Candidasa, 15 Juni 2017
DASAR HUKUM Perka LKPP No 13 Th 2013 ttg Pedoman Tata Cara
Pengadaan barang/Jasa di Desa Perbup No 57 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Pembiayaannya Bersumber dari APBDesa
Pasal 4 Perka LKPP No 13 Th 2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa “Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat”
Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan secara SWAKELOLA baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang jasa yang
dianggap mampu SWAKELOLA
PENYEDIA BARANG/JASA
Sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan
Mencapai hasil dan sasaran yang maksimum sesuai dengan kebutuhan dan sasaran
Efisien Akunta bel
Efektif
PRINSIP Swadaya masyarakat
Gotong Royong
Transp aran Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat
Akses informasi mudah didapatkan oleh masyarakat
Tahapan Persiapan Swakelola Langkah I : Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Langkah 2 : Rencana Penggunaan tenaga kerja,
kebutuhan bahan dan peralatan Langkah 3 Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi) Langkah 4 : spesifikasi teknis (apabila diperlukan) Langkah 5 : Perkiraan Biaya (RAB)
Pelaksanaan SWAKELOLA Berdasarkan swakelola dilakukan berdasarkan pengadaan
-
barang/jasa melalui swakelola Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang diangap mampu oleh TPK Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi : Ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis pekerjaan Dapat dibantu oleh personil dari dinas terkait Dapat dibantu oleh pekerja tukang/mandor
Perencanaan Melalui Penyedia Tahap 1 : RAB berdasarkan data harga pasar setempat
atau pasar terdekat (HPS) Tahap 2 : dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim dan/atau ongkos pengambilan atas barang yang akan diadakan. Tahap 3 : spesifikasi teknis (apabila ada diperlukan) Tahap 4 : Rencana Gambar dan Rencana Kerja (konstruksi)
PERKA LKPP NO 13 TH 2014 Pelimpahan Anggaran
Kewajiban
ADD
Merencanakan
DDS
Melaksanakan
Pajak dan Retribusi
Mengawasi
BKK
Melaporkan
Alur Swakelola
PELAKSANAAN PENGADAAN TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadan meliputi: - Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 Juta - Pengadaan barang/jasa dengan nilai 50 juta sampai dengan 200 Juta - Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 200 Juta
PENGADAAN MELALUI PENYEDIA - Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50
Juta - Pengadaan barang/jasa dengan nilai 50 juta sampai dengan 200 Juta - Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 200 Juta
Pengadaan sampai dengan 50Juta TPK Membeli barang/jasa kepada 1 penyedia Pembelian dilakukan tanpa penawaran tertulis TPK melakukan negosisasi (tawar-menawar)
Bukti transaksi nota/faktur dan kwitansi.
Pengadaan 50 Juta sampai dengan 200 juta TPK membeli dari 1 rekanan/penyedia barang jasa Pembelian dilakukan dengan meminta penawaran
secara tertulis dilampiri rincian barang yang akan dibeli Penyedia menyampaikan penawaran tertulis TPK melakukan negoisasi
Pengadaan diatas 200 Juta TPK mengundang dan meminta 2 rekanan atau lebih
untuk menyampaikan penawaran secara tertulis yang disertai rincian barang jasa dan spesifikasi teknis barang Penyedia menyampaikan penawaran secara tertulis TPK menilai penawaran sesuai dengan spesifikasi teknis dan penawaran Apabila penawaran dipenuhi oleh rekanan maka dilakukan Negoisasi Apabila kedua rekanan tidak mampu memenuhi maka proses dinyatakan gagal. Diulang kembali.
Diskusi
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
