CAKRAWALA HUKUM. Oleh: Redaksi. Laporan Seminar Mata Uang di Bandung dan Medan

CAKRAWALA HUKUM Oleh: Redaksi

Laporan Seminar Mata Uang di Bandung dan Medan

Dalam rangka sosialisasi mengenai Mata Uang, serta sebagai upaya untuk mendapatkan masukanmasukan bagi kesempurnaan substansi RUU Mata Uang, telah dilaksanakan seminar mengenai mata uang di dua kota, yaitu di Bandung dan Medan yang masingmasing pada tanggal 19 Desember 2005 dan tanggal 14 Januari 2006. Seminar dimaksud dihadiri oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan civitas academica, kalangan praktisi perbankan, kalangan penegak hukum seperti, Polri, Hakim, dan Jaksa, maupun dari kalangan masyarakat umum. Berikut laporan hasil Seminar Mata Uang dimaksud.

A. Seminar Bandung

Mata

Uang

a. Sesi pertama -

Handoko Kristiyoso, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung), dengan topik ”Pertimbangan Hukum Penjatuhan Pidana dalam Kejahatan terhadap Mata Uang”;

-

Djaswardana (DIRESKRIM POLDA JABAR), dengan topik ”Penyelidikan dan Penyidikan Kejahatan Mata Uang Indonesia”.

b. Sesi Kedua -

Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M (Deputi Direktur Hukum BI), dengan topik ”Perlunya Paradigma Baru dalam Pemberantasan Kejahatan Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu”;

-

Prof. Dr. Komariah Emong S., S.H (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dengan topik “Asas-asas Hukum Bagi Perlindungan terhadap Mata Uang”.

di

Tema seminar yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini adalah “Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Implikasinya Terhadap Masyarakat dan Negara”. Pembahasan dalam seminar dimaksud dibagi dalam dua sesi, yaitu:

Pokok pembahasan pada sesi pertama adalah mengenai masalah penyidikan serta penjatuhan pidana

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

74

Volume 4 Nomor 1, April 2006

kejahatan terhadap mata uang. Dalam makalahnya, Handoko Kristiyoso mengemukakan bahwa dalam prakteknya, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 1. Faktor Subyektif; 2. Faktor Obyektif; 3. Mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan terdakwa; 4. Tujuan pemidanaan; 5. Ancaman perbuatan terbukti;

pidana terhadap terdakwa yang

6. Hal-hal yang memperingan; dan 7. Hal-hal yang memberatkan. Selanjutnya, Handoko Kristiyoso juga mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan pidana digunakan 3 (tiga) pendekatan teori, yaitu teori perbaikan, teori ajaran prevensi, dan teori pembalasan. Menurut Djaswardana, perkembangan kejahatan terhadap mata uang dewasa ini berkembang semakin pesat, dan semakin sulit untuk ditanggulangi, hal ini disebabkan kejahatan terhadap mata uang saat ini sudah merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Dari modus operandi pengedaran uang palsu yang dilakukan pun sudah semakin kompleks, antara lain melalui:

1. Jual beli langsung sesama sindikat uang palsu secara tunai dalam jumlah yang besar; 2. Transaksi jual beli sehari-hari. Pada sesi kedua, pokok pembahasan lebih menitikberatkan pada aspek teoritis meyangkut konsep-konsep dasar dengan pendekatan paradigma baru. Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M selaku wakil dari Bank Indonesia dalam makalahnya mengemukakan bahwa kejahatan terhadap mata uang khususnya pemalsuan uang tidak dapat disamakan dengan pemalsuan dokumen biasa sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana. Hal ini disebabkan pemalsuan uang menimbulkan dampak yang sangat luas seperti dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, mengacaukan stabilitas perekonomian, bahkan mengurangi wibawa negara. Berkaitan dengan hal tersebut, yang bersangkutan mengemukakan bahwa para aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim perlu untuk mengajukan tuntutan dan penjatuhan pidana penjara yang maksimal, serta penjatuhan sanksi tambahan berupa penggantian kerugian materiil yang diakibatkan oleh kejahatan terhadap mata uang tersebut, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatur lebih komprehensif mengenai mata uang, maka diperlukan adanya pengaturan


75


mengenai mata uang dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Sementara itu, Prof. Dr. Komariah Emong S, S.H, melalui penelitian yang dilakukannya lebih menyoroti permasalahan mengenai mata uang ini dari aspek pidana. Yang bersangkutan mengemukakan bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap mata uang dalam pasal 4 KUHPidana diatur sebagai suatu asas untuk melindungi kepentingan negara dari kerugian yang sangat besar. Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap mata uang masih terlihat tidak maksimal, khususnya berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana yang masih sangat rendah, sehingga kejahatan pemalsuan mata uang dianggap bukan kejahatan berat. Berkaitan dengan hal tersebut, yang bersangkutan juga mengemukakan bahwa paradigma kejahatan terhadap mata uang bukan merupakan kejahatan berat untuk saat ini sudah tidak tepat, hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma tentang mata uang, dimana uang saat ini tidak hanya sekedar sebagai alat bayar, tetapi uang dapat juga digunakan sebagai alat politik, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu permasalahan mengenai mata uang ini perlu diatur dalam UndangUndang tersendiri, dan bagi para pelaku kejahatan terhadap mata uang tersebut harus dijatuhi sanksi

pidana yang berat menimbulkan efek jera.

sehingga

B. Seminar Mata Uang di Medan Tema yang diangkat dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini adalah “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara”. Pembahasan dalam seminar dimaksud dibagi dalam dua sesi, yaitu: a. Sesi Pertama


-

Agus Santoso, S.H., LL.M (Analis Hukum Eksekutif Direktorat Hukum Bank Indonesia), dengan topik “Perlunya Paradigma Baru dalam Pemberantasan Kejahatan Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu”;

-

AKBP Drs. Suryanbodo Asmoro (Kepolisian Daerah Sumatera Utara), dengan topik “Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang”;

-

Gortap Marbun, S.H (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), dengan topik “Penuntutan terhadap Kejahatan Mata Uang”;

-

H. Jantokartono Moeljo, S.H., M.H (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara), dengan topik “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya

76


Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara”; -

Prof. Dr. Komariah Emong, S.H (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dengan topik “Asas-asas Hukum Bagi Perlindungan terhadap Mata Uang”.

b. Sesi Kedua -

-

Dr. H. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), dengan topik “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya dalam Perspektif Yuridis Normatif”; Zulkifli, S.H (Ikatan Advokat Indonesia), dengan topik “Kejahatan terhadap Mata Uang”.

Para Nara sumber/pembicara sependapat bahwa kejahatan terhadap mata uang merupakan kejahatan yang terorganisir (organized crime), serta menimbulkan kerugian negara bagi negara dan masyarakat. Berdasarkan topik yang diangkat oleh nara sumber/pembicara, pokok pembahasan pada sesi pertama lebih menitikberatkan pada praktik penegakan hukum kejahatan terhadap Mata Uang di lapangan. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Santoso, S.H., LL.M mengemukakan dalam

makalahnya bahwa kejahatan terhadap mata uang adalah merupakan kejahatan yang menimbulkan implikasi luas dan sangat merugikan negara. Selain itu, yang bersangkutan juga mengemukakan bahwa kejahatan terhadap mata uang adalah merupakan kejahatan yang terorganisir (organized crime). Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan terhadap mata uang dipandang perlu untuk diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sementara itu, AKBP Drs. Suryanbodo Asmoro dalam makalahnya mengemukakan bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang merupakan tindak pidana/kejahatan yang berdampak luas dan strategis karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi, keuangan, dan merusak citra serta wibawa pemerintah. Yang bersangkutan juga mengemukaan bahwa kejahatan terhadap mata uang memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya adalah: -

mobilitas tinggi;

-

kejahatan tempat;

-

merupakan sindikat; dan

-

kerahasiaan tinggi

antar

waktu

dan

Dari sisi Kejaksaan, Gortap Marbun, S.H mengemukakan bahwa berdasarkan Bab X KUHPidana tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, secara umum kejahatan terhadap mata uang


77


dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pemalsuan mata uang dan perusakan mata uang. Yang bersangkutan juga memberikan kritikan terhadap hipotesa yang menyatakan bahwa “sanksi pidana yang relatif rendah tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan atau hipotesa yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang tinggi akan menekan tingkat kejahatan”. Menurutnya, hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang tidak dapat langsung dikaitkan dengan efek jera. Penjatuhan sanksi pidana selalu mempertimbangkan keadaankeadaan yang melekat baik pada diri terdakwa maupun keadaan-keadaan di luar diri terdakwa yang mempengaruhi terdakwa melakukan kejahatan. Selain itu, dalam perkembangan pembahasannya, diusulkan pula agar dalam penjatuhan sanksi pidana kejahatan terhadap mata uang perlu dipertimbangkan mengenai sanksi minimum terhadap perbuatanperbuatan tertentu secara proporsional, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal. Berkaitan dengan penanganan kejahatan terhadap mata uang di wilayah Sumatera Utara khususnya mengenai pemalsuan uang, pelaku

yang dapat terungkap dalam kejahatan tersebut hanya berkaitan dengan pelaku yang mengedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana saja, sedangkan pelaku utama tidak terungkap. Sebagai hasil akhir dari kedua seminar tersebut dan berdasarkan paparan dari para nara sumber/ pembicara, didapat beberapa hal-hal penting yang perlu untuk digaris bawahi, yaitu: 1. Kejahatan terhadap mata uang saat ini merupakan kejahatan transnational crime, dimana akibat dari kejahatan terhadap mata uang sangat luas, karena tidak hanya merugikan masyarakat, akan tetapi dapat pula berdampak pada stabilitas perekonomian dan perdagangan suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai kepentingan harus dilindungi, yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara; 2. Kejahatan terhadap mata uang bukan kejahatan yang sederhana, akan tetapi merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena telah memanfaatkan teknologi dan telah terorganisir dengan baik (organized crime), sehingga perlu untuk diatur dalam UndangUndang tersendiri;


78


3. Pihak aparat penegak hukum masih mengalami banyak hambatan dan kendala dalam menangani serta mengungkap kejahatan terhadap mata uang, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan dana dalam menangani kejahatan terhadap mata uang tersebut; 4. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan telah melakukan berbagai upaya sebagai tindakan preventif dalam rangka meminimalisasi terjadinya kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan uang; 5. Dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan terhadap mata uang, perlu diperhatikan dan didasarkan pada: a. aspek filosofis; b. aspek sosiologis; c. aspek yuridis; d. aspek politis; dan e. aspek security features.


79


Laporan hasil studi banding di Anti Money Laundering Counsel (AMLC) Filipina, 7 dan 8 Desember 2005.

I. Rezim Anti Money Laundering (AML) di Filipina Seperti halnya di negara kita, rezim AML di Filipina dibentuk untuk melindungi dan memelihara integritas sistem perbankan serta untuk memastikan bahwa negaranya tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Selain itu pembentukan AML di Filipina juga adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor terhadap Filipina sekaligus sebagai kontribusi dan partisipasi nyata dalam rangka pemberantasan terhadap kejahatan pencucian uang secara global. 1. Anti Money Laundering Council (AMLC) Dasar hukum AML Filipina adalah Republic Act No. 9160, sebagaimana telah diamandemen dengan Republic Act No. 9194 yang berlaku efektif mulai 23 Maret 2003. Dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang tersebut, telah dibentuk Anti Money Laundering Council (AMLC), yaitu suatu lembaga yang dibentuk secara khusus untuk memerangi praktek kejahatan pencucian uang. Dalam rezim AML di Filipina, AMLC tersebut didukung sepenuhnya oleh institusi-


institusi lain yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum (law enforcement), yaitu: a. Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) b. Philippine Center on Transnational Crime (PCTC) and Interpol c. Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) d. Police Anti-Crime & Emergency Response (PACER) e. Bureau of Investigation (NBI). Tugas dan kewenangan dari institusi-institusi tersebut adalah sbb: a. PDEA bertugas untuk melakukan investigasi dan pemberantasan kejahatan terkait dengan kejahatan penyalahgunaan obat terlarang dan penyelundupan obat terlarang. Pada saat melakukan investigasi terhadap kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan obat dan penyelundupan obat terlarang, apabila PDEA menemukan indikasi adanya kejahatan pencucian uang PDEA melaporkan hal tersebut kepada AMLC untuk

80


dilakukan investigasi lanjut oleh AMLC.

lebih

b. Philippine Center on Transnational Crime (PCTC) and Interpol. Bertindak sebagai kantor penghubung dan koordinator untuk mewakili penegak hukum di Filipina sebagai anggota polisi internasional dalam memberantas kejahatan transnasional. PCTC melakukan deteksi dan investigasi terhadap kejahatan perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, terorisme, cyber crime, pencucian uang, dan perampokan di laut bebas. c. Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) CIDG merupakan bagian dari Kepolisan Negara Filipina yang bertugas untuk melakukan investigasi dan pendeteksian terhadap tindak kejahatan di Filipina. Beberapa kasus yang ditangani oleh CIDG adalah mengenai anti pengeboman, pencurian, penipuan, penembakan. Selain itu CIDG juga melaksanakan tugas lainnya khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui berbagai operasi dalam rangka memberantas beberapa


kelompok/sindikat kejahatan yang terorganisir, terutama kejahatan penculikan dengan tebusan, perampokan bank, transaksi, kejahatan komputer, kejahatan keuangan yang tidak sah dan kejahatan keuangan lainnya. d. Police Anti-Crime & Emergency Response (PACER). Tugas utama PACER adalah dalam penanganan permasalahan penculikan dengan uang tebusan. Mengingat kejahatan penculikan banyak terjadi di Filipina dan merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir maka dibentuk satuan khusus untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan penculikan. Salah satu predicate crime yang banyak terjadi dalam kasus Money Laundering di Filipina adalah terkait dengan uang hasil tebusan penculikan. e. National Bureau Investigation (NBI)

of

NBI merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Filipina. Dalam kaitannya dengan kejahatan pencucian uang, NBI dapat melakukan Investigasi, membantu apabila diminta secara resmi untuk melakukan

81


penyelidikan dan mendeteksi suatu kejahatan pencucian uang, bertindak sebagai national clearing house untuk catatan/rekaman kejahatan dan informasi lain untuk digunakan oleh penuntut dan seluruh penegak hukum di Filipina. Disamping itu NBI ini juga dapat memberikan bantuan teknis bagi semua penuntut dan kantor penegak hukum, lembaga pemerintah, dan pengadilan yang membutuhkan bantuan. 2. Struktur organisasi Anti Money Laudering Council (AMLC). AMLC terdiri dari: •

Ketua: Gubernur Bank Sentral Filipina (Bangko sentral ng Pilipinas), secara ex-officio

•

•

Anggota: -

Commissioner The Insurance Commission dan

-

Chairman of the Securities and Exchange Commission

Sekretariat: Dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif yang ditunjuk AMLC untuk masa tugas 5 tahun. Kandidat yang ditunjuk harus merupakan ahli hukum, berusia minimal 35 tahun dan memiliki moral yang baik, integritas yang tidak


diragukan, dan dikenal reputasinya. Semua anggota sekretariat harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun bekerja di tempat asalnya (di Bangko Sentral ng Pilipinas, the Insurance Commision, atau di The Securities and Exchange Commision). Tugas-tugas AMLC:

dan

kewenangan

1) Mewajibkan dan menerima laporan dari covered institutions. 2) Memberikan perintah untuk menentukan identitas yang sebenarnya dari pemilik instrumen moneter atau properti sesuai laporan transaksi keuangan dan meminta bantuan dari Negara lain jika diperlukan. 3) Melakukan penyitaan dan semua remedial proceeding melalui Kejaksaan. 4) Melakukan tindak lanjut atas laporan yang dibuat oleh Departemen Kehakiman atau Ombudsman untuk penuntutan kasus tindak pidana money laundering. 5) Melakukan investigasi terhadap transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi lain (covered transaction) yang mengandung kecurigaan.

82


6) Meminta pengadilan untuk membekukan instrumen moneter atau properti yang diduga merupakan hasil kejahatan. 7) Melaksanakan tindakan yang diperintahkan oleh UU untuk memberantas kejahatan money laundering. 8) Menerima dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan setiap permintaan dari negara lain untuk membantu pelaksanaan kebijakan anti money laundering. 9) Mengembangkan program pendidikan yang dapat menciptakan kepedulian dan keterlibatan publik tentang bahaya dan pentingnya pemberantasan money laundering. 10) Meminta bantuan yang diperlukan kepada pemerintah dalam rangka pencegahan, deteksi dan investigasi yang berkaitan dengan kejahatan money laundering, termasuk meminta informasi dari Badan Intelejen. 11) Mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, ketentuan, perintah, atau resolusi yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum.


Tugas-tugas Sekretariat AMLC: Melakukan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan AMLC yaitu: 1) Identifikasi Nasabah dan Pemeliharaan Catatan (record keeping) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan identitas yang sebenarnya dari nasabah berdasarkan dokumen pendukung yang resmi. Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan memiliki sistem untuk memverifikasi identitas asli dari nasabahnya, dan dalam hal nasabah korporasi maka dipersyaratkan memverifikasi keabsahan hukum dan struktur organisasi dari korporasi tersebut, termasuk setiap orang/pihak yang diberi wewenang untuk mewakili. Rekening dengan identitas palsu, tanpa nama, dan semua rekening sejenis dilarang. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) akan melakukan pengujian secara tahunan atas rekening dimaksud. 2) Pemeliharaan Catatan: Semua catatan transaksi dari Penyedia Jasa Keuangan wajib dipelihara dan disimpan dengan aman selama 5 tahun

83


terhitung sejak tanggal transaksi. Dalam kaitan dengan rekening yang ditutup, catatan mengenai identitas nasabah, file rekening dan korespondensi, harus disimpan dengan aman selama minimal 5 tahun terhitung sejak tanggal penutupan rekening. 3) Pelaporan transaksi: Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan kepada AMLC semua transaksi dalam 5 hari kerja dari transaksi yang dilakukan, kecuali otoritas pengawas meminta perpanjangan waktu namun tidak melewati 10 hari kerja. Pada saat transaksi dilaporkan kepada AMLC, Penyedia Jasa Keuangan dan pejabatnya, pegawai, perwakilan, agen, konsultan, atau associate-nya dilarang mengkomunikasikan/ menginformasikan langsung atau tidak langsung, dengan cara dan alat apapun (termasuk mass media, email, atau alat-alat sejenis) kepada orang lain mengenai faktafakta yang ada pada laporan yang dibuat atau mengenai isi serta informasi (terkait) lainnya dari laporan itu. Apabila dilanggar, pihakpihak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana.


4) Kewenangan untuk melakukan pembekuan hasil kejahatan. Berdasarkan kesimpulan bahwa kemungkinan simpanan atau rekening sejenis terkait dengan tindak pidana, AMLC dapat mengeluarkan perintah pembekuan yang akan berlaku efektif segera dalam waktu 15 hari. Pemberitahuan kepada pemilik simpanan juga dibuat bersamaan dengan penerbitan perintah pembekuan tersebut. Pemilik simpanan memiliki 72 jam (3 hari) sejak pemberitahuan untuk menjelaskan alasan pencabutan perintah pembekuan. AMLC mempunyai waktu 72 jam (3 hari) untuk mempertimbangkan penjelasan pemilik simpanan. Jika dalam waktu 72 jam (3 hari) sejak penjelasan pemilik simpanan tidak dapat diputuskan maka perintah pembekuan akan dicabut. Perintah pembekuan selama 15 hari dapat diperpanjang berdasarkan perintah pengadilan. Yang dapat membatalkan perintah pembekuan yang dikeluarkan oleh AMLC adalah pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung

84


5) Kewenangan untuk meminta informasi mengenai simpanan.

3. Institusi Pelapor Institutions)

AMLC berwenang meminta informasi atau memeriksa simpanan atau investasi tertentu di bank maupun lembaga keuangan non bank berdasarkan perintah pengadilan dalam perkara tindak pidana yang dapat dapat dipastikan bahwa terdapat kaitan antara simpanan atau investasi tersebut dengan tindak pidana money laundering. 6) Penyitaan Civil Forfeiture: Melakukan penyitaan atas instrumen moneter atau properti melalui perintah pengadilan. 7) Mutual Negara

assistance

antar

AMLC dapat memenuhi atau menolak permintaan negara lain untuk melakukan investigasi atau penuntutan tindak pidana pencucian uang. Untuk hal tersebut AMLC akan menginformasikan kepada negara tersebut dengan alasan yang jelas dan prinsipprinsip saling menguntungkan (mutually) dan timbal balik (resiprocal).


(Covered

Institusi pelapor adalah institusi yang diwajibkan oleh UU untuk menyampaikan laporan kepada AMLC, yaitu : a. Seluruh institusi yang diawasi dan diatur oleh Bank Sentral (Bangko Sentral ng Pilipinas) yaitu bank, offshore banking unit, Lembaga keuangan non-bank (Gadai, non-stock savings and loan association), quasi bank, trust, dan semua anak perusahaan dan afiliasi dari institusi-institusi tersebut. b. Seluruh institusi yang diawasi dan diatur oleh The Securities and Exchange Commision (SEC) yaitu Perusahaan sekuritas, broker, pre-need companies, investment houses dan semua jenis managing securities atau yang menyelenggarakan jasa sebagai investment agent, konsultan, mutual fund, close and investment companies, common trust fund, dan semua intansi yang mempunyai kemiripan serta semua perusahaan yang bergerak di bidang penjualan/pembelian mata uang (valuta asing), komoditi atau financial derivative berdasarkan benda yang bernilai (valuables objects) cash substitutes dan instrumen moneter lainnya

85


atau properti yang diawasi atau diatur oleh securities and exchange commission (SEC).

b. Tidak terdapat transaksi yang mendasari (underlying transaction), c. Jumlah transaksi tidak biasa, jauh di atas kapasitas bisnisnya,

c. Asuransi dan semua institusi yang diawasi dan diatur oleh The Insurance Commission, yaitu perusahaan asuransi, agen asuransi, broker, professional reinsurer, dan holding company.

d. Terdapat rekayasa struktur transaksi untuk menghindari pelaporan, e. Terdapat deviasi transaksi dari profil kebiasaan nasabah yang lalu,

4. Laporan yang Wajib disampaikan kepada AMLC

f. Transaksi yang dilakukan terkait dengan kejahatan pidana pencucian uang,

Terdapat 2 jenis laporan yang harus disampaikan oleh institusi pelapor (covered Institution) kepada AMLC, yaitu : •

Covered transaction

•

Suspicious transaction.

Covered Transaction adalah transaksi yang menggunakan uang tunai (cash) atau ekuivalen dari instrumen moneter lainnya yang mencapai jumlah lebih dari 500.000,00 Peso dalam satu hari (one banking day).

g. Transaksi yang memiliki kesamaan atau dapat dianalogikan dengan transaksi-transaksi di atas.

5. Tindak pidana Pencucian Uang.

Suspicious transaction adalah transaksi yang dilakukan dengan institusi pelapor (covered institution) yang memenuhi salah satu kriteria: a. Individu yang melakukan transaksi tidak teridentifikasi dengan baik (not properly identified),

Tindak pidana pencucian uang yang dicakup dalam Anti Money Laundering Act (AMLA) di Filipina adalah Semua Tindak pidana pencucian uang yang berasal atau terkait (generate dirty money) dari tindak pidana asal (predicate offense) sebagai berikut: i. Penculikan untuk uang tebusan (Kidnapping for ransom); ii. perdagangan obat terlarang; iii. Korupsi dan sogokan (anti graft);


86


iv. Penjarahan (Plunder); v. Perampokan dan Extortion; vi. Perjudian illegal (Jueteng and Masiao); vii. Pembajakan hak cipta, paten dan merk; viii. Pencurian dengan klasifikasi tertentu; ix. Penipuan; x. Penyelundupan; xi. Pelanggaran e-commerce; xii. Pembajakan pembunuhan terorisme;

udara, termasuk

xiii. Fraud (Fraudulentt); xiv. Tindak pidana berat (Felonies) atau pidana lainnya yang memiliki kesamaan karakteristrik.

II. Catatan dan rekomendasi. Seperti halnya dengan Indonesia, Filipina baru dikeluarkan dari daftar Non cooperative Countries and Territories in the fight against money laundering (NCCT List) pada tanggal 11 Februari 2005. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Filipina untuk keluar dari daftar tersebut, selain dengan melakukan amandemen terhadap UU AML (AMLA), juga melakukan beberapa perbaikan sistem yang meliputi identifikasi nasabah, laporan transaksi mencurigakan, pemeriksaan bank, kapasitas

ketentuan (legal capacity) untuk menginvestigasi dan menyelidiki kejahatan pencucian uang, meningkatkan kemampuan AMLC dalam melakukan analisa data keuangan, serta melakukan upayaupaya untuk meningkatkan koordinasi pada level nasional dan kerjasama internasional. Secara umum, jika dibandingkan dengan Indonesia, rezim AML di Filipina relatif tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi kewenangan, dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK, AMLC memiliki kewenangan yang relatif lebih luas dan lebih fleksibel, misalnya AMLC memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK seperti dalam hal memerintahkan reporting parties untuk mengungkap pemilik asli rekening, penyitaan (civil forfeiture), dan pembekuan rekening (freezing of monetary instrument or property) meskipun prosesnya tetap tidak bisa secara langsung namun melalui pengadilan atau kejaksaan. Begitu juga jika dilihat dari sisi organisasi, dengan jabatan Chairman of AMLC yang secara exofficio dijabat oleh Gubernur Bank Sentral yang memiliki otoritas pengawasan bank dan lembaga non bank, serta SEC Chairman dan Insurance Commissioner sebagai board member, AMLC memiliki aksesibilitas yang lebih cepat dan lebih baik dalam mengidentifikasi


87


dan menangani transaksi yang mencurigakan dari seluruh institusi pelapor (reporting parties).


88


CAKRAWALA HUKUM Oleh: Redaksi

Laporan hasil studi banding di Anti Money Laundering Counsel (AMLC) Filipina, 7 dan 8 Desember 2005.

I. Rezim Anti Money Laundering (AML) di Filipina Seperti halnya di negara kita, rezim AML di Filipina dibentuk untuk melindungi dan memelihara integritas sistem perbankan serta untuk memastikan bahwa negaranya tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Selain itu pembentukan AML di Filipina juga adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor terhadap Filipina sekaligus sebagai kontribusi dan partisipasi nyata dalam rangka pemberantasan terhadap kejahatan pencucian uang secara global. 1. Anti Money Laundering Council (AMLC) Dasar hukum AML Filipina adalah Republic Act No. 9160, sebagaimana telah diamandemen dengan Republic Act No. 9194 yang berlaku efektif mulai 23 Maret 2003. Dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang tersebut, telah dibentuk Anti Money Laundering Council (AMLC), yaitu suatu lembaga


yang dibentuk secara khusus untuk memerangi praktek kejahatan pencucian uang. Dalam rezim AML di Filipina, AMLC tersebut didukung sepenuhnya oleh institusiinstitusi lain yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum (law enforcement), yaitu: a. Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) b. Philippine Center on Transnational Crime (PCTC) and Interpol c. Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) d. Police Anti-Crime & Emergency Response (PACER) e. Bureau of Investigation (NBI). Tugas dan kewenangan dari institusi-institusi tersebut adalah sbb: a. PDEA bertugas untuk melakukan investigasi dan pemberantasan kejahatan terkait dengan kejahatan penyalahgunaan obat terlarang dan penyelundupan obat terlarang. Pada saat

74


melakukan investigasi terhadap kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan obat dan penyelundupan obat terlarang, apabila PDEA menemukan indikasi adanya kejahatan pencucian uang PDEA melaporkan hal tersebut kepada AMLC untuk dilakukan investigasi lebih lanjut oleh AMLC. b. Philippine Center on Transnational Crime (PCTC) and Interpol. Bertindak sebagai kantor penghubung dan koordinator untuk mewakili penegak hukum di Filipina sebagai anggota polisi internasional dalam memberantas kejahatan transnasional. PCTC melakukan deteksi dan investigasi terhadap kejahatan perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, terorisme, cyber crime, pencucian uang, dan perampokan di laut bebas. c. Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) CIDG merupakan bagian dari Kepolisan Negara Filipina yang bertugas untuk melakukan investigasi dan pendeteksian terhadap tindak kejahatan di Filipina.


Beberapa kasus yang ditangani oleh CIDG adalah mengenai anti pengeboman, pencurian, penipuan, penembakan. Selain itu CIDG juga melaksanakan tugas lainnya khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui berbagai operasi dalam rangka memberantas beberapa kelompok/sindikat kejahatan yang terorganisir, terutama kejahatan penculikan dengan tebusan, perampokan bank, transaksi, kejahatan komputer, kejahatan keuangan yang tidak sah dan kejahatan keuangan lainnya. d. Police Anti-Crime & Emergency Response (PACER). Tugas utama PACER adalah dalam penanganan permasalahan penculikan dengan uang tebusan. Mengingat kejahatan penculikan banyak terjadi di Filipina dan merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir maka dibentuk satuan khusus untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan penculikan. Salah satu predicate crime yang banyak terjadi dalam kasus Money Laundering di Filipina adalah terkait dengan uang hasil tebusan penculikan.

75


e. National Bureau Investigation (NBI)

NBI merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Filipina. Dalam kaitannya dengan kejahatan pencucian uang, NBI dapat melakukan Investigasi, membantu apabila diminta secara resmi untuk melakukan penyelidikan dan mendeteksi suatu kejahatan pencucian uang, bertindak sebagai national clearing house untuk catatan/rekaman kejahatan dan informasi lain untuk digunakan oleh penuntut dan seluruh penegak hukum di Filipina. Disamping itu NBI ini juga dapat memberikan bantuan teknis bagi semua penuntut dan kantor penegak hukum, lembaga pemerintah, dan pengadilan yang membutuhkan bantuan. 2. Struktur organisasi Anti Money Laudering Council (AMLC). AMLC terdiri dari: •

Ketua: Gubernur Bank Sentral Filipina (Bangko sentral ng Pilipinas), secara ex-officio

•

Anggota: -

-

of

Commissioner The Insurance Commission dan


•

Chairman of the Securities and Exchange Commission

Sekretariat: Dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif yang ditunjuk AMLC untuk masa tugas 5 tahun. Kandidat yang ditunjuk harus merupakan ahli hukum, berusia minimal 35 tahun dan memiliki moral yang baik, integritas yang tidak diragukan, dan dikenal reputasinya. Semua anggota sekretariat harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun bekerja di tempat asalnya (di Bangko Sentral ng Pilipinas, the Insurance Commision, atau di The Securities and Exchange Commision).

Tugas-tugas AMLC:

dan

kewenangan

1) Mewajibkan dan menerima laporan dari covered institutions. 2) Memberikan perintah untuk menentukan identitas yang sebenarnya dari pemilik instrumen moneter atau properti sesuai laporan transaksi keuangan dan meminta bantuan dari Negara lain jika diperlukan. 3) Melakukan penyitaan dan semua remedial proceeding melalui Kejaksaan.

76


4) Melakukan tindak lanjut atas laporan yang dibuat oleh Departemen Kehakiman atau Ombudsman untuk penuntutan kasus tindak pidana money laundering. 5) Melakukan investigasi terhadap transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi lain (covered transaction) yang mengandung kecurigaan. 6) Meminta pengadilan untuk membekukan instrumen moneter atau properti yang diduga merupakan hasil kejahatan. 7) Melaksanakan tindakan yang diperintahkan oleh UU untuk memberantas kejahatan money laundering. 8) Menerima dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan setiap permintaan dari negara lain untuk membantu pelaksanaan kebijakan anti money laundering. 9) Mengembangkan program pendidikan yang dapat menciptakan kepedulian dan keterlibatan publik tentang bahaya dan pentingnya pemberantasan money laundering. 10) Meminta bantuan yang diperlukan kepada pemerintah dalam rangka pencegahan, deteksi dan


investigasi yang berkaitan dengan kejahatan money laundering, termasuk meminta informasi dari Badan Intelejen. 11) Mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, ketentuan, perintah, atau resolusi yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum.

Tugas-tugas Sekretariat AMLC: Melakukan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan AMLC yaitu: 1) Identifikasi Nasabah dan Pemeliharaan Catatan (record keeping) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan identitas yang sebenarnya dari nasabah berdasarkan dokumen pendukung yang resmi. Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan memiliki sistem untuk memverifikasi identitas asli dari nasabahnya, dan dalam hal nasabah korporasi maka dipersyaratkan memverifikasi keabsahan hukum dan struktur organisasi dari korporasi tersebut, termasuk setiap orang/pihak yang diberi wewenang untuk mewakili. Rekening dengan

77


identitas palsu, tanpa nama, dan semua rekening sejenis dilarang. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) akan melakukan pengujian secara tahunan atas rekening dimaksud. 2) Pemeliharaan Catatan: Semua catatan transaksi dari Penyedia Jasa Keuangan wajib dipelihara dan disimpan dengan aman selama 5 tahun terhitung sejak tanggal transaksi. Dalam kaitan dengan rekening yang ditutup, catatan mengenai identitas nasabah, file rekening dan korespondensi, harus disimpan dengan aman selama minimal 5 tahun terhitung sejak tanggal penutupan rekening. 3) Pelaporan transaksi: Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan kepada AMLC semua transaksi dalam 5 hari kerja dari transaksi yang dilakukan, kecuali otoritas pengawas meminta perpanjangan waktu namun tidak melewati 10 hari kerja. Pada saat transaksi dilaporkan kepada AMLC, Penyedia Jasa Keuangan dan pejabatnya, pegawai, perwakilan, agen, konsultan, atau associate-nya dilarang mengkomunikasikan/ menginformasikan langsung atau tidak langsung, dengan


cara dan alat apapun (termasuk mass media, email, atau alat-alat sejenis) kepada orang lain mengenai faktafakta yang ada pada laporan yang dibuat atau mengenai isi serta informasi (terkait) lainnya dari laporan itu. Apabila dilanggar, pihakpihak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. 4) Kewenangan untuk melakukan pembekuan hasil kejahatan. Berdasarkan kesimpulan bahwa kemungkinan simpanan atau rekening sejenis terkait dengan tindak pidana, AMLC dapat mengeluarkan perintah pembekuan yang akan berlaku efektif segera dalam waktu 15 hari. Pemberitahuan kepada pemilik simpanan juga dibuat bersamaan dengan penerbitan perintah pembekuan tersebut. Pemilik simpanan memiliki 72 jam (3 hari) sejak pemberitahuan untuk menjelaskan alasan pencabutan perintah pembekuan. AMLC mempunyai waktu 72 jam (3 hari) untuk mempertimbangkan penjelasan pemilik simpanan. Jika dalam waktu 72 jam (3 hari) sejak penjelasan pemilik

78


simpanan tidak dapat diputuskan maka perintah pembekuan akan dicabut. Perintah pembekuan selama 15 hari dapat diperpanjang berdasarkan perintah pengadilan. Yang dapat membatalkan perintah pembekuan yang dikeluarkan oleh AMLC adalah pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung 5) Kewenangan untuk meminta informasi mengenai simpanan.

tindak pidana pencucian uang. Untuk hal tersebut AMLC akan menginformasikan kepada negara tersebut dengan alasan yang jelas dan prinsipprinsip saling menguntungkan (mutually) dan timbal balik (resiprocal).

3. Institusi Pelapor Institutions)

AMLC berwenang meminta informasi atau memeriksa simpanan atau investasi tertentu di bank maupun lembaga keuangan non bank berdasarkan perintah pengadilan dalam perkara tindak pidana yang dapat dapat dipastikan bahwa terdapat kaitan antara simpanan atau investasi tersebut dengan tindak pidana money laundering. 6) Penyitaan Civil Forfeiture: Melakukan penyitaan atas instrumen moneter atau properti melalui perintah pengadilan. 7) Mutual Negara

assistance

antar

AMLC dapat memenuhi atau menolak permintaan negara lain untuk melakukan investigasi atau penuntutan


(Covered

Institusi pelapor adalah institusi yang diwajibkan oleh UU untuk menyampaikan laporan kepada AMLC, yaitu : a. Seluruh institusi yang diawasi dan diatur oleh Bank Sentral (Bangko Sentral ng Pilipinas) yaitu bank, offshore banking unit, Lembaga keuangan non-bank (Gadai, non-stock savings and loan association), quasi bank, trust, dan semua anak perusahaan dan afiliasi dari institusi-institusi tersebut. b. Seluruh institusi yang diawasi dan diatur oleh The Securities and Exchange Commision (SEC) yaitu Perusahaan sekuritas, broker, pre-need companies, investment houses dan semua jenis managing securities atau yang menyelenggarakan jasa sebagai investment agent, konsultan, mutual fund, close and investment companies, common trust fund, dan

79


semua intansi yang mempunyai kemiripan serta semua perusahaan yang bergerak di bidang penjualan/pembelian mata uang (valuta asing), komoditi atau financial derivative berdasarkan benda yang bernilai (valuables objects) cash substitutes dan instrumen moneter lainnya atau properti yang diawasi atau diatur oleh securities and exchange commission (SEC).

Suspicious transaction adalah transaksi yang dilakukan dengan institusi pelapor (covered institution) yang memenuhi salah satu kriteria: a. Individu yang melakukan transaksi tidak teridentifikasi dengan baik (not properly identified), b. Tidak terdapat transaksi yang mendasari (underlying transaction), c. Jumlah transaksi tidak biasa, jauh di atas kapasitas bisnisnya,

c. Asuransi dan semua institusi yang diawasi dan diatur oleh The Insurance Commission, yaitu perusahaan asuransi, agen asuransi, broker, professional reinsurer, dan holding company.

d. Terdapat rekayasa struktur transaksi untuk menghindari pelaporan, e. Terdapat deviasi transaksi dari profil kebiasaan nasabah yang lalu,

4. Laporan yang Wajib disampaikan kepada AMLC

f. Transaksi yang dilakukan terkait dengan kejahatan pidana pencucian uang,

Terdapat 2 jenis laporan yang harus disampaikan oleh institusi pelapor (covered Institution) kepada AMLC, yaitu : •

Covered transaction

•

Suspicious transaction.

Covered Transaction adalah transaksi yang menggunakan uang tunai (cash) atau ekuivalen dari instrumen moneter lainnya yang mencapai jumlah lebih dari 500.000,00 Peso dalam satu hari (one banking day).

g. Transaksi yang memiliki kesamaan atau dapat dianalogikan dengan transaksi-transaksi di atas.

5. Tindak pidana Pencucian Uang.


Tindak pidana pencucian uang yang dicakup dalam Anti Money Laundering Act (AMLA) di Filipina adalah Semua Tindak pidana pencucian uang yang berasal atau terkait (generate dirty money) dari tindak pidana asal

80


(predicate berikut:

offense)

sebagai

i. Penculikan untuk uang tebusan (Kidnapping for ransom); ii. perdagangan obat terlarang; iii. Korupsi dan sogokan (anti graft); iv. Penjarahan (Plunder); v. Perampokan dan Extortion; vi. Perjudian illegal (Jueteng and Masiao); vii. Pembajakan hak cipta, paten dan merk; viii. Pencurian dengan klasifikasi tertentu; ix. Penipuan; x. Penyelundupan; xi. Pelanggaran e-commerce; xii. Pembajakan pembunuhan terorisme;

udara, termasuk

xiii. Fraud (Fraudulentt); xiv. Tindak pidana berat (Felonies) atau pidana lainnya yang memiliki kesamaan karakteristrik.

II. Catatan dan rekomendasi. Seperti halnya dengan Indonesia, Filipina baru dikeluarkan dari daftar Non cooperative Countries and Territories in the fight against money laundering (NCCT List) pada tanggal

11 Februari 2005. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Filipina untuk keluar dari daftar tersebut, selain dengan melakukan amandemen terhadap UU AML (AMLA), juga melakukan beberapa perbaikan sistem yang meliputi identifikasi nasabah, laporan transaksi mencurigakan, pemeriksaan bank, kapasitas ketentuan (legal capacity) untuk menginvestigasi dan menyelidiki kejahatan pencucian uang, meningkatkan kemampuan AMLC dalam melakukan analisa data keuangan, serta melakukan upayaupaya untuk meningkatkan koordinasi pada level nasional dan kerjasama internasional. Secara umum, jika dibandingkan dengan Indonesia, rezim AML di Filipina relatif tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi kewenangan, dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK, AMLC memiliki kewenangan yang relatif lebih luas dan lebih fleksibel, misalnya AMLC memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK seperti dalam hal memerintahkan reporting parties untuk mengungkap pemilik asli rekening, penyitaan (civil forfeiture), dan pembekuan rekening (freezing of monetary instrument or property) meskipun prosesnya tetap tidak bisa secara langsung namun melalui pengadilan atau kejaksaan.


81


Begitu juga jika dilihat dari sisi organisasi, dengan jabatan Chairman of AMLC yang secara exofficio dijabat oleh Gubernur Bank Sentral yang memiliki otoritas pengawasan bank dan lembaga non bank, serta SEC Chairman dan

Insurance Commissioner sebagai board member, AMLC memiliki aksesibilitas yang lebih cepat dan lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani transaksi yang mencurigakan dari seluruh institusi pelapor (reporting parties).


82


Laporan Seminar Mata Uang di Bandung dan Medan

Dalam rangka sosialisasi mengenai Mata Uang, serta sebagai upaya untuk mendapatkan masukanmasukan bagi kesempurnaan substansi RUU Mata Uang, telah dilaksanakan seminar mengenai mata uang di dua kota, yaitu di Bandung dan di Medan yang masing-masing pada tanggal 19 Desember 2005 dan tanggal 14 Januari 2006. Seminar dimaksud dihadiri oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan civitas academica, kalangan praktisi perbankan, kalangan penegak hukum seperti, Polri, Kehakiman, dan Kejaksaan, maupun dari kalangan masyarakat umum. Berikut laporan hasil Seminar Mata Uang dimaksud.

A. Seminar Bandung

Mata

Uang

-

a. Sesi pertama Handoko Kristiyoso, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung), dengan topik ”Pertimbangan

Djaswardana (DIRESKRIM POLDA JABAR), dengan topik ”Penyelidikan dan Penyidikan Kejahatan Mata Uang Indonesia”.

b. Sesi Kedua

di

Tema seminar yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini adalah “Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Implikasinya Terhadap Masyarakat dan Negara”. Pembahasan dalam seminar dimaksud dibagi dalam dua sesi, yaitu:

-

Hukum Penjatuhan Pidana dalam Kejahatan terhadap Mata Uang”;

-

Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M (Deputi Direktur Hukum BI), dengan topik ”Perlunya Paradigma Baru dalam Pemberantasan Kejahatan Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu”;

-

Prof. Dr. Komariah Emong S., S.H (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dengan topik “Asas-asas Hukum Bagi Perlindungan terhadap Mata Uang”.

Pokok pembahasan pada sesi pertama adalah mengenai masalah penyidikan serta penjatuhan pidana kejahatan terhadap mata uang. Dalam makalahnya, Handoko Kristiyoso mengemukakan bahwa dalam prakteknya, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 1. Faktor Subyektif; 2. Faktor Obyektif;


83


3. Mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan terdakwa; 4. Tujuan pemidanaan; 5. Ancaman perbuatan terbukti;

pidana terhadap terdakwa yang

6. Hal-hal yang memperingan; dan 7. Hal-hal yang memberatkan. Selanjutnya, Handoko Kristiyoso juga mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan pidana digunakan 3 (tiga) pendekatan teori, yaitu teori perbaikan, teori ajaran prevensi, dan teori pembalasan. Menurut Djaswardana, perkembangan kejahatan terhadap mata uang dewasa ini berkembang semakin pesat, dan semakin sulit untuk ditanggulangi, hal ini disebabkan kejahatan terhadap mata uang saat ini sudah merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Dari modus operandi pengedaran uang palsu yang dilakukan pun sudah semakin kompleks, antara lain melalui: 1. Jual beli langsung sesama sindikat uang palsu secara tunai dalam jumlah yang besar; 2. Transaksi jual beli sehari-hari. Pada sesi kedua, pokok pembahasan lebih menitikberatkan pada aspek teoritis meyangkut konsep-konsep dasar dengan pendekatan paradigma baru. Dr. Ramlan Ginting,

S.H., LL.M selaku wakil dari Bank Indonesia dalam makalahnya mengemukakan bahwa kejahatan terhadap mata uang khususnya pemalsuan uang tidak dapat disamakan dengan pemalsuan dokumen biasa sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana. Hal ini disebabkan pemalsuan uang menimbulkan dampak yang sangat luas seperti dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, mengacaukan stabilitas perekonomian, bahkan mengurangi wibawa negara. Berkaitan dengan hal tersebut, yang bersangkutan mengemukakan bahwa para aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim perlu untuk mengajukan tuntutan dan penjatuhan pidana penjara yang maksimal, serta penjatuhan sanksi tambahan berupa penggantian kerugian materiil yang diakibatkan oleh kejahatan terhadap mata uang tersebut, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatur lebih komprehensif mengenai mata uang, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai mata uang dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Sementara itu, Prof. Dr. Komariah Emong S, S.H, melalui penelitian yang dilakukannya lebih menyoroti permasalahan mengenai mata uang ini dari aspek pidana. Yang bersangkutan mengemukakan bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap mata uang


84


dalam pasal 4 KUHPidana diatur sebagai suatu asas untuk melindungi kepentingan negara dari kerugian yang sangat besar. Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap mata uang masih terlihat tidak maksimal, khususnya berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana yang masih sangat rendah, sehingga kejahatan pemalsuan mata uang dianggap bukan kejahatan berat. Berkaitan dengan hal tersebut, yang bersangkutan juga mengemukakan bahwa paradigma kejahatan terhadap mata uang bukan merupakan kejahatan berat untuk saat ini sudah tidak tepat, hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma tentang mata uang, dimana uang saat ini tidak hanya sekedar sebagai alat bayar, tetapi uang dapat juga digunakan sebagai alat politik, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu permasalahan mengenai mata uang ini perlu diatur dalam UndangUndang tersendiri, dan bagi para pelaku kejahatan terhadap mata uang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana yang berat sehingga menimbulkan efek jera.

dimaksud dibagi dalam dua sesi, yaitu: a. Sesi Pertama -

Agus Santoso, S.H., LL.M (Analis Hukum Eksekutif Direktorat Hukum Bank Indonesia), dengan topik “Perlunya Paradigma Baru dalam Pemberantasan Kejahatan Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu”;

-

AKBP Drs. Suryanbodo (Kepolisian Daerah Sumatera Utara), dengan topik “Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang”;

-

Gortap Marbun, S.H (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), dengan topik “Penuntutan terhadap Kejahatan Mata Uang”;

-

H. Jantokartono Moeljo, S.H., M.H (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara), dengan topik “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara”;

-

Prof. Dr. Komariah Emong, S.H (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dengan topik “Asas-asas Hukum Bagi Perlindungan terhadap Mata Uang”.

B. Seminar Mata Uang di Medan Tema yang diangkat dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini adalah “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara”. Pembahasan dalam seminar


85


b. Sesi Kedua -

Dr. H. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), dengan topik “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya dalam Perspektif Yuridis Normatif”;

-

Zulkifli, S.H (Ikatan Advokat Indonesia), dengan topik “Kejahatan terhadap Mata Uang”.

Secara umum, materi seminar yang disampaikan oleh nara sumber/ pembicara dalam seminar mata uang di Medan tersebut sama dengan materi yang disampaikan dalam seminar mata uang yang diselenggarakan di Bandung. Para Nara sumber/pembicara sependapat bahwa kejahatan terhadap mata uang merupakan kejahatan yang berat, terorganisir (organized crime), serta menimbulkan kerugian negara bagi negara dan masyarakat. Berdasarkan topik yang diangkat oleh nara sumber/pembicara, pokok pembahasan pada sesi pertama lebih menitikberatkan pada praktik penegakan hukum kejahatan terhadap Mata Uang di lapangan. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Santoso, S.H., LL.M mengemukakan dalam makalahnya bahwa kejahatan terhadap mata uang adalah merupakan kejahatan berat, hal ini

disebabkan kejahatan terhadap mata uang ini menimbulkan implikasi yang cukup luas dan sangat merugikan negara. Selain itu, yang bersangkutan juga mengemukakan bahwa kejahatan terhadap mata uang adalah merupakan kejahatan yang terorganisir (organized crime). Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan terhadap mata uang dipandang perlu untuk diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sementara itu, AKBP Drs. Suryanbodo Asmoro dalam makalahnya mengemukakan bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang merupakan tindak pidana/kejahatan yang berdampak luas dan strategis karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi, keuangan, dan merusak citra serta wibawa pemerintah. Yang bersangkutan juga mengemukaan bahwa kejahatan terhadap mata uang memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya adalah: -

mobilitas tinggi;

-

kejahatan tempat;

-

merupakan sindikat; dan

-

kerahasiaan tinggi

antar

waktu

dan

Dari sisi Kejaksaan, Gortap Marbun, S.H mengemukakan bahwa berdasarkan Bab X KUHPidana tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, secara umum kejahatan terhadap mata uang dapat dikelompokkan menjadi dua


86


bentuk, yaitu pemalsuan mata uang dan perusakan mata uang. Yang bersangkutan juga memberikan kritikan terhadap hipotesa yang menyatakan bahwa “sanksi pidana yang relatif rendah tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan atau hipotesa yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang tinggi akan menekan tingkat kejahatan”. Menurutnya, hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang tidak dapat langsung dikaitkan dengan efek jera. Penjatuhan sanksi pidana selalu mempertimbangkan keadaankeadaan yang melekat baik pada diri terdakwa maupun keadaan-keadaan di luar diri terdakwa yang mempengaruhi terdakwa melakukan kejahatan. Selain itu, dalam perkembangan pembahasannya, diusulkan pula agar dalam penjatuhan sanksi pidana kejahatan terhadap mata uang perlu dipertimbangkan mengenai sanksi minimum terhadap perbuatanperbuatan tertentu secara proporsional, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal. Berkaitan dengan penanganan kejahatan terhadap mata uang di wilayah Sumatera Utara khususnya mengenai pemalsuan uang, pelaku yang dapat terungkap dalam

kejahatan tersebut hanya berkaitan dengan pelaku yang mengedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana saja, sedangkan pelaku utama tidak terungkap. Sebagai hasil akhir dari kedua seminar tersebut dan berdasarkan paparan dari para nara sumber/ pembicara, didapat beberapa hal-hal penting yang perlu untuk digaris bawahi, yaitu: 1. Kejahatan terhadap mata uang saat ini merupakan kejahatan transnational crimes, dimana akibat dari kejahatan terhadap mata uang sangat luas, karena tidak hanya merugikan masyarakat, akan tetapi dapat pula berdampak pada stabilitas perekonomian dan perdagangan suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai kepentingan harus dilindungi, yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara; 2. Kejahatan terhadap mata uang bukan kejahatan yang sederhana, akan tetapi merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena telah memanfaatkan teknologi dan telah terorganisir dengan baik (organized crime), sehingga perlu untuk diatur dalam UndangUndang tersendiri; 3. Pihak aparat penegak hukum masih mengalami banyak


87


hambatan dan kendala dalam menangani serta mengungkap kejahatan terhadap mata uang, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan dana dalam menangani kejahatan terhadap mata uang tersebut; 4. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan telah melakukan berbagai upaya sebagai tindakan preventif dalam rangka meminimalisasi terjadinya kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan uang; 5. Dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan terhadap mata uang, perlu diperhatikan dan didasarkan pada: a. aspek filosofis; b. aspek sosiologis; c. aspek yuridis; d. aspek politis; dan e. aspek security features.


88


CAKRAWALA HUKUM. Oleh: Redaksi. Laporan Seminar Mata Uang di Bandung dan Medan

Recommend Documents