BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL QUR’AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas, maka perlu usaha pemberantasan buta aksara Al-Qur’an bagi umat Islam sedini mungkin; b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud huruf a antara lain adalah dengan cara setiap anak didik yang beragama Islam bebas buta aksara Al-Qur’an; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 1
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 128 Tahun 1982 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QUR’AN.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas. 5. Lembaga Pendidikan Al-Qur’an adalah lembaga menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur’an.
yang
6. Santri adalah anak didik yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran baca tulis Al-Qur’an baik secara formal maupun non formal yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Musi Rawas. 7. Khatam Al-Qur’an adalah santri yang dapat membaca Al-Qur’an secara benar berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an bagi anak didik adalah agar masyarakat Kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan baca tulis Al-Qur’an guna membentuk pribadi muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Pasal 3 Tujuan pemberantasan buta aksara Al-Qur’an bagi peserta didik adalah untuk mewujudkan masyarakat yang membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2
BAB III SASARAN Pasal 4 (1) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu Al-Qur’an terhadap anak sekolah. (2) Tersebarnya ajaran ilmu Al-Qur’an terhadap anak usia sekolah dan masyarakat Kabupaten pada umumnya. (3) Terwujudnya masyarakat di Kabupaten yang berjiwa Qur’ani. BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 5 Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an bagi anak sekolah dan masyarakat di setiap desa, terdiri dari : a. Penyelenggaraan di lembaga pendidikan formal; b. Penyelenggaraan non-formal (seperti di masjid, musholah, dan rumah). Pasal 6 (1) Dalam penyelenggaraan pembelajaran Al-Qur’an wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Guru yang terampil; b. Pengajaran secara rutin; c. Terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. (2) Penyelenggara pembelajaran Al-Qur’an wajib memberikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada KUA Kecamatan dengan tembusan kepada Bupati Musi Rawas. BAB V PROGRAM Pasal 7 (1) Program pengajaran ilmu Al-Qur’an dapat menggunakan metode: a. Iqro’ ; b. Private; dan c. Klasikal (baca tulis). (2) Program pengembangan dan penguasaan bacaan dan pemahaman ilmu Al-Quran. BAB VI EVALUASI Pasal 8 (1) Penyelenggaraan pengajaran Al-Qur’an dilakukan evaluasi. (2) Penyelenggaraan evaluasi dilakukan secara priodik dan/atau pada saat santri khatam Al-Qur’an. Pasal 9 Materi evaluasi penyelenggaraan pengajaran Al-Qur’an adalah sebagai berikut : 3
a. Bacaan Al-Qur’an; dan b. Pemahaman ilmu Al-Quran. Pasal 10 (1) Evaluasi priodik dilakukan oleh Tim Penguji Tingkat Kecamatan. (2) Evaluasi khatam Al-Qur’an diselenggarakan oleh Tim Penguji Tingkat Kabupaten. BAB VII TIM PENGUJI Pasal 11 (1) Tim Penguji Tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Unsur Pemerintah Kecamatan ; b. Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan; c. Tokoh Agama; dan d. Pemuka Masyarakat. (2) Tim Penguji Tingkat Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Unsur Pemerintah Kabupaten; b. Unsur Pengadilan Agama; c. Unsur Kantor Departemen Agama; d. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten; e. MUI; dan f. Lembaga Pendidikan; (3) Pembentukan Tim Penguji Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat. (4) Pembentukan Tim Penguji Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII INSENTIF Pasal 12 (1) Bagi guru ngaji yang mengkhatamkan santrinya diberikan insentif. (2) Bagi santri yang khatam Al Qur’an diberikan insentif. (3) Besarnya insentif guru ngaji dan santri yang khatam Al Qur’an disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 14 April 2008 4
BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 16 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 5
5
