Laporan Hasil Penelitian STUDI KOMPARATIF TENTANG PERTUKARAN MATA UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (HUKUM POSITIF)

1

2

Laporan Hasil Penelitian STUDI KOMPARATIF TENTANG PERTUKARAN MATA UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (HUKUM POSITIF) Peneliti A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2012

3 STUDI KOMPARATIF TENTANG PERTUKAAN MATA UANG MENURUT HUKUM ISLAN DAN HUKUM PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA (HUKUM POSITIF)

Oleh : A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. ABSTARK

Indonesia adalah negara hukum, dan sebagai negara hukum Pemerintah telah mengatur segala sesuat dalam Undang-undang termasuk Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang adalah perhitungan antara dua mata uang yang berbeda jenisnya, dimana pertukaran mata uang dapat menimbulan kelebihan harga terhadap salah satu mata uang yang diperjual belikan, sementara dalam hukum islam (fiqh) dengan adanya kelebihan dalam jual beli dapat dikategorikan sebagai riba. Inilah yang menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagimana pertukaran mata uang menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-Undangan Indoensia (hukum) positif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertukaran mata ang menurut Hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan (hukum) positif. Hasil penelitian ini secara teoritis berguna sebagai bahan kajian dalam pengembangan hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran mata uang. Penelitian ini termasuk penelitian hkum formatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Undang-undang tentang pertukaran mata yang dan literatur-literatur hukum islam yang berkaitan dengan pertukaran mata uang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif yang mengkaji unsur-unsur perbandingan atara kedua sistem hukum. Hasil kajian dianalisis secara kualitatif.

4 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh jawaban bahwa pertukaran mata uang mempunyai pengaruh yang baik terhadap perspektif hukum islam, yaitu terjadi sosialisasi konsep hukum muamalah khususnya dalam masalah sharf, karena keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan walaupun kecil. Hal ini terlihat dari doinasi hukum yang berlaku lebih dominan pada hukum pertukaran mata uang secara konvensional, yang mana disebabkan pertukaran mata uang dimasa mendatang (future) tidak dibolehkan dalam hukum islam karena termasuk kategori janji untuk transaksi dna tidak langsung mengadakan serah terima, pertuakran mata uang harus yang berlainan jenis dan dilakuakn secara tunai (spot) serta tidak dapat ditunda (forward) sedangkan dalam Perundang-Undangan Indonesia (hukum positif) pertukaran mata uang semacam ini diperbolehkan.

5 KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. atas berkat rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Pelaksanaan penelitian dan laporan hasil penelitian sesuai judul itu. Salawat dan salam, kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga, kita sebagai umatnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akherat. Pelaksanaan penelitian merupakan bagian dari melestarikan tradisi keilmuan Islam, dalam tataran tekstual dan kontekstual sehingga mutu hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya teoriteori sains dalam Islam sekaligus pengembangannya dalam realitas kehidupan sosial. Penelitian judul tersebut, yang telah diselesaikan, agar mampu memberikan kontribusi bagi mayarakat dan kemajuan peradaban yang berbasis nilai Islam. Pelaksanaan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan khususnya Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kami berharap, laporan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan berguna bagi pembangunan dan masyarakat. Kami juga berharap, hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan bagi pengambil kebijakan dalam rencana program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis hasil riset ilmu-ilmu Islam yang multidisipliner. Demikian, semoga hasil penelitian ini terealisir sebagai amal ibadah, memperkaya keilmuan Islam, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, meskipun masih ada kekurangannya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Bandar Lampung, Peneliti,

Desember 2012

6 DAFTAR ISI

Halaman BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................... B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ................. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................... 1. Tujuan Penelitian ............................................. 2. Kegunaan Penelitian ........................................ D. Metode Penelitian .................................................. 1. Jenis Penelitian................................................. 2. Metode Pengumpulan Data .............................. 3. Metode Analisis Data………………………... TINJAUAN PUSTAKA A. Sistem Hukum Indonesia ................................. 1. Sistem Hukum Adat ..................................... 2. Sistem Hukum Barat .................................... 3. Sistem Hukum Islam .................................... B. Hukum Ekonomi Islam ................................... C. Hukum Perundang-undangan ........................... 1. Pengertian Perundang-undangan................ 2. Letak Perundang-undangan Dalam Rangka Hukum Pada Umumnya ............................. 3. LandasarPerundang-undangan ................... 4. TataUrutan Perundang-undangan .............. 5. Proses Pembentukan Undang-undang (Proses Perundang-undangan)....................

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertukaran Mata Uang (kurs) Menurut Hukum Perundang-undangan (Hukum Positif)................... 1. Pengertian Pertukaran Mata Uang (kurs) .........

7 13 13 13 13 14 14 14 15

17 18 20 21 26 32 32 33 35 36 37

39 39

7 2. Dasar Pertukaran Mata Uang (kurs)................. 41 3. Cara Pertukaran Mata Uang (kurs) .................. 46 4. Tempat Pertukaran Mata Uang (kurs) ............. 63 B. Pertukaran Mata Uang (Sharf) Menurut Hukum Islam 1. Pengertian Pertukaran Mata Uang (Sharf) ....... 65 2. Dasar Hukum Pertukaran Mata Uang (Sharf) .. 67 3. Syarat Pertukaran Mata uang (Sharf) ............... 73 4. Cara Pertukaran Mata Uang (Sharf)................. 85 5. Tempat Pertukaran Mata Uang (Sharf) ............ 89 C. Analisis Perbandingan tentang Pertukaran Mata Uang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundangundangan Indonesia (Hukum Positif) .................... 92 1. Persamaan dan Perbedaan Kurs dan Sharf ....... 92 2. Dampak Positif dan Negatif dari adanya Kurs terhadap Sistem Sharf ..................................... 93 BAB IV KESIMPULANDANSARAN A. Kesimpulan ............................................................ B. Saran-Saran ........................................................... DAFTAR PUSTAKA

95 96

8 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi orang awam, keuangan internasional sama artinya kurs, dan memang sebagian topik keuangan internasional melibatkan kurs. Yang tidak selalu diketahui oleh orang dengan pengetahuan yang terbatas masalah keuangan internasional adalah macam-macam exchange rates (nilai tukar uang) yang ada pada waktu yang bersamaan antara dua mata uang yang sama.

Exchange rales (nilai tukar uang) atau lebih populer dengan sebutan kurs mata uang, berupa catatan harga pasar mata uang asing dengan mata uang domestik atau sebaliknya harga mata uang domestik dengan mata uang asing, nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran satu mata uang dengan yang lainnya yang digunakan dalam berbagai transaksi, misalnya transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional atau aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis atau batasbatas hukum. Nilai tukar uang dapat ditentukan oleh pemerintah seperti Negara-negara yang memakai sistem tixed exchange rates atau ditentukan oleh kombinasi kekuatan pasar yang saling berinteraksi seperti Bank Komersial, Perusahaan Multinasional, Perusahaan

9 Manajemen Asset, Bank Depisa dan Bank Sentral serta kebijakan pemerintah.1 Penelitian terhadap transaksi jual-beli dalam bentuk finansial yang berlangsung di pasar Internasional mempunyai berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada hal : pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dollar dengan rupiah".2 Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing dalam aktifitas Islam dikenal dengan sharf, dimana aktifitas sharf tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dengan perak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama, boleh berbeda. Emas dan perak tersebut menjadi sandaran karena kedua jenis barang tersebut pada awal masa perkembangan Islam sering sama-sama dianggap sebagai uang.

Pertukaran mata uang menimbulkan kelebihan harga terhadap salah satu mata uang yang dijual-belikan, sementara dalam Islam adanya kelebihan dalam jual-beli sering dikatakan sebagai riba fadhal.

1

Adiwarman Karim, Kkonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro.. IIIT, Jakarta, 2003, hlm 87 2 Taqyuddin An-nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Risalah Gusti, Jakarta, 2001, hlm 289.

10 Sehingga uang dapat dikatagorikan sebagai salah satu komoditi dan riba fadhal, sementara kajian fiqih telah sampai pada tataran bahwa semua jenis mata uang tersendiri, adanya kaidah-kaidah yang membawahi pertukaran mata uang tersebut yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

a) Kalau di tukar dengan jenis yang sama- Dolar dengan Dolar, Juneih dengan Juneih syaratnya ada dua: Harus sama nilainya dan harus diserahterimahkan secara langsung. Tidak boleh ada perbedaan nilai dan tidak boleh ditangguh serahterimanya. Diharamkan riba fadhal dan riba nasi 'ah dalam kasus ini secara langsung. Tidak boleh ada perbedaan nilai dan tidak boleh ditangguh serahterimanya. Diharamkan riba

fadhul dan riba

nasi'ah dalam kasus ini. b) Kalau satu jenis uang ditukar dengan jenis lain- Dolar dengan Juneih, atau Junei dengan Riyal maka syaratnya hanya satu: harus diserahterimakan secara langsung. Diharamkan menangguhkan penyerahan salah satu dari uang yang ditukar, namun tidak diharamkan biia dilebihkan nilainya misalnya satu Dolar ditukar dengan tiga Juneih, lebih atau kurang dari itu selama dilakukan datam satu terdapat transaksi. Jadi serah terima langsung adalah

11 syarat sahnya penukaran uang dalam segala kondisi, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama3 Dasar hukumnya adalah;

Artinya: Hadist Dan" Abduilah Ibn Yusuf dikabarkan dari malik dari Naftin dari Abu Sa'id al Khudri ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian menjuai emas dengan emas, kecuali bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan sahih satu diantaranya. Jangan kalian

:

menjual perak dengan perak, kecuali bila sama

ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu diantaranya. Janganlah kalian menjual yang tidak ada dengan yang ada dilokasi transaksi.(H.R. Bukhari)4

3

Abdullah Al-Mushlih, Fiqih ekonomi Keuangan Islam. Darul Haq, Jakarta, 2004, hal 447. 4 Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Bukhori, Shahih Bukhari Kitab al Bayu, bab menjual perak, Darul Fikr, Libanon Jilid II, hlm 31

12 Pertukaran mata uang ( kurs) adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya. Adapun yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dan kedua penukar kepada mata uang yang menjadi pemilik penukar lain. Sedangkan penukaran antara manusia terhadap mata uang yang berputar dalam suatu negara, seperti perak dan ernas sangat jelas. Dimana biasa terjadinya kurs pertukaran antara emas dan perak yang kedua barang tersebut sering dipakai sebagai mata uang ditetapkan berdasarkan harga pasar. Sedangkan perubahan pertukaran mata uang dengan mata uang ya.tig berbeda yang diambil oleh negara itu tidak berbahaya, karena statusnya sama seperti perubahan harga barang dan kurs pertukaran mata uang antar negara yang menganut sistem mata uang emas dan perak yang selalu stabil.

Apabila ada beberapa negara yang menganut sistem flat money maka pada saat itu muncullah masalah penentuan penukaran mata uang tersebut. Yang dimaksud dengan sistem flat money adalah sistem mata uang yang selalu stabil dalam pertukaran mata uang seperti mata uang emas dan perak.

Jadi sejumlah mata uang kertas yang berbeda tersebut merupakan barang-barang yang berbeda diputar dibursa uang dunia dimana mereka membelinya bukan membeli bendanya, melatnkan untuk membeli daya belinya dengan barang-barang lain di tempat asal

13 tersebut. Oleh karena itu, perkiraan pertukaran antara dua mata uang kertas atau pertukaran mata uang kurs diantara keduanya menjadi khas, mengikuti daya beli masing-masing di tempat-tempat tertentu asal barang. Atas dasar inilah maka pertukaran mata uang adalah perkiraan pertukaran antara kedua mata uang. Hanya saja pertukaran mata uang tersebut bisa berubah. Sebab mata uang kertas tersebut merupakan gambaran barang-barang yang berbeda, yang digunakan orang untuk melakukan pertukaran di pasar uang dunia. Mereka membeli hanya bendanya sehingga nilainya bisa naik karena menurunnya harga barang di tempat asal barang, dan bisa turun karena naiknya harga barang tersebut.5

Selain itu, perlu di ingat bahwa kebijakan pertukaran mata uang dalam Islam menganut sistem managed floating yaitu nilai tukar merupakan kebijakan pemermtah (bukan cara atau kebijakan itu sendiri) karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan pasar, kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan tersebut. Jadi, nilai tukar yang stabil merupakan hasil kebijakan tepat yang diambil

pemerintah.

Untuk

memudahkan

pembahasan

pada

pembahasan teori nilai tukar uang dalam Islam dimisalkan mata uang dalam negeri berupa rupiah (IDR) dan mata uang asing dollar.6

5 6

Taqyuddin An-nabliani, Op Cit, hlm. 3 16. Adiwarman Karim, Op Cit, hlm 97

14 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pertukaran mata uang menurut hukum Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia (hukum positif)?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pertukaran mata uang (sharf) menurut hukum Islam. 2. Untuk

mengetahui pertukaran mata

uang (Kurs) menurut

hukum perundang-undangan Indonesia (hukum positif).

2. Kegunaan Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap akan membawa manfaat untuk penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, dimana pada akhirnya nanti akan didapat masyarakat yang memahami tentang pertukaran mata uang, karena pada dasarnya pertukaran mata uang adalah salah satu masalah yang sangat berpengaruh untuk pemasukan (devisa) Negara.

15 D. Metode Penelitian Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini perlu adanya suatu metode yang digunakan,, antara lain sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Reseach (penelitian kepustakaan), yaitu "mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku literatur yang terdapat diperpustakaan".7

2. Metode Pengumpulan Data Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (Library Research), maka langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan menggunakan cara rnembaca, menelaah, dan mencatat data secara teliti dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. a. Bahan hukum primer bersumber dari literatur-literatur pokok yang berhubungan dengan kurs pertukaran mata uang, seperti Bidayahtul Mujtahid, Kitab Shahih Bukhari, 7

hlm. 63

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, Jilid 1, Andi Ofset, Yogyakarta, 1993,

16 Shahih Muslim dan Abu Daud, Fiqh Perdagangan Bebas, Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1999 dan Ekonomi Internasional. b. Bahan hukum sekunder dan tersier yang bersumber dari buku-buku penunjang, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ekonomi, Kamus Hukum, Fiqh Ekonomi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Islam, dan bukubuku lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Metode Analisis Data Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifai-sifat suatu keadaan tentang kurs, dan gejala tertentu menurut ekonomi konvensional dan hukum Islam.8 Setelah penulis dapat menggambarkan tujuan penelitian maka selanjutnya penulis menggunakan

analisis

yang

bersifat

komparatif

yaitu

penela'ahan dengan menggunakan logika perbandingan, yang berfungsi untuk membantu memperluas teori tentang kurs dan sharf dan daya prediksi tentang kurs menurut hukum Islam9 Maksud dari metode tersebut yakni ingin menggambarkan secara tepat tentang pertukaran mata uang (kurs) konvensional, 8

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, jakarta, 1981, hlm 42 9 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitaitif, Rake Surasi, Yogyakarta, 1996, hlm. 88.

17 kemudian akan dibandingkan dengan sharf dalam perspektif hukum Islam.

Setelah data terhimpun, kemudian diolah secara sistematis maka selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan metode berpikir: a. Metode deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian diambil suatu pengertian yang bersifat khusus, yang kita ingin teliti ialah suatu kejadian-kejadian yang bersifat khusus.10 Metode ini digunakan dalam mengungkap pola pemikiran dan pendapat secara umum tentang pertukaran mata uang (Kurs) dalam penambahan jual-beli mata uang dan kemudian ditarik kesimpulan menurut perspektif hukum Islam, b. Metode induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian diambil suatu pengertian yang bersifat umum, yang ingin kita teliti ialah suatu kejadian-kejadian yang sifatnya umum.11 Metode ini digunakan dalam mengungkap pola pemikiran dan pendapat dari perspektif hukum Islam atau pendapat para fuqaha tentang Kurs kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu kebenaran yang bersifat umum.

10

Sutrisno Hadi, Op. Cit, hlm 2. Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 42 11

18 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Indonesia Kumpulan peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat baru dikatakan sebagai suatu sistem hukum apabila peraturan-peraturan hukum tersebut memenuhi beberapa asas (principle of legality)1, yaitu : 1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan. Tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc. 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 3. Peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut. 4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. 5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan, sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanannya sehari-hari.

1

Muchisn, Iktisar Hukum, STIH Iblam, Surabaya, 2004, hal. 6

19 Pada dasarnya sistem hukum indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam.2 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian sebagai berikut : 1. Sistem hukum adat Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan, aturan atau perbuatan yang lazim dan diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sementara Kusumadipudjosewojo mengartikan adat sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dalam sistem hukum adat salah satu sifatnya adalah komunal, adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad3. Hukum adat pertama kalai diperkenalkan oleh Cornelis Snouck Hoorgronje di Indonesia dari bahasa Belanda “Adatreeht” yang selanjutnya dipakai oleh Van Vollenhoven dengan istilah “tehnis uridis”4. Istilah hukum adat baru muncul dalam perundangundangan tahun 1920, yaitu dalam bukunya De Atjehels yang menampilkan istilah Adatreeht pada tahun 1893, Snouck menunjukkan hukum yang mengendalikan kehidupan masyarakat

2

Ibid Soerjono Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 13 4 Bashar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradya Paramita, Jakarta, 1994, hal 2 3

20 aceh adalah adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Karena itu dalam teorinya yang terkenal yaitu receptie yang diberlakukan Belanda menegakkan hukum Islam hanya berlaku bagi orang Indonesaia apabila ia telah diterima oleh hukum adat. Hukum adat adalah hukum non statutair, di mana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Karena itu dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. Kebaradaan hukum adat di Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan penjajah Belanda, meskipun dibeberapa daerah sudah ada hukum adat yang berlaku sebelum ada penjajah Belanda, misalnya aceh sudah mengenal hukum potong tangan bagi seorang pencuri, hukuman mati bagi seorang istri yang melakukan perzinahan dan lain-lain. Sedangkan campur tangan Belanda dapat dilihat dari pepakem Cirebon yang merupakan pegangan bagi hakim-hakim peradilan adat, yang berisikan tentang sistem hukuman seperti pemukulan, cap bakar, dirantai dan lainlain.

21 2. Sistem hukum barat Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Perjalanan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri yang mengalami penjajahan dari bangsa Belanda hingga 35 tahun lamanya. Selain itu juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol dan portugis meskipun kurun waktunya sangat pendek. Dengan

adanya

penjajahan

tersebut

tentunya

sangat

berpengaruh terhadap sistem hukum Indonesia. Karena para penjajah menggunakan sistem hukumnya sendiri-sendiri untuk diterapkan di negara jajahannya. Melihat kenyataan tersebut, sudah sewajarnya kalau sistem hukum kolonial masih begitu banyak diadobsi dan mewarnai Undang-undang di negara Indonesia. Sebagai contoh dalam burgerlijk wetboek atau dikenal dengan BW merupakan peninggalan penjajah yang mengatur hukum privat (perdata), sampai saat ini belum ada hukum perdata Indonesia. Berlakunya BW tersebut sebagai kitab Undang-undang Hukum Perdata didasarkan pada prinsip concordantie yaitu prinsip penyesuaian di daerah hukum negara Republik Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 131 IS yang menyatakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang berlaku di negeri Belanda dan yang berlaku di negeri Belanda adalah BW. Sedangkan dasar berlakunya BW.

22 Indonesia sampai sekarang adalah aturan peralihan Undangundang Dasar 1945 yang berbunyi semua peraturan yang ada hingga saat indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

3. Sistem hukum Islam Menurut sejarah bahwa Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Yang jelas Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-14 Masehi telah mucul seorang ahli agama dan hukum Islam dari samudera pasai yang bernama Sultan Malikul Zahir dan para ahli hukum kerajaan malaka yang datang ke Samudera Pasai untuk memecahkan

permasalahan-permasalahan

hukum5.

Bahkan

kenyataan lain telah diakui oleh Belanda, setelah melihat pemberontakan terhadap penjajahnya. Perang Diponegoro yang begitu dahsyat ternyata merupakan perlawanan untuk menegakkan hukum Islam. Hal ini terlihat dari pengakuan seorang letnan 5

hal 69

Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yasri, Jakarta, 1999,

23 kolonel Belanda pada masa perang Diponegoro yang mengisahkan bahwa tujuan perlawanan orang jawa terhadap Belanda sebenarnya adalah agar hukum Islam berlaku untuk orang jawa. Bahkan sebenarnya sejak zaman VOC, Belanda sudah mengakui hukum Islam di Indonesia. Adanya Regerings reglemen, mulai tahun 1854 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia. Apalagi setelah diperkuat dengan teori receptio in complexu oleh Lodewijk Willem Cristian Vanden Berg. Meskipun pada akhirnya ada penyimpangan, namun teori tersebut telah menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam6. Sebagaimana diutarakan di atas, bahwa di Indonesia ada tiga sistem hukum, yakni sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum islam. Ketiga sistem itu diakui oleh perundangundangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan dipraktekkan pada perdilan di Indonesia. Hukum Islam dipraktekkan di peradilan agama. Sedangkan hukum adat dan hukum barat di pengadilan negeri. Apabila diperbandingkan ketiga sistem hukum tersebut terdapat beberapa pokok perbedaan sebagai berikut : 1. Berdasarkan waktu berlakunya a. Hukum adat lebih dahulu berlaku di Indonesia sebelum hukum lainnya. 6

Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, CV. Rajawali, jakarta, 1991, hal. 193

24 b. Hukum barat dimulai sejak kedatangan orang Belanda yang memberlakukan hukum Eropa, Timur Asing dan hukum adat untuk bumiputera. c. Hukum Islam berlaku mulai abad 7 H bersamaan masuknya Islam ke Indonesia. 2. Berdasarkan tujuannya a. Hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. b. Hukum barat bertujuan untuk kepastian hukum dan keadilan individu. c. Hukum Islam bertujuan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahkan menurut Abu Ishak alShatibi terdapat 5 (lima) tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama

memelihara jiwa

memelihara akal

,

, memelihara keturunan

dan memelihara harta benda

.7

3. Berdasarkan sumbernya a. Sumber hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat yang bersangkutan. b. Sumber

hukum

barat

adalah

keamanan

pembentuk

perundang-undangan pemerintah Belanda/Hindia Belanda. c. Sumber hukum islam adalah kemauan Allah berupa wahyu yang ada dalam al-Quran dan sunnah Rasullah. 7

Ibid

25 4. Berdasarkan ruang lingkup a. Ruang lingkup hukum adat dan hukum barat adalah sama, yaitu mengatur lahiriah antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. b. Ruang lingkup hukum Islam adalah mencakup hubungan lahir dan batin antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, ruang angkasa, planetplanet lainnya serta hubungan dengan Allah. 5. Berdasarkan pembidangannya a. Hukum

adat

mengenal

asas

kerukunan,

kepatutan,

keselarasan dalam pergaulan yang bersifat magis relegius dan tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. b. Pembidangan hukum Islam dapat digolongkan kedalam empat golongan, yaitu : 1) Hablumminallah (hubungan manusia dengan Allah SWT). 2) Hablumminannas (hubungan manusia dengan sesama). 3) Tarikh (sejarah) 4) Al-Ahkam khuluqiyah (akhlak sopan santun).

c. Pembidangan hukum barat adalah lebih bersifat individualis dan liberalis seperti burgelijk wetbook dan hukum publik.

26 6. Berdasarkan kewajiban dan haknya Hukum adat dan hukum barat lebih mendahulukan hak-hak daripada

kewajiban.

Sedangkan

hukum

Islam

lebih

mengutamakan kewajiban daripada hak.8 7. Berdasarkan norma atau kaidah a. Dalam hukum adat dikenal tiga kaidah atau norma, yaitu di lapangan kesusilaan, di lapangan hukum dan di lapangan agama. b. Dalam hukum barat dikenal tiga norma atau kaidah, yaitu impere (perintah), prohibere (larangan) dan preminttere (hal-hal yang diperbolehkan). c. Dalam hukum Islam dikenal lima norma atau kaidah (alAhkam al-Khamsah), yaitu fardu (kewajiban), sunnah (anjuran), mubah (kebolehan), makruh (celaan) dan haram (larangan).9

8

Moh. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2004,

hal. 32 9

Ibid., hal. 33

27 B. Hukum Ekonomi Islam Hukum ekonomi Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan atau masalak-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun dan pedoman hidup memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lain, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Quran dan sunnah Rasulullah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, termasuk seperti daya jangkau dan daya atur dalam bidang perekonomian umat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di sampingitu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumf dan Kami adakaft bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amai sedikitlah kamu bersyukur".10

10

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 222

28 Kemudian Allah berfirman dalam ayat lain yang berbunyi

Artinya : "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rizki) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadaNyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".11

Ketentuan (hukum ekonomi Islam) untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diperkuat dengan firman Allah:

Artinya : "Apabila telah dltunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Alah banyak-banyak supaya kamu beruntung".12

11 12

Ibid, hal 956 Ibid, hal 933

29 Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dikemukakan bahwa pada suatu waktu, beberapa orang sahabat Rasululah melihat seorang laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasululah. Rasulullah bersabda bahwa sikap rakus yang dimiliki, jika dilakukan atas nama Allah tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut Selanjutnya Rasulullah bersabda : "Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rizki) untuk keperluan keuda orang tuanya atau salah seorang dari mereka, makaliia berusaha karena Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rizki guna kepentingan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya (seperti anak dan istri), dia berusaha karena Allah. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah. Allah maha besar dan maha agung". Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah bersabda : "Berusahalah untuk mernperoleh kehidupan dengan cara yang halal merupakan suatu kewajiban setelah kewajiban sembahyang". Bahkan semasa hidupnya Rasululah sering memberikan nasihat ekonomi kepada kaum muslimin. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadis (riwayat Nasa'i) : "Berusahalah untuk mendapatkan perlindungan Tuhanmu dari kekafiran, kekurangan dankehinaan".13 Berdasarkan

ketentuan

al-Quran

dan

hadis

tersebut

jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian 13

Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Bumi aksara, Jakarta, 1991,hal.2

30 yang Sangat pentirig dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat j dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Hal ini sejalan

dengan

hadis

Nabi

Muhammad

yang

berbunyi

:

"Sesungguhnya kefakiran itnj mendekatkan kepada kekafiran". Namun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kfigiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi labih dari itu Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela. Hal ini sebagaimana firman Allah : 14

Artinya : "Maka berpalinglah (wahai Muhammad) dari orang yang berpaling dari

peringatan

Kami,

dan

yang hanya

mendahulukan kepentingan duniawi saja". 15

Artinya : "Siapa yang menghendaki (melalui usahanya) keuntungan duniawi saja, maka kami berikan keuntungan itu kepadanya dan dia tidak akan mendapatkan apa pun di akhirat kelak".

14 15

Departemen Agama RI, Op Cit, hal. 872 Ibid, hal. 876

31 Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengemukakan "Demi Allah aku tidak menghawatirkan akan kemiskinan, tetapi lebih menghawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu sating berlomba mengadakan persahigan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka"16 Adapun kegiatan ekonomi dalam perdagangan islam (hukum ekonomi Islam) bertujuan: 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. 2. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Untuk memenuhi kebutuhan j angka panjang. 4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. 5. Untuk memberikaa bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.17 Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individualsosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan memberi

16 17

Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.cit, hal.3 Suhrawardi K. Lubis, Hukum ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.3.

32 peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari. Sebab hukum Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam (hukum ekonomi Islam) telah memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoftian, baik yang terdapat dalarn al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Sedangkan hal-hal yang tidak diatur secara jelas sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Untuk melaksanakan ijtihad ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut: 1. Ijma yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah. 2. Qiyas, yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya, 3. Maslahah mursalah, yaitu yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat. 4. Ihtihsan,

yaitu meninggalkan dalil-dalil

yang khusus dar

mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat. 5. Istishhab, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain. 6. Urf, yaito adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan akal sehat. 18 18

Abdul Wahab Khallat Kaidah-kaidah Hukum Islam, Alih Bahasa : Noer iskandar, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal. 133

33 C. Hukum Penindang-undangan Indonesia 1. Pengertian Perundang-undangan Hukum perundang-undangan diartikan sebagai hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa begitu pentingnya perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini terlihat semakin besamya bagian hukum tertulis di dalam perundang-undangan. Jenis perundang-undangan tidak hanya produk-produk yang didasarkan kepada Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga meliputi produk-produk zaman lampau (Hindia Belanda) yang masih berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan peralihan hukum dasar negara yang pemah berlaku di Indonesia. Pengetahuan perundang-undangan dapat memberikan pengertian -pengertian antara lain: a. Tentang norma-norma hukum dan tata urutan hukum atau hirarkinya. b. Lembaga-lembaga

pemerintah

yang

mempunyai

wewenang

di bidang perundang-undangan. c. Tata susunan norma-norma hukum negara Republik Indonesia. d. Jenis-jenis perundang-undangan serta dasar hukumnya. e. Asas dan syarat perundang-undangan. f. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.19 19

Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenirdan Teknik (embuatnya), Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.2

34 Pengetahuan perundang-undangan berfungsi sebagai bekal pelaksanaan tugas dibidang hukum yang meliputi; a. Perencanaan hukum (legal planning) b. Rancangan peraturan-peraturan hukum (law drafting) Mengingat masih banyaknya perundang-undangan warisan Belanda yang perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia, maka perlu disiapkan: a. Rencana perundang-undangan sebagai pengganti yang lama, b. Rencana perundang-undangan mengenai hukum baru dalam halhai yang belum ada pengaturannya.

2. Letak Perundang-undangan Dalam Rangka Hukum Pada Umumnya

Hukum pada umumnya merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Letak perundang-undangan dalam rangka hukum pada umumnya dapat dilihat dari skema berikut:

35 Tidak Tertulis

Yurisprudensi Hukum adat

Hukum

Hukum islam Perundang-undangan Tertulis Perjanjian-perjanjian internasional

Hukum tidak tertulis dianggap sebagai aturan yang dipandang sebagai kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari - hari, selama tidak bertentangan dengan peraturan -peraturan yang berlaku. Sedangkan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim mengenai sesuatu hal yang tidak langsung didasarkan kepada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang kemudian diikuti atau dituruti oleh para hakim lainnya. Adapun hukum tertulis dipandang lebih lebih dapat memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) kepada masyarakat dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian jelaslah bahwa perundang-undangan sebagai salah satu bentuk hukum tertulis menjadi lebih penting, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

36 3. Landasan Perundang-undangan Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga laridasan perundang-udangan: a. Landasan filosofis Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila

rumusannya

atau

norma-normanya

mendapatkan

pembenaran (rechtvaardiging) yang dijcaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat xlibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Hal ini sesuai dengan eita-cita pandangan hidup, cita-cita kebenaran cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan bermasyarakat. b. Landasan sosioiogis Perundng-undangan dikatkan mempunyai landasan sosioiogis apabila ketentuan-ketentuannnya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat Hal ini penting agar perundangundangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. c. Landasan yuridis Landasan yuridis disebut juga landasan hukum atau dasar hukum, yaitu landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua macam :

37 1) Landasan yuridis yang beraspek formal, yaitu ketentuanketentuan hukum yang menlberi kewenangan kepada badan pembentuknya, dan 2) Landasan yuridis yang beraspek material, yaitu ketentuanketentuan hukum tentang.masalah atau persoalan apa yang hams diatur.2

4. Tata urutan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tata- urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) c. Peraturan Pemeriatah (PP) A Peraturan Presides (Perpres) e. Peraturan Daerah (Perda) Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini sekaligus menggantikan pengaturan hirarkis perundang-undangan yang ada di dalam TAP MPRNo. III / 2000.

2

Ibid, hal. 4

38 5. Proses Pembentukan Undang-Undang (Proses Perundangundangan) Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970, bahwa proses perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Masing-masing

Departemen

dan

Lembaga

Pemerintah

Non Departemen mempersiapkan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah sesuai bidang masingmasing, b. Menteri

atau

Kepala

Lembaga

pemerintah

Non

Departemen melaporkan kepada Presiden tentang pokok-pokok materi dan meminta persetujuan presiden. c. Apabila disetujui Presiden, Menteri atau Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen membentuk panitia. Dan apabila materinya menyangkut bidang Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen lain, maka dibentuk panitia antar Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. d. Hasil dari panitia tersebut diedarkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan dan pertimbangan serta ditujukan kepada Sekretaris Kabinet untuk persiapan rancangan. e. Untuk

mengolah

Departemen

atau

tanggapan Lembaga

dan

pertimbangan

Pemerintah

Non

tersebut,

Departemen

pemrakarsa mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan

39 Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. f. Hasil yang sudah memperoleh fcebulatan pendapat atas materi Rancangan undang-undang disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan mengenai pokok materi dari rancangan serta proses penggarapannya. Setelah Sekretaris kabinet berpendapat, bahwa Rancangan Undang-undang telah selesai disusun dan dianggap sudah baik, maka diajukan kepada DPR untuk mendapatkan Persetujuan dan kepada Presiden untuk ditauda tangani. Dan selanjutnya Menteri atau Sekretaris Negara mengundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.22

22

Ibid, hl. 41

40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERTUKARAN MATA UANG (KURS) MENURUT HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (HUKUM POSITIF)

1. Pengertian Pertukaran Mata Uang (Kurs) Nilai tukar antar mata uang adalah jumlah dari suatu mata uang yang diserahkan untuk mendapatkan mata uang yang lain atau perubahan nilai tukar/nilai kurs antar mata uang dapat berpengaruh besar terhadap penjualan, biaya, laba dan kesejahteraan. Maka Pertukaran mata uang adalah harga dari suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang negara lainnya, sebagai contoh: kalau satu pound Inggris harganya $ 1,40 maka dikatakan kurs tukar pound adalah $ 1,40.1

Kurs valuta asing dapat didefmisikan sebagai "nilai seunit mata uang (valuta) asing apabila ditukar dcngan mata uang dalam negeri (domestik), dengan demikian untuk menentukan nilai uang asing itu dalam suatu negara perlu ditentukan kurs atau nilai pertukarannya.2

1

Mourice D. Levi, Keuangan International, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm l Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 197. 2

41 Kurs mata uang asing dapat didefenisikan sebagai "jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.3 Pertukaran mata uang (Kurs) asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang dinegara lain lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksikan didalam negeri. "Perdagangan Internasional melibatkan penggunaan berbagai mata uang nasional yang berbeda dihubungkan oleh harga relatif yang biasa disebut kurs valuta asing (foreign exchange rate).''.4 "Adapun pengertian pertukaran mata uang (kurs) adalah harga dari suatu mata uang (currency) yang diekspresikan dalam ukuran beberapa mata uang yang lani5 Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain tentu didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar ini sebenarnya merupakan semacam harga didalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs.6

3

Makro Ekonomi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm.397. Samuelson, Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm.468. 5 Ekristhoper Pass, Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm.210. 6 Nopirin, EkonomiInternasional, Liberty, Yogyakarta, 3988, hlm.l. 4

42 "Kurs valuta asing adalah harga dari suatu mata uang dibanding mata uang negara lainnya.7 Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan kurs adalah nilai tukar mata uang asing dengan nilai mata uang domestik yang berbeda nilai tukar mata uang dan terdapat perbandingan nilai dari kedua mata uang tersebut. 2. Dasar Hukum Pertukaran Mata Uang (Kurs) Pertukaran mata uang (kurs) di Indonesia diantaranya berdasarkan pada : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, yaitu terdapat dalam Bab Pendahuluan : a. Perekonomian nasional yang bernafaskan kerakyatan, mandiri, andal dan mampu bersaing dalam

kancah

perekonomian

Internasional yang ditunjang dengan sistem devisa dan sistem nilai tukar yang dapat mendukung tercapainya stabilitas moneter.... b. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran dengan luar negeri; 7

Samuelson, Op Cit, hlm.428.

43 Sedangkan dalam Bab I memuat tentang Ketentuan Umum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (4) Sistem nilai tukar adalah sistim yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Adapun Bab III memuat tentang Sistem Nilai Tukar, terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Bank Indonesia mengajukan sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah. Penjelasannya: Penetapan nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Bank Indonesia mengkaji Sistem Nilai Tukar yang diajukan pada Pemerintah secara tepat dan hati-hati. Sistem Nilai Tukar tersebut antara lain berupa: a. Sistem nilai tukar tetap atau b. Sistem nilai tukar mengambang atau c. Sistem nilai tukar mengambang terkendali. Ayat (2) Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud ayat (1) Cukup jelas Ayat (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Penjelasannya: Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antar lain berupa: a) Devaluasi atau repaluasi rupiah terhadap mata uang asing

44 b) Penetapan nilai tukar harian serta penetapan lebar pita intervensi (intervention band) c) Arab apresiasi atau depresiasi rupiah d) Kegiatan intervensi Bank Indonesia.8

2. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999, tanggal 17 Mei 1999 Tentang Bank Indonesia, terdapat pada : Bab III tentang tujuan dan tugas Pasal 7 mengenai tujuan Bank Indonesia adalah dalam mencapai dan memeliharan kesetabilan nilai rupiah. Penjelasan: kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah : -

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain.

-

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

8

Ronald Siahaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, B. P. Ciptajaya, Jakarta, 1999, hlm 365-368.

45 -

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bab IV tentang tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pasal 12

mengenai

Bank

Indonesia

melaksanakan

kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem yang telah ditetapkan. Penjelasan; yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut antara lain berupa : a. Dalam sistem nilai tukar temp berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. b. Dalam sistem nilai tukar menggambarkan berupa intervensi pasar, c. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut diatas dimaksudkan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagai mana ditetapkan dalam Undang-undang. Bab V tentang Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran terdapat dalam Pasal 16 Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

46 Sedangkan dalam Pasal 17 Ayat (I) penyelenggaraan kegiatan kliring antara bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh bank indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Dan Pasal 18 Ayat (1) Bank Indonesia menyelenggaraklankan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.9 Tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undangundang. Ini penting karena kedudukan uang besar pengaruhnya terhadap masyarakat terutama sebagai alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar uantuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubungan dengan itu maka perlu macam dan rupa uang, sebagai alat pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing harga yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mesti tetap harganya, jangan sampai harganya naik-turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang baru ditetapkan oleh Undang-undang.

9

Ibid, hlm 317-324

47 3. Cara Pertukaran Mata Uang (Kurs) Selama hampir setengah abad sebelum perang dunia pertama 19141918, sistem keuangan internasional berjalan berdasarkan kaidah standar emas klasik. Kesuksesan sistem ini berasal dari suatu komitmen yang dapat di percaya dengan ditandai oleh jaminan tanpa syarat pengkonversian uang menjadi emas pada harga yang tetap (fixed price), dalam hal ini emas bertindak sebagai pedoman nominal serta komitmen yang dapat dipercaya untuk kestabilan nilai uang. Namun kepercayaan bahwa standar emas menghasilkan kebijakan pemerintah sedikit terkikis oleh perang dunia pertama, seperti biasanya dalam suasana perang pemerintah mengadakan pengendalian mata uang dan mengakhiri janji untuk mengkonversikan uang ke emas. Setelah perang dunia pertama berakhir pada tahun 1918, dari pada mata uang kembali ke standar emas, ini merupakan priode kurs fleksibel yang berakhir pada tahun 1926, dimana pada masa ini banyak negara mengalami hiperinflasi. Hiperinflasi merupakan suatu keadaan dimana tingkat inflasi sangat tinggi dan bergerak sangat cepat serta menggambarkan situasi dimana masyarakat mulai kehilangan kepercayaan akan nilai uang dan mengarah kepertukaran barang. Hiperinflasi adalah fenomena yang jarang terjadi tetapi apabila terjadi akan inengakibalkan pengaruh di bidang ekonomi sebagai contoh percetakan uang yang berlebihan

48 untuk membiayai pengeluaran pemerintah, menghilangnya barang dan jasa di pasaran bersamaan dengan permintaan yang sangat tinggi.10 Pada tahun 1926 standar emas kemudian diadopsi kembali dalam usaha mengendalikan inflasi dan membantu menyembuhkan sejumlah penyakit ekonomi lainnya. Selama standar emas tetap di pakai dan dipercayai namun banyak negara mulai mernanipulasi kurs untuk tujuan domestik mereka sendiri seperti, pemerintah Francis untuk menggairahkan perekonomiannya dan mata uang yang di nilai terlalu rendah maka mereka memutuskan untuk menerima emas saja dalam mengatasi masalah dengan pemerintah Inggris dan pertukaran poundsterling, dimana setelah kemampuan untuk menukar mata uang kedalam emas menjadi keunggulan utama standar emas. Sejak tidak ada kemungkinan dilakukannya devaluasi efektif dan timbulnya

gangguan

bcrat

pada

perdagangan

dunia

setelah

menghilangkan keuntungan perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi global menjadi terhambat karena nilai mata uang semua negara tidak dapat secara simultan diturunkan oleh meningkatnya harga emas. Tindakan yang melakukan devaluasi disebabkan oleh inflasi ini berlangsung sampai Juli 1944.11

10

Christhoper Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm.278-279. 11 Mouricc D. Levi, Op Cit, hlm. 207-209.

49 Dalam konferensi Bretton Woods, News Hampshire pada bulan Juli 1944, yakni dari Inggris diwakili oleh Lord John Maynard Keynes, dari Amerika Serikat oleh Harry Dexter White dan wakil 44 negara, memutuskan untuk bekerjasama dalam mencapai perdaniaian. Keputusan ini merupakan suatu kesaksian besar atas kebulatan tekad mereka dan kesepakatan yang dicapai dapat memenuhi kepentingan tiap negara, para wakil setuju untuk tidak melakukan pengukuran kedaulatan

ekonomi

menghasilkan

Bretton

bagi

barang

Woods

umum. bertujuan

perencanaan untuk

yang

mencegah

kekacaubalauan priode antar perang, sakit yang akan dicegah mencakup: 1. Kurs yang mengambang dituduh sebagai penyebab spekulasi yang tidak stabil 2. Standar tukar emas yang riskan untuk masalah penyesuaian, Likuiditas dan kepercayan, yang mendorong transisi deflasi internasional pada awal 1930-an 3. Usaha untuk devaluasi memiskinkan negara tetangga, halangan perdagangan, bilateralisme dan pengendalian kurs setelah 1933. Untuk mencegah penyakit ini, diusulkan sistim terambat sesuaian yang dibuat oleh Keynes, White, Nurkse dan lainnya. Sistem baru ini menggabungkan keunggulan dari standar emas kurs tetap, stabilitas kurs dan standar kurs fleksibef, independensi moneter dan fiskal.12 12

Ibid, hlm 211

50 Ternyata mata uang tidak lagi hanya sebagai alat pembayaran melainkan

sudah

menjadi

semacam

komoditi

yang

bisa

diperdagangkan. Perdagangan mata uang seperti ini sering disebut juga perdagangan valuta asing (valas) dimana mata uang negara maju terutama dollar AS menjadi patokan. Menempatkan dana untuk diinvsstasikan dalam valas pada dasarnya sama seperti investasi produk bank dalam satuan mata uang asing adanya perhitungan kurs jual dan kurs beli; keuntungan yang diharapkan adalah selisih antara kurs jual dengan kurs beli (capital gain) misalnya US $ 1 kita beli dengan harga Rp 8000,- lalu kemudian menjadi Rp 10.000,- dan kita tukarkan, ini berarti untuk tiap US $ 1, kita untung Rp 2000,keuntungan ini bisa terjadi pada waktu yang relatif singkat. Penurunan harga mata uang yang berlaku dipasar disebut depresiasi, kenaikan nilai mata uang disebut apresiasi. Apabila penurunan nilai mata uang tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan sengaja, dan diumumkan secara resmi, ini disebui dengan devaluasi, sedangkan kenaikannya disebut revaluasi. Di dunia ini selalu ada orang-orang yang kerjanya menarik keuntungan dari perbedaan kurs mata uang setiap negara mereka selalu mencari keuntungan ekonomi yang tidak stabil dan pertahanan moneter yang rapuh. Dalam berinvestasi valas sebenarnya lebih mudah karena lawan dagang dalam valas hanya satu pihak

51 (pemerintah sebuah negara atau para spekulan). Tak ada pemenntah yang ingin mata uangnnya turun, malah kalau bisa diharapkan naik sedangkan prinsif mendasar kalau ada yang naik pasti ada yang turun.13 "Economi Review dari Federal Reserve AS memperkenalkan hubungan antar tiga variabel ekonomi makro yaitu sistem kurs, kontrol devisa dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi sebab pemerintah suatu negara dapat mengontrol dua dari tiga variabel tersebut, tetapi tidak akan dapat mengontrol devisa dan menetapkan kurs.14 Hampir semua negara memiliki alat untuk mengawasi jual-beli mata uangnya, misalnya dengan menerapkan peraturan yar.g mengatur penjualan dan pembelian mata uang asing. Kebanyakan negara komunis, termasuk negara yang belum berkembang sedikit sekali memiliki valuta asing yang kuat. Negara-negara yang nilai mata uangnya belum kuat, perlu mengalokasikan dana untuk melakukan pengkajian mengenai sejauh mana generalisasi peraturan tukarmenukar mata uang suatu negara.

13

Ali Arifin, Membaca Saham, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm 43-45. Adi Warman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 35 14

52 Orang-orang yang akan inasuk kedalam suatu negara harus melaporkan jumlah uang maupun jenis uang yang dibawanya. Demikian pula dengan orang yang akan meninggalkan suatu negara, mereka juga harus melaporkan jumlah uang yang akan dibawa keluar, hal mi dimaksudkan; 1. Menghindari untuk membawa masuk mata uang nasional (domestik) negara yang dikunjungi serta membeli mata uang diluar negeri dengan yang lebih baik daripada dinegara itu. 2. Mendorong untuk membawa masuk uang yang memiliki nilai tukar yang kuat.15 Bank Sentral sebagai lender of last resort akan membantu likuiditas bank-bank yang kesulitan likuiditas atau banyak kesulitan solvabilitas. Akibatnya kebijakan bunga tinggi yang tadinya dimaksud untuk mengurangi

jumlah

uang

beredar

malah

berakhir

dengan

bertambahnya uang beredar. Bertambahnya jumlah rupiah yang beredar dengan jumlah barang yang tetap, jelas akan menimbulkan inflansi. Terlebih lagi bertambahnya jumlah rupiah yang beredar dengan jumlah dollar yang tetap, jelas akan melemahkan nilai tukar rupiah. Keadaan akan bertambah buruk bilajumlah barang dan dollar berkurang, misalnya akibat terhentinya produksi dan larinya simpanan dollar keluar negeri.

15

Ali Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas, Mizan Media Utama, Bandung, 2003, hlm.131-132.

53 Bila kita mendambakan ekonorm yang berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang ajek (steady growth), mengaitkan sektor moneter dengan sektor riil adalah mutlak, memang dalam perekonomian yang demikian tidak ada jaminan nilai rupiah akan menuat seketika. Namun satu hal yang pasti m'lai rupiah akan stabil.16 Berdasarkan perkembangan sistem moneter Internasional sejak berlakunya Bretton Woods System pada tahun 1947, perekonomian internasional yang berfungsi dengan baik mengharuskan adanya sistem kurs yang dapat berjalan dengan lancar. Sisiem kurs (nilai tukar) adalah aturan dan lembaga yang mengatur transaksi antar negara. Tiga sistem kurs yang terpenting dalam penetapan kurs valuta asing yaitu: Sistem kurs tetap atau setabil (fixed exchange rate system), sistem kurs mengambang atau beruba (floating, exchange rale system), sistem kurs terkait (pegged exchange rate system}.17 a. Sistem Kurs Tetap atau Setabil (fixed exchange rate system) Berdasarkan Article of Agreement yang ditanda tangani oleh 29 negara dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 1947 hingga 15 Agustus1971

(Dekrit

Nixon)telah

ditetapkan

suatu

sistem

moneter

internasional dengan ketentuan sebagai berikut, Sistem moneter internasional didasarkan kepada standar emas dengan pengertian 16 17

Adi Warman, Op Cit, hlm 18-19. All Yafie, Op Cit, hlm.135

54 bahwa setiap mata uang anggota IMF dikaitkan dengan konvertibel dengan emas atau Gold Exchange Standar. Dalam hal ini sebagai standar ditetapkan bahwa uang Dollar Amerika senilai $35 ekuivalen dengan satu ounce atau 28,3496 gram emas. Di saraping itu, dollar dijadikan sebagai "Numeraire" atau standar kesatuan hitung dimana mata uang negara anggota IMF dikaitkan dengan dollar Amerika, sehingga secara tidak langsung mata uang negara-negara anggota IMF dikaitkan dengan emas. Sistem nilai tukar ( Foreigen Exngchange Rate ) antara negara anggota IMF harus tetap atau stabil. Kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi aiau bervariasi antara Isampai 2,5% diatas atau dibawah kurs resmi.18 Sistem kurs tetap adalah sistem penentuan nilai mata uang asing dimana bank sentra/ mer.etapkan harga mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Dalam sistem ini transaksi mata uang akan rnenggunakan kurs yang ditetapkan oleh bank sentral (pemerintah). Dalam melakukan jual-beli mata uang asing lembaga-lembaga keuangan, terutama bank perdagangan, akan menggunakan kurs yang ditetap ini. Sebagai contoh bank sentral menetapkan kurs dollar US dengan rupiah: US

18

Ibid, hlm 136

55 $1,00 = Rp 10.000,- berdasarkan kurs ini, jual-beli dollar akan menggunakan kurs tersebut.

Sistem kurs tetap tidak dapat menjamin agar keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing dicapai pada kurs yang ditetapkan. Pada umumnya keseimbangan di pasar bebas dicapai pada kurs yang berbeda. Dengan demikian pada kurs yang ditetapkan biasanya permantaan dan penawaran tidak seimbang oleh karena itu kurs valuta asing yang ditetapkan nilainya oleh bank sentral, hanya akan stabil apabila bank sentral secara aktif menjalankan kegiatan jual-beli mata uang asing dipasaran.19 Salah satu sistem nilai tukar paling penting ialah standar emas dimana sistem ini tetap bertahan dalam bentuknya yang paling murni, pada sistem ini setiap negara menetapkan mata uangnya dalam satuan emas tertentu, kemudian membentuk nilai tukar secara tetap dengan negaranegara lainnya pada standar emas. Koin emas menjadi perantara pertukaran artinya berperan sebagai uang dimana perdagangfin luar negeri tidak ada bedanya dari perdagangan domistik yang segala sesuatu dapat dibayar dengan emas. Perbedaan hanya akan muncul jika masing-masing negara memilih satuan atau unit yang berlainan untuk koin mereka.

19

Sadono Sukirno, Op Cit hlm 198

56 Pada standar emas, mekanisme nilai tukar memang relatif sederhana. Masalah mulai muncul ketika pihak pemerintah terpaksa menerbitkan uang kertas yang dinyatakan sama nilainya dengan uang emas, mengingat uang emas tidak praktis dibawa-bawa apalagi dalam jumlah besar. Setiap saat, pemegang uang kertas boleh menukarkan dengan emas, sebaliknya setiap orang juga bebas menukarkan emasnya menjadi uang kertas sehingga kebakuan kurs.tetep terjaga. Kadang-kadang timbul pula sedikit selisih akibat lambat dan mahalnya ongkos pengangkutan emas. Selain itu, peleburan emas untuk menjadikan koin emas perlu juga biaya. Sebagai akibatnya, nilai tukar tersebut tidak benar-benar tetap, namun fluktuasinya hanya sedikit sekali.20 Ekonomi klasik mengandalkan gerakan emas untuk memperbaiki ketidak seimbangan. Pada proses ini, pergerakan emas akan mengubah uang beredar dan tingkat harga. Sebagai contoh defisit perdagangan akan mengakibatkan arus keluar (negeri) emas dan penurunan harga domestik yang akan meningkatkan ekspor, menahan impor bagi negara yang mengalami kehilangan emas, disamping mengurangi ekspor dan meningkatkan impor negara yang menerima emas.21 Pada dasarnya untuk menstabilkan kurs dapat timbul secara aktif yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs, sedangkan 20 21

Samuelson, Op Cit, hlm.453-454. Ibid, hlm 469

57 yang timbul secara pasif yaitu didalam suatu negara yang menggunakan standar emas. Adapun untuk menstabilkan kurs dengan cara apabila tendensi kurs valuta asing akan turun, maka pemerintah membeli mata uang asing dipasar. Dengan tambahnya permintaan dari pemerintah, maka tendensi kurs turun dapat dicegah, sebaliknya apabila tendensi kurs naik, maka pemerintah menjual mata uang asing dipasar, sehingga penawaran mata uang asing bertambah dan kenaikan kurs dapat dicegah.22 b. Sistem Kurs Mengambang atau Berubah (/haling Exchange Rate) Pada tanggal 18 Desember 1971 IMF berhasil melahirkan smithsonian agreement yang berisi tentang pengaturan kembali mata uang negaranegara industri, kenaikan harga emas dan menetapkan regime sementara untuk kurs tengah dengan margin yang lebih besar. Pada tanggal 19 Maret 1973, secara praktis mulai berlaku sistem kurs mengambang,

karena

negara-negara

anggota

Uni

Hropa

memberlakukan mata uang mereka dengan kurs mengambang terhadap US dollar. Sistem kurs mengambang ditetapkan berdasarkan mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas. Sistem mengambang ini terbagi dalam:

22

Nopirin, Ekonomi Internasional II, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.10-14.

58 1) Sistem kurs mengambang secara mumi yaitu penentuan kurs valas di bursa terjadi tanpa campur tangan pemerintah. 2) Sistem kurs mengambang terkendali yaitu penentuan kurs valas di bursa

terjadi

dengan

campur

tangan

pemerintah

yang

mempengaruhi permintaan dan penawaran valas melalui berbagai kebijakannya da bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Sistem ini banyak dianut oleh negara di dunia termasuk Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam level tertentu, dapat melakukan intervensi ke dalam pasar dengan menerapkan berbagai macam upaya kebijakan ekonomi moneternya. c. Sistem kurs terkait (Pegged Exchange Rate System-PERS) Pegged exchange rate system (PRES) adalah sistem nilai tukar yang ditetapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem ini diterapkan oleh beberapa negara Afrika yang mengkaitkan nilai tukar mata uangnya dengan uang Francis. Begitu juga dengan beberapa negara Eropa menggunakan sistem ini yang dikenal dengan European Monetary System (EMS). Kesulitan moneter terakhir ini dialami oleh negara-negara dikawasan asia terutama diasia tenggara, khususnya Indonesia sejak tahun 1997. Keadaan ini tampaknya merupakan suatu rangkaian dari kesulitan meneter yang dialami oleh beberapa negara anggota IMF sejak

59 dihapusnya sistem kurs tetap (Fixed exchange rate) atau yang dikenal sebagai "Krisis Moneter Internasional" pada tahun 1971.23 Adapun transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari transaksi Tunai (Spot), iransaksi Tunggak (Forward), Iransaksi Barter (Swap) sebagai berikut: 1) Transaksi Tunai (spol) Transaksi tunai (spot) adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta yang diperjual belikan lersebut umumnya dilaksanakan setelah dua had kerja berikutnya dari saat transaksi terjadi. Kesepakatan mengenai dua hari kerja timbul karena disebabkan oleh adanya perbedaan waktu diantara masin- masing bank yang mengadakan trasaksi tersebut, oleh karena itu agar masinmasing bank dapat menyelesaikan debet serta kredit didalam rekening mereka pada bank koresponden, umpamanya di New York dan Londen.

Adapun kurs spot sebagai kurs untuk transaksi segera, jumlah unit dari satu mata uang perunit mata uang lain, dimana keduanya dalam bentuk deposito bank. Deposito tersebut ditransfer dari rekening penjual ke rekening pembeli dengan intruksi untuk menukar mata uang dinyatakan dalam bentuk pesan elektronis/wesel bank yang dikeluarkan oleh bank. Kurs spot ditentukan oleh penawaran dan 23

Ali Yafie, Op Cit, hlm, 137-138.

60 permintaan mata uang yang dipertukarkan dalam pasar global valas antar bank yang sangat besar.

Dalam transaksi spot ada tiga cara penyerahan antara lain; a) Value today yaitu penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) dengan tanggal (hari) yang dilakukan transaksi. Penyerahan ini disebutjuga cash settlement. Misalnya transaksi dilakukan hari senin 1 Mei maka penyerahannya dilakukan pada hari tersebut. b) Value tomorrow yaitu penyerahan dilakukan hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement. Misalnya transaksi pada hari senin tanggal 1 Mei, maka penyerahannya hari selasa tanggal 2 Mei. c) Value spot yailu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Misalnya transaksi hari senin penyerahannya hari rabu.

Efesiensi pasar valuta astng spot dicerminkan oleh sangat kecilnya rentangan (spread) antara harga barang dan jasa. Besarnya rentangan tersebut dapat lebih kecil dari seper 10% nilai mata uang yang dipertukarkan dan kira-kira kurang dari seperti kali rentangan (spread) uang kertas bagi pelancong internasional. Efesiensi pasar valuta asing spot juga ditunjukkan oleh kecepatan kurs bereaksi terhadap informasi yang terus menerus. mengalir membombardir pasar.24

24

Maurice, Op Cit, hlm.33-34.

61 2) Transaksi tunggak (Forward) Yang dimaksud dengan transaksi tunggak adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang yang lainnya dengan penyerahan batas waktu (maturity date)-nya dilaksanakan pada suatu waktu tertentu yang akan datang.umumnya yang dimaksud akan datang itu adalah hari-hari kerja setelah hari penyerahan tunai. Jadi yang dimaksud dengan transaksi tunggak yaitu transaksi dengan hari penyerahan (value date) setelah hari pembayaran (spot date), baik satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, maupun lebih lama lagi. Dimana transaksi tunggak ini biasanya disebut transaksi berjangka, karena memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan akan tetapi pembayarannya beberapa dilakukan waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. misalnya jika seorang impor ingin menjamin pembayarannya dengan mata uang Yen Jepang tanpa adanya kenaikan nilai tukar maka dapat diatasi dengan transaksi forward control. Dengan demikian akan terhindar dari kenaikan kurs yang terus naik atau dapat di minimalkan tingkat kerugiannya.

Dengan perjanjian tunggak (forward contract) bisa dilakukan hedging atau pemagaran. Resiko terhadap fluktuasi dari tingkat pertukaran

62 (exchange

rates).

Umpamanya

seorang

importir

mempunyai

kewajiban unruk membayar 30 hari kemudian, misalnya dalam US Dollar. Untuk menjamin bahwa dia akan mendapat US Dollar 30 hari kemudian tanpa ada kenaikan exchange rate dia dapat mengatasinya dengan menutup forward contract pada saat ini dengan batas waktu yang disesuaikan dengan saat timbulnya kewajiban nanti. Walaupun nantinya ternyata tigkat pertukaran naik, ia terlepas dari resiko tersebut dan tetap akan membayar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.25

Adapun kurs forward yang disepakati saat ini untuk pertukaran mata uang pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang. Dalam negara Inggris, Kanada, Francis, Jerman, Jepang, dan Swiss disajikan kurs forward 30 hari, 90 hari dan 180 hari, Kurs forward tersedia juga bagi mata uang lain dan untuk masa jatuh tempo yang lain.26 3) Transaksi barter (swap)

Yang dimaksud transaksi barter ialah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya

25

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm.72. 26 Maurice, Op Cit, hlm.58

63 yang dilakukan secara bersamaan/simulat dengan batas waktu yang berbeda. Jika diperhatikan hakikat dari barter sebenamya adalah "tukar pakai sementara antara satu mata uang dengan mata uang lainnya". Dalam transaksi barter

jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama

dengan jumlah penjualannya. Karena itu transaksi barter tidak mengubah posisi pertukaran keuntungan.27 Adapun jenis-jenis kebijakan kurs dimana sekali waktu negara melepaskan kebijaksanaan yang mengikat kurs uang pada suatu tingkat yang tetap untuk jangka waktu yang sangat lama. Maka negara itu mempunyai tiga pilihan kebijaksanaan yang pokok yaitu; kurs uang yang diikat dapat disesuaikan, kurs bebas yang melayang tanpa campur tangan pemerintah, kurs yang melayang dengan campur tangan pemerintah. Setiap kebijaksanaan ini mungkin ditempuh dengan kebebasan berdagang dalam pasar valuta asing.28 "Adapun Dalam tujuan transaksi valuta asing ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan/badan maupun individu yaitu untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagarati resiko, kemudahan untuk berbelanja."29 27

Thomas Suyatno, Op Cit, hlm 73 Maurice, Op Cit, hlm.650 29 Kasmir, Op Cit, hlm 232 28

64 4. Tempat Pertukaran Mata Uang (Kurs)

Pasar valuta asing adalah pasar internasional dimana pembeli dan penjual mata uang bertemu. Dalam pasar mi para partisipan dikelompokkan sebagai pembnat pasar, pialang dan pelanggan. Secara fisik terpisah satu dengan yang lainnya, mereka berkomunikasi melalui telpon, telegram, dan jaringan komputer. Pembuat pasar yaitu bank komersial dan bank investasi yang saling memperdagangkan mata uang secara langsung dan melalui pialang valuta asing dalam satu atau lebih mata uang mereka mereka menyajikan harga beli dan harga jual atas permintaan. Para pialang mengatur perdagangan dengan mencatat pesanan terbatas dari para pembuat paras yaitu pesanan untuk membeli sejumlah mata uang asing pada harga tertentu dan berdasarkan pssanan yang diterima ia akan mengutip harga beli dan jual terbaik sesuai dengan permintaan. Partisipasi yang lain dalam pasar adalah pelanggan dari bank senteral yang akan menyelesaikan transaksi dalam perdagangan internasional dan bank senteral yang akan memasuki pasar untuk mengubah kurs atau menyelesaikan transaksi internasionalnya.30 Pasar valuta asing terdapat di setiap negara dan dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengaii sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara diseluruh dunia, maka 30

Maurice, Op Cit, hlm.37

65 transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Sedangkan di Indonesia Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valuta asing dimana bank-bank devisa dapat melakukan transaksi valuta asing dengan Bank Indonesia. Kurs ditentukan oleh Bank Indonesia setiap hari dan kurs selalu berubah-rubah. Transaksi valuta asing antar Bank Devisa dapat dilakukan dalam bursa bebas baik dalam negeri maupun internasional,31 Dijelaskan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar dimana mata uang (valuta) diperdagangkan. Valuta tersebut tidak harus selalu dalam-valuta yang sama. Biasanya valuta yang diperjual-belikan adalah valuta yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini berarti, pasar valuta' asing bukanlah merupakan pasar sebagaimana biasanya. Disini tidak tersedia pasar secara fisik sama sekali dimana para penjuai dengan para pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi sebagaimana halnya dengan pasar komodoti lainnya. Tetapi, pasar tersebut tercipta melalui jaringan telekomunikasi seperti telpon dan telex. Yang bisa ataupun yang laku diperdagangkan dalam pasar valuta asing internasional hanyalah mata uang yang sudah convertible currencies, artinya bisa dipertukarkan dengan mata uang lain. Adapun mata uang yang dapat dipertukarkan antara lain: US.S (Dollar AS), A.$ (Dollar Australia), IIK.S (Dollar I long Kong), Sin.$ (Dollar Singapura), Can.S (Dollar Canada), Mal.S (Dollar Malaysia), Y (Yen Jepang), EL 31

Kasmir, Op Cit, hlm 229

66 (Poudsterling, Inggris), DM (Deutsche Mark, Jennan), Sw. Fr (Franc, Swiss), F. Fr (Franc, Francis), NF (Guilder, Belanda) sedangkan Rupiah Indonesia belum dianggap convertible.32 B. PERTUKARAN MATA UANG (SHARF) MENURUT HUKUM ISLAM 1. Pengertian Pertukaran Mata Uang (Sharf)

Menurut bahasa atau secara etimologi sharf berasal dari kata atau

itu menukarkan atau dalam pengertian lain

yaitu pelaku tukar menukar

jamaknya

yang

berarti tukang tukar uang1

Sedangkan menurut istilah antara lain yaitu:

"Sharf yaitu transaksi jual-beli yang obyeknya berasal dari jenis yang sama"

32

Thomas Suyatno, Of. Cit. hlm 70-71 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm.216. 1

67 Sharf adalah penambahan, penukaran, transaksi jual-beli di mana transaksi ini menyangkut masalah jual-beli mata uang (valuta asing) baik itu mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis2 Ulama fiqih yang mendefinisikan sharf dengan memperjual-belikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis misalnya menurut Syauqi Ismail Syahathah yaitu dengan contoh "satu Dinar bernilai 4,51 gram emas".3 As-Sharf adalah jual-beli dimana kedua barang (barang yang dibeli dengan alat membeli) satu jenis".4 Atau Sharf adalah menjual mata uang (emas dan perak) dengan mata uang, maka menjual emas dengan emas dan perak dengan perak tidak boleh terkecuali sejenis dan kontan (tunai).5 Transaksi sharf pertukaran antara dua mata uang yang berbeda dapat difenisikan sebagai prinsip jual-beli suatu valuta dengan valuta lain yang berbeda. Dalam transaksf sharf, penyerahan pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dan tidak dapat dilakulcan secara tangguh. Terkait dengan ini maka transaksi forward/ tidak dapat dibenarkan.6

2

Abdul Axis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ikhtiyar Bam Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm 1610 3 Ibid 4 M Rawwas Qail'ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab r,a, Rajawali, Jakarta, 1999, hlm 49. 5 Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 363. 6 Sunarto Zuikifli, Perbankan Syari 'ah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hlm 45.

68 "Sharf yaitu kegiatan jual-beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. jika yang diperjual-belikan dalam mala uang yang sama maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga harus dilakukan diwaktu yang sama,7

Jadi penjelasan diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan sharf adalah transaksi jual-beli suatu mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis serta dilakukan secara tunai dan penyerahannya tidak dapat di tangguhkan.

2. Dasar Hukum Pertukaran Mata Uang (Sharf)

Ulama fiqh menyatakan bahwa dasar diperbolehkannya jual-beli mata uang terbagi menjadi dua macam yaitu: 1. Mika kedua barang sama atau setara, sejenis maka haramlah bertafadhul (yang satu lebih banyak dari yang lain) dan haram pembayaranya ditunda, artinya kedua barang tersebut harus sama jumlahnya dan harus dibayarkan secara langsung tunai di tempatnya"8. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa jual-beli mata uang terjadi secara timai selama kedua pihak belum berpisah, sebaliknya pendapat fuqaha' jika terjadi

7

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Rajawali Press. Jakarta, 2004, hlm.43 8 Ibid, hlm 49

69 penerimaan uang terlambat dari akad dalam majlis, maka jual-beli mata uang tersebut hukumnya batal.9

Dasar hukumnya sabda Rasulullah saw yang hadistnya dari Abu Sa'id al Khudri

Artinya: Hadist Dan" Abduilah Ibn Yusuf dikabarkan dari malik dari Naftin dari Abu Sa'id al Khudri ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian menjuai emas dengan emas, kecuali bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan sahih satu diantaranya. Jangan kalian menjual perak dengan perak, kecuali bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu diantaranya. Janganlah kalian menjual yang tidak ada dengan yang ada dilokasi transaksi.(H.R. Bukhari)10

9

Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, (Terjemahan Abdurrahman), Jilid III, Assy-Syifa Semarang, 1990, hlm 149 10 Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Fikr, Libanon, Jilid II, 1973, hlm.39.

70 Kemudian hadist dari Ubadah Ibn Shamit yang menjelaskan :

Artinya: bersumber dari Ubadah Ibn Shamit, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jefai, kurma dengan kurma, garam dengan garam dalam jumlah yang sama. Dan serah terimakan seketika. Apabila berbeda jenisnya, ; juallah menurut sekehendakmu asalkan tunai dan langsung diserahterimakan." (H.R. Muslim).11 Abdurrahman bin Auf atau Zubair berkata kepada Umar r.a. "Kami mempunyai perak yang jelek dan kami telah membeli barang bagus dengan perak yang jelek itu" maka Umar r.a berkata "Jangan kalian lakukan hal itu !". Jika salah satu barang yang dilapisi pErhiasan, maka tidak boleh meminta ganti harga barang yang melapisi tersebut, karena kedua barang harus ada kesamaan.12

11

Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajaj AI-Khusairi, Shahih Muslim, Maktabah Dahlan, Al-Indunisi, Jilid III, hlm 104. 12 M. Rawas Qail’ahji, Loc Cit

71 Dari dalil-dalil diatas menekankan bahwa pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kwalitas dan kwantitasnya sama serta dilakukan dengan tunai. Adapun pertukaran mata uang secara tunai dalam hal ini obyek yang dipertukarkan atau di perjual-belikan ada ditempat transaksi jual-beli.13 2. Jika barang tersebut berlainan tapi masih dalam satu jenis, maksudnya masih berupa barang yang biasa untuk jual-beli. Seperti yang berupa perak dan emas dan haram juga melakukan tafadhul (yang satu lebih banyak dari yang lain) dan juga haram menunda pembayaran (harus dibayar langsung).

Ada beberapa hal yang tidak mungkin yang disembunyikan dari seseorang yaitu menjual emas dengan perak dengan pembayaran yang ditunda, dan menjual buah kurma yang belum matang dan hendaknya diserahkan secara langsung. Umar r.a berkata "bila diantara kalian menjual barang dengan jenis yang sama, maka jangan kamu meninggalkan kecuali kamu telah mengambil uangnya. Kalau dia minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, maka jangan kamu izinkan, karena saya takut kalian berjual beli dengan riba.

13

Abdul Azis Dahlan, Loc Cit

72 Malik Ibn Auz Ibn Hadatsan berkata :

Artinya: Bersumber dari Malik Ibn Auz Ibn Hadatsan, ia berkata "aku datang" dan berkata "Siapa yang mau rnenukarkan dirham ?" maka Thalhah Ibn Ubaidilah (waktu itu di samping Umar Ibn Khatab ra), berkata "tunjukkan emasmu kemudian berikan kepadaku. '' Nanti, apabila pelayanku datang, kuberikan perakmu. Maka Umar Ibn Khatab berkata: "Demi Allah, jangan ! kamu berikan peraknya sekarang atau kamu kembalikan emasnya, Rasulullah SAW telah bersabda : "Perak ditukar dengan emas itu riba kecuali diserahterimakan seketika, gandum ditukar dengan gandum itu riba kecuali diserahterimakan seketika, kurma ditukar dengan kurma itu riba kecuali diserahterimakan seketika." (H.R. Muslim).14

14

K.H. Adib Bisri Mustafa, Op Cit, hlm 02

73 Dari Abi Bakrah r.a bahwa nabi saw:

Artinya: Bersumber dari Abdurrahman Ibn Abu Bakrah dari ayahflya, ia berkata "Rasulullah SAW melarang penukaran perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama banyaknya. Beliau menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas sekehendak kami, membeli emas (dibayar) dengan perak sekehendak kami." Seorang lelaki bertanya kepadanya:"Lanesung diserahterimakan ?" Abu Bakrah:"Demikian yang ku dengar." (H.R. Muslim)15

Jadi

berdasarkan

dalil-dalil

diatas

mengenai

transaksi

pertukaran mata uang (sharf) menurut syariat Islam apabila jenisnya sama maka berat atau jumlahnya harus sama, sedangkan bila berbeda jenisnya boleh dilakukan sekehendakmu. Semua dilakukan secara tunai dan barangnya ada dilokasi serta penyerahannya dilakukan pada saat itujuga.

15

Ibid, hlm 108-109

74 3. Syarat Pertukaran Mata Uang (Sharf)

Menurut ulama fiqh persyaratan yang harus dipenuhi dalan transaksi sharf sebagai berikut: 1. Nilai tukar uang diperjual-belikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya berpisah. Penguasaan itu bisa berbentuk penguasan secara material dan hukum. Penguasaan secara material misalnya pembeli langsung menerima dolar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima rupiah, adapun penguasaan secara hukum misalnya pembayaran secara cek. Menurut ulama fiqih syarat ini digunakan untuk menghindari terjadinya riba nasi 'ah apabila keduanya belum menguasai mata uang yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut batal. 2. Apabila mata uang yang dipertukarkan/ diperjualbelikan sama jenisnya, maka harus dalam kwalitas dan kwantitas yang sama sekalipun modejnya berbeda. Menjual emas dengan emas secara sukatan, demikian juga menjual perak dengan pcrak secara sukatan dibolehkan walaupun berlainan bilangan karena seimbang timbangannya dan asal saja kedua jenis emas tersebut serupa.16 3. Tidak berlaku dalam akad sharf hak khiar yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan pertukaran atau membatalkan ketika transaksi berlangsung. Maksudnya untuk menghindari riba 16

Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op Cit, hlm.363

75 karena hak khiar membuat hukum akad jual-beli belum tuntas sebab salah satu syarat sharf tunai. 4. Tidak terdapat tenggang waktu dalam akad, karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah. Oleh sebab itu, apabila salah . satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak syah karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad sharf.17

Sedangkan dalam jual-beli ini terdapat dua syarat khusus yaitu tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tiadanya berlebihan yang berarti harus seimbang. Karena itu dalam transaksi sharf terbagi atas beberapa bagian yaitu tentang perbedaan antara penundaan dan yang bukan penundaan, tentang perbedaan antara yang seimbang dan yang tidak seimbang, tentang hal-hal yang terjadi dan diperselisikan dari jual-beli yakni apakah merupakan jalan perantara dimana adanya penundaan dan penambahan, tentang dri khas jual-beli yakni tiadanya penundaan atau penambahan serta keduanya harus bersamaan.18

Lembaga pengkajian fiqh Islam pada seminar keenam di Jeddah 1410H-1990 Malaysia. Telah mendiskusikan persoalan serah terima langsung dengan berbagai bentuk aplikasi modernnya. Setelah meneliti berbagai pembahasan yang didapatkan oleh lembaga secara 17 18

Abdul Azis Dahlan, Op Cit, hlm. 1611. Ibnu Rusdy, Op Cit hlm 143.

76 khusus mengenai subjek tersebut, yakni tentang serah terima langsung bcniuk dun aplikasi yang barn scrta hukum-hukumnya, lalu mcndengarkan diskusi seputar tersebut, lembaga memutuskan: pertama serah terima harta bisa terjadi secara konkrit yakni ketika diserahterimakan dengan pemindahan dari tangan kctangan atau dengan lakaran dan timbangan bila berupa makanan, atau dengan mengangkut alau memindahkannya ke orang yang akan menerimanya, juga

bisa

direalisasikan

secara

hukum

dengan

memberikan

kesempatan dan kemungkinan pihak penerima untuk menggunakan harta tersebut, meskipun tidak ada pemegang harta secara konkrit. Serah terima barang itu bisa bermacam-macam aplikasinya, tergantung dengan situasi dan kondisi dan tergantung dengan kebiasaan yang menganggap satu cara sebagai serah terima secara langsung. Kedua diantara bentuk aplikasi serah terima secara hukum yang dibenarkan menurut syariat dan kebiasan misalnya : a. Transfer yang dilakukan pihak bank terhadap sejumlah uangkedalam rekening nasabah dalam kondisi berikut : -

Secara langsung memasukkan kedalam rekening nasabah atau melalui wesel bank.

-

Kalau pihak nasabah melakukan perjanjian penukaran langsung antara dirinya dengan pihak bank dalam konteks membeli mata uang dengan mata uang untuk dimasukkan kedalam rekening nasabah.

77 -

Kalau pihak bank dengan perintah nasabah memangkas uang dari rekening nasabah untuk dikirimkan pada rekening orang lain dengan mata uang lain pula natnun dalam bank yang sama, demi kepentingan nasabah atau kepentingan pihak lain yang bersangkutan.

-

Maka hendaknya

pihak

bank rnemperhatikan kaidah-

kaidah perjanjian penukaran uang menurut syariat Islam.

b. Menyerahkan cek bila cek itu siap untuk dicairkan dengan mata uang yang tertulis ketika dibutuhkan dan dipesan kepada pihak bank.19

Bank biasanya melakukan transaksi.jual-beli valuta asing sebagai cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan para nasabah dan untuk memperoleh keuntungan dari praktek ini. Oleh karena itu nilai beli mereka selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai jual. Perdagangan sharf dilakukan dalam dua kondisi: 1) Penjualan mata uang yang sejenis, seperti penjualan rupiah dengan rupiah kondisi ini mempersyaratkan atas tiga hal yaitu kesamaan nilai dua mata uang, barang tersebut ada dan diserahterimakan dalarn satu transaksi. 2) Jual beli sharf yang tidak sejenis (valas) seperti penjualan dollar Amerika dengan mata uang lainnya. dalam hal ini disyaratkan dua 19

Abdullah al Mushlili, Of Cit hlm. 448-450

78 hal yaitu barang tersebut ada dan diserahterimahkan dalam satu transaksi.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa dua jenis jual-beli itu mempersyaratkan adanya barang, jual-beli yang ditunda tentunya akan menghilangkan kondisi ini dan itu menyebabkan transaksi tidak syah mengingat didalamnya berlaku riba nasi'ah. Jual-beli mata uang secara tidak kontan adalah tidak syah, jika tetap dilakukan maka terkatagorikan riba.20

Para ulama telah sepakat bahwa menjual emas dengan emas, perak dengan perak tidak boleh, kecuali jika juai-beli itu dengan seimbang dan tunai. Bahwa emas atau perak yang sudah dicetak atau yang sudah menjadi perhiasan semuanya itu sama-sama dilarang menjuainya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan, karena pada zaman Muawiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasan.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa ahli fiqh mengatakan bahwa ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad sharf secara tunai yaitu Pertama ibra (pengguguran hak) 20

Abdullah Abdul Husain at-Tariq, Ekonomi Islam Prinsip Dasar Tujuan, Magistra insania Press, Yogyakarta, 2004,. hlm 270.

79 dan hibah. Apabila seseorang jnenjual dolar dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima dolarnya dan penjual menyatakan ibra atau menghibahkan haqnya (rupiah dari pembeli) maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu (1) apabila pembeli menerima ibra atau hibah tersebut maka gugurlah kewajiban pembeli untuk menyerahkan rupiah sebagai alat untuk membeli dolar tersebut dan akad sharf pun menjadi batal karena salah satu objek sharf tidak bisa dikuasai sehingga syarat akad sharf tidak terpenuhi. (2) apabila pembeli tidak mau menerima ibra atau hibah tersebut maka tidak sah, sedangkan hukum sharf-nya tetap berlaku artinya pihak pembeli wajib menyerahkan rupiah untuk membayar dolar yang dibeiinya. Namun bila penjual enggan untuk menerima haknya (ibra dan hibah) maka ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ia harus dipaksa menerimanya.

Kedua apabila salah satu pihak memberikan salah satu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf dalam hal ini menurut ulama fiqh tidak boleh karena mengandung unsur riba. Pendapat Imam Maliki bahwa perbuatan itu tidak boleh, kecuati jika salah satunya lebih banyak dan yang lainnya mengikuti ukuran banyaknya, baik jual-beli mata uang itu dalam satu dinar dan beberapa dinar. Pendapat ini dinilai lebih baik, karena pada perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa mendatangkan riba atau kesamaran. Hukum ini disepakati oleh segala mujtahidm dengan dasar yang diriwayatkan dari Ibnu Abas dan ulama Mekkah bahwa mereka membolehkan

80 penjualan tersebut dengan berlebih kurang, asal saja kontan bukan langguhan. Dan diperkuai dengan hadis yang Ibnu Abbas terima dari Usama Ibn zaid yaitu "tak ada riba melainkan pada yang ditangguhkan"21

Ketiga apabila terjadi pengalihan hutang pada orang lain misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima dan menguasai objek sharf secara langsung dimajelis akad maka menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek sharf tersebut memenuhi syarat secara sempurna. Demikian pula hukumnya apabila menerima dan menguasai objek sharf menjadi hak salah salu pihak dilakukan melalui seorang kafil (penanggung jawab hutang). Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan perbuatan itu, tetapi Ibnu 'I-Qasim rnemakruhkannya dari kedua belah pihak, dan ia menganggap ringan apabila hal itu hanya dari satu pihak yakni apabila hanya salah satunya saja yang menjadi pihak peminta hutang. Imam Malik berpendapat bahwa perbuatan demikian dibolehkan manakala kedua piutang itu sama-sama sudah tiba masanya. Karena tibanya masa kedua tagihan tersebut sama seperti antara barang tunai dengan barang tunai (ada). hanya saja, menyaratkan telah tibanya

21

Abdul Azis Dahlan, Op Ot, hlm. 1611.

81 masa kedua tagihan tersebut secara bersama-sama, supaya tidak termasuk dalam kategori menjual hutang dengan hutang. Imam Abu Hanifah juga membolehkan perbuatan itu, baik piutang itu sudah tiba masanya atau belum. Sedang Imam Syafi'i dan al-Laits berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh, baik piutang itu sudah tiba masanya atau beium. Fuqaha yang melarang beralasan bahwa jual-beli adalah antara barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada. Jika jual-beli antara barang yang tidak ada dengan barang tunai tidak boleh, maka terlefaih lagi antara barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada.22

Keempat terjadi saling pengguguran hak atau hutang misalnya seseorang menjual uang US$ 100 kepada pembeli dengan harga Rp 220.000,00. Tetapi penjual tidak mcncrima uang sobesar Rp 220.000,00 tersebut karena ia beruntung kepada pembeli sejumlah ilu. Dalam kasus seperti ini, apabila keberadaan hutang penjual itu terjadi sebelum akad sharf, maka menurut jumhur ulama, hukumnya boleh bila disetujui oleh kedua belah pihak.23

Tukar menukar uang yang dalam kepemilikan diperbolehkan, menurut pendapat para ulama yang ada, berdasarkan hadist Ibnu Umar:

22 23

Ibid, hlm 153 Abdul Azis Dahlan, Op Cit. hlm 1612

82

Artinya: Dari Ibnu Umar, dia berkata "Aku pernah menjual unta di Naqie. Aku menjualnya dengan dinar namun yang ku ambil sementara adalah dirham. Menjualnya dengan dirham namun yang kuambil sementara adalah dinar. Perbuatan ku itu merijadikan hatiku tidak nyaman. Ketika itu Rasulullah berada di rumah Hafsah, Lalu akutanyakan pada Rasulullah "Aku pernah menjual unta di Naqie. Aku menjualnya dengan dinar namun yang ku ambil sementara adalah dirham. Menjualnya dengan dirham namun yang kuambil sementara adalah dinar. Perbuatan ku itu menjadikan hatiku tidak nyaman'". Beliau menjawab, Boleh-boleh saja engkau membelinya dengan harta unta itu pada hari tersebut selama kalian tidak berpisah sementara kalian masih memiliki tangungan (H.R. Abu Dawud)24

24

Imam Hafidz Musnif Mutaqin, Sunan Abu Daud, (terjemah Muhammad Muhyidin Abdul Hamid) Maktabah Dahlan, Indonesia, tt, hlm 250

83 Ini adalah kasus tukar menukar uang yang dalam kepemilikan (meski tidak ada dilokasi) tidak ada serah terima secara langsung dalam arti menempakkan

kedua

jenis

uang

tersebut

dan

langsung

diserahterimakan pada pihak lain. Namun menutupi hak yang masih dalam kepemilikan itu dengan nilai yang sama pada hari itu juga.

Hadist ini tidaklah bertentangan dengan hadist: dari Abdullah Ibn Yusuf dari Abu Sa'id Khudri ra: 25

Bersumber dari Abu Sa'id Khudn ra ..Dan janganlah kalian menjual yang tidak ada (dilokasi transaksi) dengan yang ada. Karena hadis yang terakhir ini masih bersifat global sementara hadist Ibnu Umar itu justru menafsirkan hadist ini, sehingga artinya, "Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan yang tidak ada dan tidak dalam kepemilikan dengan yang ada dan dalam kepemilikan."

Ibnu Abdil Bar menyatakan, "kedua hadist ini tidaklah bertentangan menurut sebagian ahli fiqih, karena masin-masing dari kedua hadist 25

Cit

Imam Abu Adbillah Muhammad Ibn Simail Ibn Ibrahim Ibn Bukhari, Loc

84 tersebut dapat digunakan. Hadist Ibnu Umar menafsirkan hadist Abu Said aMChudri yang masih bersifat global, sehingga artinya sebagai berikut "dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dan tidak dalam kepemilikan dengan yang ada dan dalam kepemilikan," Bila ditafsirkan demikian, kedua hadist tersebut sama sekali tidak bertentangan.

Syarat sahnya peitukaran uang berada dalam kepemilikan adalah sebagaimana

yang

disebutkan

dalam

hadits

"Tidak

disertai

keuntungan, bila dengan harga pada hari transaksi", hendaknya tukarmenukar itu secara total terhadap seluruh uang dalam kepemilikan yang harus ditukar, untuk mencegah terjadinya riba "Selama kalian tidak berpisah sementara kalian masih memiliki tangungan"26

Tukar menukar uang masa mendatang dengan standarisasi harga, yakni dengan kesepakatan membeli mata uang asing di masa mendatang dengan menetapkan harga dan waktu serah terimanya terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh bagaimana transaksi dimasa mendatang (futures} tanpa melanggar kaidah Islam. A dan B membuai kontrak pada 1 Juni. A akan menjual dollar US $ 1 Juta dengan Kurs Rp 8.500,- per US $ pada bulan Desember tanpa memperdulikan berapa harga dolar saat itu. fCasus diatas sapat ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sebagai spekulasi, karena mengandung unsur 26

Abdullah al MushJih, Op Citf, hlm.451.

85 ketidakpastian, dan atau bersifat non exist sebagai bentuk perjudian (ghahar) hal ini ditambah lagi dengan penjualan terjadinya transfer keperniiikan da/am transaksi yang seringkali tidak dipenuhi dalam kontrak dimasa depan (future) dianggap haram. SedangKan sisi yang lain memandangnya sebagai hedging (melindungi dari gejolak kurs).27

Sistem kerja tersebut termasuk bentuk janji untuk penukaran, karena merupakan kesepakatan pembeh' dimasa tertentu kemudian hari dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara janji itu tidak mengandung serah terima langsung dari satu pihak kepada pihak lair. Namun yang ada hanya kesepakatan untuk melakukan tukar menukar dimasa mendatang dimana serah terima baru akan dilakukan pada waktu yang ditcntukan nanti. Para ulama berbcda pendapat tentang janji tukar menukar uang ini. Dari kalangan Malikiyah melarangnya

karena

ketidakikutsertaan

obyek

transaksi

yang

merupakan syarat syahnya penukaran uang. Namun kalangan Syafei'yah dan Zhahin'yah justru mereka membolehkan karena tidak ada larangan terhadap hal itu.

Ulama kontemporer menolak transaksi dimasa mendatang (future) karena jual-beli mata uang yang berbeda yang dapat dilakukan secara tunai, sedangkan Juiure tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual-

27

Warkum Sumitro, Op Cit, hlm.214.

86 beli, tetapi termasuk katagori janji untuk melakukan transaksi jualbeli.28

Sebab keikutsertaan obyek transaksi adalah syarat dalam tukar menukar mata uang, sementara janji bukanlah tukar menukar, namun hanya

kesepakatan untuk

melakukan tukar

menukar

dimasa

mendatang. Barangkali pendapat yang membolehkan itu lebih mendekati teori kebenaran dan baik untuk kemasyalahatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.29

4. Cara Pertukaran Mata Uang (sharf)

Sejak zaman Rasulullah sampai khulafaur rasyidin dalam ekonomi Islam devisa digunakan sebagai alat pembayaran resmi. Dinar dan dirham dari Romawi dan Persia tidak mengalami hambatan apapun untuk keluar masuk sistem devisa diterapkan, tetapi inflasi terkontrol dan sharf dinar tetap 10 dirham. Pada zaman Umayah dan Abasiyah, sharf berubah tetapi perubahannya ditentukan oleh kekuatan pasar. Keadaan ini dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang yang sama nominalnya, tetapi lebih rendah kandungan emasnya, akan mendorong keluar dan menggantikan emasnya lebih tinggi. Uang yang kandungan emasnya lebih tinggi akan dilebur dan dijual untuk mendapatkan uang 28 29

Ibid, hlm 215 Ibid, hlm 452

87 yang kandungan emasnya lebih rendah namun nilai nominalnya sama. Teori Ibnu Taimiyah ini beberapa ratus tahun kemudian diterjemahkan dan diberi nama sebagai Gresham Law.30

Termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam didalam semua aspek ekonomi Islam adalah sikap adil. Dan Islam- telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu Islam melarang jual-beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang di transaksikan, karena mengandung unsur yang tidak kejelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Begitu pula Islam melarang setiap

hubungan dagang yang mengandung

unsur penipuan. Selama unsur tersebut tidak banyak dan tidak disengaja, maka dapat dimaklumi.31

Masalah lukar menukar uang tennasuk persoalan rumit yang tnembutuhkan penjelasan, apalagi dalam ruang lingkup kecanggihan sistem kerja perekonomian modern sekarang ini. Karena uang termasuk salah satu komoditi riba fadhal, scmontara kajian fiqh telah sampai pada kcsimpulan bahwa semuajenis mata uang disetiap negara 30

'Adi Warman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm.35 31 Yusuf Qardawi, Peran Nilai clan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Press, Jakarta, 2001, hlm 308.

88 adalah jenis mata uang tersendiri, maka kaidah-kaidah yang membawahi pertukaran mata uang (sharf) tersebut yang satu dengan yang lain.32

Ide riba benar-benar kuat dalam konsep bunga bank modern, rata-rata bunga bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ekonomi modem adalah nilai mata uang. Nilai mata uang dapat dipinjam dan ditentukan seperti layaknya nilai harga lain dengan cara melakukan interaksi kekuatan persediaan dan tuntutan kebutuhan. Pusat pertukaran mata uang didirikan oieh saudagar-saudagar Islam diberbagai kawasan Islam. Kerajaan Islam memberlakukan dan mewariskan sistem tersebut menjadi sistem perbankan yang mapan. Tetapi mereka tidak pernah melakukan riba sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank modern. Dalam pada itu, bank-bank modern tidak dapat bekerja tanpa riba (bunga).

Di negara Islam dan di mana masyarakat Islam berada, iuereka dengan mudah dapat menghindari riba dengan cara membangun bank-bank Islam.semacam itu. Kita bcrsyukur kcpada Allah bahwa bank-bank Islam telah banyak berdiri akhir-akhir ini dari bcberapa laporan menunjukkan bank ini sukses. Upaya membangun bank Islam di Mekkah sebagai pusai dunia Islam telah menampakkan harapan bagi 32

hlm.446.

Abdullah al Mushlih, F'iqih Kkonomi Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004,

89 masyarakat Islam untuk dilaksanakannya orde ekonomi yang berdasarkan ajaran Illahi yang sedikit banyak iclah dilupakan karena kelesuan masyarakat Islam sendiri. Bank Islam dapat berfungsi sebagai bank sentral bagi masyarakat Islam sedunia yang bebas bunga akan memberi jalan keluar bagi arus transaksi keuangan33

Ada beberapa petunjuk tentang aturan dan sentralisasi ekonomi dunia yang akan dfbcrlakukan lewal bank Islam dianlaranya lentang pertukaran mala uang asing yaitu: Mata uang dunia Islam der.gan segera dapat ditentukan dan dapat diberikan dengan nama dinar dan niiainya disesuaikan dengan 15 US$, mata uang asing meningkat secara bertahap bersamaan dengan indeks rata-rata inflasi dan dalam seleksi jumlah bagi technical essentials, Semua negara Islam yang ekonominya tergantung pada ckspor sumber daya alam harus membangun harga standar ekspor dengan dinar, Lembaga-Icmbaga ahli lain harus dibangun untuk mempersiapkan daftar harga intemasional dan essentials tecknikal dinar dalam masyarakat Islam.

Orde ekonomi yang berdasarkan sistem moneter Islam dan prinsipprinsip bank Islam akan menyediakan cadangan minyak dan sumber daya alam lain dari negara Islam sebagai cadangan moneter, membuat dinar Islam sebagai standar nilai uang yang uang tetap di seluruh 33

Rahman I Doi, Penjelasan Lengka Hukum-Hukum Allah (Syariah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 508-512

90 dunia, membebaskan dunia Islam dari ketergantungan kepada mala uang asing karena akan menilai komoditi dengan dinar Islam serta menjembati antara sistem perdagangan barter dunia komunis dan sistem pertukaran yang tidak seimbang dunia kapitalis34

Jika pertukaran sesuai dalam jenis dan illat, maka diharamkan tafadhul (melebihkan)

dan

diharamkan

pula

menasi'ahkan

(menunda

pembayaran). Adapun jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli syah hukumnya: persamaan dalam kwantitas tanpa memperhatikan baik dan jeleknya, dan tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin. Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam illat, tafadhul dihalalkan dan nasi 'ah diharamkan. Apabila emas di beli dengan perak dalam keadaan ini disyaratkan harus menyegerakan, tidak disyafatkan sama seimbang dalam kwantitas tetapi dibolehkan tafadhul.35

5. Tempat Pertukaran Mata Uang (Sharf)

Tentang pasar modal syari'ah merupakan salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ir.vestasi. Dimana pasar rnodai sama seperti pasar 34 35

Ibid, hlm 512-514 Syayid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, Al-Ma'arif, Bandung, 1993, hlm. 123-125.

91 pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adaiah hak pcmilikan pcrusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Pcngertian pasar modal berdasarkan

Keputusan

Presiden

No.

52

tahun

1976

yang

menyebutkan bahwa pasar modal adaiah bursa efek seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1952 yaitu bursa adalah gedung alau ruang yang ditctapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek.36 Dengan semakiu berkembangnya kebutuhan bisnis sesuai syari'ah tidafc menutup kemungkinan lahiinya pasar modal syari'ah di Indonesia, saat ini prinsip-prinsip syari'ah di pasar modal telah disusun oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) agar umat Islam tidak mcrasa ragu dalam mclakukan invcstasi di pasar modal. Hampir semua negara muslim telah memiliki pasar modal sendiri berdasarkan syari'ah, bahkan Malaysia telah menunjukkan perkembangati yang pesat. Di Amirika Serikat, Australia dan Inggris telah dibuat produk-produk yang berbasis syari'ah. New York Stock Exchange ada!ah salah satu pioner yang meiahirkan indeks Islami yang dikenal dengan Dowjones Islamic Index. Hal ini banyak mendatangkan investor dari Timur Tengah, seperti yang terjadi di Malaysia;37

36

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Rajawali press, Jakarta, 2004 hlm. 197 37 Ibid, hlm 227

92 Jakarta Islamic Index (JII) merupaka indeks syari'ah di bursa efek Jakarta yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000, atas kesepakatan PT. Bursa Efek Jakarta dengan PT. Danareksa Investment Management, selanjutnya tujuan diadakannya JII adalah sebagai ioiak ukur star.dart bagi investasi saham (dalam valuta asing) secara syari'ah dipasar modal sekaligus sebagai sarana urituk meningkatkan investasi di pasar modal secara syari'ah di Indonesia"38

Perlu diketahui kalau uang investasi yang dikumpulkan telah ditulis sebagai investasi saham dan sebelum mulai berjalannya usaha itu berupa uang kontan, maka berlakunya surat perjanjian investasi sebagai alat tukar dianggap sebagai pertukaran uang dengan uang dan harus diberlakukan hukun syari'at yang berkaitan dengan sharf (money changer). Namun dalam kondisi apapun penetapan surat-surat perjanjian investasi itu sebagai alat tukar tetap dianggap sebagai hal yang mendasar dalam arsip pihak yang mengeluarkan surat perjanjian investasi.39

38 39

Ibid, hlm 231 Abdullah Al Muslin, Op Cit, hlm 443

93 C. ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERTUKARAN MATA UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (HUKUM POSITIF) 1. Persamaan dan Perbedaan antara Kurs dan Sharf Transaksi pertukaran mata uang asing (valas)' antara kurs dan sharf terdapat persamaan dalam transaksi tunai (spot value today) dimana pelaksanaan penyerahan dilakukan pada hari transaksi, biasa disebut sebagai kurs untuk transaksi segera, begitupun untuk transaksi sharf dalam pertukaran harus dilakukan secara tunai dan penyerahannya pada saat itu juga dan tempat pertukaranya sama-sama di bursa efek.

Adapun perbedaan transaksi kurs dan sharf dalam pertukaran mata uang asing antara lain: dalam kurs terdapat transaksi tunggak (forward) yang dilakukan untuk pertukaran mata uang pada tanggal tertentu dimasa yang akan mendatang dan transaksi barter (swap) yang dilakukan secara bersamaan namun dengan batas vvaktu yang berbeda. Sedangkan mata uang yang dipertukarkan harus tidak sejenis. Dalam sharf, transaksi pertukaran mata uang yang akan mendatang tidak diperbolehkan, karena transaksi tersebut harus dilakukan segera tanpa ada penundaan. Pertukaran mata uang yang dipertukarkan dalam transaksi itu bisa sejenis maupun tidak sejenis.

94 2. Dampak positif dan negatif dari adanya kurs terhadap sistem sharf

Didalam transaksi jual-beli mata uang asing, keuntungan yang diharapkan dari selisih antara kurs jual dengan kurs beli. Dimana sekarang banyak para pialang berburu dollar untuk diperdagangkan lagi karena keuntungan yang di dapat dalam transaksi kurs ini sangat menggiurkan dalam waktu yang relatif singkat bagi para pialang (kurs). Sebab kerjanya mereka mencari keuntungan dari perbedaan kurs valuta asing setiap negara dan dari ekonomi yang tidak stabil serta pertahanan moneter yang rapuh.

Diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam didalam semua aspek ekonomi. Dimana Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak bisnis. Oleh karena itu Islam melarang transaksi pertukaran yang tidak jelas sifat barangnya, karena mengandung unsur tidak kejelasan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dampak negatif kurs yang terjadi ialah bunga bank dan nilai jual beli yang tidak rasional merupakan riba yang benar-benar kuat dalam konsep bunga bank modern derigan rata-rata bunga bank sebagaimana telah ditetapkan oleh para ekonomi modern yaitu nilai mata uang.

95 Sedangkan dalam syariat Islam mengenai transaksi kurs (sharf) harus samu kwalitasnyn dan kwantitasnya tidak dilebihkan maupun dikurangi untuk menghindari transaksi riba sebab kurs lebih dekat dengan riba serta melarang transaksi future karena tidak ada kejelasan akad pertukaran jual-belinya hanya perjanjian transaksi. Bila transaksi yang sifatnya tegas kesepakatanya maka hukumnya boleh. Stabilitas dalam nilai tukar mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai. Dampak positif kurs yang dilakukan ialah untuk transaksi pembayaran ekspor dan impor pengiriman untuk luar negeri, mempertahankan daya beli mata uang rupiah dan pemagaran resiko yang di timbulkan oleh kurs yang tidak stabil, serta mencari keuntungan dari seJisih antara kurs jual dengan kurs beli. Nilai kurs antar mata uang dapat berpengaruh, biaya dan laba serta kesejahteraan individu. Apabila nilai kurs valuta asing stabil dan menguat. Maka perekonomian negara akan terkendali dan seniua harga sandarig, pangan dapat membaik kembali normal, meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Bank Lslam menggunakan sistem perbankan yang mapan untuk sharf agar menghindari riba (bunga) yang sering dilakukan oleh bank konvensional, karena bank konvensional tidak dapat bekerja tanpa bunga bank (riba).

96

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti tersebut diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pertukaran mata uang asing dalam konsep ekonomi konvensional yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam adalah dalam bentuk sistem transaksi forward atau tunggak yang beraiti tidak langsung dimana memiliki jangka waktu tertentu dan" waktu pembayaran, dan transaksi swap atau barter yang dilakukan secara simultan/ bersamaan namun dengan batas waktu yang berbeda (ditunda). 2. Pertukaran

mata uang asing

yang diperbolehkan, menurut

perspektif hukum Islam yaitu dilakukan secara langsung serta harus sama kualitas dan kuantitasnya seperti transaksi spot va/uc foe/ay atau transaksi yang dilakukan pada hari itu secara tunai serta langsung dalam pembayaran clan penyerahanya. 3. Dalam transaksi penukaran mata uang asing yang dilarang terdapat penundaan serta pelebihan yang mengakibatkan terjadinya riba fadhal maka dari itu dalam hukum Islam melarang untuk diterapkan transaksi tersebut.

97 B. Saran- saran

Berdasarkan kesimpulan yang dilarik dari hasil penefitian ini, maka penulis nenilai ada beberapa rial yang perlu diperhalikan oleh berbagai pihak diantaranya; 1. kepada Bank Senlral dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pertukaran mata uang asing di bursa cfck untuk mengingat selalu prinsip yang telah diterpkan oieh syari'at Islam yaitu dalam kurs mata uang tidak terdapat pelebihan baik dari penjualan dan pembelian mata uang karena kan termasuk dalam katagori riba. 2. kepada pihak yang berkecimpung di dalam bisnis kurs mata uang asing harus bersikap adil dan jujur dalam menakar jualbeli mata uang asing, serta tidak mencari keuntungan dari kelemahan tnlai mata uang domestik, dan menggoncangkan perekonorman negara dari sektor riil. 3. Pada para pihak yang terlibat dalam bisnis ini hendaklah selalu berhati-hati agar tidak terjerumus dalam praktek riba.

98 DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, (1991), Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta. A.

Islahi, (1997), Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Pena Ilmu, Surabaya.

Abdul azis Dahlan, (1997), Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet I, Jakarta. Abdul Azis Dahlan, (1997), Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet I, Jakarta. Abdullah Abdul husain al-Tariq, (2004), Ekonomi Islam Prinsip Dasar Tujuan, Magistra Insania Press, Yogyakarta. Abdullah al Mushlih, (2004), Fiqih Ekonomi Islam, Darul Haq, Jakarta. Adi Warman, (2003), Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta. ___________(2003), Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, IIIT, Jakarta. Adib Bisri Muslafa, (1093), Terjemah Shahih Muslim, Jilid HI, CV. Asy-Syifa, Semarang. All Arifin, (2000), Membaca Saham, ANDI, Yogyakarta. Ali Yafie, (2003), Fiqh rerdagangan Bebas, Mizan Media Utama, Bandung.

99 Bambang Sunggono, (1997) Metode/ogi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Chisthopher Pass dan Bryan Lowes, (1994), Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga, Jakarta. Didik J. Rachbini, (2000), Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Senteral, Mardimulyo, Jakarta. Ibnu Rusdy, (1990), Bidayatul Mujtahid, (Terjemahan Abdurrahman), Jilid III, Asy-Syifa, Semarang. Imam Hafizd Musrif Mustaqin, t.t, Sunan Ahu Daud, Maktabah Dahlan, Indonesia, Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajaj Al Khusairi, t.t, Shahih Muslim, Jilid III, Maktabah Oahlan, Indonesia. Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn IsMail Ibn Ibrahim Ibn Bukhari, (1973), Shahih Bukhari, Jilid II, Dar-al Fikr, Lebanon. Kasmir, (2002), Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta. Koentjaraningrat, (1981), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta. Mahmud Yunus, (1989), Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta. Maurice D. Levi, Yogyakarta.

(2002),

Keuangan

International,

ANDI,

Noeng Muhadjir, (1996), Metode Penelitian Kualitatif Rake Surasi, Yogyakarta. Nopirin, (1088), Ekonomi Iternasional I, Liberty, Yogyakarta, ____, (1988), Kkonomi Internasinal II, Liberty, Yogyakarta.

100 Peter Salim, (1991), Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta. Rahman 1. Doi, (2002), Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Raja Graindo Persada, Jakarta. Sadono Sukirno, (2000), Makro Ekonomi Modern, Rajawali Press, Jakarta. _________, (2004), Makro Ekonomi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta. Samuelson, ( 1996), Makro Ekonomi, Edangga, Jakarta. Sunarto Zulkifli, (2003), Perbankan Syari 'ah, Zikrul Hakim, Jakarta. Sutrisno Hadi, (1993), Metodologi Research, Jilid I, Andi Ofset, Yogyakarta. Syayid Sab:q, (1993), Fiqih Sunnah 12, Al-Ma'arif, Bandung. Taqyuddin An-nabhani, (2001), Membangun Sistem Ekonomi Afternatif, Risalah Gusti, Jakarta. Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, (1997), Fiqh Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang. Thomas Suyatno, (1999), Kelembagaan Pebankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Warkum Sumitro, (2004), Asas-asas Perbankan Islam dan Lembagalembaga , Rajawali Press, Jakarta. Yusuf Qardawi, (2001 ), Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Press, Jakarta.

101

102