Buruh yang Bebas dan Adil pada Perkebunan Kelapa Sawit: Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan

Buruh yang Bebas dan Adil pada Perkebunan Kelapa Sawit: Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan

Pengantar Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling populer di dunia, dengan tingkat konsumsi lebih dari 30 persen minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit digunakan untuk memasak, diolah ke dalam produk-produk rumah tangga seperti detergen, kosmetik, makanan olahan, dan juga untuk biofuel yang mulai meningkat. Sejak tahun 1990, konsumsi minyak sawit dunia terus meningkat hingga 5 kali lipat. Di saat konsumsi dunia meningkat, terdapat pendokumentasian oleh media-media besar, pemerintah dan LSM,-bahwa produksi minyak kelapa sawit yang kerap bergantung pada sistem kerja paksa dan bentuk perbudakan modern lainnya. Bahkan para pekerja perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak mengalami kerja paksa juga tetap menghadapi kondisi kerja yang berat dan pelanggaran hak asasi manusia serta hak dasar sebagai tenaga kerja. Menyadari hal ini, sangat penting bagi perusahaan-perusahaan pembeli, penjual dan produsen minyak sawit memastikan bahwa hak-hak buruh dihormati dan buruh memiliki peluang untuk memperoleh penghidupan yang layak untuk diri mereka sendiri juga keluarganya. Memastikan praktik kerja yang bertanggung jawab di dalam perkebunan juga rasionalisasi keuangan terhadap bisnis-bisnis di setiap tahapan rantai pasoknya. Merk-merk produk konsumen dan pembeli kelapa sawit lainnya tidak akan mau mengambil risiko terhadap reputasi mereka jika diasosiasikan dengan pelanggaran hak buruh dan hak asasi manusia. Untuk menjamin akses terhadap pasar yang terus berkembang terhadap produksi minyak yang bertanggung jawab, dan karena hubungan baik buruh dan masyarakat dapat meningkatkan produktifitas dan mengurangi penundaan produksi, maka pengusaha perkebunan, prosesor dan penjual saat ini berkomitmen terhadap “Tidak ada eksploitasi” di seluruh rantai pasok mereka. Prinsip Buruh Bebas dan Adil dan Panduan Pelaksanaan memberikan kerangka untuk menghubungkan komitmen-komitmen ini terhadap peningkatan yang nyata pada kondisi kerja bagi jutaan buruh yang dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit dan PKS di seluruh dunia.

Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Adil Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Prinsip-prinsip kerja adil buruh perkebunan kelapa sawit, selanjutnya disebut sebagai “Prinsip” dan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan selanjutnya disebut

sebagai “Panduan” ditujukan untuk mendukung dan mendorong dialog yang terus menerus mengenai produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab, dengan memberikan prinsip dan panduan mengenai apa yang disebut dengan tenaga kerja yang bebas dan adil dalam proses produksi minyak kelapa sawit. Berdasarkan pada kerangka kerja yang tertuang dalam konvensi pokok Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), serta untuk menambahkan standar yang telah ditetapkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Prinsip dan panduan ini tidak ditujukan sebagai sebuah kode etik atau standar sertifikasi yang baru, tetapi sebagai panduan yang konkrit dan dapat diterapkan dalam produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab. Prinsip dan Panduan ini berfokus pada buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan PKS, yang memiliki risiko eksploitasi kerja paling tinggi. Walaupun berkaitan juga dengan masalah petani, namun hal tersebut diluar cakupan dokumen ini. Tujuan utama dari dokumen ini adalah peningkatan terhadap kondisi kerja buruh perkebunan dan PKS sehingga pengusaha perkebunan menjadi sasaran utama dari dokumen ini. Penjual, prosesor, retail, dan merk-merk produk konsumen yang bertanggung jawab seharusnya juga menggunakan Prinsip dan Panduan ini dalam pelaksanaan kebijakan dan kode etik suplier minyak sawit yang berkelanjutan. Akhirnya, Prinsip dan Panduan dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk para investor, aktifis, buruh, serikat buruh dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menilai komitmen terhadap sumber dan produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab. Prinsip dan Panduan ini saling terkait dan menguatkan satu sama lainnya. Dokumen Prinsip berisi tentang standar normatif buruh dan kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit dan PKS. Selanjutnya Panduan berisi tentang garis-garis besar praktik untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut. Implementasi yang efektif dan menyeluruh merupakan capaian jangka panjang yang juga mencangkup pembuatan batu loncatan yang sementara namun berarti, terkait pelibatan dengan para pihak yang sedang dilakukan.

1. “List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor,” U.S. Department of Labor. December 1, 2014. http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/ 2. Skinner, Benjamin. “Indonesia’s Palm Oil Industry Rife with Human Rights Abuses,” Bloomberg Businessweek. July 18, 2013. http://www.businessweek.com/articles/2013-07-18/indonesias-palm-oil-industry-rife-with-human-rights-abuses 3. Maulia, Erwida. “RI workers, children ‘enslaved’ in Malaysia, commission says,” The Jakarta Post. September 17, 2008. http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/17/ri-workers-children-039enslaved039-malaysia-commission-says.html Buruh yang Bebas dan Adil pada Perkebunan Kelapa Sawit: Prinsip dan Pedoman PelaksanaanGuidance | 2

Buruh yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Kelapa Sawit: Prinsip-prinsip

Buruh yang Bebas dan Adil pada Perkebunan Kelapa Sawit: Prinsip dan Pedoman PelaksanaanGuidance | 3

1

Menegakkan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional. Menghapus segala bentuk kerja paksa atau kerja yang diwajibkan. Menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Perkebunan kelapa sawit dan PKS tidak diperbolehkan memperkerjakan atau mengambil keuntungan dari buruh anak di bawah 15 tahun. Tidak ada anak di bawah 18 tahun yang boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya (seperti pemanenan, penggunaan pestisida, penggilingan, dan sebagainya). Jaminan terhadap perlakuan yang sama dan non-diskriminasi bagi semua pekerja, tanpa terkecuali di setiap tahapan dan detil dari hubungan kerja. Menghargai kebebasan berserikat, termasuk hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja serta hak untuk mengatur dan melakukan perundingan secara kolektif.

2

Memperkerjakan dengan etis dan memperkerjakan dengan bertanggung jawab Secara progresif dan konkrit, mulai berpindah menuju sistem rekrutmen langsung oleh pemberi kerja dengan menggunakan kontrak standar, permanen, atau kontrak dalam jangka waktu tertentu yang layak. Melarang adanya biaya rekrutmen dan penyitaan dokumen identitas oleh perekrut dan pemberi kerja. Memastikan bahwa semua perekrut mengikuti standar etis yang dapat diterima. Membatasi pekerjaan lepas untuk tidak dimasukkan dalam fungsi pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman. Mencegah diskriminasi di semua tahapan hubungan kerja, termasuk ketika memperkerjakan dan rekrutmen. Memastikan bahwa para pekerja beserta keluarganya tidak mengalami bentuk intimidasi atau pelecehan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan fisik ataupun seksual. Pastikan proses memperkerjakan dengan etis dan rekrutmen yang bertanggungjawab diaplikasikan sama rata terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Ketika dibutuhkan, adopsi pengamanan khusus untuk mencegah diskriminasi antara dua kelompok tersebut dengan pekerja lainnya. Sebelum mendirikan perkebunan, hormati hak kepemilikan masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap lahan yang mereka miliki dengan hak legal, komunal maupun hak adat. Melarang adanya pengusiran paksa mereka dari lahan yang mereka miliki dan hormati hak mereka dalam memberikan atau menahan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) terhadap pembangunan di lahan mereka. Sediakan kesempatan pekerjaan yang setara, dan ketika perkebunan didirikan tanpa PADIATAPA, sediakan ganti rugi, termasuk kompensasi atau kembalikan lahan mereka, untuk dampak negatif terhadap mata pencaharian atau hilangnya lahan yang disebabkan oleh pembangunan perkebunan.


3

Menetapkan target produksi, jam kerja yang masuk akal, dan hak cuti. Setiap target produksi harus berdasarkan pada apa yang memang dapat dicapai dengan realistis oleh satu orang dengan jam kerja yang normal. Target harus berdasarkan data relevan dari studi dengan waktu dan gerakan yang sesuai. Insentif produksi dan bonus dimungkinkan untuk diberikan hingga batas tertentu yang masuk akal. Pengurangan gaji yang ilegal dan pinalti finansial tidak diperbolehkan. Jam kerja, termasuk waktu lembur, harus didefinisikan dalam kontrak dan tidak melebihi 48 jam per minggu. Total jam kerja dalam periode tujuh hari termasuk waktu lembur tidak boleh melebihi 60 jam, dan harus ada setidaknya satu hari libur setelah 6 hari kerja berturut-turut. Semua waktu lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasikan dengan harga premium, konsisten dengan hukum nasional atau perjanjian kolektif. Memberikan pekerja hari libur yang dimandatkan oleh hukum dan periode cuti yang masuk akal, termasuk cuti karena orang tua, cuti berduka, cuti sakit, dan cuti tahunan yang dibayarkan.

4

Upah hidup dibayarkan. Upah hidup harus dibayarkan pada semua pekerja. Menentukan upah berdasarkan pada biaya hidup rata-rata seorang pekerja beserta keluarganya, termasuk mencakup harga komoditas di area perkebunan dan dengan berkonsultasi dengan pekerja, organisasi pekerja, dan serikat independen. Pastikan upah ini dibayarkan kepada semua pekerja.


5

Kesehatan dan keselamatan pekerja serta kesejahteraan pekerja beserta keluarganya diprioritaskan. Menyediakan alat pelindung dan transportasi yang aman dari dan ke tempat kerja tanpa biaya untuk semua pekerja. Menyediakan informasi dan pelatihan reguler dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja, mengenai praktik dan kebijakan kesehatan serta keselamatan kerja. Segera melarang semua penggunaan pestisida berbahaya, termasuk herbisida Parakuat diklorida dan digantikan dengan alternatif yang lebih aman termasuk campuran non-kimia yang ramah lingkungan. Menginformasikan tentang bahan-bahan dan segala sesuatu yang memiliki risiko terhadap kesehatan dari semua pestisida dan pupuk yang digunakan oleh para pekerja untuk diri mereka sendiri dan organisasi serta serikat mereka, dan mendapatkan opini serta pertujuan mereka sebelum penggunaan bahan-bahan tersebut. Sediakan asuransi kecelakaan yang pantas dan kompensasi cedera serta sakit yang berhubungan dengan kerja, termasuk kompensasi kematian untuk semua pekerja. Pastikan perempuan hamil dan ibu menyusui tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan dapat mengancam kesehatan ibu dan/atau anak mereka, termasuk bekerja dengan pestisida. Memastikan adanya perumahan yang memadai, dengan air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang cukup untuk para pekerja beserta keluarga mereka, sesuai dengan standar nasional dan internasional, manapun itu yang lebih tinggi.

6

Akses terhadap perbaikan dijamin. Tetapkan mekanisme keluhan dan komplain yang transparan, dapat diakses dan sah, minimal konsisten dengan panduan yang tertera di Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB. Melembagakan proses pelibatan multipihak yang kontinu dan berulang, termasuk serikat pekerja yang relevan. Memastikan bahwa hasil dan perbaikan diimplementasikan secara efektif dan dikomunikasikan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.


7

Berkomitmen terhadap uji tuntas, transparansi, dan pembukaan informasi kebijakan, prosedur, dan data hak asasi manusia, dengan berfokus pada tenaga kerja dan pekerjaan. Membangun dan memublikasikan kebijakan hak asasi manusia dan tanggung jawab perusahaan, termasuk elemen kunci terkait promosi terhadap praktik kerja yang bebas dan adil dalam perkebunan kelapa sawit. Melembagakan sistem uji tuntas yang kuat, dilengkapi dengan pelibatan para pihak yang efektif dan proses perbaikan. Melaporkan data terkait komposisi tenaga kerja, kuota produksi, upah yang dibayarkan, jam kerja rata-rata, tingkat kecelakaan kerja dan sakit dalam periode waktu tertentu dan kepada publik.


Buruh yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Kelapa Sawit: Pedoman Pelaksanaan


1

Melembagakan sistem uji tuntas yang kuat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran hak pekerja, dengan fokus utama kepada kelompok rentan (seperti kelompok migran, pekerja harian/tidak tetap, pekerja kontrak, dan perempuan): a. Dalam interval reguler, termasuk pada saat akuisisi dan perjanjian mitra kerja sama bisnis, lakukan penilaian internal untuk mengidentifikasi dan menilai sifat potensi dan aktual kerugian hak tenaga kerja sebagai dampak dari bisnis.

i. Datangkan ahli hak tenaga kerja dan hak asasi manusia dari pihak internal dan independen dari luar untuk menyusun pelatihan khusus bagi penilai internal untuk mengidentifkasi dan mendokumentasikan contoh kasus kerja paksa dan perdagangan manusia.

ii. Pastikan bahwa bukti-bukti juga mencakup konsultasi dengan para pekerja dan kelompok serta pemangku kepentingan yang mungkin terdampak lainnya, sesuai dengan ukuran perusahaan serta sifat dan konteks operasi perusahaan.

iii. Nilai kondisi pekerja yang direkrut dan dikelola oleh pihak ketiga dan agen tenaga kerja.

iv. Pertimbangkan kekhawatiran tertentu dari para pekerja perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan fisik dan seksual.

b. Berkomitmen terhadap verifikasi dari pihak ketiga yang independen, yang mengikuti praktik terbaik dalam penilaian sistem tenaga kerja.

i. Lakukan penilaian situs tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan memberikan akses penuh, tanpa hambatan untuk ke perkebunan dan fasilitas terkait lainnya, termasuk pabrik, tempat tinggal, dan lain-lain.

ii. Menilai sub-kontraktor, termasuk perusahaan yang bertanggung jawab dalam perekrutan dan penggajian, dan perekrut pihak ketiga lainnya serta agen tenaga kerja.

iii. Memriotaskan wawancara konfidensial dengan perwakilan dari berbagai divisi kerja, dan memastikan perlindungan pekerja terhadap aksi balas dendam.

iv. Bersama dengan pihak pemberi kerja, memastikan bahwa perwakilan para pekerja harus memiliki akses terhadap semua dokumen yang relevan dan bahwa mereka diundang untuk memberikan rekomendasi. Perwakilan pekerja juga harus berpartisipasi dalam pertemuan untuk mendiskusikan temuan oleh auditor.

v. Melaporkan pada publik mengenai temuan dan rencana tindakan perbaikan. Memastikan bahwa privasi dan kerahasiaan atas pengaju komplain dan/atau pihak yang terkena dampak, dilindungi.

vi. Memastikan independensi dan objektivitas dari kesatuan atau individu yang bertanggung jawab untuk verifikasi oleh pihak ketiga.


2

Menetapkan mekanisme komplain yang transparan, dapat diakses, efektif, dan sah, konsisten dengan praktik-praktik terbaik internasional . Sistem tersebut harus mencakup: a. Pelibatan para pihak yang kuat dan reguler dengan individu dan masyarakat yang mungkin terdampak (termasuk para pekerja dan organisasi perwakilan mereka) dalam mendesain, implementasi, serta pemantauannya. b. Pengamanan yang memadai untuk memastikan para pekerja dapat mengajukan komplain dengan rahasia dan tanpa rasa takut akan tuduhan balasan dan pemecatan. c. Pengukuran untuk memastikan akses kepada semua pekerja, termasuk bantuan bahasa yang memadai dalam mengajukan komplain. Opsi dan aksesibilitas yang berbeda harus tersedia kepada mereka yang berada di wilayah terpencil dan juga bagi mereka yang tidak dapat membaca atau menulis. d. Panduan mengenai prosedur dan kerangka kerja dari semua proses, dengan jalur peningkatan yang tentang prosedur dan jangka waktu untuk setiap tahapan proses, dengan jalur eskalasi yang jelas untuk kasus-kasus serius dan dihubungkan dengan mekanisme eksternal (termasuk komisi HAM) ketika sudah layak e. Komunikasi yang transparan dan reguler dengan pihak pengaju komplain untuk menginformasikan kepada mereka status dari keluhan yang mereka sampaikan. f. Pelaporan kepada publik secara reguler mengenai jumlah keluhan yang diterima, rangkuman dari keluhan, durasi waktu yang diperlukan untuk memroses setiap keluhan, hasil tindak lanjut dari keluhan, dan jika komplain sudah ditangani, hasil dan perbaikannya untuk kepuasan pihak yang mengajukan komplain. Privasi dari pihak pengaju komplain harus dihargai, jika diinginkan oleh yang bersangkutan.

3

Memperbaiki pelanggaran melalui proses yang efektif dan sah: a. Mengganti biaya yang pantas untuk upah yang dipotong atau pemotongan gaji ilegal yang dilakukan untuk membiayai layanan atau pengeluaran yang palsu, termasuk pembayaran kembali semua biaya rekrutmen yang dibayarkan oleh pekerja. Berikan kompensasi pada para pekerja untuk segala pekerjaan yang tidak dibayar dan/atau biaya ilegal yang dikenakan terhadap pekerja. b. Mengembalikan paspor atau barang pribadi lainnya yang disita oleh perekrut atau pemberi kerja. c. Menyediakan dukungan yang memadai untuk melindungi kesejahteraan anak-anak yang ditemukan bekerja di perkebunan dan PKS, termasuk akses terhadap kesehatan dan perlindungan sosial yang komprehensif serta kesempatan pendidikan yang relevan dengan usia dan perkembangan mereka.

4. See effectiveness criteria for non-judicial grievance mechanisms under Principle 31 of the United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights. Buruh yang Bebas dan Adil pada Perkebunan Kelapa Sawit: Prinsip dan Pedoman PelaksanaanGuidance | 10

d. Memastikan bahwa para pekerja yang telah menjadi korban pelecehan, termasuk kerja paksa dan pelecehan seksual, menerima layanan rehabilitasi korban yang pantas dan akses terhadap perlindungan sosial. e. Menyediakan dukungan untuk para pekerja migran untuk kembali ke negara asal mereka, pada saat kontrak selesai dan dalam situasi pengecualian tertentu, termasuk karena kelumpuhan karena sakit atau kecelakaan kerja dan/atau selama perjalanan menuju tempat kerja, atau jika pekerja ditemukan telah direkrut secara keliru, paksa, atau melalui penipuan.

4

Melembagakan proses perlibatan para pihak yang kontinu dan berulang: a. Dialog kontinu dengan masyarakat lokal dan semua pekerja, termasuk perempuan, pekerja migran, dan pekerja temporer, serta organisasi perwakilan mereka, termasuk serikat pekerja, harus menjadi dasar dari proses pelibatan pemangku kepentingan yang sah. Konsultasi juga harus melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dari luar (contohnya serikat pekerja dan kantor nasional dan regional Organisasi Buruh Internasional). b. Para pekerja harus memiliki akses informasi dan dibuat menjadi sadar mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam semua tahapan pekerjaan, termasuk pada saat rekrutmen. c. Terlibat dengan pemerintah untuk mendorong kerangka hukum yang melindungi hak pekerja, termasuk pekerja migran, dan untuk memastikan perlindungan yang memadai untuk para korban anak-anak dan pekerja yang dipaksa serta bentuk eksploitasi kerja lainnya.

5

Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai rekrutmen yang etis, diaplikasikan oleh semua pemasok, yang minimal mencakup beberapa ketentuan berikut: a. Para pekerja mendaftar pekerjaan dengan sukarela dan bebas, tanpa adanya ancaman penalti, dan memiliki kebebasan untuk memutuskan hubungan kerja tanpa adanya pinalti yang dikenakan dengan pemberitahuan yang wajar atau sesuai dengan perjanjian kolektif yang relevan.


b. Melarang pengenaan biaya untuk rekrutmen kepada pekerja manapun. Semua pengeluaran terkait dengan biaya perjalanan dan rekrutmen harus ditanggung oleh pihak pemberi kerja. c. Melarang penyitaan/penyimpanan paspor atau dokumen identitas pekerja; menyediakan setiap pekerja dengan loker untuk menyimpan dokumen dan barang pribadi. d. Berusaha keras untuk merekrut pekerja dengan langsung. Ketika perekrut pihak ketiga terlibat, gunakan mereka yang terdaftar di pemerintah asal negara pengirim tenaga kerja dan mereka yang berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tertuang dalam Prinsip Kerja Buruh Adil ini. e. Semua pekerja, termasuk pekerja temporer, pekerja harian, dan mereka yang diperkerjakan secara tidak langsung melalui agen tenaga kerja pihak ketiga, memiliki kontrak tertulis standar yang komprehensif dalam bahasa mereka dan terdapat dalam kelengkapan dokumen tercatat di kantor sumber daya manusia di perkebunan dan PKS, ditandatangani baik oleh pekerja dan pihak perusahaan. f. Kontrak ditandatangani pada saat awal proses rekrutmen, sebelum perjalanan dilakukan. Para pekerja diperbolehkan untuk mengkaji kontrak secara independen dengan bantuan dari pihak ketiga dan dalam kasus pekerja yang buta huruf, maka kontrak harus dibacakan dengan penuh dan lantang kepada pekerja dalam bahasa mereka, sebelum meminta mereka untuk menandatangani kontrak tersebut.

6

Mempraktikkan keterbukaan dan transparansi yang penuh arti, dengan melaporkan pada publik mengenai: a. Kebijakan, kinerja dan dampak dari kondisi hak asasi manusia dan tenaga kerja dengan referensi spesifik mengenai risiko tenaga kerja anak, tenaga kerja paksa, dan perdagangan manusia, termasuk rangkuman verifikasi dari pihak ketiga mengenai temuan dan rencana aksi perbaikan terkait. b. Data yang relevan terkait tenaga kerja perkebunan dan PKS, yang harus dikumpulkan sebagai bagian dari praktik reguler oleh manajemen sumber daya manusia, yang harus mencakup: i.

Jumlah pekerja

ii. Demografi pekerja:

•

% pekerja perempuan

•

% pekerja berusia15-18 tahun

•

% pekerja berdasarkan kewarganegaraan

iii. Data tenaga kerja lainnya:

•

% pekerja yang direkrut langsung

•

% pekerja yang direkrut oleh perekrut pihak ketiga

• % pekerja dengan kontrak tetap (jangka pendek), dipisahkan menurut fungsinya (contohnya pemanen,penyemprot)


•

% pekerja harian

• % pekerja dengan perjanjian perundingan bersama, dipisahkan menurut fungsi

•

% pekerja yang terdaftar di serikat

•

% peralatan perlindungan pribadi yang disediakan

• % pelatihan terkait kebijakan dan praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan

• Upah minimum dan rata-rata, dipisahkan berdasarkan fungsi, termasuk target produksi (kuota)

• Matriks Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan jam kerja (atau Lost Time Accident/ LTA), tipe, serta penyebab cedera, sakit, dan korban jiwa yang diberitahukan terpisah berdasarkan fungsi (termasuk dari penyemprotan pestisida)

•

Tingkat perputaran pekerja, dipisahkan menurut fungsi

iv. Untuk setiap perkebunan dan PKS, daftar dari:

•

• Serikat pekerja dimana para pekerja bergabung di dalamnya dan diakui oleh

Agen tenaga kerja dan perekrut pihak ketiga yang digunakan

•

pihak pemberi kerja

7

Pestisida yang digunakan dan jumlah yang digunakan

Menghormati hak kebebasan berserikat dan perundingan secara kolektif untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran yang mungkin tidak sadar mengenai hak mereka untuk bergabung dengan serikat pekerja a. Terlibat dalam perundingan dengan itikad baik dan implementasi perjanjian kolektif, termasuk ketentuan terkait pengurangan upah langsung untuk iuran serikat dan mekanisme penyelesaian sengketa. b. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktik perusahaan tidak mendiskriminasi pekerja karena pandangan mereka dalam serikat pekerja atau karena aktivitas mereka dalam serikat pekerja. c. Memastikan penghormatan terhadap hak perwakilan pekerja sesuai dengan ketetapan standar Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Hak Asasi Manusia Internasional. d. Jangan mencampuri kegiatan pengorganisiran pekerja, perwakilan pekerja atau perwakilan serikat pekerja. e. Jangan melarang, membatasi atau bahkan mengganggu aksi mogok yang sah. Pada saat kejadian aksi mogok yang sah, hindari merekrut pekerja pengganti. f. Biarkan perwakilan pekerja untuk menggunakan fasilitas di lokasi yang pantas dan mengakses tempat kerja untuk melakukan fungsi mereka secara efisien yang tidak menggangu operasional reguler perusahaan


8

Berusaha dengan keras untuk menetapkan sistem penggajian langsung, dan dalam beberapa kasus pastikan bahwa upah dibayarkan dengan penuh, reguler, dan tepat waktu: a. Menyediakan slip gaji kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka mengerti. Cantumkan semua pengurangan dalam slip gaji yang resmi. b. Pada saat pemutusan kontrak kerja dan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, perjanjian kolektif, atau arbitrase, lakukan penyelesaian akhir dari semua upah jatuh tempo.

9

Membuat sistem dan infrastruktur yang memungkinkan untuk melacak secara penuh rantai pasokan hingga ke asal perkebunan, untuk memastikan sumber dari semua buah kelapa sawit diketahui, terdokumentasi, dan tumbuh sesuai dengan Prinsip Tenaga Kerja yang Adil: a. Memastikan bahwa sumber tandan buah segar (Fresh Fuit Bunches/FFB) berasal dari perkebunan yang terdokumentasi, memiliki referensi lokasi (geo-reference) dengan kepemilikan yang jelas, termasuk perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan penggilingan dan pemasok pihak ketiga lainnya. b. Memastikan bahwa dokumentasi sumber tandan buah segar (Fresh Fuit Bunches/ FFB) tersedia dan memenuhi persyaratan ketertelusuran pembeli di hilir (contoh: kilang). c. Menetapkan perjanjian kontrak yang jelas untuk pemasok pihak ketiga yang mengharuskan mereka untuk a) menyediakan nama, koordinat GPS, dan kepemilikan data (termasuk perusahaan induk) dari semua konsesi perkebunan sawit dan penggilingan yang mereka miliki atau sumbernya, dan b) untuk petani secara independen mennyediakan informasi mengenai saham mereka agar bisa diakses dan digunakan untuk situs pemantauan dan pemetaan Komoditas Global Forest Watch d. Mempertahankan catatan dari laporan publik mengenai semua sumber FFB, termasuk nama, koordinat GPS, dan kepemilikan data (termasuk perusahaan induk) dari semua perkebunan, dealer, dan petani kecil.


10

Memastikan akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk para pekerja beserta keluarganya: a. Menyediakan informasi dan pelatihan reguler dalam bahasa yang dimengerti oleh para pekerja mengenai kebijakan dan praktik kesehatan serta keselamatan kerja.

i. Menyediakan pelatihan mengenai diskriminasi gender, pelecehan seksual, dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi para pekerja beserta keluarganya, terutama pekerja perempuan.

ii. Menyediakan pelatihan mengenai kecelakaan di tempat kerja dan prosedur gawat darurat.

iii. Menyediakan pelatihan mengenai risiko kesehatan, protokol keamanan dan pencegahan risiko kesehatan dan lingkungan dari pestisida, serta alternatif pestisida yang lebih aman

iv. Menginformasikan pada para pekerja mengenai daerah mana yang telah terkena penggunaan pestisida dan pupuk serta identifikasi jenis pestisida dan pupuk.

b. Untuk anak-anak dari para pekerja yang tinggal di perkebunan, pastikan akses gratis dan universal terhadap pendidikan dasar wajib dan pendidikan lanjutan tersedia serta bisa diakses.

11

Menyediakan perumahan yang layak dan aman untuk para pekerja beserta keluarga mereka: a. Menyediakan akomodasi yang terpisah untuk para pria yang belum menikah, perempuan yang belum menikah, dan keluarga dengan ruang yang cukup untuk setiap orangnya, sesuai dengan standar internasional UNHABITAT. b.

Ruang tidur harus dapat dikunci baik dari luar maupun dari dalam.

c. Menyediakan loker untuk setiap pekerja untuk dapat mengamankan barang-barang pribadi mereka. d. Menyediakan listrik gratis yang cukup sepanjang hari, paling minimal cukup untuk unit pendingin kecil penyimpan makanan. e. Air bersih harus selalu tersedia secara gratis dan konsisten untuk semua kebutuhan pribadi dan rumah tangga, termasuk untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. f. Tidak ada batasan yang berlaku yang dapat menggangu hak pekerja untuk meninggalkan area fasilitas perumahan saat waktu luang mereka.


12

Menyediakan layanan kesehatan yang cukup untuk pekerja beserta keluarganya a. Layanan kesehatan harus sesuai standar yang diresepkan oleh otoritas publik dan termasuk layanan kesehatan umum, perawatan spesiallis, suplai obat yang diresepkan, rawat inap jika diperlukan, perawatan gigi, dan rehabilitasi medis. b. Praktisi medis haruslah sesuai dengan standar yang disetujui oleh otoritas publik dan harus tersedia personil berkualitas dalam jumlah yang cukup. Praktisi medis haruslah mengetahui resiko kesehatan dan perawatan untuk keracunan pestisida. c. Sepanjang masih praktis, hormati kebebasan untuk memilih dokter dan perawatan d. Tentukan layanan kesehatan dengan berkonsultasi dengan perwakilan dari organisasi pekerja yang relevan, termasuk serikat pekerja dimana mereka tergabung. e. Pemeriksaan medis yang dibutuhkan untuk para pekerja harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat rekrutmen. Persetujuan harus diberikan untuk pemeriksaan medis apapun dan hasil pemeriksaan sepenuhnya diberikan kepada pekerja, dan jika dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa pekerja tidak cukup sehat untuk bekerja, maka perusahaan harus membiayai biaya perjalanan untuk pekerja kembali ke tempat rekrutmen. f. Dalam kasus sakit, berikan cuti sakit dan tunjangan tunai sebagai pengganti upah selama masa cuti.


Pedoman ini dikembangkan oleh forum ahli yang terdiri dari NGO, organisasi buruh, perwakilan serikat, investor dan lembaga dermawan dari Amerika Serikat, Eropa, Malaysia, dan Indonesia. Lembaga mitra yang terlibat termasuk: Federasi Serikat Perkerja Minamas, Finnwatch, Firestone Agricultural Workers Union of Liberia, Forest Peoples Programme, General Agriculture and Allied Workers Union of Liberia, Humanity United, HUTAN, Interfaith Center on Corporate Responsibility, International Labor Rights Forum, Land Empowerment Animals People, Link-AR Borneo, MONDIAAL-FNV, Malaysian Palm Oil NGO Coalition, OPPUK, Oxfam, Pesticide Action Network Asia and the Pacific, Rainforest Action Network, Sabah Environmental Protection Association, Sawit Watch, SERBUNDO, Serikat Buruh Medan Independen, Serikat Buruh Mandiri Indonesia, Tenaganita, Trade Union Care Center, Verité, dan Walk Free, serta dukungan penasehat dari CERES.

03/03/2015

Buruh yang Bebas dan Adil pada Perkebunan Kelapa Sawit: Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan

Recommend Documents