BUPATI PACITAN PROVINSIJAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEBIERINTAH KABUPATEN PACITAN BUPATI PACITAN, Henimbang
: a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi ; dan akuntabilitas penyelenggaraan pemenntahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance perlu dilakukan < pengembangan e-govemment; b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan e-govemment Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terarah, perlu disusun dokumen Rencana I n d u k Pengembangan e-govemment, 0. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a dan h u r u f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana I n d u k Pengembangan e-govemment Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
Tahun
2008
tentang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika d i [ Indonesia; 5. - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 69A/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemenntahan 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan U m u m ; Tata Kelola Teknolo^ Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemenntahan d i Kabupaten Pacitan. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNBIENT PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan i n i yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan. c. Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pemerintah daerah dan DPRD.
oleh
d. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemenntahan daerah. e. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan. f. Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut Bagian PDE. g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. h . Rencana Induk adalah sebuah perencanaan secara menyeluruh yang menitikberatkan uraian kebijakan sebuah organisasi, memiliki tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. i . Assessment adalah proses sistematika dalam mengumpulkan data yang berfungsi u n t u k mengetahui kelemahan dan kekuatan saat i t u , sebagai bahan u n t u k menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut akan dapat disusun program yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. j.
Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar u n t u k mendukung pelaksanaan e-govemment.
k. Hardware (perangkat keras) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi u n t u k mendukung proses komputerisasi. 1. Software (Perangkat Lunak) adalah k u m p u l a n data elektronik yang disimpan dan diatur oleh: komputer, data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna u n t u k menjalankan suatu perintah.
m . Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan u n t u k menempatkan sistem komputer beserta komponen-komponen terkaitnya, sistem i n i meliputi sistem komunikasi dan penyimpanan data. n . Jarmgan (network) adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama u n t u k mencapai suatu t u j u a m yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri d a r i titik-titik (nodes) yaxig terhubung satu sama lain, dengan atau tanpa kabel. o. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk u n t u k bekerja sama dengan sistem atau produk lain. p. Internet (Interconnection Networking) adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global Transmission Control I ^ t o c o l / I n t e m e t Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran. Sehingga saling dapat berinteraksi, berkomunlkasi, dan saling bertukar informasi. q. Intranet adalah satu jaringan khusus (Private Network) dengan system yang sama dengan internet tetapi tddak terhubung dengan internet u n t u k berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. Intranet juga merupakan suatu jaringan LAN (Local Area Network) yang hanya mencakup wilayah lokal/kecil. r. Upgrade adalah suatu proses memperbaharui sesuatu, menambahkan fasilitas dan kemampuan yang baru; pemutakhiran dari suatu alat perangkat. s. Server adalah komputer sentral yang menangani k u m p u l a n data (database) dan memberikan layanan berupa koneksi a t a u p u n layanan yang lain terhadap komputer klient. Cara kerja server y a i t u sebagai media penyimpanan data dari komputer klient. t
Fiber Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil d a r i sehelai rambut, dan dapat digunakan u n t u k mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
u . Core Layer (lapisan inti) merupakan tulang punggung jaringan pada suatu jaringan hirarki, layer core menempati layer teratas. V. Distribution Layer (lapisan distribusi) atau disebut layer merupakan t i t i k kumunikasi antara layer akses d a m layer i n t i .
workgroup'
w. Access Layer (lapisan akses) diperlukan u n t u k menyediakan fasilitas akses ke jaringan. Fungsi utamanya adalah menjadi sarana bagi suatu t i t i k yang ingin berhubungan dengan jaringan luar. X. EmaU (Electronic MaU) adalah surat elektronik yang digunakan u n t u k atau sebagai media u n t u k berkomunikasi atau saling berkirim pesan melalui jaringan internet. y. Nama Domain adalah alamat mtemet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan u n t u k berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat u n i k . z. Aplikasi adalah komponen sistem informasi menjalankan fungsi, proses dan mekanisme pelaksanaan e-govemment
yang kerja
digunakan u n t u k yang mendukung
BABn PERENCANAAN Pasal 2 Percncanaan u n t u k penyusunan Rencana Jnduk Pengembangan e-govemment Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Pasal 3 Rencana I n d u k Pengembangan e-govemment Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan selama 5 (lima) t a h u n dari t a h u n 2016 sampai dengan Tahun 2020. BABIU PENGEBIBANGAN E-GOVERNMENT Pasal 4 (1) Pengembangan e-govemment d i setiap SKPD harus mengacu dan selaras dengan Rencana I n d u k Pengembangan e-govemment Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengembangan e-govemment yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan Bagian PDE dan SKPD lain yang terkait dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati i n i . (3) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dibiayai dari APBD Kabupaten Pacitan.
dan pelaksanaan
e-govemment
BAB IV PEMELIHARAAN Pasal 5 Secara berkala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan melakukan pemeliharaan peralatan. Pasal 6 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah peralatan (hardware), perangkat lunak (software) dan virus/spam.
pemeliharaan
Pasal 7 Pemeliharaan sebagaimEUia dimaksud dalam pasal 5 dibiayai secara r u t i n setiap Tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.
BABV DOKUMEN Pasal 8 Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-govemment Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i n i . BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan B u p a t i ; ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal i p - ^ BUPATI PACITAN
INDARTATO
- 2016
LAMPIRAN
:
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 9 TAHUN 2 0 1 6 TANGGAL ; 5 - 4 - 2 0 1 6
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi
pemanfaatannya
secara
luas,
membuka
peluang
bagi
pengaksesan,
pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-govemment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. U n t u k menyelenggarakan
pemerintahan yang baik (good governance)
dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-govemment Dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh u n s u r kelembagaan pemerintah. Pengembangan informasi, komunikasi dan teknologi telah membah mekanisme pelayanan publik dan komersial diseluruh dunia. P e n ^ u n a a n teknologi
informasi
tanpa
dipungkiri
telah
berkontribusi
terhadap
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat. Menyadari penyelenggaraan
akan
pentingnya
peranan
informasi
kedepannya.
informasi
dalam
pemerintahan, dan didorong dengan teknologi informasi
dalam era milenium i n i , identifikasi teknologi
sistem
Dengan
sangat
dan evaluasi terhadap
diperlukan
untuk
keperluan
penerapan perencanaan
dilakukannya indentifikasi, akan diketahui kondisi
implementasi e-govemment d i Kabupaten Pacitan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka bidang PDE
Kabupaten
Pacitan melaksanakan kegiatanpenyusunan Masterplan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
1
1.2
B-Government E-Govemment
Govemment
merupakan kependekan dari Electronic
Govemment.
biasa dikenal e-gov, adalah penyalenggaraan
E-
kepemeiintahan
yang berbasis elektronik. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan
E-Govemment
penyelenggaraan
merupakan upaya
kepemerintahan
yang
untuk
berbasis
mengembangkan
elektronik
dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-Govemment
merupakan
sebuah
implementasi
manajemen
dan
teknologi informasi u n t u k membantu proses penyelenggaraan pemerintahan, mencakup manajemen internal setiap satuan kerja, pengambilan kebijakan, hingga pengelolaan saluran aspirasi masyarakat. Pelaksanaan
E-Govemment
melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan, pengambil kebijakan, bisinis/industri, dan masyarakat. Pengembangan
E-Govemment
diarahkan
pada pembentukan kekuatan ekonomi daerah berbasis informasi, y a i t u : •
Pengembangan koneksi masyarakat ke Pemerintah,
•
Pengembangan
infrastruktur
akses
masyarakat
baik kuantitas
m a u p u n penyebarannya, •
Pengembangan sumber daya manusia u n t u k melahirkan tenaga ahli dalam pengembangan infrastruktur dan kreasi content/layanan.
•
Pengembangan
content dan/atau aplikasi : pengembangan
content
yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Penerapan
E-Govemment
sangat bermanfaat dan berdampak
bagi
masyarat, pegawai, industri dan pemerintah antara lain ; •
Meningkatkan
transparansi,
penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan
Good Corporate •
kontrol,
dan
akuntabilitas konsep
Governance.
Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang
dikeluarkan pemerintah m a u p u n
stakeholdemya
u n t u k keperluan aktivitas sehari-hari •
Memberikan peluang bagi pemerintah u n t u k mendapatkan sumbersumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
•
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengeui berbagai perubahan global dan trend yang ada.
•
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak Iain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
•
Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas
1.3
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Pemeringkatan e-Govemment Indonesia (PeGI) mempakan salah satu
kegiatan evaluasi dan pemetaan pengembangan
dan pemanfaatan TIK d i
lingkungan pemerintah, baik propinsi, kabupaten/kota m a u p u n departemen dan lembaga
n o n departemen.
PeGI diselenggarakan
oleh
Kementerian
Komunikasi dan Informatika Rl Cq. Direktorat e-Govemment. Kegiatan; PeGI bertujuan menyediakan acuan bagi pengembangan d a n pemanfaatan TIK d i lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK d i lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang obyektif, dan mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK d i lingkungan pemerintah
secara
nasional. Adapun
penilaian PeGI
meliputi
dimensi
kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan TIK.
1.4
Rumusan Masalah Dengan melihat pentingnya teknologi mformasi dalam mendukung
otonomi daerah yang telah digulirkan, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan harus
mengembangkanE-Govemment
informasi terkini.
dengan
memanfaatkan
teknologi
U n t u k pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
yang baik harus melihat semua u n s u r terkait dari semua sisi yaitu sisi kekuatan,
kelemahan, tantangan dan ancamaimya yang
melakukan evaluasi diri.
berarti harus
Dari sini selanjutnya bisa disusun Rencana I n d u k
Pengembangan yang menjadi panduan u n t u k pengembangan E-Govemment yang handal, terintegrasi, efisien dan efektif.
U n t u k melakukan i t u semua secara jelas dan nyata maka harus dilakukan suivei pada setiap satuan kerja sehingga bisa disusun analisis SWOT
(strengths,
weaknesses,
(Kekuatan Kelemahan
opportunities,
Kesempatan
threats)
dan Ancaman)
penjrusunan Rencana I n d u k Pengembangan
atau
sebagai
KEKEPAN
acuan
untuk
tersebut yang meliputi aspek
SDM, infrastruktur teknis, sistem mformasi serta organisasi.
1.5
Haksud dan Tujuan Pekeijaan Maksud dari penjrusunan Masterplan E-Govemment Kabupaten Pacitan
ini
adalah
tersedianya
arahan/panduan
standar
pengembangan
dan
pentahapan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pacitan dalam
menyusun
rencana
pengembangan
perangkat
infrastruktur
dan
aplikasi e-Govemment d i satuan kerjanya. Sedangkan
tujuan
dari
penyusunan
Masterplan
e-Govemment
Kabupaten Pacitan i n i adalah: 1. Tersedianya
arahan u n t u k pengembangan
komponen-komponen
e-
Govemment yangterencana, terpadu, efektif dan efisien yang dapat d i monitor melalui sistempengendalian indikator kinerja utama teknologi mformasi; 2. Tersedianya arahan bagi upaya peningkatan kualitas layanan publik secara efektif danefisien; 3. Tersedianya panduan u n t u k pengelolaan SDM aparatur pemerintahan u n t u k menggunakan dan mengelola e-Govemment; 4. Terdapatnya acuan bagi pengembangan aplikasi sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien; 5. Memberikan landasan berfikir bagi pengembangan govemment yang lebih efektif, efisien dan komprehensif.
infrastruktur
e-
1.6
Landasan Hukum Landasan h u k u m dari penyusunan dokumen i n i adalah sebagai
berikut: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 t a h u n 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika d i Indonesia 2. Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment. 3. Keputusan
Menteri
Komunikasi
69A/m.Kominfo/10/2004
dan
tentang Panduan
Informasi Teknis
Nomon
Pembangunan
Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan 4. Peraturan
Menteri
Komunikasi
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007
dan
tentang
Informatika Panduan
Umum
Nomor Tata
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Versi 1 2007. 5. Pembangunan
Pusat
Data Pemerintah,
Direktorat E-Govemment,
Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta 2008. 6. Rancangan Pusat Operasional Jaringan Pemerintah, Direktorat Govemment,Direktorat
Jenderal
Aplikasi Telematika,
Departemen
Komunikasi dan Informatika, Jakarta 2008.
1.7
Metode dan Tahapan Pelaksanaan Berdasarkan informasi melalui studi dokumen ( data primer dan data
sekunder),
diskusi, konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta
memperhatikan surveydengan
visi
dan
misi
Kabupaten
Pacitan,
dirancang
form
merumuskan komponen pokok yang terkait implementasi E-
Govemment. Himpunan pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai alat dan panduan dalam proses survey ke seluruh jajaran satuan kerja d i lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tujuan utama survey tersebut adalah u n t u k menggali
potensi
keterkaitannya.
yang
ada
serta
permasalahan-permasalahan
dan
Hasil survey akan diolah dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT dan kemudian disusun serangkaian kegiatan beserta
rincian,
arah
serta keterkaitannya u n t u k memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya berdasarkan rincian kegiatan yang dibuat, disusun diagram jaringan kegiatan u n t u k memperlihatkan u r u t a n , keterkaitan dan arahnya. Dengan menggunakan diagram tersebut dapat disusun u r u t a n dan rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan u n t u k mencapai suatu tujuan pengembangan Govemment
komponen
sistem
yang dicita-citakan,
sehingga
akhimya
bisa
terwujud E-
Selain i t u dapat diprediksi w a k t u yang
digunakan u n t u k setiap kegiatan, sehingga u n t u k seluruh kegiatan i n i bisa diprediksi w a k t u yang diperlukan dari awal sampai akhir.
U n t u k setiap
kegiatan akan dikelompokkan sedemildan rupa sehingga dapat dikerjakan secara terpisah tanpa harus menunggu selesainya kegiatan yang lain. Dengan demikian, nantinya akan dapat ditetapkan target yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula akan dapat disusun suatu rangkaian kegiatan secara bertahap sehingga pencapaian sebagian dari target dapat dipilih dengan menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan. Kemudian tahapan dalam penyusunan dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:
vn AntlytaTIK
Gambar 1 Tahapan Penyusunan Dokumen Masterplan Tahap 1- Studi Organisasi dan Perencanaan Strategik Hal pertama yang akandilakukan adalah mempelajari profil organisasi yang mencakup visi, misi, dan nilai yang dicanangkan organisasi, agar dapat diketahui ke arah mana dan apa yang menjadi target utama atau prioritas
6
organisasi d i dalam melakukan kegiatannya sehari-hari serta proses bisnis organisasi. Agar visi dan misi yang telah dicanangkan dapat tercapai dan dimonitor tingkat pencapaiannya, tentunya memiliki obyektif dan indikator bisnis sebagai tolak u k u r . Dalam posisi i n i , paling tidak terlihat dua peranan teknologi informasi yang penting, yaitu sebagai pemicu [driuei) organisasi agar dapat mencapai obyektif yang dicanangkan dan sebagai alat bantu u n t u k melihat kmeija organisasi melalui pengumpulan dan penyampaian informasi terkait dengan indikator tersebut. : Tahap 2 - Perencanaan Stategik T I K Proses selanjutnya dari hasil studi organisasi, dilakukan perencanaan strategik tujuan
adalah
melakukan kajfan
terhadap
serta hubungan
organisasi dengan seluruh stakeholdemya. Hasil atau output dari pengkajian i n i pada dasamya adalah definisi terhadap peranan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi. Tahap 3 - Analisa Kondisi existing Proses selanjutnya adalah melakukan analisa kondisi existing dari hasil survey, studi, wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait. U n t u k melihat
kondisi existing i n i dilakukan dengan assessment kondisi TIK d i
Pemerintah Kabupaten Pacitan. Dari hasil assessment weakness,
opportunities,
tersebut dapat disusun SWOT
threats)
Kesempatan dan Ancaman)
atau KEKEPAN (Kekuatan
[strengths, Kelemahan
u n t u k memetakan gambaran implementasi TIK
secara keseluruhan sehingga bisa disusun strategi pengembangan TIK
yang
meliputi aspek SDM, i n f r a s t m k t u r teknis, sistem informasi serta oi^anisasi. Tahap 4 - Mendeflnisikan Kebutuhan T I K , infrastruktur dan aplikasi ^ Setelah mempelajari secara seksama seluk beluk lingkungan i n t e m a l dan
ekstemal
oi^anisasi,
langkah
berikutnya
adalah
mendefinisikan
kebutuhan pengembangan infrastuktur dan aplikasi. Tahap 5 - Gap Analys T I K Gap Analys TIK adalah tahapan u n t u k menganalisa hasil olahan datadata' dari analisa hasil data survey, sistem yang sudah ada, dibandingkan dengan
kebutuhan integrasi kedepannya, sehingga akan nampak gap yang
nantinya h a l tersebut menjadi dasar u n t u k penentuan program kerja dan roadmap pengembangan TIK. Tahap
6
-
Perumusan
Arsitektur
dan
Tata
Kelola
Teknologi
> Informasi : Perumusan
arsitektur
berdasarkan
proses
bisnis
yang
akan
dikomputerisasi yang m e l i p u t i : : Desain arsitektur sistem informasi Desain arsitektur Infrastruktur Desain tata kelola TIK ; Keluaran yang dihasilkan pada tahap i n i akan sangat menentukan keberhasilan eksekusi dari rencana pengembangan teknologi informasi agar memberikan nilai sesuai dengan harapan organisasi. ^ Tahap 7 - Mendefenisikan Program KeiJa dan Roadmap Ibarat sebuah bangunan raksasa, arsitektur teknologi informasi yang digambarkan pada tahap sebelumnya akan dibangun tahap demi tahap, sesuai dengan prinsip r u m a h t u m b u h . Masing-masing komponen atau modul teknologi itulah yang direncanakan akan dibangun secara bertahap, yaitu pada jangka w a k t u pendek, menengah, dan panjang. • Keseluruhan program kerja dipetakan pelaksanaannya sesuai dengan tata:kala waktii tertentu (jangka pendek, menengah, dan panjang) menjadi sebuah perencanaan yang sesungguhnya. Output dari program kerja dan roadmap i n i meliputi infrastruktur aplikasi, tatakelola TIK dan pengembangan roadmap/tahapan
implementasi.
8
BABn KONDISI E-GOVERNMENT 2.1 Kondisi Saat I n i ; DEilani menyusun analisa kondisi, dilakukan survey pada satuan kerja (Bagian, Dinas, Kantor, Lembaga, Kecamatan,) d i lingkungan Pemerintah Pacitan , kecamatan. Daftar satuan d i pemerintah Pacitan sebagai b e r i k u t : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 10 , 11 12 13 14 15 16 • 17 18 19 ^ 20 ^21 ; 22 23 24 ;25 26 \ 27 28 29 30 i31 32 33 34 35 36 :37
Nama SKPD Dinas Kelautan dan Penkanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Dinas Pendidikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Sosnakertran DPPKA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Dinas Kesehatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan BKD Sekretariat Dewan SatpoIPP Inspektorat RSUD BPBD Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi KLH : Kantor Ketahanan Pangan Kantor Diklat Bagian Kerjasama dan Perbatasan Bagian Humas dan Protokol Bagian Adm. SDA Bagian H u k u m Bagian Keuangan Bagian Kesra Bagian PDE
: 38 39 I 40 I 41 I 42 43 44 I 45 ; 46 47 ; 48 1; 49 ; 50 I 51 I 52 ; 53 ; 54
Bagian Organisasi Bagian Adm. Pemerintahan Bagian Adm. Pembangunan Bagian U m u m Bagian Ekonomi Kecamatan Donorojo Kecamatan Pringkuku Kecamatan Punung Kecamatan Pacitan Kecamatan Kebonagung Kecamatan Aijosari Kecamatan Nawangan Kecamatan Bandar Kecamatan Tegalombo Kecamatan Tulakan Kecamatan Ngadirojo Kecamatan Sudimoro
2.1.1 Kondisi Geografis 1 Kabupaten Pacitan terletak d i Pantai selatan Pulau Jawa dengan letak geo^afis berada antara 110055' - 1100 25'Bujur t i m u r dan 70 5 5 ' - 80 17' Lintang Selatan. Batas-batas
admmistrasi : sebelah
timur
: kabupaten
Trenggalek; sebelah selatan : Samudera Indonesia ; sebelah b a r a t : Kabupaten Wonogiri ( Jawa Tengah ); dan sebelah utara : Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah 1.389,87 Km2. j Dari aspek
topografi menunjukkan bentang daratannya bervariasi
dengan kemiringan sebagai b e r i k u t : ai Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km^ atau 4 % dari luas i wilayah Kabupaten Pacitan, bJ Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km^ atau 10% : dari luas wilayah Kabupaten Pacitan. c. Bergeklombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 KirP 2 4 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan. d. Berbukit (kelas kelerangan 31-50%) dengan luas 722,73 Km=* atau 5 2 % \ dari luas wilayah d i Kabupaten Pacitan. gJ Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km^ atau 10% dari luas wilayah d i Kabupaten Pacitan.
10
2.1.2 Kondisi Hardware /Perangkat Keras Perangkat komputer merupakan dalam
implementasi
salah satu sarana yang diperlukan
e-govemmentDari
hasilpengumpulan
data,SKPD
Pemerintah kabupaten Pacitan mempunyaiperangkat komputer yang terdiri dariPC, laptop dan server.
ttafet) Komputer (PC dan Laptopm aktif digunakan)
970
Komputer yang terhubung LAN dan Internet d i masing-masing SKPD
719
Printer ^
563
Scanner
74
_.. ..VWndo Sistem Operasi ws98
Untuk
operasional
kantor,
sebagian
besar
menggunakan spesifikasi dual core atau lebih y a i t u
komputer
74%, pentium IV
sudah 18 %
dan sebagian kecil pentium III (2%).Sistem operasi yang banyak dipakai adalah windows 7 dan windows 8 d i i k u t i windows XP,
11
U n t u k pusat data atau datcenter,
Pemerintah
kabupaten
Pacitan
mempunyai ruangan server yang sederhana. Deskripsi Lokasi
Kondisi ruang data center •
Lantai 1 Bidang TI gedung PDE
•
Ruang tertutup kaca
•
Kekuatan ruangan tidak diketahui
•
Lantai dari u b i n , belum Raised
Sarana
•
Listrik PLN 1 sumber
Penunjang
•
Generator tidak ada
•
CCTV tidak ada
•
UPS manual on, penempatan j a d i satu dengan
Floor
server •
Pendingin ruangan : ac split
•
Pengontrol s u h u : tidak ada
•
Alat pemadam kebakaran : tidak ada
•
grounding : tidak diketahui tahanannya
•
Security access : menggunakan k u n c i
Komunikasi
•
Tidak ada
Lain-lain
•
Rack server 1 u n i t
DRC/BDC;
•
Belum ada
Control Room
•
Belum ada
12
2.1.3 Kondisi Jaringan dan Internet :
Satuan kerja yang berada didalam komplek
terhubung dengan jaringan backbone.
kantor buapti
belum
Beberapa satuan kerja sudah ada
jaringan LAN antar ruangan. Berikut data rekapitulasi kondisi infrastruktur JaringEin d i Pemerintah Kabupaten Pacitan: No. 1
Jumlah
Deskripsi
SKPD
Jaringan yang terhubung ke PDE /Pengelola TI d i
1
komplek kantor Bupati 2
Jaringan LAN dalam ruangan masing-masing
16
SKPD 3
Koneksi titik koneksi l a n ^ a n a n internet mandiri
46
(WAN)
; U n t u k koneksi WAN ( wide area networ) sebagian besar SKPD melalui j a l u r koneksi internet dengan berlangganan secara mandiri. ; Dengan konfigurasi WAN seperti i n i maka pengendalian kegiatan TIK disetiap
SKPD
relatif sulit
dilaksanakan
karena
setiap
SKPD
sangat
independent u n t u k mengelola jaringannya sendiri. Setiap
u n i t langsung terhubung ke internet intemasional.
Jaringan
yang ada sekarang adalah setiap SKPD bebas melakukan interaksi dengan internet sehingga tidak teijaga kemanan transaksi data dan informasinya, sangat rawan terhadap intrusi, karena setiap t i t i k berada d i area terbuka yang langsung berhadapan dengan publik. Tabel dibawah merupakan kondisi jaringan dan internet yang ada d i kabupaten Pacitan :
13
No
SKPD
LAN ke Bldnncr T I /Kantor Bupati Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada ada Tidak Ada Tidak Ada
1 2
Badan KBPP Badan Kepegawaian Daerah
3 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Bagian Administrasi Kesra Setda
Tidak Ada Tidak Ada
5
Lan antar ruangan
Kondisi LAN Baik baik
wifl
Internet
2 3
Ada Ada
ada 1
Ada Ada
Tidak ada
baik
ada
Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
putus sambung
1
Ada
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi SDA
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
9 10
Bagian H u k u m
Tidak Ada
11 12 13
Bagian Kerjasama fis Perbatasan Bagian Organisasi Setda Bagian PDE
Tidak Ada Tidak Ada * A A e^B*4 Ada
14
Bagian U m u m Setda
15 16
Bappeda BPBD Kabupaten Pacitan
6 7 8
-
•" Tidak Ada
Sumber
Telkom Speedy
3 Mbps
Speedy
512 Mbps
ISP (tidak diisi)
Ada
Speedy
baik
Ada
Tidak Ada J. lUdiv /\Ud
Baik
Ada
Telkom Speedy Speedy
Tidak Ada Ada ada
Baik Baik Baik
2 . ada
Ada Ada Ada Ada
Tidak Ada
putus sambung
1
Ada
ada 2
Ada Ada
Tidak Ada baik
14
.
Bandwidth
1 Mbps 1 Mbps
Soeedv 1 Mbps ISP Astinet - - 2 Mbps (PT Telkom)
Speedy
1 Mbps 2 Mbps
17 18
BPM-PP Dinas Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Kebersihan 19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 2 0 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 21 Dinas Kelautan dan Penkanan 22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 23 Dinas Kesehatan 2 4 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2 5 Dinas Pendidikan 26
Tidak Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Baik Baik
1 1
Ada Ada
ISP
Tidak Ada
Ada
Baik
2
Ada
ISP
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Ada Ada
3
Ada Ada Ada
Speedy ISP ISP
Tidak Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Ada
Tidak Ada
Ada
Baik
4
Ada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2 7 Dinas Pertambangan dan Energi 2 8 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan
Tidak Ada
ada
baik
3
Ada
Tidak Ada Tidak Ada
Ada
Baik
1 ada
Ada ada
ada
baik
2
Ada
30
Tidak Ada
Ada
Baik
8
Ada
2
Ada
1
Ada Ada
2 Mbps ISP Telkom Speedy 1 M,512 K Speedy dan Jardiknas Telkom 2 Mbps Speedy 1 Mbps Speedy Speedy (2 0.5 Mbps account) 1 Mbps Telkom Speedy Astinet 1 Mbps, 512 Kbps Telkom) 512 k b p s x Speedy 2 1 Mbps Speedy
DPPKA
Baik putus sambung Baik
•
-
31
Inspektorat
Tidak Ada
Tidak Ada
32 33
Camat Bandar Camat Tulakan
Tidak Ada Tidak Ada -
Ada Tidak Ada
34
Kecamatan Tegalombo
Tidak Ada
Tidak Ada
15
-
•
-
Baik putus sambung
Tidak Ada 3 1
• •
Ada
I Mbps
1 Mbps 13 Mbps
GSM
< 1 Mbps
35
Kecamatan Pacitan
Ada
Ada
Baik
1
Ada
36
Kecamatan Pringkuku
Tidak Ada
Tidak Ada
1
Ada
37
Kecamatan Sudimoro
Tidak Ada
Tidak Ada
putus sambung susah terhubung
38
Kantor Ketahanan Pangan
Tidak Ada
Tidak Ada
39 40
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Tidak Ada Tidak Ada
Ada
41
Tidak Ada
Tidak Ada
42
Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Kecamatan Donorojo
Tidak Ada
Tidak Ada
43 44
Kecamatan Kebonagung Kecamatan Nawangan
Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada
45 46
Kecamatan Ngadirojo Kecamatan Punung
Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada
47
RSUD Pacitan
Tidak Ada
Ada
48 49
Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD
Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada
16
putus sambung
Tidak Ada 1 1 1
Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1
putus sambung Baik
1
Ada Tidak Ada Ada Ada
3
Ada
•1• 3
Ada Ada
ISP, dari jaringan PemKab ISP
Telkom Speedy Speedy Speedy Telkom Speedy Telkom Speedy Speedy
Speedy Jaringan Pemkot Telkom Speedy ISP ISP
1 Mbps 1 Mbps
1 Mbps 1 Mbps 512 Kbps
512 kbps
7 Mbps
512 Kbps
2.1.4 Kondisi Sistem Informasi Berdasar data yang diperoleh dari hasil kuisioner kerja dan kecamatan
beberapa
sudahmemiliki sistem informasi u n t u k
manajemen/pengelolaan
data.
satuan
membantu
Sistem informasi yang tersedia baru dapat
memenuhi kebutuhan i m t u k tiap u n i t kerja tertentu sehingga u n i t kerja lain sulit u n t u k dapat i k u t memanfaatkan data hasil pengolahan sistem mformasi tersebut.
Selain
itu
aplikasi
juga
banyak
berasal
dari
pusat
(
kementrian/lembaga negara). Dari beragam
aplikasi yang digunakan SKPD, ada aplikasi
yang
digunakan oleh seluruh SKPD secara online.
Nama Aplikasi SIPKAD (Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah) STMONEV
Dari banyaknya
Deskripsi
Kepemilikan/Pengelola
Teknologi
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
Ditjen Keuangan Daerah Web Kemendagri (ASP/Oracle)
Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dan mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan
Bappeda Kab. Pacitan
yang ada tersebut, beberapa h a l
Web
yang perlu diperhatikan
dalam penerapan dan pengelolaan aplikasi d i Pemkab Pacitan adalah seb 1. Masih jarang pola manajemen data secara elektronis (dalam bentuk I basis data), sehingga akan menjoilitkan dalam proses pemasukan i data 2. Belum
adanya
kebijakan
birokrasi yang jelas
tentang
otoritas
' kepemilildan data dan akses oleh pihak lain 3; Kurangnya
pemahaman
akan
prinsip-prinsip HAKI
(Hak
Atas
Kekayaan Intelektual), sehmgga beberapa satuan kerja menggunakan ; perangkat l u n a k bajakan (ilegal). Daftar tabel aplikasi SKPD pengguna, deskripsi, dapat dilihat pada tabel d i bawah i n i :
kepemilikan/pengeiola
NO
SKPD PENGGUNA
1 Kecamatan Kebonagung
NAJVIA APLllvAsl SIPKD SIM Perizinan Website SKPD Kecamatan Kebonagung Simbada SIMONEP SIPPD Aplikasi E-KTP
2 3
4
Bagian Kerjasama & Perbatasan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
nvevoTikOT i^CfSKKlPsi
. .. . • Aplikasi Pengelolaan Keuangan Aplikasi u n t u k mengelola perizinan Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait Sistem pengelolaan barang milik daerah Aplikasi u n t u k monitoring realisasi anggaran Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah I n p u t data dan rekam KTP Elektronik
Aplikasi Perpajakan
Aplikasi Penghitungan dan Cetak Laporan Perpajakan Penghasilan
Website SKPD Babian Administrasi Pemerintahan U m u m E-mon Kementrian PU
Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait Pengelolaan air bersih dan sanitasi Pelaporan kegiatan dak air bersih
Web Based Reporting System (WBRS)
18
WBVMTT TV AWr /DW/T.TPT f\T A
TEKNOLOGI
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Dinas Perizinan ^
Web (ASP/OracIe) Client Server
Pengelola Data Elektronik
Joomla (PHP/Mysql)
Ditjen Pengelolaan Barang Milik Daerah Kemendagri Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Dintjen Kependudukan dan
(PHP/Mysql)
A
Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri Dirtjen Perpajakan
(PHP/Mysql) (PHP/Mysql) Client Server
(PHP/Mysql)
Bagian Administrasi Pemerintahan U m u m Randal J a t i m Cipta Karya Provinsi Kementrian Keuangan
Web Web
•
5 6
• • •-•
-•
-
•- •
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Pendidikan dan Pelatihan
SIRUP (Rencana u m u m Jrengauaanj
Informasi Program Kegiatan
WeDSlte o K r U E-mon Kementrian PU
rTOIll oiVriJ Pelaporan online kegiatan Satker PIP Pelayanan Dokumen^. Kependudukan Mengolah, pelaporan data Aset Kantor Diklat
- •
SIAK Sistem Pengelolaan Barang dan Aset Daerah SIPKD (Sistem inioiiiiasi r^engeioia Keuangan Daerah) SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) SE (Surat Elektronik) SIMONEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SIRUP (Sistem Informasi Rencana U m u m Pengadaan) SBPP (Sistem Bendahara Pengeluaran Pembantu)
Bagian Administrasi r^emoangunan oeiua ivao. Pacitan oagian r U t * Kan. f a c i t a n Kementrian PU
Web
Dinas Dukcapil
Web (ASP/Oracle) ASP
Kantor Diklat
Mengolah data keuangan ivantor jjiKiat
Kantor Diklat
Mengolah data renstra SKPD
Kantor Diklat
Program /^ 11 apiiKasi SIPKD Program V^r\
Mengagendakan surat Kantor Diklat masuk dan surat keluar secara elektronik Mengolah data realisasi fisik Kantor Diklat keuangan SKPD U n t u k mengetahui anggaran SKPD
Kantor Diklat
Mengelola laporan SPJ setiap kegiatan
Kantor Diklat
19
weo Web
A 4
aphkasi SIPPD Website Website
Program Aplikasi SIRUP Program Aplikasi SBPP
7
Kecamatan Pacitan
8 Dinas Pendidikan
Kecamatan Pacitan Dapodikdas
Informasi kegiatan Kecamatan Aplikasi pendataan data pokok pendidikan dasar
Dapodikmen
Aplikasi pendataan data pokok pendidikan menengan
Vervalsp
Aplikasi manajemen data satuan pendidikan
Vervalptk
Vervalpd
Login management dapodik
Management Website Dindik SIPKD
Sekolah lingkup pendidikan dasar, dinas pendidikan, kementrian pendidikan dan Kc uuuayaan .
Sekolah lingkup pendidikan menengah, dinas pendidikan, Kemeninan penuiuiKan uan kebudayaan
Dinas Pendidikan Ss Kementrian Pendidikan Kebudayaan Aplikasi manajemen data Dinas Pendidikan 85 pendidik dan tenaga Kementrian Pendidikan kependidikan Kebudayaan Aplikasi manajemen data Dinas Pendidikan 85 peserta didik Kementrian Pendidikan ive Duaayaan Aplikasi pemberdayaan data Dinas Pendidikan 85 dapodiknas dan Kementrian Pendidikan fA
Padeimu Simtun
Kecamatan Pacitan/ PDE
Q ^y\^n
1 L/t^
uapooiKmen Aplikasi manajemen tunjangan Website u n t u k menampilkan informasi Dinas Pendidikan terkait Aplikasi Pengelolaan Keuangan
20
Client Server web webbase
webbase
Web dan Web dan Web dan Web dan
^A A r\1 1 ^V A Y Y O A
ive Duuayaan Dinas Pendidikan & Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri
Web
Joomla (PHP/Mysql) Web (ASP/Oracle)
9
BPBD Kabupaten Pacitan
SIPKD Web SKPD Balitbang SIPPD .
10 Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan
.
.
.
.
.
.
.
SIPKD Website SKPD
SAKPA SIMAK BMN Simonev SPP RKA-KL E-proposal MPO,Cyber Extension, E-form Horti, AAP 11 Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik 12 Bagian Administrasi SDA
SIPKD
Apliaksi Pengelolaan Keuangan Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait Website u n t u k menampilkan informasi perencanaan pembangunan daerah Aplikasi pengolahan data keuangan Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait Sistem informasi akuntansi keuangan dan anggaran Sistem informasi keuangan barang milik negara Sistem monitoring dan evaluasi Surat permintaan pembayaran Rencana Kebutuhan Anggaran Kementerian Lembaga Informasi Pengajuan proposal kegiatan 5 t a h u n Pengelolaan kegiatan dinas
Alokasi pengelolaan
21
Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik
Web (ASP/Oracle) Joomla (PHP/Mysql)
BAPPEDA
PHP/ MySsql
Ditjen Keuangan Daerah
-
• —
•
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan
Web (ASP/Oracle) Joomla (PHP/Mysql)
KPKN KPPN
Web (ASP/Oracle) web (Oracle)
Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan KPPN
Web (MySQL/PHP) web (Oracle)
KPPN
web (Oracle)
Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan
Web (PHP/MySQL) web (Oracle)
Ditjen Keuangan Daerah
Web
13
Badan Kepegawaian Daerah
SIPKD Website SIPKD BKD SIMPEG Aplikasi Kuanagn SKPD Aplikasi Arsip PNS Aplikasi SIMONEP
14
Kecamatan
Donorojo
SIPKD SIPPD SIPBD SIMBADA Laporan Pajak SIAK e-KTP
15
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Sistem Informasi Uji Kendaraan (SIAK)
keuangan Aplikasi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Keuangan ~ Kemendagri Website u n t u k Badan Kepegawaian Daerah menampilkan informasi SKPD terkait Aplikasi u n t u k pengelolaan Badan Kepegawaian Daerah .. kepgawaian Aplikasi Pembuatan RKA Badan Kepegawaian Daerah dan DPA SKPD Aplikasi u n t u k digitasi arsip Badan Kepegawaian Daerah PNS dan Pengelolaan Arsip PNS Laporan realisasi fisik d a n Badan Perencanaan keuangan Pembangunan Daerah DPPKA Kab. Pacitan Aplikasi pengelolaan keuangan daerah Aplikasi Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan Pembangunan Daerah Aplikasi pengadaan barang Administrasi Pembangunan daerah Kab. Pacitan Aplikasi laporan barang DPPKA Kab. Pacitan m i l i k daerah Aplikasi laporan pajak KP2KP Kab. Pacitan tahunan Disdukpencapil Kab. Pacitan Aplikasi administrasi kependudukan Aplikasi perekaman data eKemendagri KTP Aplikasi pengelolaan u j i Dinas Perhubungan kendaraan
22
Web (ASP/Oracle) Joomla (PHP/Mysql) Web basic (PHP/MySQL) Web basic (PHP/MySQL) Web basic (PHP/MySQL) Web basic /T^TTn lit w r^/"vT \ (PHP/MySQL) Web Web Web Web Web Web Web Web (PHP/MySQL)
Sistem informasi izin trayek GIS Sarana Tansportasi Website SKPD Dinas Perhubungan 16 Kec. Tegalombo
KK/SIAK Perekaman e-KTP Website SKPD Kec. Tegalombo SIKPD
17 Kecamatan Punung
SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
E-KTP
18 DPPKA
SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
Aplikasi pengelolaan trayek angkutan u m u m Informasi berbasis geografi sarana transportasi Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait Aplikasi pembuatan KK Pelayanan perekaman eKTP Informasi tentang kegiatan yang ada d i Kec. Tegalombo Aplikasi pengelola keuangan Mencetak KK dan KTP
1. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perijinan 2. Pelayanan suratmenyurat (pindah tempat, pindah datang dll) 3. Mengentri kegiatan Camat secara online Pelayanan pemotretan kepada masyarakat yang akan mengurus KTP Elektronik Mengetahui dan mengolah data/informasi tentang kepegawaian / PNS
23
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
:
,:
.
Web (PHP/MySQL) Web (PHP/MySQL) Web (PHP/MySQL)
Dukcapil/kec. Dukcapil/kec.
Web Web
Kantor Kec. Tegalombo
PHP/MySQL
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan
Web
Bagian Pengolah Data Elektronik Kabupaten Pacitan
•
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan BKD Kab Pacitan
Kerjasama dengan BKD
SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah) RKA - DPA - APBD •
— •
-
•-
Sistem Informasi Pendapatan Daerah Sistem Pengelolaan Barang Pakai Habis dan Inventaris Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Sistem informasi pembayaran pajak dan retribusi daerah SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) SIG (Sistem Informasi Geographic) SIM Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji) Situs dppka.pacitankab.go.id
Mengelola admmistrasi keuangan daerah (Penganggaran, penatausahaan Mengelola data RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan Pembuatan B u k u APBD Mengelola administrasi pendapatan daerah secara global Mengelola administrasi aset-aset daerah
DPPKA Kab Pacitan
Kerjasama dengan PT USADI -
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
Mengelola administrasi pajak dan retribusi daerah Mengelola administrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah Mengelola administrasi obyek pajak (PBB)
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
Mengelola administrasi/pemetaan obyek pajak (PBB) Mengelola adminsitrasi gaji PNSD
DPPKA Kab Pacitan
Swakelola
DPPKA Kab Pacitan
Software dari PTTaspen
Web resmi DPKKA
DPPKA Kab Pacitan
Kerjasama dengan Bagian
24
19 RSUD Pacitan 2 0 Bappeda
LDT (Laporan dana transfer)
Mengelola administrasi laporan DAK
DPPKA Kab Pacitan
Kerjasama dengan Kementrian Keuangan
SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Perhbahgunan Daerah)
Mengendalikan dan mengawasi proses perencanaan dari levl musrenbang kecamatan hingga KUA PPAS Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber pada dana APBD dan APBN serta mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan mengelola surat masuk dan keluar mengelola data pegawai
Bappeda Kab. Pacitan
Web
Bappeda Kab. Pacitan
Web
Bappeda Kab. Pacitan
Access
Bappeda Kab. Pacitan
PHP/MySQL
Aplikasi perencanaan program daerah Aplikasi sistem informasi dan monitoring dan evaluasi laporan bulanan Aplikasi pengelolaan keuangan mformasi Dinas Budparpora
Bappeda
server online
Bag pembangunan
server online
Ditjen Keuangan daerah
Web (ASP/Oracle) Joomla (PHP/Mysql)
SIMONEP APBD
SIM Persuratan
21 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) SIPPD SIMONEV SIPKD Website SKPD
25
Dinas Budpora
22
BPM-PP
Website Pacitan Paradise of Java SIM PTSP •
website BPMPP
23
Dinam Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
SIPKD Monev APBD SIPKD SIPKD SIMBADA website SKPD Dinas Koperindag Simonep
25
Dinas Pertambangan dan Energi
SIPPD Sisko ODS Online data sistem SIPKD Webite SKPD Dinas Pertambangan dan Energi
informasi pariwisata, budaya, dan kuliner - Database dan aplikasi pendaftaran, pemrosesan, cetak izin dan pelaporan - SMS Center Website u n t u k menampiiKan bivr'iJ Pengelolaan pembangunan Laporan proyek bulanan Aplikasi pengelolaan keuangan Aplikasi pengelolaan keuangan Aplikasi pengelolaan barang/jasa website u n t k menampilkan informasi skpd terkait Mencatat perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kegiatan Penyusun renja SKPD Pelaporan data kegiatan koperasi Aplikasi pengelolaan keuangan Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait
26
Dinas Budpora
web
BPMPP
PHP/MySQL
BPMPP
PHP_
Sekretariat Daerah Bappeda Ditjen Keuangan Daerah DPPKA
web (USADI)
DPPKA Dinas Koperindag Bappeda
Bappeda Diskop UKM J a t i m Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri PDE
Web (ASP/Oracle) Joomla (PHP/Mysql)
Simbada SIMONEP RPJMD
26 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SIPKAD (Sistem inioiiiiasi nengeioiaan Keuangan Daerah) SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) E. Proposal (Proposal Electronic) MPO (Model Pelaporan On Line) Pacitan Media Online Pemerintah Kabupaten Pacitan PPDAK (Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan)
Aplikasi pengelolaan barang aaeran Aplikasi monitoring evaluasi uan peiaporan Kegiaian Aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Aplikasi Perencanaankegiatan SKPD Pengelolaan Administrasi Keuangan uaeran Pengelolaan usulan perencanaan pembangunan daerah Monitoring Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Pengajuan Proposal Keg. Lingkup Kementrian Pertanian Pelaporan Kegiatan T a h u n Berjalan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran serta u n t u k memperlancar pemrosesan data dan laporan secara electronik U n t u k melaporkan DAK Kehutanan
27
DPPKA Bappeda
PHP/MySOU. PHP/MySQL
.
PHP/MySQL
Bappeda Bappeda
-
rzxrl MyoQL/ -
Ditjen Keuangan Daerah Kemenaagn
Web yriorf yjiaCiG)
Bappeda Kab. Pacitan
Web / A
4A
/ /'X
V
1
(ASP/Oracle) Bappeda Kab. Pacitan
Web (ASP/Oracle)
Kementrian Pertanian
Web (ASP/Oracle)
Kementrian Pertanian
Web (ASP/Oracle) Web (ASP/Oracle)
PDE/Pemda Pacitan
Kementrian kehutanan republik Indonesia
Web (ASP/Oracle)
27
Kecamatan Nawangan
.
Sistem Informasi RKASKPD SIPKD . _ . SIAK E-KTP Website SKPD Kecamatan Nawangan
28 Dinas Kelautan dan Perikanan
SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) SIPKAD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) SIMONEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) SIRENDAK (Sistem Perencanaan Dana Alokasi Khusus)
Pengelolaan Penganggaran SKPD Aplikasi pengelolaan keuangan Aplikasi data kependudukan Aphkasi data kependudukan elektronik Website u n t u k menampilkan Kecamatan Nawangan Mengetahui data informasi tentang kepegawaian/PNS
DPPKA Kab. Pacitan
Aplikasi
Diijen Keuangan Kemendagri. Web (ASP/Oracle) Dinas Dukcapil T T
4
*
Kemendagri Bagian PDE Setda Kab. Pacitan
Joomla (PHP/Mysql)
BKD Kab pacitan
Web (Abr/Oracle)
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
DPPKA Kab. Pacitan
Web (ASP/Oracle)
Mengetahui data informasi tentang pelaksanaan kegiatan APBD
Bappeda
Web (ASP/Oracle)
Mengetahui data informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Bappeda
Web (ASP/Oracle)
Mengetahui data informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DAK
Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan
Client Server
28
,
LPSE LKPP ( U y a n a n Pengadaan Secara
SAKPA •
- ••• • •
-
'
• •
SIMAK-BMN
Persediaan
SPM
DIPA/RKAKL
SIMLUHKP (Sistem PF^tivuluh KMnutflTi dan Perikanan) Aplikasi PUPI (Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan)
Mengetahui data informasi tentang perencanaan dan TpclUivoaJIclcUl ^ o l Q T ^ O Q I A Q o n pCilgclUcicUl n^TiCTQ/HQQn ' barangjasa Sistem Akuntansi Instansi dalam Pengelolaan Dana APBN Sistem Informasi dan Akuntansi Pengelolaan Barang Milik Negara
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa I^CiliCIlIlLcUl ......
Dirjend Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KPPN, Kementnan Keuangan Dirjend Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KPPN, Kementrian Keuangan, KPKNL Sistem pengelolaan BMN Dirjend Kelautan Pesisir dan terutama barang habis Pulau-pulau Kecil, KPPN, pakai Kementrian Keuangan, KPKNL Sistem pengajuan dan Dirjend Kelautan Pesisir dan pembayaran keuangan yang Pulau-pulau Kecil, KPPN, bersumber APBN Kementrian Keuangan, KPKNL Sistem Aplikasi penyusunan Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan, anggaran T^(*tn ATit'i-ion If ^1 on ton Hon Perikanan Mengetahui data penyuluh, Badan Pengembangan SDM Kf*lfliitfin Han Pf*Hkflnan lokasi pembinaan penyuluh Mengetahui data j u m l a h Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan kapal, j u m l a h nelayan Dirjen Perikanan Tangkap
29
Web (ASP/Oracle)
Client Server
Client Server
client Server
client Server
Web (ASP/Oracle)
Web ^ASP/Orflclel Client Server
SIDATIK (Sistem Data Statistik Kelautnn dan Perikanan) , 29
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Sim Penata Usahaan Aset Website SKPD Bapemas Profil Desa/ Kelurahan
30
Satuan PoUsl Pamong Praja
SIMPADA Pengelolaan Barang (Aset) SIPKD Website SKPD Satpol PP Pelaporan
31 Kecamatan Ngadirojo
SIPKD
32
SIPKD
Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi wv
33
A ^ 4 # 4 S B w A s a s ^ / a a SrSSfVA
Kantor Camat Bandar
Mengetahui data penyuluh, kpcnfltfln npTTUiiliib R**rtfi
Kementrian Kelautan dan Pf^ri ka nan
Client Server
lokasi pembinaan penyuluh Aplikasi Pengelolaan Keuangan
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri
I I 7 A K
Aplikasi Pengelolaan
DPPKA Kab. Pacitan
Client Server .
Website u n t u k menampilkan informasi bKPlJ terkait Pengisian data Profil Desa/ iVCX Aplikasi Pengelolaan Barang (Aset) Aplikasi Pengelolaan Keuangan Website u n t u k menampilkan informasi SKPD terkait Melaporkan Kegiatan yang ada d i masing-masing
Bapemas dan Pemdes
Joomla (PHP/Mysql)
Ditjen PMD Kemendagri
WEB
Satpol PP Kab. Pacitan
Web (ASP/Oracle) Web (ASP/Oracle) Joomla (PHP/Mysql)
Satpol PP Prov. J a t i m
Joomla (PHP/Mysql)
Aplikasi pengelolaan keuancan Aplikasi Pengelolaan
Ditjen Keuangan Daerah Kemendacri Ditjen Keuangan Daerah If jarfi pn H n cri lk,\.rllX&XtUCl.gX X Perpustakaan Nasional RI
Web (ASP/Oracle) Web (ASP/Oraclel Web
Ditjen keuangan daerah
Web
XW.j^XCXL^XXX
Kf*i m n pa
INLIS SIPKD
LX^XXV LXXUXX
O ^ X LCX
n
Aplikasi pengelolaan operasional perpustakaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
30
X VrX X I V C X X X C L X X
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Satpol PP Kab. Pacitan
A^\^AAA\^A.A\A%iA^yX
A
Weo (ASP/Oracle)
0 SIM Perizinan Simbada SIAK SIPPD
0 Aplikasi Pengelolaan Dinas Perizinan perizinan Aplikasi barang daerah : - - * DPPKA Aplikasi administrasi Dukcapil/kec. kependudukan Aplikasi Perencanaan Bappeda T4
34 Dinas Kesehatan
Simpustronik SIPKD Komunikasi Data Gizi dan KIA terintegrasi Aplikasi Komunikasi data Sistem Informasi Gizi (SI Gizi) EWARS STBM web
35
Camat Tulakan
36 Inspektorat
Sistem Informasi Imunisasi SIPKD SIPKD Website inspektorat
4
Client Server Web Web Web
1
Pembangunan Daerah Aplikasi pelayanan d i Puskesmas Aplikasi pengelolaan keuangan Aplikasi pemantauan capaian B a n t u a n Operasional Kesehatan (BOK) Aplikasi pelaporan capaian program kesehatan Palaporan capauan program gizi Aplikasi pelaporan kewaspadaan dari Kejadian Luar Biasa Aplikasi plaporan akses lamban Aplikasi pelaporan imunisasi Aplikasi pengelolaan keuangan Aplikasi pengelolaan keuangan Menampilkan informasi SKPD
31
Dinas Kesehatan
Ms. Access
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Kemenkes
Web
Kemenkes
Web
Kemenkes
Web
Kemenkes
Web
Kemenkes
Web
Kemenkes
Web
Ditjen keuangan daerah
Web (ASP/Oracle) Web (ASP/Oracle) PHP
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri inspektorat
Web
SAKPA
SIMAK-BMN •
•••
-
-
SPM 43
Kantor Kecamatan Pringkuku 44 Kecamatan Sudimoro 45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SIPKD
SIPPD SIMONEP SIPKD UKP-PPP
46 Bagian Organisasi Setda
Website SKPD bagian organisasi SIM Persuratan
4 7 Bagian Umum Setda
Surat Elektronik
Aplikasi pengelolaan, pelaporan administrasi barang m i l i k negara dana APBN Aplikasi pengelolaan, pelaporan administrasi barang milik negara dana APBN Aplikasi pengelolaan administrasi keuangan danaAPBN Aplikasi pengelolaan keuangan
Kementrian Keuangan
Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah Sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan U n t u k menampilkan kegiatan d i bagian organisasi mengelola surat masuk dan keluar Aplikasi pengelolaan persuratan (surat masuk
Bappeda
web
Bappeda
web
DPPKA
web
Bakesbang Prov. Jatim.
web
bagian organisasi
Joomla (PHP/Mysql)
bagian organisasi
Client Server (Delphi)
33
Kementrian Keuangan
Kementrian Keuangan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri
Bagian PDE
dan keluar) 48
Bagian Hukum
jdih.jatimprov.gi.id/ka bpacitan
u n t k pengelolaan jaraingan dokumentasi dan informasi hukum
34
B i r u h U k u m Prov. J a t i m
web
^
2.1.5 Kondisi Sumber Daya Manusia
Sesuai hasil data dari SKPD yang survey, j u m l a h pegawai
ada 1614
orang. Dari j u m l a h tersebut kompetensi dibidang teknologi informasi terutama aplikasi komputer cukup beragam.
Kemampuan Penguasaan IT 1000 800 «
600 400 200 0 Linux
L
B Seriesl
Windows j
42
967
i
Internet
Office
Access
!
786
864
114
:
1
Kualifikasi Keahlian Khusus
Linux S e r v e r
j
Maintenance
j
Komputer
I Seriesl
32
Jaringan
27
Sekitar 6 0 % atau 967 pegawai sudah mampu menggunakan komputer bersis windows, d a n 53 % mampu menggunakan
aplikasi office
untuk
menunjang pekerjaan d i kantor. U n t u k kemampuan berdasarkan kualifikasi khusus, seperti l i n u x server, maintenance
komputer d a n jaringan j u m l a h n y a masih sedikit, sehingga
kedepannya masih perlu ada peningkatan kualitas SDM dengan pelatihanpelatihan d i bidang teknologi informasi.
2.2 Kondisi Ideal Penerapan teknologi informasi d i pemerintahan adalah merupakan upaya u n t u k ; mengembangkan
penyelen^araan
pemerintahan yang
berbasiskan
elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Analisa kondisi ideal i n i dimaksudkan u n t u k melihat sejauh mana kondisi
yang
mendukung
diharapkan kinerja
dari
pemerintahan
penerapan daerah
teknologi . Analisa
informasi kondisi
dalam
ideal i n i
berasarkan peraturan yang berlaku dan trend teknologi informasi saat i n i dan yang akan datang. Sesuai dengan yang telah tertuang
dalam Inpres No. 3 t a h u n 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment dalam paragraf
Tujuan
Pengembangan
e-Govemment
yang
diarahkan
untuk
mencapai 4 tujuan utama, yaitu : 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau d i s e l u m h wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat w a k t u dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Pembentukan
hubungan
interaktif
meningkatkan perkembangan memperkuat kemampuan
dengan
dunia
perekonomian menghadapi
usaha
untuk
nasional
perubahan dan
dan
persaingan
perdagangan intemasional. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan
lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien
serta memperlancar
transaksi dan layanan
antar
lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Dalam kerangka i n i fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi j u s t r u mempakan driver of change atau sebagai h a l yang j u s t r u menawarkan terjadinya perubahanperubahan
mendasar
pemerintahan. merupakan
sehubungan
! Pencapaian
pervyujudan
dari
dengan
keseluruhan tujuan kondisi ideal
proses
penyelenggaraan
tersebut diatas
dimana
pemerintah
adalah dengan
dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat u m u m , kalangan dunia usaha ataupun pelayanan antar lembaga pemerintahan. Beberapa aspek yang d i t u n t u t dalam penerapan teknologi mformasi guna mencapai tujuan diatas adalah sebagai b e r i k u t :
2.2.1 Kelembagaan Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi d i peiherintah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan
diperlukan guna
mengontrol
pelaksanaan
penerapan teknologi informasi d i masing-masing u n i t terkait, sehmgga tercipta
suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi j u g a d i b u t u h k a n u n t u k dapat mengatur standarisasi
dalam
sarana
ataupun prasarana
yang
penggunaan
d i b u t u h k a n guna
memaksimalkan investasi. Sentralisasi i n i diwujudkan dalam satu u n i t yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehmgga memungkinkan u n t u k melakukan koordinasi secara horizontal. Tugas dan tanggung jawab u n i t ini diantaranya adalah : a. Melakukan koordinasi dan
perencanaan
secara
menyeluruh
dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi d i pemerintahan daerah. b. Melakukan; standarisasi
arsitektur sistem,
standarisasi
data
dan
informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang akan diterapkan. c. Mengelola informasi
portal informasi pemerintah daerah dan gateway manajemen
pemerintahan
daerah
yang
sistem
menghubungkan
sistem i n i dan jaringan internet. d. Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi d i b u t u h k a n d i masing-masing u n i t . e. Mengelola prasarana dan sarana yang d i b u t u h k a n secara bersama-sama dalam pengoperasian sistem mformasi manajemen pemerintahan daerah seperti jaringan utama (backbone),
berbagai
server mail, DNS
dan
berbagai basis data. Desentralisasi d i b u t u h k a n u n t u k menjamin
fleksibilitas
sistem, dan
u n t u k meningkatkandaya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan, Desentralisasi i n i diwujudkan dengan memberikan kewenangankewenangan
kepada masing-masing u n i t u n t u k mengelola
secara mandiri
p e n ^ u n a a n teknologi informasi d i u n i t masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembEtngan teknologi informasi d i masing- masing u n i t haruslah d i koordinasikan secara penuh dengan sentral u n i t pengelola teknologi informasi. Hal i n i juga d i b u t u h k a n guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan. 2.2.2 Sumber Daya Manusia Dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi
kemampuan
yang
u n t u k ; menunjang
d i b u t u h k a n dalam tugas
dan kewajiban
penggunaan kerjanya.
teknologi Jenis
dan
kemampuan yang d i t u n t u t sangat beragam
tergantung pada posisi dan
tugasnya. Diantara keahlian yang dibutuhkan adalah : a. Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi Personil yang bertugas u n t u k melakukan perawatan atau perbaikan terhadap perangkat keras yang dalam hal i n i dapat berupa komputer dan jaringannya, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya. b. Programmer Personil yang bertugas u n t u k melakukan pembuatan program-program komputer berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, j u g a bertugas untuk
mendeteksi
serta
memperbaiki
kesalahan-kesalahan
pemrograman pada aplikasi yang ada. 0. Administrator Web Personil yang bertugas u n t u k mengelola web server pemerintah daerah, serta bertanggung jawab secara teknis u n t u k mengkoordinir penyediaan data yang akan ditampilkan d i web site pemerintahan daerah. d. Sistem Analis Personil yang bertugas u n t u k merancang pembangunan aplikasi sistem mformasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah standard yang d i b u t u h k a n dalam pengembangan sistem informasi, serta mampu u n t u k melakukan dokumentasi hasil analisa dan rancangan sistem secara baik sehingga
memudahkan dalam perawatan sistem ataupun kelanjutan
pembangunannya. e. Administrator Sistem Personil yang bertugas u n t u k mengelola sistem informasi yeuig tersedia di
masing-masing
instansi pemerintahan
daerah,
serta
mengatur
pendaftaran user dan memberikan hak akses dan kewenangannya pada setiap user.; f. Administrator Jaringan Personil yang bertugas u n t u k mengelola jaringan komputer Peningkatan kemampuan sumber daya manusia
dibutuhkan dan
disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan m a u p u n studi tingkat lanjut.
Seseorang yang mempunyai tanggung jawab
terhadap sistem i n i semakin lama akan semakin a h l i pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat j i k a ia tetap pada pekerjaanya
. Dengan demikian
diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi mereka. Jalur fungsional pranata
komputer
yang
tugasnya
adalah
merencanakan,
menganalisis
»
.merancang,
mengimplementasikan,
mengembangkan
dan
atau
mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer 2.2.3 Infrastruktur Sistem Informasi /Aplikasi Desain Arsitekur Aplikasi ideal d i dasarkan pada Blueprint Sistem Aplikasi
E-Govemment yang
dikeluarkan Kementerian
Komunikasi dan
Informasi t a h u n 2004. Dokumen tersebut dikeluarkan u n t u k dapat menjadi panduan
bagi
pemerintah
daerah
dalam
mengembangkan
aplikasi
e-
Govemment yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat u n t u k w a k t u yang
cukup
panjang.
Diharapkan
sistem
e-Govemment
yang
dikembangkandengan mengikuti panduan tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya.
Blueprint Sistem Aplikasi e-Govemment sendiri disusun berdasarkan pendekatan
fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang
harus
diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, d a n urusan administrasi
serta fungsi lain
Pemerintah
Daerah,
kepemerintahan
yang
daerah.
yang
berhubungan dengan
diperlukan
Sistem
guna
pemerintahan
kelembagaan
terselenggaranya daerah
sistem
yangdiacu
dalam
dokumen tersebut j u g a selaras dengan UU No 32 t a h u n 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bisns
I
ApSrasiFurtgsi Kepemerinttfian dan Keierttugaan .
I ungsi Kelembegaan dengan I aysnan Hefortenlasi PUBLIK
Government
I
r-^-V' r:".---
-^-r^r
!7;-"-
f uogsi Ketetribagiian dengan I syanan Betorieniasi BISM«
i ungst Kelembagaan dengan Layanan Beroctenlasi PEMLRINIAH
B o M W M OrienlMi
GovMmtm Oriented
|
Convn
-^^
ApHusi Dasar
Jenis
layanan
dari
sistem
informasi
yang
teridentiflkasi
dapat
dikategorikan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu: 1.
Front Office Kategori
sistem
informasi
yang
orientasifungsinya
langsung
memberikan pelayanan kepada penggunanya baik i t u masyarakat m a u p u n dari kalangan bisnis. 2.
Back Office
Kategori sistem informasi yang orientasi fungsinya lebih banyak •
ditujukan u n t u k memberikan bantuan pekerjaan yang
bersifat
administrasi kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan. Berdasarkan kategori pengguna yang dilayani, masing-masing
sistem
informasi dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu: 1. G2C (Government to Citizen) : Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan dan kepentingan 'masyarakat. 2. ; G2B (Govemment to Business) Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan dan kepentingan f kalangan bisnis. 3. ^G2G (Govemment to Govemment) .Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan i n t e m a l lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan pemerintah daerah lainnya. U n t u k pengembangan dan penyediaan aplikasi-aplikasi tersebut diatas dilakukan melalui 4 tahapan yaitu : Penyajian informasi Pada
tahapan
awal
ini,
pemerintah
daerah
diharapkan
dapat
memanfaatkan internet dengan melalui web site resmi pemerintah daerah u n t u k menampilkan informasi sebanyak mungkin, khususnya informasi-informasi yang d i b u t u h k a n oleh masyarakat u m u m ataupun dunia usaha.
Dalam
tahapan
untuk
penyajian
mengadakan
i n i , pemerintah
daerah
pembenahan-pembenahan
juga
intemal
berkewajiban dalam
hal
penerapan
teknologi informasi d i sistem pemerintahan sebagai langkah awal
untuk
menjamin tingkat kesuksessan pada langkah-langkah berikutnya. Interaksi J i k a pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat statis, maka ; pada
tahap
kedua
pemerintah
daerah
diharapkan
telah
dapat
menyediakan informasi-informasi yang bersifat dinamis dan interaktif. Dinamis dimaksudkan agar data-data yang ditampilkan pada masyarakat diperoleh
secara
dinamis
melalui
berbagai
database yang
dapat
tersedia
di
pemerintah daerah, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah mempakan informasi terkini. U n t u k i t u pemerintah daerah berkewajiban u n t u k menyediakan
sistem informasi yang handal sebagai back office
mendukung terwujudnya hal ini. Transaksi
untuk
Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas u n t u k dapat melakukan transaksi secam on-line, seperti
misalnya e-procurement, pembayaran pajak,
surat ijin usaha, dan lain-lain. Transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan i n i pemerintah daerah berkewajiban u n t u k menyediakan h u k u m dan perundangan-undangan yang mendukung, serta j u g a h a r u s lebih memperkuat sistem kemanan data sehingga
memungkinkan
penyediaan
fasilitas
on-line
tersebut
diatas.
Transaksi secara on-line i n i juga harus dapat disediakan u n t u k kebutuhan tukar-menukar data dan informasi antar instansi pemerintahan baik secara horisontal ataupun vertikal. Interkoneksi antar sistem Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah d i t u n t u t u n t u k dapat mengintegrasikan
sistem
pemerintahan
sebagai satu entiti
untuk
kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sitem lain yang terhubung. 2.2.4 Infrastruktur Jaringan dan Pendukung Lainnya Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar SKPD ataupun ketersediaan yang dapat menghubungkan antara
SKPD
dipergunakan topologinya
dengan adalah
masyarakat
dengan
disesuaikan
umum.
menggunakan
dengan
kondisi
Teknologi basis
jaringan
TCP/IP,
masing-masing
yang
sedangkan
instansi. Pada
dasamya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan intemal/lokal instansi u n t u k mendukung penggunaan aplikasi d i masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang u t u h , begitu pula dengan jaringan d i kota
nantinya. \ Akses
masuk
dan
keluar
informasi
dalam
jaringan
pemerintahan sedapat m u n g k i n dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral u n i t pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembuatannya, jaringan dapat menggunakan media kabel m a u p u n wireless sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ^ u n t u k terwujudnya
kondisi
infrastruktur
ideal
dalam
penunjang penerapan
lain
untuk
teknologi
mendukung
informasi
di
pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.
BABm ANALISA KONDISI E-GOVERNMENT
U n t u k melakukan evaluasi implementasi TIK unsur-unsur yang
mempengaruhi
pengembangan
perlu digali dan dikaji E-Govemment. Ada
6
komponen pokok yang digali, yaitu: 1. Perangkat Keras Perangkat keras i n i meliputi komputer, piranti telekomunikasi, dan periperal-periperal, serta piranti lainnya yang diperlukan u n t u k ; kelancaran bekerjanya
E-Govemment. Perlu diadakan
keras sesuai dengan fungsinya pada masing-masing
perangkat
bagian seperti
misalnya server, workstation, komponen jaringan, periperal yang diperlukan. 2. Jaringan dan Intemet Agar didalam proses komunikasi i n t e m a l m a u p u n extemal maka jaringan intemet sangat diperlukan u n t u k melengkapi E-Govemment ' Komunikasi i n t e m a l baik vertikal m a u p u n horizontal disarankan menggunakan sistem jaringan intranet atau LAN. 3. Perangkat Lunak Perangkat
l u n a k merupakan komponen
utama dalam
sistem
komputer m a u p u n sistem jaringan (intemet, intranet, extranet, dan • LAN). Terdapat dua kelompok perangkat keras yaitu perangkat l u n a k sistem dan perangkat l u n a k aplikasi. Pemilihan perangkat l u n a k sistem h a m s disesuaikan penggunaannya dan sistem yang dibangun • serta pula aplikasi-aplikasi apa yang akan digunakan. Pemilihan software aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masingmasing bagian d i SKPD (misalnya Aplikasi pemrosesan KTP, aplikasi pemrosesan 1MB, aplikasi pemrosesan ijin usaha, dll). Terdapat ] beberapa
cara
untuk
mendapatkannya yaitu
dengan
membuat
sendiri, paket program atau outsourcing. 4. Data Data mempakan bahan utama u n t u k dijadikan informasi, oleh karena i t u validitas dan kekinian data sangat diutamakan oleh karena . i t u perlu pengelolaan yang betul-betul serius. U n t u k keperluan i t u data h a m s l a h dikelola sebaik mungkin. !
Sumber data dapat dari dalam atau i n t e m a l yaitu data yang dikumpulkan oleh semua instansi didalam lingkungan Pemerintah
; Kabupaten Pacitan m a u p u n hasil transaksi didalam layanan kepada ; masyarakat (penduduk b a m , bangunan baru dll). Selain data i n t e m a l
terdapat j u g a data ekstemal yang dikumpulkan baik dari masyarakat m a u p u n dari petugas yang ditugasi oleh instansi yang terkait atau bahkan dari warehouse. 5. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber
daya
manusia
yang
mempakan
tulang
punggung
pelaksana/pengelola E-Govemment h a m s bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. SDM terdiri dari sistem analis, ' administrator jaringan, administrator database,
CIO
(Chief
of
Information Officer), dan operator. Mereka h a m s ditempatkan pada posisi, sesuai dengan profesinya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan
sehingga
lebih
efisien
dan
efektif.
Dalam
^ perkembangannya SDM h a m s selalu meningkatkan kemampuannya , menyesuaikan perkembangan teknologi infomasi. 6. Organisasidan Tata Kelola TI Suatu organisasi yang memanfaatkan TI akan menyesuaikan dengan
kemampuan TI. Dengan
- pengelolaan
adanya
E-Govemment dalam
pemerintahan, organisasi h a m s disesuaikan dengan
kebutuhan.
Ke-6 komponen pokok tersebut sampai dengan saat i n i h a m s dianalisis letak Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dana Ancaman/tantangan yang kita singkat
dengan : analisis
KEKEPAN.
Analisis
KEKEPAN
ini
dituliskan
berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terhadap sejumlah instansi d i lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan
dokumen pendukung yang
tersedia d i Pemerintah Kabupaten Pacitan. Analisis KEKEPAN dipakai sebagai dasar penentuan rencana kerja setemsnya. Dengan analisis KEKEPAN maka dapat dilakukan • evaluasidiri u n t u k berbenah d i r i membangun sistem EGovemment yang handal dengan akuntabilitas yang tinggi.
3.1 Analisa SWOT ( KEKEPAN)
: Perangkat
1. ? i • I
i
Komputer
1.
tersedia sampai - di unit
2.
kecamatan 2.
Speafikasi
B e l u m dimanfaatkan
1.
3.
L
Perkembangan
relatif semakirt
h a r d w a r e sangat
j
Perawatan kurar^
murah
pesat sehingga
\
Hardware mudah
h a r d w a r e yang a d a >
diperhatikan ,
Harga h a r d w a r e
secara optimal
2-
Kebanyakan tidak
c e p a t ketinggalan \
Komputer sudah
jaman
1
komputer
punya
{
secara u m u m
penanggunjawab
dianggap sebagai 2.
Kemajuan
1
i
sudafi c u k u p
Kebanyakan h a n y a
kebutuhan
software
1
1
layak
dipakai untuk
standar
menuntut
[
Han^ir semua
administasi
Kemampuan dan
hardware yang
|
h a r d w a r e s u d a h 5.
A d a sebagian
dayaguna
canggih
I
3.
!
dioperasilan
1
i
'
;
if!
i
i
4.
(..
6.
: 1 •
; 1
L
4.
komputer m a s i h
hardware
teknologi l a m a
s e m a k i n canggih r
hardware
\
Jaringan
d a n lengkap
menuntut
-
intranetAAN masih
kecanggihan
|
terbatas
h a r d w a r e yang l a i n !
{Jaringan/
lingkungan
I Intemet
kantor
mengintegrasikan
Kesadaran untuk
' 1.
Teknologi
3.
L
jaringan sudah
sebagian besar
data lewat jaringan
terletak d i
m a s i h rerKJah.
komplek k a n t o r ; 2.
B e l u m a d a jaringan ^
bupatj
lokalAntranet antar SKPD
1.
3.
diupgrade
;
murah dan
pemerintahan yang
di pasaran Pengembangan
Investor lebih tertarik p a d a
. m u d a h dtdapat
2.
Kecanggihan s u a t u ]
m e m a n ^ a t k a n TI 2.
aplikasi j a r i n g a n
Tuntutan pertukaran
Ada sistem
sudah lebih
Informasi y a n g
jaringan
mudah dan
cepat
t e r p a d u ke
cepat
3.
Perkembangan
DPFA u n t u k
masyarakat dalam
keperluan
men^nakan
SIPKD
Internet, lebih banyak Informasi dt d a p a t k a n d a r i Web
.•Pi'Perangkat Lunak
Software
1.
;i.
] \ •• aptikasi ' perkantoran sudah tersedia
2.
Software
keuangan
] I •sudah
1.
j3.
tersedia
secara optimal
dipetajari ( u s e r
Yang banyak
hlendiy) 2.
4.
5.
Perkembangan software sangat cepat
2.
Software mutakhir selalu
untuk administrasi
software
menuntut
Paket p r o g r a m
semakin
hardware yang
pengolah data
canggih
canggih
3.
Ketersediaan
3,
l^rangnya
dinnanfaatkan
software
kepedulian akan
S o f t w a r e aplikasi
semakin
pembajakan
relatif masih sedikit
lengkap
perangkatlunak
A.
S t ^ t w a r e aplikasi ma^h paraal
Belum ada sistem
Banyak p e n y e d i a Jasa
b e l u m terintegrasi 6.
1.
Kemampuan
iarane vane
f ^ '
Software semakin mudah
diguriakan h a n y a
i • aptikasi
i
Belum dimanfaatkan
programmer
I
yang terpadu \
Data
Adanya
Kurangnya
11 d i p e r o l e h d i s e t i a p
m a n a j e m e n data
keinginan d a r i
keterbukaan tiap
1 j unit s a t u a n kerja
secara
setiap person
s a t u a n kerja a k a n
digital/eiektronis
untuk
akses data.
(database)
memanfaatkan
Belum ada kejelasan;
TI d a l a m
1.
Z
Data mudah
1.
Cukup
11 t e r s e d i a n y a
2.
Belum ada
11 t e n a g a o p e r a t o r di
otoritas
> ^ setiap satuan
penggunaan/peman
i j kerja U • ; J • .
3.
pekeijaannya 2.
A d a n y a political
faatan data
wilt y a n g b a g u s
Belum ada
dari atas
kesadaran akan U U > HAKI. 4.
;
Belum ada standarisasi f o r m a t
"1 . ;;>.;-•
; 1.
data.
45
1.
SDM
Banyak
1.
pegawai iyangsudah menguasat komputer dasar 2.
3.
: untuk maju
cukup
S D M yang ada bisaditingkatkan
k o m p u t e r rata-rata
kemampuannya
masih setingkat
dengan diadakan pelatihan
Kurang literate
2.
4.
memadai
1.
Persaingan makin tajam
2.
Perkembangan Teknologi Informasi
•
Banyak
sangat pesat 3.
Kurangnya
terhadap teknologi
sumber/narasum
Penguasaa n/pemanf
B e l u m ada pakar
ber pemt^lajaran
a a t a n Teknologi
analis d a n desain
Jumlah
3.
1.
kemampuan
operator. 2.
Punya keinginan
S D M yang memiliki
Teknologi
Informasi akan
sistem.
Informasi s e m a k i n
tertinggalkan
Penguasaan
siap pakai d a n
teknolof^ i n f o r m a s i
berdayaguna
S D M akan produk-
Komputer/Perang
produk bajakan
masih kurang.
3.
4.
Kurangnya tenaga
kat lunak s e m a M n
analis di setiap
m u d a h dipelajari
satuan kerja.
(user friendly)
4.
Kebergantungan
4u
^-•J:g-iLA,.'..-
Oiganisasf
L
Adanya
L
K o m u n i k a s i a n t a r 1.
Kemajuan
L
1
Tuntutan
dan
kesadaran
b i d a n g loirang
Teknologi
kecepatan
Tatakeloa
pentingnya
terbuka
Informasi yang
pelayanan untuk
P r o g r a m Kerja
canggih d a n
Adanya
kurang
berdayaguna
kesadaran
terkoordinir
pentingnya
(teriffisan j a l a n
mengemban^n
keterpaduan
sendiri-sendiri)
E-Government
Data/lnformasi
K e p a k a r a n d a l a m 3.
Sudah banyak
yang tidak a k u r a ^ tidak konsisten.
komunikasi 2.
2.
pelayanan 3.
3.
2.
masyarakat Z
Banyak pakar
Masyarakat s e m a k i n kritis
3.
Penyediaan
Lokasi s a t u a n
b i d a n g T) a n t a r
c o n t o h E-
kerja relatif
bidang tidak
Govemmentyang
d a n tidak tepat
dekat dengan
merata
ten'mplementasi
waktu akan
komplek kantor
4.
bupati
political w i n d a r i
4.
Otonomi Daerah
menurunkan
pimpinan daerah
wibawa
untuk
pemerintahan
menyelen^arak a n EGovemment m s h kurang S.
D u a l i s m e Sia>0 p e n g e l o l a TI
3.2
Identiilkasi Kebutuhan
3.2.1 Infrastruktur Infrastruktur
jaringan
Kabupaten; Pacitansecara
d i komplek
umum
belum
Kantor saling
BupatiPemerintah terhubung.
Untuk
komunikasi data (WAN) masih menggunakan media intemet. U n t u k mendukung infrastruktur kebutuhan pengembangannya adalah : a. Jaringan intranet terintegrasi antar SKPD. b. Pusat data/datacenter
komputer yang dilengkapi dengan
fasilitas
sesuai dengan spesifikasi datacenter. c. Network Operation Center (NOC) sebagai pusat pengelolaan intemet. 46
d. Peningkatan kehandalan jaringan backbone/utama d i komplek kantor bupatidengan penggunaan media fiber optik. e. Peningkatankapasitas
server untukmenfasilitasi sistem yang akan
diintegrasikan. Beberapa satuan kerja sudah memiliki komputer yang cukup, dan digunakan u n t u k pengolahan data yang
penting, tetapi
tidak mempunyai server khusus u n t u k penyimpanan data tersebut. f. Upgrade komputer dan penggunaan sistem operasi yang legal. 3.2.2 Sistem Informasi Berdasar
hasil analisis KEKEPAN/SWOT, dalam aspek sistem
informasi, ; maka implementasi
dapat
dilakukan analisa
E-Govemment
pada
akan
Kabupaten
kebutuhan Pacitan.
dalam Analisis
kebutuhan tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin sebagEu berikut: a. Kebutuhan berkaitan dengan sistem informasi. b. Kebutuhan
akan
aplikasi-aplikasi
sistem
informasi
manajemen
bocfcojgice pemerintahan. c. Kebutuhan akan aplikasi-aplikasi sistem informasi u n t u k pelayanan publik. ; d. Kebutuhan akan
sistem
pengaduan
via peralalatan
komunikasi
: mobile, seperti SMS, mobile apps dan lain-lain. e. Kebutuhan akan aplikasi web, yang berfungsi sebagai portal informasi dan sekaligus sarana promosi potensi daerah. f. Kebutuhan akan
sistem
penanganan
sentra-sentra pengelolahan/penyimpanan
keamanan
(security)
pada
data.
g. Kebutuhan akan aplikasi u n t u k monitoring, administrasi dan backup data.
:
h . Kebutuhan berkmtan dengan data. i.
Kebutuhan akan definisi dan batasan teknologi u n t u k pertukaran data antar sistem.
j.
Kebutuhan
akan
data
referensi/acuan,
yang
digunakan
dalam
. berbagai sistem/aplikasi. k . Kebutuhan akan intergrasi database. Dari ; hasil survey,
beberapa
SKPD juga
menginformasikan
kebutuhan aplikasi komputer u n t u k menunjang kegiatan Daftar kebutuhan aplikasi sebagai b e r i k u t :
47
operasional.
Ko.
SKPD
1 Badan Kepegawaian Daerah
: 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten 4 Bagian Administrasi Kesra Setda ^ 5 Bagian H u k u m 6 Bappeda
I
; 7 BPBD Kabupaten Pacitan
BPM-PP
Kebutuhan Penunjang Kegiatan Operasional 1. Pengembangan website SKPD u n t u k menampilkan informasi kepegawaian 2. Aplikasi surat-menyurat u n t u k menerima administrasi suratmenjoirat. Kebutuhan aplikasi web u n t u k informasi terkait penanaman kebemgsaan dan keamanan masyarakat 1. Kebutuhan aplikasi database penelitian dan pengkajian 2. Aplikasi surat elektronik Kebutuhan aplikasi komputer u n t u k mengelola persuratan Website yang dikelola mandiri 1. Bank data perencanaan pembangunan terpusat 2. Aplikasi u n t u k mendelegasi tugas 3. Referensi bank data yang diinginkan, seperti yang diimplementasikan d i Bappeda Malang 1, Kebutuhan aplikasi data base penelitian dan pengkajian (Kelitbangan) 2. Aplikasi surat elektronik 1. webserve dan hosting web 2. E- Arsip 3. SI penanaman modal
9
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 10 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 11 Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Sistem mformasi tata ruang 1. aplikasi persuratan 2. Aplikasi mobile pariwisata 3. Sistem approval aplikasi perizinan usaha wisata Website u n t u k pengelolaan dan menampilkan data potensi daerah kelautan dan perikanan Aplikasi u n t u k mengelola persuratan dan disposisi 1. Kebutuhan aplikasi web u n t u k pengelolaan dan penampilan data potensi daerah 2. Kebutuhan aplikasi komputer u n t u k pengelolaan persuratan dan disposisi 3. Kebutuhan aplikasi u n t u k informasi industri, kuliner, dan budaya 48
14 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 15 Dinas Pertambangan dan Energi 16 Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan 17 DPPKA -
18 Inspektorat
19 Kantor Kec. Tegalombo 20
Kantor Kecamatan Pacitan
21
Kantor Ketahanan Pangan
22
Kantor Lingkungan Hidup
23
Kantor Pendidikan dan Pelatihan
24
Kecamatan
Donorojo
1. Aplikasi e-Ticketing berbasis web 2. Aplikasi GIS j a l u r transportasi 3. Aplikasi pengelolaan informasi publik Potensi air tanah/pengolahan j a r a k j a u h , sistem informasi sumber daya alam, one men policy 1. Aplikasi u n t u k kepegawaian 2. Aplikasi data potensi daerah 3. Aplikasi pemetaan bidang pertanian 1. Kebutuhan aplikasi u n t u k pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah 2. Aplikasi management surat masuk dan surat keluar 3. Aplikasi pengelolaan sumber daya manusia - kebutuhan aplikasi u n t u k memantau hasil tindak lanjut LHP - Aplikasi u n t u k surat-menjoirat dan disposisi 1. Aplikasi web 2. Aplikasi administrasi perkantoran 1. Aplikasi web (link) kecamatan dengan desa u n t u k informasi data dan surat menyurat 2. Aplikasi kecamatan dengan kabupaten terkait surat menyurat dan kepegawaian 1. Kebutuhan aplikasi komputer u n t u k mengelola persuratan , kepegawaian 2. kebutuhan aplikasi/mobile u n t u k informasi ketersediaan dan akses pangan sampai tingkat desa aplikasi komputer u n t u k mengelola keuangan, pengelolaan laboratorium/TPA, pengelolaan arsip kepagawaian. 1. Aplikasi akuntansi 2. Aplikasi barang dan aset 3. Aplikasi perencanaan dan monev 4. Aplikasi persuratan 1. Pelayanan persuratan melalui email ke desa se-Kecamaan Donorojo 2. Kebutuhan aplikasi web tiap desa u n t u k menampilkanpotensi dan pembangunan d i desa 3. Kebutuhan aplikasi komputer 49
u n t u k pelayanan administrasi yang terintegrasi dengan data SIAK 25
Kecamatan Kebonagung
1. Kebutuhan aplikasi web u n t u k pengelolaan dan menampilkan data potensi daerah 2. Kebutuhan aplikasi komputer u n t u k mengelola persuratan dan disposisi 3. Kebutuhan aplikasi mobile u n t u k infoiinasi wisata, kuliner dan budaya 2 6 Kecamatan Nawangan 1. Aplikasi tata naskah dinas 2. Aplikasi kepegawaian 3. Aplikasi gaji 4. Aplikasi Renja SKPD 5. Aplikasi Musrenbang Kecamatan 6. Aplikasi pemerintahan dan potensi desa 2 7 Kecamatan Ngadirojo 1. Kebutuhan aplikasi sistem informasi terkoneksi dengan desadesa se Kecamatan 2. Kebutuhan aplikasi administrasi perkantoran 28 Kecamatan Punung Aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar u n t u k mempermudah pengarsipan 29 Satuan Polisi Pamong Praja 1. Kebutuhan Aplikasi Web u n t u k pelaporan trantibmas 2. Kebutuhan aplikasi pengelolaan persuratan 3. Sistem Informasi Kepegawaian
3.2.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia Untuk
mendukung
pengembangan
teknologi
informasi
di
Pemerintah Kabupaten Pacitan maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai, baik
dari kemampuan(skill) m a u p u n
penghargaan
oiganisasi terhadapSDM-nya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar PemerintahKabupaten Pacitan
menjadi
organisasi
yang
solid, efektif
dan efisien dalam pengelolaan TIK, antara lain: 1. Organisasi Pengelola TI terpadu yang solid. 2. Lingkungan kerja yang kondusif, 3. Pelatihan dan pengembangan karir, dan sistem reward. 4. Kebijakan TIK 50
skiU, spesialisasi pekerjaan, jenjang
BAB IV V I S I MISI DAN S T R A T E G I
4.1
V i s i Dan Misi T I K
Penentuan visi misi teknologi informasi dan komunikasi atau disebut sebagai VISI MISI TIK dilakukan berlandaskan VISI dan MISI dari Kabupaten Pacitan. V i s i Kabupaten Pacitan : Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera Misi: •
Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkantata pemerintahan yang baik.
•
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
•
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
•
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan,
•
Pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar
•
Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama
yang
berkelanjutan
dalam
rangka
Berdasarkan Visi Misi tersebut penjabaran VISI MISI TIK Kabupaten Pacitan adalah " "Penerapan
teknologi
informasi
terintegrasi
yang
handal
guna
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik menuju masyarakat Pacitan yang sejahtera" Maka dengan demikian, visi tersebut akan menjadi dasar dan tolok u k u r seluruh pengembangan TIK d i wilayah Kabupaten Pacitan. U n t u k mencapai kondisi tersebut, maka perlu dirumuskan misi TIK yang tidak terlepas dari visi TIK tersebut. Misi TIK Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 1.
Mewujudkan Implementasi TIK sebagai pendorong terwujudnya
tata pemerintahan yang b a i k . 2. Mewujudkan Implementasi teknologi informasi secara terpadu dan berkelanjutan u n t u k meningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik
51
3. Mewujudkan Implementasi TIK
guna mendukung pertumbuhan
ekonomi masyarakat. 2.2 Strategi Pengembangan T I K Menuju ke penguasaan terhadap teknologi informasi, bukanlah h a l yang sederhana. Hal i n i disebabkan karena lingkup penerapan yang luas, kecepatan perkembangan teknologi informasi, dan aspek manusia sebagai pengguna teknologi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu adanya sebuah strategi yang tepat dalam mengembangkan teknologi informasi . Strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut: Umum: 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan terjangkau.
Sasaran
lain
adalah
pembentukan
tarif
portal informasi dan
pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen
dan
proses kerja satuan kerja Pemerintah. 2. Menata sistem dan proses kerja Pemerintah Daerah otonom secara holistik. Dengan strategi i n i , Pemerintah berupaya menata sistem manajemen dan prosedur kerja agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah
standardisasi yang
berkaitan dengsm
interoperabilitas
pertukaran dan transaksi informasi antarportal Pemerintah. Standardisasi dan,prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-biUing, e-procurement, ereporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs Pemerintah u n t u k menjamin keamanan transaksi mformasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra Pemerintah. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pengembEingan
industri
telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis E-Govemment. I t u berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh Pemerintah. 5. Mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia d i lingkup Pemerintah Kabupaten disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
52
6. Melaksanakan pengembangan
secara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan terukur dalam pengembangan E-Govemment, yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Khusus: 1. Menempatkan penerapan E-Govemment sebagai salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Hal i n i membawa
konsekuensi
perlunya kemauan politis dari para pengambil kebijakan. 2. Perlu adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan lintas sektoral tentang penerapan E-Govemment d i lingkungan Pemerintah. Kebijakan i n i seharusnya masuk dalam rencana strategis (renstra) yang menjadi pedoman bagi tiap aktivitas penerapan E-Govemment. 3. Melihat kenyataan bahwa saat i n i masalah dana adalah a utama dalam pembangunan nasional dan daerah, maka rencana strategis yang disusun harus memungkinkan diberlakukannya skala prioritas. Dengan kata lain, penerapan E-Govemment dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan urgensinya. 4. Otonomi
daerah
mengisyaratkan
kemandirian.
Dalam
konteks i n i ,
kemandirian j u g a mencakup pengelolaan informasi. Apalagi kecendemngan yang ada adalah bahwa teknologi informasi semakin merasuk ke berbagai aspek kehidupan manusia. Self-enqrowerment
hanya dapat dilakukan bila
didukung oleh SDM yang tangguh. Penyiapan SDM yang kompeten menjadi hal yang m u t l a k harus dilakukan. 5. Pemilihan teknologi dan sistem informasi tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. 6. Kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak (vendor dan perguman tinggi).
53
4.2
Prioritas Pengembangan T I K Dengan menerjemahkan Visi Misi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
mempertimbangkan aspirasi dari pihak eksekutif dan masing-masing
unit
keqa, serta dari hasil analisa kondisi saat i n i , berikut prioritas pengembangan TIK yang perlu dilakukan : 1. Dimensi Kelembagaan dan sumber daya manusa (SDM) a.
Prioritas pertama adalah memperkuat s t r u k t u r kinerja pengelola TIK
b.
Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM yang akan menjalankan TIK melalui proses penambahan, pelatihan m a u p u n sertifikasi.
c.
Prioritas selanjutnya adalah melakukan proses monitoring, evaluasi dan audit terhadap penyelenggaran TIK.
2.
Dimensi Sistem Informasi a.
Prioritas pertama pengembangan aplikasi akan diprioritaskan pada aplikasi-aplikasi i n t e m a l d i masing-masing SKPD, kemudian aplikasi yang akan digunakan oleh pimpinan dan aplikasi yang akan dapat diakses oleh masyarakat.
b.
Prioritas selanjutnya adalah pengembangan
aplikasi-aplikasi yang
melibatkan kolaborasi dan integrasi kinerja antar SKPD c.
Prioritas ketiga adalah pengembangan
aplikasi-aplikasi yang akan
menjadi tulang punggung peningkatan potensi daerah dan minat investasi ke kabupaten Pacitan. 3.
Dimensi Infrastruktur a.
pengembangan
infrastruktur akan diprioritaskan terlebih d a h u l u
pada pemenuhan perangkat kerja terlebih dahulu. b.
Penguatan jaringan dan intemet d i komplek kantor Bupati dan jaringan antar SKPD
4.4
c.
Pengembangan data center sesuai standar data center
d.
Pembuatan pusat pemulihan data (data recovery
center)
Faktor K u n c i Keberhasilan U n t u k melaksanakan program pengembangan
Kabupaten mendukung
Pacitan
perlu d i m m u s k a n
keberhasilan
dan
beberapa
memecahkan
54
Teknologi Informasi d i faktor
berbagai
penentu masalah
yang yang
menghambat pelaksanaan E-Govemment Kabupaten Pacitan
secara u m u m ,
antara lain:
1.
Kepemimpinan Dalam pelaksanaan E-Govemment sangat d i b u t u h k a n adanya
dorongan
m a u p u n komitmen dari pimpinan dalam memotivasi dan memberikan contoh pelaksanaannya. 2.
Kebijakan Dibutuhkan
kebijakan
yang
sifatnya
lintas
sektoral
dan
nuansa
kesepakatan dari kalangan Pemerintah dan stakeholder-nya u n t u k saling membagi dan t u k a r menukar informasi dalam kegiatan sehari-hari. 3. Infrastruktur Dalam level implementasi, perangkat keras seperti komputer, jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan E-Govemment.
Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang
dapat menunjang target atau prioritas pengembangan E-Govemment yang telah disepakati. potensi
dan
Namun secara pragmatis, harus pula dipertimbangkan
kemampuan
atau
status
pengembangan
infrastruktur
telekomunikasi d i lokasi terkait. 4. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan T I Tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi yang tinggi dalam kehidupan
sehari-hari
menggambarkan
kesiapan
Pemerintah
dan
masyarakat dalam menerima E-Govemment. 5. Sumber Daya Manusia Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam teknologi informasi u n t u k menunjang pelaksanaan E-Govemment. /Semakin tinggi tmgkat kompetensi dan keahlian SDM d i Pemerintah, semakin siap dalam menerapkan konsep E-Govemment. 6. Ketersediaan Dana dan Anggaran Program E-Govemment harus didukung dengan sumber daya finansial yang mencukupi, u n t u k investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan pengembangannya.
55
7. Perangkat Hukum Konsep E-Goverament sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan h u k u m yang berlaku. 8. Perubahan Paradlgma Pada hakekatnya, penerapan E-Govemment adalah mempakan suatu program perubahan manajemen [change management
yang membutuhkan
adanya keinginan u n t u k membah paradigma dan cara berfikir. Pembahan paradigma dibutuhkan kesadaran dan keinginan u n t u k membah cara kerja, bersikap, perilaku dan kebiasaan sehari-hari.
BABV GAP ANALYSIS Gap analysis
mempakan ssdah satu alat bantu yang dapat digunakan
u n t u k mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya I>enyediaan pelayanan publik yang prima. Hasil analisis tersebut dapat menjadi i n p u t yang b e i ^ n a bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran d i masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan good govemment. Selain i t u , gap
analysis
atau analisis kesenjangan j u g a mempakan salah satu
langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi. Metode i n i mempakan salah satu metode yang u m u m digunakan dalam pengelolaan manajemen i n t e m a l suatu lembaga. Secara harafiah kata •igrap" mengindikasikan adanya suatu perbedaan(disparity) antara satu h a l dengan h a l lainnya. Berikut 3 domain yang dalam kajian i n i coba u n t u k diidentifikasi.
5.1 Sistem Informasi No 1
Aspek Fitur
Kondisi Saat I n i
• Penyesuaian
• Pengembangan beberapa ''draping
aplikasi system!'
dari pusat • ApUkasi
Kondisi Mendatang
dengan
56
sesuai
kebutuhan user dan
stakeholder i n t e m a l pemda • Aplikasi yang
draping
fitur
secara mandiri
dikembangkan dengan
data
masih
perlu
mandiri
sesuai
dengan
dilakukan
tricky
kebutuhan
intemal,
dengan
untuk
bisa
mendapatkan
masih
mempertimbangkan
kebutuhan
output
yang
pusat
dan
bisa
terintegrasi dengan data pusa t
dibutuhkan intemal 2
Implementasi • Pendampingan
dan Fungsi
pendampingan
helpdesk meningkat,
fungsi
• Belum ada support berkelanjutan intemal
dengan
mengalokasikan
belum memadai
dari
terhadap
bisa
personil
dan
staff khusus. Baik secara online maupun
meka nisme
bimtek
offline
implemetasi • Belum
ada
dukungan anggaran yang
berkelanjuta n
untuk informasi
sistera yang
sudah dikembangkan 3
iritegasi
Aplikasi existing
• Membangun peta data primer
masih tersebar secara
dan kewenangan di masing-
parsial, dan masih
masing data primer, sehmgga
m i n i m keterpaduan
setiap u n i t kerja sudah
data
terpetakan data primemya • Minimnya redundansi data bahkan hilang
57
4
Standarisasi
• Standar
• Taat regulasi dan standar
pengembangan
pengembangan aplikasi yang
aplikasi masih
u m u m diterapkan dalam
belum cukup masih
literatur • Deliveiy sistem dari vendor pengembang yang tertib dan
^
terdokumentasi dengan baik
;
• Pengetahuan vendor bisa didapatkan seutuhnya. sehingga kendala operasional pasca kontrak berakhir tidak berdampak b u r u k
5.2 Infrastnzktur No
Infrastruktur
1
J, aringan Intranet
2
Jaringan Intranet
Kondisi Saat I n i
Kondisi Mendatang
LAN d i d i SKPD
Pengadaan jaringan
belum terpasang
terintegrasi menggunakan
secara merata
kabel m a u p u n wireless
Belum ada
Perlu penambahan intranet
fiber optik
jaringan
fiber
optik
di
lingkungan kantor bupati dan SKPD sekitamya 3
Koneksi Intemet
Koneksi intemet
Perlu
belum merata
dan
penambahan utilisasi
koneksi bandwidth
intemet 4
5
Perangkat
Masih belum
Perlu dilakukan penambahan
Komputer
memenuhi selumh
sesuai
kebutuhan
kebutuhan
Sudah ada
Perlu pembenahan
Data
Center;
dengan
center
sesuai
pemntukan m a n g data standar
datacenter Perlu pemusatan pengelolaan data center 6
DRC
Perlu dibuat DRC
Belum ada
58
7
Jarmgan LAN d i Jaringan SKPD
5.3
No 1
tidak
terstandar
Perlu
instalasi
jaringan
Sumber Daya Manusia
Aspek
Kondisi Saat I n i
Penyiapan SDM
Kondisi Mendatang
•Sudah ada tetapi
• Perbaikan dalam
tingkat kemampuan
mekanisme penyiapan
belum merata
SDM
•Masih terbatasnya
3
standarisasi
Pelatihan
lulusan komputer
penempatan SDM sesuai
yang mau berkarir
dengan latar belakang
d i pemerintahan
pendidikan dan keahlian
Minimnya
>
• Perbaikan mekanisme
pelatihan
• Peningkatan
volume
SDM dan atau bimtek
anggaran
di
u n t u k bimtek U K u n t u k
bidang TIK
yang
berkelanjutan
dan
kuota
seluruh SKPD • Mengundang narasumber yang
berkompeten
dibidangnya 4
Pengelolaan
Sistem pengelolaan SDM
•Pengelolaannya masih
parsial
d i yang terpadu dan
masing-masing SKPD •Belum terpadu dan terintegrasi d i SKPD yang
benvenang
mengelola SDM
59
terintegrasi
BAB6 A R I S T E K T U R DAN PENGEMBANGAN T I K
6.1 INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada
pemEinfaatan
semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan
E-Govemment. Pengembangan E-Govemment
pada setiap lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, j u g a diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Infrastruktur jaringan komunikasi data pembentukEm
E-Goverment sangat
prioritas. Dengan
(jaringan
komputer)
d i b u t u h k a n dan menjadi
salah
dalam satu
menggunakan jaringan komputer pertukaran data dan
informasi menjadi lebih cepat dan biaya yang j a u h lebih rendah dibandingkan proses pertukaran data
dan informasi
secara manual. Fungsi jaringan
komputer yang dapat diterapkan u n t u k mendukung E-Goverment: 1. Data
sharing Data yang terdapat pada satu komputer dapat digunakan atau
] diproses juga oleh komputer yang lainnya. Dengan sistem jaringan, ; maka dapat dengan mudah komputer yang satu saling bertukar data dengan komputer lainnya. 2. Software
resource
Program yang terdapat pada satu komputer dapat digunakan j u g a oleh komputer lainnya, Dengan software sharing, memungkinkan , semua komputer terhubung dalam satu program. 3. Resource sharing [
Penggunaan perangkat keras secara bersama-sama
sehmgga
tidak memerlukan pemasangan setiap perangkat keras ke setiap u n i t komputer. Contohnya penggunaan printer, ataupun scanner. 4. Koneksi antar dinas Koneksi antar dinas dapat mempermudah . penggunaan
sistem
informasi
secara
komunikasi dan
bersama-sama.
komunikasi dapat berbasis suara (voice), teks, atau video Dengan
menggunakan
fasilitas
ini
dapat
penggunaan telepon ataupun biaya lainnya.
60
Jenis
conference.
mengurangi
biaya
5. Koneksi intemet. Dengan intemet,
adanya jaringan komputer dan terhubung dengan
memungkinkan
pegawai
memperoleh
atau
bertukar
mfonnasi melalui intemet, dan dapat mempercepat kegiatan dinas yang dilakukan dinas lain diluar daerah. Hubungan dengan k a n t o r kantor dinas yang j a u h dapat dipersingkat melalui intemet, tidak perlu h a m s datang dan mengirim surat secara manual.
6.2 A R S I T E K T U R INFRASTRUKTUR 6.2.1 Infrastruktur Jaringan Sebagai daerah yang kontumya,
konsep
memiliki wilayah yang
arsitektur
menggunakan Hierarchical
jaringan
Intemet
untuk
Working Model
luas dan wilayah
beragam
pemerintah
Model i n i mempermudah
membangun antar jarmgan secara handal, mudah di-upgrade serta dengan biaya yang lebih terjangkau karena tidak fokus pada konstruksi paket tetapi fokus pada tiga fungsional area atau lapisan jaringan, yaitu: (lapisaninti)
•
Core layer
•
Distribution layer (lapisandistribusi)
•
Access layer (lapisan akses)
COV£.U\\TR DlSTWBUnOM LAYER
ACCESS LAYER
; Gambar Model Pengembangan Jaringan Cone layer, dikembangkan u n t u k dinas-dinas yang membutuhkan akses data yang tinggi. U n t u k jaringan backbone d i core layer i n i bisa menggunakan jaringan fiber optik, u t p dan wireless
•
I n t i (Core Zax/er) adalah jaringan komunikasi yang
mencakup
kantor instansi pemerintah yang memiliki proses komunikasi yang sangat tinggi/ penting, seperti kantor bupati, SKDP yang ada dikomplek kantor bupati. 61
•
Distribusi {Distribution
layer)
adalah u n t u k kantor instansi
teknis/SKPD •
Akses
{Access
kantor-kantor
Layer) lain
adalah u n t u k kantor pemerintah dan
yang
berhubungan
dengan
kepentingan
pemerintah seperti r u m a h sakit, puskesmas, sekolah dan lain-lain
Saat i n i gedung jarmgan intranet.
yang ada d i komplek Kabupaten belum terhubung
U n t u k menjaga
kehandalan jaringan dan kebutuhan
komunikasi data yang akan bertambah besar, maka kedepannya jaringan antar gedung d i komplek kantor bupati perlu dipasang jaringan intranet menggunakan fiber optik.
Gambar Model Pengembangan Jaringan d i Pemda Gambar
diatas menunjukkan pengembangan
komunikasi data d i Pemda .
infrastruktur jaringan
Teknologi yang dipakai dalam
pengembangan
jaringan tersebut d i b a g i : 1. Fiberoptik: Menghubungkan dinas-dinas yang memerlukan akses data yang berada d i komplek Pemda dan SKPD yang ada d i area komplek
kantor Bupati dan
62
satuan
kerja
disekitamya.
Untuk
pengembangan fiber optik dapat dilakukan secara bertahap dengan pembangunan berdasarkan
backbone
2. Wireless LAN : Menghubungkan Satuan kerja, dan institusi lain diluar komplek Bupati 3. LAN cable u t p : Menghubungkan komputer-komputer yang ada dalam satu gedung/ruangan. 6.2.2 Data Center Data center yang handal diperlukan u n t u k mendukung implementasi e-Govemment. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang nantinya akan menjadi pusat leading secfoipengelolaan
teknologi informasi, selayaknya
perlu dibangun data center yang handal u n t u k menampung semua server dari semua dinas dan lembaga yang ada d i Pemda Pacitan. Dengan data center terpusat yang terpusat mempunyai keuntungan : - 1. Dinas-dinas atau lembaga pemerintahan dapat lebih fokus pada tugas utamanya dan meminimalkan kompleksitas IT 2. Dinas tidak lagi dipusingkan dengan
masalah
pemutakhiran teknologi ataupun hardware,
server
crash,
cabling,
connection,
{Telecommunication
Industry
dan proses pemeliharaannya. Topologi Association)
datacenter
sesuai
TIA-942
adalah sebagai b e r i k u t : DCTOPOtOGY TiA-942
HvbDUlVM
Htwq
Gambar 2 Topologi Data Center TIA-942
63
1. Entrance
Room (ER), lokasi u n t u k peralataan akses dari provider,
titik
demarkasi, dan antaramuka dengan lokasi lain. 2. Main Distribution Area (MDA), lokasi cross-connect switches
dan core routers dan
utama.
3. Horizontal
Distribution
Area
(HDA),
lokasi
cross-connects
peralatan aktif (LAN, SAN. KVM switches) u n t u k koneksi ke Distribution 4. Zone
dan
Equipment
Area (EDA).
Distribution
Area
(ZDA), t i t i k konsolidasi antara
pengkabelan
horizontal antara HDA dan EDA. 5. Equipment
Distribution
Area
(EDA),
digunakan u n t u k menempatkan
lokasi
peralatan {servers]
rak/kabinet sekaligus
terminal pengabelan horizontal dari HDA yang diberakhir d i patch
yang lokasi panels.
U n t u k pengembangan data center , perlu ada pemisahan dalam ruang data center sesuai dengan fungsinya. Sekat ruangan u n t u k membagi ruangan bisa dibuat permanen atau tidak yang penting bisa menutup rapat ruangan dari ruang komputer, Hal i n i agar sistem pendingin ruangan dapat maksimal.
COLO
KM
•AS
•AS '
MS
MS
HOT
'
RUANG SERVER
Gambar Ruangan Data Center
64
bekerja
1. Electrical
Room
(Ruang
Listrik), Ruang Panel Listrik dan
UPS,
sebaiknya terpisah dari ruang server u n t u k menghindari interferensi elektromagnetik. 2. Network & Communication
Room, pusat dari semua structured
cabling
berakhir. 3. Loading
Dock,
area tempat menerima semua peralatan yang baru
datang u n t u k Data Center. 4. Staging Area, area u n t u k System Administrator
dan Network
Engineer
melakukan setup dan konfigurasi peralatan yang akan digunakan d i Data Center. 5. Storage
Room,
area u n t u k menyimpan peralatan Data Center dalam
jangka w a k t u yang lama seperti s u k u cadang. 6. Operation
Command Center/Control dan
Engineer
Network
Engineer
Room, area, u n t u k semua System melakukan pengawasan
terhadap
operasional Data Center. 7. Backup Room, ruang kerja bagi personel tambahan, seperti vendor yang melakukan Backup dan MonitoringServer
dan peralatan-peralatan terkait
di Data Center. 8. Vendor
Service
Area,
ruang khusus u n t u k semua
vendor
dalam
melakukan pekerjaan yang cukup signifikan d i dalam Data Center, u n t u k menghindari terlalu lamanya mereka berada d i dalam Data Center. 6.2.3 Teknologi Keamanan Data Dan Jaringan 6,2.3,1 Firewalldan
Demilitarized
Zone
Penggunaan firewall merupakan sebuah keharusan pada pengamanan jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Firewall merupakan pengaman yang memisahkan jaringan i n t e m a l Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan jaringan ekstemal {interne^. Arsitektur
firewall
yang
direkomendasikan
adalah
menggunakan
dualfirewaU u n t u k membuat suatu zona yang disebut demilitarized zone (DMZ). Demilitarized
zone (DMZ) atau biasa disebut j u g a perimeter
wilayah jaringan (subnetwork
network
adalah
yang berada d i antara jaringan i n t e m a l dan
jaringan ekstemal (biasanya intemetj. Konfigurasi dari firewall yang pertama (front-end firewallj dikonfigurasi mengijinkan koneksi atau akses yang berasal dari jaringan i n t e m a l dan ekstemal. Sedangkan firewallj,
firewall
kedua
(back-end
dikonfigurasi sehingga hanya koneksi atau akses yang berasal dari
DMZ yang menuju ke jaringan i n t e m a l yang diijinkan. Firewall pertama harus 65
dapat mengatasi j u m l a h trafik yang lebih besar dari dibandingkan firewall yang kedua. Sebaiknya firewall pertama dan kedua merupakan produk dari vendor berbeda
yang
sehingga j i k a
terdapat penyusup
{hackei)
berusaha
yang
menjebol firewall yang pertama, maka penyusup tersebut akan membutuhkan w a k t u yang lebih banyak u n t u k menjebol firewall kedua karena perbedaannya. Server-server
yang perlu diakses dari jaringan ekstemal, seperti email,
web dan DNS server biasanya ditempatkan pada DMZ. Koneksi dari jaringan ekstemal
yang ; hendak
mengakses
DMZ
biasanya
dikontrol
dengan
menggunakan port address translation (PAT).
6.2.3.1 Intrusion Detection/Prevention
System
Selain Firewall direkomendasikan j u g a System
(IDS/IPS)
penggunaan Intrusion
Detection
(IDS)/ IDS mendeteksi adanya intrusion (tamu yang tidak diundang).
IDS mirip dengan sistem alarm , yang memberi tanda setelahintruder masuk. U n t u k i t u perlu dipersiapkan Standard
Operation
Procedure
(SOP)
langkah
lanjut penanganan insiden i n i . Ada dua jenis IDS, y a i t u network-based Network-based
IDS dan host-based
IDS.
IDS mengamati trafik pada jaringan u n t u k mendeteksi adanya
kelainan (anomali). Sebagai contoh, network flooding atau port scanning, usaha pengiriman v i m s melalui email akan terdeteksi oleh IDS i n i . Sementara
host-
based IDS dipasang pada host u n t u k mendeteksi kelainan pada host tersebut (misalnya ada proses yang semestinya tidak j a l a n akan tetapi sekarang sedang j a l a n , adanya v i m s d i Intrusion
workstation).
Prevention
System (IPS) adalah software
atau hardware
yang
mempakan pengembangan dari dari IDS dan dapat memonitor aktifitas yang tidak diinginkan dan dapat langsung bereaksi u n t u k u n t u k mencegah aktivitas tersebut tanpa memerlukan intervensi dari pengguna. Sebagai pengembangan dari teknologi firewall, IPS melakukan kontrol dari suatu sistem berdasarkan aplikasi konten, tidak hanya berdasarkan port atau alamat IP seperti
firewall
umumhya.
6.2.3.2 Anti-Virus, Anti-Spam,rian Anti-Malware U n t u k menyediakan perlindungan pada segenap i n f r a s t m k t u r SI/TI dari v i m s , spam, dan malware, maka diperlukan kombinasi instalasi terhadap antivims,
anti-spamSs
{gatewayservei),
anti-malivare
baik
di
level
perimeter
organisasi
pada server sendiri, m a u p u n pada setiap client d i jaringan.
66
Disarankan U n t u k menggunakan anti-virus servermanagable,
sehingga
workstation
server, tidak perlu melalui intemet cUent/server
yang bersifat cUent/ server
hanya perlu meng-updafe
atau
melalui
Selain i t u , instalasi anti-virus yang bersifat
lebih memudahkan administrator
jaringan u n t u k menginstalasi
m a u p u n mengelolanya secara remote.
6.2,3,3 Network Management System Penggunaan jaringan membutuhkan perangkat pengelolaan. Istilah yang sering digunakan adalah
Network
Management
Pengelola dapat
System.
memantau penggunaan jaringan u n t u k mendeteksi adanya masalah (jaringan tidak bekerja, lambat, trafik yang seharusnya tidak terjadi dan seterusnya). Implementasi dari network management system dapat bervariasi. Standar yang sering digunakan saat i n i adalah SNMP [Simple
Network
Protocolj. Pengelola jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan
Management
harus memiliki
network management yang mendukung standar SNMP i n i . 6.2.4 Pusat Pemulihan Data (Data Recovery
Center)
Dalam mengimplementasikan E-Govemment,
maka keberadaan Pusat
Data sangatlah penting. Agar Pusat Data i n i mampu memberikan layanan secara optimal dan berkesinambungEin termasuk dalam kondisi ada bencana maka perlu dibangun PusatPemulihan Data (Data Recovery
Center).
Pusat Pemulihan Data adalah suatu mekanisme pemulihan data dan sistem; layanan e-Govememnt pada saat terjadi bencana
dengan w a k t u
pemulihan yang seminimal mungkin sehingga layanan E-Govemment
dapat
tetap digunakan oleh semua pihak dengan resiko yang minimal. Dalam membangun suatu data recovery, ada d u a kunci sukses kritis [Critical Success
Factor/CSF)
Objective).RTO
: RTO [Recovery
Time Objective) dan RPO [Recovery
Point
adalah w a k t u yang d i b u t u h k a n u n t u k melakukan pemulihan
secara keseluruhanhingga sistem berjalan lagi. RPO adalah j u m l a h data yang boleh hilang akibat bencanayang terjadi. Pembahasan lebih detail mengenai RTO dan RPO akan dimuat dalam kajianmengenai BIA [Bussiness
Impact
Analysis). Untuk
mengembangkan
suatu Pusat
Pemulihan
Data diperlukan
pemahaman pengertian mengenai prinsip dasar pengembangan
Pemulihan
Data.Berikut i n i adalah beberapa prinsip yang h a m s disadari pemilik sistem informasi pada saat memutuskan u n t u k mengembangkan suatu pemulihan data: 67
• : Dukungan semua pihak terutama pihak manajemen adalah m u t l a k •: Perlu w a k t u yang c u k u p lama u n t u k mendapatkan suatu analisa resiko •
Kebijakan
dan prosedur yang
dikembangkan
harus mendukung
kebutuhan utama (visi dan misi) organisasi • : Tidak melupakan pendokumentasian yang lengkap, baik dan benar •; Harus ada mekanisme yang mengatur alur, akses dan kendali terhadap komunitas sebelumnya, saat dan sesudah bencana • ; Penyebaran kebijakan informasi dan prosedur agar mencapai semua pihak yang terlibat • : Perlu pengujian dan pelatihan yang berkala •
Adanya
mekanisme
perencanaan
dan
pemeliharaan
terhadap
: dokumen-dokumen Pemulihan Data
6.2.5 Standar Infrastruktur Jaringan Dan Server 6.2.5.1 Teknologi Server U n t u k pengembangan
Data Center
Pemerintah
Kabupaten
Pacitan,
dimasa yang akan datang pengadaan server-server baru direkomendasikan menggunakan teknologi Blade. Blade Server adalah komputer server dengan desain modular dioptimalkan u n t u k meminimalkan penggunaan ruang fisik. Enclosure
Chassis
adalah komponen utama infrastruktur Blade yang berfungsi
sebagai " r u m a h " bagi komponen-komponen Iain, menyediakan layanan seperti daya,
pendingLnan, jaringan. Bay
server adalah
istilah
bagi
server d i
infrastruktur Blade. Tidak ada standar b a k u u n t u k u k u r a n dimensi dan kapasitas Enclosure
Chassis.
Salah satu produk yang direkomendasikan
u k u r a n lOU dan kapasitas maksimal 16 bay slot. 6.2.5.2 Teknologi Virtualisasi U n t u k menekan biaya pengadaan server,
dilakukan
menggunakan tertentu,
virtualisasi
satu Operating
virtualisasi server
server. System
server m a u p u n biaya operasional Jika
biasanya
dan menggunakan
memungkinkan
suatu
aplikasi
satu hardware
suatu hardware
digunakan
bersama-sama lebih dari satu Operating System dan lebih dari satu aplikasi. Beberapa alasan menggunakan teknik virtualisasi: -
Konsolidasi server. Beberapa server fisik dijadikan ke dalam sistem virtualisasi d i atas satu server fisik saja. 68
Dukungan terhadap aplikasi. Upgrade aplikasi d a n sistem operasi ke server baru tanpa masalah driver hardware. Hemat biaya. J u m l a h server menjadi lebih sedikit. Hemat Energi. Semakin sedikit server yang digunakan, semakin sedikit energi yang digunakan u n t u k menghidupkan server, Meningkatkan Fleksibilitas. Aplikasi-aplikasi yang dibuat bisa dijalankan pada hardware yang berbeda-beda.
Beberapa model virtualisasi seperti gambar berikut:
Model Virtualisasi
AppV (Aplication Virtualization] PresentV (Presentation Virtualization) DeskV (Desktop Virtualization) ManageV (Management Virtualization) HeN
(Network Virtualization)
Gambar Model Vvrtucdisasi Server U n t u k pengembangan aplikasi dalam beberapa t a h u n yang akan datang, digunakan teknologi virtualisasi model Server
VirtuaUzation.
U n t u k menjaga
High Availability dari aplikasi, akan dilakukan clustering terhadap server-server yang ada menggunakan kemampuan aplikasi virtualisasi server.
6.2.5.3 Kapasitas Penyimpanan Teknologi u n t u k media penjdmpanan [storage)
antara lain
Network
Attached Storage (NAS) serta Storage Area Network (SAN). NAS seperti layaknya
69
server yang mempunyai sistem operasi dan terdiri atas beberapa hard disk. NAS
terhubung dengan jaringan LAN sehingga bisa diakses oleh
semua
pengguna. SAN terdiri dari server dan storage u n t u k media penjdmpan dengan kecepatan sangat tinggi dan mampu menangani trafik data dalaih j u m l a h besar tanpa mengurangi bandwidth d i LAN, SAN
menggunakan koneksi
Fiber
Channel
Gambar Model Media Penyimpanan NAS akan digunakan u n t u k menyimpan file-file, backup aplikasi, serta database dan berkas lainnya. Adapun SAN akan digunakan u n t u k
storage
mailbox e-mail, storage aplikasi yang menggunakan virtualisasi.Perlu adanya mekanisme agar proses backup aplikasi dan database bisa dilakukan secara otomatis.
6.2.5.4 E m a i l Server Layanan e-mail dimasa mendatang akan digunakan oleh semua pegawai Kabupaten Pacitan. U n t u k i t u diperlukan sistem yang tangguh , sudah teruji dan mempunyai dokumentasi dan support yang bagus. Mail server yang akan dibangun menggunakan aplikasi Zimbra
Collaboration
Suite
(Zimbra
CS).
Karena mail server i n i akan diakses oleh semua pegawai Kabupaten Pacitan, arsitektumya menggunakan
multi-server
serta media
penyimpan
mailbox
menggunakan telaiologi SAN [Storage Area Network) dengan kecepatan tinggi. Berikut i n i adalah gambar arsitektur mail server Zimbra CS dengan metode multi-server.
70
Muia-Server Architecture
$1
K1WTA - HM> eiiKWH iil.ii 11 • p • < •niiii.j WVOMMMOM nitOM>UMi-tlwr (MaiVHMiMH P—"Hp AllCWPIMiw-OMa fMif.li M M iMnfiii «.MMCM
M M
UMHHMlMn-M* MMiMHap aH
- I Q -
qj
HllMilll .^MP.>-Wi< MOM M U MM WM AAMWMM
^
HMHLM
\
Magi SCXi <*M MMl . l>AI*»MI HiPMJfcm tlipiplW
[
9
0 ,
Gambar Model Arsitektur Mail Server 6.2.5.5 Jaringan Infrastruktur Seperti yang dibahas arsitektur infrasruktur jaringan, pengembangan jaringan backbone menggunakan 2 media yaitu : Fiber optik dan jaringan wireless. Beberapa h a l yang perlu diperhatikan: •
Instalasi Fiber Optik -
Jarak antar instansi cukup j a u h sehingga menggunakan kabel fiber optik single mode
-
Pemilihan jenis fiber optik disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dimasa depan. J u m l a h core utama yang ! menghubungkan antar distribusi minimal 96 core.
-
Pengamanan fiber optik perlu diperhatikan sesuai dengan standar • instalasi
•
Instalasi jaringan wireless Menggunakan accesspoint outdoor dengan power yang yang tidak melampui batas yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Menggunakan channel yang berbeda u n t u k Access Point yang bersebelahan Menggunakan mode infrastruktur -
Instalasi jaringan wireless
Instalasi jaringan kabel LAN
71
Topologi jarmgan dasar beserta perangkat yang harus dipenuhi sebagai berikut
KOnpuelr Komputer Kcmpuelr Kamputer Komputer SmIcAcatang ; Gambar Infrastruktur Jaringan Intemet U n t u k instalasi jaringan, pengkabelan menggunakan standar intemational u n t u k urutannya yaitu.TIA 568A /TIA 568B. Selain h a l tersebut yang perlu diperhatikan adalah : -
Kabel jaringan dilewatkan pada j a l u r aman yang tidak bisa diakses publik
-
Menempatkan posisi switch yang m u d a h ketika pemeliharaan
-
Merapikan penamaan komputer dan IP Address
-
Hotspot yang dihubungkan dengan captive portal
6.3 Arsitektur Sistem Informasi Desain arsitektur sistem informasi mengacu pada bab Kondisi Ideal Sistem; Informasi d i Pemerintah
Daerah,
dikategorikan menjadi
sistem
informasi u n t u k ;G2G, G2C dan G2B. Berdasarkan analisa hasil survey berkenaan dengan aplikasi yang diharapkan dan d i b u t u h k a n dikembangkan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
72
Oashtio«d{ElS|
QMPCTUMnSUU PCAIUnUUMH
PEM H lfWaHJW
DATABASE PEMDA Gambar Model Arsitektur Sistem Informasi Secara vertikal bagan d i atas menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan (layering
El-Govemment
yang
akan dikembangkan
secara bertahap
dan
terpadu dalam 5 t a h u n kedepan. Layer yang paling mendasar adalah layer infrastruktur. Pengembangan d i layer infrastrukut telah dijelaskan pada bab rencana firsitektur infrastruktur. Diatas layer infrastrukur akan ada layer database yang akan menjadi pondasi "data teknis" dari seluruh aplikasi. Pada layer database i n i pengembangannya mengacu pada pengembagan aplikasi. Selanjutnya dikelompokkan
diatas
menjadi
layer 3
blok
database yaitu
:
terdapat G2G,
layer
G2C
dan
aplikasi G2B.
yang Selain
pengembangan aplikasi-aplikasi b a r u dan upgrading dari aplikasi-aplikasi yang saat i n i telah berjalan, terutama dalam kerangka pembangunan kanal integrasi menjadi salah satu prioritas yang perlu dipertimbangnkan. Pengembangan aplikasi pada layer i n i akan mengacu pada bab prioritasisasi pengembangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya
dan penjabarannya
lebih rinci
mengenai roadmap pengembangan aplikasi akan dibahas pada bab roadmap. Kemudian diatas layer aplikasi akan terdapat layer data warehouse yang berisi sekumpulan services
data, master dari keseluruhan aplikasi intemal yang
berjalan d i Pemda. Layer selanjutnya adalah aplikasi dashsboard data dari warehouse
yang akan mengambil
dan memprosesnya menjadi informasi yang komprehensif
bagi para pimpinan/eksekutif d i lingkungan pemda. Selanjutnya layer terakhir adalah ; layer
aplikasi-aplikasi yang
nantinya akan dimaksudkan
untuk
memberikan informasi ke public/masyarakat. Sumber datanya dapat berasal dari warehouse,
dimana tentu saja pada data-data yang memang pas u n t u k
ditampilkan ke publik. 73
Deskripsi mengenai masing-masing
aplikasi tersebut akan diuraikan
dalam penjelasan berikut i n i : 6.3.1 Aplikasi G 2 G {Government To
Govemment)
Kelompok aplikasi G2G berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan u n t u k melakukan pengelolaan backoffice atau administrasi d i dalam
lingkungan
pemerintah kabupaten, ataupun sinergi antar lembaga atau satuan kerja baik d i dalam m a u p u n luar lingkungan pemerintah kabupaten . Beberapa d i antara aplikasi
yang
i diusulkan
merupakan
aplikasi
yang
harus
segera
diimplementasikan. Termasuk dalam kelompok aplikasi i n i adalah sebagai berikut:
74
NO 1
2
3
4
5
NAMA APLIKASI SIMPEG
DESKRIPSI
Aplikasi yang digunakan u n t u k mengelola database kepegawaian yang dapat memberi kemudahan memantau status kepangkatan pegawai SIM Barang dan Aset Aplikasi yang digunakan untuk mendata, memproses, dan menyajikan laporan pengelolaan aset daerah mulai dari pengadaan, utilisasi sampai penghapusan SI KEARSIPAN/ Aplikasi yang digunakan PERSURATA u n t u k pengelolaan arsip perkantoran, khususnya d i kantor arsip. E-OFFICE Aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi, kolaborasi serta berbagi informasi dalam aktivitas perkantoran, khususnya pengelolaan surat masuk Hon kplimr nntnr ttiRtnn*5i serta delegasi SI KEPEGAWAIN Aplikasi yang digunakan u n t u k penyusunan sasaran kinerja pegawai, d i
FUNGSI Data i n d u k pegawai, Cj
*
mutasi, riwayat, presensi, dan laporan analisa kepegawaian
SATUAN J E N I S LAYANAN KERJA PENGAMPU BackOffice d a n BKPP FrontOffice
Data pokok gedung, BackOffice ruang dan aset FrontOffice inventaris didalamnya Data spasial gedung dan aset diluar ruangan utilisasi aset Data pokok arsip BackOffice daerah, data katalog dan lokasi arsip
dan DPPKAD
INTEGRASI All SKPD
All SKPD
Kantor Arsip
Perpustakaa n Daerah
Data pokok surat BackOffice menyurat, berkas dan arsip surat instansi
KEintor Sekda
All SKPD
Data Sasaran, Data Kinerja, Data Prestasi, dan data
All SKPD
BKPP
75
BackOffice dan FrontOffice
lingkungan pemerintah daerah 6
SI PENELITIAN PENGKAJIAN
Penilaian Perilaku Kerja
DAN Aplikasi yang digunakan Data untuk pencatatan penitian penelitian dan pengkajain
peneliti, BackOffice
All SKPD
BPBD
6.3.2 Aplikasi G 2 C (Govemment To Customer) Kelompok aplikasi G2C berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan u n t u k melakukan pengelolaan layanan kepada masyarakat. Bei beberapa aplikasi yang diusulkan u n t u k dikembangkan dan diimplementasikan dalam periode 5 t a h u n ke depan: No
Nama Aplikasi
1
SIM ONLINE
2
SI PERPUSTAKAAN
3
SI ASPIRASI
Deskripsi
PERIZINAN Aplikasi yang digunakan u n t u k perizinan secara online Aplikasi yang digunakan u n t u k pengelolaan kepustakaan, mulai dari peminjaman, keanggotaan dan digital katalog Aplikasi yang digunakan u n t u k mengelola aspirasi dari masyarakat yang terkategori berdasarkan issue-issue umum di pemerintahan
Fungsi
Jenis Layanan
Data perizinan
BackOffice dan Front Office
Data Koleksi B u k u , majalah, data anggota dan data peminijaman koleksi
BackOffice dan FrontOffice
Data aspirasi
BackOffice FrontOffice
76
Satuan Ketja Pengampu BPMPP
Perpustakaan Daerah
dan Kantor Sekda
Integrasi All SKPD
4
SI KELURAHAN
5
SI PARIWISATA
6
PORTAL PERIKANAN
ApUkasi yang digunakan Data administrasi untuk pengelolaan keluarahan, surat administrasi d i • kantor menyurat di kelurahan administrasi kelurahan ApUkasi yang digunakan Data objek wisata, u n t u k menfasilitasi hotel, restoran, masyarakat dan publikasi kulirier, handicraft pariwisata daerah dan fasilitas u m u m penangkapan ApUkasi yang digunaka Data untuk iinfonnasi dan ikan,informasi tentang perikanan komoditas perikanan
77
BackOffice
Kelurahan
BackOffice dan FrontOffice,
Dinas Pariwisata
BackOffice FrontOffice
dan Dinas Perikanan
-
6.3.3 ApUkasi 0 2 B [Qovemment
To
Bussiness)
Kelompok aplikasi G2B berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan u n t u k pengelolaan layanan kepada komunitas bisnis sehingga layi pada ekosistem bisnis d i daerah dapat ditingkatkan.Berikut beberapa aplikasi yang diusulkan u n t u k dikembangkan dan diimplementas dalam periode 5 t a h u n ke depan:
No
Nama ApUkasi
1
SI PERIJINAN
2
SI PENANAMAN MODAL
4
SI POTENSI DAERAH
5
SI TRANSPORTASI
Deskripsi
Fungsi
Aplikasi yang digunakan u n t u k mengelola data permohonan ijin dari masyaraKar aan pemiuK usaha Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data investasi daerah Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data potensi daerah (secara ekonomi, sosial, pariwisata, pertanian dll) Aplikasi yang digunakan u n t u k mengelola sarana dan monitoring transportasi
Data Permohonan Ijin, data pemohon, data pemilik ijin
J e n i s Layanan BackOffice dan FrontOffice
Data investasi BackOffice daerah, data FrontOffice investor Data potensi daerah BackOffice FrontOffice
Data sarana dan prasarana transportasi
78
Satuan Kerja Pengampu BPMPP
Integrasi SKPD terkait perizinan
d a n BPMPP dan BPMPP
BackOffice dan FrontOffice
Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Sosial
6.3.4 Interoperabilitas Dalam Pertukaran Data Dari banyaknya sistem informasi yang akan dikembangkan d i Kabupaten Pacitan, perlu direncanakan bagaimana skema integrasi yang akan dilakukan u n t u k mempermudah penyajian data u n t u k internal pemerintah, publik, antar instansi pemerintah, dan pebisnis. Selain i t u perlu dibuat master data agar tidak terjadi duplikasi data d i setiap sistem yang dikembangkan. Beberapa master data yang perlu didefinisikan sebagai b e r i k u t : 1. Data Penduduk sesuai dengan KTP u n t u k dapat dishare dengan aplikasi yang memerlukan data dasar kependudukan, seperti u n t u k mengajukan perizinan, , mengurus
surat-surat
sipil,
melakukan
pemeriksaan
kesehatan, dan aplikasi lainnya yang memerlukan. 2. Data Pegawai pemerintah, digunakan membuat single identity pegawai u n t u k mempermudah manajemen privileges dan authentikasi aplikasi yang digunakan d i lingkup i n t e m a l pemerintah Kabupaten Pacitan, seperti aplikasi mail, e-ofjfice, sistem informasi kepegawaian, paperless office, dan aplikasi i n t e m a l lainnya
Gambar Arsitektur Alur Informasi Gambar diatas menunjukkan alur informasi berdasarkan teknologi yang digunakan dan siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut, U n t u k dapat melakukan kolaborasi sistem informasi yang
ada
di
Pemerintah
Kabupaten Pacitan perlu didefinisikan secara jelas siapa penanggung jawab masing-masing informasi yang akan disajikan, siapa yang boleh melakukan update informasi, siapa yang boleh mengakses informasi. U n t u k mengakses informasi
dan
database
penanggungjawabnya. duplikasi data
diperlukan
pengaturan
data
primer
Hal i n i supaya tidak terjadi tumpang tindih
dan dan
No
Basis Data
1 2
Eksektufi / Dashboard Perdagangan
Data warehouse Produk Pemakaian tenaga kerja Produk Kegiatan Eksporlmpor Kontribusi terhadap daerah
3
Pariwisata
Obyek dan daya tarik wisata Sarana dan prasarana pariwisata giotel, perhubungan
Data Primer
Penanygungjawab PDE Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Data kunjungan 4
Perhubungan Dan Telekomunikasi
Data Transportasi Data Terminal & Pelabuhan Data Jalan 85 Jembatan Rntn Tpl^^lfAmiintkciQi
Dishubkominfo
5
Perkantoran
Surat Masuk-Keluar Surat Elektronik Dokumen Elektronik Kearsipan Kolaborasi Ss koordinasi
SETDA
6
Pendapatan Daerah
Klarifikasi penerimaan Peneiimaan asli daerah (PAD)
DPPKAD
7
Pengawasan '
8
Kependudukan
9
Pendidikan
Retribusi daerah Bagian labaBUMD Penerimaan deiri unit-unit kerja Penerimaan lain-lain Target dan realisasi T v * n prima an Obyek pemeriksaan/unit kerja Bidang pemeriksaan Hasil temuan l^aporan hasil nprnprikf^aan Data penduduk Catatan Sipil Rekap data dari seluruh penduduk Data orang asing Data demografi Data lembaga pendidikan sekolah, perguruan S d a n lokasi sekolah Rangking sekolah Jumlah dan penyebaran sekolah/perguruan tin^ Jumlah dan tingkatan u m u r siswa Biodata pengajar (guru, dosen) Mutasi, penempatan dan
Inspektorat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendidikan
10
11
promosi Kepangkatan Pemberhentian/ pensiun Angka kredit Kondisi jalan Data Demografi Pemetaan hutan, lahan pertanian, pertambangan, perikanan
Geografis
Rancangan U m u m dan Tata ruang / K U i K jpenataan dan peruntukan) 3aitar perizinan Kriteria perizinan
Perizinan
Badan rerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Badan Penanaman Modal danPelavan an w**i* 1 AX \JA%HKJ
Perizinan 12
Perpustakaan
Jenis koleksi perpustakaan dan arsip Pengelolaan koleksi
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
Realisasi APBD Gaji pegawai, tunjangan dan potongan Akuntansi Daerah Surat Anggaran B u k u kas daerah Jenis Kepegawaian ( PNS, tenaga bantuan)
DPPKAD
QiT*l/^IIQl/"/\lol/'«»i
13
Keuangan
14
Kepegawaian
l i A ^ A
15
Pertanian dan; perikanan
16
Kesehatan
X4,AA%AA-X
T^4*TV\Ai4fl
TXA/VAYirOI
u a i a pnoaQi pegawai Penempatan, mutasi dan promosi Kepangkatan Pemberhentian/pensiun Diklat yang diikuti ADsensi Klasifikasi produk pertanian dan perikanan Prasarana dan sarana Produk pertanian Produk perikanan Klasifikasi penyakit Frekwensi kejadian Epidemilogi Pencegahan dan penanganan
Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Dinas Kesehatan
2.2.1 Integrasi Sistem Informasi U n t u k sistem existing yang sudah terpasang tetapi belum terintegrasi, salah satu pendekatan solusi yang bisa yang perlu dilakukan menggunakan teknologi web service. Web Service sendiri adalah sekumpulan application beserta; object-object
dan
method-method
logic
yang dimilikinya yang terletak d i
suatu server yang terhubung ke intemet sehingga dapat diakses menggunakan protocol HTTP dan SOAP (Simple Object Access Kelebihan penggunaan
web service
Protocol). adalah format yang digunakan
standar yaitu menggunakan format XML (Extensible
Markup Language),
sehingga dapat dipergunakan u n t u k mengintegrasikan berbagai system yang berbeda-beda
platform m a u p u n arsitektur. Disamping
i t u web
service
mempunyai kelebihan lain yaitu kemudahannya dalam pengiriman data, karena secara u m u m web
service menggunakan protocol TCP/IP dan HTTP
sebagai sarana komunikasinya.
Gambar Arsitektur Integrasi Data Dengan
menggunakan
teknologi wehservices,
tersebar d l beberapa satuan kerja
aplikasi-aplikasi yang
dapat d i integrasikan. Apabila sistem
nantinya dapat terintegrasi dengan baik akan memudahkan kolaborasi antar unit,
transparansi data dan dapat
dalam
menampilkan informasi
mendukung pengambilan keputusan (Dedssion
Support
bagi pimpinan System].
2.2.2 Standarisasi Pengembangan Aplikasi Guna
menjamin
kesinambungan
implementasi
e-Govemment
di
Kabupaten Pacitan diperlukan sebuah standar pengembangan aplikasi agar didalam proses pengembangan aplikasi-aplikasi selanjutnya d i kemudian bar! tetap memiliki compliance
dan relevansi dengan aplikasi aplikasi yang telah
dikembangkan sebelumnya. Berikut standarisasi pengembangan aplikasi yang diuraikan dari berbagai perspektif: 1.
Technical a.
Platform -
Web Base u n t u k aplikasi yang bersifat Back Office dan Reporting
-
Web/Desktop \ Office
•
Base u n t u k aplikasi yang bersifat pelayanan d i Front
•
Aplikasi h a m s dilengkapi dengan versi mobile u n t u k aplikasi d i akses : secara keseharian oleh Masyarakat.
-
Platform
yang digunakan [Framework,
^ Database)
mengacu
Pengelola TIK
pada
standar
Programming
Language
ditentukan oleh
Unit
dan Keija
b. Teknologi -
Aplikasi
yang
dibangun
menghindarkan
vendor
harus
locking
berbasis yang
open
akan
source
dapat
untuk
menimbulkan
kerumitan pada saat pengembangan lebih l a n j u t -
Aplikasi yang dibangun / framework yang digunakan harus berbasis MVC u n t u k mempermudah proses pengembangan lebih lanjut.
-
Aplikasi j yang dibangun /framework yang digunakan harus harus berbasis OOP mempermudah proses pengembangan lebih lanjut.
C.
Compatibility '
Aplikasi yang dibangun harus kompatibel (tampil dan berjalan dengan baik) pada beberapa browser utama yang popular. Standar browser ; ditentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK.
-
Aplikasi yang dibangun harus tampil baik pada berbagai u k u r a n layar • {Reponsive
-
UI)
Aplikasi yang dibangun harus tampil dan berjalan dengan baik pada beberapa Sistem
Operasi
Utama
yang
populer.
Standar
Sistem
• Operasi ditentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK d.
Feature -; Aplikasi: yang
dibangun
perlu
menerapkan
user
level
access
management -
Aplikasi; yang
dibangun
perlu secara default
menyediakan
fitur
laporan/rekap/summan/. -
Nilai tambah j i k a aplikasi yang dibangun sudah memiliki fitur "log activitif
dari pengguna.
-: Penyimpanan password
pengguna d i database
harus dalam format
terenkripsi. Implementation -
Pengembangan
aplikasi
harus
menyertakan
dokumen-dokumen
pengembangan (SRS, DBDD). -
Pengembang aplikasi harus memberikan
garansi j i k a
terjadi
error
setidaknya selama 1 t a h u n . -
Pengembang aplikasi harus memberikan pelatihan penggunaan aplikasi,
-
Pengembang aplikasi harus memberikan user manual aplikasi u n t u k tiap aktor pengguna.
3. Integration -
Aplikasi yang dibangun harus memungkinkan u n t u k d i integrasikan dengan aplikasi-aplikasi Iain d£ilam lingkup pemda.
-
Aplikasi menyediakan dokumentasi mekanisme pertukaran data.
4. License -
Pada pengembangan aplikasi Kode Sumber aplikasi haruslah milik pemerintah Daerah.
5. Regulasi -
Pengembangan aplikasi oleh tiap SKPD perlu dikoordinasikan dengan Unit Kerja Pengelola TIK.
-
Direkomendasikan u n t u k melibatkan Unit Kerja Pengelola TIK sebagai nara
sumber,
tim
teknis
ataupun
tim
penyusun
KAK
dalam
pengembangan aplikasi.
6.4 Tatakelola T I K 6.4.1 Struktur Organisasi & Sdm T I K U n t u k mendukung implementasi dan pengembangan TIK d i lingkungan I)emermtah daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi j u m l a h , kemampuan (skill) m a u p u n tata kelola organisasi ke-sdm-an nya. Beberapa h a l perlu diperhatikan agar organisasi TIK d i pemda
menjadi
oiganisasi yang solid, efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi nya yakni: a. Organisasi dipertahankan tetap ramping agar mampu bergerak cepat dan memiliki fleksibilitas yang baik saat terjadi perubahan. b. Lingkungan kerja yang dibuat kondusif, u n t u k mempertahankan ritme kerja dimana biasanya U n i t TIK akan memiliki tekanan beban kerja yang konsisten berat sepanjang tahun. c. Pelatihan
dan
pengembangan
skill
yang
berkelanjutan,
untuk
memastikan tim IT ter-update dengan teknologi terkini. d. Spesialisasi pekerjaan e. Penyediaan jenjang karir f. Sistem punishment dan reward. Berdasarkan kondisi yang ada saat i n i , maka s t r u k t u r organisasi yang perlu dipersiapkan kurang lebih adalah seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut:
Kepala Unit Kerja TIK
Sekrelarial
Bidang Perangkat Lunak
Bidang Perw>g)(at Keras & Jaringan
Gambar S t r u k t u r Organiisasi U n i t Kerja Pengelola TIK
•
Kepala Organisasi T I K Keberadaan
fungsi
layanan
TIK dalam
wadah
Dinas
yang
independen merupakan langkah yang c u k u p stratejik karena aktivitas dan program-program kerja TIK dapat langsung berpengaruh
bagi
langkah-langkah stratejik keseluruhan organisasi. •
Kepala Bidang Perencanaan dan Tatakelola Posisi i n i bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan dan SOP TIK. D i dalam bidang i n i perlu ada staf dengan keahlian manajemen TIK.
•
Kepala Bidang Perangkat Lunak Posisi i n i bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perangkat lunak sistem informasi dan lisensi aplikasi u m u m d i seluruh satuan kerja. D i dalam bidang i n i perlu ada staf dengan keahlian sistem informasi dan database.
•
Kepala Bidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Posisi i n i bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perangkat keras dan infratruktur TIK kepada seluruh satuan keija. D i dalam bidang i n i perlu ada staf dengan keahlian perangkat keras, administrator server, jaringan dan keamanan.
•
Sekretariat Posisi
i n i bertanggung
jawab
atas
hal-hal
yang
bersifat
administrasi dan kesekretarialan internal dalam organisasi TIK. 6.4.2 Alur Koordinasi Pengelolaan T I K Implementasi TIK tidak dapat dilakukan hanya dengan mfrastruktur,
mengembangkan
sistem informasi dan membagi
men^elar deskripsi
pekerjaan diantara masing-masing personel. D i b u t u h k a n suatu pedoman dan
acuan yang
mengatur
bagaimana
masing-masing
pihak terkait dalam
pengembangan dan pengelolaan TIK harus bertindak. Berikut adalah gambaran u m u m alur proses pengadaan perangkat dan sistem TIK serta alur proses penyelen^araan layanan penggunaan perangkat dan sistem TIK dengan struktur organisasi yang dijelaskan sebelumnya d i atas. 1. Mendefinisikan detil k e b u t i i i a n 6 . Kontrak p e k e r j a a n l a y a n a n
2. M e n y u s u n T O R 3. M e n y a m p a i k a n T O R
VMdarPnxfcA
IMUyamt
OpwaiorLairanM
4.Mengundangpartispasi
S 5
Evaluasi
Gambar Alur Proses Pengadaan Perangkat TIK 6.4.3 Kebijakan Dan Sop T I K Selain dokumen masterplan e-Govemment yang merupakan salah satu pedoman pengembangan dan implementasi TIK, terdapat beberapa pedoman l a i n yang perlu disusun oleh Pemda yaitu bempa Kebijakan dan Prosedur Standar Operasi layanan TIK. Beberapa contoh Kebijakan yang perlu disusun diantaranya : Kebijakan pengunaan teknologi proprietary atau Open Source. Kebijakan penggunaan Sistem Operasi baik u n t u k komputer Server maupun komputer User. Kebijakan p e n g u n a a n aplikasi perkantoran. Kebijakan penggunaan email. Kebijakan penggunaan akses intemet. Kebijakan mengenai standar kualifikasi SDM pengelola layanan TIK. Dari Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut nantinya dapat d i t u m n k a n menjadi Prosedur Standar Operasi seperti: •
SOP keamanan Jaringan Komputer.
•
SOP penggunaan aplikasi.
• r SOP pengelolaan email. •
SOP penambahan user b a m .
6.4.4 Pengembangan Sumber Dajra Manusia Berpijak pada hasil survey d i lapangan, berikut i n i diusulkan beberapa kualifikasi SDM yang perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya : 1. Sistem administrator ; Saat i n i sudah ada pengelola/sistem administrator. U n t u k keperluan
peningkatan
kapasitas
kemampuan
SDM
perlu
dilakukan pelatihan-pelatihan senagai b e r i k u t : • ; Pelatihan linux server • ; Pelatihan mikrotik ;
•
Pelatihan keamanan jaringan
2. Penambahan tenaga teknis untuk maintenance infrastrukur jaringan. ; ^
Dengan luasnya area pemeliharaan jaringan d i pemda , maka sebaiknya
pengelolaan tersebut
pihaiiL'kehga/outsourcing \
bisa menggunakan jasa
. Pertimbangannya :
• ; Pengelola bisa fokus u n t u k penanganan sistem data center dan pelayanan intemet •
Pemenuhan kebutuhan SDM teknisi jaringanaikan menjadi tanggungjawab pihak ketiga.
: 3. Software/Hardware support ( I T support) di SKPD IT support bertanggungjawab u n t u k memastikan perangkat keras dan perangkat l u n a k standar dapat berjalan dengan baik. ;
Selain i t u dapat menangani
permasalahan jaringan lokal d i
masing-masing u n i t kerja. U n t u k meningkatkan kapasitas tersebut perlu dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai: ;-
Pelatihan troubleshoting komputer Pelatihan pengelolaan jarmgan komputer
6.5 Roadmap Pengembangan
2018
..................
II
PMpustMl^mbagiPtnti^ Pengembangan SMS Center Upgrade Website Pemda Mobile Apps Pariwisata Perizinan Online Dashboard Pengembangan SI Pariwisata
Pengembagnan jaringan terpadu di komplek kantor bupati f" |I " "
lU f>ciivttNnm SOP Tata K«Iq^ II
: t • 1
): I:
Pengembangan E-Tax Pengembangan Portal Kelautan dan Perikanan Pengembangan SI Aspirasi Pengembangan SI Kelurahan Online Trantibmas Pengembangan SI Persuratan Pengembangan SIM Barang & Asset Pengembangan E-Monev Pengembangan Data Center Pengembangan jaringan antar dan inter SKPD Penambahan/Ugrade Perangkat Kerja
11- AwitTlK
:: •
it
:: •
Penycknggaraan Training; ttetworking l i : Penyelenggaraan Training: Networking Penyelei^raan Training: Basic Penyelenggaraan Training: Basic Programming Programming Penyelenggaraan Training: RDBMS Penyelenggsraan Training: RDBMS Penyelenggaraan Training: Server 11- Penyetenggaraan Training: Server maintenarKe maintenance ll
- Audit UK (2D20) I" PenyasunmiyUuU«n)i>nUKLani^
Pengembangan SI Kepegawaian ji Pengembangan SI Tata Ruang ii Pengembangan SI Akuntansi ii Pengembangan SI Penelitian & Pengkajian!: Pengembangan SI Pendelegasian Tugas i Pengembangan SI Kearsipan
SI Penanaman Modal SI Potensi Daerah SI Transportasi SIPemetaan Pertanian
PenihgValanKa'p^^^^ "ji Pengembangan Data Center Penambahan/Upgrade Perangkat Kerja Pengembangan jaringan antar dan inter ii .SKPDCaniWan) li
Peningkatan Kapasitas Bandwith Penguatan Data Center Penambahan /upgrade Perangkat Kerja Pengembangan DRC
Penyelenggaraan Trairwig: Networking Penyelenggaraan Training: Basic Programming Penyelenggaraan Tratrung: RDBMS Penyelenggaraan Training: Server maintenance
Penyelenggaraan Training: Networking Penyelenggaraan Training: Basic Programming Penyelenggaraan Training: RDBMS Penyelenggaraan Training: Server maintenance
88
3?.
LAMPIRAN DATA HASIL S U R V E Y INFRASTRUKTUR T I K KABUPATEN PACITAN a. Komputer Ha
• SKPD
Jumiah yang aktif
Desktop
Teitiubuiq Notebook Jark«an& Internet
Printer LaserJet
Inkjet
SofMier DotmatrE
1
teunaun KabaruGiiig
12
9
2
Baglvi Knjwatni A PertateMO
3
3
3
Bagian Adrrirtitrasi PMmMahan Utrun
9
3
6
6
4
3in>s Cipia Kaiya, Tata Ruang dan Kebersihan
24
13
11
11
5
Dinu Kefxndudufcan dan Pencatatan Sipl
32
17
IS
14
E
Karaor Peniiikan dan Pelattan
S
3
5
7
1
7
Itartor Kecamatan Padtan
»
12
7
4
8
prtntrtllD)
anas PendidAan
9
77
60
17
65
aPSO KitMpaten Pacitan
7
1
6
7
5
5
IS
7
11
13
24
1
15
6
9
11
5
1
s
4
5 a 22
U)
3
9
S
3
2
1
6
3
1
23 21
U
Baifan IWvlitiaiv Pengentengan dan KatistA Kabupaten
u
Bagian Adnintsbail SEIA
3
13 Bacfan Kepegawaian Oaetah
30
8
22
15
M Kecamatan Donorojo
3
3
2
2
30
25
5
30
•»
I E Carta'Kec Tegalomfao
8
6
2
2
«
17 Kecamatan Piiuig
6
4
2
2
18 DPPKA
120
91
29
1C3
15 Dinasftfhtiwngai^Komunkasi dan Mannatika
19 RSLDPadtoi
104
75
79
lf>4
2D Baqieda
59
29
30
57
21 Dinas bbuibyaar^ Pariwisata. hrnala DoiOialaaga
2,
16
22 BPfcMV
2S
19
23 Oinu Sosial, Tenaga Keija dan Tiaraiigrasi
10
1
X
1 2
5 S 14
1 3
1
1
6 1
3
3
2
1
4
an
8
14
3
2 E 3 10
25
17 3 5
IS 9
18
3
10
13
1
2
7
24 Oinas Koperasc Perincfcsbian dan Perdagangan
10
10
6
10
25 Oinas Pertaiitiangan dan bieigi f
23
14
9
19
2£ Dmas Kehutanan dan Peritebunan
30
16
14
16
27 Xecanatan Nawangan
lO
8
2
3
7
28 Omas Kelautan dan Perikanan
9
7
2
9
9
1
29 Badan hnberdavaan Masyarakat dan ^merirtah Desa
22
22
11
3
9
1
3
6
1
2
2
2
1
1
30 SatuanftiGsiPamong
PnjA
12
5
7
9
31 Kecamatan Ngadin^
7
5
2
4
32 Kartai^ipustakaaiv Arsip & Ookumertasl
10
5
5
33 tCartaCamat Bandar
9
7
2
34 •mas Kesehatan
6
6
35 •Carta Canst Tiiakan
3
I
7
3
1
15 3
14
1 1 1
5
Mo
hmMivaivafctlf
DeAtop
Twbubua^ Notebook JarkvanA bnemM
Printer laser let
Ink^
5
3
Scan—r DMinatrft,
36 Insiwliiorat
24
4
20
18
37 MmrtatDPRO
10
5
5
S
1
1
1
48
3S Bagian Hunas dan PranAd SeUia
9
9
0
43
27
21
40 Bagian Adninistiasl Kesia Sebfa ;
9
4
5
7
41 •Cantor Unghaigan Mdup
14
3
11
13
1
47 Kanror Ketahanan Pangan
12
6
6
5
6
43 Kartor Kecanntan Ptinglajbi
4
2
2
1
44 Kantor Kecamatan SudUnora
6
5
1
45 Badan Kesatuan Bangu dan hAtA
ID
5
5
5
46 Bagian OcganUasi Setda
S
3
5
8
47 Bagian Urrum Setda
7
6
1
4
44 Bagian Hukum
11
11
10
2
hmbli '
970
383
719
114
39 BadanKBPP
570
90
3
1
3
2 1
414
35
74
b. Server I
NO
SKPD ;
Jumlah Server
Meit
Prasesor
Hp
X5670293
RAM
Penggunaan
Ruang Server Khusus
Intel Xeon 1
Kecamatan Kebonagung
1
2Ghz
1200 GB
Server KTP Bektronlk
Tidak Ada
Ghi 2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spif
3
Kantor Pendidikan dan Pelatihan
4
Kantor Kecamatan P a d t a n
5
Dinas Pendidikan
6
Badan Kepegawaian Daerah
8
Kecamatan Donorojo
9
Intel
Core IS
2G8
500 GS
Server Seluruh Databased
Tidak Ada
HP
Xeon
4
600 GB
Operator
Tidak Ada
IBM
Xeon 2 6 6
1024
250^
sms gateway
Tidak Ada
W e b Server
ada
1 Xeon E2407
AGS
500G8
1. Acer
Dual Core
1GB
320 G8
Z Ralrter
Xeon X 9 G B
8GB
1TB
3S0C gen 8 2
HP 4GB
1TB
3.3 Mhz
4GB
300G8
iniei
DPPKA
Server SIMPEG Loc^ Server SI MPEG Online Server e-KTP
3.5 Mh2
Tidak Ada Tidak Ada
Server portal dishub.padtank3b.go.ld
Tidak Ada
Hosting website desa
core
I B H HP, Dell
Ada
IBM
1
8
1TB
Server Billing System
IBM
1
16
250 GB
Server Database
1
4
500^
Server INALBE
1
1
256
160 GB
LID MP
inrei core ts
RSUD P a d t a n
Server RSUD Padtankab.go.id
Bappeda Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda BPIW-PP
17
Kecamatan Nawangan
18
Diruc IfolsiitAn rtan Porik^rutn
19
R^rlin Pprrdmrrtav^^n Blbtcimrskixt rbin uaual 1 rCIilC^CIUd WQQII IVW.ydia.dC Md 11 Pemerintah Desa
20
Satuan Polisi Pamong Praja
21
Kecamatan Ngacfirojo
22
Ada
LIBM
Kecamatan Punung
14 HC 1.3
Pelayanan SIAK
Z Ralner
Kantor Kec. Tegalombo -
IS
2x146 GB
Informatika
4 4
12
4GB
Dinas Peitiubungarv Komunikasi d a n
10 11
Intel Xcom
HP Proliant bt.
BPBD Kabupaten Pacitan
7
IBM
X 1
IBM
i n i tLCCnvIX
V XUo
L/V
'113
560 GB
Entry data E-KTP
Ada
Tidak Ada
Kantor Perpustakaart, Arsip &
Tidak ada
Dokumentasi 1
23
Kantor Camat Bandar
24
Bagian Administrasi Kesra Setda
25
Kantor Lingkungan Hidup
26
Kantor Ketahanan Pangan
27
Kantor Kecamatan Pringkuku
1
28
Kantor Kecamatan Sudirrxiro
1
1
3.30 O i l
2.0 G8
32 GB
Aplikasi sistem perizinan
Intel Xeon
2GB
150 GB
Intemet data
Tidak Ada
HP
Intel
46B
350 GB
E-KTP
Tidak Ada
Lenovo
Intel Core 13
4GB
HP
91
c. Spesifikasi Komputer dan Sistem Operasi ••
-
No
•
-
—
•
•
•
SKPD
SPESIHKASI KOMPUTER VANG AKTIF Pentium III
1
Kecamatan KebonagunR
4 •
2
Bagian Kerjasama 8i Perbatasan L
3 A 4 c 3
Kantor pendiaikan dan peiatinan
/
Kantor Kecamatan Pacitan AJ_— .
Dinas pendiaikan BPBD Kabupaten Pacitan
ID
Oinas Tanaman Pangan dan Petemakan
.
A
Dual Core/ Lebin
W i n d o w s 98
W i n d o w s XP
Windows Vista
12
13
5
0
S O F T W A R E LEGAl/RESMI
Windows V ro 7/8
Unux
Mac 105
Windows , XP
12
Windows 7 Windows 8
Microsoft Office
12
3 ••••3
6"
• •
4 • •• "
5 .
6
5
13
11
13
36
9
36
9
1
1
7
2
6
3
4
5
7
nAA.JU]1..A
9
11
P e n t i u m IV
3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
O
8
/ / A I A . A B
Ill/Celer on
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum • ' Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
SISTEM OPERASI
DIGUNAKAN
77
76
IS
2
15
3
15
IS
15
2
2
3
2
3
4
26
2
28
11
24
2
1
1
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik • *dl»A
A J^a7—.1 ji
. X fn A
15 2
2
1
12 13
Bagian Administrasi SDA Badan Kepegawaian Daerah
14
Kecamatan Donorolo
1
2
15
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1
6
23
11
17
16 17
Kantor Kec. Tegalombo Vekfsmafsn n c t e M i e L d i i Piiminff runuMK
3
3
2
4
2
4
6
1
5
1
S
1
5
6
18
DPPKA
S2
19
RSUD Pacitan
20
Bappeda
21
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan
22
BPM-PP
At
2
1
2
120
68
5
71
34
70
14
43
17
42
2
26
9
19
2
6
6
27
27
23
Dinas Sosial,Tenaga Kerja danTransmigrasI
10
24
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10
10
25
Dinas Pertambangan dan Energi
20
14
9
26
Oinas Kehutanan dan Perkebunan
30
3
27
27
Kecamatan Nawangan
3 1
5
7
4
3 10
10
92
1 10 1
30
• SPESIFIKASI K O M P U T E R YANG AKTIF No
Pantlum Ill/Celeron
31
SISTEM O P E R A S !
DIGUNAKAN
SKPD
•••
P e n t i u m Iv
1
Kecamatan Ngadirojo
Dual C o r a / Ubih
2
4
3
7
w i n d o w a 98
W i n d o w s XP
2
5 4
S O F T W A R E LEGAL/RESMI
Windows
windows
Vista
7/8
32
Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
33
Kantor Camat Bandar
9
9
34
Oinas Kesehatan
6
6
35
Kantor Camat Tulakan
36
Inspektorat
37
Sekretariat DPRD
38
Bagian Humas dan Protokol Setda
39
BadanKBPP
Unux•
M a c lOS
*
.....
J
... ,
3
- • - 5
4
5
3
Bagian Administrasi Kesra Setda Kantor Lingkungan Hidup
42
Kantor Ketahanan Pangan
12
43
Kantor Kecamatan Pringkuku
2
44
Kantor Kecamatan Sudimoro
45
Badan Kesatuan Bangsa dan Polltik
46
Bagian Organisasi Setda
47
Bagian Umum Setda
6
48
Bagian Hukum
1
2
2
8
9
1
8
1
4
3
10
3
8 S49
93
8
I
7
2
1
1
12
2
827
3
8
8
12
,1*1
9
8
2
6
...•••.^^•'^L..: -
Office
4
9
10
Microsoft
2
6
2
Windows 8
5
9 10
• . _ •*
windows 7
3
48
4
a*iB,^j^
9
9
3
41
XP
20
9 3
Windows
6
3 •
40
Jurrdah:,,
- >.
2
12 6
8
10
4
2 1
9
., •• s s
4
8
• 81
1
d. Perangkat Lain No
SKPD
Video
Kamera
Camera
Distal
IP/Network
Finger
Layar
CCTV
Print
Monitor/
System
Presensi
TV
Geneiator
1
Kecamatan Kebonagur^
2
Bagian Ken'asama & Perbatasan
3
Bagian Administrasf Pemerintahan U m u m
4
Oinas Cipta Karya, Tata Ruang d a n Kebeislhan
5
Oirtas K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n
6
Kantor Pendidikan d a n Pelatihan
1
7
Kantor K e c a m a t a n P a d t a n
4
1
SCOOKVA
8
Dinas Pendidikan
9
BPBD Kabupaten P a d t a n
4
1
ada
10
11
3
1
1
S
2
1
SIPH)
1
Dinas T a n a m a n Pangan d a n Petemakan
3
B a d a n Penelitian, P e n g e m b a r ^ a n d a n Statistik K a b u p a t e n
1
12
Bagian Admirustrasi SDA
2
13
Badan Kepegawaian Daerah
4
14
Kecamatan
15
Oinas Perhubungan, Komunikasi d a n Informatika
16
Kantor Kec. T e g a l o m b o
17
K e c a m a t a n Punufig
18
DPPKA
7KVA
DonOFOjo 1
1
1
2
2
2
1
1 1
19
RSUD Pacitan
20
Bappeda
21
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
2
1
22
BPM-PP
1
1
23
Dinas Sosial, T e n a g a Keria d a n Transmigrasi
2
4
24
Dinas Koperasi, Perinckstrian d a n Perdagai^an
2
25
D i n a s P e r t a m b a r ^ a n d a n ErtergI
26
Dinas Kehutanan d a n Perkebunan
27
Kecamatan Nawangan
5
28
Dinas Kelautan d a n Perikanan
1
29
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah D e s a 2
1
30
S a t u a n Polisi P a m o ( % P r a j a
31
K e c a m a t a n Ngadirojo
32
Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
33
Kantor C a m a t B a n d a r
34
Dinas Kesehatan
35
Kantor C a m a t T u l a k a n
1
36
Inspektorat
3
37
Sekretariat DPRD
1
5
38
B a g i a n H u m a s d a n Protokol S e t d a
2
4
2
3
1
39
B a d a n KBPP Bagian Administrasi Kesra Setda
41
Kantor U r ^ k u n g a n Hidup
42
Kantor K e t a h a n a n P a n g a n
3
43
Kantor K e c a m a t a n Pringkuku
2
44
Kantor K e c a m a t a n Sudimoro
45
B a d a n K e s a t u a n B a n g s a d a n Politik Bagian Organisasi Setda
47
Bagian U m u m Setda
48
Bagian Hukum
1
1
40
46
1
6
2
94
2
6
1 1
1
e. Sumber Daya Manusia Sumber Dftpfttftwnrdw Ma
WD '
1
Y
1
KKaETBl3fi Kpbonaj^iffiR
2 3 4
Banian Kefiasaim A Pmbatasan Banian Adminisbasl Pemwirtahan Umum Dinas Cipia Kar^f Tata Ruanc cbn Kebmihafi •mas Kepenauttsafi tsn n n m a i a n vpH
S
K ^ v m
y
KanbS" Kecamatan Pacitan FTHUC
10 11 xZ
13 M IS
OTtSlJ
w 6 12 124
AI
/I •n va € J
-%M At * J
7b £.9
2S
5MA
2
6
aWjutjtkjll Atfln^HVCTI
Badan l^neliliarv PenienRnnRan dan Statistik Kabtftateo uaRxan numiwuasi M M Badan KeoeKanotan Daefah ' Kecamalan Doromtn umas reftiiDunRai\ RunwEas oan vwOfmaDica
2 4
Kecafnatan Pummn DPPKA rouu r a u i d i T Bappeda
4
2 14
6 31
2 5
10 13
5 2
G6 :iu •TO MC
33 103 ic m
j
•mas Kenutanan CBTI rencefiunan Kecamatan fCaMftnRan DinasttelautaiTdan Penkanan
1 3
26 13 17 18 10 28 4 11
4ft
2 1
2
—
2
1 2
1
13 11 42
1 17
1
31
10
1
17 12 31 23 16
14 3 4 4
54 8 19
Kantcr Petpustdka^'X Aisip & CDkufnentasI Kantor Camat Bandar Dmas Kes*+iatar>
20 15
11
6
2
8
X
I Td vl A r ' da v nW u tl T i Td jM b^ x tt ^ A tUf V IW
Tt
36 37
InspHdnrat Sekn-tanatDPAD BaRbm Humas
3e 37
S 8 21
le 75
S 23
16 19 7 8 38
2 9
10 19 25
3 7
1 S 13
1
4 20 3
1 12 10
6 8
9 10 S
2 7 1
6 3 6
43 44
Kantcr Kecamatan Sudrmo Badan Kesatuan B a n ^ tbn Pdittk
45 46 47
Banian Oq^nrsasl Setda Bagian Umum Setcb
4ft
Bagian Hukwn
95
16 15 8
3 16 4 4
Fyecamaian ngaviDfo
fi
2
6
32 33 34
Kantor Ketobanan Pangan Kantor Kecamabn PrinRhiAii
1 1
1
3t
38 33 40 41 42
SI
9 3 2
C > t i m Dnlicl t r — u ' u ^
ZF
D3
S3
3
V|
317
11 27 6
2 —
5 2 2 17
D M I M fl»ii J I • i 1 lull \ \n J J ^ w s ^ ^ b i k f r •< ,-• t^M-^M-tt-J-jll Pv»[»
1
• ?
6
23
9
36
1
16
«
7
V/
3
S
64
Dinas Kebudayaaiv Partwitsatij Pemuda Elan Dtatvajta Drwirr Dinas Sosial, Tenaua Keoa danTiansmiRtiasi Dmas Koperasi, Pennikistdan ^rdaRanRan [bnas Peften)fcaiv<m dan Enen?
7
62 14
3 1
At
17 19
S2
1
4
12 7 19 33 6 35
40 19
SI
13 1
SI
3
« _ _ £ — _ 11 1 Lnii-n-ar 1 Cf\A
rKvb^v V-Jnj J-in.-Lrt / i > M ^WiL II 111
D1/D2/D3
5 12 16 9 2 16 39 M
119
r A i u n
E4nai TanaitBn PanRan itan Petemalan
Jb
17
SD/SMP
29 12
1 i n i u i V B 0 n u w r • x- H i i n v f i
* •
4 *
PiiiJIOiii
I
2
1
1
1 1
8 3 2 4
8 7
1
1
3
3
I 1 4
1 1
2
2
'•4
f. Kompetensi Sumber Daya Manusia ? Kualifikasi Keahlian Khusus
P e n i u u a a n Komputer ."
ua
SKPD Unux
1 2
.
S
1
Kec3iT>9t3n KebonsKLioR Ssttian Kerjsiams & Pcrbstasan Saslan Admioiitraii PsrnBrintahsn Umum nfn««
/*lnt« V A H I A
D t i A H H ttm,
VAl^f#tk«M
e
DliBS Kependudukan dan Pencatatan Sipil
O
Kantor renoiaikan oan Pelatihan
9
Kantor Kecamatan Pacitan
H
uinai renaipiKan
9
W i n d o w s Internet 11
3
Office
3
2
2
10
10
10
124
11
124
31
31
31
3
75
84
84
24
24
IS
BPBD Kabupaten Pacitan Dinas Tanaman Pannan dan Petemakan
99
75
99
Badan Penelitian, Pen^embansan dan Statistik Kabupaten
24
24
15
4 9
Baftian Administrail SDA
1 il
Kecamatan Donorolo
14 1 G 13
1£ ID
Dinas Perhubunflan, Komunikasi dan informatika
e Komputer 1
Jsrlnfan 1
3
2
9
1
1
6
2
3
2
1
15
4
5
5
2
8
4
98
98
60
45
45
45
2
2
2
18
DPPKA
19
RSUD Padtan
20
Bappeda
21
Dfnai Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda DanOlahrafta
22
BPM-PP
17
17
20
V
1
2
12
V 2 2
1
2
5
23
Dinas Sostat, Tenasa Kerja danTransmlRrasl
19
28
28
24
Oinas Koperasi, Perindustrian dan PerdaRannan
38
19
18
2S
Dinas PertambariRsn dan Enemt
30
30
30
28
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
27
Kecamatan NawaoRan
10
10
10
28
Dinas Kelautan dan Perikanan
29
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
30
Satuan Pollil Pamone Praja
1
3
2
1
V V
31
2
2
2
2
2
2 V
4 2 2
2
2
V
1 V
29
V
»
K
3
1
Kantor Kec. TeKaiomoo Kecamatan PununR
Outsourcin
1
1
1
I1 J9
Tidak A d a
V
2
7
5
1
4
5
IS
Ada
'
2
4
25
A Jaringan
1
3
1
16
Uln2
Pegewal untuk mengelola Komputer
V 1
8
40
n Desktop
1
39
1
10
Web
3
39
T a i l . 1 nil. 1 Ll n
Pemrograman Pemrograma
3
1
30
Kualifikasi Sldanf Pemrofrainan
V
2
11
Badan KepeitawBlan Daerah
Server
3 9
AnOft V.^kitA4,Mi. B4^L44a.
13
Malntenanc
3
in
12 1 9
Access
Unux
'
34
V
96
KuaimkMl Keahlian K h u i u i
Penguataan Kompuiar . . . . 31rW
MA
Unux
Windows Internet
Office
4
4
Kantor Peroustakaan, Arsip & Dokumentasi
7
7
4 7
Kantor Camat Bandar
11
8
7
31
Kecamatan NRsdlrolo
32 33 34
Dinas Kesehatan
3S
Kantor Camat Tulakan
3
3
36
Inspektorat
1
37
Sekretariat DPRD
37
30 1
20 3
3a
BaRlan Humas dan Protokol Setda
16
16
16
39
BadanKBPP
1
1
47
40
Bagfan Administrasi Kesra Setda
8
2
41
Kantor Unjikunitsn Hidup
19
19
19
42
Ka ntor Ket a ha na n Pa nua n
20
20
20
43
Kantor Kecamatan PrlriRkuku
4
4
4
44
Kantor Kecamatan Sudimoro
5
5
5
4S
Badan Kesatuan Bannsa dan Politik
25
25
25
46
BaRlan Organisasi Setda
9
9
9
47
BaRian Umum Setda
3
48
1 -
Acceu
Linux
Malntenanc
Server
e Komputer
Jaringan
Pegawai untuk mengelola Komputer
Kuallfikaal BMang Pamrograman Pemrograman Pemrograma Web
n Desktop
& Jaringan
Uln2
Ada
Tidak Ada \r
1 1
V
37 V
V V 4
V
2
V 1
1
1 V
1
Bagian Hukum Jumlah •
42
967
786
864
9
114
92
27
12
9
•
s
23
BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO
97
m w
... .. . . . . . .
1, - .
1
Outsourcin
P a n g u a m n Komputer No
KuiHfllinj Keahlian Khusui
SKPD Unux
3:
Kecamatan NgadirolQ
32
Kantor Perpustakaaiv Arsip & Dolcumentasi
33
Kantor Camat Bandar
34
Dinas Kesehatan
35
Kantor Ca mat Tulakan
36
Inspektorat
37
Sekretariat DPRD
38
BaRlan Humas dan Protokol Setda
39
Badan KBPP
40
Bagian Administrasi Kesra Setda
Windows Intemet 4
A 7 1
Office
7
a
an sU
1 1 in
1 1 1
1
a
37
lb 1 1
lb 1 1
lb
8
4/ 2
1
41
Kantor Lingkungan Hidup
19
19
19
Kantor Ketahanan Pangan
20
20
20
43
Kantor Kecamatan Pringkuku
4
4
4
44
Kantor Kecamatan Sudlmono
5
5
S
45
Badan Kesatuan SartRsa dan Polltik
25
25
25
46
Bagian Organisasi Setda
9
9
9
47
Bagian Urrum Setda
3
43
Bagian Hukum 967
mnrugraim
^ B i t C A l l//lrt
Uln2
Ada
Tidak Ada %
n Desktop
V
4 1
1 1
1
V V
£7
42
42
ftJarkigm
MA
7 t
B
St
Jaringan r vmr vfift I I I I H I Uffth WVu
D A M T/\O t,
P i g i w i l untuk mengelola Komputer
4 7
s
M AnuiailAr V If^viTipUWi
A
A
11
D A A l F Aft/ftfn A A
Mai n t a n a A /
Access
KuatHtkari Bldeng P e m r o i r a m s n
V V 4
2
V V
1
1
1 V
1 786
864
114
9
••• U
27
12.
, 9 •. . .
3 .. .
23
BUPATI PACITAN
INDARTATO
96
