t
BT'PATI TULI'NGAGUITG
PROVIilSI.'AWA TIMI'R PERATT'RAN BT'PATI TULTI1TGAGUITG
rYoMoR 4g TArrurr 2014 TENTAIVG PE1TGELOLAAIT PIUTAIVG BADAIT I,AYAITAN T'MI'M DATRAII RIIMAII SAKIT ItMItU DATRAII Dr. ISKAT( TITLIINGAGIIIYG
DENGAIT RATIMAT TT'HAN YAITG MAHA ESA
BLPATI TULITNGAGInIG,
'\,^\
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
lT
ayat {41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oos tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum juncto pasal g6 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah, maka perlu disusun pedoman pengerolaan
piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. tskak Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tartbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendahaxaaf,r Negara (lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Tahun 2or4 Nomor 244, Tarnbahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nornor 2 Tahun 2or4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558e);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6521;
tL
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor T4 Tahun 2or2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or2 Nomor lr r, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 7.
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSl; Peraturan Pemerintah Nomor TL Tahun 2oro tentang
standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or0 Nomor 123, Tambahan
8.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan
sebagaimana telah diubah beberapa kari terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan Umum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ol+ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 14 Tahun 2oo7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OOT Nomor 03 Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyenggaraan Pelayanan pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomor O8 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2ol4 tentang organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3 Seri D); 14. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 22 Tahun 20og tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah sakit
Umum Daerah Dr. Iskak T\rlungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 22);
Bupati T\rlungagung Nomor 40 Tahun 2An Tentang Pola Tata Kelola Rumah sakit (Berita Daerah
15. Peraturan
Kabupaten TUlungagung Tahun 2OL2 Nomor 40);
Lt"
a
MEMUTUSKAIT: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DT. ISKAK TULUNGAGUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung. 2. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 3. Badan l,ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Ke{a Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Ke{a Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan la.yanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya. 5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD pada batas tertentu. 6. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pefanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 7. Penyisihan Kerugian Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 8. Penghapusan piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 9. Penanggung utang kepada BLUD yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, peqianjian atau sebab lainnya. 10. Extra comptable adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.
0t,
Pasal 2
BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
Pasal 3
Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4
BLUD melaksanakan penagihan piutang setelah
penyerahan
barang/jasa dan/ atau transaksi dilaksanakan.
Pasal 5
Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
BAB II PET{YISIHAN KERUCIAN PIUTANG Pasal 6
Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih.
Pasal 7
Penyisihan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut: a. Piutang dengan umur sampai dengan 1 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0 (nol) persen. b. Piutang dengan umur di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 5 (lima) persen. c. Piutang dengan umur di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10 (sepuluh) persen d. Piutang dengan umur di atas 3 tahun sampai dengan 4 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25 (dua puluh lima) persen. e. Piutang dengan umur di atas 4 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50 (lima puluh) persen. f. Piutang dengan umur di atas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesan 100 (seratus) persen.
(" r,
5
Pasal 8
Terhadap piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.
Pasal 9
Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi piutang kepada seluruh instansi pemerintah atau badan lain yang masih aktif melakukan kegiatan.
Pasal 10
Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sisa piutang kepada orang yang terkena dampak tersebut dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD Pasal (1)
(21
(3)
l1
Piutang BLUD dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan BLUD, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang^ undangan. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih.
(4) Kriteria piutang yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah sebagai berikut
a. b. c. d.
:
Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; Penanggung utang tidak ditemukan; Penanggung utang meninggal dunia; dan/ atau Penanggung utang mengalami musibah/kejadian yang ditetapkan oleh pemerintah.
luar
biasa
Pasal 12
Piutang BLUD yang dapat dihapusbukukan adalah piutang yang sudah dilakukan penyisihan kerugian piutang sebesar 100 (seratus) persen.
Q,
,,
6
Pasal 13 Penghapusan piutang yang dilakukan dengan ketentuan: a. Piutang dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan w4jib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 1O (sepuluh) hari keq'a setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan; b. Piutang dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.OO0,0O (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas dan wajib dilaporkan kepada Bupati
paling lambat
c.
d.
l0
(sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan; Piutang dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,0O (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung utang dilakukan oleh Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Piutang dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung utang dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 14
Terhadap piutang yang telah dihapusbukukan masih dicatat secara extra comptable dan tetap diusahakan penagrhannya. Pasal 15
Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun be{alan. Pasal 16
Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal l1 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direldur .
BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN Pasal 17
Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD. BAEI V
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah.
q
q
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 5 Nopember 2014
TULnltcAGUno,
A
di Tulungagung 5 Nopember 2014 DAERAH
Ir. II|DRA FAUZI.
rt
Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 5O
A
Y4
