Call for Proposal IMPLEMENTATION UNIT (IU) PROGRAM PENJANGKAUAN WPS DAN PELANGGANNYA

Call for Proposal IMPLEMENTATION UNIT (IU) PROGRAM PENJANGKAUAN WPS DAN PELANGGANNYA

A. LATAR BELAKANG Kementerian Kesehatan (Kemenkes), memperkirakan pada tahun 2012 di Indonesia ada 591.823 orang yang hidup dengan HIV (ODHA). Sampai dengan Triwulan 3 tahun 2015, secara kumulatif sejak tahun 1987 telah dilaporkan temuan kasus HIV sejumlah 184.929 orang. Penurunan prevalensi IMS pada Wanita Pekerja Seks (WPS) juga tercatat pada STBP 2009 dan STBP 2013 di 9 lokasi survei lainnya (Kota Palembang, Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, Samarinda, Bitung, Makasar, Sorong, dan Mimika). Prevalensi klamidia turun dari 39,5% menjadi 30,8% pada WPSTL dan dari 42,4% menjadi 40% pada WPSL. Prevalensi gonore mengalami penurunan pada periode waktu yang sama. Meskipun secara umum berdasarkan STBP terlihat adanya kecenderungan penurunan prevalensi HIV dan IMS lainnya pada WPS namun tingkat prevalensi ini masih relatif tinggi untuk mencapai Tujuan zero new infection sesuai Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan AIDS 2015-2019. Infeksi baru HIV di Indonesia akan terjadi terutama melalui transmisi seksual, hal ini karena faktor jumlah pelanggan Pekerja Seks yang sangat besar dibandingkan dengan kelompok beresiko lainnya, konsistensi penggunaan kondom yang masih rendah dan masih tingginya prevalensi IMS pada pekerja seks. Untuk itu, masih diperlukan peningkatan coverage dan peningkatan kualitas penjangkauan untuk dapat meningkatkan perubahan perilaku baik pada WPS maupun pelanggan agar epidemi HIV melalui transmisi heteroseksual dapat ditekan serendah mungkin sehingga infeksi baru dapat diturunkan baik pada WPS, pelanggan dan masyarakat umum. Penanggulangan AIDS nasional mendapatkan dukungan dari GFATM melalui mekanisme New Funding Model (NFM) untuk kurun waktu 2016-2017, dimana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menjadi salah satu penerima hibah utama (Principal Recipient = PR) untuk pelaksanaan beberapa kegiatan program. Salah satu program yang menjadi tanggung jawab KPAN sebagai Principal Recipient (PR) adalah program Penjangkauan pada Wanita Pekerja Sex (WPS). Kegiatan ini akan di manage oleh LSM yang ditunjuk sebagai SR Nasional Program WPS melalui pelaksanaan oleh Implementing Unit (IU) di kabupaten / kota yaitu: 

PKBI DKI Jakarta sebagai SR Nasional untuk Region 1: DKI, Banten, Sumatera, Kalimantan (46 Kab/Kota) 1

  

Lembaga Kalandara sebagai SR Nasional untuk Region 2: Jateng, Jabar, DIY (53 Kab/Kota) Yayasan Kerti Praja sebagai SR Nasional untuk Region 3: Jatim, Sulawesi, Bali, NTB, NTT (29 Kab/Kota) SR Nasional untuk Region 4: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (13 Kab/Kota).

Untuk itu KPAN (atas nama SR Nasional) mengundang OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) untuk mengajukan proposal dan mengikuti proses seleksi menjadi Implementing Unit (IU) Program Penjangkauan pada Wanita Pekerja Seks (WPS) dan Pelanggan WPS. Memperhatikan SR Nasional untuk Region 4 masih dalam proses rekrutment maka IU yang mendaftar akan di proses menyusul oleh SR terpilih. B. TUGAS DAN FUNGSI IU 1. Melaksanakan program penjangkauan pada WPS dan Pelanggan WPS sesuai dengan work plan pada tingkat Kab/Kota melalui PL/PE. 2. Bertangungjawab dan melakukan rekrutment Peer Leaders (PL) di tingkat Kab/Kota secara terbuka, transparan dan mengikuti SOP yang ditetapkan PR & SR. 3. Bertanggungjawab melakukan mentoring, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjangkauan oleh PL baik kuantitas dan kualitas. 4. Bertanggungjawab memastikan terlaksananya distribusi kondom, lubrikan, materi KIE dan voucher rujukan untuk WPS dan pelanggan WPS. 5. Bertanggungjawab dan melakukan penguatan kapasitas (termasuk melakukan pelatihan) terhadap PL dan Peer Educators (PE). 6. Bertanggungjawab dan melakukan pengelolaan keuangan untuk pembiayaan program WPS di tingkat Kab/Kota sesuai dengan standar aturan yang berlaku. 7. Bertanggungjawab memastikan pengumpulan data dan informasi program serta melakukan pelaporan langsung kepada SR secara tepat waktu dan isi, termasuk didalamnya adalah input data capaian sesuai dengan sistem informasi yang digunakan dan tembusan ke KPA Kab/Kota. 8. Melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan komunitas pekerja seks dan komunitas lokasi. 9. Mengikuti koordinasi yang dilaksanakan oleh SR, KPA serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kab/Kota. 10. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas untuk test dan pengobatan dan mitra Spiritia untuk pendampingan ODHA PSP dan Pelanggan. 11. Bertanggung jawab dan melakukan inisiatif lainnya untuk pencapaian target program pada WPS dan pelanggan WPS sesuai dengan rencana kerja dan pembiayaan yang ada. C. WILAYAH KERJA Program yang didukung oleh GFATM dengan New Funding Model (NFM) ini akan berlangsung selama 2 tahun dimulai dari periode 1 Januari 2016 – 30 Desember 2017, 2

bekerja di 33 provinsi dan 141 Kabupaten/Kota sesuai daftar Kabupaten/Kota sebagai berikut: No

Provinsi

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Papua Papua Papua Papua Barat Papua Papua Barat Papua Barat Papua Papua Barat Papua Papua DKI DKI DKI DKI JATIM JATENG JABAR JABAR JABAR Bali JABAR SUMUT JABAR JATENG JATENG JABAR JABAR BANTEN NTB RIAU JATENG JATENG JABAR JABAR JABAR

KOTA JAYAPURA JAYAWIJAYA PANIAI SORONG MIMIKA FAKFAK KOTA SORONG MERAUKE MANOKWARI JAYAPURA NABIRE KOTA JAKARTA PUSAT KOTA JAKARTA SELATAN KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA TIMUR KOTA SURABAYA KOTA SURAKARTA INDRAMAYU KOTA BANDUNG CIREBON KOTA DENPASAR BOGOR KOTA MEDAN BEKASI KOTA SEMARANG WONOSOBO KOTA DEPOK BANDUNG KOTA TANGERANG LOMBOK TENGAH KOTA PEKANBARU SEMARANG KOTA MAGELANG KARAWANG KOTA CIREBON SUKABUMI

3

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

JATIM JABAR JATENG SULSEL JABAR RIAU JABAR JATIM SUMUT JATENG JABAR JATIM JABAR RIAU JABAR RIAU JATENG DIY KEPRI SUMUT JATENG JATENG JABAR RIAU BALI JATENG JATENG JABAR BANTEN JABAR SUMBAR NTB KALBAR JATENG JABAR SULUT JATENG SULUT JATENG JATENG JATIM

JEMBER KOTA BOGOR BREBES KOTA MAKASSAR GARUT INDRAGIRI HILIR CIANJUR JOMBANG LABUHAN BATU KENDAL KOTA BEKASI SIDOARJO SUBANG BENGKALIS BANDUNG BARAT ROKAN HILIR TEGAL KOTA YOGYAKARTA KOTA TANJUNGPINANG SIMALUNGUN PEMALANG MAGELANG TASIKMALAYA KOTA DUMAI BULELENG BANYUMAS KOTA TEGAL KOTA CIMAHI KOTA CILEGON CIAMIS KOTA BUKITTINGGI LOMBOK TIMUR SANGGAU BATANG SUMEDANG KOTA BITUNG SRAGEN KOTA MANADO SUKOHARJO DEMAK KOTA KEDIRI 4

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

JABAR BANTEN NTT SUMUT JATENG JATIM JATENG JATIM JATENG JABAR SULTENG JATENG BANTEN KEPRI JATIM BALI JATENG JATIM JATENG JAMBI NTT JABAR NTB JATENG JABAR Banten KALTENG JATIM DIY KEPRI SUMSEL JATENG BENGKULU JATENG SUMSEL DIY BENGKULU MALUKU UTARA NAD KALTIM SULSEL

MAJALENGKA TANGERANG SIKKA DELI SERDANG KOTA SALATIGA BANYUWANGI KEBUMEN TULUNGAGUNG BOYOLALI KUNINGAN KOTA PALU CILACAP SERANG KOTA BATAM MALANG BADUNG KLATEN KOTA MALANG KARANGANYAR KOTA JAMBI KOTA KUPANG KOTA TASIKMALAYA KOTA MATARAM PATI KOTA SUKABUMI KOTA TANGERANG SELATAN KOTA PALANGKA RAYA KEDIRI SLEMAN KARIMUN OGAN KOMERING ILIR (OKI) JEPARA KOTA BENGKULU GROBOGAN KOTA PALEMBANG BANTUL REJANG LEBONG KOTA TERNATE KOTA LHOKSEUMAWE KOTA BALIKPAPAN KOTA PARE-PARE 5

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

SULTRA KALTIM Gorontalo SULUT SUMSEL SUMBAR KALSEL MALUKU KALBAR SULSEL SUMBAR SULSEL KALBAR JABAR NAD DKI LAMPUNG SULTRA SUMSEL KALBAR KALTARA BABEL KALTENG

KOTA BAU-BAU KOTA SAMARINDA KOTA GORONTALO KOTA TOMOHON BANYUASIN (BA) KOTA PADANG KOTA BANJARMASIN KOTA AMBON PONTIANAK SIDENRENG RAPPANG KOTA SOLOK JENEPONTO KOTA PONTIANAK KOTA BANJAR KOTA BANDA ACEH KOTA JAKARTA UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA KENDARI KOTA PRABUMULIH KOTA SINGKAWANG KOTA TARAKAN KOTA PANGKALPINANG KOTAWARINGIN TIMUR

Daftar Kab/Kota tersebut beserta target kerja untuk semester 1 berdasarkan data estimasi 2012, akan disesuaikan pada semester 2 berdasarkan hasil estimasi 2015. Total jumlah IU adalah 75 yang bekerja untuk 141 Kab/Kota tersebut diatas. Calon IU mengusulkan Kabupaten/Kota yang akan menjadi wilayah kerjanya. Beberapa ketentuan terkait:   

Satu IU akan menangani minimal satu Kab/Kota (calon IU dapat mengusulkan lebih dari satu Kab/Kota untuk wilayah kerjanya). Pembagian target kerja untuk setiap wilayah (Kab/Kota) akan didiskusikan dengan calon IU dalam proses penyusunan kontrak kerja IU dengan SR. IU akan mengelola dana: o Biaya kelembagaan organisasi IU (operasional & gaji 2 staff manajemen; program dan keuangan) o Dana untuk gaji Peer Leaders (PL) purna waktu. 1 PL bekerja dengan sekitar 10 - 20 PE/Kader dan satu PE/Kader bekerja dengan sekitar 20 WPS (kecuali untuk Tanah Papua, 1 PE bekerja dengan sekitar 5 – 10 WPS) 6

o

Dana insentif atau pengganti transport bagi PE/Kader untuk setiap WPS yang mengikuti masing-masing 3 aktivitas berbeda sebagai berikut:  WPS mengikuti edukasi / pertemuan kelompok  WPS mengikuti test HIV / test IMS lainnya dan mengetahui hasilnya  WPS yang mengikuti ART (untuk WPS / Pelanggan WPS yang HIV positif) o Dana untuk pelatihan PL dan PE dan dana edukasi pelanggan. o Dana untuk pemberdayaan pekerja seks (di Papua) D. INTERVENSI DAN UKURAN KINERJA 1. Pencegahan Penularan HIV pada WPS dan Pelanggan: a. Penjangkauan WPS (jumlah WPS mendapatkan edukasi, kondom, lubrikan dan materi KIE) b. Jumlah WPS yang mengikuti test HIV dan test IMS lainnya c. Jumlah WPS yang mengajak Pelanggan-nya mengikuti test HIV d. Jumlah WPS yang HIV positif mendapatkan ART 2. Pemberdayaan WPS a. Jumlah WPS yang mengikuti edukasi / pertemuan kelompok b. Jumlah WPS yang menjadi PE c. Jumlah WPS yang menjadi PL 3. Monitoring dan Evaluasi: a. Terlaksananya Monev termasuk pencatatan dan pelaporan kinerja program yang dipahami dan dilaksanakan oleh PL dan PE b. Adanya data dan dokumentasi yang baik tentang laporan kinerja program 4. Removing Legal Barriers a. Adanya kerjasama sinergi dengan SR Nasional CSS-RLB dan TA-Advokasi untuk mengupayakan kebijakan dan mekanisme untuk mencegah kekerasan pada WPS b. Adanya kerjasama dengan SR Nasional CSS-RLB dan TA-Advokasi untuk meningkatkan anggaran domestik program pada WPS dan akses pada JKN. E. KRITERIA SELEKSI Organisasi (Calon IU) agar menunjukkan bukti: 1. Terdaftar sebagai entitas legal di Kesbangpol atau institusi berwenang setempat. 2. Memiliki Kantor / Alamat yang dapat diverifikasi (dapat menyertakan Surat Domisili atau keterangan sewa kantor atau kepemilikan tempat kerja) dan berdomisili di wilayah yang akan menjadi wilayah kerjanya. 3. Memiliki NPWP dan rekening atas nama organisasi. 4. Memiliki Profil Organisasi terbaru (tahun 2015) termasuk dengan deskripsi profile Sumber Daya Manusia (CV SDM) yang bekerja dalam Organisasi (CV Penanggungjawab Lembaga dan CV SDM kunci). 5. Memiliki pengalaman melaksanakan program penjangkauan pada WPS dan/atau pelanggan WPS; dibuktikan dengan dokumen pendukung yang relevan sesuai format pada lampiran 1. 7

6. Memiliki Kapasitas organisasi untuk menangani program yang dibuktikan dengan melampirkan resume portofolio kegiatan organisasi, SOP kegiatan penjangkauan, Monev, dll (sesuai petunjuk teknis pada aplikasi Database OMS www.aidsindonesia.or.id/oms) 7. Organisasi telah berdiri minimal 2 tahun sebelumnya. 8. Memiliki perangkat komputer atau laptop. 9. Menyertakan rekomendasi dari KPA Kab/Kota atau KPA Provinsi atau Dinas Kesehatan atau PKBI atau NU (SR/SSR dari NU) setempat; (jika ada rekomendasi dari seluruh pihak tersebut maka lebih baik). F. PROSES SELEKSI SR Nasional (sesuai region) akan melaksanakan verifikasi administrasi, menilai proposal dan melakukan wawancara serta verifikasi kunjungan lapangan (apabila diperlukan). Selanjutnya SR akan menetapkan IU terpilih (proses ini akan dilakukan SR dengan menginformasikan kepada PR KPAN sebelum ditetapkan oleh SR).

G. FORMAT PROPOSAL Organisasi mengirimkan surat lamaran (letter of interest) ditujukan kepada SR sesuai region wilayahnya. Organisasi mengajukan Proposal maksimum 15 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia dan kertas A4. Proposal berisi bagian sebagai berikut:  Halaman Depan/Cover;  Executive Summary Summary harus menjelaskan pengalaman dalam pelaksanaan program pada WPS dan pelanggan-nya; strategi dan pendekatan yang dilakukan serta metode monev untuk menghindari duplikasi dalam penjangkauan serta memastikan seluruh layanan terkait diterima oleh WPS dan/atau client-nya.  Isi Proposal o Latar Belakang Organisasi o Kinerja / Capaian Penting Organisasi (termasuk dalam hal pemberdayaan WPS / komunitas hotspot, dll). Tabel terlampir pada halaman akhir dari dokumen ini wajib dimasukkan dalam bagian ini. o Strategi, pendekatan, metodologi program penjangkauan dan pemberdayaan WPS, serta Kabupaten/Kota yang akan menjadi wilayah kerjanya (bagian ini termasuk untuk menjawab situasi terkini seperti: semakin banyaknya lokalisasi yang dibubarkan, keberadaan teknologi informasi komunikasi, bagaimana memilih PL dan PE yang terbaik, dll) o Penjelasan tentang jejaring kerjasama multipihak dari organisasi / kemitraan dengan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional (jika ada). 8

o Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

Lampiran o Seluruh lampiran yang diperlukan untuk memenuhi Kriteria Administrasi (sesuai ketentuan diatas) dan yang dianggap perlu oleh Organisasi maka dapat di upload pada aplikasi OMS (www.aidsindonesia.or.id/OMS)

H. JADWAL SELEKSI

No Waktu 1 18 Mar 2016

2

18 – 24 Maret

3

19 – 25 Maret

4

25 Maret

PROSES Pengumuman Call for Proposal Implementing Unit (IU) Program WPS dan Pelanggan melalui website KPAN: http://www.aidsindonesia.or.id Pengiriman Surat Pengajuan (Letter of Interest) oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ditujukan kepada SR (sesuai region tersebut diatas) melalui aplikasi: http://www.aidsindonesia.or.id/oms (upload Surat Pengajuan pada isian / field “Lainnya”) Pengiriman Proposal dan Dokumen Pendukung (softcopy) oleh OMS melalui aplikasi: http://www.aidsindonesia.or.id/oms Batas Akhir Pengiriman Softcopy (atau Hardcopy, tidak wajib) pada Jumat, 25 Maret 2016, pukul 16.00 WIB. Alamat Pengiriman: Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPA Nasional Sekretariat KPA Nasional, Wisma Sirca Lt. 2 Jalan. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat - 10340 Telp : +6221 390 5918; Fax : +6221 390 5919

5

30 Maret 2016

Pengumuman OMS Lulus Seleksi Administrasi sebagai IU (untuk mengikuti proses lebih lanjut)

Jika terdapat kebutuhan informasi dan pertanyaan; maka dapat dikirimkan kepada Panitia Pengadaan KPAN melalui email: [email protected]

9

Lampiran 1 DATA PENGALAMAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN HIV&AIDS Nama OMS

: _______________________________________________

Sumber Pembiayaan Program : _______________________________________________ (dapat dituliskan lebih dari satu sumber)

Tabel-1. Perkiraan jumlah populasi WPS tahun 2014 dan 2015 di masing-masing kab/kota No

Kelompok WPS

Tahun 2014

1

WPS langsung di lokasi (Catatan: lokasi tidak sama dengan lokalisasi)

2

WPS langsung di jalan

3

WPS tidak langsung (panti pijat, cafe, karaoke, warung, salon, dan lain-lain)

Tahun 2015

Tabel-2. Capaian penjangkauan, skrining IMS, test HIV dan ART pada WPS tahun 2014 dan tahun 2015 di masing-masing kab/kota. No

Indikator

Tahun 2014

1

Jumlah WPS langsung di lokasi yang dijangkau

2

Jumlah WPS langsung di jalanan yang dijangkau

3

Jumlah WPS tidak langsung yang dijangkau

4

Jumlah WPS langsung di lokasi yang dirujuk untuk skrining IMS

5

Jumlah WPS langsung di jalanan yang dirujuk untuk skrining IMS

6

Jumlah WPS tidak langsung yang dirujuk untuk skrining IMS

7

Jumlah WPS langsung di lokasi yang dirujuk untuk VCT/test HIV

8

Jumlah WPS langsung di jalanan yang dirujuk untuk VCT/test HIV

10

Tahun 2015

9

Jumlah WPS tidak langsung yang dirujuk untuk VCT/test HIV

10

Jumlah WPS langsung di lokasi yang dirujuk untuk pengobatan ARV

11

Jumlah WPS langsung di jalanan yang dirujuk untuk pengobatan ARV

12

Jumlah WPS tidak langsung yang dirujuk untuk pengobatan ARV

Catatan: bila tidak ada agar ditulis “tidak ada” Tabel-3. Daftar mitra OMS dalam program penanggulangan HIV & AIDS baik lokal maupun nasional No

Nama mitra

Tahun dimulainya kemitraan

1

Misal: Forum Penanggulangan AIDS Jabodetabek

2

.........................................

3

Dst nya

2005

Keterangan mitra (lokal/nasional/ internasional) Lokal

Tabel-4. Daftar aktivitas kelembagaan yang dilakukan OMS dalam program penanggulangan HIV & AIDS No

Aktivitas

Isu/Materi

1

Misal: Peningkatan kapasitas staf petugas lapangan

Misal: materi Perda HIV di Kota Batam

2

Misal: Audiensi dengan dinas kesehatan

Misal: rumah sakit yang diskriminatif

3

Dst nya

11