BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu dilakukan koordinasi antar stakehorder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa untuk melakukan koordinasi penataan ruang daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas; c. bahwa pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 1 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masingmasing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya, hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
BAB II TATA CARA KOORDINASI Pasal 2 Tugas dan tanggung jawab koordinasi penataan ruang Kabupaten Musi Rawas dilakukan oleh Bupati Musi Rawas. 2 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
Pasal 3 (1) Pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BKPRD. (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. Pasal 4 (1) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, susunan keanggotaannya terdiri dari : a. Penanggung jawab : Bupati Musi Rawas. b. Ketua : Wakil Bupati Musi Rawas. c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas. d. Sekretaris : Kepala Bappeda Kab. Musi Rawas. e. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Musi Rawas. f. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. 2. Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Mura. 3. Kepala Dinas PU Pengairan Kab. Mura. 4. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mura. 5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mura. 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mura. 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Mura. 8. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Mura. 9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Mura. 10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas. 11. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan. 12. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mura. 13. Kabag. Hukum Setda. Kab. Musi Rawas. 14. Kabag. Pembangunan Setda. Kab. Mura 15. Unsur anggota tidak tetap. (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
3 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang kawasan sebagai jabaran lebih lanjut rencana tata ruang wilayah Kabupaten; d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan yang telah ditetapkan provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang berbatasan; e. memaduserasikan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan rencana tata ruang; f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang; g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan tata ruang; h. memberikan rekomendasikan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten; j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta; l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten; m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; n. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang; o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan; p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten; q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten; r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten. (3) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Pasal 5 (1) BKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan. 4 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
(3) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur Sumatera Selatan setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah BKPRD Kabupaten dapat mengundang organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.
Pasal 7 Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 8 Pembiayaan kegiatan BKPRD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan-ketentuan mengenai koordinasi penataan ruang Kabupaten dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal
2008
BUPATI MUSI RAWAS,
RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR ...
BUPATI MUSI RAWAS 6 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR /KPTS/BKPRD/2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, Menimbang
: a. bahwa dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2008 telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas; c. bahwa pembentukan Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); -1-25. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 7 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2008 telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 68). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Membentuk Sekretariat, pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas, dengan susunan personalianya sebagai berikut : I. Koordinator
8 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550
