r
4lf
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR gL( TAHUN 2011 TENTANG
'ANGBERSUMB=-'o=^'-?Xfr3"'X['il,??TB=^E'i+ili"#[r=ToNJADAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATT PAKPAK BHARAT,
Menimbang
:
a.
b.
bahwa untuk melakukan pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaanya tertib, akuntabei dan transparan perlu diatur Pedoman pemberian hibah; bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa pemberian hibah diatur dengan peraturan kepala daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebui pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu
mengatur Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nornor 44, Tambahan
Mengingat
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3298); 2.
3.
4.
5.
7.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BG); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor 5, Tambdhan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1zs, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44); Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarin Negari Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); S. U
ndang-Undang
..
./2
8.
9.
10.
11.
12.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 310). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); Peraturan Daerah Nomor '11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64); ,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah. 9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranibarang.
BAB II HIBAH
Bagian Kesatu Pasa! 2 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib.
ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian program pemerintah sasaran dan kegiatan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sekurangkurangnya : a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus pada setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. penerima hibah harus memenuhi persyaratan.
(3) Pember:ian hibah sebagaimana dimaksud pada
;
Pasal 3
Hibah dapat diberikan kePada . pemerintah; pemerintah daerah lainnYa; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau e. organisasi kemasYarakatan.
a. b.
Pasa! 4
3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
daerah.
3 huruf b diberikan peraturan diamanatkan sebagaimana pemekaran daerah kepada daerah otonom baru hasil
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
perundang-undangan.
(s) irioarr kefada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah kepada masyaiakat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada kelompok orang ying memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan' kesehatan, keaglmaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. (5) Hibah kepada Jrganisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada organisaJi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1)
Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan b. berkedudukan dalam wilayah daerah.
4
ayat (4) diberikan apabila
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
4 ayat (5) diberikan
a. telah terdaftar paOa pemerintih daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, b.
c.
kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; berkedudukan dalam wilayah daerah; dan memiliki sekretariat tetaP. .
Bagian Kedua Penganggaran Pasal 6
(1) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kePala daerah.
(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) kepala- SKpb terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. rekomendasi kepada 'pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana (4)' Tim Anggaran dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
'' '
Pasal 7
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah 4
BAB III MONITORING DAN EVALUAS! Pasat 12
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
Pasal 13
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hi'Oafr yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangin.
BAB !V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang Oap{ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal L! NOpevr\oer 2011 BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada ta .AL{ NO(Trlnnlaer RET
2011
RAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SINAMO
A DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NoMoR
6
tll
