BUPATIMUARO JAMBI PERATIIRAN BUPATI IItti4PO JAMBI NOMOR 25 TAHI.IN 2011 TENTANG FEDOMAN PELAIGANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKT.INGAN PEMERINTAII KABUPATEN MUARO JAMBI BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang
Mengingat
I
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, perlu dilaksanakan pengadaan barangijasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hwuf a dan untuk memberi landasan ywidis dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Kabupaten Muaro Jarnbi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelalsanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah
,1 , t.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Lrndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pra}lek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3817);
3,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraarl Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diuba]r dengan Undarrg-Undang Nomor 14 Tahun 2000 teutang Perubahan Atas' Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentutrian Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3969 );
).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
h
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
o
o.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a843);
10.
Undang-Undang Nomor
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 201i tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4578); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara,{Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 13.
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentanglembaga Kebijakan Pengadaan B aranglJasa Pemerintah;
t4.
Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun zol0 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; 15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentarig Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengeiolaan Barang Daerah;
t7.
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 200g tentang organisasi dan Tata Kerja Inspelctorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanafiran Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi rahun 200g Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Muaro Jambi Nomor 03);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUpATi MUARO
JAMBI
TENTANG PEDOMAN BARANG/JASA SECARA LINGKTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PELAKSANAAN PENGADAAN ELEKTRONIK
DI
MUARO JAMBI.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Kabupaten adatah Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muaro Jambi beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarmfl pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutrya disebut e -P r o cur ement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakutian secara elektronik yarLg berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum seciua elekffonik yang diselenggarakan oleh Layanan pengadaan secara Elektronik OFsr)
1. 2. 3. 4.
melalui@
5. Llyanan Pengadaan secara Elektronik selanjutrya disingkat LpsE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan 6.
barang/jasa dalqm pelaksanaan sistem dan domain e-procurement.
LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah
jawab Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untut mengelola dan tanggung
7. 8.
9.
mengembangkan sistem e-Procttrement. LPSE lain adalah LPSE di luar pemerintah Kabupaten Muaro Jarnbi. I',gmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa iemerintah selanjutrya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai t"gL untuk melah-rkan pengembangan dan perumusan kebijalan di bidang pengadaan barang/j asa pemerintah. Pejabat Pernbuat Komitmen, selanjutnya disebut ppK, adalatr pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/I(uasa pengguna enggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan baranpjasa
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap anggaran pada setiap Safuan Keda Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 1 1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aaggaran untuk menggurakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 12.
Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangljasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oieh Pengguna AnggaranrKuasa Pengguna Anggararr untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perssorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam si stem e - P r o c ur e m e n t p ada pusat-pusat layanan. 16. Pengguna adalah semua pihat yarrg menggunahan sistem eProcurement. t7. Llser ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem eProcurement. 18. Pass'word adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memveritikasi User /D kepada sistem e-Procurement. 19. Inspektorat adaiah Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi. 13.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2
(1)
Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
(2)
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan bwangljasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah e-procurement Pemerintah Kabupaten Muaro Jarnbi.
di lingkungan
BAB II ETIKA E.PROCUEREMENT Pasal 4
wajtb (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e'Procurement di bidang mentaati etika dan ketentuan Peraturan Perundang-undangao pengadaan barang/j asa pemerintah;
(2) Dalam melaksanak art e-Procurement, semua pihak yajib : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dart (Jser ID danpassword; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan' data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum'
(3) Semua pihak dilarang :
a. b.
dan mengganggu dar7atau merusak sistem e-Procurement;
curang mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat dalam sistem e-Procure menl'
BAB III
PARAPIHAKDALAMPELAKSANAANE.PR)CUREMENT Pasal 5
(1) Para pihak yang terlibat dalam e-Procurement'letdin dari" a. pejabat peJbuat komitmen/pejabat pelaksana Kegiatan ( PPK ); b. untut liyanan pengadaan/UlP/Pejabat Pengadaaqdan c. penYedia BaranfJasa' adalah para (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a b, c pihak yurrg ,.u"ulaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
ientang pengadaan barang/j asa pemerintah' Pasal 6
(1)LPSEbernrgasmengelolasisteme-ProcurementdiLingkungan sebagai Pemerintah rauupaten-Muaro Jambi dan mempunyai fungsi berikut
:
a. penyusunan program kegiatan pengeloiaan e-Procurement : b. peiaksanaan pelatii*rltranin-g kepada Panitia/Pejabat
pengaaaan/ULP ia, Penyedia BaranglJasa untuk pengoperasian sistem e-Procurement; pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ulP dan pelaksanaan c. kerj anya; i, enye d ia B arang/Jasa di masing-masing wilayah e'Procurement' pengguna d. pelaksanaan regisuasi dan verifikasi bagi e. iebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) ya'..g metayani Paniti&P;jab at PengadaanulP dan Penyedia BaranglJasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement; f. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses p"r.gaau* barang/jasa yang telah dilakgkan oleh Penggrrna untuk lepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; g. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; L pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan i. pelaksanaan tugas-tugas iain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinYa.
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan tugas dan \\-e\\'enang secara teknis untuk menyelenggarakan pengadaan secara eleLtronik adalah Kantor Pengoiahan Data Elelctronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah.
BAB IV ORGANISASI Pasal 7
(1) Susunan LPSE terdiri dari
:
a. kepala; b. sekretariat; c. unit administrasi; d. unit registrasi; dan verifikasi e. unit layanan dan dukungan.
(2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b.
memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; ienis pekeriaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan memahami prosedur sistem e'Procurement.
c. memahami d.
Pasal
8
Kepala LPSE meppunyai tugas meminrpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fiingsi LPSE. Pasal 9
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya lingkungan LPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembagayurgterkait; b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum unhrk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya; d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 10
(1) Unit Administrasi Sistem Etektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Adminishasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi : a. genyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan
b.
c. d.
Janngan;
penanganan permasalahan teknis yang tedadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; peiaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
pasal
(1) Unlt
11
Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
registrasi dan verifikasi pengguna e-procurement,
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi
dan Veriflkasi menyelenggarakan iungsi : a. pelayanan pendaftaran kepada e- procurement b, penyampaian informasi Kepada caion pengguna e-procurement tentang . kelengkapan dokument yang dipersyaratkan;
c.
d,
verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna e_procurement; dan pengelolaan arsip dan dokument pengguna e_procurement.
Pasal 12
(1) (2)
Unit
Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikisi e-procurement Dalam melaksanakan tugas sebagiimana dima'ksud pada ayat ('l), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi : a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barangijasa secara elektronik; b. pemberian informasi tentang fasilitas dan iitur aplikasi e-Procurement; c. penanganan keluhan tentang pelayanan LpSE; d, pelayanan pelatlhan pgnggunaan aplikasi e-procurement
BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama
KoordinasilHubungan Kerja Pasal 13 (1)
LPSE menjalin hubungan kerja dengan pt/Kpl/ppl(uLp/panitia/ pejabat
Pengadaan ; dan {2) LPSE berkoordinasi dengan LKpp,
Pasal 14
pNKpNppwUlp/panitia/ pejabat pengadaan, antara lain ; memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dilam portal p-engadaan Nasional;
(1) Hubungan Kerja LPSE dengan
a.
l. ;.
pemasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; menyediakan laporan hasil pengolahan data e-Procuremenf (terkait dengan
d.
proses pengadaan barang/jasa secara elektronik); dan menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
ineiai(sanakan koordinasi
dan konsultasi dalam rangka
12) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain
a.
b,
penyelesaian
:
melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses barang/jasa semra elektronik; dan memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aptikasi e-Procurement.
Bagian Kedua Pusat lnformasi LPSE Pasal 15
('1) Semua data dan informasiyang disimpan LPSE akan diumumkan diwebsite LPSE Daerah dan LPSE Pusat,
(2) Seluruh informasisebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan dihubungan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa naslonal yang disupervisioleh LKpp pusat.
,
Pasal 16
LPSE wajib melaporkan kepada PA, KpA dan ppK apabila ditemukan penyimpanganpenyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara eiektronik dengan tembusan kepada lnspektorat,
BAB V STANDAR PROSEDU R OPERASIONAL Pasal 17
Untuk jaminan kelangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE menyusun dan melaksanakan Siandir Prosedur'Operasional mencakup : registrasi dan verifikasi pengguna e-procurement; IayananPengguna e-procuremont; penanganan masalah (enor hadling); pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur o-procurement; pemeliharaan kinerja dan kapasita s e-procuremenf; dan pengarsipan dokumen elektronik (file backup).
a b. c. d' e. f.
Bagian Pertama Registrasi dan Verifikasi penggun a vprocurement Pasal 18
(1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Veriflkasi pengguna eProcuremenf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib menienuhi
a.
Bagi Penyedia/jasa melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi e-Procurement; mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran secara Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen menunjang dan menunjukan dokumen asli yang terdiri dari : a) kartu tanda penduduk (KTP) DirekturlPemitik Perusahaan/Pejabat yang berwenang diperusahaan ; b) akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseoranganl atau Perorangan bagi Penyedia BarangiJasa perorangan; dan d) surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. :
1, 2.
c)
b,
Bagi Pengguna e-Procu rementselain Penyedia Barang/Jasa, menunjukan asli dan menyerahkan selainan surat Keputusan dari instansi masing-masing.
\t) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan
terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a angka dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang
2
diasosiasikan dengan User ld dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab Suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan, (3) LPSE tidak periu menambahkan persyaratan registrasi setain yang diatur pada ayat
(1)Peraturan ini. (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangai], (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi
oleh Penyedia Barang/Jasa dan Klarifikasi dan Kualifikasi rleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. (6) Formulir sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi e-P rocurement. {7) Pengguna e-Procurement selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/ Panitia iPejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau eniltas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan e-Procurement,
Bagian Kedua Layanan Penggunaan LPSE Pasal 19 LPSE menyediakan : ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan verifikasi; akses internet dan intranet untuk Pengguna SpSE yang berkunjung kelokasi
a
b.
LPSE;
c. pelayanan konsultasi penggunaan e-Procuremenf melalui intemet, telepon dan d.
kunjungan ke lokasi LpSE; dan
pengumuman atau informasi kepada pengguna e-procuremenf jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aKivitas pengguna eProcurement.
Penans ana
f;:'#Il1?lrr
Handrins)
Pasal 20
r-PSE menga{ami kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan eProcurement.
LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Panitia /Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKKP jika berkaitan dengan
:
a,
permasalahan aplikasi e-Procuremenf yang tidak dapat diselesaikan oleh
b.
LPSE; dan permsalahan yang belum tercakup dalam aplikasi e.Procurement.
Bagian Keempat Pemeliharaan dan Pengamanan lnfrastruktur LPSE Pasal
21
(1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan serverdan jaringan, (2) Pengelolaan seruer e-Procuremenf mengacu kepada standar pengelolaan data
centar, (3) Pengaturan ruang serve r o-Procurement antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, candangan catu daya dan keamanan fisik. {4) semua penggunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat lzin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
(s) Pengelolaan
seryer e-Procurement harus memperhatikan aspek yang
memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan dokumentasi dan penyimpan data.
Bagian Kelima Pemeli ha raa n KinerJa dan Kapas i tas
*P rocu rement
Paal22 (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas fiardrlsk dan
Ram serta melakukan
penggantian/penambahan
jika
kompenen tersebut
mengalami kondisi kritis. (2) LPSE membuat pengaturan bandwith intemet dan.pemantauan trafric. (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet
seryer e.Procurement dl11egera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi. (4) LPsE rnemberikan pengumuman jika sedang- melafukan proses pemeliharaan seruer e-Procuremenf dan /atau perangkat lain. (5) LPSE memantau kirrerla piranti lunak, piranti keras dan jaringan serta peningkatan/ penggantian/pen ambahan jika diperlu(an. (6) LPSE memberikan akses kepada LKpp untuk melakukan
monitoring seruer
e-Procurement,
Bagian Keenam Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup ) Pasal 23
'-PSE harus melakukan backup terhadap slstem dan dafa base e-procurement.
3ackup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah ,ponable) dan diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang seruer. (erentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.
BAB VI PEMBIAYMN Pasal 24 Segala biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
(1) Dengan ditanda tanganinya peraturan ini maka pada tahun 2012 seluruh
atau
sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus menerapkan e-procurement.
(2) untuk menjamin implementasi pelaksanaan e-Procurement, masing
-
masing
pimpinan unit kerla/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan/atau Pengguna AnggaranKuasa pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-pracurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja / SKPD di Lingkungan Plmerintah Kabupaten Mriaro Jambi menggunaka n e-P rocuremo nt.
(3) untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud
pada
ayat (2) masing masing pimpinan unit kerya/SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE,
(+) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem eProcuremenf, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultisi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem e -procurement.
Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi..
di
Senqeti Ditetapkan pada tanggal rO
DliUndagkan
di
10 - 10
Sengeti 2011
HIP : 19531 1091976031001 tsERITA DAERAH MBUPATEN MUARO JAMBITAHUN 2011 NOMOR
:
........... ......)
- tO
2011
