c. Penerapan Prinsip Prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengawasan

yang

pada

hakekatnya

bertujuan

bentuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik melaksanakan kebijakan – kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien efektif transparan dan

akuntabel

pelaksanaanya.

serta maka

menghindari sistem

kemungkinan

pengawasan

penyimpangan

yang

efektif

dalam

mendorong

diantaranya : a. Peningkatan efektivitas dan pengawasan terhadap Aparatur Negara / Daerah b. Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Penerapan Prinsip – Prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan menyatakan bahwa “ Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan di daerah kabupaten terdiri dari : a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib. b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan. c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas-tugas pembantuan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan

Pemerintahan

Nagari

berjalan

sesuai

dengan

rencana

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Renstra Inspektorat 2010-2015

-1-

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan setempat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dengan melakukan pengusutan /penelitian terhadap pengaduan masyarakat. Sesuai dengan

visi tersebut maka Inspektorat Kabupaten Agam berupaya

meningkatkan Mutu Pengawasan Fungsional serta peran masyarakat dalam meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ). Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan di Bidang Pengawasan. Sebagai SKPD pelaksana Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Agam Pengawasan intern terhadap urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Sistem Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. Pelimpahan

sebagian

kewewenangan

Pemerintahan

kepada

Daerah,

sebagaimana yang terkandung dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang membawa implikasi penyelenggaraan Pemerintahan didasarkan pada prinsipprinsip Good Governance. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Renstra Inspektorat 2010-2015

-2-

tahun. Dimana penyusunan Renstra tersebut diselaraskan dengan

tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Rencana Strategi (Renstra) sebagai penjabaran dari RPJMD. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


-3-

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menetapkan visi dan misi Inspektorat dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Agam serta tersusunnya strategi, kebijakan dan prioritas program kegiatan. Juga ditetapkan terget dan indikator yang akan Renstra Inspektorat 2010-2015

-4-

dicapaii

di lingkungan Inspektorat selama kurun waktu 5 tahun

ke depan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Bab I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis


-5-

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


-6-

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Inspektorat Kabupaten Agam berkedudukan sebagai unsur Pengawasan Urusan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Agam melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Agam. 2.1.1 Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Inspektorat Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok membantu Bupati Agam dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan dalam pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah. 2.1.2 Fungsi Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Inspektorat Kabupaten Agam mempunyai fungsi ; a. Pengawasan dalam pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah

untuk

penyusunan

rencana

pembangunan

selannjutnya,

kesinambungan dan sinkronisasi program; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi

serta

pelaporan

pelaksanaan

rencana

program

kegiatan

pembangunan daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Inspektorat 2010-2015

-7-

2.1.3 Struktur Organisasi Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Inspektorat Kabupaten Agam sebagaimana ditetapkan dalam dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 adalah : a. Inspektur. b. Sekretariat. c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 Inspektur Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat serta tugas – tugas lain yang diberikan Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

Kepala

Inspektorat mempunyai fungsi ; a. Membantu Bupati daam meaksanakan urusan di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah , yang meliputi Perumusan

Kebijakan Daerah Bidang Pengawasan , penyusunan dan pelaksanaan program di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang pengawas penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

serta

memberikan

saran

pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam pengambil keputusan ; c. Memimpin , mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua Kegiatan Dalam Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah d. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Renstra Inspektorat 2010-2015

-8-

e. Memelihara dan mengupayakan Peningkatan Kinerja Pegawai, Disiplin, Meningkatan Dedikasi , Loyalitas dan Kejujuran dalam Ingkungan Dinas; f. Menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Instansi Vertikal untuk Kepentingan Dinas dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas; g. Pelaksanaan Tata Usaha Kedinasan Pembinaan dan Bimbingan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional h. Pengusulan

Penetapan

Pegawai

dalam

Jabatan

tertentu

dalam

mempunyai

tugas

Lingkungan Dinas i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh atasan.

2.1.5 Sekretariat Sekretariat

Inspektorat

Kabupaten

Agam

menyiapkan bahan koodinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Agam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian

kegiatan

kesekretariatan

untuk

memfasilitasi

kelancaran tugas Pengawasan. b. Pelaksanaan perumusan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Stratejik penyusunan program / Kegiatan pengawasan d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organiasasi e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaraan tugas dan urusan pengawasan berdasarkan azas keseimbangan


-9-

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas , kelengkapan , surat menyurat dan protokoler; g. Pengelolaan administrasi keuangan h. Pengelolaan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kepentingan pengawasan. i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. d. Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat masuk dan surat keluar, rumah tangga, kelengkapan , protokoler, menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai , cuti , kesejahteraan pegawai , kehadiran dan adminitrasi kepegawaian lainnya, menyiapkan bahan kepustakaan , pengelolaan dibidang hukum organisasi , tatalaksana dan hubungan masyrakat. (2.) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Melaksanakan pengendalian surat masuk, keluar,dan kearsipan b. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan kelengkapan Inspektorat


- 10 -

c. Melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan Perlengkapan inspektorat d. Melaksanakan

persiapan

bahan

pelaksanaan

pengadaan,

penyaluran, pemakaian penggunaan dan penghapusan barang dan kelengkapan e. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pelaksanaan

administrasi

penggunaan dan pemakaian barang inventaris , kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor. f. Mempertangungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku; g. Mengelola

admnistrasi

kepegawaian

dari Keprotokalan

dinas,

persiapan dan pembuatan DP3,Gaji Berkala pegawai , rencana kebutuhan dinas,

persiapan bahan mutasi, pembertihan pegawai ,

teguran pelanggaran ,disiplin, kenaikan pangkat pegawai, pensiun cuti, pendidikan dan pelatihan pegawai, Daftar urutan kepangkatan dan bezetting inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan serta serta urusan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan (1.)

Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

penatausahaan keuangan Inspektorat. (2.)

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan : a. Membuat rancana dan program kerja Sub Bagian Keuangan b. Mengelola urusan tata usaha Keuangan;


- 11 -

c. Mengelola admnistrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan Keuangan; d. Mempertangungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan (1.) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi rencana/program kerja dan pelaporan pengawasan,

menghimpun

dan

menyiapkan

rancangan

peraturan

perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. (2.) Uraian Tugas tentang Perencanaan : a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan pelaporan; b. Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan pelaporan; c. Menyiapkan

pedoman

dan

petunjuk

tentang

pelaksanaan

perencanaan umum dan pelaporan pengawasan sesuai fungsi Inspektorat; d. Mengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja dan pelaporan pengawasan serta fasilitasi; e. Penyusunan anggaran Inspektorat; f. Mengiventarisasi hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut hasil pengawasan; Renstra Inspektorat 2010-2015

- 12 -

g. Mengadministrasikan

data

perencanaan

dan

pelaporan

hasil

pengawasan; h. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; i.

Menyusun statistik hasil perencanaan dan pelaporan pengawasan;

j.

Melaksanakan

koordinasi

dengan

unit

kerja

terkait

dalam

pelaksanaan kegiatan; k. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l.

Menyiapkan dan memelihara dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

m. Melaksanakan penatausahaan tugas perencanaan evaluasi dan pelaporan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.6 Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penganalisaan program yang menjadi kewenangan; b. Pengusulan program pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; d. Pelaksanaan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah sesuai perencanaan;


- 13 -

e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengaduan masyarakat; f. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; h. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan tugas

penunjang serta

tugas yang bersifat rutinitas; i.

Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

a. Inspektur Pembantu Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektur

Pembantu

Bidang

Pembangunan(1)

mempunyai

tugas

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugas. 1) Mengumpulkan

data

dan

bahan

untuk

penyusunan

kegiatan

Pemerintah Bidang Pembangunan sesuai dengan program; 2) Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; 3) Menyusun

rencana

kegiatan

tahunan

Pemerintah

Bidang

Pembangunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; 4) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan 5) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 6) Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugas; 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas; Renstra Inspektorat 2010-2015

- 14 -

8) Melaksanakanpengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pembangunan daerah sesuai bidang tugas; 9) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas; 10) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. 12) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 13) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan. 14) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan b. Inspektur Pembatu Bidang Pemerintahan Inspektur

Pembantu

Bidang

Pemerintahan

mempunyai

tugas

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Penganalisaan program yang menjadi kewenangan; 2) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugas; 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;


- 15 -

4) Pelaksanaan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah sesuai perencanaan; 5) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengaduan masyarakat; 6) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; 7) Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

berdasarkan

azas

keseimbangan; 8) Pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan; 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 11) Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pembangunan

sesuai

dengan

program; 12) Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; 13) Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang

Pembangunan

sesuai

program

dan

urusan

dengan

mempedomani kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; 14) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan 15) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 16) Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugas; 17) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas; 18) Melaksanakanpengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pembangunan daerah sesuai bidang tugas; Renstra Inspektorat 2010-2015

- 16 -

19) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas; 20) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. 21) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. 22) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 23) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan. 24) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Inspektur Pembatu Bidang Kesejahteraan Sosial Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Penganalisaan program yang menjadi kewenangan; 2) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugas; 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; 4) Pelaksanaan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah sesuai perencanaan;


- 17 -

5) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengaduan masyarakat; 6) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; 7) Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

berdasarkan

azas

keseimbangan; 8) Pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan; 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 11) Mengumpulkan

data

dan

bahan

untuk

penyusunan

kegiatan

Pemerintah Bidang Pembangunan sesuai dengan program; 12) Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; 13) Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang

Pembangunan

sesuai

program

dan

urusan

dengan

mempedomani kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; 14) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan 15) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 16) Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugas; 17) Mengkoodinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas; 18) Melaksanakanpengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pembangunan daerah sesuai bidang tugas; 19) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;


- 18 -

20) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. 21) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. 22) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 23) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan. 24) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2.1.7 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempuyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RINCIAN TUGAS JABATAN Rincian tugas untuk masing-masing personil pemegang jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional angka kredit ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD yang bersangkutan, dan untuk rincian tugas personil pejabat struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 2.2 Sumber Daya SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Renstra Inspektorat 2010-2015

- 19 -

fungsi Inspektorat tidak lagi hanya sebagai perencanaan pembangunan daerah tetapi juga termasuk fungsi evaluasi dan pelaporan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi penelitan dan pengembangan sebelum berada pada SKPD Kantor Peneletian dan Pengembangan Kabupaten Agam. Dari sumberdaya manusia yang ada Inspektorat berjumlah sebanyak 42 orang yang terdiri dari 40 orang PNS, 1 orang PTT dan 1 orang Tenaga Kontrak. kondisi kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Agam dapat digambarkan dalam tabel berikut. Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Keadaan : 31 Desember 2011 NO 1 2

3 4 5 6

BIDANG/ BAGIAN Sekretaris Bagian Sekretariat a Subag Umum . dan Kepegawaian b Subag . Perencanaan dan Pelaporan c Subag . Keuangan Irban Wilayah Auditor P2UPD Staf JUMLAH


GOLONGAN / RUANG IV III II I a b c d a b C d A b c d a b c d 1 - - - - - - - - - - - - - - -

JM L 1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

- 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2 1

3 2 -

-

5 8 1 1 6

1

2

6

1

-

-

-

-

3 11 8 16 42

- - - - 1 4 5 0 1

2 1

2

4 2

1 2 6 1

- 20 -

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan : 31 Desember 2011 TINGKAT PENDIDIKAN NO 1

2 3 4 5

BIDANG/ BAGIAN Bagian Sekretariat a. Subag Umum dan Kepegawaian b. Subag Perencanaan dan Pelaporan c. Subag Keuangan Irban Wilayah Auditor P2UPD Staf JUMLAH

S2 S1

DIII

SLTA SLTP SD

JMLH KET

-

1 -

-

1

-

-

1 1

-

-

-

1

-

-

1

2 1 3

1 3 6 6 2 19

1 3 1 4 11 8 8 5 16 9 11 42 Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Keadaan : 31 Desember 2011

NO

BIDANG/ BAGIAN

1

Bagian Sekretariat a. Subag Umum dan Kepegawaian b. Subag Perencanaan dan Pelaporan c. Subag Keuangan Irban Wilayah Auditor P2UPD Staf JUMLAH

2 3 4 5

JENIS KELAMIN JMLH LAKI PEREMPUAN LAKI 1 1 1 -

1

1

3 8 6 7 25

1 3 2 9 16

1 3 11 8 16 42

KET

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Capaian kinerja yang dilakukan Inspektorat sesuai dengan dengan tupoksinya selama kurun 5 (lima) tahun terakhir yang mengaju kepada Renstra Inspektorat Tahun 2006-2010 telah banyak menunjukan perbaikan-perbaikan Renstra Inspektorat 2010-2015

- 21 -

sesuai dengan visi dan misinya. Pada sisi lain, memang diakui bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam proses, mekanisme maupun hasilnya.

Diantara hasil kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat selaku

satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dalam Pengawasan daerah Kabupaten Agam adalah, dapat dilihat beberapa indikator sebagai berikut ; Terlaksananya sistem Pengawasan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Berdasarkan

pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

menyatakan

bahwa

“

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan di daerah kabupaten terdiri dari : a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib. b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan. c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas-tugas pembantuan. d. Kolusi dan Nepotisme dengan sasaran kegitan yaitu : 

Terlaksananya Pemeriksaan Ruguler dan Khusus, mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten;



Tersusun dan tersedianya Program Kerja Tahunan (PKPT) Kabupaten ;



Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025;



Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;



Tersusun dan tersedianya dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam setiap tahunnya;



Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat setiap tahunnya;


- 22 -



Tersusun dan tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan KUA – PPAS APBD Perubahan setiap tahunnya;

a. Tersedianya Data Base dan Dokumen Pengawasan dengan sasaran kegiatan yaitu: 

Tersusun

dan

tersedianya

Laporan

Hasil

Pengawasan

setiap

Triwulanya; 

Tersusun dan tersedianya Laporan Hasil Pengawasan setiap tahunnya;

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dengan sasaran kegiatan yaitu: 

Terwujudnya Koordinasi Pengawasan Tingkat Kabupaten



Terwujudnya Koordinasi Pengawasan Tingkat Regional Irjen Kementrian Dalam Negeri.



Terwujudnya Koordinasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Intern Pemerintah (APIP)

Pencapaian kenerja Renstra Inspektorat Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010 terlihat dalam tabel berikut:


- 23 -

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Agam

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun keNo

Indikator Kinerja

(1)

1

(2)

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

(3)

a.

Jumlah cakupan pembinaan dan pengawasan lembaga pemerintahan daerah

b.

Tercapainya Wajar Tanpa Pengecualian

15%

c.

Meningkatnya kemampuan dalam penanganan kasusdan sasaran SKPD

(102 obrik)

-

Jumlah Auditor yang mengikuti Diklat

13 org

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan

1

2

3

4

5

1

2

1

2

(4)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

702 obrik

15%

20%

20%

20%

25%

142 Obrik

149 Obrik

139%

105%

(102 obrik)

(142 Obrik)

(142 Obrik)

(142 Obrik)

(174 Obrik)

( 119 + 23 Obrik)

(113 + 36 )

45 org

45 org

45 org

45 org

45 org

44 orang

44 orang

98%

100%

118%

102%

225 Orang

Rata-rata capaian kinerja (%)


Realisasi Capaian Tahun ke-

- 24 -

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Agam

Anggaran pada Tahun ke- (jutaan) Uraian ***)

2010

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal


2011

2012

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2013

2010

2011

2012

2013

3.689.183

3.519.936

2.555.772

2.441.241

2.555.772

2.441.241

1.133.411

1.078.694

86.365

77.853

1.016.046

972.390

31.000

28.451

- 25 -

Rasio antara Realisasi dan

Rata-rata

Anggaran Tahun ke-

Pertumbuhan

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

Dari tabel di atas, data yang ditampilkan dari tahun 2010 sampai Tahun 2013 hal ini dikarenakan sesuai format

mengacu kepada pelaksanaan

Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang implementasinya dimulai pada Tahun 2010.

Plafon Anggaran

pada Inspektorat dari tahun 2010 sampai 2013 cendrung turun terutama dari Belanja Langsung, namun Tahun 2012 meningkat dari tahun 2013. Hal ini sangat dipengaruhi pekembangan APBD Kabupaten Agam terutama untuk Belanja Langsung, Dimana pada

Belanja Langsung setelah dipisahkan

berdasarkan penggunaan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) centrung turun. Pada ralisasi anggaran dari tahun 2010 sampai 2013 cendrung meningkat, hal ini menunjukan meningkatnya efisinsi dan efektivitas kinerja anggran tiap tahunnya. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1) Tantangan (Threat) a. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah b. Adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. c. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance.


- 26 -

2) Peluang (Opportunities) a. Adanya Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2005,

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang peraturan-peraturan sektoral dan berbagai

Peraturan Daerah. b. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. c. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.


- 27 -

BAB III

Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu; a) untuk mendukung koodinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkroniasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah;

c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e) menjamin tercapainya pengunaaan

sumberdaya secara efisien,efektif, keadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Agam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan akuntabel. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

dibidang

perencanaan

pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah menemukan berbagai permasalahan, yang teridentifikasi dalam tabel berikut:


- 28 -

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/Kondi si Saat ini

INTERNAL (KEWENANGA N SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

SKPD kurang memperhatika n dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menyusun program kegiatan

Dokumen perencanaan pembanguna n belum digunakan secara konsisten

Terdapatnya perbedaan persepsi dg SKPD/instansi ttg data yang diminta atau yang diberikan

Ketersedian data dan informasi kurang akurat

Kesesuaian antara rencana pembangunan dan implementasi pembangunan

Ketersediaan dan keakuratan data

Koordinasi Pelaksanaan program/kegiata n

Terdapatnya program kegiatan yg tidak sinkon dengan dokumen perencanaan

Tersedianya data belum akurat

Koordinasi antar SKPD/Intansi terkait belum optimal


Terbatasnya sumberdaya yang tersedia



Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah

Koordinasi antar SKPD/Intansi terkait belum optimal; kurang mampu memenimalka n ketidak sesuaian rencana dengan implementasi pembanguna n - 29 -

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/Kondi si Saat ini

INTERNAL (KEWENANGA N SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

Evaluasi yang dilaukan SKPD belum akurat

Hasil evaluasi kurang memberikan konstribusi sebagai acuan/dasar rencana pembanguna n berikutnya

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Evaluasi yg dilakuan belum optimal


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2010-2015, dimana Inspektorat dalam kedudukannya berfungsi membantu Bupati sebagai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah, terkait dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Agam 2010-2015 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional dengan sasaran Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintahan Provinsi dengan

Kebijakan

Kabupaten

dan

meningkatnya pemantapan

sistem

perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan Renstra Inspektorat 2010-2015

- 30 -

Dari misi dan sasaran tersebut dilakukan penelaah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Adapun identifikasi tersebut tergambar pada tabel berikut: Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Meujudkan Kabupaten Agam Yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah (ALAMI) Dalam Rangka Memperkokoh Landasaan Mencapai Agam Mandiri, Berpestasi Yang Mandiri Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih (1) (2) (3) (4) (5) Misi : Mewujudkan Tata 1 Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional Sasaran : Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Renstra Inspektorat 2010-2015

- 31 -

Pemerintahan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten dan meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik daerah


SKPD kurang memperhatikan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menyusun program kegiatan

Masih Kurangnya kualitas SDM Perencana

Adanya Diklat/Bintek yang diadakan Oleh lembaga Resmi Pemerintah Permendagri no. 54/2010

Hasil evaluasi kurang memberikan konstribusi sebagai acuan/dasar rencana pembangunan berikutnya Koordinasi antar SKPD/Intansi terkait belum optimal; kurang mampu memenimalkan ketidak sesuaian rencana dengan implementasi pembangunan

Belum efektifnya evaluasi yang dilakukan Belum sinerginya antar SKPD dlm koordinasi

Permendagri no. 54/2010

Ketersedian data dan informasi kurang akurat

Belum samanya persepsi antar SKPD/instansi terhadap indikator penyusunan Data

Melakukan kerjasama dg Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah kompenten

- 32 -

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Inspektorat Kabupaten Agam Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kab. Agam, terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1

2

3

Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

Tersedianya Data Base dan Dokumen perencanaan

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan


Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kab. Agam (3)

Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjaw abkan

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi

Sasaran Renstra Bappenas

(4)

(5)

Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjaw abkan Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerinta, maupun antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yan diukur dari (indikator) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 s/d 2014.

- 33 -

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Selanjutnya,

dianalisis

isu-isu

strategis

yang

berhubungan

atau

mempengaruhi fungsi Inspektorat dari faktor-faktor eksternal lainnya terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.4 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No (1) 1

2

Dinamika Internasional (2) Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional Semakin meningkatnya perkembangan teknologi da ilmu pengetahuan


Dinamika Nasional (3) Kemampuan persaingan yang lemah

Perubahan lingkungan strategis

Dinamika Regional/Lokal (4) Belum optimalnya kerjasama antar daerah Kemampuan sumberdaya yang masih terbatas

- 34 -

Selanjutnya Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Inspektorat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Inspektorat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun mendatang.

Maka isu strategis Inspektorat

Kabupaten Agam untuk masa lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: a. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia perencana; b. Belum optimalnya kerjasama antar daerah; c. Semakin

Meningkatnya

peran

swasta

dan

masyarakat

dalam

pembangunan; d. Berkembangnya Iptek dan informatika; e. Sarana dan Prasarana belum memadai; f. Belum optimal koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal; g. Belum konsistennya aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan; h. Adanya perubahan lingkungan strategis; i. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data; j. Sangat terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah. Renstra Inspektorat 2010-2015

- 35 -

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi Sesuai dengan dengan permasalahan permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam penyusunan Pengawasan daerah guna mewujudkan visi misi daerah dan kepala daerah yang terpilih dan harapan-harapan ideal yang diinginkan oleh Bappeda, maka perlu ditetapkan visi dan misi Inspektorat itu sendiri. Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah kemana yang akan dipilih untuk mewujutkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Adapun visi Inspektorat Kabupaten Agam adalah ;

““Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pengawasan yang Profesional”. Makna ; Efektif

Mengandung makna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap Pelaksanaan Kegiatan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;.

Efisien

Mengandung makna bahwa Pelaksanaan Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pembinaan yang lebih efisien

Profesional

Mengandung makna bahwa Pengawasan intern pemerintah itu dengan kemampuan sumber daya yang berprofesional.


- 36 -

4.2 Misi Untuk mewujudkan visi Inspektorat sebagaimana yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai; 1. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Yang Baik. 2. Mengupayakan Mencegah Praktek KKN. 3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Laporan Hasil Pemeriksaan. 4. Meningkatkan Mutu Pengawasan. 5. Membangun Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Makna yang terkandung dari misi tersebut di atas adalah adanya suatu Pengawasan yang dapat diterapkan dan dipertanggung-jawabkan, didukung dengan seluruh sumberdaya, satu kesatuan koordinasi menuju Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pengawasan yang Profesional” 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang atau lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Dengan pernyataan tujuan,

organisasi sudah semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam bebrapa tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi serta dengan mempedomani 4 faktor penentu keberhasilan (FPK) yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan Inspektorat Kabupaten Agam sebagai berikut ; a. Menciptakan sistem dan mekanisme Pengawasan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif. b. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga Pengawas. c. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan Pengawasan . d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan Pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan. Renstra Inspektorat 2010-2015

- 37 -

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN . SASARAN 201 201 201 201 201 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Menciptakan 1. Terciptanya a. Terlaksanan100 % 100100 % 100100 % sistem dan ya sistem % % sistem dan mekanisme perencanaa mekanisme Pengawasan n yang Pengawasan yang sistematis, yang terstruktur, komprehensif terstruktur partisipatif dan , aspiratif dan dan akuntabel aplikatif akuntabel

2. Tersediany a data pokok Pengawasan

b. Ketersediaan100 % 100100 % 100100 % pedoman % % Pengawasa n

2. Meningkatka 1. Terwujudnya n tenaga profesionalis profesional di me bidang (brainware) Pengawasan tenaga Pengawas 3. Melengkapi 1. Tersedianya sarana sarana dan penunjang prasarana (softwarependukung hardware) tugas kegiatan Pengawasan Pengawasan.

a. Jumlah 2 org 2 personil yang org mengikuti pelatihan teknis dan fungsional a. Ketersediaan 75% sarana dan prasarana pendukung tugas Pengawasan

80 85% %

85 85% %

4. Meningkatka 1. Terlaksananya n koordinasi koordinasi dan perencanaan keterpaduan Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program Pengawasan

b. Pelaksanaan 80% Pengawasan pembanguna n yang terkoordinasi kan

85 85% %

90 90% %


2 org

2 org

2 org

- 38 -

NO .

TUJUAN

SASARAN

(1) (2) (3) 5. Meningkatka 1. Terlaksananya n monitoring monitoring, dan evaluasi evaluasi dan serta pelaporan pelaporan pelaksanaan terhadap program/kegiata pelksanaan n secara program berkala. kegiatan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN INDIKATOR SASARAN 201 201 201 201 201 1 2 3 4 5 (4) (5) (6) (7) (8) (9) a. Pelaksanaan 80% 85 85% 90 90% evlap % % program/kegi atan

4.4 Strategi dan Kebijakan Pengawasan yang akan dilaksanakan membutuhkan proses perencanaan yang matang. Salah satu tahap dalam mewujudkan hal tersebut di atas adalah dengan penjabaran strategi dan program dibidang pengawasan. Untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT yang secara prinsip akan memberikan kualitas arahan, strategi dan program yang baik melalui sinergisme faktor internal dan eksternal yang dimiliki. Penentuan strategi dapat dicapai dengan pendekatan Analisis SWOT yang meliputi (1) Matriks SWOT, dan (2) Matriks Grand Strategy. Matriks SWOT digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Inspektorat, dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis, yaitu (1) strategi KP (Kekuatan-Peluang), (2) strategi KH (KekuatanHambatan), (3) strategi LP (Kelemahan-Peluang), dan (4) strategi LH (Kelemahan-Hambatan). Matriks Grand Strategy, dimaksudkan untuk mengeliminir masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan Matriks SWOT yakni menentukan “What will be the principal purposes of the grand strategy ?” Ide dasar dari strategi ini adalah pemilihan dua variabel sentral dalam faktor internal atau eksternal untuk pertumbuhan dan pengembangan.


- 39 -

4.1.1 Matriks SWOT Untuk memperoleh formulasi strategi yang tepat, kita perlu menggunakan analisis SWOT, yang diawali dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor eksternal dan internal kemudian dilakukan pembobotan, ranking, dan skor dari masing-masing unsur, dan dilanjutkan dengan penetapan strategi pengembangan dengan menggunakan matrik SWOT, penyusunan ranking, serta penentuan prioritas. 4.1.2 Analisa Lingkungan Internal (ALI) Analisa lingkungan internal dilakukan dengan cara mencermati (scanning) terhadap hal-hal yang lebih difokuskan pada analisa intern Inspektorat Kabupaten Agam dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Inspektorat Kabupaten Agam. Tabel 2 : Matrik Faktor-Faktor Internal Renstra Inspektorat Kode

Unsur SWOT

Kekuatan K1 Adanya kewenangan pengawasan internal yang cukup lebih luas K2 Adanya beberapa auditor dan P2UPD bersertifikasi K3 Tersedianya dana APBD Kab. Agam untuk melakukan pengawasan dan pembimaan K4 Adanya komitmen pimpinan dan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas K5 Adanya hubungan baik antara pimpinan dan staf Kelemahan L1 Terbatasnya sumberdaya manuia terutama auditor L2 Budaya kerja berorientasi masa depan belum mengakar L3 Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan L4 Belum seluruh objek atau instansi/dinas yang dilakukan pengawasan L4 Kurang memadainya anggaran untuk pengawasan Total Keterangan : Klasifikasi Nilai Rating 4 = Sangat Penting

2 = Cukup Penting

3 = Penting

1 = Tidak Penting


Bobot

Rating

Skor

0,20

4

0,80

0,10 0,10

3 3

0,30 0,30

0,05

2

0,10

0,05

2

0,10

0,20 0,05

3 4

0,60 0,20

0,10 0,05

3 2

0,30 0,10

0,10 1,00

3

0,30 3,30

- 40 -

4.1.3 Analisa Lingkungan Ekternal (ALE) Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui kekuatan lain, baik peluang maupun tantangan, yang berada di luar instansi dimana instansi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya (uncontrolable), sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini, akan mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Agam. Tabel 3 : Matrik Faktor-Faktor Eksternal Renstra Inspektorat Kode

Unsur SWOT

Bobot

Rating

Skor

Peluang P1

Adanya perubahan paradigma pemerintahan dibidang pengawasan dengan dikeluarkannya PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah

0,20

4

0,80

P2

Adanya kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan

0,10

3

0,30

P3

Adanya dukungan dan peluang untuk mengikuti diklat dibidang pengawan

0,10

3

0,30

P4

Adanya dukungan kerjasama yang baik oleh unit kerja (auditi )

0,10

2

0,20

Tantangan T1

Kurangnya pemahaman sebagian SDM aparatur tentang pentingnya pengawasan

0,10

2

0,20

T2

Masih kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hasil pemeriksaan

0,15

2

0,30

T3

Adanya sebagian SDM aparatur yang terlibat KKN

0,10

3

0,30

T4

Belum tersosialisainya Visi dan Misi Organisasi

0,15

3

0,45

Total

1,00

3,55

Keterangan : Klasifikasi Nilai Rating 4 = Sangat Penting

2 = Cukup Penting

3 = Penting

1 = Tidak Penting


- 41 -

Dari kedua faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka dibuat matriks yang dapat menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis, yaitu (1) strategi KP (Kekuatan-Peluang), (2) strategi KH (Kekuatan-Hambatan), (3) strategi LP (Kelemahan-Peluang), dan (4) strategi LH (Kelemahan-Hambatan) sebagai berikut: 4.4.3 Analisis SWOT dan Faktor Penentu Keberhasilan Untuk memperoleh formulasi strategi dan prioritas yang tepat, digunakan analisis SWOT, yang telah diawali dengan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, kemudian dilakukan pembobotan dari keterkaitan masing-masing strategi dengan Visi, misi dan nilai-nilai, seperti pada tabel 2 berikut: Tabel 4.3. Model Metriks Analisis SWOT Renstra Inspektorat. Kekuatan (K)

Kelemahan (L) 1. Terbatasnya sumberdaya manuia terutama auditor 2. Budaya kerja berorientasi masa depan belum mengakar 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan 4. Kurang memadainya anggaran untuk pengawasan

Peluang (P)

1. Adanya kewenangan pengawasan internal yang cukup lebih luas 2. Adanya beberapa auditor dan P2UPD bersertifikasi 3. Tersedianya dana APBD Kab. Agam untuk melakukan pengawasan dan pembimaan 4. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas 5. Adanya hubungan baik antara pimpinan dan staf Strategi KP

1. Adanya perubahan paradigma pemerintahan dibidang pengawasan dengan dikeluarkannya PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pemeriksa 2. Peningkatan efektifitas perencanaan program pengawasan. 3. Peningkatan inovasi dan kreatifitas pengawasan.

10. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan 11. Peningkatan pembentukan dan penjenjangan auditor dan P2UPD 12. Rekruitmen personil

Faktor Interna

Faktor Eksternal


Strategi LP

- 42 -

Pemerintah Daerah, PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah 2. Adanya kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan 3. Adanya dukungan dan peluang untuk mengikuti diklat dibidang pengawan 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

4. Peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan.. 5. Peningkatan koordinasi pelaksanaan program pengawasan (Rakorwas) 6. Peningkatan budaya kerja berorientasi masa depan 7. Peningkatan pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program audit 8. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. 9. Peningkatan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan auditi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik dan bersih.

pemeriksa yang handal dan profesionalisme. 13. Peningkatan kegiatan diklat teknis fungsional dibidang pengawasan. 14. Peningkatan volume kegiatan pembinaan dan pengawasan. 15. Peningkatan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan 16. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unit kerja (auditi) dalam hal kesamaan pandangan dan cara berfikir di bidang pengawasan

1. Terbatasnya sumberdaya manuia Adanya kewenangan terutama auditor pengawasan internal 2. Budaya kerja yang cukup lebih luas berorientasi masa Adanya beberapa depan belum mengakar auditor dan P2UPD 3. Terbatasnya sarana bersertifikasi dan prasarana Tersedianya dana APBD pengawasan Kab. Agam untuk 4. Kurang memadainya melakukan pengawasan anggaran untuk dan pembimaan pengawasan Adanya komitmen pimpinan dan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas Adanya hubungan baik antara pimpinan dan staf Strategi KT Strategi LT Kekuatan (K)

1. Faktor 2. Intern 3.

Faktor

4.

Eksternal 5. Tantangan (T) 1. Kurangnya pemahaman sebagian SDM aparatur tentang pentingnya Renstra Inspektorat 2010-2015

15. Peningkatan koordinasi perencanaan program pengawasan (Eksternal

21. Peningkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana - 43 -

pengawasan 2. Masih kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hasil pemeriksaan 3. Adanya sebagian SDM aparatur yang terlibat KKN 4. Belum tersosialisainya Visi dan Misi Organisasi

dan Internal). 16. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan pengawasan (eksternal dan internal). 17. Peningkatan jumlah dan kualitas dokumen pengawasan. 18. Peningkatan profesional-isme aparatur pengawasan. 19. Peningkatan pelaksanaan good governance and clean government . 20. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pengawasan

pengawasan 22. Pemberdayaan aparatur pengawasan 23. Penyempurnaan penyediaan data dan informasi pengawasan 24. Penyiapan pedoman penunjang peraturan dibidang pengawasan 25. Peningkatan kepastian hukum dan penegakan hukum

Tabel 5 : Penentuan Ranking dan Prioritas Strategi Renstra Inspektorat Unsur SWOT

Keterkaitan

Skor

Ranking

Strategi 1

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pemeriksa.

K1, K2, K3, P1, P3, P4

3,05

1

Strategi 15

Peningkatan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan

K1, K2, K4, P1, P2, P3

2,95

2

Strategi 12

Rekruitmen personil pemeriksa yang handal dan profesionalisme

K1, K2, K3, K4, T1, T2, T3, T4

2,70

3

Strategi 21

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pemeriksa

K1, K2, K3, K4, P1

2,65

4

Strategi 2

Peningkatan efektifitas perencanaan program pengawasan

K1, K3, K4, P1, P4

2,55

5

Strategi 16

Peningkatan keterpaduan pelaksanaan pengawasan (eksternal dan internal).

K1, K3, P1, P3

2,55


- 44 -

Strategi 26

Peningkatan jumlah dan kualitas dokumen pengawasan (LHP)

K1, K4, P1, P3, P4

2,40

6

Strategi 9

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pengawasan.

L1, L2, L3, P1

2,25

7

Strategi 14

Peningkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan

L1, L3, P1, P4

2,25

Strategi 19

Peningkatan profesionalisme aparatur pemeriksa.

K1, K2, T1,. T2, T3, T4

2,15

8

Strategi 6

Peningkatan kepastian hukum K1, K4, P1, dan penegakan hukum terhadap P4 aparatur yang melanggar aturan

2,10

9

Strategi 16

Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

K1, K3, K4, T1, T2, T3

2,10

Strategi 24

Peningkatan volume kegiatan pembinaan dan pengawasan.

L1, L2, L3, L4, T3, T4

2,10

Strategi 16

Peningkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan

K1, K3, T1, T3, T4

2,00

10

Strategi 13

Peningkatan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan

L1, L4, P1

1,90

11

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka, idealnya pengembangan kebijakan Renstra Inspektorat dititikberatkan pada empat komponen utama arahan pengembangan atau strategi dasar sebagai berikut: 1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pemeriksa. 2. Peningkatan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan 3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pemeriksa 4. Peningkatan efektifitas perencanaan program pengawasan


- 45 -

5. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan pengawasan (eksternal dan internal). Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan terbambar dalam tabel berikut: Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Program Renstra Inspektorat 2011 – 2015 SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Tujuan : Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pemeriksa. 1. Terwujudnya a. Meningkatkan jenjang Jfa,p2upd tenaga pendidikan dan keahlian bagi pengawasan yang aparatur pemeriksa profesional dan b. Menugaskan personil untuk Diklat teknis,pks berkualitas mengikuti diklat teknis dibidang pengawasan 2. Tujuan : Peningkatan efektifitas perencanaan program pengawasan 1. Terwujudnya a. Mengembangkan sistem dan Pkpt,kasus dan perubahan mekanisme perencanaan khusus paradigma dan cara pengawasan dari audit pandang terhadap konvensional ke audit pengendalian intern berpeduli risiko. dari pihak manajemen 2. Tersedianya sarana a. Menyediakan sarana dan prasarana prasarana pendukung tugas pendukung tugas pengawasan sesuai pengawasan kebutuhan. 3. Tersedianya data a. Mengembangkan sistem dan Monitoring dan pokok pengawasan mekanisme pengumpulan TLHP. dan penyusunan data hasil pemeriksaan b. Menyusun dan mengevaluasi Evaluasi dan pedoman tindak lanjut hasil inventarisaasi,gelar pemeriksaan. pengawasan Tujuan 3: Peningkatan keterpaduan pelaksanaan pengawasan (eksternal dan internal). 1. Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan


a. Meningkatkan koordinasi pengawasan

Rakorwas, pemutakhiran data regional

- 46 -

c. Penerapan Prinsip Prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Recommend Documents