;*
WALIKOTA JAMBI PERATIJRAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 6 TAHT]N 2012 TEI{TAN{G PENAITGGT]LANGAII TIIV DAN
AIDS
J:
DI KOTA JAMBI WALIKOTA JAMBI, Menimbang
:
a.
bahwa penularan HIV dalam kurun waktu 5 tahr:n terakhir telah terjadi peningkatan jumlah yang luar biasa terutama penularan di kalangan pengguna rripzl suntik dan telah mengubah jalannya epidemik AIDS di Kota Jambi;
batrwa progmm penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat perlu dilaksanakan secara intensi{, menyeluruh, terpadq efektif dan terkoordinasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Jambi.
Mengingat
:
l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (I-embaran Negara Tatrun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentarig Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahrur 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 68); 4. Undang-Undang
Nomo: 23 Tatrun 20A2 tentang Perlindungan Arak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tamtrahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4235):
Nomor 32 Tahrm 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun ?C04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor +844);
5. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tatrun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembsran Negara Republik IndonesiaNomor 5062 );
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
7. Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82):
9.
Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi psnenggulangan AIDS Nasional;
5
l$.Peraturan Walikota Jarnbi Nomor
tahun
20ll
tenkng Komisi
Penanggulangan AIDS Kota Jarnbi @erita Daerah Tahun 2011 Nomor 5 Seri
E).
/' MEMUTUSKAN:
Menetapkanr PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENANGGIJLAIYGAI\I HTV DAN AII'S DI KOTA JAMBI.
BAB
I
KETENTUAI\ UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
:
Daerah adalah Kota Jambi. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
Walikota ialah Walikota Jambi. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi yang selanjutnya disebut KPA Kota Jarnbi adalah Komisi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota nomor 5 tahun 201I tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jarnbi. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilaliukan, meliputi kegiatan pencegaham, penanganan dan rehabilitasi'
7.
Human lmgnodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh manusia. 8. Acquired Irnunodeficieny Syndrome yang selanjufnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang muncul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh. g. ODHA atau Orang Dengan HtV dau AIDS adalah orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. 10. Orang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya di sebut OHIDHA adalah orang yang memiliki anggota keluarga atau kerabat yang terinfeksi HW dan AIDS. 11. Anti Retroviral yang selanjutnya disebut ARV adalah obat-obatan yang dapat memperlambat pertumbuhan virus. 12. Infeksi Menular Seksual yang selanjutrya disebut melalui hubungan seksual.
IMS adalah infeksi yang ditularkan
13. Voluntary Counseling and Testing (Layanan Konseling dan Testing Sularela) yang selanjutnya disebut VCT adalab program pencegahan sekaligus jembatan untuk mengakses layanan manajemen kasus (t!flO dan CST (perawatan, dukungan dan pengobatan). 14. Care, Support and Treatnent (perawatan, dukungan, dan pengobatan) yang selanjutnya disebut CST adalah layanan lanjutan dari VCT rurtuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadaPi ODHA. 15. pencegahan HW Melalui Transmisi Seksual yang selanjutrya disebut PMTS adalah program pencegahal HW melalui transmisi seksual dengan cara setiap melalarkan hubungan seksual harus menggunakal kondom.
r -
16. Program Terapi Rumatan Metadon yang selanjutrya disebut PTRM adalah progfilm pencegahan penularan HIV di kalangan pengguna napza suntik dengan caftI menggantikan zat yang dipakai oleh penggwra napza suntik dengan narkoba sintetis, yang penggunarunnya dengan cara diminum.
17. Layanan Jarum Suntik Steril yang selaqiutnya disebut LJSS adalah layanan pemberian jarum suntik steril kepada pengguna napzasuntik dalam rangka pencegatran HtV dan AIDS melalui jarum suntik. 1g. pekerja Seks Komersil yang selanjutnya disebut PSK adslah Setiap oftulg yang mendzpat penghasilan dengan cara memberikan layanan seksual kepadapelanggan seks. 19. PS Langsung adalah Pekerja Seks di area lokalisasi' 20. pS Tidak Langsung adalatr Pekerja Seks yang memberikan layanan seksual di luar lokalisasi seperti di Salon, Panti Pijat, tempat karaoke, atau di Diskotik. 21. Wanaatau Wanita p';ra adalaborang yang memiliki jenis kelamin laki-Iaki yangberoientasi seks seperti wanita.
22. Lakr-laki
jenis Suka Laki-laki yang selanjuhya disebut LSL adalah pasangan seksual sesarna
laki-laki (homoseksual atau gay). 23. Media KIE (Komunikasi, lnformasi dan Edukasi) masyarakat adalatr media atau alat untuk menyampaikan infonnasi seputar HfV dan AIDS kepdamasyarakat luas' 24. Harm Reduction (pengurangan Darnpak Bunrk Narkoba Sintetis) yang selanjutnya disebut jarum sr-rntikHR adalah program pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui 25. Narkotika psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat atau yang obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanarnan baik sintesis maupun semi sintesis dapt menyebabkan penurunan atau penrbahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, da dapat menimbulkan ketergantungan yang 26. pengguna Napza Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang menggunakan narkotika" psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik. 27. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakanpembinaant:prtaptd3r:pdananakdid*pemasyankatm' 2g. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalatr tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yan.g 29. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah suatu lembaga dibentuk oleh lebih dari satu orzmg untuk melakukan ptogralm tertentu'
Pasal2 Tujuan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Jambi, adalah: a. mencegah dan mengurangr penularan hiv; b. meningkatkan kualitas hidup odha; c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat hiv pada individu, keluarga" dan masyarakat'
BAB II PENAI{GGULANGAN
(1)
Bagian Kesatu Sasaran kegiatan Pasal3 AIDS melalui Pencegatran, adalah: dan HIV Penanggulangan Sasaran dalam a. menjangkau yang disertai dengan pemberian informasi tentang risiko penularan dan jarum suntik, risiko infeksi silang antar upayapencegahan HIV yang ditularkan melalui perubatran perilaku penularan jarum suntik dan penularan seksual serta konseling pengguna jarum suntik;
mempromosikan penggunaan dan pemasaran kondom unhrk menjamin keters€diaan, akses, dan pemakaian kondom pada kelompok risiko tinggi; mmajemenlMs dan VCT bagi populasi risiko tinggi; program penyucihamaan menyediakan progftm Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS), suntik; dan program terapi rurnah metadon (PTRM) pada pengguna narkoba HIV positif, menyediakan layanan pemerikban kehamilan untuk wanita dengan lanjut pada anak; pemberian ARV pada ibu hamil, pertolongan persalinan dan tindak pelayanan uansftsi dztah yang aman mencakup upaya penapisan
menyediakan
(screening) pada darah donor; jenjang tempat pelayanan kesehatan dan melakukan kewaspadaan universal pada semua tinggt; tidak terbatas pada tempat pelayanan yang melayani kelompok risiko kesehatan; menyediakan profilaksis pasca pajanan pada pusat-pusat pelayanan
o
h.
(2)
perawatan, dukungan, dan Sasaran dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengobatan pada penderita HIV dan AIDS' adalah: HIV den pemeriksaan menyediakan pemeriksaan diagnostic untuk menenfirksn status berkala (cD4) untuk penentuan dan pemantauan pengobatan; pengobatan paliatif; melakukan pengobatan Anti retroviral (ARV), perawatan dan melakukan pengobatan dan pencegahan infeksi oportunistik.
^. b. c.
(3)
Mitigasi Dampak FIIV d8n AIDS' Sasaran dalarn Penanggulangan HIV dan AIDS melalui terlantar akibat kematian orang tua adalatr melalrukan penanganan anak yatim piatu dan anak karena AIDS.
(4)
Kebijakan Pengobatan dan Sasaran dalam Penanggulangan Hrv 'Jnn AIDS melalui Pengelolaan Program, adalah: pemakaian kondom 100 mengkaji dL *.rrg"*bangkan kebijakan untuk kebijakan penasun dan kebijakan persen untuk hubungan seksual berisiko, kebijakan perumgaffrn yang menyangkut perawatan, dukungan dan pengobatan; dan perubahan mengembangkan strategi operasional untuk program komunikasi tempat kerja yang perilaku, p.ogru* penjangkauan orang muda' dan penjangkauan di
a.
b.
spesifik untuk kondisi Janrbi;
c.
dilakul€n dengan menelaah mengembangkan kebijakan dan strategi operasional sektor implementasi prograrr yang telah dilaksanakan . d:"lT. :Illgikutsertakan masyarakat pemerinuh y*g i"l".r* dan unsru masyarakat sipit (LSM) dan unsur lainnya Bagian Kedua Pasal4
Target berikut: Rincian target pencapaian pada tahun 2013, adalah sebagai sebanyak 525 orang' Pengguna Napza Suntik (Penasun), estimasi Po?ulasi komunikasi perubahan perilaku sebanyak 90%; layanan alat suntik steril sebanyakT2%; terapi rumah metadon sebanyakZ2o/o; konseling dan tes hiv sukarelasebarryakT2%o; perawatan dan duk'ungan sebanyak 57%'
l.
a. b. c. d. e.
Warga Binaan Pemasyarakatn, estimasi populasi sebanyak 972 orcng komunikasi perubahan perilaku sebanyak 90%; konseling dan tes hiv sukarela sebanyak 72%; terapi rumah metadon sebanyak27Yo; czrre support sebanyak 7%.
a. b. c. d. 5.
PS Langsung, estimasi populasi sebanyak 400 orang komunikasi perubahan perilaku sebanyak 85%; pengobatan berkala sebanyak 68%; penapisan ims sebanyak 33%; konseling dan tes hiv sukarela sebanyak 68%; perawatan dan dukungan sebanyak 10%,
A T.
PS Tidak Langsung, estimasi populasi sebanyak 900 orang a komunikasi perubahan perilaku sebanyak 85%; b. pengobatan berkala sebanyak 68%; c. penapisan ims sebanyak 26%; d. konseling dan tes hiv sukarela sebanyak 68%; perawatan dan dukungan sebanyak 5%. e.
5.
Wariq estimasi populasi sebanyak 268 orang
6.
a. b. c. d. e.
ab. c. d. e.
komunikasi perubahan perilaku sebanyak 100%; pengobatan berkala sebanyak 80%; penapisan ims sebanyak 47%; konseling dan tes hiv sukarelaSSYo; care supportsebanyak 29Yo;
LSL, estimasi populasi sebanyak 2.109 o Komunikasi Psrubahan Psrilal$ sebanyak 70%; b. Pengobatan IMS sebanyak 2.1%; c. Konseling dan Tes HIV Sukarela56Yo; d. Care support sebanyak 7%.
Bagian Ketiga Dasar-Dasar Kebijakan
Pasal5 Dasar-dasar kebijakan Komisi Penanggulangan AIDS
a. b.
Meliputi
:
penanggulangan HIV dan AIDS tetap menghormati Hak Asasi Manusia dan menghindarkan terj adinya sti gnrasasi dan diskriminasi;
pelaksanaan Penanggulangan HfV dan AIDS merupakan respon multi sektoral yang melibatkan sektor kesehatan, penegakan hukum, pengawasan obat-obatan, seltor pendidikan, sosial, agama, lingkungan hidup, pemberdaytum perempuan, potitik dan keamanan; pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS harus peka dan sesuai pada nilai-nilai pada nilai-nilai agam4 budaya masyarakat dan cocok bagi kondisi masyarakat setempat;
tingkup pelaksanaan Penanggulangan HfV dan AIDS meliputi selunrh wilayah Kota Jambi dengan prioritas wilayah-wilayatr epidemik dengan jumlah poputasi yang berisiko tioggi; e.
penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan dalarn hal pelayanan teknis kesehatan, Kepolisian Resort @olres) Kota Jambi atau Badan Narkotika Frovinsi Jarnbi melindungi secara hukum kegiatan pelayanan, dapat merujuk ke pelayanan kesehatan" serta didukung oleh Kanwil Hukum dan IIAM, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja" Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pendidikan Kota Jarnbi, Badall Pemberdayaan Mas,varakat serta instansi lainnya yang terkait di bawah koordinasi KPA Kota Jambi:
f.
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh tim Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari unsur terkait yang ditetapkan oleh Walikota Jambi selaku Ketua KPA Kota Jarnbi;
{t
sistem data informasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan HfV dan AIDS dikelola secara sistematis, menyeluruh dan terpadu.
V
BAB III PENCEGAIIAN Pasal 6 Kegiatan Pencegahan dalam rangkapenanggulangan HIV dan AIDS dilalarkan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) masyarakat; kegiatan pencegahan transmisi seks; kegiatan pencqgahan penularan pengurangan dampak buruk narkoba suntik;dan kegiatan pencegahan penularan dari ibu ke anak (PMTCT).
a. b. c. d. e.
:
kegiatan pencegahan pada dunia kerja.
Pasal T
(1)
Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: sosialisasi tentang IMS, HfV dan AIDS di kalangan Pondok Pesantren, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga Ponpes tentang IMS, HW dan AIDS, dan menciptakan lingkungan Pondok pesanten yang kondusif, proaktif dalarn melaksanakan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS; sosialisasi tentang IMS, HIV dan AIDS di lingkungan sekolah melalui kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS), yang bertujuan meningkatkatt pengetahuan siswa-siswi sekolah tentang IMS, HtV, dan AIDS, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusi{ proaktif dalam melaksanakan kegiata,n Penanggulangan HIV dan AIDS;
(2)
c.
sosialisasi tentang IMS, HIV dan AIDS melalui Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), yang berfujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus OSIS tentang IMS, HfV, dan AIDS;
d.
advokasi dari pokja KIE tentang IMS, HfV dan AIDS, yang betujuan memberikan masukan kepada Stake holder terkait untuk turut serta berperan aktif dalaur upaya penanggulangan HW dan AIDS;
e.
promosi dan/atau sosialisasi tentang IMS, HIV dan AIDS melalui penyuluhan dan mediamasa" yang bertujuan unhrk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang IMS, HlV, dan AIDS.
Kegiaran pencegahan sebagaimana pada ayat (l) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kantor Kementrian Agama.
Pasal8 Kegiatan Pencegatran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a.
penjangkauan yang terus menen$ sehingga terjadi perubahan prilakra meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman, kemampuan menilai risiko dan kemarnpuan mengakses la1'anaa:
b.
d.
promosi, pemasaran serta menjamin ketersediaan kondom dan lubrikan, yang didukung dengan pengembangan kebijakan lokal tentang penggrmaan kondom (termasuk kondom laki-laki dan kondom perempuan); manajemen IMS Meliputi penapisara diagnostik dan terapi dengan memperhatikan pemberian layanan yang bersahabat dan tanpa diskriminasi; layanan periodic presumtive treafinent (PPT) sesuai dengan perkembangan pengobatan
terkini; diagnostik Hry baik melalui progftma VCT, inisiatif petugas kesehatan, maupun cara lainnya dengan memegang prinsip 3C (counseling, consent, confidential); intervensi strulctural dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (KPA, Sektor Kesehatan, Pemimpin lnvormal dan sebagainya) dalam bnetuk advokasi seklor terkait untuk pengembangan jejaring, peningkatan kapasitas dan pengernbangan kebijakan lokal yang mendukung dengan memperhatikan kesetaraan gender;
integrasi layanan reproduksi esensial yang meliputi KIA, KB, infeksi saluran reproduksi dan KRR dengan program HIV.
(t
Pasal9 (1) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: sosialisasi tentang Harm Reduction, yang bertujrtan unttrk peningkatan pengetahuan kelompok risiko tinggi terhadap bahayaNAPZAsefizHry dan AIDS; training bagi tenaga kesehatan untuk pelaksanaan program HR di Kota Jambi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterarrpilan pada pelayanan program HR di sBmna layanan kesehatan; pembentukan relawan pendarrpingan sebaya pada kelompok risiko di Kota Jambi, yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan kepedulian dari dan antar sesama kelompok; workshop tentang pelaksanaan program Harm Reduction, yffig betujuan untd< mensinergikan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan progr€m Harm Reduction dan
a. b. c.
d.
menghasilkan kesepakatan bersama (MoU).
(2) Instansi yang bertanggung jawab adalah Kepolisian Resort (Polres) Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, Badan Narkotika Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi, dan Dinas Sosial Kota Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) H. Abdul Manaf Kota Jambi, Rumah Sakit Jiwa (RS.D Provinsi Jambi.
Pasal
l0
(l) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a- pendidikan dan Pelatihan tentang penyelenggaraan PMTCT bagf petugas kesehatan dantenaga masyaraka! sehingga manrpu memberikan pelayanan PMTCT di fasilitas kes (dasar dan rujukan);
b. c.
pelatihan bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan sikap positif dalam memberikan layanan yang bersahabat terhadap perempuan dengan HIV dan bayinya meningkatkan kewaspadaan mengenai HIV-PMTCT dan eliminasi stigma terhadap HfV; pendidikan dan pelatihan kesehatan reproduksi dan inforrnasi dasar PMTCT bagi remaja, serta lelaki dan perempuan usia reproduksi;
e,
f.
h.
konseling kehamilan yang direncanakan bagi perempuan dengan HIV dan pasrmgan seksualny4 termasuk pemberian kondom; konseling dan Pemberian ARV profilaksis bagi ibu bamil dengan HIV selama kehamilarqdan bayi yang dilahirkan; konseling dan pertolongan persalinan yang tepat dan arnan, sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, yaitu ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan atau susu formula dengan syarat AFASS; dukungan psikologis dan sosial bagi ibu dan Myi pasca kelahiran, termasuk bantuan layanan kesehatan seperti tes PCR bagi bayi bila memungkinkan; intervensi stnrktural, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, Sektor Kesehatan, Pemerintatr dan swasta" pemimpin informal dar sebagainya) dalarn bentuk advokasi sellor terkait untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan kebijakan yang mendukung serta rnempertimbangkan kesetaraan gender; perlibatan peran aktif organisasi profesi dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pemantauan program PMTCT.
Pasal
ll
Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi: penyuluhan tentang IMS, HW, dan AIDS bagi buruh pabrik di tempat kerj4 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetabuan dan kesadaran buruh pabrik tentang IMS, HfV dan AIDS;
ab.
penyuluhan IMS,
c.
pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial dan Tenaga K"tju, Dinas Perhubungan
kepada sopir, kondektur, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sopir dan kondekfur tentang IMS, HIV dan AIDS;
HIV, dan AIDS
dan Pengusatra-
BAB Iv PENAIYGANAI\ Pasal 12
(l)
Kegiatan Penanganan datam rangka penanggulangan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan : koordinasi LSM pendarnping dengan
a.
HIV dan AIDS dilakukan
melalui
klinik VCT dan CST, yang bertujuan untuk
menyamakan persepsi dan mempermudah kerja sama dalarn memberikan pelayanan kesehatan;
11 \
b.
sosialisasi klinik VCT dan CST di Kota Jarnbi pada kelompok Risti, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang layanan kesehatan pada kelompok risiko tinggt;
c.
pelatihan dan capacrty building pada Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) baik yang sudah ada maupun yang akan terbentuk, yang bertujuan rurtuk meningkatkan pengetahuan KDS tentang HIV dan AIDS dan perawatan ODF{A;
d.
mobile clinic yang bertujuan untuk penapis IMS dan tes VCT pada kelompok risiko tinggi.
instansi yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kesejahteraan lv{as-varakat, dan RSUD H' Abdul Manap.
BAB V
PENELITIAN, PENGEMBANGAFI DATI EPIDEMOLOGI Pasal 13 (1) Penelitian, Pengembangan, dan Epidemologi HIV dan AIDS dilalarkan dengan cara: survei pengetatruan dan sikap siswa SMA dan sederajat se-Kota Jarnbi tentang HIV dan AIDS, yang berfujuan untuk memperoleh gambaran pengetahuan dan sikap dalam presentasi;
a.
b. /''t\ \L)
pendekatan rural partisipatori appraisal dalam upaya menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODFIA di Kota Jambi, yang tujuannya adalah unttrk penelitian.
Penelitian, Pengembangan dan Epidemologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertanggung jawab adalah :
a.
Dinas Pendidikan Kota Jambi;
b.
Dinas Kesehatan Kota Jambi;
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi; dan
BAB W
REHABILITASI Pasrl
14
(1) Pembendayaan darr Rehabilitasi Sosial : a. pemberdayaan ekonomi bagi ODHA dan OHIDHA (Ibu RT, Wari4 WPS, LSL), yang
b.
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup ODIIA dan OHIDHA; pelatihan Peer Educator Sendidik sebaya) yang bertujuan untuk meningkatkan
HIV dan AIDS; edutainment yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang IMS, HfV dan AIDS melalui kegiatan edutainment; pertemuan (Open dan Close Meeting) bagi ODHA dan OHIDHA yang bertujuan rurtuk sharing pengalaman, meningkatkan pengetahuan OD[{A dan OHIDIIA terkait layanan pengetahuan tentang
c. d.
kesehatan yang ada di Kota Jambi.
(2) Instansi
yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial dan Tenaga K"tju" Badan
Pemberdayaan Masyarakat, dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
BAB VII ADVOKASI Pasal 15
(1) Advokasi
a. b.
Hukum dan HAM penelitian kecil tentang kebijakan HW dan AIDS yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan bentuk program; audiensi bertujuan untuk memaparkan rencsna kerja pokja kepadapengambil kebijakan.
(2) Instansi yang bertangg"ng jawab adalah, Komisi
D
DPRD Kota Jarnbi,
Bag,.an
Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jarnbi, dan KPA Kota Jambi.
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16
(1) Monitoring
a.
b, c. d. e. (2)
HW dan AIDS meliputi : lnventarisir instansi dan lembaga yang mempunyai program terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan HW dan AIDS, yang bertujuan unruk memperoleh data dasar penyedia layanan terkait progftm pencegahan dan peuanggulangan HW dan AIDS di Kota Jambi; Pengembangan format pelaporan data yang bertujuan untuk menciptakan fomrat dan Evaluasi dalarn rangka Penanggulangan
pelaporan yang terukur; Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data" yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran data dasar dan data kasus dari masing-masing penyedia layanan; Validasi data kasus HIV dan AIDS, yang berhrjuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungiawabkan; Mempublikasikan data yang sudah diolalq yang bern{uan untuk mensosialisasikau informasi tentang perkembangan kasus HIV dan AIDS kepada stake holder dan masyarakat.
Instansi yang bertanggung jawab adalatr Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jarnbi dan Di.nas Kesehatan Kota Jambi.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi
penanggulangan dalam setahun dilaporkan kepada Walikota.
HIV dan AIDS sekurang-kurangnya sekali
BAB IX ORGAI\ISASI TIM TEKMS Pasal 17 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan HfV dan AIDS di Kota Jambi, dibentuk tim Kelompok Kerja Teknis Penanggulangan HIV dan AIDS yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota selaku Ketua KPA Kota Jambi.
BAB X TUGAS DAN FUNGSI TIM KELOMPOK KERJA Pasal 18
Kelompok Kerja Teknis Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pesal 16 bertugas : membantu KPA dalam pengembangan kebijakan, advokasi dan sosialisasi; membantu KPA daiam pengembangan progr€un, peningkatan kapasitas, pendanaan, pemantauan dan evaluasi.
a. b.
Passl 19
Koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan diiakukan oleh KPA Kota Ja'nbi.
HfV dan AIDS di tingkat Kota
Jambi
Pssal 20
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka Kelompok Kerja Teknis Kota Jambi Penanggulangan HIV dan AIDS bertugas dalam membantu Ketua KPA AIDS. melaksanakan kebijakan teknis dan menangani isu tertentu dalam penanggulangan BAB XI
PEMBIAYAAN Pasal 21 pembiayaaan kegiatan Keiompok Kerja Teknis Penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat'
BAB XII KETET.{TUAN PENUTUP
Pasal22 peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan
pengundangan Peraturan
ini
penempatannya dalam berita daerah Kota Jambi' Ditetapkan di Jambi
padaunggal ?2 Meret 2AI2
Diundangkan di Jambi
padatanggal 22 Maret
2012
ARIS DAERAH KOTA JAMBI
/
.@.
tfl
;/t^RU
PRAroMo
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHLTN 2OI2 NOMOR
sERr
Ii
NOMOR
#
dengan
