan, sebuah praktek yang dengan anehnya disebut tax farming. Secara umum, agenagen atau pejabat-pejabat negeri ini memiliki hak istimewa pembebasan pajak, mempersempit
dasar pengenaan pajak dan mengurangi hasil pajak. Pajak tidak pernah cukup. Meminjam untuk menutupi kekurangan pendapatan dari pajak adalah satu-satunya pilihan. Karena pilihan terbaik raja adalah gagal bayar kepada kreditur. Walaupun kerjasama dengan kreditur tampak sebagai pilihan terbaik, hal ini tidak selalu dimungkinkan. Kreditur (yang kemudian menjadi bankir) dan Raja memiliki hubungan yang sulit. Kerjasama tidak dapat menjadi kenyataan. Hal ini senantiasa berubah dengan Bank of England. Berdirinya Bank of England mengubah insentif (Negara) berdaulat itu untuk menerima hutang. Hutang itu dapat dengan mudah disebarkan kepada seluruh rakyat dengan mekanisme baru: diterbitkannya uang kertas yang tidak dapat ditebus atau dapat ditebus sebagian. Berkat Bank, Negara mampu membuat hutangnya dapat dipercaya. Itu bukanlah hutang “nya” itu adalah hutang “nasional”. Negara menyediakan Hukum untuk membuat uang baru itu menjadi sah, bank dapat menyediakan sebanyak-banyak uang. Kedua lembaga itu baik Bank maupun Negara tampaknya mendapatkan keuntungan dan keduanya dapat bekerja sama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini bahkan mengubah insentif (Negara) berdaulat untuk menerima lebih banyak hutang. Mulai saat ini dan seterusnya, hutang yang terus-menerus dibuat mencapai tingkat yang tidak dapat diramalkan dalam sejarah. Hutang ini menggerakkan kebangkitan luar biasa lembaga perbankan dan mengangkat derajatnya dari orang pinggiran kepada kekuasaan yang tinggi dengan menjadi majikan baru ekonomi. Perlunya sebuah nama Dari jamannya Caesar sampai hari ini, kita telah melihat banyak bentuk pemerinthan. Kata “bentuk dari pemerintah” yang sering kita dengar adalah: anarki, monarki, oligarki dan demokrasi. Dalam klasifikasi ini kata Negara tidak disebut. Negara bukanlah bentuk pemerintahan, namun diidentifikasikan sebagai lembaga yang lebih tinggi dari pemerintahan. Sekarang, kita secara samar-samar berbicara mengenai Negara sebagai terdiri dari, warga negara, hukum, budayanya, ekonominya dan pemerintahnya. Bagi beberapa orang kata tersebut sama halnya mencakup Negara Mesir Firaun, Negara Caesar, atau di jaman sekarang Negara Inggris; dan mencakup rezim berbeda seperti Uni Soviet, Nazi Jerman. Semua ini yang “mencakup” makna Negara tidak memberitahu kita apapun mengenai peristiwa krusial yang ingin kita gambarkan. Mari kita kembali kepada budaya Barat guna mencari sedikit pertolongan. Dari semua gerakan revolusi di Eropa Barat, salah satu yang menolak munculnya dengan lebih keras adalah gerakan anarkis. Para anarkis sejak Proudhon berkata “melawan Negara”. Sering, hal ini secara salah dipandang sebagai gerakan “tanpa pemerintah”. Tetapi ini bukanlah tujuan mereka. Karena tulisan ini bukan untuk mempelajari gerakan anarkis, tetapi untuk mencari makna baru, atau mungkin, kita hendaknya berucap dalam makna asli. Saya jelajahi “kata” ini dari ucapan para seniman dan penyair yang bersimpati dengan mereka. Seniman ini adalah Richard Wagner, yang mengikuti Bakunin (dia melihatnya sebagai Siegfried - pahlawan yang dilahirkan tanpa rasa takut). Dia menulis dalam barikade di Dresden bahwa masyarakat baru didasarkan pada “pemerintahan tanpa Negara”. Apa yang dia maksud adalah bahwa pemerintah dapat diterima, yang menjadi masalah adalah Negara. Dia merujuk Negara sebagai tambahan terhadap pemerintahan yang perlu dibuang. Dengan kalimat ini, walaupun masih kurang substansi untuk sebuah definisi yang lengkap, telah membawa kita kepada jalan yang berbeda untuk menemukan “makna” Negara. Kalimat “pemerintahan tanpa Negara” menunjuk kepada dua kemungkinan: satu adalah sebuah “pemerintahan dengan/di dalam Negara” - hal ini dipandang sebagai sebuah masalah -, dan lalu “pemerintahan tanpa Negara”, dipandang sebagai solusi. Dua kemungkinan ini telah mengarah kepada sebuah peristiwa yang dari situ kita bergerak kepada lainnya. Ini sudah menunjukkan jalur revolusi atau evolusi tergantung dari arah. Yang penting adalah bahwa ia
mengenali adanya peristiwa penting, titik balik. Peristiwa ini, bahkan tanpa memahami apa itu, mengarah kepada keaslian makna. Dari sinilah kita dapat menanyakan pertanyaan berikut: peristiwa apa itu? Peristiwa apa yang menjadikan pemerintah dan Negara bersatu? Apa itu Negara yang ditambahkan kepada pemerintah? Kapan itu terjadi? Di sini (ketika Negara dipandang sebagai masalah), definisi yang kami usulkan berkembang dengan jawabannya. Persamaan kami “Negara = pemerintahan + perbankan”, dan solusi kami, “menghapus perbankan”, mengakuisisi kekuatan dinamis. Ia menjelaskan peristiwa ini yang Wagner tunjukkan. Definisi kami memberikan makna penuh kepada kalimat “pemerintahan tanpa Negara”. Sekarang dibaca, masalahnya bukanlah pemerintah, masalahnya adalah perbankan (yang merupakan penyebab masalah) dicampur dengan pemerintahan. Percampuran atau perkawinan ini menciptakan Negara. Dalam bacaan saya mengenai Proudhon dan Bakunin yang melawan Negara, “penyesuaian” yang bagus ini, diskriminasi kritis ini hilang dalam pemahaman mereka mengenai Negara. Dalam pandangan saya, unsur yang hilang ini menghantui seperti awan gelap usaha revolusi dari abad ke-19 untuk menghilangkan Negara dan masih merampok kita hari ini dari setiap pemahaman yang menentukan dari lembaga kunci ini yang dapat menyebabkan perubahan. Apa yang terjadi di Inggris di akhir abad ke-17 sudah terlalu lama tidak memiliki nama. Diperlukan satu nama. Usul saya adalah menyebutnya kelahiran Negara, mengedepankan kemungkinan untuk memahami fenomena ini dan dengan perluasan untuk memahami masa kita hidup sekarang. Apakah Kata “Negara” adalah Kata yang Benar untuk Institusi Baru Ini? Saya percaya. Kata Negara perlu didefinisikan. Isu pertama adalah diakuinya Negara sebagai fenomena yang relatif baru dalam sejarah. Andrew Vincent, dalam bukunya “Teori Negara” menulis: “Banyak ahli antropologi dan sosiologi beralasan bahwa ada banyak masyarakat tanpa negara dari jaman sebelum ada Negara. Banyak cendekiawan sekarang setuju bahwa Negara adalah fenomena yang barubaru ini dalam hal sejarah eksistensi sosial. Jika masyarakat ini tunduk pada otoritas dan aturan, adalah mungkin untuk berbicara tentang politik yang ada tetapi bukan Negara”. Dari sudut pandang historis murni, penggunaan moderen pertama dari kata Negara dikaitkan dengan Machiavelli (lo stato) dalam bukunya “The Prince”. Machiavelli terpesona oleh Cesare Borgia, bukan hanya orangnya, tetapi lebih kepada “struktur dari negara baru” yang telah diciptakan olehnya. Machiavelli adalah pemikir pertama yang benar-benar menyadari arti dari struktur baru ini. Namun, menurut JH Hexter, yang memeriksa 115 penggunaan dari “lo stato” dalam buku The Prince, Machiavelli tidak menghubungkan Negara dalam arti yuridis yang moderen, tetapi lebih kepada ide jaman pertengahan “kedudukan” atau “kondisi” seperti dalam istilah “status regni”. Dia beralasan bahwa penggunaan moderen dari kata tersebut, telah diinspirasi oleh Machiavelli, tetapi itu hanya ditempa oleh para pemikir Perancis abad ke-16 seperti Du Haillan, Bude, dan Bodin dan politisi seperti Richelieu. Di Inggris, meskipun begitu kata tersebut merambah lebih jauh dan kata-kata pilihan dalam pemikiran politik arus utama masih pada abad keenam belas persemakmuran, kerajaan atau alam. Bagi Jean Bodin dihubungkan kepada ide kedaulatan. Perancis mengusir feodalisme dengan cepat dalam Perang Agama Perancis. Kedaulatan baginya adalah sebuah “kekuatan tertinggi atas warga negara dan persoalan yang tidak dibatasi oleh hukum”. Sifat ini masih diarahkan
kepada Raja. Hanya ketika sosok raja menghilang di abad ketujuhbelas dan kedelapanbelas sehingga kata Negara memperoleh supremasinya. Kedaulatan kemudian diungkapkan dalam “kepribadian Negara”. Dalam ide ini sifat manusia, kapasitas melakukan kewajiban dan memiliki hak, kemampuan untuk bertindak, disifatkan kepada Negara. Kepribadian berubah menjadi hukum, bukan fisik atau psikologi. Pada titik ini, Negara memperoleh pengertian moderennya sebagai “manusia abstrak dengan otoritas”, tidak terhubung dalam apapun dengan perseorangan. Kisah sejarah penggunaan kata ini, bersamaan dengan waktu yang kita sebut peristiwa itu, yang terjadi di Inggris setelah raja mereka dipenggal. Dalam pandangan saya, perpindahan kedaulatan dari raja kepada Negara ini adalah kritis dalam memberikan kekuatan kepada penggunaan moderen dari kata tersebut oleh pengakuan bahwa sebuah entitas baru telah diciptakan; meskipun tidak cukup dalam hal peristiwa di mana saya merumuskan definisi saya, namun serentak. Dalam hubungannya dengan pemerintah Vincent memberikan bantahan berikut: “Kenyataannya pemerintahan adalah istilah yang jauh lebih tua ketimbang Negara atau administrasi. Secara sejarah dan antropologi jelas bahwa konsep dan praktek Negara ada sebelum Negara. Pemerintahan sudah menjalankan peranannya sebelum Negara.” Bagi saya ini membuktikan bahwa ada peristiwa yang perlu ditempatkan dalam sejarah yang dengan itu transisi mengambil alih. Secara alami kelahiran merupakan utang untuk diperebutkan oleh opini politik dan sejarah yang berbeda, karena dunia politik sudah jenuh dengan ide dan nilai yang berbeda. Namun kita harus mencari koherensi dan konsistensi dalam rangka untuk memperoleh pemahaman tentang masa lalu. Akhirnya Vicent membantah: “Negara adalah contoh yang baik dari adanya persaingan penting semacam itu. Namun orang harus waspada terhadap berpegang kepada adanya persaingan penting sebagai asumsi dogmatis. Hal ini berguna dalam istilah pendidikan untuk mengakui bahwa ada beragam pandangan mengenai Negara yang harus ditegaskan. Negara pastinya bukan satu hal. Ia perlu dibongkar. Tetapi kita tidak perlu maju terus dari sini kepada kesimpulan bahwa bahwa pada prinsipnya tidak ada alasan mengambil pandangan tertentu dari Negara atau bahwa Negara harus selalu, dalam setiap keadaan di masa depan, menjadi bahasan untuk diperselisihkan. Ada keanehan logis tertentu dalam pandangan seperti itu yang menghubungkan adopsi dogmatis dari adanya persaingan penting. Tampaknya ada klaim implisit bahwa semua konsep sekarang dan di masa depan harus pada prinsipnya menjadi bahasan dari perselisihan semacam itu. Ini merupakan bentuk terbalik dari esensialisme yang membuat tesis penting adanya persaingan menyangkal diri. Tesis yang lebih seimbang adalah bahwa pada saat ini ada penjelasan benar-benar memuaskan dari Negara atau alasan empiris utama yang dapat disepakati untuk menguji teori. Kita perlu memperhatikan cara di mana konsep tersebut telah digunakan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dan pandangan dari sifat manusia dan kandungan realitas politik. Karena teori Negara merefleksikan nilai fundamental semacam itu dan gambarangambaran yang dibuat-buatnya sendiri, adalah penting bahwa gambarangambaran itu harus dibuka untuk didiskusikan, dikritik dan disangkal. Memperselisihkan sifat alami negara adalah memperselisihkan tentang
karakter dari keberadaan sosial. Diragukan apakah terjadi perselisihan tiada akhir ataukah timbul manfaat.” Apakah kata Negara merupakan kata yang tepat untuk institusi baru ini? Saya percaya memang demikian. Kita, Muslim, perlu memiliki definisi kita sendiri, pemahaman yang kita miliki atas institusi ‘sangat asing’ ini sesuai pandangan kita tentang dunia. Hanya dalam mengingat inilah definisi saya memiliki nilai atau tidak. Nilai Politik dari Definisi Saya Mengatakan bahwa “Negara dilahirkan dari perkawinan pemerintah dan perbankan” menghendaki adanya evaluasi mengenai apa arti aktivisme politik. Selama berabad-abad, setiap usaha sipil yang mencoba untuk membelokkan kekuatan yang meningkat dari lembaga ini selalu berakhir pada pemerintah. Setiap protes yang menggambarkan kemarahan sosial selalu diarahkan kepada agen politik Negara, yang dinamai Parlemen atau “tiran”. Masalahnya adalah bahwa pemerintah sudah berurat-akar dalam dalam peranannya di luar keperluan dasar. Pemerintahan adalah perlu. Usaha untuk menghilangkan Negara, yang dianggap sebagai menghilangkan pemerintahan adalah tidak berdaya, dan bahkan jika berhasil, tiada artinya: Negara masih ada bahkan jika Anda “merubah” (karena Anda tidak dapat benar-benar menghilangkan) pemerintah. Definisi kami membuka jendela baru, pintu baru. Nilai politik dari definisi kami adalah bahwa protes sosial harus memiliki fokus yang berbeda: bukan melawan pemerintah, tetapi melawan perbankan. Ini membuka bacaan baru strategi revolusioner: yang menjadi isu bukanlah pemerintah dan agen politik, yang menjadi isu adalah perbankan. Definisi kami menemukan kembali makna protes sosial dengan mengindikasikan bahwa masalahnya adalah perbankan. Memerangi perbankan adalah sangat berbeda dari memerangi pemerintah. Pemerintah adalah perlu, perbankan adalah pendatang baru. Dari sudut pandang kita, Muslim, urusan ini jauh lebih jelas. Perbankan adalah haram, pemerintahan adalah halal. Definisi ini memaksa aktivitas politik Muslim memperoleh makna yang betul-betul berbeda dan sebagai akibatnya memperoleh pendirian dan reputasi baru. Kita dapat, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun dipahami. Jika protes Muslim dirubah dari agen politik kepada sistim perbankan, kita akan memperoleh dukungan masyarakat. Kita dapat menjadi kekuatan yang memimpin. Di dalamnya kita dapat menciptakan sarana dakwah. Kita dapat mengarahkan protes sosial yang terbengkalai kepada jalan baru di mana keberhasilan adalah dijamin. Allah telah menyatakan perang atas riba. Allah adalah penjamin bahwa strategi ini berhasil. Ini adalah kekuatan dari sebuah “kata”. Seperti kami katakan di awal: “Kata adalah jendela yang membuka “dunia” di hadapan Anda”. Negara, sebagaimana kita lihat, sudah terlalu lama tidak memiliki nama. Definisi kita mengenai “Negara” membawa penjelasan yang betul-betul kita perlukan sehingga semua Muslim dapat memikirkan ulang dan merancang ulang strategi sosial kita sendiri. Makna yang kami ajukan di sini, dapat membawa Muslim ke ke garis depan aktivitas politik dalam cara yang dapat berhasil. Makna baru ini dapat menjadi kunci kepada masa depan kita sebagai penguasa abad ke-19. Dengan ini kita mampu mengarahkan semua serikat dagang, serikat konsumen, kelompok kebebasan sosial dan gerakan sosial secara umum kepada kemungkinan baru dari aktivisme politik,yang mana kita menjadi kekuatan yang memimpin. Revolusi melawan pemerintah menyiratkan kekerasan dan terorisme (Bastille, Russian Winter Palace, British Gunpowder plot melawan Parlemen). Memerangi perbankan memiliki modalitas sosial, ia meminta ditinggalkannya unsur kunci dan dengan kunci itu bank tetap ada: uang kertas. Memerangi perbankan adalah kembali kepada bentuk sejati uang yang
dengan uang itu masyarakat dan perdagangan dapat disusun tanpa perbankan. Kesimpulan Kata Negara tetap samar-samar dan disalahpahami dalam bahasa kita. Kita, Muslim perlu menyediakan definisi kita sendiri atas lembaga ini. Peristiwa yang dalam pandangan saya adalah faktor penentu bagi penciptaan lembaga ini adalah berdirinya Bank of England tahun 1694. Dengan lembaga ini Negara lahir dan dan secara serempak tiga unsur lain dari Negara moderen: Hutang Nasional, uang fiat dan Bank Sentral. Esensi dari lembaga baru ini adalah bercampurnya untuk pertama kali dalam sejarah dua lembaga lain pemerintahan dan perbankan. Ini memberi kita persamaan yang dengan persamaan itu saya mendasarkan definisi saya: Negara = pemerintahan + perbankan. Di atas dasar ini kita dapat memformulasikan ide dari masalah yang bernama Negara, yaitu, perbankan. Pemerintahan adalah halal, tetapi perbankan adalah haram. Dengan pemahaman ini, perjuangan melawan Negara seharusnya dibaca sebagai perjuangan melawan perbankan. Penjelasan ini dalam pandangan saya merupakan nilai sejati dari definisi saya. Dengan cara ini, sebuah kata bukan hanya jendela, tetapi sebuah senjata. Definisi ini hendaknya juga membantu menghilangkan kebingungan yang diciptakan oleh istilah seperti “Negara Islam”. Penolakan ini termasuk juga istilah lain perbankan Islam atau konstitusi Islam atau demokrasi Islam. Lembaga-lembaga ini adalah “alien” bagi kita dan semuanya tidak dapat “diislamkan”. Ketika kita memiliki istilah dan model kita sendiri, kita tidak perlu mengimpor istilah dan model yang sama sekali asing. Karenanya, keabsahan dari istilah Negara, seharusnya, menggambarkan dan menjelaskan sifatnya yang sama sekali asing, sehingga kita mampu memikirkan dan berurusan dengan istilah ini. Allah adalah Pembimbing kita. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Shalawat dari Salam dari Allah semoga tercurah-limpahkan kepada Nabi salalahu’alayhiwasalam, Keluarganya dan Sahabatnya. Beliau adalah model kita di dunia ini. *** MEMAHAMI MAKNA DAULAH – Syaikh Abdalqadir as-Sufi Kita telah tegakkan bahwa landasan politik Islam benar-benar unik dan berdiri di atas dan mengatasi sistem nilai negatif kaum kafir beserta kemunafikannya, dan berdiri teguh pada keadaan alami manusia dalam harmoni dengan alam, yang kita sebut fitrah. Dengan landasan Dien ini maka kita dapat membangun enerji dinamis yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat Islam. Sedang kaum kafir, yakni humanisme demokrasi, bertahan hidup pada sebuah dialektika yang menghadapkan sekelompok warga dengan kelompok lain sampai mereka hancur, ras, kelas serta agama cukup dijadikan motif belaka. Masyarakat Islam yang berkeadilan mendasarkan diri pada ukhuwah dengan kasih sayang dan kemurahhatian satu terhadap yang lain, serta oposisi keras terhadap kaum kafir. Allah SWT berfirman dalam surat Al Fath: "Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." Ibadah dalam rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji adalah pengikat dan pemersatu umat Islam. Wacana politik Islam tidak mengenal kelas politisi. Sistem ini merupakan lawan kapitalisme, juga bankisme. Istilah yang memberi batasan politik Islam telah disalahartikan oleh para penyimpang qutbi dan wahabi menjadi istilah Negara,
sebagaimana kaum kafir menggunakannya. Tidak salah kalau dikatakan bahwa Rasul SAW menghapus negara. Hal ini bisa jadi membuat beberapa orang terperanjat. Harus diingat bahwa definisi historis negara berasal dari bahasa Romawi dan secara otomatis istilah ini mengisyaratkan sebuah ajektif, dengan kata lain struktur sosial legal yang dinamakan negara ialah negara fiskal. Pada mulanya hal itu berupa pengenaan pajak kekayaan dan kemudian sejalan dengan keruntuhan sistem kafir, pengenaan pajak diperluas ke pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan reaksi Inggris atas tantangan Napoleon. Mommsen, sejarawan terbesar republik Romawi, memberikan prinsip definitif dalam menilai ciri-ciri negara. Menurutnya kesehatan sebuah negara hendaknya diukur secara tunggal dari validitas dan otentisitas mata uangnya. Penurunan nilai uang, pemotongan uang logam dan penurunan harga obligasi merupakan indikasi keruntuhan negara. Kalau diukur dengan cara ini, di bawah hegemoni kaum bankir, mata uang yang sekarang berlaku sekadar menggunakan numerologi sebagai ganti mata uang fisik, mereka kini jelas telah sampai pada akhir sejarah. Hal ini memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa tindakan meninggalkan desimalisme akan memutus hubungan kita dari negara strukturalis dan kebijakan-kebijakan mereka yang membunuh. Keruntuhan singkat Kekaisaran Inggris hanya dalam tempo beberapa tahun sejak 1945, pertama dapat diukur dari penghapusan uang [emas dan perak] kerajaan, kemudian sistem mata uang poundsterling, shilling dan peni dan akhirnya penghapusan pint kerajaan, dalam ukuran berat hundredweight, stone dan pound. Rasul saw selalu mengulangi do'a untuk para sahabat di Medinah, "Ya, Allah! Berkahi Madinah dalam Dinar dan Dirhamnya, dalam sha' dan mudd-nya." Makna Daulah Wacana politik Islam disebut Daulah. Istilah ini muncul hanya sekali dalam Al Qur'an. Sebagaimana selalu begitu dengan wahyu ilahi, satu kata dapat berdampak dan berpengaruh luar biasa pada masyarakat Muslim. Misalnya, satu kata perintah "Ambil" [Khud], dalam urusan zakat menunjukkan bahwa zakat bukan harta yang diberikan tetapi kekayaan yang dihitung dan diambil oleh pengumpul zakat. Pada gilirannya ini mengisyaratkan kehadiran pemimpin dengan otoritas. Hal ini memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa ini merupakan kata inti yang mengandung seluruh struktur gerakan finansial di kalangan Muslim. Daulah berasal dari kata dal-alif-lam dan berarti 'berubah secara berkala', 'mengambil giliran', 'mengubah dan berputar'. Kata ini juga berarti 'mendapat kemenangan' dan 'membiarkan menang'. Juga berarti 'menukar', 'mengadakan sirkulasi' , 'melakukan konsultasi', 'menyerahkan giliran'. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hashr: "Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." Dinamika Keuangan Islam
Dalam dua ayat yang mengagumkan ini diletakkan seluruh dinamika praktik keuangan Islam. Dari sini kita mendapatkan turunan sebagai berikut. Pertama, faktor penggiat yang diperlukan dalam gerakan kesejahteraan ialah kehadiran Rasul Saw. Kelanjutannya, ini mengisyaratkan Khalifah, karena dia bertindak sebagai ganti nabi, dalam otoritasnya. Perhatikan bahwa ayat tersebut pertama-tama menegaskan bahwa Allah memberi kekuasaan kepada nabi, tapi kemudian diberikan 'kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya'. Kedua, menetapkan kewajiban jihad secara terus-menerus. Terlepas dari penggunaan istilah jihad pada tragedi di Palestina, Cheknya, Kashmir dan daftar ini bisa diperpanjang, yang mereka lakukan bukan berjihad, mereka berjuang demi membela tanah air mereka; baik karena dicuri maupun diserang oleh kaum kafir; meski mereka mempunyai otoritas sesuai Qur'an untuk melakukannya, itu bukan jihad. Jihad ialah memerangi kaum kafir di jalan Allah, setelah penolakan mereka terhadap ajakan untuk masuk Islam, dengan maksud agar mereka menyerah dan kemudian diharapkan menerima. Kaum kafir, dalam definisi klasik Clausewits, mengatakan bahwa perang adalah 'politik dengan cara lain'. Definisi Islam, bebas dari kemunafikan semacam itu, menyatakan bahwa jihad ialah 'perniagaan dengan cara lain' dan darinya, diperoleh harta, pampasan perang tetapi pada saat yang sama diperoleh harta ketika pada saat kemenangan dicapai pihak yang kalah memilih untuk masuk Islam. Ketiga, distribusi ghanimah, pampasan perang, jelas sama dengan prinsip distribusi zakat. Hal ini memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa ada aktivitas tiga-pihak dalam masyarakat Muslim. Satu, ada penjualan di pasar-pasar dan penyebaran kafilah dagang (karavan). Dua, ada distribusi kekayaan zakat tahunan. Tiga, ada distribusi ghanimah, sebagai cara terakhir, mengedarkan kekayaan di kalangan umat. Istilah daulah ini melekat dalam ayat yang penuh berkah ini dan karenanya kita mengakui bahwa politik Islam tidak bisa tidak terkait dengan tiga kekuatan ini. Allah SWT mengindikasikan bahwa Dia tidak berkenan bila harta yang didapat, pampasan perang, 'beredar hanya di kalangan orang kaya'. Maka, kita dapat menyimpulkan, bahwa politik Islam, dalam bentuk daulah, memangkas nafsu manusia untuk menciptakan oligarki kekayaan. Dari sini kita mengakui bahwa Allah melarang kekayaaan yang mandeg. Selanjutnya orang Muslim harus berani menghadapi sistem perbankan yang tidak bisa diterima dan sekalipun masa perbankan ada sejak jaman Renaisans, penggunaan bank oleh penduduk untuk kekayaan pribadi sesungguhnya hanya merupakan fenomena pasca-Perang Dunia Dua yang terjadi pada tahun 50-an ketika sistem perbankan berlaku total. Daulah Islam didasarkan pada perputaran kekayaan, pembagian harta dan penggunaannya di jalan Allah. Allah yang Maha Kuasa berfirman dalam surat At-Taubah: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." Perbankan adalah penimbunan. Mengekspor emas dari Amerika Serikat adalah ilegal. Namun, setiap hari emas dunia yang mereka beli dengan uang kertas tak bernilai ditimbun langsung ke ruang bawah tanah, semacam Fort Knox. Ini berarti menahan harta dan harta yang mereka
tahan ini adalah yang mereka curi dari dunia. Akhirnya, ayat-ayat yang mengabadikan kata keramat daulah mengindikasikan kepada kita aspek lain yang menyusun daulah. Masyarakat Islam ialah masyarakat berkesejahteraan. Kepedulian kaum Muslimin jelas didefinisikan - atas kerabat, anak yatim, fakir miskin dan bahkan ibnu sabil. Dan bahwa kita, sedikit demi sedikit, mulai melihat apa itu watak sejati daulah Islam, yang disamarkan bukan saja dalam pustaka akademik kaum kafir tetapi juga secara memalukan dan patut disesalkan oleh kaum Muslim modernis yang seraya mengatakan berpegang teguh pada Islam, tetapi mengkhianati dan bermimpi di siang bolong agar mereka diterima oleh kaum kafir. Sekarang kita dapat mengkaji tata kewarganegaraan tempat eksistensi daulah diletakkan. Jizyah dan kontrak dhimmi, wakaf, pasar dan mata uang yang sesuai tuntutan Ilahi dan Nabi, yakni Dinar dan Dirham. Akhirnya, rukun zakat wajib yang dibayarkan dengan Dinar dan Dirham. Kembalinya mata uang inilah yang akan menandai kembalinya dunia ke dalam Dien ul Islam sejak kejatuhan khalifah dan otoritas di Istambul. Bukti legal untuk menolak validitas yang disebut pembaharu Islam, yang bermaksud tidak hanya menghapuskan syariat Islam tetapi juga menggantikannya dengan perbankan kafir, ada pada tindakan mereka meninggalkan zakat yang didefinisikan oleh Hadits Imam Muslim, sebagai salah satu rukun Islam. Di samping itu mereka tanpa malu-malu meninggalkan hukum dhimmi. Hukum dhimmi, sebagaimana semua aspek dalam syariat, pertama muncul sebagai faktor penghambat dan kemudian dianggap sebagai kemaslahatan sosial untuk semua. Misalnya, hukum ketat terhadap hubungan suami-istri di luar nikah dan pergundikan tidak mengandung maksud yang kolot. Ingat, hampir mustahil menjatuhkan hukuman terhadap pezina karena syarat pembuktian kasus ini hampir mustahil dilakukan. Keagungan Syariat Islam Syariat Islam tidak seperti hukum kanon Romawi. Hukum Islam tidak hanya berfungsi membatasi dan menghukum. Syariat berlaku hanya pada penduduk Muslim yang berkomitmen terhadap sunah Rasul. Penolakan warga terhadap perzinaan mendahului kebutuhan untuk menangani kasus yang sangat jarang yang mungkin datang ke pengadilan. Jika sebuah perbuatan dosa atau kesalahan dibenci menurut ukuran moral masyarakat itulah faktor independen yang menggerakkan pada tindakan yang benar. Ketika pada 1945 kaum kafir mempersiapkan diri untuk mereduksi seluruh penduduk dunia menjadi budak-budak ekonomi, mereka harus mengganti kebebasan ekonomi dengan jenis kebebasan lain. Karena mereka hendak meraup kekayaan dari masyarakat luas maka mereka memberlakukan kebebasan seksual. Maka perilaku seksual tanpa kendali yang sebelumnya sangat jarang, hubungan tanpa nikah, perzinahan, sodomi, menjadi praktik umum. Inilah buah humanisme. Rasul saw bersabda, "Jika engkau katakan pada anak Adam bahwa makan kotoran unta diharamkan dia akan mengatakan, 'Tentu saja baik atau mereka tidak perlu mengharamkannya'." Dengan segala versi aktivitas seksual dibolehkan, manusia memenuhi naluri rendah yang menghancurkan, pengumbaran nafsu bersetubuh, sekaligus membunuh anak-anak [aborsi]. Dalam perihal dhimmi, hukum ini diperlukan, berasal dari Qur'an, Sunah, 'Amal Madinah dan merupakan ijma' umat Muslim dunia, hingga penghapusannya di tangan segelintir pengkhianat dan penghancur komando Islam di Istambul. Oleh karena itu, sebelum mengkaji masalah ini, penting kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa di bawah khalifah di Istambul kaum yahudi dan kristiani menikmati kebebasan penuh dan tetap berperan aktif di masyarakat. Sejak hukum dhimmi dilucuti pada kurun Tanzimat penyerangan aktif terhadap Dien ul Islam dan segala kekuatannya mulai dilakukan dengan bengis dan tidak berakhir sampai khalifah
ditumbangkan, pada saat itu agama nyaris terlarang dan kaum Muslimin diperbudak. Di bawah doktrin 'Kebebasan, Persaudaraan, Persamaan' kaum Muslimin ditindas. Di bawah doktrin sekuler, bahwa semua agama sama, kalau datang di Istambul kita akan menjumpai tank-tank di sekitar mesjid-mesjid kota, satuan-satuan pasukan bersenjata di luarnya dan polisi tanpa seragam dan berpakaian sipil di dalamnya. Kita juga mengetahui bahwa yahudi begitu bebas bergerak di Yarusalem, dilindungi oleh pihak berwenang, sedang untuk masuk mesjid al Aqsa akan berisiko kematian dan pasti akan kena pukulan. Maka, penting bagi kita untuk mengabaikan dan memutarbalikkan gambaran bohong kaum kafir mengenai kontrak dhimmi dan jizyah. Seorang dhimmi adalah seseorang yang memilih tinggal di dalam masyarakat Muslim di bawah hukum Islam, sementara dia tetap nonmuslim. Sedangkan saat ini kaum Muslimin di negeri-negeri kafir menderita pelecehan dan gangguan dalam kehidupan mereka, sebaliknya berlaku dalam daulah Islam. Per definisi dhimmi berarti seseorang yang dilindungi. Julukan dhimmi berarti mendapat jaminan keselamatan dari segala bentuk pelecehan atau rongrongan agama. Karena itu hal ini merupakan legitimasi hak dhimmi untuk hidup di kalangan kaum Muslimin. Jumlah [jizya] yang dibayarkan kepada daulah sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dibayarkan setiap hari dalam pajak perdagangan dalam dunia kafir - pajak, yang jelas tegas dilarang dalam Islam. Kontrak dhimmi melindungi nonmuslim dari pelecehan, bebas dari kewajiban militer dan juga bebas dari zakat. Seseorang yang berstatus dhimmi yang tidak mau membayar jizyah akan diantar ke tapal batas, dilindungi, dan dikeluarkan dari daulah. Ironis, jika saja Reich Ketiga dari Jerman adalah orang Islam, tentu tidak akan ada genosida yahudi di sana. Seorang profesor Yahudi dalam sebuah program akademi menyatakan secara terbuka, "Masa terindah yang kami alami dan teraman yang kami nikmati ialah di bawah pemerintahan Utsmaniah di Istambul." Allah SWT, meletakkan prinsip dasar tatanan sosial dalam surat At Taubah. "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orangorang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". Diriwayatkan dari khalifah Umar, ra, bahwa kata-kata terakhir yang dikatakan kepadanya oleh Rasul SAW adalah : "Berikan jaminan dhimmi untukku." Peran Wakaf Wakaf mewakili praktik sedekah yang terus-menerus. Tindakan pribadi sedekah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain. Wakaf dapat dikatakan sebagai motor sedekah sehingga satu amal pemberian menjadi berketerusan, sehingga pemberian ini berlangsung terus bahkan setelah pemberi meninggal. Memberi wakaf ialah menyumbangkan harta milik atau sejumlah kekayaan demi kemaslahatan kaum Muslimin guna mencari ridha Allah. Harta yang diperuntukkan pada tujuan ini harus mandiri. Hal ini dapat berupa milik yang menghasilkan pendapatan semisal rumah atau sebuah toko atau sebidang kebun buah. Seorang wakif bebas menentukan syarat penggunaannya. Ketika Sultan Yavuz Salim Agung dalam perjalanannya melalui Damaskus memugar nisan Sufi Besar Syekh al Akbar Ibnu Arabi, dia mengaktifkan wakaf untuk kehormatan wali tersebut. Di sana ditentukan bahwa setiap hari harus dihidangkan sup di sisi makam untuk fakir miskin. Juga ditentukan jumlah daging yang ada pada tiap mangkok sup untuk masing-masing penerima. Penjaga makam mengatakan pada penulis bahwa sejak wakaf diselenggarakan dari abad ke-lima belas barangkali lebih banyak orang yang diberi makan dibandingkan pemberian makan selama jaman rejim komunis. Rasul SAW mewakafkan kebun kurma di Madinah Al Munawarah guna membantu
melindungi Islam. Beliau mewakafkan kebun kurma lain di Fadak untuk ibnu sabil. Umar ibnu Khattab, ra, berwakaf untuk kaum mujahidin dan membantu hamba sahaya menebus kemerdekaan mereka. Ini menjadi kebiasaan masyarakat Muslim. Hal ini merupakan ijma umat dan dapat dijumpai di sekujur pelosok dunia Islam. Al Aqsa dan Jerusalem lama dijadikan wakaf oleh Umar ibnu Khattab, yang dihidupkan kembali dan diperluas oleh Sultan Agung Abdulhamid II. Dokumen penting yang ditulis oleh sarjana Islam terkemuka menunjukkan secara tepat daulah Islam sebagai tatanan sosial yang unik - kesejahteraan untuk masyarakatnya dan perang [jihad] di tapal batas. Tidak ada kelas politisi, baik secara kelembagaan maupun akal-akalan, sebagaimana dapat dilihat pada kendali massal melalui pers dan televisi yang merupakan alat kendali bagi oligarki penguasa kekayaan. Pasti, begitu kita telusuri identitas agung daulah Islam kita akan rasakan hembusan angin kebebasan, itulah udara segar yang dirasakan oleh Rasul SAW sebagai curahan rahmat. Sekarang kita melihat realitas sosial politik bernafaskan tuntunan ilahi yang diterapkan selama beratus-ratus tahun oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia ini, tapi kita akan sangat sulit menemukan di semua lembar buku-buku di universitas dunia Muslim bahkan sepatah kata kebenaran pun. Ini juga tidak ada urusannya dengan puritanisme kaum modernis, yang saat ini sudah usang, serta kaum qutbi dan wahabi yang sangat mengenaskan. ***
Wakaf Oleh: Prof. Mehmet Maksudoglu Diterjemahkan oleh Nurhasan dari Buku Sulthaniyya oleh Syaikh Dr. Abdalqadir as-Sufi. Sebagai sebuah lembaga Islam, wakaf berupa harta milik, sejumlah kekayaan dan sebagainya yang disumbangkan untuk kemaslahatan makhluk demi mencari ridha Khalik. Aset yang disumbangkan dijadikan sebagai harta milik kepunyaan Allah selama-lamanya dengan pemberi wakaf tidak lagi berhak atas pemilikan berkenaan dengan kekayaan atau harta milik tersebut. Niat untuk memberikan wakaf semata-mata mencari ridha Khalik,dengan mengharapkan pahala. Sesorang yang memberikan wakaf disebut pewakaf (waqif). Pewakaf harus memiliki kualitas sebagai berikut: 1. Dia seorang dewasa, berakal sehat dan merdeka 2. Tidak boleh ada paksaan, pewakaf harus sukarela menyumbangkan miliknya 3. Niat dan maksud sumbangan demi mencari ridha Khalik. Sedangkan untuk kekayaan yang yang disumbangkan, harus memenuhi persyaratan di bawah ini: 1. Kekayaan yang disumbangkan milik pribadi pewakaf pada saat akan disumbangkan. 2. Kekayaan tidak boleh didapat dengan pinjaman. 3. Harta Milik yang disumbangkan harus dari jenis yang mendatangkan pendapatan semisal rumah, toko, tanah, kebun buah dan sejenisnya.
4. Pohon, bangunan yang dimiliki dan sebagainya yang diniatkan pewakaf untuk disumbangkan tidak boleh dalam status perintah bongkar. Pihak yang akan mendapat manfaat wakaf harus disebutkan dengan jelas. Dokumen pemberian amanat dalam bentuk wakaf disebut waqfiya. Pewakaf menentukan persyaratan dalam dokumen pewakafan ini. Pewakafan ini akan sah begitu masuk dalam daftar (sijjil) qadi (hakim). Dalam perwakafan disebutkan pujian untuk Allah, doa dan shalawat nabi, ayat-ayat Qur'an dan hadist yang mendorong amal shaleh dan sedekah jariah. Kadang-kadang dibacakan puisi berkenaan dengan amal shaleh dalam perwakafan. Kemudian dalam dokumen pewakafan disebutkan: 1. Kekayaan yang disumbangkan, dengan merinci daftar barang yang diberikan. 2. Administrasi pemanfaatan wakaf. 3. Cara penggunaan pendapatan dan siapa yang menjadi pemanfaat. 4. Siapa yang akan mengelola administrasi wakaf (pemegang amanat). Berapa orang yang akan menyelenggarakan wakaf. Berapa biaya yang akan dibayarkan untuk orang-orang ini. Rincian kekayaan yang dialokasikan untuk membayar biaya ini. Jenis barang yang akan digunakan dan seterusnya. 5. Pengesahan oleh qadi, cap dan tanda tangannya. Meneladani Nabi Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW memberikan kebun kurmanya di Madinah al Munawarah sebagai wakaf untuk Hawadlithud Dahr, yakni untuk perlindungan Islam dan keperluan darurat lain. Beliau juga menyumbangkan kebun kurma di Fadak sebagai wakaf untuk ibnu sabil. Umar ibnu Khattab r.a. Memberikan wakaf untuk para mujahidin dan hamba sahaya guna menebus kemerdekaan, begitu juga untuk para tamu. Sedangkan keluarga Usmaniah, mereka banyak menyumbangkan kekayaan untuk wakaf yang bermula dengan penguasa kedua Othan Gazi (1326-1262). Kita mengetahui dengan pasti bahwa dia menyumbangkan wilayah setingkat kecamatan Makaja, yang terletak di antara Istambul dan Eskishehir di Anatolia, dengan semua pendapatannya untuk hanikah dan zawiyya pada tahun 724 H/1324. Para sufi, orang miskin, ibnu sabil yang kekurangan bekal akan memperoleh manfaat dari wakaf dengan menerima makanan dan tempat tinggal tanpa harus membayar. Dokumen Pewakafan Dalam dokumen pewakafan berbunyi: “Shujaudiin Othan putra Fahkrudin Usman, menyumbangkan kecamatan Makaja sebagai waqf khalisan mukhlisan li wahjhillah, demi mencari ridha ilahi...... Aku telah mengangkat sahayaku yang telah merdeka Tawashi Sharafudin Muqbil sebagai pemegang amanat (mutawali) untuk memberi makan dan penampungan musafir sufi, orang miskin, orang asing, dan para pelajar. Apa pun pendapatan dari wakaf ini harus digunakan untuk mereka ini dan mereka yang tidak berhak mendapatkannya tidak akan mendapat penampungan di hanikah (zawiyya). Diharapkan mereka yang membaca pewakafan ini mengetahui bahwa di masa depan, orang yang terbaik di antara anak laki-laki sahaya
menjadi mutawali Aku telah mengangkat Sharafudin Muqbil sebagai pengurus sejak hari ini untuk menjamu mereka yang datang dan pergi. Semoga dia memberikan layanan terbaik. Dia akan menerima satu per sepuluh dari pendapatan untuk layanan yang dia berikan, tidak seorangpun dari anak-anakku dan ahli waris berhak atas pendapatan ini. Siapa yang terbaik di antara anak sahaya zawiyyah ini akan diangkat sebagai mutawali wakaf ini di masa depan, dari generasi ke generasi. Jika ada orang yang menyengketakan syarat-syarat ini, keberatannya tidak dapat diterima menurut aturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana aku katakan, aku telah memberikan dokumen ini kepada orang yang terbaik dari anak laki-laki sahaya zawiyya ini sehingga dia memperlihatkan dokumen ini jika diperlukan guna mencegah intervensi atau pengubahan oleh seseorang. Siapapun yang turut campur akan dikutuk oleh Allah jalla jalahu dan kutukan Rasulullah SAW. Siapa yang membaca dokumen ini hendaknya mengetahui dengan pasti bahwa keasliannya dan ditulis dengan kehadiran para saksi1 Para saksi Choban bin Usman, Hamid bin Usman, Fatimah binti Usman, Malik binti Malik, Sultan bin Orhan, Ibrahim bin Orhan, Malik bin Usman, Patarlu bin Usman, Mal khatun binti Umar Bey, Efendi binti Akbashlu, Sulaiman bin Orhan ….. Mereka yang membaca dokumen ini, harap mengetahui bahwa Makaja milikku adalah wakaf dan insya Allah mereka akan memegang amanat, Pertengahan Rabiul Awwal 724 (Maret 1324)2 Imaret Orhan Gazi Orhan Gazi mengubah sebuah gereja besar menjadi sebuah masjid di Iznik (Nicae) ketika dia membuka kota ini untuk Islam pada tahun 1331 dan mengubah sebuah biara di sana menjadi sebuah madrasah. Dia membangun sebuah Imaret dekat gerbang Yenishehir dengan mengangkat Haji Hasan sebagai syekh. Haji Hasan ini adalah murid Edebali, ayah mertua Usman Gazi. Orhan Gazi sendiri menghindangkan makanan dan menyalakan lilin imaret pada hari pertama.3 Tampaknya bahwa keluarga Usmaniah tidak merasa puas dengan menyediakan makan hanya pada orang-orang pada saat membangun imaret; mereka juga memberikan layanan kesejahteraan rakyat secara spiritual. Pengangkatan mereka atas seorang pemimpin spiritual sebagai kepala imaret yang baru dibangun cukup sebagai bukti. Tidak perlu dikatakan adanya harta milik yang disumbangkan guna merawat bangunan fisik imaret. Di sisi lain, masyarakat jaman Usmaniah selama era Orhan Gazi sedemikian makmur sehingga tidak seorang pun yang terlihat menerima zakat.4 Anak laki-laki Orhan Bey, penguasa ketiga Usmaniah, Murad Hudavendigar (1362 – 1339) membangun sebuah imaret di Yenishehir juga zawiyya untuk seorang sufi yang disebut Pustin Push. Dia membangun masjid jami di Bilejik dan masjid lain di puri Bursa di istana dekat pintu gerbang. Semua ini sebagai ungkapan rasya syukur kepada Allah atas pemberian kepada 1 2 3 4
Ini disebabkan oleh empat saksi adalah saudara Orhan Bey, satu adik perempuannya dan tiga anak lakilakinya sendiri dan anak turun mereka tidak akan memiliki hak apa pun atas pendapatan wakaf selamanya. Islami Hakki Uzuncarsili, “Gazi Orhan Bey Wakfiyesi”, Belleten, Vol. V, nomor 18, Juli 1941, h. 250-252, Ankara 1941. Nesri, Kitab-i Cihan-Numa, ed. By Fais Unat und Dr. Mehmet A koyamn, diterbitkan oleh The Turki Historical Society, V.I, h. 162, Ankara 1949 Ibid,I h.186
kaum Muslimin berupa kemenangan terhadap kaum Serbia (1363).5 Keluarga Usmaniah Dalam praktik keluarga Usmaniah, tidak hanya para penguasa tetapi juga sadrasama (wazir kepala), wazir, berlebeys, sanjakbeys dan orang-orang berpunya muslim berlomba satu dengan yang lain dalam menyumbangkan wakaf. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan keyakinan mereka bahwa sepanjang orang yang mendapat manfaat dari wakaf – dikatakan bahwa dari setiap wakaf akan terus mengalir pahalanya sampai Hari Kebangkitan, dokumen wakaf berisi ancaman kutukan Allah dan Rasulullah bagi mereka yang mencoba mengubah dan memutar balik keputusan atas wakaf. Alasan lain penyumbangan harta milik ialah bahwa pewakaf melindungi harta milik yang telah disumbangkan dari penyitaan karena tak seorang pun dapat melakukan intervensi dalam harta milik yang disumbangkan. Di samping itu, pewakaf menjaminkan pendapatan yang baik untuk anak turunnya karena dia mengangkat mutawali wakafnya dan di antara keputusan pewakafan berupa bayaran atau gaji mutawali. Pendapatan yang berasal dari milik, toko, rumah kebun buah, tanah dan seterusnya yang diwakafkan akan digunakan untuk merawat wakaf tersebut untuk membeli barang dan material juga membayar mutawali dan wakilnya, pembantu serta fungsionaris lain yang semuanya sudah disebutkan dan disahkan. Misalnya, satu per sepuluh dari biji-bijian kecamatan Makaja yang telah dijadikan wakaf oleh Orhan Gazi menjadi milik mutawali dan ini bukan jumlah yang kecil. Selama era Usmaniah, umat memberikan wakaf dan menyumbangkan harta milik untuk segala kebutuhan serta untuk kasus yang dapat dibayangkan atau dipikirkan. Wakaf mencakup ragam yang sangat luas dan jumlah yang besar, sampai-sampai diperkirakan dua per tiga kota Istambul merupakan harta wakaf. 1. Masjid jami' (masjid tempat mengadakan shalat Jum'at), masjid lain (tempat mengadakan shalat lima waktu), dan mushala di luar kota untuk mengadakan shalat Ied dan Jum'at. 2. Madrasah, sekolah, perpustakaan, zawiyya, dergah. 3. Sumber mata air, sebil, penampungan air, kolam, sumur, danau, penghalusan jalan. 4. Hangar karavan, rumah sakit, pemakaman dekat masjid dan di luar kota, padang rumput untuk ternak dan domba yang lemah. 5. Wakaf untuk Haramain ash-Sharifain, yang disumbangkan guna mendukung kaum papa dua Kota Suci juga untuk membantu jamaah haji dan penyediaan air dan serbat (minuman ringan yang manis) untuk para jamaah haji 6. Wakaf yang disumbangkan pada ulama yang berdoa di masjid-masjid, untuk mengajar tafsir, hadist dan fiqih di masjid, untuk membacakan shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Dhalilu Khairat di masjid-masjid dan di makam beberapa orang dan auliya penting, untuk membeli surat an-Naba dan al-Mulk untuk anak-anak miskin, dan hadiah uang tunai untuk anak-anak yang mengkhatamkan Qur'an. 7. Wakaf yang diberikan untuk pembacaan maulid di masjid-masjid dan zawiyyah, untuk biaya pengorganisasian kunjungan tamu dari beberapa masjid ke Loha-I Sa'adat (Janggut Rasulullah SAW), untuk biaya pembuatan dan perawatan kandil di masjid, untuk membersihkan rumput yang tumbuh di dinding masjid dan zawiyya. Wakaf yang disumbangkan untuk penyediaan kurma, zaitun, air untuk kaum mukminin di masjid pada petang hari bulan Ramadhan dan hari-hari suci lain untuk iftar, yakni berbuka puasa). 9. Wakaf (sejumlah uang atau bahan makanan) yang disumbangkan untuk dibagikan kepada orang miskin pada waktu-waktu tertentu, terutama selama bulan Ramadhan dan malam Rajab dan Sya'ban, wakaf untuk penyediaan peralatan rumah tangga dan pakaian mempelai untuk gadis-gadis miskin, untuk acara pemakaman orang miskin, untuk pembelian pakaian bagi 5
Ibin,I h. 202
anak-anak miskin dan janda di Bayrams, wakaf (sejumlah uang) yang diberikan untuk pembelian peralatan rumah semacam gelas dan mangkok tanah untuk menggantikan yang sudah pecah oleh anak-anak atau pembantu untuk melindungi mereka dari omelan. 10. Wakaf untuk musafir, untuk membebaskan budak dan membayar tebusan (kitibet) yang diperlukan untuk membebaskan budak. 11 Wakaf untuk pengadaan Qur'an dan buku-buku lain bidang agama, untuk pembelian, perbaikan dan penjilidannya juga untuk merawat lembaga-lembaga sedekah. Untuk semua itu, dialokasikan dan disumbangkan sejumlah besar uang, area tanah yang luas, ladang dan layanan.6 Beberapa Klarifikasi Marilah kita lihat penjelasan beberapa butir wakaf yang mungkin memerlukan klarifikasi. 1. Dokumen wakaf untuk masjid jami atau masjid lain menyebutkan beberapa orang termasuk imam, muadzin, pengumandang iqamat (qayyuma) dan seterusnya yang akan mereka angkat, berapa jumlah yang akan dibayar-kan untuk masing-masing, berapa alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan, berapa untuk mutawali dsb. Mushala dan mazgah dibangun di luar kota untuk menampung kaum mukminin yang akan berkumpul dalam jumlah besar untuk melaksanakan shalat Ied. Tempat ini harus tertutup dan terjaga kebersihannya, sebuah minaret dan mimbar akan dibangun dan ada beberapa pembantu yang harus ditugasi. Tempat semacam itu pantas mendapat perhatian khusus. Mushala di luar kota kjizrah, dekat Judi di Anatolia Tenggara berbatasan dengan Iraq digunakan untuk menarik sejumlah besar pengunjung selama era Usmaniah guna melaksanakan shalat pada perayaan Hidralazz (saat pertemuan antara Khidr dan Ilyas). Tempat ini merupakan tempat berlabuh dan bersandar Bahtera Nabi Nuh a.s. Orang-orang Armenia mencarinya dengan sia-sia di Agri (Ararat), yang mengingatkan kita pada lelucon Nasarudin Khoja ketika tokoh ini kehilangan kunci di ruangan gelap dia mencarinya di ruangan yang lain, yang terang. Tentu saja mudah tetapi siasia, sebuah gambaran kelemahan dan tatanan jiwa manusia. 2. Dalam wakaf untuk madrasah, pewakaf menyatakan dalam dokumen wakaf jumlah yang akan dibayarkan untuk guru, berapa uang saku yang harus diterima murid, sayur dan daging apa yang akan dimasak untuk setiap kali makan, berapa orang yang harus bekerja untuk membersihkan madrasah dan tugas lain, berapa bayaran untuk masing-masing, dan sumber pendapatan semua keperluan. Madrasah dinamakan menurut jumlah yang dibayarkan kepada guru, jika seorang guru menerima 30 akchas per hari maka madrasah tersebut dinamakan atuz akchali atau otuzlu (mendapat tiga puluh). Ada yang disebut kirkh (mendapat empat puluh), effill (mendapat lima puluh) dan seterusnya. Pemerintah tidak mengeluarkan sepeser pun untuk pendidikan sampai jaman Tanzimat (1839) yang menandai awal, Eropanisasi. Orang-orang Islam yang berpunya membangun madrasah dan memberikan wakaf (toko, bangunan, lahan, kebun buah) untuk lembaga-lembaga ini. Dalam perencanaan pembangunan madrasah sangat penting adanya jaminan isolasi tempat dari dunia luar dan penyiapan kondisi yang memungkinkan pelajar berkonsentrasi pada pelajaran tanpa gangguan. Pada umumnya, ruangan dibangun di sekitar halaman yang tertutup, kadang kala di tengah sebuah kolam besar. Tiap-tiap ruang memiliki perapian. Pintupintu ruangan terbuka ke arah halaman. Jendela-jendela tinggi dan sempit menghadap ke jalan, berfungsi hanya untuk jalan masuk cahaya. 6
Omar Nasuho Bilmen, Hukuk-u Islamiyye ve Istilahi Fiokhiye Kamusu, c.4.h. 302-304, (Vakiflar, Istambul, 1984 den naklen)
Madrasah mempunyai tingkat akademi yang berbeda-beda. Madrasah tingkat dasar pada umumnya merata di desa-desa. Di sisi lain, madrasah Fatih Sultan Muhammad (1451-1481) dan madrasah Kaanuni Sultan Sulaiman (1520-1566) untuk tingkat universitas dan di atasnya, mempunyai departemen spesialisasi. Fatih membangun empat madrasah di sebelah timur masjidnya dan empat lagi di sisi barat masjid. Kedelapan madrasah ini disebut samaniah madrasah. Madrasah ini untuk tingkat universitas, masing-masing memiliki sembilan ruangan. Di belakangnya ada delapan madrasah lain untuk tingkat yang lebih rendah yang disebut tatimma. Tingkat ini disiapkan untuk murid ke pendidikan yang lebih tinggi di samaniyah. Ada seorang profesor pada tiap samaniyah madrasah, masing-masing dibayar sebesar 50 akchas per hari. Tiap-tiap madrasah memiliki seorang mu'id (associate profesor); seorang mu'id dibayar 5 akchas per hari. Pada masing-masing ruangan tinggal satu murid yang menerima 2 akchas per hari. Makanan datang dari imaret. Ada pembantu yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan tugas lain. Madrasah yang dinamai tattima memiliki lebih dari satu murid pada tiap ruangan. Mereka menerima makanan juga dari imaret. Madrasah sulaimaniyah mempunyai bagian matematika, kedokteran dan darul hadists untuk spesialisasi. Juga tersedia klinik dan apotek. Lepas dari itu, di tempat lain ada madrasah untuk spesialisasi misalnya: Darul Qurra tempat pelajar menghafal seluruh Qur'an dan mengkhususkan diri pada ilmu qiraat Darul hadits yang menyediakan spesialsasi dalam metodologi hadits dan hadits nabi. Wakaf untuk perpustakaan. Dinyatakan di dalam dokumen wakaf berapa bayaran yang akan diterima pustakawan, berupa untuk orang yang bekerja di sana dan dari sumber mana akan diperoleh pendapatan untuk reparasi dan pemeliharaan bangunan dan buku-buku. Wakaf untuk zawiyya dan dergah. Pada umumnya pihak berwenang dan pengurus akan membangun lembaga ini untuk ordo sufi yang terkenal. Dokumen wakaf menyatakan dengan jelas jenis makanan apa yang akan dimasak dan dihidangkan, dari mana sumber pendapatan akan diperoleh, berapa untuk pembimbing spiritual dan sebagainya. 3. Sumber-sumber / mata air. Mereka yang membangun dan menyumbangkan sumber-sumber air, kadang-kadang dengan membawa air dari tempat-tempat yang jauh, menyatakan dalam dokumen wakaf cara perawatan sumber air ini dan jika memerlukan reparasi berapa bayaran untuk orang-orang yang bekerja. Terdapat banyak wakaf untuk penampungan air di kolam penampungan, untuk membangun kolam untuk pengairan buah dan kebun buah dan untuk pemeliharaan sarana penyediaan air. Ada wakaf untuk pemeliharaan sarana penyediaan air. Ada wakaf untuk penghalusan dan perbaikan jalan. Perlu juga disebutkan bahwa Daulah Aliyah Usmaniah membebaskan beberapa orang non-muslim dari pajak sebagai imbalan jasa pemeliharaan dan perbaikan penggal jalan di daerah mereka. Mari kita lihat satu contoh, Dokumen Wakaf Sulaiman Agung: Dinyatakan dalam dokumen wakaf Sulaiman Agung, siapa yang mengangkut air minum dari wilayah Kaghitane ke Istambul, tanggal 23 Desember 1565: “Sultan yang memperindah wilayah-wilayah Islam dengan imaret membawa air dari kotakota Muslim, terutama ke kota suci Quds dan kota terlindungi Istambul, Mujadid abab kesepuluh, peneguh agama, dengan pertolongan Allah … “Dia menyumbangkan kota Aydos dan Lima Desa dengan semua pendapatannya untuk memelihara dan mereparasi saluran air ini menurut ayat dan hadits berikut: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.
Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (ni'mat Allah) Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. “Bagianmu dari dunia ini ialah apa yang engkau makan dan gunakan, apa yang engkau kenakan dan rusak dan apa yang engkau sedekahkan dan dibiarkan tak tersentuh”. “Ketika seorang anak Adam meninggal, ditutuplah buku amalnya, kecuali dari tiga: anak shalih yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah.” (Hadits sharif) Karena air yang dipasok ke Istambul harus menyeberangi gunung-gunung, lembah-lembah dan sebagainya, pasok air memerlukan pemeliharaan terus-menerus. Jika pendapatan dari wakaf ini tidak cukup untuk itu, dinyatakan bahwa jumlah uang yang diperlukan akan dikirim dari wakaf lain di Kaanuni.7 Perlu juga disebutkan wakaf lain: Nasuh Chalabi, anak laki-laki Ahmad, menyumbangkan kebun buahnya pada penduduuk Karaja Focha di sebelah barat Anatolia tempat dia pernah menjadi komandan puri di sana. Dia memutuskan bahwa, dari pendapatan wakafnya, sejumlah uang yang diperlukan akan digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan tali dan ember sumur di dekat kebun buah tersebut. Sumur akan dibersihkan dari waktu ke waktu. Dia mengambil posisi mutawali selama masih hidup dan menyatakan bahwa sesudahnya anakanaknya dan cucu-cucunya akan menjadi mutawali. Jika anak turunnya punah, administrasi wakaf akan mengangkat mutawali yang cocok. Pendapatan dari wakaf ini sebesar 100 akchas.8 Kita mengetahui bahwa es akan dikonsumsi di sebil-sebil selama musim panas, yaitu es akan dimasukkan ke dalam air yang disediakan di sebil. 4. Hanggar karavan: keluarga usmaniah mengambil pakai tradisi hangar karavan dari bangsa Seljuk, pendahulu mereka. Hanggar karavan (caravanserais) merupakan bangunan kokoh mirip puri, yang mudah dipertahankan, memberikan perlindungan pada karavan dan musafir serta unta. Bangunan-bangunan ini didirikan di jalan-jalan besar yang paling sering dilalui orang dengan jarak tertentu. Sehingga sebuah karavan dapat meninggalkan karavan pagi hari dan tiga di hanggar karavan lain menjelang sore hari atau tepat sebelum matahari terbenam. Jarak antara hanggar 22 atau 25 mil. Ada ruangan-ruangan terpisah untuk para tamu, masing-masing mempunyai perapian dan ada ruang simpan untuk bahan makanan, sebuah dapur, kandang untuk unta dan kuda tamu, pakan dan jerami untuk binatang, gudang untuk barang dagangan, sebuah masjid, shadivan (tangki air yang melekat ke masjid untuk air wudhu), seorang tukang sepatu yang mereparasi sepatu tamu dan membuat sepatu baru untuk musafir miskin tanpa bayaran. Setiap musafir, siapapun dia, tanpa pandang kebangsaan, ras atau keyakinan, akan menjadi tamu pe-wakif selama tiga hari tanpa harus membayar. Bahkan sekalipun dia kaya, seorang musafir tidak harus membayar sepeser pun. Semua pengeluaran ditanggung oleh wakaf. Hanya beberapa hanggar karavan kecil yang tidak memiliki wakaf menerima bayaran sejumlah kecil untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Penginapan-penginapan di kota besar maupun kecil, di sisi lain, akan menarik bayaran dari tamu-tamu mereka. Tidak ada musafir yang diijinkan meninggalkan hanggar karavan di malam hari. Di pagi hari, petugas akan menanyai orang yang akan segera pergi tersebut apakah barang-barang dan 7 8
Kanuni Sultan Sideymanin Su Vvakfiyesi h. 24-25, Kultur ve Turizm Bakanligi Yayinlarli : 851, Hazirlayan: Ibrahim ATES. Cevat Bakkal, “Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen ile Ilgili Vakif Kayitlari” Vakiflar Dergisi, XXVI, h. 80, Ankara 1997.
milik mereka dalam keadaan baik dan tidak ada yang hilang. Setelah mendapat jawaban bahwa tidak ada yang hilang, pengangkut barang akan melepas mereka seraya mengucapkan, “Hati-hati, jangan menerima siapapun yang tidak anda kenal sebagai teman jalan”. Musafir akan berdoa untuk pewakaf dan berangkat. Tetapi musafir akan diterima, sekalipun jika tiba di malam hari, oleh pengangkut barang yang tidur di pintu dan mereka akan segera dijamu dengan makan”9 5. Rumah sakit. Keluarga Usmaniah juga mengikuti tradisi Seljuk dalam hal rumah sakit. Rumah sakit pertama di era Usmaniah dibangun oleh Yildirim Bayazid (1389 – 1402) di Bursa. Pada saat yang sama rumah sakit ini adalah madrasah, dengan kata lain fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan menurut istilah sekarang. Pada saat ini yang tinggal dari darush syifa ini ialah dinding setinggi satu meter. C Niehbuhr dari Denmark yang mengunjungi Bursa pada tahun 1767 menyatakan bahwa orang-orang yang sakit jiwa juga dirawat di rumah sakit tersebut. (v. III, p. 145, Tab. XII)10 Di rumah sakit yang dibangun di Istambul oleh Fatih Sultan Muhammad pada tahun 1471 sebagai bagian dari fasilitas umum (kuliyah) terdapat seorang dokter kepala, satu dokter kepala bedah dan sekitar 2000 dokter lain, fungsionaris dan lain sebagainya. Para pasien dilayani dengan makanan ayam hutan dan ayam pegar dan jika tidak tersedia disediakan daging burung bulbul dan burung pipit sesuai dengan dokumen wakaf. Orang-orang yang sakit mental diobati dengan musik.11 Diketahui bahwa berbagai jenis irama musik digunakan pada bermacam-macam penyakit jiwa sesuai keperluan. Anak laki-laki Fatih Bayazid II menyumbangkan 90 desa, banyak toko di Istambul dan Edirne, dan beberapa pemandian umum sebagai wakafnya untuk kuliyah yang dia bangun antara tahun 1484 dan 1488 di Edirne. Di dalam rumah sakit, sebagai bagian dari kuliyah, seorang dokter kepala, 2 dokter, 2 dokter bedah, 2 dokter mata, 1 ahli obat, 5 petugas bantu rumah sakit, 1 pemangkas rambut, satu pemandi jenazah, 1 sekertaris, 1 pelayan makan, 1 pelayan kepala, 2 koki, 1 pengangkut barang – seluruhnya 21 orang. Dan rumah sakit dirancang untuk 50 pasien. Dengan demikian ada 21 petugas untuk melayani 50 orang pasien! Di bangunan bagian tengah pasien berbaring di bawah selimut sutera dan penderita sakit jiwa mendengarkan lagu-lagu dari 10 pemusik 3 hari dalam seminggu sebagaimana dikisahkan oleh pelancong kenamaan Evliya Calabi. Pemberian makan pasien dan pasien sakit jiwa dilakukan dengan cara terbaik. Ahli obat yang ada di rumah sakit juga memberikan obat gratis untuk orang-orang miskin. Fasilitas umum Bayazid II, yang terdiri atas sebuah masjid, sebuah rumah sakit, sebuah madrasah, sebuah dapur, sebuah tempat masak dan imaret dibagun di sebuah padang rumput di tepi Sungai Tunja di Edirne. Rumah sakit tersusun dari bangunan tengah dengan 12 kubah kecil dan satu kubah besar di tengah dan 6 ruangan sekitar sebidang kecil taman sebagai klinik dan sebagainya. C. Nebuhr mengunjungi Edirne di bulan Juni 1767 dan dia menyatakan bahwa di rumah sakit tersebut orang sakit jiwa mendapat perawatan medis (v III, h. 163-164).12 Rumah sakit tersebut masih digunakan hingga tahun-tahun menjelang perang dunia pertama dan pada saat itu baru saja direparasi. Istri Yavuz Sultan Salim, ibunda Sulaiman Agung, Hafsa Sultan mendermakan wakaf di Mania yang mulai beroperasi pada tahun 1539. Di dalam kompleksnya terdapat sebuah imaret, berdampingan dengan sebuah masjid dan di dekatnya sebuah madrasah dengan sepuluh ruangan dan satu ruang kelas. Juga ada satu rumah sakit, sebuah zawiyya untuk sufi di sebelah imaret dan sebuah sekolah untuk anak-anak. Terdapat ruangan-ruangan untuk istirahat 9 10 11 12
Osman Turan, Selcuk Kervansaylari, Belleten, v. X, h. 477 – 494, Ankara, 1946 Arslan Tersioglu Islam Turk Hastahaneler, Belleten, XXXIV, nomor 133 h. 136, Ankara, 1970 Arsan Tersioglu Islam Turk Hastahaneler, Belleten, XXXIV, nomor 133 h. 136, Ankara, 1970 Ibid. 137-138
yang disebut tabhane, sebuah dapur, sebuah ruang makan, gudang bawah tanah, gudangsimpan kahu, sebuah kandang dan bangunan lain di dalam imaret. Di dalam rumah sakit ada seorang dokter kepala, seorang dokter bedah, 2 dokter mata, 1 spesialis jiwa, 2 ahli obat, 2 asisten ahli obat, 4 petugas bantu rumah sakit (2 untuk siang dan 2 untuk malam), 1 administrator, 1 sekertaris, 2 juru masak dan 1 juru cuci. Semua itu melayani cuma 20 pasien! Pasta atau gula yang disebut manisan Mesir disiapkan menggunakan 40-an jenis dedaunan dan rempah dan dibagikan pada pasien dan pada orang miskin pada awal musim semi.13 Sampai hari inipun tradisi ini masih berlanjut. Mereka menaburkan pasta, yang dianggap memiliki khasiat penyembuhan, dari atas kubah masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan. A. Thevenot meriwayatkan (Reysen des Herrn v. Thenevots in Europa, Asia und Africa, Franfurt, 1963, 11, h. 28-29) bahwa ada sebuah rumah sakit di Damaskus yang dibangun oleh Sulaiman Agung. Menurut kisahnya lembaga ini dibangun untuk jamaah pengunjung dari semua agama oleh pembuka Rhodes untuk Islam, Sultan Sulaiman. Dia menyebutkan bahwa bangunan itu sangat indah dengan empat kubah. Boleh jadi bangunan ini merupakan zawiyya Sultan Sulaiman di Damaskus, yang dibangun oleh arsitek terkenal Sinan.14 Sebanyak 117 orang bekerja di kuliyah Hafsa Sultan. 1. Satu mutawali. Dia akan menerima 50 dirham sehari. 2. Satu nazhir. Dia akan mendapat 10 dirham sehari. 3. Satu sekertaris. Dia akan menerima 6 dirham per hari. Dia merupakan sekertaris umum wakaf. 4. Sekertaris lain. Dia akan mencatat pendapatan wakaf dan akan menerima 6 dirham. 5. Sekertaris lain. Tugaskan merekam pendapatan wakaf di Utla. Dia akan mendapat 2 dirham per hari. 6. Dua pengumpul pendapatan. Masing-masing mendapat 2 dirham sehari. 7. Tiga pengumpul pendapatan dari desa-desa yang diwakafkan. Masing-masing mendapat 2 dirham per hari. 8. Satu imam. Dia akan dibayar 5 dirham per hari. 9. Satu khatib. Dia akan dibayar 5 dirham per hari. 10. Satu muazin. Dia akan dibayar 2 dirham per hari. 11. Satu mufaqit. Dia akan dibayar 3 dirham perhari. 12. Sepuluh hafiz. Mereka akan membaca seluruh Qur'an setiap minggu. Mutawali akan membayar mereka 100 setiap minggu sebagai pengeluaran makan, di samping masingmasing mendapat 2 dirham per hari. Hafiz kepala mendapat 3 dirham sehari. 13. Satu maddah. Dia harus mempunyai suara yang merdu, tugasnya melantunkan qasidah dan nats pujian terhadap Rasulullah salalahu'alaihiwasalam. 14. Satu mu'arif. Tugasnya ialah mendoakan Hafsa Harun dan semua kaum mukmin pada waktu-waktu shalat. Dia akan menerima 3 dirham per hari. 15. Tiga puluh hufiz. Masing-masing akan membaca satu juz Qur'an di masjid setelah shalat Dzuhur. Masing-masing akan menerima 2 dirham (sehari satu kali khatam) 16. sepuluh musabbih. Mereka ini akan membacakan tasbih setiap hari setelah Dzuhur di 13 Ibid, 138 14 A. Terzioglu, 139
masjid dan akan mengirim pahalanya untuk arwah pewakaf. Masing-masing mendapat satu dirham. 17. Dua qayyum untuk menjaga kebersihan dan kerapihan. Masing-masing mendapat 2 dirham per hari. 18. Satu juru kandil. Tugasnya menyalakan lampu masjid dan memadamkan pada waktu mau tidur. (pada tradisi Usmaniah, terutama di zawiyya, lampu tidak dikatakan dipadamkan tetapi ditidurkan). Dia mendapat 2 dirham sehari. 19. Satu mudaris. Dia akan mengajar setiap hari di madrasah kecuali hari libur. Dia harus berilmu tinggi, alias ulama aqliyah dan ulama naqliyah. Dia harus mampu menjawab persoalan-persoalan dan menyelesaikan masalah agama. 20. Ada 10 murid yang pandai, berakhlak baik, pekerja keras di madrasah. Masing-masing akan mendapat 2 dirham per hari. 21. Satu pengangkut barang untuk madrasah. Dia akan dibayar 1 dirham per hari. 22. Ada seorang syaikh dengan 10 murid di zawiyya. Kesepuluh murid akan tinggal di 10 kamar zawiyya. Orang-orang ini berasal dari ahlus sunnah wal jamaah bukan dari mereka yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Mereka akan menyibukkan diri dengan ibadah. Syaikh akan dibayar 10 dirham dan masing-masing murid 1 dirham. 23. Satu qayyum untuk zawiyya. Dia mendapat 1 dirham per hari. 24. Satu guru untuk sekolah anak-anak. Dia mendapat 5 dirham per hari. 25. Satu kalfa untuk sekolah tersebut. Dia mendapat 3 dirham per hari. Anak-anak miskin dan yatim akan bersekolah di sana. Setiap hari akan disihkan 2 dirham untuk masingmasing anak yatim guna membeli pakaian pada Idul Fitri. 26. Satu noqraji dengan 10 dirham per hari. Dia harus orang yang sangat jujur. Tugasnya memeriksa kehadiran orang-orang setiap hari. Jika seseorang absen bayaran harian tidak akan diberikan. Kehadiran tidak diharuskan pada hari libur. 27. Satu insinyur sipil. Dia akan dibayar 3 dirham per hari. Dia bertugas memperbaiki tempat-tempat yang rusak dan merawat jalan-jalan air. 28. Dua teknisi untuk mengawasi jalan-jalan air di pemandian umum dan sumber mata air desa irkagac. Masing-masing dibayar 1 dirham. 29. Ada seorang syaikh untuk imaret. Dia harus orang yang berbudi halus dan berakhlak mulia. Dia akan menyiapkan menu imaret setiap hari, menghadiri penghidangan makanan pada saat-saat yang seharusnya, menerima tamu dengan ramah, menjamu mereka sesuai kedudukan sosial mereka dan memeriksa apakah hidangan disajikan tepat waktu atau tidak. Gandum akan diberikan kepada kuda-kuda milik 10 tamu. Setelah tiga hari dia akan melepas mereka pergi dengan wajah tersenyum. Dia tidak boleh bermuka masam pada para tamu. Dia akan memeriksa daging dan bahan lain sebelum dimasak. Sesudah masak, dia akan mencicipi dan melihat apakah rasanya enak. Dia akan melaporkan semua kekurangan fungsionaris pada mutawali, kadangkadang dengan tawaran penggantian orang. Dia akan mengajar mereka adab yang baik. Mereka yang bekerja pada imaret akan melaksanakan perintahnya dengan patuh. Dia menerima 10 dirham perhari 30. Satu pelayan kepala dengan bayaran 3 dirham per hari. 31. Dua qayyum untuk imaret. Tugas mereka membentangkan dan menggulung penutup imaret dan membantu aktifitas lain. 32. Dua farash untuk imaret. Tugas mereka membentangkan dan menggulung penutup imaret
dan membantu aktifitas lain. 33. Satu petugas air wudhu. Mereka bertugas menjaga katel air yang digunakan di kakus terpisah dari yang digunakan untuk wudhu, juga bersih dan rapi. Dia akan dibayar 2 dirham per hari. 34. Dua juru masak terampil. Masing-masing mendapat 5 dirham per hari. 35. Dua juru masak bantu. Masing-masing mendapat 2 dirham per hari. 36. Satu pelayan-makan, dengan 3 dirham per hari. 37. Dua pembuat roti. Masing-masing dibayar 4 dirham per hari. 38. Satu petugas gudang barang. Dia akan dibayar 2 dirham per hari. 39. Satu pengangkut barang. Dia akan menerima 3 dirham per hari. 40. Satu penumbuk gandum. Tugasnya menumbuk gandum sampai halus yang akan dicampur dengan makanan. Dia akan dibayar 1 dirham per hari. 41. Satu orang untuk menggiling gandum di penggilingan. Dia menerima 4 dirham sehari. Hafsa Harun menyebutkan dalam dokumen wakaf perihal penggantian orang yang tidak cakap bekerja. Beberapa orang fungsionari akan diganti oleh mutawali, tetapi penggantian beberapa yang lain misalnya sebagai imam dan muazin dimungkinkan hanya atas perintah qadi. Hafsa Harun menentukan bahwa dua kali sehari di pagi dan setelah rembang petang, makanan akan disediakan untuk orang miskin, tamu-tamu zawiyya, yang mengunjungi para sayyid (keturunan Rasulullah SAW) para ulama dan orang-orang saleh. Sipahis (pekati kuda militer lokal), para tukang dan mereka yang mendapat tempat tinggal tidak akan diperlakukan sebagai tamu karena mereka menikmati kehidupan yang baik dan tidak memerlukan bantuan. Untuk mendanai itu semua, Hafsa Sultan mendermakan yang berikut ini sebagai wakaf: Kota Urla dekat Izmir, pendapatan dari 13 desa, beberapa pajak lokal, toko-toko di kota Sobije, pendapatan dari pemandian umum di Manisa dekat istana Sultan Sulaiman, 3 desa Manisa, pengggilingan di kota Kotele dan hutan kecil dekat Manisa.15 Kompleks Kuliyah Usman Nuri Ergin, penulis yang teliti, menyatakan bahwa kompleks kuliyah terdiri atas masjid, madrasah, rumah sakit, restoran, wisma tamu, makam, puri, bahkan minaret semuanya dinamai imaret. Salah satu contoh imaret terbaik ini ialah yang dibangun dan disumbangkan oleh Mihirisha Vlinda Sultan, istri Sultan Mustafa II dan ibunda Sultan Salim III di wilayah Sultan Ayyub Istambul. Imaret dan kuliyah ini difungsikan pada tahun 1208/1793 dan masih tetap melayani umat.16 Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah al Munawarah, menjadi tamu Abu Ayud Khalid ibnu Zaid Al Anshari r.a. Abu Ayub berpartisipasi dalam kampanye ke Konstantinopel tahun 30 H/670 Masehi, di sana dia syahid dan dimakamkan di dinding kota. Keluarga Usmaniah menyebutnya sebagai “seorang tentara Arab”. Bagi orang Turki dia Eeyub (ucapan untuk Ayub) Sultan. Ketika Sultan Usmaniah yang bernama Fatih Muhamad membukakan Konstantinopel (Istambul) untuk Islam, dia meminta kepada pembimbing spiritualnya Akshamsudin r.a. Untuk menentukan tempat pemakaman pada tahun 837 H/1453 M, yang 15 Ibrahim Hakki Konyali “Kanuni Sultan Suleyman'in Annesi Hafsa Sultan'in Vakfiyesi ve Manisa'daki Hayir Eserleri” Vakiflar Dergisi, VIII, h. 47-50, Ankara, 1960 16 Ahmet INAN, Wakfiyesin Dilinden Eyup Imareti, Vakif ve Kultur, v, I, n. 1, h. 23 Vakiflar Gener Mudurlugu, mayis 1998
dilakukan melalui mukasyafah. Sebuah makam dan sebuah masjid dibangun atas nama Abu Ayub oleh Fatih dan kawasan tersebut kemudian dinamai “Ayub”. Makam ini diziarahi oleh sultan-sultan Usamiyah dan upacara kenaikan tahta diselenggarakan di sana dengan menghunus pedang Islam di tengah kehadiran para sahabat dan mujahidin. Sultan, Wazir Agung atau wazir, siapapun yang akan jihad sebagai tentara kerajaan terlebih dulu mengunjungi Abu Ayub. Bahkan dewasa ini, anak-anak laki-laki mengunjungi makam sebelum sunat dan pasangan yang baru nikah pun mengunjungi makam ini. Perempuan dermawan ini membangun imaret dekat Sultan Ayub. Haramain. Wakaf pendapatan dari jenis wakaf ini disumbangkan untuk orang miskin dua kota suci Mekah al Mukaramah dan Madinah al Munawarah, untuk mereka yang tertahan pada jalan menuju atau kembali dari haji, dan untuk menjamu haji dengan air dan serbat. Dapat dimengerti bahwa jenis wakaf ini sangat lazim selama era Usmaniah. Berikut ini ada dua contoh di antaranya: Dalam keadaan terkepung tentara musuh di Kanitza pada tahun 1601, Tiryaki Hasan Pasha menambah semangat tempur tentaranya dengan menyatakan: “Kanije dan semua tanah di sekitarnya diwakafkan untuk Madinah al Munawarah, sehingga Allah tidak akan membiarkan tempat ini jatuh ke tangan orang kafir”. Kanije berada di Eropa Tengah, hal ini berarti bahwa Usmaniah pun mengadakan wakaf di sana dan sebetulnya di mana saja mereka berkuasa. Karena adanya kenyataan bahwa Fatih menghancurkan Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium), dia tidak pernah dimaafkan oleh kaum orientalis dan kisahnya juga tidak dijadikan kajian akademik. Tetapi karena lebih unggul dibandingkan umur-nya secara intelektual (dia mengetahui enam bahasa, seorang penyair yang sangat piawai dan sangat terdidik) kaum orientalis kadang-kadang berupaya untuk menyatakan bahwa ibunya seorang kristen bernama Maria, Stella dan sejenisnya. Sebetulnya ibunya termasuk keluarga Jandaroglu Beglik dari Kastaonu di Anatolia dan bernama Halima Huma Harun. Dia anak perempuan Ibrahim Bey. Ketika dia menikah dengan ayat Fatih bernama Murad II tahun 1424, dia menggunakan sebuah pemandian umum dalam perjalanan ke rumah pasangannya. Pemandian umum tersebut dinamakan Pemandian Umum atau Hamam Mempelai dan pemandian ini berada di desa Chayirjik dekat kota Devrekani, di kawasan kota Kastamonu. Setiap tahun di bulan Mei penduduk di sana memperingati peristiwa ini dengan aneka festival. Pendapatan hamam tersebut disumbangkan sebagai wakaf Haramain. Penduduk sudah biasa menggunakannya selama berabad-abad dan uang yang didapat disalurkan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Singkat kata, sebagaimana dinyatakan oleh Ibrahim Hakki “Kaum Muslimin Turki menyumbangkan wakaf untuk segala jenis kebutuhan manusia; diperlukan banyak waktu untuk menyebutkan semuanya dan akan tertuang dalam sejumlah besar buku.” Mereka memberikan wakaf untuk janda-janda, perempuan-perempuan miskin guna membeli gaun pernikahan, untuk mengurus pemakaman orang miskin dan gelandangan yang tanpa keluarga, untuk hamba sahaya, untuk memberi makan burung di musim dingin ketika mereka tidak akan mendapat apa-apa di bawah salju, untuk penyediaan perawat guna merawat anakanak dari ibu-ibu pekerja, untuk merawat anak yatim dan miskin, juga untuk pendidikan mereka, untuk penggantian perabot yang dipecahkan anak-anak dan pembantu dan menutupi lumut di jalan dengan abu. Kaum lelaki dibayar dengan wakaf abu untuk meronda jalan besar maupun kecil, gang-gang di kota-kota besar dan kecil sesuai dengan tugas. Ketika mereka melihat ada seseorang meludah atau membuang ingus, tanpa berkata apa-apa mereka akan menutupinya dengan abu yang diambil dengan sendok kayu dari tas yang tergantung di pundak mereka. Para pe-wakif akan membangun tempat-tempat yang indah untuk burung di dinding-dinding masjid dan bangunan lain. Mursali Aga menymbangkan wakaf di Odemish, sebelah barat Anatolia, untuk bangau-bangau yang tertinggal dari kawanannya karena sakit dan sebagainya.
Dia menyumbangkan pendapatan wakafnya untuk memberi makan burung-burung dengan hati dan paru serta sisa-sisa makanan. Pe-wakif lain mendermakan pendapatan wakafnya untuk burung-burung yang masuk ke kota-kota besar dan kecil pada musim dingin untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Banyak orang yang membuat semacam kubangan untuk menyediakan air bagi burung-burung.17 Untuk melengkapi topik ini perlu disebutkan sadaqah tashlari (batu atau pilar untuk orang miskin). Sedekah ini berupa batu atau pilar setinggi satu setengah meter dengan permukaan atas yang licin atau mencembung. Untuk sedekah orang akan meletakkan uang di atasnya bersama dengan dermawan lain. Kemudian setelah Isya ketika semua orang sudah kembali ke rumah, siapa yang memerlukan uang akan pergi ke sana dan mengambilnya, sambil menjaga harga diri, datang sendiri-sendiri, tanpa tahu satu dengan yang lan. Beberapa sedekah ini mempunya tutup atau tudung sehingga orang tidak dapat melihat apakah seseorang sedang menaruh atau mengambil uang. ***
Restorasi Syariah: Model ’Amal Madinah – Zaim Saidi Restorasi Syariah berarti mereka mengikuti satu di antara empat madzhab utama, dalam hal ini madzhab Maliki, yang juga dikenal sebagai ’Amal Ahlul Madinah (Perilaku Penduduk Madinah). Metode Maliki dipandang merupakan metode yang paling tepat untuk mendekati Islam sebagaimana dipraktekan oleh Rasulallah SAW. Dengan kata lain pemilihan metode Maliki di sini bukan tanpa kesadaran penuh dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, atau semata-mata karena alasan geografis serta tradisi turun-temurun, sebagaimana umumnya seorang Muslim saat ini mengikuti suatu madzhab. Argumentasi pemilihan jalan Maliki ini akan dijelaskan lebih jauh di bawah nanti. Sebagaimana secara umum dipahami oleh semua orang Muslim sumber fundamental Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah. Walaupun banyak terdapat perbedaan dalam menafsirkan tentang sesuatu yang secara persis terkandung di dalam al-Qur’an dan Sunnah, umum dimengerti bahwa setiap Muslim yang mengikuti satu di antara empat madzhab ortodoks dalam Islam, yakni madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, dan madzhab Hanbali, telah berada dalam koridor al-Qur’an dan Sunnah. Sebagian besar Muslim di dunia ini mengikuti salah satu dari keempatnya. Namun, seperti sudah disinggung sebelumnya, umumnya orang Islam saat ini mengikuti salah satu madzhab ini karena tradisi turun-temurun, atau alasan geografis, dan hanya sedikit saja yang benar-benar memahami makna pilihannya tersebut. Jadi, seorang yang lahir dari orang tua Muslim di Indonesia, yang mayoritas adalah pengikut Syafi’i, otomatis mengikuti jalan Syafi’i. Mereka yang lahir di Turki atau India, karena alasan sama, otomatis mengikuti jalan Hanafi; yang lahir di Maroko atau Semenanjung Arabia, mengikuti jalan Maliki atau Hanbali. Lebih lanjut, antara lain karena pengaruh ajaran Islam modernis, banyak orang sekarang menganggap bahwa keempat madzhab tersebut kurang lebih sama saja dan hanya mengandung sedikit perbedaan yang tidak penting, semisal soal posisi tangan dalam salat, batal tidaknya wudu setelah menyentuh perempuan, najis tidaknya ludah anjing, dan sebangsanya. Sebenarnya keempat madzhab ini, bukannya tidak berbeda satu dari lainnya. 17 Mustafa Ozdama “Kitablar Kutubhaneler ve Vakiflar” Vakiflar h. 49, Istanbul Vakiflar Basmudurlugu, Istambul 1984
Keempatnya, atau tepatnya tiga di antaranya – karena madzhab Hanbali secara metodologis mengikuti, dan tidak berbeda dari, madzhab Syafi’i – bukan saja merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan hukum yang khas. Tiap-tiap madzhab memberikan implikasi kepada tatanan sosial dan politik umat Islam yang berbeda-beda. Masing-masing madzhab ini pun harus diterapkan secara konsisten dan ketat sesuai dengan sistemnya sendiri dan tidak dapat dicampuradukkan satu dengan yang lainnya. Pendekatan kaum modernis yakni talfiq, yang dilakukan dengan main comot sana comot sini dalam pengambilan keputusan hukum, tidak dapat diterima. Klaim ijtihad yang ditempuh kaum modernis juga tidak sesuai dengan kaidah ijtihad dalam tradisi Islam yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya. Untuk dapat memahami perbedaan keempat madzhab ini berikut satu per satu dari setiap madzhab kita bahas secara ringkas. MENINJAU ULANG PENGERTIAN Madzhabi Madzhab Hanafi Madzhab yang pertama dikenal sebagai madzhab Hanafi yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah an-Nu’man yang hidup di Iraq antara tahun 80 dan 150 Hijriah, walaupun yang dianggap sebagai pendiri madzhab ini adalah dua murid utamanya, Ibrahim an-Nakha’i, dan Imam Abu Yusuf. Ciri utama dari pendekatan Imam Abu Hanifah adalah metode deduktifnya yang dengan sangat kuat mengandalkan penalaran (analogi, qiyas). Pengembangan metode ra’i ini sendiri terjadi dalam konteks tertentu di jamannya, khususnya berkaitan dengan letak geografis Iraq. Kufah, tempat lahir dan mukim Imam Abu Hanifah, relatif jauh dari Madinah, dan karenanya memiliki akses yang relatif kecil terhadap Sunnah. Hal ini disebabkan karena hanya sedikit Sahabat yang pindah dan mukim di Iraq, meskipun ada dua di antaranya, Ali bin Abi Thalib dan ‘Abdullah bin Mas’ud, yang sangat dekat dengan Rasulallah SAW. Di jaman Imam Abu Hanifah, Kufah telah berkembang sebagai wilayah metropolitan, dengan berbagai warisan budaya dan peradaban dari kepercayaan-kepercayaan besar sebelumnya, khususnya Persia, selain pengaruh filsafat Yunani, dan Kristen Syria. Akibatnya di Iraq telah terjadi berbagai percampuran kepercayaan dan budaya yang acap menimbulkan kerancuan. Tidak mengherankan, di Iraq pula mulai tumbuhnya berbagai aliran politik dan keagamaan, yang berbeda dari yang ada di Madinah. Untuk mendapatkan informasi yang benar, seseorang mendatangi seorang Sahabat dan bertanya, dan kemudian akan mereka dapatkan satu pendapat dari satu orang, dan jadilah sebentuk pendapat, fatwa ataupun hadis. Di lingkungan seperti inilah banyak hadis juga mulai terlupakan, bahkan dipalsukan. Dengan kata lain situasi di Kufah, dan Iraq umumnya, di masa Imam Abu Hanifah sangat berbeda dengan situasi di Madinah, saat Rasulullah SAW mendirikan dan mewariskan Islam. Hanya sedikit Sunnah yang secara langsung dapat ditemukan di Iraq ketika itu. Karena itu, seperti telah disebut di atas, Imam Abu Hanifah mengembangkan metode deduktif dengan penalaran, sesuai dengan situasi baru yang ditemuinya. Maka metode Hanafi dikenal juga sebagai metode pendapat atau ra’i, dengan teknik analogi (qiyas). Metode Hanafi dengan ketat diterapkan dengan cara menelaah alasan-alasan di belakang setiap penilaian, memeriksa maksud dan makna di balik setiap pernyataan, dan kemudian menerapkannya melalui analogi untuk menilai suatu situasi baru yang setiap kali dihadapi. Ciri lain dari metode Hanafi adalah ia diterapkan bukan saja pada sesuatu yang secara faktual telah terjadi tetapi juga untuk hal-hal, atau persoalan-persoalan, yang sifatnya hipotetis. Hal ini menjelaskan kecocokan antara metoda Hanafi dengan perkembangan dan pertumbuhan daulah-daulah Islam, sejak Bani Abbassiyah, dan terutama Daulah Utsmani di Turki dan Moghul di India, yang terus menghadapi situasi baru. Untuk menerapkan metode Hanafi, tentu saja, seseorang harus memiliki pengetahuan yang mumpuni akan sumbersumber hukum, kesalehan, dan integritas tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada diri Imam
Abu Hanifah sendiri. Bukan semata-mata lantas sekadar mengandalkan kekuataan nalar.
Madzhab Maliki Madzhab yang kedua adalah madzhab Maliki sesuai dengan nama pendirinya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah dari 93 sampai 179 Hijriah. Berbeda dari metode Hanafi yang mengandalkan pada penalaran melalui deduksi Imam Malik hampir sepenuhnya mendasarkan diri kepada perilaku dan pengalaman hidup yang dilestarikan oleh tiga generasi pertama, yakni para Sahabat, Tabi’un dan Tabi’it-Tabi’un, sebagai tradisi yang tak berubahubah. Maka, metode Maliki, juga dikenal sebagai madzhab ‘amal ahlul Madinah (’amal Penduduk Madinah). Imam Malik merekam semua perilaku dalam tradisi ini terutama dalam kitabnya al Muwatta. Hal pokok terpenting dari Metode Maliki, adalah pembedaan secara jelas atas dua istilah, sunnah dan hadis. Istilah yang pertama, sunnah, adalah praktek dan perilaku yang diteruskan turun-temurun tanpa putus, sedangkan hadis adalah pernyataan (tertulis), yang merupakan bukti-bukti tekstual. Pemahaman akan perbedaan dua istilah ini sangat penting sebab, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, sebagai akibat dari pengembangan metode tekstual oleh salah satu murid Imam Malik, yakni Imam Syafi’i, pengertian keduanya belakangan menjadi kabur. Sesudah Buku Allah tidak ada buku lain yang lebih dapat diandalkan [selain Al Muwatta] Imam Syafi’i Penerapan dengan sangat ketat dan kaku atas persyaratan akan bukti-bukti tekstual pada suatu tindakan telah menyebabkan sunnah semakin hari semakin dipahami sama dengan hadis. Selain itu Imam Malik juga mengganggap ’amal, yakni perilaku para Sahabat dan Pengikutnya, memiliki otoritas sebagai sumber hukum. Salah satu argumen Imam Malik adalah ’amal merupakan perilaku yang diwariskan secara mutawatir, sedangkan hadis kebanyakan diriwayatkan secara tunggal (ahad). Kita akan kembali membicarakan hubungan antara Sunnah, hadis, dan ’amal, dengan lebih rinci di bawah nanti. Di sini hanya akan disebutkan sedikit penjelasan Imam Malik tentang keunggulan ’amal dibanding hadis, sebagaimana dikutip oleh Dutton (1999:44), berikut: Rasulullah SAW, pulang dari suatu perjalanan ghazwa [ekspedisi militer, pen] bersama ribuan Sahabat. Sekitar 10.000 dari mereka wafat di Madinah, dan sisanya berpencar di berbagai tempat. Maka, mana yang lebih patut dipilih untuk diikuti dan pendapatnya (qawl) diterima, mereka yang menyertai Rasulullah SAW, dan di antara para Sahabat yang wafat yang baru saya sebutkan, ataukah di antara para Sahabat Rasulullah SAW, yang satu atau dua [maksudnya dari jumlah yang sedikit yang menyebar keluar Madinah, pen], yang meninggal?
Madzhab Syafi’i Madzhab ketiga adalah madzhab Syafi’i, yang dikembangkan oleh salah satu murid terbaik Imam Malik, Muhammad bin Idris Ash-Syafi’i. Imam Syafi’i lahir di Mekah, dan hidup antara 150 dan 204 Hijriah. Imam Syafi’i adalah seorang syarif, satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, dari garis ayah, ke atas sampai ke Bani Hasyim dari suku Quraish. Karakter utama metode Syafi’i adalah ketatnya penerapan bukti-bukti tekstual untuk mendukung setiap penilaian hukum yang dibuatnya. Sistem yang standar ini telah melahirkan
suatu cara baru penilaian hukum, yang kemudian kita kenal sebagai Usul Fikih, di samping kebiasaan baru berupa pengumpulan dan pengembangan ilmu hadis. Berbeda dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menetap di suatu tempat, masing-masing di Kufah dan Madinah, dan hampr tidak pernah bepergian, Imam Syafi’i banyak melakukan perjalanan dan berpindah tempat bermukim. Ia pernah mukim di Mekah, di Madinah, di Syria, di Kufah, dan terakhir di Mesir, sampai meninggalnya di kota Fustat, bulan Rajab 2004, pada usia 54 tahun. Imam Syafi’i belajar Islam dari berbagai sumber yang berbeda, baik dari pengikut Imam Hanifah maupun Imam Malik. Dengan sendirinya Imam Syafi’i menemui fakta-fakta adanya perbedaan penilaian hukum pada berbagai masalah yang sebenarnya hampir sama di tempat yang berbeda-beda. Karenanya ia khawatir tanpa suatu metodologi yang standar ada risiko dan kemungkinan Islam akan menjadi berbeda-beda di tempat yang berbeda, dan berubah dari ajaran aslinya. Dengan latar belakang inilah, Imam Syafi’i mengembangkan metodologi baru dengan menekankan pemeriksaan bukti-bukti pernyataan tertulis, sebelum sampai pada pengambilan keputusan hukum. Kecuali didukung dengan bukti tertulis yang kuat dan sahih, berupa hadis, madzhab Syafi’i tidak akan menerima suatu pendapat untuk keperluan pengambilan keputusan hukum. Metode tekstual ini dikembangkan Imam Syafi’i berdasarkan metodologi serupa yang diambilnya dari salah satu Sahabat, Ibn ’Abbas, yang dalam menganalisis dan menjelaskan al-Qur’an, menggunakan cara tekstual atas ayat-ayat al-Qur’an itu sendiri. Karena pendekatan tekstual ini menjadi sangat perlu untuk mengumpulkan, menelaah, dan memilah-milah, hadis untuk memastikan kesahihannya. Dari sinilah kita mewarisi kumpulan ribuan hadis dan ilmu tentangnya, yang hampir semuanya dilakukan oleh para pengikut Imam Syafi’i. Madzhab Hanbali Madzhab keempat dikenal sebagi madzhab Hanbali, dari Imam Ahmad ibn Hambal yang hidup antara 164-241 Hijriah. Menurut kebanyakan ulama Imam Ibn Hanbal bukan termasuk seorang faqih tetapi seorang ahli hadis, muhadis, walaupun ia bukan sama sekali tidak mengerti fikih. Yang ia lakukan bagi generasi sesudahnya memang bukan suatu penyusunan metode yang khas dan berbeda dari metode-metode yang telah disebutkan di atas, melainkan suatu pengumpulan hadis dalam jumlah yang sangat kaya, Musnad. Berbeda dari Imam Malik dan Imam Syafi’i, Imam Ahmad tidak meninggalkan satu buku fikih pun, walaupun beberapa muridnya ada yang kemudian mengumpulkan sejumlah fatwa darinya. Imam Ahmad sendiri melarang suatu pencatatan kecuali berupa hadis-hadis. Imam Ahmad dikenal akan kesalehan dan keistiqahamannya. Ia hidup dengan sangat sederhana, bahkan termasuk miskin, tapi tidak pernah meminta atau mau menerima bantuan. Ia hanya akan menerima sesuatu sebagai imbalan atas hasil kerja. Terhadap penguasa ia tetap independen, meski harus menghadapi beragam cobaan, termasuk siksaan secara fisik, karena berbeda pendapat. Ia, berbeda dari Imam Malik dan Imam Syafi’i, tidak membenarkan seorang ulama menerima imbalan dari penguasa. Sikap ini sama dengan sikap Imam Abu Hanifa, walaupun baginya menjadi sangat berat, karena Imam Abu Hanifa, sebagai seorang pedagang, termasuk sejahtera hidupnya. Selama hidupnya Imam Ahmad telah lima kali naik haji, tiga kali di antaranya dengan berjalan kaki. Situasi yang dihadapi Imam Ahmad semasa hidupnya sangat berbeda dari lingkungan asal Islam, yakni Madinah, karena ia hidup di Baghdad, Irak. Di sini, ketika itu, Islam telah mendapat pengaruh dari berbagai elemen dan budaya dari kota kosmopolitan tersebut. Dengan maksud untuk mencegah penyimpangan lebih jauh Imam Ahmad berupaya mendapatkan gambaran lengkap dan sedetil mungkin tentang kehidupan komunitas awal di Madinah. Ia mengabdikan hidupnya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin laporan dan riwayat hadis. Secara metodologis Imam Ahmad mengikuti pendekatan tekstual dari Imam Syafi’i. Sebenarnya, Imam Ahmad dinisbatkan sebagai pendiri madzhab Hanbali oleh muridmuridnya, sesudah beliau wafat.
Kerancuan Madzhab Metodologi Malik dipilih dengan dasar bahwa pada kenyataannya Islam saat ini telah semakin jauh dari sumber aslinya. Akibat dari sikap taken for granted atas madzhab yang diikutinya, kebanyakan kaum Muslimin saat ini tidak mengikutinya secara taat azas, atau bahkan secara sadar menyimpang darinya. Peyimpangan atas metode-metode dalam fikih ini terutama dilakukan oleh kaum Islam modernis yang dengan liberal mengambil keputusan hukum tanpa mengikuti kaidah dan sistem yang melekat padanya. Kaum modernis yang mengklaim berijtihad, tapi tak jarang sekadar mengambil pendekataan talfiq ini, oleh Haji Bewley disebut sebagai ’deviant Hanafi’ii. Di sisi yang lain ada sebagian kaum Muslim lainnya, yang menyebut dirinya sebagai kaum ’Salafi’, dan mengklaim sepenuhnya ’kembali ke sumber Islam’, tapi yang sebenarnya dilakukan adalah merujuk kembali semata-mata hanya kepada koleksi hadis. Dengan koleksi hadis ini kemudian mereka memberikan penilaian hukum atas sesuatu dengan cara sangat literal, dan mengabaikan makna kontekstual dari teks hadis tersebut, dan dengan serta merta mengabaikan usul fikih. Haji Bewley menyebutkan kecenderungan ini sebagai ’neo-Syafi’i’. Ringkasnya, kedua kelompok ini melakukan penilaian hukum dengan cara yang mendekati salah satu dari dua metode di atas, Metoda Ra’i dan Metode Tekstual, tapi tidak disertai dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhinya. Di satu sisi mereka lebih bertujuan pragmatis, demi mendapatkan keputusan hukum atas berbagai situasi saat ini, dengan mengkompromikan Islam dan mengabaikan sejumlah ketentuan dasar dalam syariah. Di sisi lain demi mempertahankan arti literal suatu teks hadis diinterpretasikan secara kaku dan acap di luar konteks. Kaum modernis menghasilkan ’Islam Liberal’, yang tak lain adalah asimilasi total Islam atas Kapitalisme. Mereka dengan liberal mengambil keputusan hukum tanpa mengikuti kaidah dan sistem yang melekat padanya, tak jarang sekadar mengambil pendekataan talfiq, dapat disebut sebagai ’deviant Hanafi’. Kaum ’Salafi’ menghasilkan ’Islam Fundamentalis’ yang mengklaim bahwa kaum Muslim di luar mereka tidak memiliki akses terhadap teks, dan karenanya harus ditolak. Pendekatan ’neo-Syafi’i’ ini juga mengakibatkan para penganutnya untuk secara arbitrer menentukan sesuatu sebagai sunnah semata-mata berdasarkan suatu teks hadis.
Dalam hal metode Maliki, menurut Bewley, juga bukan bebas dari penyimpangan, tetapi dalam bentuk yang agak berbeda. Sebagaimana sudah disinggung di atas ciri khas pembeda metode Imam Malik adalah pentransferannya melalui transmisi langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, dalam praktek sehari-hari, sesungguhnya dengan cara inilah mayoritas umat Islam mengambil Islam. Mereka mempelajari praktek Islam dari keluarga dan komunitas Muslim di sekitar tempat hidupnya. Hal ini tidak bermasalah sejauh umat Islam secara jelas mengikuti parameter-parameter sebagaimana ditetapkan oleh salah satu empat madzhab yang telah disebutkan di atas. Yang jadi masalah adalah, bila metode Maliki diambil, untuk hal-hal yang bercampuraduk dengan sesuatu yang di luar Islam, seperti adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya lokal, yang bertentangan dengan alQur’an dan Sunnah. Persoalan mendasarnya adalah yang sedang terjadi di zaman sekarang ini, madzhab tidak lagi berfungsi sebagaimana asal-muasal madzhab ini dibentuk, yakni diterapkan bukan sekadar sebagai metodologi pengambilan keputusan hukum. Yang disebut sebagai madzhab bagi kebanyakan umat Islam saat ini hanyalah semata-mata menjadi sekumpulan keputusan
hukum, kompilasi aturan-aturan, yang mencakup beragam aspek kehidupan dan ibadah umat Islam yang statis. Mengikuti suatu madzhab lantas sekadar menjadi suatu kebiasaan berdasarkan lokasi geografis tempat kelahiran seseorang, seperti sudah dikatakan di atas: mereka yang lahir di Indonesia otomatis mengikuti madzhab Syafi’i, yang lahir di Turki dan India mengikuti madzhab Hanafi, dan yang lahir di Maroko mengikuti madzhab Maliki. Hal ini, tidak diragukan, telah memberikan akibat positif bagi umat Islam di seluruh dunia untuk melindungi Islam itu sendiri, dan berdasarkan masing-masing madzhab menjaga keutuhan ajaran masing-masing melalui transmisi yang tidak putus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Haji Bewley (2005), kenyataan ini bukan tidak mengandung masalah. Hal ini, menurutnya, cenderung memberi kesan bahwa segalanya masih dalam keadaan baik, bahwa situasi umat Islam saat ini masih dapat disetarakan dengan di masa lalu, ketika Islam masih merupakan realitas sosial politik. Hal ini jelas tidak terjadi, sebab al-Qur’an dan Sunnah saat ini tidak dilihat, terutama, sebagai sumber tata pemerintahan. Akibatnya madzhab pun menjadi rancu satu sama lainnya, karena tidak terkait dengan suatu amr, atau otoritas yang membuatnya relevan dalam kehidupan umat. Peran madzhab yang bukan semata sebagai suatu pendekatan pengambilan keputusan hukum ditunjukkan dan dijelaskan secara luas oleh Syekh Abdalqadir dalam bukunya Root Islamic Education. Tiap madzhab menghasilkan suatu realitas politik tertentu. Penerapan madzhab Hanafi, misalnya, menghasilkan realitas politik elitis, birokratik dan legalistik, sebagaimana ditunjukkan dalam fenomena Kerajaan Mogul dan Utsmani. Sementara madzhab Maliki menghasilkan suatu dinamika antara otoritas politik di satu sisi, Amir, dan otoritas yudikatif di sisi lain, para Fuqaha. Hal ini menghasilkan suatu proses perimbangan kekuasaan antara entitas politik, Amirat di satu sisi, dan pengendalian atas dasar syariah oleh Fuqaha di sisi lain. Ketika dinamika keduanya, demi menjaga berlangsungnya rule of law, tidak lagi berfungsi, maka para subyek (umat Isam) mengemban suatu tanggung jawab untuk melakukan hijrah ke tempat lain, untuk kembali berupaya menegakkan dinamika nomokrasi ini. Sebaliknya, dengan ditinggalkannya sama sekali madzhab saat ini, menghasilan suatu realitas politik tertentu bagi umat Islam. Mencampakkan madzhab berarti mencampakkan pengampilan keputusan hukum, pelaksanaan keputusan hukum tersebut, dan otoritas politik di atasnya, sekaligus. Modernisme Islam, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, mencampakkan madzhab dan sebagai gantinya mengajarkan konsep ’negara Islam’, yang tak lain adalah sistem negara fiskal produk Revolusi Perancis. Modernisasi Islam kemudian mencapai penuntasannya dengan diislamisasinya kapitalisme itu sendiri. Struktur negara fiskal, beserta seluruh perangkat kapitalisnya, merupakan praktek yang asing dalam perjalanan panjang sejarah politik Islam. Dalam gambaran Bewley situasi umat Islam saat ini adalah sebagai berikut: Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini dien Allah sedang dipraktekkan dengan sepenuhnya kecuali secara terfragmentasi. Ketentuan hudud dengan sepenuh tujuan dan kesengajaan ditolak dan diganti dengan berbagai undang-undang kriminal buatan manusia. Sebagian besar aspek personal dan sosial dari dien, bahkan di tempat-tempat yang mengklaim menerapkannya, dalam kenyatannya telah dicairkan dan dikompromikan agar sesuai dengan modalitas hukum Barat. Dalam hal aspek ekonomi dan finansial dari Syariah, telah sepenuhnya dibuang, demi sistem ekonomi kapitalis berdasarkan riba produk Eropa pasca-reformasi yang sejak semula dipakai untuk menghancurkan Dar al-Islam.
Dengan semua latar belakang yang telah diulas di atas kita perlu meninjau dengan agak detil pengertian ’Amal Penduduk Madinah di atas. Tujuannya agar kita dapat memahami dengan baik makna pilihan mengambil jalan Maliki tersebut. Berikut adalah penjelasannya.
’AMAL MADINAH Pertama-tama harus dipahami bahwa pemilihan Metode Malik tidak memberi arti bahwa dengan serta-merta menganggap bahwa hanya metode ini yang paling baik dan yang lainnya tidak baik. Namun demikian, seperti telah disinggung di atas, keadaan saat ini yang telah semakin jauh dari realitas Islam, memerlukan rujukan yang paling otentik. Dan itu berarti umat Islam perlu kembali kepada pengalaman yang paling awal, paling murni, paling dekat dengan Rasullalh SAW sendiri. Pengalaman ’paling awal’ yang dimaksud adalah pengalaman masa tiga generasi pertama, yang biasa dikenal sebagai generasi Sahabat, generasi Pengikut (Tabi’un), dan generasi sesudah Pengikut (Tabiu't-Tabi'in). Dalam salah satu hadis Rasulallah SAW sendiri menyatakan bahwa tiga generasi ini adalah generasi terbaik dari seluruh umat manusia. Dengan kata lain di sinilah, di kota Madinah, sumber otentik bagi umat Islam berada. Islam direalisasikan sebagaimana model dari kenyataan yang pernah berlangsung, mencontoh pada sumber terbaik dan otentiknya, perilaku penduduk Madinah. Islam tidak dipandang secara idealistik berdasarkan angan-angan atau dicangkokkan pada model yang asing dari Islam, seperti dalam cara hidup modern di bawah sebuah sistem yang kaku.
Islam bukanlah sebuah idealisme, dia bukan sebuah mimpi yang tak tercapai terhalang oleh keserakahan dan nafsu berkuasa dari generasi-generasi manusia korup. Islamnya Rasulullah SAW telah tercapai, telah diletakkan, telah terjadi, telah berlangsung, telah bertahan dan kemudian tersapu bersih. Syekh Abdalqadir As-Sufi (1993:15)
Merujuk kepada Madinah bukan saja diyakini akan membawa umat Islam kepada sumber terbaiknya tetapi juga akan berarti menyatukan mereka. Madinah adalah titik temu, tempat manusia berkualitas terbaik, tempat yang terbebas dari perselisihan dan terhindarkan dari segala bentuk penyimpangan. Ibn Taymiyyah (2000), seorang faqih yang sangat besar pengaruhnya dari madzhab Hanbali, menyatakan pentingnya kembali ke Madinah, dengan tiga alasan: - Penduduk Madinah (merujuk pada tiga generasi awalnya) adalah penduduk kota yang paling baik dalam segala hal, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang telah disebutkan di atas. Ibn Taymiyyah mengatakan periwayatan dan pendapat penduduk Madinah sangat dapat diandalkan. Para muhadis sepakat bahwa hadis yang paling tepat adalah hadis penduduk Madinah dan baru kemudian hadis penduduk Basra (Iraq). Sedang Imam Malik dan penduduk Madinah umumnya tidak menerima hadis penduduk Irak karena di sana terlalu banyak pendusta dan penduduk Irak tidak membedakan antara yang berkata benar dengan yang berdusta. - Karena penduduk Madinah, lebih dari penduduk kota mana pun, sepenuhnya hanya mengandalkan diri pada jejak-jejak Rasulallah SAW, kesepakatan (konsensus) penduduk Madinah adalah fakta yang jelas. Selain itu, menurut Ibn Taymiyyah, penduduk kota-kota lain paling sedikit memiliki pengatahuan tentang Sunnah Rasulallah SAW dan paling tidak lengkap dalam mempraktekkannya. - Berbagai penyimpangan, aliran-aliran bid’ah, muncul dari berbagai kota kecuali Madinah. Menurut Ibn Taymiyyah para Sahabat nabi menyebar ke lima kota utama, Mekah, Madinah, dua kota di Irak (Kufah dan Basra), serta di Syria. Dari empat kota di luar Madinah, kata Ibn Taymiyyah, muncul berbagai aliran yang dikategorikannya sebagai peyimpangan (bid’ah),
seperti qadariyyah dan mu’tazillah, serta jamhiyah dan murji’ah, dan lain sebagainya. Madinah bebas dari berbagai aliran ini. Ibn Taymiyyah (2000:1), ketika ditanya tentang keutamaan madzhab Madinah, memberikan jawabannya sebagai berikut: Segala puji bagi Allah. Ini adalah madzhab penduduk Kota Rasul, Rumah bagi Sunnah, Rumah bagi Hijrah, dan Rumah Kemenangan. Di Madinahlah Allah membentuk Sunnah dan Syariat Islam bagi Muhammad Rasulallah salallahu alayhi wasallam. Ke Madinahlah para Muhajirun datang kepada Allah dan Utusan-Nya, dan di Madinah pula kaum Ansar bermukim. Di masa Sahabat, Tabi’un, dan Tabi’ut-Tabi’in, madzhab mereka merupakan madzhab yang paling utama dari semua penduduk dari seluruh kota-kota Islam, timur dan barat, baik dalam hal prinsip-prinsip dasar maupun dalam ketetapan-ketetapan sekunder.
Imam Malik sepenuhnya mendasarkan diri kepada perilaku dan pengalaman hidup yang dilestarikan oleh tiga generasi pertama di kota Madinah, yakni para Sahabat, Tabi’un dan Tabi’it-Tabi’un, sebagai tradisi yang tak berubah-ubah. Inilah, sesungguhnya, pelestarian dan pewarisan pola perilaku yang menjadikan Islam sebagai kenyataan hidup mewujud untuk pertama kalinya. Maka, dengan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan Ibn Taymiyyah di atas, untuk kepentingan hari ini pun – ketika umat Islam praktis harus memulai lagi dari bawah tiada model yang lebih baik daripada yang dipraktekkan menuruti Metode Maliki. Di atas telah disebutkan hal pokok terpenting dari Metode Maliki adalah pembedaan secara khas atas dua istilah, sunnah dan hadis. Imam Malik juga mengajarkan bahwa ’amal, perilaku nyata sehari-hari penduduk Madinah, sebagai tolok ukur Sunnah yang lebih utama ketimbang hadis. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang hal ini. Sunnah, Hadis, dan ’Amal Istilah yang pertama, sunnah, adalah praktek dan perilaku yang diteruskan secara turun-temurun tanpa putus. Sedangkan hadis adalah pernyataan atau laporan (tertulis), yang merupakan bukti-bukti tekstual, tentang sesuatu yang Rasulallah SAW katakan ataupun lakukan yang disampaikan oleh satu perawi ke perawi lain melalui isnad (mata-rantai). Pemahaman akan perbedaan dua istilah ini sangat penting sebab, sebagai akibat dari pengembangan metode tekstual dari Imam Syafi’i, pengertian keduanya menjadi kabur. Penerapan persyaratan bukti-bukti tekstual dengan sangat ketat dan kaku atas suatu tindakan telah menyebabkan sunnah semakin hari semakin dipahami sama dengan hadisiii. Pandangan bahwa hadis sama dengan sunnah ini telah menjadi kesalahkaprahan. Padahal keduanya berbeda, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai hal oleh Yasin Dutton dalam disertasinya Asal Mula Hukum Islam, ’Hadis tidak mutlak menjadi sunnah’, bahkan bila hadis tersebut merupakan hadis sahih. Sunnah bisa dicatat ataupun tidak dicatat dalam sebuah hadis, demikian pula hadis bisa mencatatkan suatu sunnah bisa juga tidak. Ini berarti bahwa kita tidak akan dapat mengakses langsung sunnah melalui hadis. Kita tak bisa mencomot kumpulan hadis, membacanya, lalu mengungkapkannya, sebagai sunnah dari situ, sebagaimana dilakukan oleh kaum ’neo Syafi’i’ tersebut di atas. Fakta sejarah menunjukkan bahkan di masa Rasulullah SAW beliau pernah melarang para Sahabat mencatat suatu pernyataan darinya selain al-Qur’an. Beliau memerintahkan mereka untuk menghapus seluruh hadis yang telah dicatat, dan baru di kemudian hari mengijinkannya. Hal ini megindikasikan keinginan untuk menghindari hadis diangkat sederajat dengan al-Qur’an. Sunnah, seperti yang telah dijelaskan, tidaklah sama dengan hadis, karena meski seluruhnya disepakati asli dan sahih, baik dalam naskah dan isnad-nya, namun tak mesti diujudkan dalam perilaku di masa awal Madinah. Dapat dikatakan bahwa hadis bukanlah bagian dari sunnah. Kini kita beralih pada persoalan 'amal itu sendiri. 'Amal berarti perbuatan dan mengacu pada perilaku sehari-hari dari penduduk Madinah yang disepakati. 'Amal adalah perilaku normatif Rasulallah SAW, ataupun keempat Khalifah pertama, para Sahabat dan
pengikutnya, Tabi'un, dan generasi sesudahnya, yakni Tabi'ut-tabi'in. Jadi 'amal terbentuk dari sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijtihad ataupun keputusan pribadi pihak berwenang sesudahnya. Sumber pencatatan ’amal yang dilakukan oleh Imam Malik terutama adalah Sayyidina 'Umar ibn al-Khattab. Karena itu madzhab Maliki juga dikenal sebagai madzhab Umar. Maka ’amal adalah bagian kesatuan dari sunnah. Zayd ibn Thabit, yakni sahabat yang masyhur, menyatakan "Ketika engkau melihat penduduk Madinah melakukan sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah sunnah." Jelas ini mengacu pada 'amal, ’melakukan’, dan bukanlah merujuk pada periwayatan verbal. Maka antara sunnah dan 'amal lebih dekat kesamaannya daripada antara sunnah dan hadis. Seperti telah disinggung sebelumnya, dengan kejelasan kedudukan hadis dan sunnah, maka pengambilan hadis begitu saja sebagai dasar perilaku seorang Muslim akan menimbulkan masalah. Hadis tidak dapat secara langsung dicomot, dijadikan landasan, tanpa pemahaman dan pengetahuan tentang usul fikih yang memadai sebagaimana diajarkan oleh Imam Syafi’i. Hadis tidak otomatis merupakan tindakan nyata yang pernah diamalkan. Sedangkan bagi Metode Maliki, kriteria dasarnya adalah ’amal, dan bukan hadis.
Hadis lebih bersifat ilustratif daripada otoritatif dan pemahaman yang benar tentang Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum dicapai (bagi penduduk Madinah) tidak terutama dari mempelajari teks Qur’an dan hadis melebihi dari menyaksikan yang dilaksanakan sebagai ’amal. Yasin Dutton (1999:178)
Selanjutnya, mengenai kedudukan 'amal bila dihubungkan dengan hadis, dengan mengikuti pendapat dari Qadi Iyad, Dutton menyebutkan adanya empat kemungkinan.
'Amal sesuai dengan hadis, maka 'amal mendukung kesahihan hadis. 'Amal sesuai dengan satu hadis, namun bertentangan dengan hadis yang lain. Dalam hal ini keberadaan 'amal menjadikan hadis pertama lebih dipilih. 'Amal bertentangan dengan satu atau beberapa hadis. Jika 'amal bersangkutan berasal dari masa Rasul, maka ia lebih dipilih, karena kategori 'amal seperti itu pasti memiliki otoritas dan periwayatan berganda (mutawatir), sedangkan hadis-hadis lain yang diriwayatkan secara tunggal dari satu ke satu, hanya mungkin bisa dipercaya. Jika 'amal bersangkutan adalah yang didasarkan pada ijtihad, maka hadis lebih disukai, meskipun dalam hal ini ada beberapa keberatan dengannya. Terdapat suatu hadis yang tidak ada 'amal-nya. Tentu dalam hal ini tidak ada kontoversi, maka hadis itu diikuti, sepanjang terbukti bahwa hadis tersebut sahih, dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Dalam hal ini juga ada keberatan dengannya, dengan alasanya ketiadaan ’amal ini menunjukkan bahwa isi hadis tersebut tidak normatif.
Dari keempat kemungkinan di atas tampak dengan jelas bahwa ’amal lebih utama daripada hadis. Sebagaimana umum diketahui hadis terdiri atas dua jenis, yaitu hadis yang diriwayatkan secara berganda (mutawatir) yang berasal dari sejumlah besar Sahabat, dan hadis tunggal (ahad) yang berasal dari seorang Sahabat. 'Amal sudah barang tentu selalu mutawatir, karena berasal dari sejumlah besar Sahabat, mewakili pemufakatan sejumlah besar Sahabat di Madinah, serta perilaku mereka yang juga telah disepakati, yang kemudian ditransmisikan turun temurun tanpa perubahan. Penyampaian berganda pasti mengungguli yang tunggal, yang berasal dari seorang Sahabat saja, dan karenanya Imam Malik lebih
mengutamakan 'amal daripada hadis. Gambaran jelas mengapa 'amal lebih dipilih disampaikan Ibn Qutayba (wafat 276H/889M) dalam kitabnya, Ta’wil mukhtalif al-hadith, sebagaimana dikutip oleh Dutton (1999: 51) berikut ini: Menurut pendapat kami kebenaran lebih mungkin diperoleh dengan ijma' daripada dengan penyampaian hadis (al riwaya). Hadis bisa jadi sasaran kealpaan, kesalahan, ketidakpastian, penafsiran yang mungkin berbeda serta pembatalan; perawi yang dapat dipercaya boleh jadi meriwayatkannya dari seseorang lain yang tidak dapat dipercaya; bisa jadi terdapat dua perintah yang berbeda, yang keduanya mungkin saja, seperti melakukan baik satu ataupun dua taslim [salam di akhir salat]. Serupa dengannya, seseorang mungkin hadir pada saat Rasulullah salallahu alayhi wasallam bersabda, dan tak hadir di lain waktu saat beliau meminta khalayak melakukan sesuatu yang berbeda [dari yang didengarnya]: ia lantas menyampaikan sabda yang pertama dan tidak yang kedua karena tak tahu. Namun ijma' terbebas dari perubahan-perubahan seperti itu. Itu sebabnya Malik, semoga Allah mengasihinya, kadang menyampaikan suatu hadis dari Rasuallah salallahu alayhi wasallam, tapi kemudian berkata, ’Amal di kota kita adalah begini-dan-begini, mengatakan sesuatu yang berbeda dari hadis.’
Banyak contoh dapat diberikan tentang berbagai hal yang pada mulanya tidak dicatat secara tertulis sebagai hadis tetapi secara umum diketahui dan dimengerti oleh penduduk Madinah berasal dari masa Rasulallah SAW. Semua ini tentu saja merupakan ’amal. Beberapa contohnya adalah seperti soal takaran sa' dan mudd, cara pelafalan dan penyuaraan adzan dan iqamah, tidak mengeraskan Bismillah dalam salat yang dikeraskan (misalnya salat magrib, isya’, dan subuh), lalu posisi berdiri dalam salat dengan posisi tangan di samping badan dan bukan berlipat di muka. Dalam kaitan ini dapat ditambahkan fakta bahwa Sayyidina Abu Bakr, sahabat terdekat Rasulallah SAW dan yang praktis berada di sampingnya sepanjang hidup Rasul, hanya sedikit meriwayatkan hadis. Sedangkan Abu Hurairah, yang hanya sekitar empat tahun bersama Rasul, meriwayatkan ribuan hadis. Segala perilaku dan pendapat Abu Bakar as-Siddiq, tentu saja, adalah sunnah itu sendiri, tanpa harus dilaporkan secara verbal. Bagian berikut ini akan menguraikan upaya umat Islam di Cape Town menegakkan syariah dengan merujuk pada ’amal Madinah. Fokus pembahasan ditujukan pada upaya mereka dalam melaksanakan penarikan zakat. Untuk itu kita terlebih dahulu akan mengawali bab berikut ini dengan diskusi secara ringkas membahas masalah zakat itu sendiri. ***
Restorasi Zakat: Menegakkan Pilar yang Roboh – Zaim Saidi Zakat adalah satu di antara lima Rukun atau Pilar Islam, merupakan ibadah wajib, yang memiliki kedudukan sejajar dengan salat. Perintah berzakat selalu dipadukan dengan perintah bersalat (dalam redaksi ’akimusalat wa atazzakat’ dan sejenisnya), sekurangnya sebanyak 29 kali dalam al-Qur’an. Ini menunjukkan bahwa validitas keduanya tidak dapat dipisahkan, zakat tidak bermakna tanpa salat, begitu pun sebaliknya, salat tidak ada artinya tanpa melaksanakan kewajiban zakat. Untuk sahnya keduanya harus dilaksanakan menurut syarat dan rukun yang telah ditetapkaniv. Tanpa zakat atau salat, apalagi keduanya, tidak ada Islam. Dasar langsung perintah penarikan zakat adalah ayat al-Qur’an surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi:
Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Ijma’ para ulama menyatakan bahwa awal ayat ini yang disebutkan dalam bentuk kata perintah, fi’il amr (Khud), menunjukkan bahwa zakat harus diambil dari, dan bukan diserahkan oleh, pembayarnya (muzaki). Hal ini mensyaratkan adanya otoritas yang melakukannya, baik secara langsung, atau tidak langsung dengan cara penunjukan seseorang lain untuk mewakilinya, sebagai amil (petugas pengumpul zakat). Dengan kata lain seorang amil hanya sah sebagai amil kalau dia memiliki otoritas, atau menerima delegasi, dari pihak yang memiliki otoritas untuk itu. Seseorang tidak dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai pengumpul zakat, sebagaimana semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Baz (Badan Amil Zakat) yang beroperasi di Indonesia, saat ini. Penyandingan zakat dan salat dalam satu kesatuan dan perintah pengambilannya oleh suatu otoritas menunjukkan bahwa zakat, berbeda dari salat yang merupakan urusan privat, adalah urusan publik. Zakat, selain merupakan ibadah wajib, dipandang sebagai institusi politik dalam Islam. Tegaknya zakat sebagai rukun Islam mensyaratkan, dan menunjukkan, tegaknya tata pemerintahan dalam Islam. Sejak Rasulallah SAW, kemudian diteruskan oleh Khulafaurrasidin, terus sampai ke Khalifah dan Sultan-sultan, serta para Amir di wilayah lokal, sepanjang ada pemerintahan Islam, zakat dilaksanakan sesuai dengan rukunnya. Imam Malik dalam kitabnya Muwatta menyatakan: Pembagian zakat terserah menurut penilaian individual orang yang memegang otoritas… Tidak ada ketentuan pasti tentang porsi bagi amil zakat kecuali sesuai dengan yang dianggap tepat oleh pemimpin kaum Muslim.
Pendapat Imam Malik ini bukan satu-satunya dasar hukum yang menunjukkan bahwa zakat adalah urusan publik, dan bukan urusan privat. Pendapat ulama dari tiga madzhab besar lainnya pun menegaskan soal ini. Bewley (2005) menunjukkan hal ini sebagaimana dalam kutipan berikutv: Imam al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari madhab Hanafi, dalam kitabnya al-Mabsut menyatakan, “Zakat merupakan hak Allah dan untuk dikumpulkan dan dibagikan oleh seorang pemimpin Muslim atau pihak yang ditunjuknya. Kalau seseorang membayarkan zakatnya kepada orang lain, hal ini tidak menggugurkan kewajibannya membayar zakat.” ... Imam ash-Shafi’i dalam kitab al-Um menyatakan tentang kategorisasi dari Al Qur’an soal “mereka yang mengumpulkannya” sebagai mereka yang ditunjuk oleh khalifah kaum Muslim untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Imam Ahmad dikutip dalam kitab as-Sharih ar-Rabbani li Musnad Ahmad menyatakan, “Hanya khalifah saja yang mengemban otoritas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, apakah dilakukannya sendiri atau melalui orang yang ditunjuknya, dan dia juga berhak dan bertanggungjawab untuk memerangi mereka yang menolak membayarkannya.”
Tentang jenis harta yang wajib dizakati dapat dipahami dengan jelas, secara umum terdiri
atas harta uang (mal), hasil tetanaman, serta hasil peternakan. Harta uang merujuk pada emas dan perak, dalam bentuk apa pun, hasil tambang dan barang temuan, serta barang mata dagangan. Hasil tetanaman terdiri atas produk perkebunan dan pertanian dalam jenis-jenis yang dapat disimpan dalam waktu lama. Sedangkan produk peternakan terdiri atas onta, sapi, kambing dan domba, dan sejenisnya. Masing-masing dengan nisabnya sendiri-sendiri, dengan atau tanpa ketentuan haul, yang tidak akan dibahas secara lebih rinci lagi dalam buku ini. Kita akan lebih memfokuskan pembahasan hanya pada zakat harta uang (mal). Nisab zakat mal dengan jelas telah ditetapkan sebagai 20 dinar (84.7 gr emas, 22 karat) dan 200 dirham (593 gr, perak murni), dengan haul satu tahun. Ketentuan ini merupakan ijma’ para ulama yang tidak pernah berubah, sama halnya dengan ketentuan jenis mal yang terkena kewajiban zakat, yakni hanya emas dan perak, atau mata dagangan yang juga dihitung hanya dalam emas dan perakvi. Perlu diingat juga bahwa dua jenis mal, emas dan perak, memiliki ketentuan terpisah yang tidak bisa saling dicampurkan. Semua ini menunjukkan pada kita bahwa ketetapan tentang zakat, berarti rukun sahnya, telah ditentukan dengan tegas dan jelas. Namun, sebagaimana halnya dengan soal kepemimpinan yang segera akan kita bahas, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa harta uang – karena proses sejarah dan politik sebgaimana telah kita bahas di muka – telah mengalami perubahan bentuk, berupa uang kertas dengan segala turunannya (kertas saham, deposito, cek, bond, dan sejenisnya). Tidak ada perkecualian semua lembaga ’amil’ zakat modern yang beroperasi saat ini juga hanya beroperasi dalam sistem perbankan dengan uang kertas dan turunannya ini. Dari kutipan pendapat sejumlah Imam di atas sangat jelas terlihat bahwa prasyarat pertama yang harus dipenuhi, dan aspek yang harus diluruskan, dari praktek pengambilan zakat saat ini adalah penegakkan otoritas. Sebab, memang benar bahwa persoalan umat Islam dalam waktu 80 tahunan terakhir ini, sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmani, 1924, adalah telah tidak adanya lagi otoritas Islam. Tetapi hal ini tidak berarti lalu rukun zakat telah berubah, dan pengubahanya menjadi sedekah privat seperti yang dipraktekkan saat ini bisa dibenarkan pula. Sebagaimana selanjutnya dikatakan oleh Bewley: Sepanjang kurun sejarah Islam acap terjadi ketika kekuasaan dan otoritas seorang khalifah tidak mencapai banyak wilayah umat tetapi [hal ini] tidak menghambat pelaksanaan zakat secara penuh dan benar di wilayah-wilayah tersebut. Dalam keadaan demikian pemimpin politik lokal kaum Muslimin akan bertindak atas nama khalifah dan menunjuk amil dan mengorganisir pembagian zakat di daerahnya. Jelas menjadi tanggung jawab kita sebagai Muslim di zaman gelap tanpa khalifah ini untuk melakukan hal yang sama.
Dalam konteks sekarang ”melakukan hal yang sama” sebagaimana dalam kutipan di atas berarti penegakkan kepemimpinan lokal umat Islam, melalui cara dan mekanisme yang benar menurut fikih. Bagaimana hal ini bisa dilakukan ditunjukkan dalam uraian di bawah ini. RESTORASI KEPEMIMPINAN: PENEGAKAN AMIRAT Walaupun arus besar yang tengah terjadi di kalangan umat Islam saat ini adalah modernisasi, termasuk dalam pengelolalan zakat, ada sebagian umat Islam yang melakukan restorasi. Pengelolaan zakat secara modern di Indonesia - telah menjadikannya sebagai bagian dari instrumen negara fiskal. Zakat terintegrasi ke dalam sistem perpajakan dan perbankan sekaligus. Pendekatan yang dipilih oleh umat Islam tidak dilakukan dengan cara membentuk organisasi, melainkan dengan berjamaah, dan menetapkan satu di antaranya sebagai seorang pemimpin, yang disebut sebagai Amir. Dalam tradisi politik Islam hal ini tercatat selalu dilakukan oleh umat Islam sepanjang sejarah. Al-Mawardi dalam mengawali kitabnya al-Ahkam as-Sultaniyyah telah menyebutkan: Kepemimpinan ditetapkan untuk melanjutkan kerasulan sebagai cara untuk menjaga dien dan mengelola urusan dunia. Merupakan ijma bahwa seseorang yang hendak melaksanakan
sebuah tanggung jawab dalam posisi ini untuk melaksanakan kontrak Kepemimpinan atas Umat.
Ulama yang lain, Ibnu Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah, menyatakan hal yang sama ’otoritas untuk dapat melakukannya [memenuhi ketetapan Syariah dan urusan dunia] dipegang oleh wakil hukum agama, yakni Rasul; dan kemudian pihak yang meneruskannya, para khalifah’. Selanjutnya Al Mawardi menegaskan bahwa penegakan otoritas merupakan ketetapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 59:
Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan mereka yang memegang otoritas di antara kamu. Bila kamu menghadapi perselisihan tentang sesuatu kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul, bila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itulah yang terbaik yang kamu lakukan dan mendapatkan hasil yang terbaik.
Otoritas diberikan kepada seorang pemimpin oleh warga jamaah, sebagaimana disebutkan di atas, dalam bentuk pengakuan kepemimpinan kepadanya dengan cara baiat. Dalam ayat di atas telah ditegaskan bahwa dasar pengakuan kepada otoritas itu sendiri tiada lain adalah ketaqwaan kepada Allah. Ayat ini juga mengindikasikan model hubungan antara sang pemimpin dan jamaah yang dipimpin serta bentuk tata pemerintahan yang mengaturnya. Tata cara dan lafal baiat yang dilaksanakan di Amirat Cape Town mengikuti sunnah nabi sebagaimana dipraktekkan di Madinah al Munawarrah. Dalam kitab Al Muwatta, buku ke-55, Imam Malik ibn Anas meriwayatkan: Malik meriwayatkan kepada saya dari Abdullah ibn Dinar bahwa Abdullah ibn Umar menulis kepada Abd al-Malik ibn Marwan, menyatakan sumpah-setia. Ia menulis, ’Bismillahirrahmanirrohim. Kepada hamba Allah, Abd al-Malik, Amir-al Mukminin. Assalamu’alaikum. Saya memuji Allah untukmu. Tiada tuhan selain Dia. Saya menyatakan hak Anda atas pendengaran dan kesetiaan saya menurut sunnah Allah dan sunnah Rasulallah semampu saya’.
Tugas Seorang Amir Pada tingkat tertinggi kememimpinan Islam, atau Imamah, menurut Imam Al Mawardi ada di tangan seorang Khalifah. Untuk tingkat di bawahnya seorang Khalifah diwakili oleh pemimpin wilayah atau daerah, para Amir. Dalam keadaan tanpa Khalifah sekarang ini, maka otoritas yang terbentuk adalah pada tingkat Amirat. Seorang Amir telah menerima baiat dari jamaahnya, yang lafalnya mengikuti sunnah sebagaimana dikutip dari Muwatta di atas. Amirat di Cape Town telah terbentuk secara relatif mantab sejak 2001, meskipun telah dirintis sejak beberapa tahun sebelumnya. Fungsi seorang Amir pada pokoknya adalah melaksanakan suatu amr, dan tidak menetapkannya. Pihak yang mengevaluasi dan menetapkan suatu ketentuan, berdasarkan syariah dan penerapan usul fikih, adalah seorang faqih atau sejumlah fuqaha, yang hasilnya antara lain berbentuk fatwa. Kembali kita mengutip al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam as-Sultaniyyah yang menyebutkan dua cara pemilihan seorang pemimpin (dalam hal ini Khalifah), yaitu: melalui pengakuan dan keputusan sejumlah orang yang ’berpengaruh dan berwenang’, atau melalui penunjukkan oleh Khalifah sebelumnya. Namun demikian sebagaimana sejarah yang lebih
panjang menunjukkan pada kita pengisian otoritas di kalangan umat Islam, sepeninggal Rasulallah SAW, tidak memiliki pola yang sama. Kita mengenalinya sekurangnya dalam empat pola: 1. Atas dasar baiat oleh sejumlah ulama yang mengikat serta para pemimpin umat (ahl al-hal wa'l-'aqd), sebagaimana terjadi pada kasus terpilihnya Khalifah Abu Bakar; 2. Atas dasar penunjukan dan pilihan oleh khalifah sebelumnya, sebagaimana terjadi pada kasus Khalifah Umar ibn al-Khattab; 3. Atas dasar keputusan konsultatif (shura) sejumlah orang tertentu, sebagaimana terjadi pada Khalifah Usman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib; 4. Atas dasar pengisian oleh seseorang yang berhasil, mampu dan memiliki kualifikasi, sebagai pemimpin sebagaimana banyak terjadi di berbagai masa kekhalifahan. Amir yang terpilih ini kemudian menjalankan sejumlah kewajiban dan melayani umat berupa:
Menyelenggarakan, mengimami, dan menjadi khatib dalam salat Jum’at dan dua Id (Idul Fitri dan Idul Adha), atau menunjuk penggantinya untuk tugas ini. Menetapkan dan mengumumkan tiap-tiap awal dan akhir bulan Ramadhan (berarti menetapkan Hari Raya Idul Fitri, selain Idul Adha). Mencetak koin dinar dan dirham dan mengawasi kesesuaiannya dengan ketetapan syariah. Standar yang dipakai adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khatab. Satu dinar adalah koin emas 4.25 gr, 22 karat; dan satu dirham adalah koin perak murni, 2,975 gr. Menarik zakat (dalam bentuk ayn, dinar dan dirham untuk zakat mal), atau menunjuk seseorang yang mampu dan dapat dipercaya, sebagai amil untuk mewakilinya, kemudian membagikannya kepada mustahik yang berhak menerimanya dalam waktu secepatnya, maksimal 73 jam. Memimpin dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kesejahteraan umat, seperti pengajian, majelis dhikir, pengelolaan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.
________________________________________________________________________ Tugas dan kewajiban seorang pemimpin (Amir) menurut Imam Qurtubi, seorang Mufassir yang mengikuti tradisi Imam Malik, berdasar tafsir atas ayat dalam Surat An Nisa ayat 59, adalah: 1. Menetapkan dan mengotorisasi dua salat Id (Idul Fitri dan Idul Adha) dan salat Jum’at 2. Menjamin kemurnian dan kebenaran timbangan dinar dan dirham 3. Menjamin dan menjaga kebenaran takaran, ukuran, dan timbangan di pasar 4. Menunjuk petugas zakat, menarik, dan mendistribusikannya menurut ketentuan yang ada 5. Menyiapkan diri untuk memimpin jihad, dan bila berhasil, mengumpulkan dan membagikan harta pampasan (ghanimah) Syekh Abdalqadir As-Sufi (2002b) menambahkannya dengan satu tugas lagi
yaitu melindungi kaum dhimmi dan menerapkan jizya terhadap mereka.
Ulama lain yang telah dikutip sebelumnya, Al-Mawardi, menyebutkan tujuh tugas seorang pemimpin atau Amir suatu daerah. Ketujuh tugas dan kewajiban Amir ini adalahvii:
Mengatur pasukan, penugasan mereka, dan pembagian bekal hidup mereka; kecuali bila Khalifah telah menetapkan besaran perbekalannya, seorang Amir tinggal melaksanakannya saja. Menegakkan hukum, menunjuk hakim dan jaksa. Mengumpulan zakat dan kharaj, menunjuk petugasnya, serta membagikannya kepada mereka yang berhak Melindungi dien, mempertahankan segala sesuatu yang tidak boleh dilanggar, serta menjaganya dari segala pengubahan dan penyimpangan Melaksanakan hukuman dan hudud, baik atas hak-hak Allah maupun hak masyarakat Memimpin salat berjamah Jum’ah, ia sendiri bertindak sebagai imam dan khatib atau menunjuk penggantinya Memfasilitasi perjalanan haji umatnya maupun yang dari wilayah lain, dan menjaganya keamanannya
Hal yang terpenting dipahami di sini adalah bahwa tanpa seorang Amir tiada satu amr pun dapat dilaksanakan. Dengan kata lain kehadiran seorang Amir dalam suatu komunitas Muslim adalah sebuah keharusan. Dalam kevakuman otoritas fatwa ulama akan menjadi pernyataan mandul, dan segala ketentuan syariah lainnya tidak dapat dilaksanakan. Tentang kaitan erat antara Umara dan Ulama ini Syekh Abdalqadir as-Sufi (2002a:63) selanjutnya menyatakan: [S]ebuah Fatwa adalah sesuatu yang dihasilkan oleh ulama yang dilindungi atas perintah seorang Amir yang efektif. Implikasi hukum dan politik darinya berarti bahwa penilaian hukum kemudian akan diratifikasi oleh Amir dan dilaksanakan di bawah perintahnya. Seorang Qadi yang memberikan keputusan dalam situasi ini menjadi sangat berbeda dari seorang alim yang semata-mata menyuarakan pendapatnya dalam suatu persoalan sebagai tanggapan pribadi atau saat diminta oleh seorang Muslim lainnya. Yang terpenting dari ini, enerji regang yang dihasilkan dari rasa takut kepada Allah melalui penilaian [hukum] yang akan ditindaklanjuti ini menghasilkan manusia yang sangat spesial dan berkaliber tinggi.
Pencetakan koin Dinar dan Dirham yang kini dilakukan di berbagai Amirat - misalnya, merupakan pelaksanaan dan konsekuensi dari sebuah amr. Dalam hal ini, dasarnya adalah sebuah fatwa yang menyatakan keharaman uang kertas sebagai alat tukar. Fatwa ini diterbitkan pada 18 Agustus 1991 dengan judul Fatwa Tentang Larangan Pemakaian Uang Kertas sebagai Alat Tukar, yang menyatakan: Setelah meneliti dengan saksama berbagai aspek dari uang kertas, dengan berpegang pada Alquran dan sunnah kami nyatakan penggunaan uang kertas sebagai alat tukar dalam bentuk apa pun adalah riba dan karena itu haram hukumnya.
Fatwa ini diterbitkan di Granada, dan karena itu pencetakan koin Dinar dan Dirham pun dimulai di Amirat Granada, tahun 1992. Setelah hampir lima belas tahun lamanya sejak fatwa tersebut diterbitkan, sampai pada pertengahan tahun 2006, Dinar dan Dirham telah dicetak di berbagai Amirat lain, termasuk di beberapa negara Asia, terutama di Dubai, Malaysia, dan Indonesia. Koin Dinar dan Dirham ini didistribusikan dan disediakan melalui counter-counter yang disebut sebagai Wakala.
RESTORASI ALAT TUKAR: DINAR DAN DIRHAM Proses politik dan sejarah yang telah mengubah makna harta, dengan segala implikasinya, terutama perubahan dari penggunaan logam mulia, emas dan perak, menjadi uang kertas - lantas dari promissory note atau dayn menjadi uang fiat - sebagai alat pembayaran telah dibahas secara luas. Satu soal yang tersisa dalam konteks ini adalah pemakaiannya sebagai alat pembayaran zakat. Dalam sejarah umat Islam, selama ada otoritas, zakat mal hanya dibayarkan dalam Dinar dan Dirham. Hal ini terkait langsung dengan adanya suatu otoritas politik Islam, yang memungkinkan pencetakan dan peredaran Dinar dan Dirham dapat dilakukan dengan benar. Mengenai alat pembayaran zakat mal itu sendiri posisi keempat madzhab sangat jelas mensyaratkan hanya dalam emas dan perak, Dinar dan Dirham. Dengan kata lain pemakaian emas dan perak harus diterapkan bukan hanya untuk menghitung nisabnya, sebagaimana dipraktekan sekarang. Maka, seperti juga dalam kepemimpinan, menjadi kewajiban umat Muslim untuk mempertahankan ketetapan ini. Di bagian atas telah disebutkan sebuah fatwa mutakhir yang dikeluarkan oleh seorang faqih, pada 1991, tentang larangan penggunaan uang kertas sebagai alat tukar karena uang kertas merupakan sebentuk riba. Secara lebih spesifik, dalam konteks pembayaran zakat mal, di sini ditampilkan sejumlah kutipan dari berbagai posisi madzhab. Posisi Imam Syafi’i dapat dilihat dari pendapatnya, dalam kitabnya Risala (1987:165). Ia mengatakan: Rasulallah memerintahkan pembayaran zakat dalam perak, dan kaum Muslim mengikuti presedennya dalam emas, baik berdasarkan [kekuatan] hadis yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan [kekuatan] analogi bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimbun atau membayar komoditas di berbagai negeri sebelum kebangkitan Islam dan sesudahnya. Manusia memiliki berbagai [jenis] logam lain seperti kuningan, besi, timbal yang tidak pernah dibebani zakat baik oleh Rasulallah maupun para penerusnya. Logam-logam ini dibebaskan dengan dasar [pada kekuatan] preseden dan kepada mereka, dengan analogi pada emas dan perak, tidak seharusnya dibebani zakat, karena emas dan perak digunakan sebagai standar harga di semua negeri, dan semua logam lainnya dapat dibeli dengan keduanya dengan dasar kadar berat tertentu dalam waktu tertentu pula.
Sebuah kutipan fatwa dari Syekh Muhammad Illysh, Mufti Al Azhar viii, yang secara tegas mengharamkan pemakaian uang kertas sebagai alat pembayar zakat, mewakili posisi madzhab Maliki. Ia mengatakan alasannya sebagai berikutix: Kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga (merchandise), maka nisabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai [nominal] nya melainkan atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian atau buah-buahan. Karena substansi [uang kertas] tidak relevan [dalam nilai] dalam hal zakat, maka ia harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya x.
Posisi yang sama juga diberikan oleh ulama dari madzhab Hanafi, sebagaimana bisa kita lihat dalam buku Seadet-i Ebediyye (Kebahagiaan Tanpa Akhir), Waqf Ikhlas (1993: 22-30), pada bagian yang membicarakan zakat uang kertas. Di sini disebutkan bahwa seseorang yang memiliki harta (mal) yang bukan berbentuk aset dagangan, dangan kata lain berupa uang kertas dan sejenisnya, dan memenuhi ketentuan nisab (dihitung dengan perak atau emas), harus membayarkan zakatnya dalam bentuk emas atau perak. Dasarnya adalah bahwa uang kertas, yang hanya memiliki nilai nominal, adalah dayn, sedangkan nilainya sebagai aset (’ayn) tidaklah berarti. Waqf Ikhlas (1993: 23) mengatakan: Tidak dapat dibenarkan membayarkan zakat dengan dayn untuk harta [berupa] ’ayn atau dayn [janji utang] yang masih harus dikembalikan. Merupakan keharusan untuk memberikannya dalam bentuk aset yakni ’ayn.
Dari kutipan di atas cukup jelas bahwa seorang muzaki yang memiliki harta uang kertas atau turunannya, sebagai kelaziman zaman sekarang, terlebih dahulu harus menukarkan uangnya tersebut dengan emas atau perak, sebelum membayarkan zakatnya. Dalam salah satu catatan sejarah awal Islam dapat dinukilkan pendapat Imam Abu Yusuf, seorang faqih dan satu di antara dua murid utama Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai pendiri madzhab Hanafi, tentang haramnya fulus sebagai alat pembayar zakat. Ketika menjabat sebagai Hakim Agung (Qadi) di zaman Sultan Harun Al Rashid, khalifah kelima (memerintah 170H/786M-193H/809M) Dinasti Abbassiyah, ia menulis surat kepadanya. Imam Abu Yusuf menegaskan keharaman menggunakan uang selain emas dan perak sebagai alat pembayaran. Haram hukumnya bagi seorang Khalifah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut Sutuqa, dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran kharaj dan ushr mereka. Sebab walaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas melainkan tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat atau kharaj. Surat Imam Abu Yusuf kepada Khalifah Harun Al Rashid Lebih jauh uang kertas juga akan terlihat dengan lebih jelas sebagai promissory note atau janji utang, atau dayn, dengan mengingat proses kemunculannya. Pada bab terdahulu telah dikutipkan penjelasan dari sejarawan Inggris, Helairie Beloc, yang menguraikan munculnya cikal-bakal uang kertas dari para bankir. Sekarang kita kutip pendapat Yusuf Qardawi, seorang ulama modernis, dalam bukunya Fiqh az-Zakatxi yang menguraikan perkembangan lanjut uang kertas ini, dengan cara agak lain, sebagai berikut: Uang kertas mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dari keharusan untuk dapat ditukar menjadi tidak. Pada tahap awalnya, uang kertas semata-mata berupa IOU [I Owe You, Saya Berutang pada Anda] yang dikeluarkan oleh sebuah bank, yang menjamin substitusinya dengan sejumlah pasti emas atau perak. Bank berkewajiban menukar IOU ini dengan emas dan perak ketika diminta. Dengan bergulirnya waktu, mesin perbankan berhasil mempengaruhi pemerintah dan mendapatkan hak untuk menyimpan hanya sebagian kecil emas dan perak atas IOU yang diterbitkannya. Pemerintah sendiri kemudian ikut masuk dalam bisnis pencetakan uang kertas karena terbukti sangat menguntungkan... Pada mulanya pemerintah menerbitkan uang kertas atas dasar cadangan emas dan perak, tapi dengan berjalannya waktu, kebutuhan yang berubah, dan penerimaan secara umum atas uang kertas, pemerintah mengganti sistem dari cadangan logam mulia menjadi sistem otorisasi kepada bank sentral untuk menerbitkan sejumlah tertentu uang kertas. Maka kita memasuki tahap non-convertibility, ketika mata uang nasional menjadi kewajiban dan tidak dapat ditebuskan dengan emas atau perak dalam batas tiap negaraxii.
Jelas bahwa uang kertas adalah janji utang. Suatu janji (utang) yang tidak pernah dibayarkan kembali adalah melanggar kontrak utang-piutang, yang menurut syariah, adalah batil. Apalagi kebatilan itu diwajibkan, dalam hal ini atas sesuatu yang menyangkut harta, yang itu berarti perampasan hak milik pribadi seseorang. Dalam kenyataannya uang kertas, fiat money, yang nilai dan validitasnya hanya didasarkan pada keputusan politik dalam bentuk undang-undang alat pembayaran (Legal Tender Law) merupakan pajak terselubung dan sumber inflasi, sebagaimana dijelaskan panjang lebar pada bab Pendahuluan buku ini. Pemaksaan uang kertas berarti memakan harta seseorang secara batil, yang bertentangan dengan Surat An Nisa ayat 29, ketika Allah berfirman:
Hai orang-orang beriman janganlah kamu makan harta saudaramu secara batil, kecuali melalui perdagangan sukarela di antaramu.
Dalam bab lainnya juga sudah diperlihatkan bahwa uang kertas merupakan riba, yang penggunannya sebagai alat pembayaran, haram hukumnya. Dari kitab fikih yang ada, sekali lagi di sini kita baca suatu riwayat dari Imam Malik, dalam Muwatta. Yahya meriwayatkan kepada dari Malik bahwa ia mendengar tentang kuitansi yang diberikan kepada orang-orang di masa Marwan ibn al-Hakam untuk produk-produk di pasar al-Jar. Orang-orang memperjualbelikan kuitansi sesama mereka sebelum mereka menyerahkan barang. Zayd ibn Thabit dan seorang Sahabat Rasulallah saw, pergi kepada Marwan ibn al-Hakam dan berkata, ’Marwan! Apakah kamu telah menghalalkan riba?’ Ia berkata, ’Saya mohon perlindungan kepada Allah! Apakah itu?’ Ia berkata, ’Kuitansi ini yang diperjualbelikan orang sebelum mereka menyerahkan barang.’ Marwan kemudian mengirim para petugas untuk mengikuti mereka dan merampas kuitansi-kuitansi itu dari tangan mereka dan mengembalikannya kepada pemiliknya.
Janji tukar dengan koin emas telah dihapus Janji tukar dengan koin emas telah dihapus dari surat janji tukar. Ini suatu kebohongan Bank!
Dengan melihat esensi uang kertas sebagai IOU tersebut, dan penegasan dalam fatwa seperti dari Syekh Illysh dan pernyataan dari sejumlah ulama dari keempat madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa uang kertas tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran zakat mal. Hanya dengan emas dan perak, Dinar dan Dirham, zakat dapat dihitung dan dibayarkan. Patut juga untuk disebutkan di sini, suatu batasan tentang alat pembayaran, nuqud, yang berlaku dan sah menurut hukum di Daulah Utsmani (mengikuti madzhab Hanafi), hanyalah emas (Dinar) dan perak (Dirham). Uang kertas, sebagaimana ditetapkan dalam kompedium hukum Mejelle Alkahme Adliyexiii (Pasal 130 dalam Buku I), tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Ketentuan formal ini terus berlaku sampai 1926, dua tahun sejak berakhirnya Kekhalifahan Utsmani, Maret 1924.
Perlu ditambahkan di sini, berbeda dari ulama-ulama terdahulu, posisi Yusuf Qardhawi yang mewakili posisi Islam modernis, memang membenarkan pemakaian uang kertas. Pembenaran penggunaan uang kertas sebagai alat pembayaran zakat mal – meskipun dengan jelas ia telah memposisikan uang kertas sebagai dayn – sebagaimana dilakukannya dalam bukunya Hukum Zakat semata-mata berdasarkan pragmatisme. Ia mengatakan: ’Uang kertas saat ini dominan dipakai sebagai alat transaksi di seluruh dunia, dan emas dan perak telah lenyap dari peredaran sebagai mata uang.’ Dengan kata lain, Qardhawi mengesampingkan ketetapan syariah karena pragmatisme, salah satu watak utama Islam modernis.
RESTORASI PELAKSANAAN ZAKAT Restorasi pelaksanaan zakat agar sesuai dengan rukunnya adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana telah dibahas di muka, ada dua aspek yang harus dilakukan saat ini, yaitu mengembalikan otoritas di tengah umat Islam dan pemakaian Dinar dan Dirham dalam perhitungan dan pembayaran zakat. Dengan telah ditegakkannya Amirat dan dikembalikanya Dinar dan Dirham maka upaya kaum Muslimin dapat melaksanakan rukun zakat dengan benar. Pengelolaan zakat pada dasarnya hanya mencakup dua aspek, yaitu penarikan dan pembagian. Sebagaimana ditetapkan dalam syariah kedua kegiatan ini harus dilakukan oleh seorang Amir atau Amil yang ditunjuknya. Demikian pula pendistribusiannya hanya bisa dilakukan kepada penerima yang telah ditetapkan, terdiri atas delapan golongan atau asnaf. Sudah dijelaskan pula secara luas bahwa alat pembayarannya harus dalam bentuk aset atau dayn, dalam hal harta berupa Dinar emas dan Dirham perak. Penunjukkan Amil Hak untuk menunjuk dan memberhentikan Amil sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Amir. Penarikan zakat tidak mengenal waktu tertentu saja, sebab sangat tergantung kepada haul (batas waktu setahun), yang berbeda dari satu muzaki dengan muzaki yang lainnya. Karenanya Amil merupakan jabatan yang juga tidak mengenal batas waktu. Dapat dikatakan bahwa seorang Amil adalah seorang ’profesional’, karenanya mereka berhak mendapatkan upah, yang diambil dari zakat yang terkumpulkan itu sendiri. Sebagai bagian dari tugas Amil adalah melakukan pencatatan tentang hal-ihwal yang terkait dengan pekerjaannya, termasuk mengembangkan pangkalan data (data base), yang dapat digunakan untuk penarikan zakat seseorang pada tahun berikutnya. Bagi Amirat di Cape Town yang sangat diperhatikan dalam penunjukkan Amil adalah pemilihan orang yang tepat dan memenuhi syarat. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menunjuk seorang Amil adalah sebagai berikut: - Memiliki kemampuan menilai dan menghitung nisab zakat sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing komoditas dan aset yang terkena zakat - Dapat diandalkan dalam menjaga ’kehormatan’ muzaki, dalam hal ini, tidak memiliki kecenderungan suka membeberkan hak pribadi seseorang, termasuk masalah pemilikan harta pribadi muzaki - Kejujuran - Dapat dipercaya Tatacara Penarikan Zakat Penarikan zakat dimulai dengan komunikasi antara jamaah dan Amir-nya, yang dapat berlangsung satu maupun dua arah, yang dibuka oleh pihak jamaah maupun dari pihak Amir. Setelah muzaki diketahui maka Amil yang ditunjuk oleh Amir menghubungi pihak muzaki untuk menyepakati teknis pelaksanaan penarikan zakatnya. Pada waktu yang disepakati
Amirat mengirimkan dua orang Amil kepada muzaki untuk menarik zakat, yang dilaksanakan di rumah sang muzaki. Bila sang muzaki memiliki kemampuan untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah zakat yang harus dibayarkannya, maka Amil tinggal mengambilnya. Bila seorang muzaki tidak memiliki pengetahuan cukup tentang hal ini, maka Amil bersangkutan akan membantu melakukan penilaian dan penghitungannya. Satu hal yang perlu diketahui di sini adalah bahwa Amil tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ’interogatif’ atau ’investigatif’. Pertanyaan yang boleh diajukan dibatasi hanya yang terkait dengan harta yang terkena kewajiban zakat. Jadi, seorang Amil tidak boleh mengajukan pertanyaan, misalnya, tentang besar pendapatan bulanan seorang muzaki. Ia hanya boleh mengajukan pertanyaan tentang besarnya tabungan sang muzaki, dan tenggang waktu tabungan itu dimiliki. Selesai pelaksanaan serah terima zakat, petugas penarik zakat kemudian memanjatkan do’a untuk sang muzaki. Mereka akan memohonkan kepada Allah swt agar zakat yang dibayarkan diterima, dan yang bersangkutan dilimpahi rezeki dan keberkahan. Mengenai do’a dari petugas zakat untuk muzaki ini menurut al-Mawardi ada dua tujuan. Pertama, untuk mendorong agar muzaki membayarkan zakatnya dengan segera dan membedakan mereka dari kaum dhimmi yang harus membayarkan jizya; kedua karena perintah dalam ayat al-Qur’an:
Dan berdoalah untuk mereka.
Selanjutnya al-Mawardi mengatakan, ayat ’berdoalah untuk mereka’ ini, dapat berarti ’memintakan ampunan untuk mereka’, sebagaimana pendapat Ibn Abbas, radhiallahu anhu (r.a), atau ’memohonkan [sesuatu untuk] mereka’, yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan tentang kalimat dalam lanjutan ayat ini:
Sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
menurut Al Mawardi, ada empat penafsiran: Sebagai cara untuk mendekatkan mereka kepada Allah
Sebagai rahmat untuk mereka Supaya memantapkan hati mereka Supaya memberikan ketenangan kepada mereka.
Menurut al Mawardi hukum untuk mendoakan muzaki ini, menurut sebagian ulama, adalah sunah, dan menurut sebagian lainnya adalah wajib, terutama bila sang muzaki memintanya kepada sang petugas. Dengan telah berubahnya zakat menjadi sedekah yang dibayarkan hanya melalui transfer bank, sebagaimana dilakukan oleh para ’amil’ modern, hak muzaki untuk mendapatkan doa dari petugas sebagaimana diperintahkan al-Qur’an di atas tentu tidak diperoleh lagi. Salah satu sumber keberkahan dalam hubungan sosial umat Islam
pun terputuskan di sini. Terakhir, kepada para muzaki, diserahkan sebuah sertifikat sebagai bukti tanda terima zakat yang telah dibayarkan melalui Amil. Tanda terima ini ditandatangi langsung oleh Amir, dengan menyebutkan waktu penarikan, jumlahnya, dan nama-nama Amil yang menariknya. Kadangkala ada tambahan catatan kecil bila diperlukan, misalnya ada pengembalian, berupa dirham atau, dalam keadaan sekarang, uang kertas. Pembagian Zakat Pembagian zakat dilakukan oleh, dan sepenuhnya menjadi wewenang, seorang Amir. Dasar yang digunakan oleh Amirat adalah pendapat dari Imam Malik dalam kitabnya Muwatta yang menyatakan bahwa ’Pembagian zakat terserah menurut penilaian individual orang yang memegang otoritas’. Sebagaimana sudah disebutkan di atas pendapat yang sama juga dapat ditemukan dari para fuqaha dari ketiga madzhab lainnya. Dengan kata lain ketentuan ini merupakan ijma. Mengenai pihak yang dapat menerima zakat secara jelas telah ditetapkan dalam alQur’an yaitu hanya dapat diberikan kepada delapan kelompok (asnaf), sebagaimana ditetapkan dalam Surat At Taubah ayat 60.
Zakat adalah untuk: kaum fakir, miskin, petugas yang mengumpulkannya, para mualaf, memerdekakan budak, mereka yang terlilit utang, berjihad di jalan Allah, dan ibnu sabil. Ini adalah kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Adil.
Contoh blangko Seritifikat Zakat yang dipakai sebagai bukti dan tanda terima zakat di sebuah Amirat Amirat berpegang kepada ketentuan ini. Mengenai proporsi pengalokasiannya diserahkan sepenuhnya menuruti pertimbangan seorang Amir. Dasar yang digunakan adalah pendapat Imam Malik dalam kitab Muwatta yang menyatakan: Posisi kita berkaitan dengan pengalokasian zakat tergantung sepenuhnya kepada penilaian seseorang yang memegang otoritas. Kategori manapun dari orang yang paling membutuhkannya dan yang paling banyak jumlahnya diberi prioritas, sesuai dengan penilaian pihak yang berwenang. Sangat mungkin hal ini berubah sesudah setahun, atau dua tahun, atau lebih, tetapi selalu mereka yang paling banyak dan paling membutuhkan diberi prioritas, dari katagori apa pun. Ini yang saya lihat dilaksanakan oleh orang-orang berpengetahuan yang saya puas dengannya.
RESTORASI FUNGSI MASJID
Pengembangan Imaret Bercermin pada pengalaman sejarah Islam, khususnya dalam pengalaman Daulah Utsmani, masjid merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu kawasan yang dikenal sebagai Imaret. Selain sebagai tempat bersalat di dalamnya terdapat sejumlah fungsi utama lain: madrasah, klinik, penginapan, dengan pasar di dekatnya, yang secara keseluruhan merupakan suatu ’kompleks’ yang terbuka bagi seluruh umat. Masjid Jum’ah Cape Town, karena itu, oleh Amirat di sana dikembangan sebagai semacam ’Imaret mini’, dengan ’kantor’ atau Diwan Amirat serta Darul Zakah, pusat pengumpulan dan pembagian zakat, ada di dalamnya. Dalam salah satu ruang di bangunan yang sama ini juga tengah dirintis pembukaan Wakala, sebagai pusat penukaran, dan jual-beli, koin Dinar dan Dirham. Pengintegrasian Darul Zakat di dalam kompleks Imaret ini untuk memastikan bahwa zakat dan salat bersanding bersama, sebagaimana ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur’an. Pengembangan Imaret ini juga bertujuan menjadikannya sebagai model bagi umat Islam lainnya agar zakat tidak dipisahkan dari tubuh umat itu sendiri, sebagaimana yang saat ini terjadi pada berbagai organisasi derma, yang mengklaim sebagai ’Amil’. Khatib juga dapat menyerukan dan mengingatkan umat akan kewajibannya membayarkan zakat saat haulnya tiba, dengan melalui fasilitas (Wakala dan Darul Zakat) yang ada di lokasi yang sama. Diwan Amirat ditempatkan di lokasi yang sama, dan menjadi kewajiban Amir untuk selalu berada di tempat, untuk melayani kepentingan umat. Amir merupakan pemegang tanggungjawab berbagai kepentingan umat, termasuk dalam menyelesaikan sengketa tertentu bila terjadi di kalangan umat, hingga Diwan Amirat harus selalu terbuka. Di kompleks Imaret juga akan dikembangkan faslitas muamalah lainnya, terutama yang berkaitan dengan pemakaian Dinar dan Dirham, dalam jaringan perdagangan. Pelaksanaan Salat Jumat Al Mawardi dalam Bab 9 al-Ahkam as-Sultaniyyah membedakan masalah keimaman dalam salat berjamaah menjadi tiga bagian, masing-masing untuk: (1) salat wajib lima waktu, (2) salat Jum’at, dan (3) salat sunat, khususnya dua salat Idul Adha dan Idul Fitri, salat istisqa’ (meminta hujan), dan salat gerhana (bulan dan matahari). Selanjutnya ia menjelaskan bahwa untuk keimaman salat wajib dibedakan antara masjid yang berada di bawah otoritas seorang sultan dan masjid dari masyarakat biasa. Perbedaan kedua jenis masjid ini adalah dalam hal posisi imamnya harus dengan atau bisa tanpa otorisasi dari sultan. Yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa pelaksanaan salat Jum’at hanya dilaksanakan di masjid-masjid yang berada dalam otoritas seorang sultan. Secara umum, menurut Al Mawardi, sebagai imam dalam masjid ini haruslah orang yang, dengan persyaratan tertentu, ditunjuk dan diberi wewenang oleh sultan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain tanpa seizinnya, walaupun bukan merupakan rukun sahnya salat berjamaah di masjid tersebut. Sedangkan untuk masjid pribadi yang didirikan oleh warga masyarakat sultan tidak berwenang mencampuri urusan keimamannya. Dengan kata lain Salat Jum’at merupakan bagian dari institusi politik dalam Islam. Selanjutnya, dalam hal salat Jum’at ini, ada perbedaan pendapat dalam hal ketentuan akan otoritas imam bersangkutan sebagai rukun sahnya salat Jum’at atau bukan. Menurut madzhab Hanafi kepemimpinan salat Jum’at adalah bagian dari kewajiban kepemimpinan (otoritas) setempat dan salat Jum’at menjadi tidak sah tanpa kehadiran sultan, atau orang yang mewakilinya di situ. Sedangkan menurut Maddhab Syafi’i dan madzhab Maliki kehadiran sultan atau orang yang mewakili tidak merupakan rukun sahnya salat Jum’at. Untuk lima jenis salat sunat yang disebutkan di atas, menurut Al Mawardi, posisi imam yang ditunjuk oleh pihak otoritas hukumnya juga sunat. Lebih jauh dari pandangan legalistik sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi ini adalah pandangan dari Syekh Abdalqadir As Sufi yang menguraikan fungsi salat Jum’at dalam dimensinya yang lebih utuh. Selain aspek hukum, menurut Syekh Abdalqadir, salat
Jum’at memiliki aspek ruhaniah, politik, dan sosial, yang terkandung secara keseluruhan dalam tata cara dan pelaksanaannya, sejak jamaah memasuki halaman masjid sampai jamaah meninggalkan pintu masjid. Ia menggambarkan dimensi ruhaniah salat Jum’at berikut ini: Bagian terpenting dari [salat] Jum’at adalah sesaat sesudah adhan sampai saat ketika imam bergerak masuk, menyalami orang-orang dan duduk di atas mimbar. Rasul, sallallahu ’alayhi wa sallam, mengatakan bahwa pada jarak waktu tersebut malaikat mencatat setiap mukmin atau mukminat yang datang ke masjid untuk [salat] Jum’at. Jadi saat ruhani yang penting di dalam [salat] Jum’at sesunggunya berakhir saat imam duduk. Itulah sebabnya, secara tradisional, ketika hal ini dimengerti dan diamati, pada saat itu masjid seperti berkialauan, dengan cahaya halus keperakan di udara – Anda dapat merasakan kemeriahan spiritual, ruhaniah, dari setiap masjid pada saat tersebut. Seseorang menegakkan raka’at, seorang lagi membaca Qur’an, yang lain memegang tasbih, yang lainnya lagi bertafakur tentang kemungkinan ia akan segera mati dan bagaimana ia mempersiapkan kematiannya xiv.
Itulah saat-saat paling berharga dari salat Jum’at. Imam baru bergerak ke mimbar dan melaksanakan khutbah, yang disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Arab. Tentang makna penting sebuah mimbar, dalam penilaian Syekh Abdalqadir: Seseorang masuk, berdiri di atas podium kristen dan memberikan ceramah, tapi tidak dari atas mimbar. Mimbar, dari segi Syariah, adalah hal yang paling kuat. Tapi di sini Anda menemukan orang tersebut berceloteh, apa pun yang dikatakannya, tengah merusak saatsaat [kehadiran] malaikat, perjumpaan dengan malaikat, menjadikannya hilang dari kaum mukminin. Kemudian si imam berdiri dan berbicara dari mimbar, tetapi pengajaran dari atas mimbar tidak terjadixv. Kekuatan transmisi sosial dalam Islam terletak di atas mimbar. Ketika Jalaluddin Rumi, rahimahullah, dan ayahnya, seorang ulama besar, tiba di Baghdad, khalifah di Baghdad mengiriminya sekotak besar pernak-pernik perak buatan tangan, yang biasa dijahitkan para perempuan pada pakaian mereka, untuk para istrinya, dan dia menolaknya. Sang khalifah berkata, ‘Anda seorang ulama besar, apa yang anda inginkan?’ Ia berkata, ’Berikan pada saya mimbar!’ Anda lihat, ini sangatlah penting. Maka khalifah berkata, ‘Bismillah,’ dan dia berikan mimbar kepadanya, dan ia melaksanakan salat Jum’at di masjid besar Baghdad. Di sana ia memberi tahu para jama’ah, ‘Kaum Moghul tengah datang dan mereka akan membinasakan Anda dan Anda harus bertobat dan berpaling kepada Allah, kalau tidak Anda semua akan dihancurkan,’ dan mereka menertawainya. Ia berkata, ‘Saya mohon perlindungan pada Allah,’ dan ia pergi, dan itu yang membuat ia sampai di Konyaxvi.
Mimbar Jumat: Memiliki Kedudukan Penting dalam Penegakan Syariah Mimbar adalah sesuatu yang sangat penting, dan hal-hal yang dikatakan di atas mimbar memiliki bobot. Allah memberi mimbar bobot, karena padanya, pada jenjang yang berbeda, duduk Abu Bakar as-Siddiq, ’Umar bin Khatab dan Usman, maka ini sangat penting. Bahkan jenjang tempat mereka duduk pun [kini] telah lenyap, semua telah berubah. Semua ini bagian dari Dien, dan Dien ini telah dienyahkan. Di Masjid Pusat London yang ada adalah sebuah podium (pulpit)! Di separuh masjid-masjid di Timur Tengah yang ada adalah podium kristen. Di sana tidak ada mimbar, ia telah dimusnahkan. Bahkan jenjang tempat Anda duduk – bahkan tak seorang pun duduk di sini, semuanya naik ke atas. Persis mengikuti adab Khulafaur Rashidin, bahwa mereka menurunkan satu jenjang, menuruti adab, untuk tidak memposisikan mereka sendiri di atas pendahulunya, Khulafaur Rashidin. Semua ini telah hilang, sedang semua ini sangat penting. Semua ini yang memberi bobot salat Jum’at. Salat Jum’at adalah soal berbobot. ... [D]an di sini bukan [tempat] pengajaran Sufi, di sini adalah ujaran kemasyarakatan (civic address). Di sini bukan [membahas] soal Palestina, di sini adalah soal yang tengah terjadi di tempat Jama’ah berada – tentang apa yang salah, dan seruan kepada kebaikan dan peringatan atas perbuatan maksiat menurut perintah Allah, subhanahu wa ta’ala, di dalam Qur’an. Itulah Syariat.
Dari paragraf terakhir kutipan di atas terkandung satu butir yang penting yang kini juga dilupakan umat Islam, fungsi mimbar dan khutbah Jum’at, sebagai satu forum kepemimpinan. Khutbah Jumat bukan forum seorang ulama memberi nasehat pribadi, tetapi forum seorang pemimpin menyampaikan hal-hal publik, dan pada soal-soal yang kongkrit dan relevan, bukan persoalan yang jauh dan tidak relevan dengan jamaahnya. Dan, bukan cuma itu, Syekh Abdalqadir juga mengajarkan betapa pentingnya saat sesudah salat Jum’at, dalam dimensi sosialnya. Sebagai satu kesatuan yang utuh, ia menjelaskannya sebagai berikut:
Menurut ‘Amal Madinah tidak ada salat sunat [di saat salat Jum’at] – para pengikut Imam Abu Hanifah menjalankan salat sunat sesudah salat Jum’at dan saya tidak mendebat soal ini, tapi yang saya perlihatkan pada Anda adalah bagaimana [salat Jum’at dilaksanakan] pada saat awalnya, di Madinah. Intinya adalah sesudah raka’at Jum’at, [menurut] sunnah di Madinah, adalah orang-orang langsung berdiri dan meninggalkan masjid. Mengapa? Seperti bagian pertama salat Jum’at, saat ini adalah hakikat, sesuatu yang tersembunyi. Ini merupakan kontrak Anda bahwa malaikat telah mencatat nama Anda. Anda telah menaruhnya di timbangan, Anda ada di sana. Kita tidak sedang mencoblos [Pemilu], kita sedang menghadiri salat Jum’at! Kita sedang memanfaatkan hak istimewa kita sebagai Muslim. ... Bagian ketiga adalah saat meninggalkan masjid. Ingat, Anda memasuki masjid dimulai dengan kaki kanan dan sebuah do’a. Anda meninggalkan masjid dimulai dengan kaki kiri dan sebuah do’a. Anda melihat seseorang, dan bila Anda mampu, Anda mengundang mereka ke rumah dan makan bersama, atau seseorang yang Anda lihat tidak mampu, Anda ajak mereka untuk makan bersama Anda. Sunnah-nya adalah Anda tidak berjalan di tengah jalan, tapi berjalan [seolah] menyenderi tembok, agak miring ke depan sedikit, sebagaimana Rasul, sallallahu ’alayhi wa sallam, berjalan. Ia hampir menyenderi tembok, miring ke depan. Jadi, Anda dapat mengatakan bahwa bagian pertama adalah, sejak meninggalkan rumah setelah mandi, dan Anda bersih dan mengenakan pakaian yang baik, untuk pergi ke masjid. Anda memiliki tatakrama untuk pergi ke masjid, Anda disebarkan dengan murah hati di kalangan orang miskin, Anda tiba di masjid, dan kemudian rahasia ruhani itu terjadi pada tiap orang mukmin. Lalu, [bagian kedua] kebesaran Syariat dengan mimbar, lalu [bagian ketiga] saat meninggalkan masjid, dan lagi, kedermawanan sosial dengan kemurahatian Anda terhadap orang miskin, juga kemurahatian yang Anda miliki untuk teman dan untuk orang-orang yang Anda ingin jalin hubungan dengannya, dengan mengundang mereka ke rumah Anda, atau Anda diundang ke rumah mereka. Inilah [salat] Jum’at. Inilah mengapa ada Masjid Jami’.
Ada sebuah ilustrasi yang kiranya perlu dituliskan di sini mengenai makna otoritas dalam pelaksaaan salat Jum’at di atas. Ilustrasi ini menarik disebutkan di sini karena menyangkut umat Islam di Nusantara, yang pada abad 16, telah berhubungan dengan Daulah Utsmani. Dalam catatan Inalcik (1994) hubungan antara kaum Muslim Nusantara dengan kaum Muslim di Turki telah terjalin dalam bentuk kerjasama perdagangan sejak abad ke-16. Kapal dagang dari Kesultanan Pasai, Aceh, yang mengangkut lada pertama kali mengarungi Laut Merah, pada 1530. Sebaliknya, pemerintahan Daulah Utsmani (di bawah Sultan Suleyman Pasha) mendapat hak dan izin dari pemerintahan Pasai, di bawah Sultan Alaeddin, untuk membangun gudang dan tempat pengolahan lada di pelabuhan Pasai. Hubungan dagang tersebut kemudian juga ditingkatkan dalam hubungan politik dan diplomasi, terutama dalam periode 1560-1580. Pada tahun 1566, misalnya, secara resmi Sultan Pasai mengirimkan surat pengakuan atas kedaulatan Daulah Utsmani sebagai pelindung Kesultanan Aceh, yang salah satunya dibuktikan dengan cara selalu disebutkannya nama Sultan Utsmani dalam setiap khutbah Jum’at yang dilakukan di wilayah Kesultanan Pasai. Di sisi lain Kesultanan Pasai meminta perlindungan kepada sultan dari Daulah Utsmani untuk ikut menjaga keamanan jalur perdagangan, dan rute perjalanan kapal haji, di Lautan Hindia dari gangguan orang-orang Portugis.
Arsip-arsip Utsmani menunjukkan adanya aliansi yang sungguh-sungguh antara dua negara kuat Muslim ini, dan upaya kerjasama penuh dalam periode 1560-1580. Berkat carracks besar mereka, yang dilengkapi dengan artileri kuat, Portugis mendominasi Lautan Hindia. Tetapi mereka diusir dari Laut Merah dan Teluk oleh Utsmani dan di Sumatra oleh kekuatan laut yang tengah bangkit dari Atjeh. Negara muslim lain, Gujarat, harus pula disebutkan sebagai kaitan penting antara Atjeh dan Utsmani dalam perdagangan dan diplomasi. Ditakdirkan untuk mengenyahkan
kendali Portugis dan monopoli mereka, kerjasama tiga negeri Muslim harus dipertimbangkan dalam menjelaskan kegagalan Portugis membangun penguasaan penuh atas lalu lintas wilayah Utsmani dan Timur. Kerjasama ini menemukan ekspresinya dalam ideologi Perang Suci [Jihad] Islam.
Inalcik (1994)
Pada masa awal hubungan politik Aceh-Istambul itu secara kongkrit telah diwujudkan, antara lain, dengan dikirimnya 300 orang dari angkatan bersenjata Utsmani ke Pasai. Hal ini sangat membantu Sultan Alaeddin dalam percobaan pengusiran kaum kolonialis Portugis di Selat Malaka, pada 1537. Walaupun di masa-masa selanjutnya, pada 1568 dan 1570, pasukan Alaeddin dengan bantuan militer dari Utsmani, terus mengalami kegagalan dalam upaya mengusir kaum Portugis ini. Bantuan dari Istambul, berupa dua kapal perang, dengan 500 anggota pasukan yang dilengkapi dengan teknisi dan penembak meriam, serta senapan, yang dikirimkan pada 1567 sebagai persiapan dua kali misi penyerangan tersebut, ternyata tidak mampu mengalahkan kaum penjajah. PERAN TASAWUF Tasauf, atau sufisme, adalah pengetahuan tentang Allah atau ma’rifatullah. Ma’rifatullah menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pengetahuan ini tidak didasarkan pada eksplorasi pengalaman rasional. Dengan izin Allah pengetahuan ini diperoleh melalui jalan penyucian diri (purifikasi), dengan melaksanakan ibadah dan dzikir sesuai dengan kapasitas spiritual laten yang ada pada manusia untuk mengenali Allah, melalui panghayatan langsung (dhawq) dan penyingkapan visi spiritual (kashf). Tasauf adalah pengetahuan tentang hakikat. Pengajaran tentang hakekat merupakan satu kesatuan dengan pengajaran tentang syariat. Syekh Abdalqadir, mengutip Syekh Muhammad ibn al-Habib, berkata,’Syari’at adalah yang memisahkan dan hakekat adalah yang menyatukan.’ Baginya syari’at adalah di dunia ini dan adalah pembeda antara yang halal dengan yang haram. Syari’at adalah pemisah, pembeda, furqan. Sedangkan hakekat, kebenaran ruhani, adalah kebalikannya, yakni yang mengumpulkan. Sehingga insan manusia berada dalam dua dunia. Insan manusia berada antara batiniah dengan lahiriah, antara mulk, dunia yang tercipta, dengan malakut, dunia yang tak tampak, kerajaan yang tersembunyi. Yang pertama disebut dengan Islam, dan bentang alam Yang Tak Tampak itu yang tersembunyi disebut dengan Iman. Beberapa ajaran pokok dari Syekh Abdaqadir lainnya merujuk pada ajaran tasauf dari Imam Junayd, yang juga dikenal sebagai School of Iraq atau School of Tawhid. Salah satu ajaran dasar yang disampaikan Syekh Abdalqadir adalah bahwa seorang manusia terikat dalam suatu kontrak primordial dengan Allah, ketika ia mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an:
Bukankah Aku adalah Tuhanmu?
dan seluruh makhluk manusia menjawab:
Kami bersaksi sungguh benar Engkau!
Para fuqara diajar untuk berpaling dari kesia-siaan pencarian dunia dan melangkah pada pencarian atas al-Haqq. Ini dapat ditempuh dengan selalu dalam keadaan mengingat, dan melupakan yang selain Allah. Sebab, Realitas yang sebenarnya hanyalah Allah semata, realitas yang lain adalah ilusi belaka. Dengan sikap mengingat yang terus-menerus ini maka manusia akan meningkatkan taqwa. Dengan taqwa tumbuhlah pemahaman akan kebenaran ’La haula wala quwatailabillah’. Taqwa juga sering disamakan dengan takut pada Allah, yang berarti bahwa seseorang haruslah tidak takut pada apapun, selain DIA. Hanya dengan memahami ’La haula wala quwatailabillah’ ini seseorang berpeluang memurnikan jalan hidupnya. Dengan taqwa seseorang tidak akan bergantung kepada keadaan dan urusan selain-dari-Allah. Di sini diajarkan bahwa seseorang hanya bergantung pada sikapnya sendiri seberapa jauh ia menjadi hamba Allah. Dan dalam menjadi hamba-Nya, seluruh atribut dan jati diri seseorang haruslah sirna. Dengan semakin dalam hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala ia akan mendapatkan Keyakinan yang semakin kuat. Dalam salah satu durs-nya Syekh Abdalqadir mengutip ayat berikut ini (Ta Ha: 132):
Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat, dan bersikap konstan di dalamnya. Kami tidak meminta rezeki darimu. Kamilah yang memberimu rezeki. Dan hasil akhir yang terbaik adalah diperoleh dengan jalan taqwa.
Bagaimana mengajarkan taqwa merupakan urusan Tasauf. Unsur taqwa ini sangat penting untuk seseorang dapat memahami syariah. Pengajaran taqwa dilakukan berdasarkan teladan dan penyaksian-langsung atas seseorang yang memiliki pengetahuan dan izin untuk mengajarkannya, dengan silsilah yang jelas, yang dapat dirunut sampai kepada Rasulaallah SAW. Silsilah ini sangat penting karena pengetahuan ini diambil dari tangan-ke-tangan, dari satu syekh yang hidup ke syekh yang hidup berikutnya. Ini berarti, pengajaran tersebut, telah diteruskan melalui pandangan mata langsung, bukan melalui buku, tapi dari satu orang yang hidup ke orang yang hidup berikutnya. Masyarakat Muslim menjalankan ajaran akan pengetahuan tentang hakekat ini bersamaan dengan upaya mereka dalam menegakkan syariah. Syekh Abdalqadir dalam berbagai kesempatan acap mengulang-ulang ajarannya bahwa penegakkan syariah menjadi prasyarat sebelum pengetahuan akan hakekat dapat diperoleh. Jika syariah tidak tegak di sekeliling umat Islam, maka tugas pertama yang diperlukan oleh pengetahuan ini adalah pemulihan kembali syariah, sebelum apa pun yang lain. Maka, seorang Sufi sesungguhnya adalah pembela pertama syariah. Berkaitan dengan hal ini, selain upaya penegakan sejumlah sendi syariah yang diuraikan di atas, juga dilaksanakan sejumlah kegiatan rutin, antara lain dzikir bersama yang dilakukan sepekan sekali. Dalam malam dzikir ini para jamaah mendahuluinya dengan salat berjama’ah, yang dilanjutkan dengan pembacaan al-Qur’an bersama-sama. Pembacaan alQur’an ini mengikuti cara membaca sebagaimana dilakukan oleh Imam Nafi, yang dikenal sebagai Warsh. Selesai pembacaan al-Qur’an diteruskan dengan pebacaan wird al miftah sebagaimana diajarkan oleh Syekh Muhammad ibn Habib, dari Maroko. Wird ini merupakan
kumpulan salawat nabi, kutipan beberapa ayat al-Qur’an, dan do’a.
Bagian penting dari acara pekanan ini adalah durs (ceramah pengajaran) dari Syekh Abdalqadir sendiri, atau salah satu murid seniornya, yang ditunjuknya bila ia berhalangan – sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dalam durs inilah para jamaah menerima berbagai ajaran dan tuntunan dari Syekh Abdalqadir, baik dalam pengetahuan tentang hakekat, tentang syariah, dan tentang penerapannya dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu ajaran terpentingnya adalah penegakan kembali otoritas Islam, penegakkan Amirat-Amirat dan pengisian kembali posisi para Amir yang, berdampingan dengan para fuqaha, dapat menegakkan syariah. Pintu masuk untuk itu, sebagaimana Syekh Abdalqadir tunjukkan, adalah penegakkan rukun zakat, dengan Dinar dan Dirhamnya sebagai alat pembayaran, yang kini telah dilaksanakan di berbagai Amirat. ***
Beberapa Ide Terkait dengan Perdagangan Islam Oleh Sidi Umar Ibrahim Vadillo Pengantar Kekayaan bangsa Muslim adalah berupa orang-orang Muslim yang rajin. Ummah yang ada di pusat dunia, “kerajaan tengah”, dan sumber mineral paling berharga dunia yang dimiliki sendiri, di mana strategi politik sekarang dan masa depan kekuatan politik dunia tetap berporos. Namun, selama lebih dari seratus tahun tangan berbahaya telah mencengkeram bangsa ini dalam upaya untuk melumpuhkan keberadaannya. Maka pertama alat-alat untuk melumpuhkan Dar al-Islam adalah militer lalu ekonomi. Alat ini masih digunakan sampai sekarang. Sebuah usaha untuk "Islamisasi" kapitalisme diperkenalkan melalui sekelompok reformis awal di Mesir, berdasarkan bacaan puritan dan modernis dari Hukum Islam. Tugas kita adalah untuk kembali ke Model Islam, berbasis pada masyarakat pertama di Madinah alMunawwarah sebagai alternatif kapitalisme. Model asli itu adalah Muamalat. Penerapan total Muamalat berarti pendirian blok perdagangan Islam, berdasarkan model perdagangan dan uang sendiri: Dinar dan Dirham Islam. Karenanya sebuah Blok Perdagangan Islam, bukan sekedar Muslim yang berdagang dengan sesamanya menggunakan cara perdagangan kapitalis yang ada saat ini. Sebuah blok perdagangan Islam akan terdiri dari semua kalangan, Muslim atau non-Muslims, berdagang dengan cara yang didefinisikan oleh Hukum Islam mengenai Perdagangan yang disebut Perdagangan Islam. Pengembalian perdagangan Islam adalah tugas besar yang pada akhirnya akan menggantikan kapitalisme sebagai praktek dan Ekonomi sebagai ideologinya. Pendirian perdagangan Islam ini memerlukan perencanaan yang hati-hati yang mana infrastruktur perdagangan Islam ini akan diperkenalkan secara bertahap. Infrastruktur minimum yang akan membolehkan semua aspek perdagangan Islam untuk untuk dikembangkan adalah, Mekanisme Inti Blok Perdagangan Islam. Kembalinya Dinar Islam memerlukan perdagangan Islam. Kembalinya mata uang Syariah, Dinar dan Dirham, memiliki pemahaman baru mengenai kesejahteraan dan kemakmuran yang berbeda dari ekonomi konvensional. Pemahaman baru ini adalah paradigma baru yang kita sebut Muamalat sebuah bagian signifikan dari hal yang disebut perdagangan Islam. Perdagangan Islam mewakili bingkai yang lebih lebar di mana Dinar Islam dapat beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hukum Islam. Hanya melalui perdagangan Islam kita dapat mewujudkan potensi penuh kembalinya mata uang Syariah. Penerapan total perdagangan Islam memaksa penggantian kapitalisme secara total. Kembali kepada perdagangan Islam adalah pertahanan esensial dan meningkatkan perdagangan. Kenapa kita harus mempertahankan perdagangan? Siapa/Apa yang menyerang perdagangan? Perdagangan telah ditiadakan di bawah Tatanan dan hukum monopolistik saat ini. Untuk menghindari kesalahpahaman kita harus mengklarifikasi bahwa apa yang World Trade Organisation (WTO) sebut sebagai Perdagangan, bukanlah Perdagangan dalam pengertian Islam, tetapi dari perspektif Islam apa yang boleh kita sebut distribusi monopolistik. Supaya perdagangan bisa eksis kita perlu mengembalikan beberapa institusi fundamental yang sekarang hilang. Yang paling pentingnya adalah pasar terbuka —Pasar
Islam atau Suq— dan yang terpenting kedua adalah karavan. Bukti kembalinya perdagangan adalah kembalinya karavan. Kita akan menguraikan lebih jauh tentang hal ini. “Islamisasi” Kapitalisme selama limapuluh tahun terakhir oleh sekelompok Muslim di bahwa spanduk “reformasi” telah terkait dengan “islamisasi pengetahuan”, dan jantungnya adalah “islamisasi” Ekonomi. Pengetahuan Allah membuka selubung ilusi pengetahuan dari selain Allah. Maka Pengetahuan adalah Islam atau itu bukan pengetahuan sama sekali. Karenanya Pengetahuan tidak dapat diislamkan. Di bawah spanduk, “islamisasi pengetahuan”, beberapa sarjana, mengambil pengetahuan Barat, melakukan tugas menggelikan "Islamisasi" semua ilmu manusia: sosiologi, psikologi, politik, antropologi dan yang terpenting adalah ekonomi. Ekonomi Islam menghasilkan bank Islam, Pasar Saham Islam, asuransi Islam, hipotek Islam, sampai, kartu kredit Islam. Metodologi mereka adalah simpel. Pertama, menolak madzhab, yang mereka pandang sebagai pengetahuan jaman pertengahan. Kedua, transformasi Syariah dari basis jurisprudensi eksistensial kepada satu set prinsip moral abstrak normatif dan nilai-nilai, yang dapat diakses secara acak. Misal, prinsip persamaan dan keadilan, dipandang sebagai nilai Islam, jika ditetapkan kepada setiap institusi dan prosedur finansial maka dapat mengislamkan institusi dan prosedur itu. Metode tersebut menyerupai pernyataan terkenal dari Father Ballerini, seorang Katolik terkemuka pada malam pengkristenan bank pada pertengahan abad ke-19, yang mendeklarasikan “kejahatan riba bergantung pada niyat yang meminjami”. Dengan demikian pinjaman 5% dengan niyat baik dideklarasikan sebagai tidak ada cacatnya. Para sarjana modernis dan reformis kita telah menggunakan metodologi “subjektif moral” yang sama. Buktinya ada pada hitam dan putih dalam literatur ekonomi Islam yang ada. Masalah dengan metodologi moral ini bukan hanya taktik yang salah. Masalahnya adalah bahwa islamisasi kapitalisme menggeser fokus dari model Islam kita. Dengan demikian, pada saat etos reformis masih hidup, ide Dinar dan Perdangan Islam akan tetap tersembunyikan. Islamisasi telah mencapai titik absurd, kesimpulan nihilis, artinya, nilai-nilai Islam “mereka” telah dicairkan kepada lubang pragmatisme. Hasil ironis dari islamisasi adalah asimilasi total kepada kapitalisme, sejenis “sekularisme yang diputar-balikkan”. Bagaimana bisa islamisasi menghasilkan institusi, alat, dan prosedur yang sama sebagaimana kapitalisme tetapi dengan istilah-istilah yang berbeda? Pentas Srimulat ini harus berakhir, karena ini bukan hanya menguji pengertian dan makna tetapi mencegah model Islam sesungguhnya untuk kembali. Kita tidak ingin mengislamkan kapitalisme, Kita ingin menciptakan alternatifnya. Tamatnya riwayat Ekonomi, Ekonomi tidaklah netral, ekonomi adalah sebuah ideologi berdasarkan kepongahan melawan keputusan Allah “Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba”. Ekonomi mengatakan hal yang berbeda, “Ekonomi telah melarang Perdagangan dan membolehkan Riba”. Kita tidak bisa menerima tujuan dan metodologi ekonomi. Kita tidak butuh membuat ekonomi dapat diterima, karena kita memiliki cara pikir yang lebih unggul yang berasal dari Sunnah Rasulullah salalahualaihiwasalam. Kita tidak butuh ilmu palsu itu dan menyediakan sendiri cara-cara di luar parameter ekonomi. Gerakan ini bukan bermaksud mengislamkan ekonomi,tetapi “menyembelih” Ekonomi.
Bahaya yang Timbul Kalau-kalau Salah Menangani Mata Uang Syariah Kita tidak takut mata uang Syariah gagal, tetapi kita takut orang salah menangani Dinar Islam dan kemudian menyalahkan mata uang Islam sebab ketidakcakapan mereka sendiri. Apa yang menyebabkan salah penanganan ini? Salah penanganan adalah apa yang Bank Pembangunan Islam (IDB) lakukan dengan “Dinar Islam”. IDB meng-Islamkan special drawing rights (SDR adalah mata uang yang diciptakan oleh IMF supaya emas menjadi alternatif global dolar Amerika) dan menyebutnya Dinar Islam, yang sekarang menjadi unit penghitungan mereka. Formula: satu Dinar Islam = satu SDR. Salah penanganan berarti bahwa mata uang Syariah akan beralih kepada marginal reserve dari sistem perbankan. Salah penanganan berarti bahwa Dinar digunakan untuk memberikan kesan Islam kepada kapitalisme. Salah penanganan dari mata uang Syariah adalah gagal memahami bahwa ini adalah kesempatan menciptakan sebuah alternatif kepada kapitalisme (sistem haram), dan bukannya mengurangi urusan untuk percobaan standar emas marginal yang tidak berhasil. Hal ini tidak akan berjalan. Kita ingin menekankan poin tentang “standar emas” karena sering disajikan sebagai solusi terhadap masalah saat ini. Kita akan menjelaskannya nanti kenapa hal ini bukanlah sebuah penyelesaian. Pengembangan mata uang Syariah berhubungan dan konsisten terhadap institusi perdagangan, tetapi bukan institusi pembiayaan. Jika mata uang Syariah ditempatkan pada institusi finansial maka akan menjadi marginal reserve dan karenanya tidak akan memenuhi peran kunci penciptaan kekayaan dan pengembalian Sunnah. Mata Uang Syariah hanya dapat sukses dengan penerapan penuh Muamalah. Pengembangan Strategis, Bukan Ukuran Pengembangan, Apakah Isu Penting untuk memahami bahwa mata uang Syariah harus disertai dengan pendirian infrastruktur perdagangan Islam supaya dapat tumbuh subur. Artinya kita harus secara simultan mendirikan infrastruktur perdagangan Islam. Koordinasi dan Perencanaan adalah hal yang fundamental. Lebih penting pemahaman yang tepat tentang apa tuntutan mata uang Syariah, dan apa yang mata uang Syariah dapat lakukan dan tidak dapat lakukan terhadap ekonomi. Mata Uang Syariah tidak dapat berhasil dalam pengasingan tetapi memerlukan pengembangan semua institusi perdagangan yang dengan keduanya Perdagangan Islam tumbuh subur di masa lalu. Mengapa Kembali ke Standar Emas tidak dapat dijalankan atau Diinginkan Kembalinya standar emas sering disalahartikan sebagai kembalinya mata uang Syariah. Kesalahannya memiliki daya tarik logis alami: Pertama ada koin emas, kemudian uang yang mewakili emas (standar emas), dan sekarang hanya sekedar kertas yang tidak disokong oleh logam mulia apapun. Adalah logis tetapi tidak benar membayangkan bahwa semenjak kita beralih dari standar emas ke situasi saat ini kita hendaknya kembali ke standar emas dalam perjalanan kembali menuju emas. Mengenai validitas emas, emas adalah bagian terbesar yang digunakan sebagai uang dalam sejarah. Kesulitan datang ketika emas dipandang sebagai bercampur dengan kebutuhan manajemen ekonomi utang ini dengan lembaga-lembaga negara. Standar emas dilihat oleh institusi Negara sebagai tidak layak atau tidak praktis karena tidak memungkinkan ekspansi kredit yang sangat penting untuk kelangsungan hidup ekonomi berbasis utang: tidak mampu
menyelesaikan masalah “tidak ada cukup uang” (yang secara matematis adalah masalah endemik bagi ekonomi berbasis utang), dan ketidakmungkinan emas untuk digunakan dalam “solusi bail-out”. Masalahnya adalah - dan kita bersetuju dengan mereka dalam hal ini- bahwa anda tidak dapat melangsingkan orang gemuk dengan sekedar mengencangkan ikat pinggangnya. “Solusi” seperti itu akan membunuh orang tersebut. Para ahli Moneter telah menyalahkan “kurangnya emas” sebagai penyebab krisis ekonomi di masa lalu. Argumen mereka adalah bahwa emas tidak membolehkan ekspansi moneter pada saat krisis. Karena kita selalu berada dalam keadaan krisis, atau mencegah krisis, mereka memandang emas sebagai larangan dalam urusan primer mereka “dalam menghadapi krisis”. Pasar Finansial perlu perbaikan sesekali. Dari dulu selalu begitu. Mendapatkan uang di pasar keuangan adalah luar biasa: Saya menjual kepada Anda saham seharga 180, Anda menjual saham-saham itu kembali ke saya seharga 210, saya menjualnya kembali kepada Anda seharga 240, Anda menjual saham itu kembali ke saya seharga 270, dst. Kita berdua menghasilkan uang, tetapi kita tidak menambahkan sedikitpun kekayaan atau jasa ke masyarakat. Namun demikian, GNP akan mencerminkan pertumbuhan akibat peningkatan nilai saham. Ini adalah ekonomi uang spekulatif yang menggerakkan angka ekonomi ke atas. Ekonomi spekulatif ini 100 kali lebih besar dari ekonomi riil. Masalahnya adalah ketika saham mencapai titik ketika tidak ada lagi pembeli, maka terjadilah krisis. Kenapa sih harus ada krisis? Kenapa sih harganya tidak jatuh saja seperti barang dagangan lain? Karena keseluruhan sistem perbankan terjerat rantai hutang dan agunan mencapai tingkat tertentu dari ekonomi produktif. Pendeknya, pemerintah tidak mampu membayari kekacauan tersebut, dan harus mengintervensi dengan satu-satunya cara yang mereka tahu, dengan menggelontorkan lebih banyak lagi uang, yaitu mem-bail-out krisis dengan uang kertas. Berapa kali kita melihat hal seperti ini? Sistem perbankan justru semakin menguat setiap kali terjadi krisis. Kenapa? Karena politisi kita, secara umum, telah dilatih untuk berfikir bahwa solusi ini, selalu sama, yaitu menggelontorkan lebih banyak uang ke pasar yang sakit, setel kendor, salah satu dari lain cara, ketika bank mengeluarkan kredit mereka. Kenyataannya, kita dapat berkata bahwa kita telah membawa ke jaman kita, jenis ekonomi yang dikendalikan oleh krisis, ketimbang konsensus politik. Sistem moneter saat ini, sebagaimana dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel di bidang Ekonomi, Robert Mundell-, berasal dari kebangkrutan Amerika pada saat President Nixon di awal tahun 70-an, ketika dia menghancurkan unsur terakhir standar emas yang masih ada. Sebelumnya, perang dan revolusi membuka jalan ke mata uang kertas nasional pertama. Lalu tiba krisis yang memperluas kesenjangan antara uang logam fisik dan kertas. Krisis lebih lanjut hanya berarti kesenjangan semakin melebar, sampai akhirnya, negara-negara kapitalis terkemuka menempuh pengaturan baru mata uang mengambang ini, untuk menyenangkan para spekulan, yang telah membangkitkan industri senilai 3 triliun dolar setiap hari, mengambil keuntungan penuh dari kekacauan. Kita bersetuju dengan para ahli moneter yang “mencegah krisis” atau “mengatur krisis” bahwa emas tidak menawarkan solusi. Jika emas adalah sumber seluruh masalah, maka tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikatakan, dan argumen untuk emas tersebut tuntas – ini yang diinginkan oleh para ahli moneter. Tetapi ada hal lain yang bisa dikatakan tentang emas. Pertama, krisis tidak akan selesai ketika kita hanya mencoba untuk mengobati gejala. Dan kedua, kita memahami bahwa ada sektor-sektor tertentu dari ekonomi, yang berbeda dari ekonomi uang spekulatif yang dominan, yang mendapat manfaat dari penggunaan mata uang Syariah. Sektor tersebut pada dasarnya adalah yang sekarang dikenal sebagai "perekonomian riil". Sementara emas tidak membantu terhadap perekonomian uang spekulatif yang dominan saat ini, emas dapat membantu untuk mengaktifkan ekonomi riil yang sering dipandang sebagai sektor marjinal, ekonomi riil adalah sumber ekonomi dan kontribusi ekonomi riil
terhadap penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih berarti daripada sektor keuangan. Argumen kami adalah bahwa emas tidak berhubungan dengan lembaga keuangan dan permasalahan nya, tetapi berkaitan dengan dan akan meningkatkan ekonomi riil dan perdagangan. Perdebatan antara monetaris dan ekonom yang mendukung standar emas cukup sering terjadi. Terakhir kali perdebatan meletus di akhir tahun enam puluhan dan tujuh puluhan, setelah Presiden Prancis De Gaulle mengumumkan keinginannya untuk melihat tatanan mata uang Eropa yang didasarkan pada emas untuk melawan kekuatan dolar yang berlebihan. Argumen dari kedua pihak isinya ya cuman itu-itu saja. Pendukung standar emas berkata: keadilan, universalitas, tanpa inflasi, membatasi kekuatan bankir, dll; para monetaris berkata: pragmatisme berkenaan dengan ekonomi dalam krisis tetap, emas adalah batasan, emas mahal, emas tidak dibutuhkan untuk tugas pokok pemerintah yang harus segera menyelesaikan krisis. Perdebatan ini telah didengar, dan isi nya cuman itu-itu saja selama limapuluh tahun dan para monetaris memenangkan perdebatan18. Pada akhirnya, tidak ada pemerintah yang akan mengorbankan langsung kebutuhan penting mereka, dan prospek hilangnya industri dan pekerjaan, demi sebuah wujud-sebagaimana yang mereka lihat-' Masa depan dunia terbaik'. Maksud kami adalah bahwa sifat ketidakseimbangan perbankan dalam perekonomian (riba itu sendiri) diperkuat dengan mata uang non-fleksibel nyata, kecuali perbankan secara proporsional dikontrak. Kami mengatakan percobaan untuk melestarikan ekonomi spekulatif tidak layak tanpa meningkatkan ekonomi riil dan itu hanya mungkin dengan kontraksi paralel perbankan, yaitu penciptaan kredit. Saya sangat sadar bahwa saya melangkahi pemikiran konvensional, mungkin gambaran berikut ini akan membolehkan pemahaman paradigma baru: Ekonomi ini 99% berdasarkan kredit, sedangkan Muamalat kita 1% didasarkan pada kredit. Kunci untuk memahami paradigma kita adalah “kita tidak memerlukan kredit”. Inilah hujatan bagi para ekonom: “Kredit sesungguhnya membahayakan”. Pembangunan janganlah diasosiasikan kepada kredit dan akumulasi modal di tangan swasta tetapi pendirian infrastruktur bersama pada institusi publik dengan memakai bentuk-bentuk sah persetujuan kontrak: ijarah, Syirkat dan Qirad. Apa yang kita perlukan adalah kemampuan menciptakan kekayaan tanpa bantuan bank. Ini adalah titik peralihan. Argumennya adalah bahwa soal uang tidak dapat dipandang dalam keterasingan, karena kenyataannya uang bukanlah inti masalah. Masalah inti nya adalah riba yang di dalamnya uang kertas disertakan. Untuk mengambil manfaat dari mata uang yang adil kita harus mampu menciptakan ekonomi tanpa riba, dan ini adalah tantangan yang sesungguhnya. Di masa awal memperkenalkan mata uang Syariah, kita hendaknya mengizinkan keberadaan dua sistem: bank akan beroperasi secara normal dengan uang kertasnya sementara mata uang Syariah secara bertahap diperkenalkan melalui institusi perdagangan. Namun harus dipahami bahwa tujuan akhir memperkenalkan mata uang Syariah tentunya adalah menyingkirkan riba, melalui pemahaman ulang peranan perdagangan Islam murni yang terbuka. Kunci pada pengenalan mata uang Syariah yang berhasil adalah penciptaan kekayaan yang baru saja akan dibangkitkan melalui peningkatan dan ekspansi perdagangan. Dalam Kasus mata uang Syariah - Pengenalan MATA UANG SYARIAH harus diasosiasikan dengan pengembangan perdagangan Islam. MATA UANG SYARIAH akan diasosiasikan dengan institusi perdagangan yang dapat tumbuh subur dengannya dan bukan tertinggal di tangan perbankan 18 Dengan kata lain para ekonom tidak akan mampu menyelesaikan krisis yang ditimbulkan oleh ekonomi itu sendiri.
atau institusi finansial yang akan mengecilkan dan meminggirkan perdagangan. - Perdagangan Islam akan membangkitkan ekonomi baru, kekayaan baru dari ekspansi perdagangan itu sendiri baik itu dalam jumlah maupun mutu. Karena itu Pengenalan MATA UANG SYARIAH tidak akan bersaing dengan kekayaan ekonomi yang telah ada, tetapi kita akan menciptakan kekayaan ekonomi yang baru. - MATA UANG SYARIAH akan ditawarkan kepada orang-orang sebagai pilihan bukan sebagaimana paksaan dari Hukum Negara. Sistem pembayaran berdasarkan MATA UANG SYARIAH, seperti e-dinar, hendaknya berkembang sesuai dengan kebijakan umum promosi Perdagangan Islam (dengan demikian menghindari riba), hal yang demikian itu sedang dilakukan oleh World Islamic Trading Initiative, dan secara bertahap mulai mengambil tempat di pasar sebagai jasa praktis bagi kebutuhan orang-orang ketimbang dipaksakan kepada mereka melalui Hukum. Ekonomi Nyata Ekonomi Nyata adalah ekonomi tanpa riba. Ekonomi Nyata adalah ekonomi orang-orang yang berproduksi dan berdagang dengan jujur, menciptakan kekayaan bagi masyarakat mereka dan sebanyak itu pula mereka melayani masyarakat. Ekonomi Nyata mewakili kekayaan yang dihasilkan oleh orang yang nyata berdagang dan memproduksi barang dagangan yang nyata dan juga jasa-jasa, menjual di pasar yang nyata menggunakan uang yang juga nyata. Ekonomi Nyata, sehubungan dengan metode akunting hari ini, memiliki realitas formal dan informal. Ekonomi nyata informal adalah bagian dari ekonomi di mana transaksi didasarkan pada perdagangan jalanan, petani penggarap produksi, dan buruh perempuan untuk menopang rumah tangga. Sedangkan dinamisme ekonomi informal menopang presentase yang signifikan dari populasi nasional, terutama di negara berkembang. Meskipun demikian, sumbangsih mereka ‘tidak tampak’ sejauh ini karena tidak dihitung dalam pertumbuhan GNP atau GDP. Ekonomi nyata formal di mana barang-barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan (dan didaftarkan sebagai bagian GNP), merupakan bentuk yang terlihat dari ekonomi nyata. Biasanya ‘ekonomi nyata’ didefinisikan sebagai bagian yang 'terlihat' , yaitu sesuatu yang dapat ‘dihitung’. Ekonomi Spekulatif Unsur dari GNP adalah 'uang' yang berkuasa atau ekonomi spekulatif, yang muncul dari perdagangan dalam memperluas dana yang dikumpulkan secara cepat (misal, pensiun dan reksa dana). Volume arus dalam ekonomi uang spekulatif adalah sekitar seratus kali lebih besar dari volume arus dalam ekonomi nyata yang 'terlihat'. Perbedaan antara ekonomi nyata dan spekulatif juga didefinisikan dalam istilah produktifitas seperti ekonomi “produktif” dan “non-produktif” berturut-turut. Definisi ini adalah refleksi fakta bahwa ekonomi spekulatif, yang membuat uang dari uang, seperti uang yang diciptakan oleh gelembung spekulatif, bukan kekuatan produktif sejati, dan karenanya tidak menambah kekayaan sejati. Perbedaan kekuatan dan ukuran yang tumbuh antara ekonomi-ekonomi ini menjadi bahan bakar ketidakadilan sosial dan perusakan lingkungan. Menurut UNDP: Kesenjangan pendapatan per kapita (GNP) antara negara-negara dengan tingkat kelima terkaya dari penduduk dunia dan mereka yang termiskin kelima melebar 30 banding 1 pada tahun 1960, kepada 60-1 pada tahun 1990, menjadi 74-1 pada tahun 1995; tingkat kelima dari penduduk dunia hidup di negara-negara berpenghasilan tertinggi
memiliki 86 persen dari PDB dunia, sedangkan bagian bawah kelima hanya menerima 1 persen, dan setengah dari populasi dunia hidup dengan kurang dari $ 2 per hari. Melalui penggunaan komputer, manajer ekonomi uang merajalela di dunia dan memangsa ekonomi nasional. Pada serangkaian krisis di Asia, Rusia dan Brazil, kami melihat gelombang pasang arus keluar modal menghancurkan perusahaan dan mata pencaharian di seluruh bangsa. Dengan kebangkitan ekonomi uang spekulatif, atau “casino kapitalisme”, pemerintah diperlemah dan dipinggirkan. Melalui deregulasi, pemerintah mentransfer kekuatan kepada “pasar”. Beberapa pemerintah menjadi akuntabel kepada investor eksternal dan kreditor ketimbang kepada warga negaranya. Pemodal George Soros secara sombong mengamati bagaimana, hari-hari ini, President dan Perdana Menteri sekarang sedemikian ramah kepada para pemodal dan industrialis, bukan sebaliknya. Pemodal yang tidak dipilih lewat pemilu dan para industrialis sedang mendalangi proses globalisasi. Efek dari Pertumbuhan Ekonomi Spekulatif Akibat paling jelas dari pertumbuhan luar biasa spekulasi ini adalah kemiskinan. Ini adalah laporan bank dunia mengenai Efektifitas Pengembangan. Tinjauan Tahunan Efektifitas Pengembangan 1999 (p.17) menemukan peningkatan di seluruh dunia, pada kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakstabilan. Beberapa temuan spesifik adalah sebagai berikut: Pada 40 persen dari negara-negara di dunia, pendapatan per kapita gagal tumbuh atau
menyusut; 25 persen, jumlah penduduk dalam kemiskinan mutlak meningkat; 23 persen, harapan hidup menurun; 54 persen, orang mengalami stagnan pendapatan per kapita, meningkatnya
kemiskinan, harapan hidup menurun, atau kombinasi dari peristiwa-peristiwa ini; 85 persen, pendapatan per kapita tumbuh 1% per tahun atau kurang pada 1990-an, dan 59 persen, tabungan bruto sebagai penentu persentase dari PDB yang rendah (kurang dari 10 persen) atau menurun. Tahun 1990, Bank Dunia mengadopsi "Tujuan menyeluruh" pengurangan kemiskinan. Pada tahun 1999, IMF menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan, untuk selanjutnya, menjadi tujuan dari program tersebut juga. Namun, bukti kuat menggambarkan bahwa kebijakan mereka mengacaukan keberhasilan program pinjaman dengan bukti kenyataan di lapangan. Jauh dari memajukan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia, “globalisasi” kenyataannya menunjukkan bentuk kapitalisme predator yang tak terkendali, yang telah membuka lebar perbedaan antara keuangan dan ekonomi riil di satu sisi, serta kaya dan miskin di sisi lain, dalam tatacara yang tidak dapat ditolerir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Apa itu Perdagangan Islam? Perdagangan Islam adalah perdagangan yang dilakukan di bawah Hukum Islam. Prasyarat terpenting untuk keberadaan perdagangan adalah keberadaan pasar Islam. Kunci karakteristik perdagangan Islam adalah keterbukaannya kepada setiap orang. Pasar Islam mengembalikan hak alami kepada setiap perorangan, yaitu hak untuk berdagang: setiap orang memiliki akses ke perdagangan bebas di tempat yang pas, seperti Pasar Islam atau Pasar Terbuka. Hak ini telah dengan cepat menghilang karena ada mal, supermarket dan hipermarket, dan telah
menjadi hak istimewa dari beberapa orang. Misal, lima supermarket terbesar di Inggris mengendalikan 2/3 dari semua ritel. Perdagangan tidak dapat eksis di tempat di mana supermarket mengendalikan eceran. Hak berdagang kita hanya dapat terpenuhi ketika ada pasar umum. Perdagangan memerlukan pasar-pasar dan tanpa pasar-pasar terbuka itu, perdagangan menjadi distribusi monopolistik. Perdagangan Islam terbuka bagi semua: Muslim dan non-Muslim Riba adalah penyakit dan perdagangan obat dari penyakit riba. Untuk mengembalikan kesehatan tidak cukup hanya dengan mengobati gejala, kita perlu mempromosikan gaya hidup sehat (pola makan yang baik, cukup olah raga), dari sebuah tubuh yang sehat. Mempromosikan perdagangan adalah cara efektif menghilangkan ketergantungan kepada riba. Mempromosikan perdagangan Islam akan menjadi cara positif untuk menghadirkan kembali Islam kepada jutaan korban kejahatan kapitalisme. Perdagangan Islam akan menjadi sebuah cara menyeru jutaan non-Muslim untuk melihat wajah baru Islam: Muamalat. Aspek Lain dari Perdagangan Islam: Gilda Perdagangan Islam adalah resep lengkap untuk merangsang dan mendorong kewirausahaan independen. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat buruh. Pada masyarakat pra-kapitalis, Muslim telah hidup dan bekerja secara terorganisir dalam gilda. Menjadi bagian gilda adalah sebuah norma dalam masyarakat Muslim. Hubungan bisnis berkembang di dalam gilda (tanpa memerlukan bank) ditingkatkan dengan adanya infrastruktur yang digunakan bersama yang produktif dalam organisasi. Keinginan individu untuk mendirikan sendiri perusahaan baru dalam sebuah gilda dipandang sebagai hal yang positif. Hubungan buruh - majikan diganti dengan muallim - mubtadi. Tiada ”kelas pekerja” di jaman gilda. Gilda secara historis dihilangkan dengan penghapusan hukum dan dengan menghilangkan hak-hak mereka dalam mendukung satu set baru hak Negara yang diberikan dan monopoli; dan juga akumulasi modal (uang kredit) di tangan swasta yang diproduksi oleh bank. Hari ini persaingan bebas dan akses gratis ke pasar yang tidak tersedia untuk semua, tidaklah dianggap sebagai masalah. Padahal perdagangan Islam menjamin hak yang sama bagi semua. Perdagangan Islam secara tegas membentuk kembali gilda, dan menantang sistem perusahaan modern yang didasarkan pada sistem "satu pemilik membawahi 14.000 karyawan". Ini mendorong model baru dari proses produksi terbuka (gilda), dimana produksi ini terbuka untuk ribuan pemilik kecil bebas yang saling terkait. Ini juga bagian dari kerangka yang lebih luas dari Inisiatif perdagangan Islam. Mengenai hal ini, penting untuk menunjukkan bahwa khusus sejak awal tahun 1990an, beberapa perusahaan telah memahami sebagian manfaat membagi proses produksi mereka menjadi unit-unit yang lebih kecil. Alih-alih satu struktur piramida dengan satu sumber keputusan, mereka melihat manfaat dari banyak unit otonom yang bekerja sama sementara bersaing di antara satu sama lain. Dengan demikian, Toyota sekarang mengklaim bahwa bukan hanya ada satu Toyota tetapi ribuan Toyota. Asea Brown Boveri, industri teknik raksasa milik Swedia dan Swiss, telah membagi dirinya menjadi 1300 perusahaan independen dan 5000 pusat-pusat laba otonom. Keberhasilan makmur mereka mendorong perusahaan lain untuk beradaptasi dengan prinsip yang sama. Kebijakan desentralisasi, meskipun kebijakan itu tampaknya langkah ke arah yang benar, adalah terbatas karena kebijakan itu semuanya telah dirancang oleh staf perusahaan. Staf perusahaan tidak bisa menyarankan pengambilan langkah utama yang akan menghilangkan struktur korporasi, atau dengan kata lain untuk memberikan kemandirian total kepada bengkel otonom, tidaklah dapat dilakukan. Hal itu
hanya bisa terjadi jika bengkel kecil bisa memiliki akses yang sama ke pelanggan sebagaimana halnya Toyota sendiri. Untuk melakukan langkah tersebut kita memerlukan jaringan distribusi terbuka dan pasar gratis bagi semua orang. Hal-hal yang demikian semuanya adalah bagian dari perdagangan Islam. Perdagangan Islam dapat merubah wujud uang, produksi dan distribusi yang semuanya ilusi, dengan menciptakan rancangan baru hukum kontraktual dan, mungkin yang terpenting, perdagangan terbuka, kepada segenap lapisan masyarakat. Perdagangan Islam terdiri dari prosedur, mekanisme dan institusi yang didasarkan kepada keadilan. Tetapi perdagangan Islam bukanlah urusan moral, melainkan realitas eksistensial. Perdagangan Islam bukan untuk menghakimi keyakinan batin Anda, tetapi hanya perilaku lahiriah jua dan akibat dari perbuatan Anda. Alas dasar perdagangan Islam terdiri dari lima unsur: •
Pasar Terbuka, Pasar yang terbuka bagi semua untuk berdagang.
•
Proses produksi terbuka, Produksi yang dapat diakses oleh semua.
•
Jaringan distribusi terbuka, Distribusi yang dapat diakses oleh semua.
•
Alat Tukar Bebas, Alat tukar yang bebas dipilih oleh semua.
•
Kontrak bisnis Islam, Kontrak yang menjamin perdagangan Islam.
Apa itu Pasar Islam? Segera setelah tiba di Madinah al-Munawwarah, Nabi, salla’llahu ‘alaihi wa sallam, mendirikan dua lembaga, sebuah masjid dan sebuah pasar. Beliau menjelaskan bahwa pasar itu menjadi suatu ruang bebas yang diakses oleh semua orang, tanpa sekat-sekat (seperti tokotoko) tanpa pajak, retribusi atau sewa apapun yang boleh dikenakan di dalam pasar itu. Pasar adalah Seperti Masjid Rasul, salla’llahu ‘alaihi wa sallam, bersabda: “Sunnah di Pasar sama dengan Sunnah di Masjid: siapa pun yang mendapatkan tempat pertama, memiliki hak untuk tetap di tempat itu, sampai ia bangkit dan kembali ke rumahnya atau selesai jualan nya. (suq al-muslimin kamusalla l-muslimin, man sabaqa ila shay’in fa-huwa lahu yawmahu hatta yada‘ahu.)”. (Al-Hindi, Kanz al-’Ummal, V, 488, no. 2688) Adalah Sedekah tanpa kepemilikan pribadi … Ibrahim bin al-Mundhir al Hizami meriwayatkan dari Abdallah bin Ja’far, bahwa Muhammad bin Abdallah bin Hasan berkata, “Rasul, salla’llahu ‘alaihi wa sallam, memberi Muslim Pasar, sebagai sedekah (tasaddaqa ‘ala l-muslimina bi-aswaqihim).” (Ibnu Shabbah, K. Tarikh al-Madinah al-Munawwarah, 304) tanpa pengenaan biaya sewa … Ibnu Zabalah meriwayatkan bahwa Khalid bin Ilyas al-’Adawi berkata, “Surat dari Umar bin Abd al-Aziz dibacakan kepada kami di Madinah, bahwa isinya Pasar adalah sedekah dan hendaknya tidak ada sewa yang dikenakan di dalamnya kepada siapapun (kira’).” (As-Samhudi, Wafa al-Wafa, 749) tidak ada pajak yang dipungut... Ibrahim bin al-Mundhir meriwayatkan dari Ishaq bin Ja’far ibnu Muhammad, dari Abdallah
bin Ja’far bin al-Miswar, dari Shurayh bin Abdallah bin Abi Namir, bahwa Ata’ bin Yasar berkata, “Ketika Rasul, salla’llahu ‘alaihi wa sallam, ingin mendirikan pasar di Madinah, beliau pergi ke pasar Bani Qaynuqa’ dan kemudian pergi ke pasar Madinah, menjejakkan kaki beliau di tanah dan bersabda, ‘Ini adalah pasarmu. Jangan biarkan berkurang (la yudayyaq), dan jangan biarkan pajak apapun (kharaj) dipungut.’” (Ibn Shabba, K. Tarikh al-Madinah al-Munawwarah, 304) Tidak ada pemesanan atau klaim yang dapat dibuat... Ibnu Zabalah meriwayatkan dari Hatim bin Isma’il bahwa Habib berkata bahwa Umar bin alKhattab [suatu kali] melintas di gerbang Ma’mar di pasar dan [melihat bahwa] sebuah kendi diletakkan di gerbang dan beliau memerintahkan supaya kendi itu disingkirkan. … Khalifah Umar melarang bahkan menaruh sebuah batu pun dengan tujuan mengklaim tempat [dengan cara apapun] (an yuhajjir ‘alayha aw yahuzaha). (As-Samhudi, Wafa al-Wafa, 749) tidak ada toko yang dibangun. Ibnu Shabbah meriwayatkan dari Salih bin Kaysan …bahwa …Rasul Allah, salla’llahu ‘alaihi wa sallam, …bersabda: ‘Ini adalah pasar kalian. Jangan membangun sesuatu dengan batu (la tatahajjaru) [padanya], dan jangan biarkan pajak apapun (kharaj) di pungut’” (As-Samhudi, Wafa al-Wafa, 747-8) Abu r-Rijal meriwayatkan dari Isra’il, dari Ziyad bin Fayyad, dari salah seorang Syaikh di Madinah bahwa Umar bin al Khattab, radiya’llahu ‘anhu, melihat sebuah toko (dukkan) yang dibangun oleh seseorang di pasar dan beliau merubuhkannya. (Ibnu Shabbah, K. Tarikh al-Madinah al-Munawwarah, 750) Tanpa Pasar Terbuka, Tidak ada Perdagangan Hal pertama adalah bahwa kita perlu membedakan antara perdagangan dan distribusi monopolistik. Supermarket tidak membolehkan terjadinya perdagangan, tidak seorangpun boleh pergi ke supermarket untuk berdagang. Produk-produk yang tiba di supermarket telah dibeli oleh supermarket atau sesuai sistem distribusi yang disepakati dengan produsen 19. Barang berasal dari gudang yang mendistribusikan barang itu ke jaringan supermarket di seluruh negara. Barang tiba di gudang dari produsen atau gudang lainnya, dari mana barang itu awalnya dibeli. Ini bukan perdagangan, ini adalah distribusi monopolistik. Bukti yang paling jelas bahwa perdagangan telah menghilang adalah bahwa tidak ada kafilah / karavan lagi. Kafilah adalah suatu lembaga perdagangan. Tidak bisa ada kafilah berjalan jika tidak ada tempat untuk pergi berjualan. Jika tidak ada pasar maka tidak akan ada kafilah. Oleh karena itu jika tidak ada pasar maka tidak ada perdagangan. Untuk menciptakan perdagangan kita perlu menciptakan Pasar Islam atau Pasar Terbuka. Perdagangan Islam menghasilkan “kekayaan baru”. Perdagangan itu sendiri adalah sumber kekayaan. Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam, bersabda: “9 dari 10 pintu rejeki datang dari perdagangan”. Hal tersebut seperti halnya berkata 9 dari 10 penciptaan kekayaan datang dari 19 Sebagai contoh adalah Supermarket Carrefour yang beroperasi di Indonesia, Carrefour tidak mengambil keuntungan dari barang dagangan sehingga harganya jauh lebih murah dari harga eceran yang berlaku di masyarakat. Carrefour hanya meminta komisi dari produsen untuk setiap barang yang laku. Dan uang hasil dari penjualan oleh Carrefour disetorkan per 3 bulan sekali untuk diendapkan di sistem riba. Demikian Amir Zaim Saidi menjelaskan.
perdagangan. Jika perdagangan ini begitu penting bagi kita, jelas bahwa mempertahankan perdagangan adalah penting. Mengingat bahwa perdagangan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pasar, kita dapat menyimpulkan bahwa kita telah menghilangkan 9 dari 10 pintu rezeki kita. Membangun kembali perdagangan harus menjadi prioritas dari setiap pemerintah yang bertanggung jawab, dan ini utamanya berarti pembentukan jaringan Pasar Islam. Kita sayangnya hidup di zaman di mana orang tidak menganggap perdagangan sebagai sesuatu yang penting. Akibatnya para ekonom menyimpulkan bahwa pedagang harus dihilangkan dari ekonomi demi mendukung distributor: supermarket didorong pendiriannya sementara pasar tua ditutup. Hasil lain dari filosofi ini adalah bahwa pedagang betulan dilemparkan ke jalan tanpa prasarana untuk mendukung mereka (pasar jalanan), sementara bankir (pelaku riba) duduk di istana-istana. Kebalikan dari keadaan ini adalah tatacara hidup Islam. Umar bin al-Khattab, radiallahu anhu, memperlakukan para pedagang yang datang ke Madinah, sebagai para tamu beliau. Akibatnya, semua budaya Islam telah memperlakukan para pedagang dengan penghargaan yang besar, membangunkan untuk para pedagang pasar-pasar serupa istana untuk berdagang. Lihatlah sebagai contoh, pasar Istanbul, Samarkand atau Isfahan. Di masa lalu para pedagang ada di istana-istana sementara para pelaku riba di jalanan dikejar oleh petugas keamanan. Hari ini yang berlaku adalah kebalikannya. Para pedagang adalah sumber kekayaan bagi kita dan infrastruktur yang memadai hendaknya diberikan kepada mereka. Infrastruktur yang memadai ini disediakan oleh Pasar Islam. Hal yang penting adalah bahwa Dinar Islam yang diasosiasikan kepada perdagangan Islam dapat membangkitkan kekayaan baru dengan orang-orang dalam masyarakat yang ditolak oleh sistem ekonomi. Dinar Islam dapat membangkitkan kekayaan baru dengan menolak ekonomi yang saat ini berlaku, yang demikian itu adalah ekonomi nyata. Sudah menjadi nasib dari Dinar Islam dan ekonomi nyata dapat hidup jika diikat bersama menggunakan tali perdagangan Islam. Blok Perdagangan Islam Penerapan perdagangan Islam memiliki realitas politik maksimal dalam pendirian blok perdagangan Islam. Pendirian blok perdagangan Islam akan memiliki tiga kondisi: Harus didasarkan pada penggunaan MATA UANG SYARIAH sebagai mata uang ketimbang penciptaan mata uang lain yang masih kertas-kertas juga. Harus diperkenalkan secara bertahap dan hendaknya ditawarkan sebagai pilihan kepada komunitas Muslim Harus disertai dengan pendirian infrastruktur perdagangan berbasiskan Pasar Islam. Mekanisme Inti Blok Perdagangan Islam Mekanisme minimal yang dapat menjamin pertumbuhan berlanjut dan terus-menerus dari penggunaan Dinar Islam sebagai mata uang terdiri dari tiga unsur yaitu Sistem Pembayaran, Jaringan Pasar dan Investasi (qirad).
i
ii iii
Penjelasan yang lebih rinci tentang sejarah dan pokok-pokok ajaran keempat Imam dapat dibaca pada buku The Four Imam dari Imam Abu Zahra (tanpa tahun) Lihat Bewley (tanpa tahun). The Nature of the Four madzhabs. Makalah yang tidak diterbitkan Penjelasan yang sangat detil mengenai hal ini dapat dilihat pada Root Islamic Education (Syekh Abdalqadir, 2000) dan The Origin of Islamic Law (Dutton, 1999)
iv
Mengenai fikih zakat secara rinci lebih lanjut lihat Bewley, A dan Douglas A (2005). Restorasi Zakat: Menegakkan Pilar Islam yang Roboh. Pustaka Adina, Jakarta. v Cetak tebal dari saya. vi Uraian rinci tentang fikih zakat selain dapat diperoleh pada buku Restorasi Zakat (catatan kaki no 2) juga bisa dilihat, antara lain, pada kitab Al Ahkam as-Sultaniyyah, oleh Abu’l-Hasan al-Mawardi, bab 11 tentang Pengelolaan Zakat. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya diterbitkan oleh Ta-Ha Publisher, London (1996). Halaman 168-185. vii Lihat al-Ahkam bab 3, tentang Amirat, halaman 48-56. viii Syech Muhammad Illysh digantikan oleh Muhammad Abduh yang diangkat menjadi Mufti Al Azhar oleh Lord Cromer (1899). Beberapa saat kemudian Abduh mengeluarkan fatwa tentang halalnya bunga tabungan, sebagaimana diulas pada bab Pendahuluan buku ini. ix Sebagaimana dikutip dalam Postcript buku Shaykh Abdalqadir As Sufi (2002). Letter to An Arab Muslim. Madinah Press. Halaman 116. x Dengan ’memperlakukan uang kertas sebagaimana tembaga atau besi’ berarti yang harus dihitung sebagai nilai uang kertas adalah harga kuantitasnya (lazimnya dalam ukuran berat), bukan nilai nominalnya. xi Terjemahan Indonesianya adalah Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits, Litera AntarNusa dan MIZAN. 1999. xii Sebagaimana dikutip oleh Vadillo (2003). Halaman 699-698, cetak miring dari saya. xiii Kitab ini berisi berbagai ketentuan muamalah yang telah dikodifikasi, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab (Majallah Al-Ahkam-i-Adliya), Inggris dan Melayu. Di negara bagian Johor, Malaysia, kitab ini telah menjadi rujukan, dengan nama Majalah Ahkam Johor, sejak 1913. Pengkodifikasian Mejelle sendiri berlangsung antara 1869-1876. xiv Sebagaimana disampaikan kembali oleh Amir Imran Ebrahim dalam Khutbah Idul Adha, 2006, di Cape Town. Seluruh kutipan berikutnya berasal dari sumber yang sama. xv Karena sepenuhnya khutbah disampaikan dalam bahasa Arab yang praktis tidak dimengerti oleh jamaah. xvi Sebuah kota di Turki sekarang.
